P U T U S A N NOMOR : 62/PDT/2014/PTR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata
dalam
peradilan
tingkat
banding
telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : SUKARNI Alias NA AING, tempat tanggal lahir Tanjung Pinang 1940, Perempuan,
Jabatan
Komisaris
PT.
Riau
General
Company, beralamat di Jl. Potong Lembu Gg. Serindit RT01/RW 0IX, Kel. Kemboja, Kec. Tanjung Pinang Barat Kota Tanjung Pinang, sebagai PENGGUGAT ; Dalam
Hal
ini
Penggugat
diwakili
oleh
Kuasa
Hukumnya Herman, SH. Dan Eko Murtisaputra, SH., Dari Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum Herma, SH., & Rekan, beralamat di Jl. Ir. Sutami, No. 16, Kota Tanjung Pinang. berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Nopember 2013 ; LAWAN: 1. PT. BUANA MEGA WISATA,
beralamat di Kawasan Pariwisata
Terpadu, Kabupaten Bintan di Bintan Lagooi, sebagai TERGUGAT I/TERBANDING I ; 2. PT. BINTAN RESORT CAKRAWALA, beralamat di Kawasan Pariwisata Terpadu, Kabupaten Bintan di Bintan Lagooi, disebut sebagai TERGUGAT II/TERBANDING II ; 3. PT. BINTAN LAGOON,
beralamat di Kawasan Pariwisata Terpadu,
Kabupaten
Bintan
di
Bintan
Lagooi,
sebagai
TERGUGAT III/TERBANDING III ; 4. PT. RIA BINTAN,
beralamat di Kawasan Pariwisata Terpadu,
Kabupaten Bintan di Bintan Lagooi, disebut sebagai TERGUGAT IV/TERBANDING IV ; Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR
Dalam Hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh kuasa Hukumnya S. Azhari, SH. MH., Dari Kantor Advokad & Pengacara AZHARISARAFUDDIN & Rekan, yang beralamat di Jl. Sei Jang No. 9, Kota Tanjung Pinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Nopember 2013 ; 5. PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
Cq.
GUBENUR
PROPINSI
beralamat di Jl. Besuki Rahmat
KEPULAUAN RIAU,
No. 1, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Bintan, sebagai TERGUGAT V/TERBANDING V ; 6. PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
Cq.
GUBENUR
PROPINSI
KEPULAUAN RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN BINTAN, beralamat di Jl. Raya Tanjung Uban Bintan Bintan Buyuh,
Kec.
Teluk
Bintan,
Kab.
Bintan,
sebagai
TERGUGAT VI/TERBANDING VI ; 7. PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
Cq.
GUBENUR
PROPINSI
KEPULAUAN RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN BINTAN Cq CAMAT TELUK SEBONG,
beralamat di Jl. Raya
Tanjung Uban Bintan Sungai Kecil Kab. Bintan, sebagai TERGUGAT VII/TERBANDING VII ; 8. PEMERINTAH
REPUBLIK
INDONESIA
Cq.
GUBENUR
PROPINSI
KEPULAUAN RIAU Cq. BUPATI KABUPATEN BINTAN Cq CAMAT TELUK SEBONG Cq DESA SEBONG LAGOI, beralamat di Jl. Raya Tanjung Uban Bintan Sungai Kecil
Kab.
Bintan,
sebagai
TERGUGAT
VIII/TERBANDING VIII ; Dalam Hal ini Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII diwakili oleh Kuasa Hukumnya
Romy Romera,
SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Maret 2014 ;
Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR
9. BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT Cq. KANTOR PERTANAHAN KANWIL KEPULAUAN RIAU, berkedudukan di Jl. MT. Haryono KM 3.5 Kec. Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang, disebut sebagai TURUT TERGUGAT/ TURUT TERBANDING ; Dalam
Hal
ini
Turut
Tergugat
diwakili
Kuasa
Hukumnya Isdhira Maulid Dwiwardhana, Amd SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2013. PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca : 1. Surat
Penetapan Ketua
Pengadilan
Tinggi
Pekanbaru
tanggal
22 Mei 2014 Nomor : 62/Pen.Pdt/2014/PTR , tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas ; 2. Berkas perkara
berikut
surat - surat
lainnya
yang berhubungan
dengan Perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Tanjung Pinang No : 70/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 31 Oktober 2013 ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi 2012/PN.TPI
Pengadilan Negeri
Tanjung Pinang
No : 70/Pdt.G/
tanggal 31 Oktober 2013 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut : Dalam Eksepsi -
Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII serta Turut Tergugat seluruhnya.
Dalam Pokok Perkara -
Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya
Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 4.566.000,- (empat juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) Menimbang, bahwa sesuai dengan
Akta
Pernyataan Permohonan
Banding No.12/Pdt.G/2013/PN.TPI Banding perkara No.70/PDT.G/2012/ PN.TPI
yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung
Pinang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding terhadap
putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang No : 70/Pdt.G/
2012/PN.TPI tanggal 31 Oktober 2013 ; Menimbang, pernyataan
bahwa
banding
berdasarkan
Relaas
No.12/Pdt.G/2013/PN.TPI
pemberitahuan
Banding
perkara
No.70/PDT.G/ 2012/PN.TPI yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I/Tergugat I, kepada
Kuasa
Terbanding II/Tergugat II, kepada Terbanding III/Tergugat III, kepada Terbanding IV/Tergugat IV, kepada Terbanding VII/Tergugat VII, kepada Terbanding VIII/Tergugat VIII tanggal 22 Nopember 2013, kepada Terbanding VI/Tergugat VI tanggal 13 Desember 2013, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 16 Desember 2013 ; Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 17 Pebruari 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari itu juga, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I/Tergugat I, kepada Terbanding II/Tergugat II, kepada Terbanding III/Tergugat IIII, kepada Terbanding IV/Tergugat IV, kepada Terbanding VII/Tergugat VII, kepada Terbanding VIII/Tergugat VIII, tanggal 20
Pebruari 2014, kepada
Terbanding V/Tergugat V tanggal 11 Maret 2012, kepada Terbanding VI/Tergugat VI tanggal 12 Maret 2014, kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat tanggal 10 Maret 2014 ; Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR
Kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, III dan IV/Tergugat I, II, III dan IV tertanggal 3 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari itu juga, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum
Pembanding/Penggugat
tanggal 20 Maret 2014, kepada Kuasa Terbanding V/Tergugat V tanggal 11 Maret 2014, kepada Kuasa Terbanding VI/Tergugat VI, kepada Kuasa Terbanding VII/Tergugat VII, kepada Kuasa Terbanding VIII/Tergugat VIII tanggal 12 Maret 2014, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 25 Maret 2014 ; Kontra
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Kuasa
Hukum
Terbanding VI, VII, VIII/Tergugat VI, VII, VIII tertanggal 24 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 1 April 2014, dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding/Penggugat, kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV/Tergugat I, II, III, IV tanggal 17 April 2014, kepada Terbanding V/Tergugat V tanggal 24 April 2014, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 29 April 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas No.12/Pdt.G/2013/PN.TPI Banding perkara No.70/PDT.G/2012/ PN.TPI yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV/Tergugat I, II, III, IV tanggal 25 Maret 2014, kepada Terbanding V/Tergugat V, kepada Terbanding VI/Tergugat VI, kepada Terbanding VII/Tergugat VII, kepada Terbanding VIII/Tergugat VIII tanggal 18 Maret 2014, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat tanggal 25 Maret 2014 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang bahwa permohonan banding dari pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;
Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR
Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor
:
70/Pdt.G/2012/PN.TPI
dan
telah
pula
membaca
serta
memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat ; Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : 1.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah keliru dalam putusannya pada halaman 43 s/d 52 yang mendasarkan pertimbangan
putusan
berdasarkan
kepada
saksi-saksi
yang
diajukan Tergugat/Terbanding, sehingga Majelis Hakim telah keliru memberikan
pertimbangan
hukum
soal
letak
objek
yang
disengketakan, bukan di desa Sri Bintan melainkan di desa Sebong Lagoi. 2.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah keliru dalam
pertimbangan
putusannya
pada
halaman
48,
karena
pertimbangan hukumnya tidak melihat saksi-saksi dan bukti yang diajukan
Pembanding/Penggugat
Penggugat/Pembanding
yang
soal
terletak
ganti di
rugi
Desa
tanah
milik
Sebong
Lagoi
Kecamatan Bintan Utara Kabupaten Kepulauan Riau. 3.
Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam memberi pertimbangan hukum berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 19 UUPA No. 5 Tahun 1960 yang mendasarkan Hak Guna Usaha
yang
diajukan
Pembanding/Penggugat,
dalam
hal
ini
Pembanding tidak sependapat karena dalam gugatan ini adalah soal ganti kerugian atas pembebasan lahan untuk kegunaan Resort atau perhotelan yang dilakukan oleh Terbanding I. 4.
Bahwa berdasarkan saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding menjelaskan secara tegas bahwa pembebasan tanah Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR
diluar sertipikat pembebasan tanah tersebut cacat hukum, dan terhadap penggarap atau yang mengelola tanah diatas tanah negara wajib memberikan uang pindah atau sagu hati dan terhadap tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan menggunakan tim
9
(Sembilan) dan untuk kepentingan komersial tidak
dibenarkan. 5.
Bahwa pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis
Hakim
yang
mengatakan
Surat
Keputusan
Panitia
Pembebasan Tanah Khususw Pengembangan Pulau Bintan No. KPTS.05/580/1991 tanggal 18 Januari 1991 tentang penetapan harga tanah dan pembentukan tim 9 (Sembilan) adalah hal yang sangat keliru. Keputusan tersebut dibuat bukan untuk kepentingan umum dan proses pembebasan yang dilakukan oleh tim 9 (Sembilan) telah dicabut dengan Keppres No.55 Tahun 1993 pasal 24 yang pada pokoknya mencabut semua keputusan yang ada soal ganti rugi lahan
dan
lebih
mengutamakan
melalui
musyawarah
antara
masyarakat dengan perusahaan. 6.
Bahwa pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim dalam pertimbangan nya mengatakan bahwa Tergugat/Terbanding I s/d IV yang mengatakan tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat/para Terbanding. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti isi memori
banding yang diajukan oleh pembanding semula Penggugat tersebut diatas ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi karena semua fakta-fakta yang diuraikan oleh Pembanding
semula
Penggugat
dalam
memori
bandingnya
sudah
dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan tingkat pertama tersebut
pertimbangan hukum Hakim
oleh karena pertimbangan-pertimbangan
hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar
Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR
semua keadaan serta alasan-alasan yang yang menjadi dasar dalam putusannya ; Menimbang bahwa karena putusan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar sebagaimana dipertimbangkan diatas dimana kontra memori banding hanya mendukung putusan Hakim tingkat pertama maka dengan demikian kontra memori banding tersebut
dipandang telah
dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ; Menimbang
bahwa
dengan
demikian,
maka
pertimbangan-
pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 70/Pdt.G/2012/PN.TPI dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ; Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat : Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009; Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1927/227, ( R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura; dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ; MENGADILI : -
Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 31 Oktober 2013 Nomor : 70/Pdt.G/2012/PN.TPI yang dimohonkan banding tersebut ; Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR
-
Menghukum
Pembanding semula Penggugat untuk membayar
seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah
diputuskan
dalam
sidang
permusyawaratan
Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : SENIN, tanggal 5 JUNI 2014 oleh kami : DR. N0MMY H.T.SIAHAAN, SH., MH Ketua Pengadilan Tinggi
Pekanbaru
sebagai
Ketua Majelis, ANTHONY SYARIEF, SH
dan EDDY RISDIANTO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Mei 2014 No : 62/Pen.Pdt/2014/PTR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN, tanggal 9 JUNI 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri
oleh
Hakim-Hakim
Anggota, serta dengan dibantu oleh IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara .
Hakim Anggota,
ANTHONY SYARIEF, SH
Hakim Ketua,
DR.NOMMY H.T.SIAHAAN, SH., MH
EDDY RISDIANTO, SH.,MH PANITERA PENGGANTI
IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH., MH
Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR
Perincian biaya banding : 1. Materai putusan
……………………………….. Rp.
6.000,-
2. Redaksi putusan
……………………………….. Rp.
5.000,-
3. Leges
……………………………….. Rp.
3.000,-
4. Pemberkasan
……………………………….. Rp.136.000,=========== J u m l a h ………………… Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).
Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 62/PDT/2014/PTR