PTR

PUTUSAN NOMOR 160/PDT/2014/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : MANISA Alias A MOEI,

Negara

Warga

Indonesia,

pekerjaan

Ibu

Rumah Tangga, alamat Jalan Nusantara KM 20 Rt 002 Rw 03 Desa Gunung Lengkuas, kecamatan Bintan Timur Kabupaten Bintan, dalam hal ini memberi kuasa kepada H.EDWARD ARFA, SH, dan

M.

AGUNG

WIRA

DHARMA,

SH.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.23/PMH/ KHEA/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014 yang terdaftar

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Tanjung Pinang dibawah Nomor : 189/SK/V/2014 tanggal

26

Mei

2014

Semula

sebagai

:

PENGGUGATsekarang PEMBANDING ; L A W A N: 1. PT. Terira Pratiwi Development,

Alamat

Jalan

Basuki

Rahmat,

Komplek Bukit Barisan Blok C No.26-27 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Semula sebagai TERGUGAT I sekarang disebut TERBANDING I ; 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta cq. Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Alamat Jalan Senggarang Tanjung Pinang, cq Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. SUSILAWATI, A.Ptnh, 2. BASRAN MUNTHE,SH., 3. H.ASNEN NOVIZAR, A.Ptnh., MH dan 4. DEKO ANDESTA,

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 160/PDT/2014/PTR

SH

kesemuanya

pegawai

pada

Kantor

Pertanahan Kota Tanjung Pinang berkedudukan di jalan Raya Senggarang Simpang Madung Tanjung Pinang 1 bertanggal 5 Maret 2013 berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 5 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Tanjung

Pinang

dibawah

Nomor

:

415/SK/III/2013 tanggal 14 Maret 2012, semula sebagai :

TERGUGAT II

sekarang disebut

TERBANDING II ; PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1. Surat

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6

Oktober 2014 Nomor : 160/Pen.Pdt/2014/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri Tanjung Pinang

Nomor 63/Pdt.G/2012/PN.TPI

tanggal 6

Maret 2014 ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip Surat Gugatan Penggugat yang isinya adalah sebagai berikut : A.

Dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 1. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat telah menguasai dan mengelola sebidang tanah pertanian yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari Kelurahan Kijang Barat Nomor : 325/SK/VII/1994 Register Camat Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau Nomor : 364/BT/VII/1994 (Produk bukti P-1) berkuran luas 20.000 M2 (2 Hektar) terletak di desa Wacopek


Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang. Dahulunya Kelurahan Kijang Barat Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau dengan batas-batas Utara

: dengan tanah Joky.

Selatan

: dengan tanah Tjoen Boen.

Timur

: dengan tanah Seriati.

Barat

: dengan tanah Tjoen Boen.

Untuk selanjutnya disebut TANAH SENGKETA 2. Bahwa pada tahun 1995 Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan pengukuran bersama-sama Tergugat II dan membalik

nama

(overschreijving)

atas

tanah

sengketa

dan

memasukkan/membukukan tanah sengketa aquo ke dalam bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 872/Dompak atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II; 3. Bahwa perbuatan tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pengukuran dan membalik nama (overschreijving) atas tanah sengketa yang penggugat telah kuasai dan kelola secara sah pada tahun 1994 tersebut adalah merupakan suatu “Perbuatan melawan Hukum

(onrechtmatige

daad)

yang

sangat

merugikan

Hak

Penguasaan Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola lagi Tanah Sengketa untuk usaha Perkebunan atau usaha Pertanian atas tanah sengketa tahun 1995 sampai sekarang ini (tahun 2012). 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, demikian pula berdasarkan pasal 34 dari overschreijving ordonatie, staatsblad 1834-37, Juncto staasblad tahun 1947-53 maka atas pengukuran dan balik nama (overschreijving) yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II atas Tanah Sengketa, maka secara Hukum serta sesuai pula dengan ajaran sebab-akibat (condition sine qua non) dari Van Buri : maka atas kerugian yang Penggugat alami baik secara materiil maupun secara inmateril haruslah dipertanggungjawabkan secara patut dan adil (toerrkering naar redelykheid) oleh para Tergugat secara tanggung renteng. 5. Bahwa secara materiil, Penggugat tidak lagi dapat memperoleh hasil dari usaha pertanian dan perkebunan sayur-sayuran atas Tanah Sengketa selama 18 (delapan belas) tahun lamanya yaitu


sejak tahun 1995 s/d 2012, dengan perhitungan hasil pertahun sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jumlah kerugian materiil : 18 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Sedangkan kerugian inmateriil yaitu hilangnya hak penguasaan dan pengelolaan penggugat atas tanah sengketa selama 18 (delapan belas) tahun ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 6. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengukuran dan membalik nama (overschreijving) atas tanah sengketa ke dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 872/Dompak tahun 1995 atas nama Tergugat I (PT. Terira Pratiwi Develompment), yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum : maka cukup berdasar dan beralasan bilamana penggugat menuntut secara hukum agar dalam putusan perkara aquo dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 872/Dompak tahun 1995 sepanjang

menyangkut

Tanah

Sengketa

berdasarkan

Surat

keterangan Tanah (Alas Hak) 325/SK/VII/1994 Registerasi Camat Bintan Timur Nomor ; 364/BT/VII /1994 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (niet verbindend). 7. Bahwa selanjutnya atas Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan para tergugat : maka seharusnya pula menurut hukum memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera mencabut / atau mengeluarkan Tanah Sengketa dari bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 872/Dompak Tahun 1995 dan kemudain memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan penggugat

dan

tanpa

menyerahkan

suatu

syarat

tanah

apapun

sengketa yang

kepada

memberatkan

penggugat. 8. Bahwa

untuk

menjaminkan

keutuhan

pengembalian

Tanah

Sengketa kepada Penggugat dan / atau guna mencegah agar tidak terjadinya peralihan Hak atas Tanah Sengketa kepada Pihak lain cukup beralasan pula dalam perkara aquo Penggugat memohon diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa. 9. Bahwa oleh karena perkara aquo adalah menyangkut dengan hak kepemilikan atas tanah sengketa dan didasarkan atas bukti-bukti


yang kuat dan otentik, maka seharusnya pula untuk dinyatakan bahwa putusan perkara aquo dapat dijalankan secara serta merta / terlebih dahulu (uit voerbard bij vorrad), walaupun ada upaya hukum banding, verzet atau kasasi. B.

Petitum Gugatan Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Pengugat kemukakan pada butir ke 1 s/d 9 diatas : Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan bahwa Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) Nomor : 325/SK/VII/1994 Register Camat Bintan Timur Nomor 364/BT/VII/1994 yang menjadi sengketa dalam perkara aquo adalah sah sebagai tanah pertanian yang merupakan hak penguasaan Penggugat. 3. Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum. 4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 872/Dompak tahun 1995 sepanjang memuat tanah pertanian berdasarkan

Surat

325/SK/VII/1994

Keterangan

Registrasi

tanah

Camat

(Alas

Bintan

Hak) Timur

Nomor

:

Nomor

:

364/BT/VII/1994 yang menjadi sengketa dalam perkara aquo adalah tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat (niet verbindend). 5. Memerintahkan Kepada Tergugat I untuk mencabut dan / atau mengeluarkan Tanah Sengketa Registrasi Nomor : 325/SK/VII/1994 Registrasi Camat Bintan Timur Nomor : 364/BT/VII/1994 dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 872/Dompak Tahun 1995. 6. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah pertanian yang merupakan hak penguasaan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) Nomor : 325/SK/VII/1994

Registrasi

Camat

Bintan

Timur

Nomor

:

364/BT/VII/1994 kepada Penggugat tanpa syarat apapun yang memberatkan Penggugat ; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung rentang membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa


a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). b. Kerugian inmateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) 8. Menyatakan bahwa sita jaminan dalam perkara aquo adalah sah dan berharga ; 9. Menyatakan bahwa putusan aquo dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbard bij vorraad) walaupun ada upaya hukum banding, verzet atau kasasi. 10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara SUBSIDAIR Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono); Membaca surat jawaban dari Tergugat I sebagai berikut : DALAM EKSEPSI I.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATURE - Bahwa belum saatnya (premature) para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dalam perkara aquo Register perkara nomor : 60 s/d 65/Pdt.G/2012/PN.TPI, karena didasarkan atas alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap orang yang sama sebagai pihak Penggugat maupun objek sengketanya sama dalam perkara perdata No. 59/Pdt.G/2012/PN.TPI dalam gugatan wanprestasi yang diajukan oleh TJOEN BOEN baik dalam

kapasitas

pribadi

maupun

dalam

kapasitasnya

selaku

pemegang kuasa substitusi, in casu yang juga termasuk para penggugat untuk perkara No. 60 s/d 65/Pdt.G/2012/PN.TPI mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad), maka harus

dibuktikan

terlebih

dahulu

berkenaan

dengan

gugatan

wanprestasi yang diajukan oleh penggugat (TJOEN BOEN) tersebut, apakah benar atau tidak para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap penggugat sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap :


- Bawah oleh karena penggugat mengajukan gugatan perkara aquo terlalu dini (premature), maka dapat ditarik suatu kesimpulan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum sama sekali dan patut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard). II. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK - Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, kalau yang di maksud oleh penggugat objek tanah sengketa masuk ke dalam bagian Sertifikat Hak Guna bangunan (HGB) Nomor : 872/Dompak tahun 1995 atas nama tergugat I, maka seharusnya masyarakat dalam hak ini GEK HUA LIM, dkk yang tanahnya telah dibebaskan oleh tergugat I, yang telah di ukur dan di masukan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 872/Dompak tahun 1995 turut sebagai pihak dalam perkara quodnoon, karena bertentangan dengan hak dan kepentingan hukum atas objek tanah sengketa. - Bahwa oleh karena GEK HUA LIM, dkk sebagai pihak, tidak diikutkan sebagai pihak-pihak dalam arus perkara aquo telah nyata-nyata mengakibatkan

surat

gugatan

penggugat

kurang

pihak

dan

mengadung cacat formil (lihat putusan Mari No. 621/K/Sip/1975, tanggal 25 Mei 1977), maka sangat beralasan hukum kiranya Majelis Hakim dalam perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. III. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUUR LIBEL - Bahwa Gugatan para Penggugat kabur atau surat gugatan tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas. Padahal agar suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidellijk) - Bahwa dalil posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grand) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Atau setidaknya dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond), dalil gugatan seperti itu menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya " Hukum Acara Perdata hat. 448 " berakibat tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusiie)


- Bahwa Penggugat mendalilkan, surat

gugatannya tertanggal 5

Oktober 2012, Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan hak penguasaan para Penggugat, yang dalam hal ini dari sisi mana dikategorikan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat tersebut, karena sampai dengan saat int seluruh dokumen asli Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama para Penggugat belum pernah diserahkan kepada Tergugat I dan demikian juga belum dibalik namakan maupun dimasukkan dalam bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 872/Dompak tahun 1995 atas nama Tergugat I serta atas objek tanah para Penggugat belum dimanfaatkan oleh Tergugat I. - Bahwa substansi para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada para Tergugat dalam perkara aquo yaitu berdasarkan dalil gugatan para Penggugat yang dilatar belakangi berkenaan dengan 7 (tujuh) Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor : 307, 310, 311, 314, 315, 323, 325/SK/VII/1994, Register Camat Bintan Tirnur Kabupaten Kepulauan Riau Nomor : 352, 355, 356, 359, 360, 362, 364/BT/VII/1994 masing-masing atas nama para Penggugat. Karena telah melakukan pengukuran bersama-sama Tergugat II dan membalik nama (overschreijving) atas tanah para Penggugat dan memasukkan/membukukan tanah para Penggugat tersebut kedalam bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00872, tanggal 8 Mei 1995 dan Gambar Situasi Nomor : 03/PGSK/1995, tanggal 19 Januari 1995 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II, in casu bagaimana mungkin Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama. Penggugat dapat dibalik namakan atau masuk dalam bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 00872, tahun 1995 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat lI sementara dokumen asli Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama para Penggugat belum pernah diserahkan kepada Telugat I sampal dengan saat ini, dimana sesuai fakta dan kenyataan di lapangan objek tanah yang dimiliki oleh para Penggugat tersebut berada diluar Seitifikat Hak Guna Bangunan (HG8) Nomor : 00872/ Dompak tahun 1995 atas nama Tergugat I ; - Bahwa demikian pula antara Penggugat dengan Tergugat I pada tahun 1994 tidak pernah dibuat Surat Perjanjian sehubungan dengan ganti


rugi atas tanahnya tersebut, rnelainkan surat keterangan dan pernyataan tertanggal 16 September 1994 yang ditanda tangani diatas materai oleh para Penggugat yang menyetujui dan tidak keberatan untuk diganti rugi/dijual tanahnya kepada Tergugat I dengan harga Rp. 200,- per meter, dari luas keseluruhan tanah para Penggugat, yaitu 160.000 M2 = 16 Ha x Rp. 200,- = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh duo juta rupiah), dimana sebagian uang pembayaran harga tanah tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) telah diterima oleh para Penggugat dart Tergugat I (vide kwitansi pembayaran uang bulan September 1994, tanggal 28 September 1994 dan tanggal 02 Desember 1994) ; - Bahwa objek gugatan Para Penggugat dalam perkara aqua tidak jelas yang nyata-nyatanya mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sesuai Putusan MA RI No. 565 K/Sip/ 1973, tanggal 21 Agustus 1974 ; - Bahwa begitu juga halnya dengan petitum yang rnemenuhi syarat harus bersifat tegas dan spesifik menyebut apa yang diminta, menyebabkan gugatan obscuur libel, yang berakibat gugatan tidak dapat diterima, sehingga rumusan petitum yang tegas dan spesifik meminta apa yang dikehendaki sesuai dengan dalil gugatan ; - Bahwa petitum gugatan Penggugat tidak bersifat tegas dan spesifik menyebutkan apa yang diminta atau dituntut oleh Penggugat sehingga menjadikan Gugatan Penggugat Obscuur libel dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 21 Nopember 1970, No. 492 K/ 1970 yang berbunyi " gugatan yang tidak sempurna, karena

tidak

dinyatakan

menyebutkan

tidak

dapat

apa-apa

diterima".

yang Dan

dituntut, juga

harus

berdasarkan

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Desember 1975 yang berbunyi :"karena petitum gugatan adalah tidak jelas gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Sehingga beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard); Berdasarkan alasan-alasan dalam uraian Eksepsi tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan dan sudah sepatutnya menurut hukum gugatan Penggugat di tolak dan atau setidak tidaknya di nyatakan tidak dapat di


terima. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang di kemukakan dalam Eksepsi mohon di anggap telah termasuk dalam pokok perkara, selanjutnya Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali apa yang di akui secara tegas dalam jawaban ini. 2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil posita Penggugat dalam poin 2 dan 3, karena apa yang didalilkannya tersebut adalah tidak benar, Tergugat I telah membalik nama, memasukan/membukukan objek tanah Penggugat dalam bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 872/ Dompak tahun 1995 atas nama Tergugat I, dimana berdasarkan fakta di lapangan pengukuran dilakukan berkenaan objek bidang tanah lain yang telah diganti rugi kepada masyarakat, yang dalam hal ini GEK HUA LIM, dkk (ada 17 Surat Keterangan Tanah), dimana secara keseluruhannya telah menerirna pelunasan pembayaran ganti rugi atas tanahnya tersebut serta pula telah menyerahkan dokumen asli Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dimilikinya kepada pihak Tergugat I, sedangkan objek tanah para Penggugat terletak di luar dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 872/ Dompak tahun 1995, yang sampal dengan saat ini belum pernah para Penggugat menyerahkan dokumen-dokumen asli Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama para Penggugat kepada Tergugat I ; 3. Bahwa secara tegas Tergugat I menolak dalii-dalil posita para Penggugat pada poin 4 s/d 9, karena apa yang didalilkan para Penggugat tersebut tidak berdasar dan beralasan hukum menuntut ganti kerugian materiil maupun ganti kerugian inmateriil kepada Tergugat I sebagaimana yang telah Tergugat I jelaskan dalam poin 2 diatas, sebab tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I kepada para Penggugat karena tanah para Penggugat di luar Sertifikat Hak Guna Bagunan (HGB) Nomor. 872/Dompak tahun 1995, melainkan sebaliknya justru para Penggugat yang nyata-nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Tergugat I terbukti sampai dengan saat ini dokumen asli Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama para Penggugat belum juga diserahkan kepada Tergugat I, sehingga mempersulit proses untuk


dimasukkan dalam bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 872/ Dompak tahun 1995 atas nama Tergugat I. 4. Bahwa objek gugatan tanah sengketa yang di ajukan oleh Penggugat itu tidak mendasar, karena tidak sesuai dengan bukti kwitansi Versekot atas ganti rugi 8 bidang tanah dan tanaman beserta bangunan di atas tanah tersebut yang terletak di KP. Wacopek RT.001/RW.VII/XI, Kelurahan Kijang, Kecamatan Bintan Timur, dengan ukuran Iebih kurang luas 160.000 M2, harga per/M2 Rp. 200,- No. SKT/308/SK/V11/94, No. SKT/312/SK/V11/94, No. SKT/313/SK/VII/94, No. SKT/322/SK/VII/94, No. SKT/326/SK/VII/94, No. SKT/327/SK/V/94, No. SKT/328/SK/VII/94, No. SKT/329/SK/V11/94, tertanggal 8 Juli 1994 an. SERIATI, KARDI, TAMIN, TAMIN, MANISA, JOKY, TJOEN BOEN dan TJOEN BOEN, mengetahui Camat Bintan Timur No. 353, 357. 358, 361, 365, 366, 367, 368/BI/94 tertanggal bulan September 1994 (sisa pembayaran di bayar seteIah pengukuran dari BPN Kep. Riau), untuk hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk

menolak gugatan Penggugat untuk

keseluruhannya karena tidak mendasar, tidak jelas dan obscuur libel. 5. Bahwa disamping itu atas dalil-dalil posita Penggugat mengenai ganti kerugian materiil yang sama sekali tidak mendukung dalil petitumnya, karena dalam dalil petitum gugatan Penggugat tidak ada rnenguraikan perincian mengenai kerugian yang dituntutnya kepada Tergugat I, maka terhadap tuntutan kerugian yang di ajukan oleh Penggugat tersebut tidak berdasar dari beralasan menurut hukum, mohon untuk dinyatakan ditolak seluruhnya (Vide Putusan MA RI No. 556 K/Sip/1979, tanggal 31 Mei 1980 menerangkan "petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak diadakan rincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut " dan Jurisprudensi MARI No. 28 K/Sip/1973, tanggal 3 Nopember 1975 menerangkan" dalil-dalil dalam posita tidak mendukung petitumnya gugatan demikian haruslah dinyatakan ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima(Niet onvankelijke verklaard)". 6. Bahwa berdasarkan kenyataan hukum tersebut, Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat, karena sampai dengan saat ini seluruh dokumen asli Surat Keterangan Tanah (alas hak) atas nama Penggugat masih berada ditangan Penggugat dan sama sekali belum ada diserahkan


kepada Tergugat I dan demikian pula atas objek tanah yang dimiliki para Penggugat tersebut belum dibalik namakan dan atau dimasukkan dalam bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 872/ Dompak tahun 1995 atas nama Tergugat I, oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat nyata-nyata tidak berdasar dan beralasan hukum, maka patut menurut hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. DALAM REKONPENSI Bahwa mengajukan

Tergugat gugat

Konpensi/Penggugat

balik

(dalam

Rekonpensi

Rekonpensi),

terhadap

dengan

ini

Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonpensi yaitu mengenai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), berdasarkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa dalil-dalil yang telah di kemukakan dalam Konpensi mohon di anggap telah masuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonpensi ini. 2. Bahwa berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT. TERIRA PRATIWI DEVELOPMENT Nomor : 23 tanggal 13 Mei 1992, yang di buat oleh dan di hadapan N. ROOSIANA SUPANGAT, SH Notaris Tanjungpinang, dalarn pasal 3 angka 1 rnenjelaskan maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah dalam rangka membantu pemerintah di dalam pengembangan Kota Baru, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Perseroan berusaha dalam bidang pembangunan rumah, Jalan-Jalan, Jembatan, taman-taman dan lain sebagainya. 3. Bahwa sebagaimana yang Penggugat Rekonpensi sebutkan dalam point 2 di atas, untuk memperlancar terlaksananya maksud dan tujuan tesebut, maka .untuk kawasan Kota Baru yang berlokasi di kawasan Dompak, Desa Wacopek, Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, telah pula dilakukan pembebasan terhadap tanah-tanah warga masyarakat setempat yang ada memiliki bukti Surat Kepemilikan Tanah (SKT) tersebut yaitu dengan cara ganti rugi dengan harga yang telah disepakati bersama, termasuk pula dalam hal ini untuk tanah para Penggugat/para Tergugat Rekonpensi dengan luas keseluruhan nya 160.000 M2 (16 Ha) mendapatkan ganti rugi pada tahun 1994 dari


Penggugat Rekonpensi. 4. Bahwa sekira tahun 1994 para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi telah setuju dan tidak keberatan untuk di ganti rugi/dijual tanahnya tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dengan harga Rp. 200,- (dua ratus rupiah) per meternya, yang tertuang dalam Surat Keterangan dan Pernyataan tertanggal 16 September 1994 yang di tanda tangani di atas materai masing-masing para Penggugat/para Tergugat Rekonpensi. 5. Bahwa berkenaan untuk persetujuan dan tidak keberatan sesuai dengan point 4 diatas tersebut dan telah dl terimanya penyerahan uang sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi, maka apabila Tergugat Rekonpensi segera menyerahkan dokumen asli Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut kepada Penggugat Rekonpensi dengan

sendirinya

Penggugat

Rekonpensi

akan

menyerahkan

kekurangan pembayaran ganti rugi terhadap objek tanah yang di miliki oleh Tergugat Rekonpensi tersebut dengan tindak lanjut di hadapan Pejabat yang berwenang/PPAT yang di tunjuk. 6. Bahwa Penggugat Rekonpensi mengganti rugi atas objek tanah yang di miliki oleh para Penggugat/para Tergugat Rekonpensi pada tahun 1994 dengan luas keseluruhan 160.000 M2 (16 ha) X Rp. 200,- = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) yang terletak di Desa Wacopek, Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dahulunya rnasuk Kelurahan Kiang Barat, Kecamatan Bintan Tirnur, Kabupaten Kepulauan Riau atas dasar Surat Keterangan Tanah (SKT) yang di miliki oleh para Penggugat/para Tergugat Rekonpensi, yaitu Surat Keterangan Tanah Nomor 308, 312, 313, 322, 326 s/d 329/SK/VII/1994 tertanggal 8 Juli 1994, mengetahui Camat Bintan Timur Nomor 353, 357, 358, 361, 365, 366, 367 dan 368/BT/VII/1994. 7. Bahwa

para

Penggugat/para

Tergugat

Rekonpensi

telah

pula

memberikan sebagian uang ganti rugi atas tanahnya tersebut dari Penggugat Rekonpensi, yaitu sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : a. Kwitansi pembayaran pertama bulan September 1994 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).


b. Kwitansi pembayaran kedua tanggal 28 September 1994 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). c. Kwitansi pembayaran ketiga tanggal 02 Desember 1994 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). 8. Bahwa selama ini para

Penggugat/para Tergugat Rekonpensi tidak

pernah menyampaikan somasi/teguran-teguran baik secara lisan maupun secara tertulis terhadap Penggugat Rekonpensi berkenaan dengan sisa pembayaran harga tanahnya tersebut, yang justru melayangkan Surat Gugatan Wanprestasi dan Gugatan perbuatan melawan hukum yang tujuannya terhadap, Penggugat Rekonpensi. 9. Bahwa apa yang di dalilkan dalam Surat Gugatan para Penggugat/para Tergugat Rekonpensi terhadap tanahnya telah di balik nama serta dimasukkan kedalam bagian Sertitikat HGB No. 872/Dompak tahun 1995 atas nama Penggugat Rekonpensi, tidak berdasar dan beralasan hukum, karena sesuai fakta para Penggugat/para Tergugat Rekonpensi belum menyerahkan dokumen Surat asli Surat Keterangan Tanahnya kepada Penggugat Rekonpensi, sesuai dengan fakta yang ada objek tanah dari Tergugat Rekonpensi di luar Sertifikat HGB No. 872/Dompak tahun 1995 atas nama Penggugat Rekonpensi oleh BPN (Turut Tergugat). Untuk hal tersebut Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Tergugat Rekonpensi segera menyerahkan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas bukti penguasaan tanah para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi akan menyerahkan kekurangan pembayaran pada Tergugat rekonpensi sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus. 10. Bahwa dengan tidak adanya penyerahan Surat Keterangan Tanah (SKI) dari Tergugat Rekonpensi maka dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan

melawan

hukum

yang

sangat

merugikan

Penggugat

Rekonpensi, untuk hal tersebut mohon Kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menghukum para Tergugat Rekonpensi yang telah melakukan peruatan melawan hukum dari sangat merugikan Penggugat Rekonpensi. 11. Bahwa oleh karena para Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan

melawan

hukurn

yang

sangat

merugikan

Penggugat


Rekonpensi maka sudah sewajarnya Penggugat Rekonpensi menuntut ganti rugi baik morill maupun materill sebagai berikut : Kerugian moril : Waktu, psikologis.(nama baik perusahaan) Rp.1.000.000.000,00 Kerugian materiil (uang yang telah di serahkan Rp. 16.000.000,- Sebagai versekot apabila di kenakan suku bunga Monatoir sebesar 6% setahun sejak tahun 1995 Sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang. 18 thn X Rp. 16.000.000,- X 6 Rp. 17.280.000,-Total Rp.1.017.280.000,(satu milyar tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Dengan demikian Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat untuk menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti kerugian moril dan materiil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.017.280.000,- (satu milyar tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) 12. Bahwa Pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh para Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat agar menghukum para Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan. 13. Bahwa Penggugat Rekonpensi khawatir para Tergugat Rekonpensi akan menjual,

menggadaikan,

memindah

tangankan,

menghipotekkan

(mengkredit verbankan) ke Bank ataupun kepada Pihak ketiga (orang lain) objek tanah yang menjadi sengketa, untuk itu Penggugat Rekonpensi

mohon

kepada

Majelis

Hakim

Pengaditan

Negeri

Tanjungpinang berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas objek tanah sengketa yang terletak di Desa Wacopek, Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dahulunya masuk


Kelurahan Kijang Barat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau. 14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi ini di dasarkan atas bukti-bukti Surat yang akurat dan otentik, maka patut pula jika putusan perkara ini dinyatakan dapat di jalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, dan atau kasasi. Berdasarkan

hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, dalam Konpensi dan

Rekonpensi maka Tergugat/Penggugat Rekonpensi mohon Kepada Yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara aqua, berkenan memberikan putusan sebagai berikut : PRIMAIR DALAM EKSEPSI 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi adalah pembeli yang beritikad baik dan harus di lindungi oleh hukum. 3. Menyatakan bahwa objek tanah sengketa yang terletak di Desa Wacopek,

Kelurahan

Dompak,

Kecamatan

Bukit

Bestari,

Kota

Tanjungpinang dahulunya masuk Kelurahan Kijang Barat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau atas nama para Tergugat Rekonpensi di luar Sertifikat HGB Nomor.872/Dompak tahun 1995 atas nama Penggugat Rekonpensi. 4. Menghukum dan menyatakan sah dari berharga sita jarninan terhadap perkara ini atas objek tanah sengketa yang terletak di Desa Wacopek,


Kelurahan Dompak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang dahulunya masuk Kelurahan Kijang Barat, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau atas nama para Tergugat Rekonpensi. 5. Menghukum dan menyatakan para Tergugat Rekonpensi untuk segera menyerahkan dokumen asli Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut kepada

Penggugat

Rekonpensi

dengan

sendirinya

Penggugat

Rekonpensi akan menyerahkan kekurangan pembayaran ganti rugi terhadap objek tanah yang di miliki oleh Tergugat Rekonpensi tersebut dengan tindak lanjut di hadapan Pejabat yang berwenang/PPAT yang di tunjuk, 6. Menghukum melakukan

dan

menyatakan

perbuatan

melawan

para

Tergugat

hukum

yang

Rekonpensi sangat

telah

merugikan

Penggugat Rekonpensi. 7. Menghukum para Tergugat Rekonpensi membayar ganti kerugian moril maupun materiii yang perinciannya sebagai berikut : Kerugian moril : Waktu, psikologis.(nama baik perusahaan)

Rp.1.000.000..000,-

Kerugian materil (uang yang telah di serahkan Rp.

16.000.000,-

Sebagai

versekot apabila di kenakan suku bunga Monatoir sebesar 6% setahun sejak tahun 1995 Sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan

Negeri

Tanjungpinang. 18 thn X Rp. 16.000.000,- X 6%

Rp.

Total

17.280.000,-

Rp.1.017.280.000,-

(satu milyar tujuh belas juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) Yang harus di bayar secara tanggung renteng dan tunai oleh para Tergugat Rekonpensi. 8. Menghukum para Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa


(Dwangsom) secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari jika Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan. 9. Menghukum dan menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat di jalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding, dan atau kasasi. 10. Menghukum para Tergugat Rekonpensl untuk mernbayar biaya perkara ini secara tanggung renteng. Apabila

Pengadilan

Negeri

Tanjungpinang

berpendapat

lain,

Penggugat Rekonpensi mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Membaca surat jawaban dari Tergugat II sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : 1.

Bahwa Tergugat II secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui tegas tergugat II.

2.

Kompetensi Absolut a. Bahwa objek gugatan adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No : 872/Dompak tanggal 08 Mei 1995 atas nama tergugat PT. Terira Pratiwi Development). b. Bahwa Penggugat menyatakan sertipikat a quo tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (niet verbindend) dan melawan hukum. c. Bahwa tindakan Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Guna (HGB) No: 872/Dompak, tanggal 08 Mei 1995 atas nama tergugat I (PT. Terira Pratiwi Develompment) merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. d. Bahwa objek gugatan a qou tersebut adalah termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah


dirubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara. e. Bahwa menurut ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Pengadilan Bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara”. f.

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : 1. Orang

atau

Badan

Hukum

Perdata

yang

merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/rehabilitasi. 2. Alasan-alasan

yang

dapat

digunakan

dalam

gugatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. g. Berdasarkan

uraian

diatas,

mohon

kepada

Majelis

Hakim

berdasarkan pasal 134 HIR untuk memberikanj keputusan sela antara lain : -

Menerima

Eksepsi

tergugat

II

mengenai

kewenangan

kompotensi absolute; -

Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini ;

-

Menyatakan sah dan berharga keputusan Tergugat II;

-

Menyatakan gugatan penggugat ditolak untuk seluruhnya;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

3. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat Kabur (Obscuur Liber), karena:


a. Bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan diterbitkanya Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No : 872/Dompak, tanggal 08 Mei 1995 atas nama tergugat I tetapi Penggugat sendiri tidak mengetahui letak sebenarnya tanah yang diakui sebagai pemiliknya berada di Hak Guna Bangunan (HGB) Tergugat I. b. Bahwa penggugat dalam gugatanya halaman 2 telah menyatakan letak tanah dan batas-batas milik Penggugat, namun penggugat sendiri tidak menyebutkan secara tegas letak tanah dan batas-batas tanah milik Tergugat I yang diperkarakan. 4. Bahwa gugatan dan tuntutan pengugat harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima karena telah lewat waktu sebagaimana dipersyaratkan dalam PP No. 24 tahun 2007 pasal 32 karena gugatan sudah melebihi waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau No. 843/550/24.06.1995 tanggal 21 April 1995. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, dengan ini tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, berkenan mengabulkan dengan menerima Eksepsi Tergugat II dan menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugatan tidak dapat diterima (Niet onvankelikl verklaard) . Dalam Pokok Perkara : Bahwa Tergugat II tetap menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat II. 1.

Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi menjadi bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

2.

Behwa letak lokasi tanah menurut penggugat dalam gugatanya Poin pertama berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari kelurahan Kijang Barat Nomor : 325/SK/V/1994 tanggal Registrasi Camat

Bintan

Timur

Kabupaten

kepulauan

Riau

Nomor

:

364/BT/VII/1994 dengan luas 20.000 M2 (2 Hektar) yang sekarang (setelah pemekaran) terletak di Desa Wacopek, Kelurahan Dompak,


Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang menurut batas-batas sempadan tersebut berbeda dengan letak lokasi tanah sengketa berdasarkan gambar Situasi No. 03/PGSK/95. 3.

Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat pada poin ke 2 (dua) dan 3 (tiga) halaman 2 (dua) dan poin ke 4 (empat) dan poin 6 (enam) halaman 3 (tiga) menyatakan tergugat I bersama-sama Tergugat II telah membalik nama (overschreijving) serta memasukan Tanah Sengketa kedalam bagian Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 872/Dompak, tanggal 08 Mei 1995 atas nama tergugat PT. Terira Pratiwi Development adalah tidak benar, karena Turut tergugat tidak pernah membalik nama (overschreijving), baik sebahagian maupun seluruhnya, atas tanah Penggugat kepada Tergugat I.

4.

Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 872/Dompak, tanggal 08 Mei 1995 atas nama tergugat PT. Terira Pratiwi Development yang terjadi adalah Pelepasan Hak oleh PT. Terira Pratiwi Development yang tercatat pada tergugat II berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 18 Oktober 2006, bukan Balik Nama.

5.

Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 872/Dompak, tanggal 08 Mei 1995 atas nama PT. Terira Pratiwi Development (Tergugat I) dikeluarkan oleh Tergugat II Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, yang ada pada saat itu masih bernama Kantor Pertanahan kabupaten Kepulauan Riau yang terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau Nomor

:

berdasarkan

843/550/24.06/1995 Permohonan

Hak

Tanggal dari

21

April

Tergugat

I,

1995

adalah

dan

Bukan

Permohonan Balik Nama. 6.

Bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Penggugat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum maka tuntutan penggugat pada point 8 (Delapan) mengenai Sita Jaminan dan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorrad) harus ditolak. Berdasarkan uraian tersebut diatas, sangatlah beralasan bagi tergugat II

untuk memohon kepada Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa perkara a qou, kiranya dapat memeriksa dan memebrikan putusan sebagai berikut ; Dalam Eksepsi :


1.

Menyatakan Eksepsi Tergugat II telah benar dan dapat diterima

2.

Menyatakan

Pengadilan

Negeri

Tanjungpinang

tidak

berwenang

mengadili perkara ini dan berwenang mengadili perkara ini Pengadilan Tata usaha Negara Tanjungpinang. 3.

Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau gugatan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya mengeluarkan Tergugat II dari perkara ini.

Dalam Pokok Perkara. 1.

Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini

berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex aequo et bono); Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 63/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 6 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI : -

Menyatakan gugatan Penggugat rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI; -

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 2.591.000.- (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).


Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.TPI Banding Nomor : 63/PDT.G/2012/ PN.TPI ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang bahwa Kuasa Penggugat pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 63/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 6 Maret 2014 ; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

Relaas

Pemberitahuan

Pernyataan Banding Akta Banding Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.TPI Banding PERKARA NOMOR: 63/PDT.G/2012/PN.TPI, yang ditanda tangani oleh Jurusita

Pengganti

permohonan

Pengadilan

banding

oleh

Negeri

Kuasa

Tanjung

Penggugat

Pinang,

tersebut

pengajuan

diatas

telah

diberitahukan secara sah masing-masing kepada Kuasa Terbanding I dan kepada Kuasa Terbanding II pada hari Senin tanggal 25 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding bertanggal 25

September

2014,

dimana

memori

banding

tersebut

telah

diberitahukan/diserahkan secara sah kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding I, pada hari Kamis tanggal 2 Oktober 2014 dan kepada Tergugat II, /Terbanding II melalui kuasanya pada hari Jum’at tanggal 3 Oktober 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 11/Pdt.G/2013/PN.TPI, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, kepada Kuasa Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Tergugat I/Terbanding I dan Kuasa Tergugat II/Terbanding II telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang,

bahwa

karena

permohonan

banding

dari

Kuasa

Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara


dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut

secara formal dapat

diterima; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi

membatalkan

putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 63/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 6 Maret 2014 dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara

berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

Nomor 63/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 6 Maret 2014 serta memori banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut; Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding menolak putusan majelis hakim tingkat pertama khususnya mengenai tanah sengketa berada diluar Sertifikat HGB Nomor : 00872/Dompak tanggal 8 Mei 1995 dan gambar situasi Nomor 03/PGSK/95 tanggal 19 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten kepulauan Riau dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa tanah sengketa tersebut tidak pernah diukur Tergugat II bersama Tergugat I dan tanah sengketa berada diluar Sertifikat HGB Nomor 00872/Dompak tanggal 8 Mei 1995 ; Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat atas hal tersebut telah mengajukan keberatan bahwa Hakim Tingkat Pertama tidak pernah melakukan pemeriksaan setempat atas objek tanah sengketa in casu tanah berdasarkan SKT Nomor 325/SK/VII/1994, register Camat Bintan Timur Nomor 364/BT/VII/1994 seluas 20.000 M 2 (2 hektar) atas nama Penggugat Manisa alias Amoie ;


Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

atas

persoalan

tersebut

menurut

Hakim

Tingkat

Banding

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan oleh karenanya harus dipertahankan ; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan lainnya dari Kuasa Pembanding/Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya oleh Pengadilan Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkannya lagi sebab dengan diterimanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan tersebut telah benar dan haruslah dikuatkan ; Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan

hukum

tersebut

diambil-alih

dan

dijadikan

sebagai

pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 63/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 6 Maret 2014 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan,

maka Penggugat/Pembanding

sebagai

pihak yang

kalah

haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;


2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang 63/Pdt.G/2012/PN.TPI

Nomor

tanggal 6 Maret 2014 yang dimohonkan

banding tersebut; 3. Menghukum perkara

pada

Pembanding/Penggugat kedua

tingkat

untuk

peradilan,

membayar ongkos yang

dalam tingkat

banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 24 November 2014, dalam musyawarah

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan

susunan H.Dasniel S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Erwan Munawar ,S.H,M.H. dan Agung Wibowo, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 27 Novemmber 2014 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Hj.Nur Fatmawaty,S.H. Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; Hakim-hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

Erwan Munawar,S.H,M.H.

H.Dasniel,S.H.,M.H.

Agung Wibowo,S.H.M.H. Panitera Pengganti;

Hj.Nur Fatmawaty,S.H.


Perincian Biaya Banding : 1. Materai.............................. Rp.

6.000,-

2. Redaksi ..............................Rp. 5.000,3. Administrasi .......................Rp.139.000,Jumlah ........................Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)


PTR

Recommend Documents