P U T U S A N Nomor: 20/PDT/2012/PTR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. PENGADILAN TINGGI PEKANBARU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara gugatan antara : 1. RUDI HERMANSYAH PASARIBU, beralamat di Jalan. By. Pass Baru Nomor: 24 RT.01/RW.27 Tanjung Pura, Kerawang Jawa Barat ; Dalam hal ini dalam tingkat banding diwakili kuasanya ASRIL, SH dan ALIF BESTARI, SH., MH Advokat berkantor di Jalan Pangeran Hidayat No. C3 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/SK/Firma Hukum/ IX/2011 tanggal 23 September 2011, semula sebagai TERGUGAT I Konpensi, sekarang PEMBANDING I ; 2. HARUN PASARIBU, beralamat di TMN Pulo Asem Utara Nomor : 58 RT.007/RW.001, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur ; Dalam hal ini dalam tingkat banding diwakili kuasanya ASRIL, SH dan ALIF BESTARI, SH., MH Advokat berkantor di Jalan Pangeran Hidayat No. C3 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 23/SK/Firma Hukum/ IX/2011 tanggal 23 September 2011, semula sebagai TERGUGAT II Konpensi, sekarang PEMBANDING II ; 3. HJ. NARTI, beralamat di Jln. Raya Praja Dalma B/5, RT.009/RW.001, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili kuasanya 1. YOSI MANDAGI, SH, 2. WAN AHMAD RAJAB, SH, 3. FARDIANSYAH, SH masing-masing Advokat, berkantor di Jalan Amal Mulia Ujung Perum Gapinda Blok E No. 3 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 241/SK/Kantor Hukum/I/2011 tanggal 25 Januari 2011, semula sebagai TERGUGAT IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi sekarang PEMBANDING III ; 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, beralamat di Jalan Pepaya Nomor: 47 Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. SYAFRI, SH Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru dan 2. PARNINGOTAN, SH Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 52/14-71/I/2011 tertanggal 12 Januari 2011, semula sebagai TERGUGAT V Konpensi sekarang PEMBANDING IV ; M E L A W A N : 1. PANUSUNAN BATUBARA, umur 55 tahun, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Sambu Nomor: 2 RT.003 RW.003, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota Pekanbaru ;
Hal.1 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
Dalam hal ini diwakili kuasanya 1. EVANORA, SH., MH, 2.BUDI HARMAN, SH dan 3. HAFIZ ERMAN, SH Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm “ EVANORA & ASSOCIATES, beralamat di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No. 6, Jalan Tuanku Tambusai (Nangka) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK/E-ADV/II/2011 tanggal 14 Februari 2011, semula sebagai PENGGUGAT I Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang TERBANDING I ; 2. NASRUN PASARIBU, umur 45 tahun, Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, beralamat di Desa Aek Ngadol Sitinjak, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ; Dalam hal ini diwakili kuasanya 1. EVANORA, SH., MH, 2.BUDI HARMAN, SH dan 3. HAFIZ ERMAN, SH Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm “ EVANORA & ASSOCIATES, beralamat di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No. 6, Jalan Tuanku Tambusai (Nangka) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK/E-ADV/II/2011 tanggal 14 Februari 2011, semula sebagai PENGGUGAT II Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang TERBANDING II ; 3. HJ. NURSAIDAH SIREGAR, umur 86 tahun, ibu rumah tangga, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Sumuran, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara; Dalam hal ini bertindak selaku ahli waris dari SONDANG PULUNGAN (almh) dan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Oktober 1994 ; Dalam hal ini diwakili kuasanya 1. EVANORA, SH., MH, 2.BUDI HARMAN, SH dan 3. HAFIZ ERMAN, SH Advokat dan Asisten Advokat pada Law Firm “ EVANORA & ASSOCIATES, beralamat di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C No. 6, Jalan Tuanku Tambusai (Nangka) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK/E-ADV/II/2011 tanggal 14 Februari 2011, semula sebagai PENGGUGAT III Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang TERBANDING III ; Dan 1. FIRMAN PASARIBU, yang pada saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya, selaku salah satu ahli waris pengganti dari KASIM PASARIBU almarhum yang beralamat di Kelurahan Sibangabun, Kecamatan Sibangabun Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakli kuasanya NUR HERLINA, SH., MH Advokat pada Kantor NUR HERLINA, SH., MH & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Mahoni Indah Nomor: 15 Bukit Barisan Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2011, semula sebagai TERGUGAT III Konpensi sekarang TURUT TERBANDING I ; 2. OKTALINDA, SH Notaris di Pekanbaru, beralamat di Jalan H. Imam Munandar Nomor: 256 Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili kuasanya 1. MUSKARBED TUJUH DELAPAN, SH.MH, 2. MUS MULYADI, SH Advokat pada Kantor Advokat MUSKARBED 78 & ASSOCIATES, beralamat di Jalan Arifin Ahmad Nomor: 100 B Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:1.498/MKB-78/SK/01.11 tertanggal 26 Januari 2011, Hal.2 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
semula sebagai TERBANDING II ;
TERGUGAT
VI
sekarang
sebagai
TURUT
Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor: 174/PDT/G/2010/PN.PBR dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 174/PDT/G/2010/PN.PBR tanggal 12 September 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi : - Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak tepat/tidak beralasan ; - Menolak Eksepsi dari Para Tergugat ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan sah dan berharga Surat Wasiat tanggal 27 Juni 1986 dengan segala akibat hukumnya ; 4. Menyatakan Para penerima wasiat berdasarkan Surat Wasiat tanggal 27 Juni 1986 adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sambu Nomor: 2, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru ; 5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 182/Simpang Empat atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang telah dibaliknamakan kepada Tergugat IV tidak sah dan tidak berharga ; 6. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akta Jual Beli No : 130/2010 tanggal 10 November 2010 ; 7. Menghukum Tergugat V dan Tergugat VI untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ; 8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.329.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ; 9. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; DALAM REKONPENSI : 1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat IV dalam Konpensi untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Nihil ;
Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat I,II Konpensi/ Pembanding I,II pada tanggal 26 September 2011, Tergugat IV Konpensi/Pembanding III pada tanggal 20 September 2011 dan Tergugat V Konpensi/Pembanding IV pada tanggal 17 Oktober 2011 mengajukan permohonan banding, sebagaimana Risalah Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor: 174/PDT/G/2011/PN.PBR dan permohonan banding Hal.3 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
tersebut pada tanggal 13 dan 24 Oktober 2011 telah diberitahukan kepada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding ; Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Nopember 2011 Tergugat I, II Konpensi/Pembanding I,II dan Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding III pada tanggal 8 Nopember 2011 serta Tergugat V Konpensi/Pembanding IV pada tanggal 21 Oktober 2011, mengajukan Memori Banding dan Memori Banding tersebut pada tanggal 24 Oktober 2011, tanggal 11 dan 14 Nopember 2011 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding ; Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Nopember 2011 dan tanggal 27 Desember 2011 Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Tergugat I, II Konpensi/ Pembanding I,II dan Tergugat IV Konpensi/Pengugat Rekonpensi/ Pembanding III serta Tergugat V Konpensi/Pembanding IV pada tanggal 29 Desember 2011 dan 9 Januari 2012 dan tanggal 9 Nopember 2012 ; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Tergugat I, II Konpensi/Pembanding I,II, Tergugat IV Konpensi/Pengugat Rekonpensi/Pembanding III, Tergugat V Konpensi/ Pembanding IV, Tergugat III Konpensi/Turut Terbanding I dan Tergugat VI Konpensi/Turut Terbanding II serta Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 174/PDT.G/2010/PN.PBR masing-masing tertanggal 9 Nopember 2011, 16 Nopember 20, tanggal 29 Desember 2011, tanggal 9 dan 31 Januari 2012 dan tanggal 15 Februari 2012 ;
TENTANG HUKUMNYA : Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan atau 14 hari setelah adanya pemberitahuan putusan ; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 174/PDT.G/2010/PN.PBR diputuskan pada tanggal 12 September 2011 dengan dihadiri oleh Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/ Para Terbanding dan Tergugat I,II Konpensi/Pembanding I,II, Tergugat III Konpensi/Turut Terbanding I, Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding III tanpa dihadiri Tergugat V Konpensi/Pembanding IV dan Tergugat VI Konpensi/Turut Terbanding II, kemudian pada tanggal 26 dan 20 September 2011 Tergugat I,II Konpensi/Pembanding I,II dan Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding III serta tanggal 17 Oktober 2011 Tergugat V Konpensi/Pembanding IV mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan dan setelah pemberitahuan putusan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan pasal 199 ayat 1 RBg ; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I,II Konpensi/ Pembanding I,II, Tergugat IV Konpensi VII/Penggugat Rekonpensi/Pembanding III dan Tergugat V Konpensi/Pembanding IV diajukan oleh kuasa hukumnya masing-masing yang diberi kuasa khusus untuk Hal.4 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
mengajukan permohonan banding dan diajukan ke (Panitera) Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memutus perkara tersebut dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding, sehingga permohonan banding telah dilakukan sesuai dengan cara-cara yang ditentukan pasal 199 ayat 1 RBg ; Menimbang, bahwa karena itu permohonan banding dari Tergugat I,II Konpensi/Pembanding I,II, Tergugat IV Konpensi VII/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding III dan Tergugat V Konpensi/Pembanding IV telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan undang-undang dan karenanya dapat diterima ; Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding III pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : 1. Gugatan obscuur Libel karena disatu sisi dalam gugatan Para Penggugat menyatakan Nasrun Pasaribu, Panusunan Batubara dan Hj.Nursaidah Siregar sebagai Penggugat, sedang disisi lain menyatakan Panusunan Batubara, Nasrun Pasaribu dan Hj. Nursaidah Siregar sebagai Penggugat I, II dan III, sehingga status Nasrun Pasaribu, Panusunan Batubara dan Hj.Nursaidah Siregar dalam gugatan Para Penggugat tidak jelas ; 2.
Gugatan kurang pihak karena dalam posita gugatan Para Penggugat menyebutkan Notaris Suparno yang membuat Akta No. 10 tanggal 7 Agustus 1987, Balai Harta Peninggalan Medan dan Drs. Mohamad Harun, Notaris Syawal Sutan Diatas yang membuat Akta No. 45 tanggal 14 Agustus 1989, Nasrun Pasaribu, Sondang Pulungan dan Amirullah Pasaribu sebagai penerima warisan, namun orang-orang tersebut tidak ikut digugat ;
3. Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Penggugat berhak atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sambu No. 2 Pekanbaru peninggalan suami isteri Amirullah Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 dan keterangan saksi Tetty Chairani ES dan Aulia Pasaribu, keliru dan tidak berdasarkan hukum karena : - Bukti P.4 berupa foto copy Surat Wasiat tertanggal 27 Juni 1986 hanya rekayasa karena tidak ada aslinya sehingga tidak dapat dilakukan uji forensik terhadap kebenaran tandatangannya dan tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi yang cakap dan disumpah ; - Bukti P.4 cacat hukum karena pembuatan Surat Wasiat tidak memenuhi syarat yang diatur dalam pasal 832, 875, 931, 932, 935, 936, 937, 940, 1868 dan 930 KUHPerdata, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ; - Bukti P.4 rancu dan berindikasi rekayasa, karena ada 3 perbedaan fakta hukum yaitu : - Dalam gugatan didalilkan yang mengantar surat wasiat ke Notaris adalah Tetty Chairani ES, Soritua Pasaribu dan Amirullah Pasaribu ;
Hal.5 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
- Menurut bukti P.6 yang mengantar surat wasiat ke Notaris adalah Tetty Chairani ES ; - Putusan Hakim Tingkat Pertama menyatakan yang mengantar surat wasiat ke Notaris adalah Masliah Pulungan bersama Tetty Chairani ES ; 1. Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan Akte No. 45 tanggal 14 Agustus 1989 (bukti P.5) tidak berdasarkan hukum karena tidak mempertimbangan fakta dimana dalam gugatan Penggugat didalilkan setelah pasangan suami isteri wafat, atas persetujuan bersama Surat Wasiat tersebut oleh kakak kandung Penggugat I bernama Ny. Tetty Chairani ES, abang kandung Amirullah Pasaribu bernama Soritua Pasaribu serta Amirullah Pasaribu diserahkan ke Notaris Suparno, SH untuk disimpan dan notaris membuat Akte Penyimpanan No. 10 tanggal 7 Agustus 1987. Pada tahun 1989 Notaris Suparno pindah ke Medan dan sebagai protokoler penyimpanan adalah Notaris Syawal Sutan Diatas, kemudian pada tanggal 14 Agustus 1989 atas permintaan Tetty Chairani ES Cs diambil kembali dan notaris membuat berita acara atas penyerahan dan pembukaannya yaitu bukti P.5, sehingga terbukti Ny. Tetty Chaerani ES baru menyerahkan surat wasiat ke notaris 2 bulan setelah pewaris meninggal dunia, yang menyerahkan ke notaris bukan pewaris Amirullah Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan dan surat wasiat karena tidak ditulis tangan oleh pewaris dan tidak disegel pewaris maka bukan wasiat tertutup, sehingga berita acara penyerahan dan pembukaannya yang dibuat oleh notaris (bukti P.5) tidak sesuai dengan formalitas yang ditentukan pasal 931 jo 932 jo 940 KUHPerdata yang menentukan bahwa yang membuat berita acara penyerahan dan pembukaan surat wasiat adalah BHP, maka berdasarkan pasal 953 KUHPerdata bukti P.5 batal secara hukum ; 2. Bukti P.16 hanya berupa salinan tertanggal 20 Juni 2011 yang dikeluarkan pada saat pemeriksaan perkara ini sedang berjalan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, bukan asli seperti dinyatakan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, sedangkan isinya bertentangan dengan : - Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa yang mengambil surat wasiat di Notaris Suparno adalah Tetty Chairani ES, Soritua Pasaribu dan Amirullah Pasaribu ; - Keterangan saksi Tetty Chairani ES yang menyatakan surat wasiat diantar oleh Masliah Pulungan bersama saksi Tetty Chairani ES ; 3. Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan Para Terbanding/Para Penggugat berhak atas tanah berikut bangunan yang didasarkan pada keterangan saksi Tetty Chairani ES adalah merupakan kesalahan dalam penerapan Hukum Acara Perdata karena sesuai dalil gugatan Penggugat saksi Tetty Chairani ES adalah kakak kandung Penggugat I/Terbanding I, berdasar pasal 145 HIR, pasal 172 RBg dan pasal 1909 KUHPerdata tidak cakap secara absolut dan Pembanding III/Tergugat IV telah mengajukan keberatan terhadap sumpah yang diucapkan saksi Tetty Chairani ES dan Hal.6 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
telah meminta agar keberatan tersebut dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga putusan Majelis Hakim yang mengacu/bersumber pada keterangan Tetty Chairani ES tidak berdasar hukum dan harus ditinjau kembali ; 4. Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Penggugat yang berhak atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sambu No. 2 Pekanbaru didasarkan pada keterangan saksi Aulia Pasaribu adalah keliru karena keterangan saksi Aulia Pasaribu testimonium de auditu dimana saksi tidak pernah lihat asli Surat Wasiat tanggal 27 Juni 1986, tetapi hanya diberitahu oleh abangnya ; 5. Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Tergugat bukan orang yang berhak atas objek sengketa sehingga tidak berhak menjual objek sengketa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.10, P.11, P.12 dan keterangan saksi Tetty Chairani ES dan Aulia Pasaribu adalah salah dan keliru, sebab : - Bukti P.4 hanya berupa foto copy yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana Pasal 1889 KUH Perdata dan tidak ada saksi yang menyatakan pernah lihat surat asli bukti P.4, sedang keterangan saksi Tetty Chairani ES tidak dibawah sumpah karena termasuk kelompok saksi yang tidak cakap ; - Bukti P-4 tidak memenuhi syarat sebagai surat wasiat yang ditentukan pasal 832, 875, 931, 932, 935, 936, 937, 940, 953, 1868 dan 930 KUHPerdata dan ditinjau dari fakta persidangan penuh kerancuan dan berindikasi rekayasa ; - Bukti P.5 jika dihubungkan dengan bukti P.16 membuktikan bahwa saksi Tetty Chairani ES menyerahkan surat wasiat ke Notaris Suparno 2 bulan setelah pewaris meninggal dunia, yang menyerahkan bukan pewaris (Amirullah Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan) dan Surat Wasiat tidak ditulis tangan pewaris dan tidak disegel pewaris, jadi bukan wasiat tertutup dan Para Penggugat tidak menunjukkan aslinya, tapi hanya berupa foto copy dan dalam pembuktian Para Penggugat tidak dapat buktikan adanya Berita Acara dari Balai Peninggalan Harta Medan, oleh karena itu bukti P.5 tidak memenuhi formalitas yang ditentukan pasal 931 jo 932 jo 940 KUHPerdata, maka berdasarkan pasal 953 KUH Perdata bukti P.5 batal secara hukum ; - Keterangan saksi Tetty Chairani ES tidak memiliki kekuatan pembuktian karena kakak kandung dari Penggugat I, sehingga berdasarkan 145 HIR/172 Rbg dan 1909 KUH Perdata tidak cakap secara absolut untuk menjadi saksi ; - Saksi Aulia Pasaribu tidak melihat secara langsung Surat Wasiat 27 Juni 1986 (Testimoni De Auditu) ;
Hal.7 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
- Bukti P.10 tidak berlaku lagi karena dalam gugatannya Para Penggugat mengakui telah mencabut surat pemblokiran tanggal 9 Nopember 2002, sehingga secara formal yang berhak atas tanah dan rumah adalah Tergugat I, II, karenanya sudah berdasar hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 182/Simpang Empat a.n. Drs. Harun Pasaribu dan Kasim Pasaribu. Apabila Surat Wasiat tanggal 27 Juni 1986 benar, seharusnya Penggugat mengajukan gugatan pembatalan Sertifikat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; - Bukti surat P.11 menunjukkan permintaan pemblokiran dari Penggugat I tidak sesuai hukum yang berlaku (Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia No. 3 tahun 1997 Pasal 55, Pasal 125 s/d 128) ; - Bukti surat P.12 merupakan penegasan untuk menyelesaikan secara menyeluruh pembagian harta warisan ASD Pasaribu dan Masliah Pulungan, Penggugat I harus segera mengosongkan objek sengketa, bukan untuk membagi warisan ; 6. Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat IV pembeli yang ceroboh dan tidak dilindungi hukum, salah karena : - Sesuai bukti T.IV.2 sebelum melaksanakan jual beli, Tergugat IV Konpensi telah terlebih dahulu meminta Tergugat VI (Notaris Oktalinda) untuk mengecek keabsahan dan keaslian SHM No. 182/Simpang Empat ke Tergugat V (BPN Pekanbaru). Setelah mendapat kepastian bahwa SHM No. 189/Simpang Empat (T IV.2) sah barulah Tergugat IV melakukan jual beli (T.V.1) ; - Sejak tahun 2003 tidak pernah adanya keberatan atau gugatan pembatalan sertifikat termaksud, sesuai pasal 32 ayat 2 PP No. 24 tahun 2007 nama dalam sertifikat adalah pemilik sah sehingga jual beli yang dilakukan Tergugat IV adalah dengan pemiliknya dan Tergugat IV adalah pembeli yang beritikat baik dan dilindungi undang-undang ; 7. Putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya surat wasiat dan sikap Tergugat V yang tidak mengindahkan surat tanggal 9 Nopember 2002 adalah keliru sebab : -
Bukti surat P.4 tidak memiliki kekuatan pembuktian dan terindikasi rekayasa ;
-
Surat tanggal 9 Nopember 2002 ternyata tidak diajukan sebagai alat bukti dan surat ini telah dicabut oleh Penggugat I ;
Hal.8 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
-
Surat tanggal 26 Februari 2002 juga telah dicabut oleh Penggugat I, sehingga sudah benar perbuatan Tergugat V yang menerbitkan SHM No. 182/Simpang Empat atas nama Tergugat II dan III ;
-
Surat tanggal 11 Juli 2003 dan tanggal 2 Februari 2005 merupakan pemberitahuan tatacara pemblokiran, tetapi tatacara pemblokiran tersebut tidak pernah diikuti oleh Penggugat ;
Menimbang, bahwa banding yang diajukan Tergugat I, II Konpensi/ Pembanding I, II pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : 1. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak mencerminkan rasa keadilan karena Tergugat I sebagaimana di dalilkan Penggugat dalam dalil gugatan point 2 dinyatakan salah satu penerima wasiat adalah dalil yang tidak mendasar, karena Tergugat I tidak pernah diberitahu tentang keberadaan surat wasiat tersebut. Apabila ada surat wasiat, seharusnya Tergugat I diberitahu dan mendapat salinannya dan didudukkan sebagai Penggugat ; 2. Bukti surat P.4 yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim hanya berupa foto copy surat wasiat, tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 1989 KUHPerdata dan tidak pernah ada saksi yang cakap dan dibawah sumpah yang menyatakan secara langsung sebagai bukti surat P.4 asli, maka patut diduga surat wasiat tersebut merupakan rekayasa ; 3. Bukti surat P.4 ini pula tidak penuhi ketentuan pembuatan surat sebagaimana diatur dalam pasal 833, 875, 931, 932, 935, 936, 3937, 940,953, 1868 dan 930 KUHPerdata, sehingga surat wasiat tersebut cacat hukum dan harus batal demi hukum ; 4. Bukti surat P.4 tersebut rancu dan berindikasi rekayasa karena ada 3 perbedaan fakta hukumya yaitu : - Surat wasiat diantar ke Notaris oleh Tetty Chairani Eddy Sudiarto (bukti P16); - Surat wasiat diantar ke Notaris oleh Masliah Pulungan bersama Tetty Chairani Eddy Sudiarto (pertimbangan halaman 60 ); - Surat wasiat diantar ke Notaris oleh Tetty Chairani Eddy Sudiarto, Soritua Pasaribu dan Amirullah Pasaribu (gugatan Penggugat point 4 ) ; 5. Tergugat I tidak pernah menyaksikan dan membubuhkan tanda tangan sebagai saksi pada surat pernyataan Amirullah Pasaribu tanggal 17 Juni 2002 sebagaimana didalilkan Terbanding/Penggugat ;
Hal.9 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
6. Pembayaran uang Rp.10.000.000,- yang menurut Penggugat sebagai pemenuhan kewajiban angsuran pembayaran kepada masing-masing penerima wasiat kepada Amirullah Pasaribu tidak benar, karena uang tersebu adalah uang pinjaman, bukan uang dari wasiat karena Tergugat I tidak pernah mengetahui adanya pembagian wasiat dalam surat tertanggal 27 Juni 1986 ; 7. Tentang dalil gugatan pada point 40 surat gugatan, bahwa Tergugat I, bersama Tergugat II, dan III bersekongkol menyerahkan surat berharga bukti kepemilikan hak atas tanah di kualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan hukum Penggugat-Penggugat ....dst...... ; Menimbang, bahwa banding yang di ajukan Pembanding I/Tergugat I pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : - Tentang kedudukan Penggugat. Di satu sisi Penggugat menyatakan Nasrun Pasaribu, Panusunan Batubara dan Hj. Nursaidah Siregar sebagai Penggugat, sedangkan satu sisi lagi dalam surat gugatan menyebut Panusunan Batubara sebagai Penggugat I, Nasrun Pasaribu sebagai Penggugat II dan Hj. Nursaidah Siregar sebagai Penggugat III penyebutan ini tidak jelas, adalah Obscuur Libel sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ; - Tentang Penggugat III /Hj. Nursaidah Siregar. Dalam surat gugatan Penggugat dikemukakan Hj.Nursaidah Siregar berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Oktober 1994, sedangkan Penggugat tidak ajukan bukti atau ada alat bukti (surat bukti) bahwa Penggugat III/Terbanding III sebagai kuasa atau ahli waris Sondang Pulungan, sehingga Penggugat Hj.Nursaidah Siregar tidak punya kwalitas sebagai kuasa Sondang Pulungan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; - Tentang Tergugat III/FIRMAN PASARIBU : Pada surat gugatan Firman Pasaribu disebut selaku ahli waris pengganti dari Kasim Pasaribu (Alm) ; Pada halaman 66 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa bukti T.VI.3 berupa Surat Keterangan No. 470/320/SK/X/2010 tanggal 18 Oktober 2010 dari Lurah Sibabangun menerangkan bahwa almarhum H. Kasim Pasaribu dan Hj. Nurbani Tanihara tidak mempunyai keturunan/anak kandung, tetapi tinggalkan ahli waris adik kandung yaitu Drs. Harun Pasaribu, selain Tergugat III tidak mengajukan bukti-bukti sebagai ahli waris pengganti Kasim Pasaribu yang abang Tergugat III tidak berwenang digugat dalam perkara ini ; Berdasar bukti surat T.VI-3 ahli waris Kasim Pasaribu adalah adik kandungnya Sdr. Harun Pasaribu, bukan Firman Pasaribu sebagai ahli waris pengganti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Hal.10 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
- Tentang gugatan kurang para pihak : Penggugat dalam surat gugatannya menyebut Notaris Suparno yang membuat Akte No. 10 tanggal 7 September 1987, menyebut Balai Harta Peninggalan Medan dan menyebut Drs. Mohammad Harun serta menyebut Notaris Syawal Sutan Diatas yang membuat Akte No. 45 tanggal 14 Agustus 1989, juga menyebut Harun Pasaribu, Sondang Pulungan dan Amirullah Pasaribu sebagai penerima wasiat, nama-nama ini harus didudukan sebagai pihak yang ikut digugat, maka gugatan Penggugat kurang pihak atau dinyatakan tidak dapat diterima atau pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan ; - Tentang apakah benar Penggugat berhak atas objek sengketa : Bukti P.4 surat wasiat tanggal 27 Juni 1986 hanya berupa fotocopy dari foto copy : Tidak ada saksi yang pernah melihat surat hibah wasiat yang asli, keterangan saksi Tetty Chairani ES (kakak kandung Penggugat I) oleh karena itu bukti surat P.4 tidak berdasar hukum ; Bukti surat P.4 bukan tulisan tangan pewaris, tetapi diketik pewaris ASD Pasaribu tidak menyerahkan ke Notaris dan tidak disegel, maka pertimbangan tersebut tidak berdasar hukum dan harus dikesampingkan (lihat pasal 931 jo pasal 932 jo pasal 935 jo pasal 936 jo pasal 937 jo pasal 938 jo pasal 940 jo pasal 953 KUH Perdata) ; - Tentang saksi yang tidak pernah melihat surat hibah wasiat yang asli, namun hanya mendengar dari orang lain : Saksi Aulia Pasaribu tidak pernah melihat asli surat hibah wasiat tanggal 23 Juni 1986 tetapi hanya mendengar dari orang lain adalah tidak berdasarkan hukum dan kurang cukup pertimbangan hukumnya dan harus dikesampingkan ; - Tentang saksi tidak cakap secara absolute untuk menjadi saksi dan tidak dibawah sumpah : Saksi Tetty Chairani ES yang diajukan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat I yang berdasarkan pasal 145 HIR jo pasal 172 RBg jo pasal 1909 KUH Perdata bahwa saksi yang ada hubungan semenda, hubungan darah, garis lurus sampai derajad ketiga adalah saksi yang tidak dapat didengar keterangannya (tidak cakap absolut) dan para Tergugat menolak kesaksian Tetty Chairani ES selain tidak disumpah, kurang cukup pertimbangannya dan harus dikesampingkan ; - Tentang terdapat pertentangan keterangan saksi Tetty Chairani ES dan berindikasi memberikan keterangan palsu :
Hal.11 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
Dengan mana berdasarkan surat gugatan Penggugat no.4 bahwa setelah pasangan suami isteri wafat (ASD Pasaribu dan Masliah Pulungan) atas persetujuan bersama pemegang wasiatnya Tetty Chairani ES, Soritua Pasaribu dan Amirullah Pasaribu menyerahkan atau dan menitipkan surat wasiat tersebut kepada Notaris Suparno sebagai Berita Acara Penyimpanan No. 10 tanggal 7 Agustus 1987, sedangkan berdasarkan keterangan saksi Tetty Charinai ES bahwa Tetty Chairani ES pernah diajak Masliah Pulungan ke Notaris Suparno untuk menitipkan surat wasiat tanggal 27 Juni 1986, sedangkan ASD Pasaribu meninggal dunia tanggal 28 Mei 1987 dan Masliah Pulungan meninggal dunia tanggal 18 Juni 1987 ; - Tentang P-16 Akta penyimpanan No. 10 tanggal 7 Agustus 1987 antara lain : Pembuatan Akte No. 10 tanggal 7 Agustus 1987 (P-16) adalah cacat hukum, karena sesuai pasal 931 jo pasal 932 KUH Perdata, dengan dititipkan 2 bulan setelah pewaris meninggal dunia dan bukan dititipkan oleh pewaris, tetapi oleh orang lain (Tetty Chairani ES), juga tidak ditulis oleh pewaris di akta penitipan, diserahkan secara terbuka dan dalam keadaan disegel, pewaris tidak bubuhkan tanda tangan yang menyatakan bahwa sampul berisi surat wasiat, Sejogyanya Notaris Suparno tidak buatkan akta penitipan, karena bertentangan dengan pasal 953 KUH Perdata dan batal demi hukum ; - Tentang surat wasiat dibuat oleh 2 orang dengan 2 tanda tangan : Bukti P.4 termaksud melanggar pasal 930 KUH Perdata yang berbunyi“ tidaklah diperkenankan 2 orang/lebih membuat wasiat dalam 1 Akta yang sama, baik untuk keuntungan pihak ketiga maupun berdasarkan penetapan timbal balik atau bersama “; Disamping itu, bukti P.4 diketik, tidak ditulis tangan, tidak dibuat di Notaris, tidak ada saksi-saksi, tidak diserahkan pewarisnya kepada Notaris, melainkan diserahkan pihak ketiga 2 bulan setelah pewaris meninggal dunia barulah Notaris membuat Akta Penyimpanan No. 10 tanggal 7 Agustus 1987, hal demikian batal demi hukum, karena tidak indahkan formalitas pembuatan surat wasiat sebagaimana diatur pasal-pasal 875 jo 931 jo 932 jo 935 jo 936 jo 937 jo 940 dan jo pasal 953 KUH Perdata ; - Tentang P-5 Akte Notaris No. 45 tanggal 14 Agustus 1989 antara lain adalah : Notaris Syawal Sutan Diatas membuat Berita Acara Penyerahan Kembali Wasiat tertutup, Akte No. 45 tanggal 14 Agustus 1989 dan Notaris yang menyerahkan amplop tersebut dan diterima oleh Tuan Drs. Muhammad Harun anggota tehnis hukum pada Balai Harta Peninggalan Medan dalam jabatan tersebut membuka amplop surat wasiat dan membaca dan memperlihatkan kepada yang hadir .....dst......, kemudian diserahkan kepada Notaris dan Notaris serahkan kepada Tetty Chairani ES untuk disampaikan kepada ahli warisnya adalah tidak berdasarkan hukum dan kurang pertimbangan hukumnya, sehingga harus dikesampingkan, juga tidak ada
Hal.12 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
“pembuktian” Penggugat bahwa surat wasiat itu diserahkan dan dibuka oleh Balai Harta Peninggalan Medan ; - Tentang P-6 berupa surat tanda laporan kehilangan barang tanggal 7 Januari 2011 tentang surat wasiat tanggal 27 Juni 1986 : Bukti P.6 bukan salinan dari surat yang hilang, tetapi laporan polisi bahwa surat wasiat yang dibuat ASD Pasaribu dan Masliah Pulungan hilang, dengan mana bertentangan dengan pasal 1889 KUH Perdata, selain dari pada itu ada indikasi rekayasa karena surat tanggal 7 Januari 2011, perkara sudah didaftarkan di Pengadilan Negeri Pekanbaru juga saksi Tetty Chairani ES termasuk saksi yang tidak cakap (kakak kandung Penggugat I/Terbanding I), berdasar pasal 415 HIR jo 172 Rbg jo 909 KUH Perdata “ bahwa kepada yang tidak cakap secara absolut jadi saksi adalah keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus “ ; Dengan demikian Tergugat II adalah orang yang berhak atas tanah terperkara (ahli waris sah dari ASD Pasaribu dan Masliah Pulungan), oleh karenanya penjualan tanah terperkara oleh Tergugat II kepada Tergugat IV adalah sah dan harus dilindungi undang-undang, yang selanjutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Tergugat IV seluruhnya ; Menimbang, bahwa banding yang diajukan Tergugat V Konpensi/Pembanding IV pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 60 dan 61 putusan yang menyebutkan bahwa berdasarkan P.4, P.5, P.16 dan keterangan saksi Tetty Chairani Eddy Sudiarto dan Aulia Pasaribu, ternyata para Tergugat berhak atas tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Sambu No. 2 Pekanbaru adalah pertimbangan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : - Pertimbangan halaman 41 dan 42, saksi Tetty Chairani Eddy Sudiarto menerangkan diajak Masliah Pulungan ke Notaris Suparno untuk menitipkan surat wasiat tertanggal 27 Juni 1986, oleh karena Suparno pada tahun 1989 pindah ke Medan dipindahkanlah surat wasiat tersebut ke Notaris Syawal Sutan Diatas, sedangkan berdasarkan P-16 yaitu Akte Penyimpanan No. 10 tanggal 7 Agustus 1987 dibuat Notaris Tito Utoyo, SH berarti Tetty Chairani ES serahkan amplop tertutup untuk disimpan. Ada keraguan kebenarannya yaitu surat wasiat dititpkan di Notaris Suparno sebelum pewaris meninggal dunia dan satu lagi ditipkan di Notaris Tito Utoyo ; - Ada kejanggalan yaitu penyerahan kembali surat wasiat pada 14 Agustus 1989 dari Notaris Syawal Sutan Diatas kepada Tetty Chairani ES untuk disampaikan kepada ahli waris dan selanjutnya Notaris seharusnya tidak menyerahkan surat wasiat kepada Tetty Chairani Eddy Sudiarto, karena yang bersangkutan bukan salah satu dari ahli waris tapi hanya sebatas saksi, yang selanjutnya pula setelah 22 tahun surat wasiat termaksud muncul secara Hal.13 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
tragis (surat wasiat hilang di taxi, laporan Polri), dengan mana tentang kehilangan tersebut belum tentu kebenarannya, karena hilangnya pada tanggal 25 Januari 2011 tapi pelaporannya pada tanggal 27 Januari 2011 ; - Tentang “pemblokiran“ Para Penggugat telah kirim surat kepada Tergugat V agar tidak meluluskan permohonan pembuatan sertifikat atas nama siapapun atas objek perkara, juga agar diblokir dengan mana Tergugat V tidak indahkan surat dari Penggugat dan tentang pemblokiran sudah diberitahukan persyaratannya, namun Para Penggugat tidak indahkan pemblokiran tersebut, sedangkan syarat penerbitan SHM sudah memenuhi syarat, sedang sertifikat SHM No. 182 a.n. Tergugat II, III dan penerbitannya sudah memenuhi prosedur hukum karena sudah meneliti dukumen pendukung Tergugat II, III ; Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding/Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terbanding/Para Penggugat dapat menerimanya putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 174/Pdt/G/2010/PN.PBR tanggal 12 September 2011 karena pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim didasarkan pada bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, maka keberatan Para Pembanding/Tergugat I, II, IV dan V Konpensi terhadap putusan a quo tidak beralasan hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus menolak permohonan banding Para Pembanding/Para Tergugat termaksud dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut dan menghukum Para Pembanding/Para Tergugat termaksud membayar semua biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama dan cermat Berita Acara Persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara No. 174/PDT.G/2010/PN.PBR dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 174/PDT.G/2010/PN.PBR tanggal 12 September 2011 serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ; DALAM KONPENSI. Dalam Eksepsi. Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama menolak eksepsi dari Tergugat I, II,IV Konpensi/Pembanding I,II,III berdasarkan pertimbangan alasan-alasan eksepsi tersebut dinilai tidak cukup beralasan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang mendasari putusan Hakim Tingkat Pertama pada bagian eksepsi tersebut sudah tepat dan benar ; Dalam Pokok perkara. Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan Para Tergugat Konpensi/Para Pembanding yang telah mengalihkan hak kepemilikan objek sengketa Penggugat Konpensi/Para Terbanding tanpa
Hal.14 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
ada persetujuan dari Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding selaku yang berhak atas objek sengketa ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding didasarkan pada hak kepemilikan atas objek sengketa, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah hak kepemilikan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding atas objek sengketa ; Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik sah Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding pada pokoknya didasarkan pada bukti P.1, P.2, P.3, P.3.a, P.4, P.5, P.6, P.16, keterangan saksi Ny. Tetty Chaerani ES dan Aulia Pasaribu ; Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3.a adalah surat-surat yang menerangkan asal usul perolehan hak kepemilikan H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu atas objek sengketa yang berupa sebidang tanah terletak di Jl. Sambu No. 2 Pekanbaru sebagaimana dimaksud SHM No. 182/Simpang Empat beserta bangunan yang berdiri diatasnya, sehingga bukti P.1, P.2, P.3.a yang saling bersesuaian telah membuktikan bahwa objek sengketa sebelumnya berasal atau milik H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu ; Menimbang, bahwa hak kepemilikan Para Pengugat Konpensi/Para Terbanding atas objek sengketa didasarkan pada surat wasiat dengan menunjuk pada pasal 942 KUHPerdata, artinya Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding mendalilkan bahwa wasiat yang menjadi dasar hak kepemilikannya atas objek sengketa adalah wasiat menurut KUHPerdata, karena itu untuk menentukan apakah surat wasiat yang menjadi dasar hak kepemilikan harus diuji berdasarkan ketentuan-ketentuan wasiat yang diatur dalam KUHPerdata ; Menimbang, bahwa bukti P.4 yaitu surat bertanggal 27 Juni 1986 dengan judul surat wasiat yang ditandatangani oleh H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan pada pokoknya menyatakan harta mereka berupa kebun getah di Sebabangun diserahkan kepada keturunan Marah Taib Sutan Raja Asal Pasaribu, sedangkan rumah kediaman di Jl. Sambu No. 2 Pekanbaru dibagikan kepada keturunan Marah Taib Sutan Raja Asal Pasaribu, Marah Jabil Pasaribu, Ratnasari Pulungan dan Maraipar Pulungan masingmasing mendapat bagian 24 % ; Menimbang, bahwa pasal 875 KUHPerdata menyatakan surat wasiat adalah suatu akta yang berisi pernyataan seorang tentang apa yang dikehendaki atas hartanya setelah ia meninggal dunia, sedangkan pasal 930 KUHPerdata menegaskan bahwa dua orang atau lebih tidak dapat membuat wasiat dalam satu akta yang sama, sehingga berdasarkan pasal 875 jo. pasal 930 KUHPerdata tersebut dapat disimpulkan bahwa surat wasiat hanya berisi pernyataan dari satu orang mengenai harta-hartanya setelah ia meninggal dunia ; Menimbang, bahwa surat wasiat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) adalah pernyataan wasiat yang ditandatangani oleh H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan, dengan demikian yang membuat pernyataan wasiat dua orang. Oleh karena surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) merupakan pernyataan wasiat dari dua orang atas hartanya setelah mereka meninggal dunia, maka surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan pasal 875 jo. pasal 930 KUHPerdata ;
Hal.15 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
Menimbang, bahwa surat wasiat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) bukan dari notaris sehingga bukan openbaar testamen, demikian juga tulisan pada surat wasiat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) menggunakan mesin ketik bukan dengan tulisan tangan, sehingga bukan olografis testamen. Dengan demikian surat wasiat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) adalah testamen rahasia dan karenanya berlaku prosedur yang ditentukan pasal 940 KUHPerdata diserahkan dalam keadaan tertutup oleh pewasiat sendiri ke notaris dengan disaksikan oleh empat orang dan jika pewasiat berhalangan menyerahkan sendiri notaris harus membuat pernyataan/keterangan pada sampulnya tentang hal dan sebab halangan pewasiat ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 yang menyerahkan surat wasiat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) ke notaris Suparno, SH adalah Ny. Tetty Chaerani ES tanpa disaksikan oleh empat orang saksi dan atas penyerahan oleh Ny. Tetty Chaerani ES tersebut notaris Suparno, SH tidak membuat pernyataan/keterangan mengenai hal/penyebab sehingga H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan tidak menyerahkan sendiri surat tersebut ; Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan kepersidangan tidak terungkap asal mula hingga surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) berada ditangan saksi Ny. Tetty Chaerani ES, apakah padahal masalah tersebut akan menentukan formalitas-formalitas penyerahan dan penyimpanan suatu surat wasiat sebagaimana ditentukan pasal 936 jo pasal 937 KUHPerdata ; Menimbang, bahwa kalau keberadaan surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) ditangan saksi Ny. Tetty Chaerani ES karena diserahkan sendiri oleh H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan, artinya sebelum H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan maka berdasarkan pasal 932 KUHPerdata surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) harus diserahkan ke notaris sebelum pewasiat meninggal dunia dan setelah pewasiat meninggal dunia notaris harus segera menyerahkan ke BHP. Sebaliknya kalau keberadaan hingga surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) ditangan saksi Ny. Tetty Chaerani ES karena ditemukan setelah H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan meninggal dunia, berdasarkan pasal 936 jo. pasal 937 KUHPerdata surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) harus segera diserahkan ke BHP dan BHP yang membuat proses verbal untuk penerimaan, pembukaan dan pembacaan isinya, selanjutnya BHP menyerahkan ke notaris untuk disimpan ; Menimbang, bahwa bukti P.16 menyatakan saksi Ny. Tetty Chaerani baru menyerahkan ampolop tertutup berisi wasiat H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan untuk disimpan notaris pada tanggal ...... yaitu dua bulan setelah pewasiat meninggal dunia, sedangkan bukti P.5 menyatakan penyerahan ke BHP pada tanggal 14 Agustus 1989 yaitu dua tahun sejak meninggalnya H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan, penyerahan itupun terjadi karena personil BHP Medan bernama Drs. Muhammad Harun yang mendatangi notaris Awal Sutan Diatas, SH bersamasama dengan saksi Ny. Tetty Chaerani ES dan meminta surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4), sehingga berdasarkan bukti P.5 dan P.16 tersebut terbukti bahwa prosedur penyerahan dan penyimpanan surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) tidak sesuai dengan ketentuan pasal 932, pasal 936 dan pasal 937 KUHPerdata ;
Hal.16 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
Menimbang, bahwa dengan demikian surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) selain terbukti tidak memenuhi syarat surat wasiat, juga prosedur pembuatan dan penyerahan/penyimpanan ke notaris ataupun penyerahan, pembukaan dan pembacan oleh BHP tidak sesuai dengan ketentuan pasal 875, pasal 930, pasal 932, pasal 936, pasal 937 dan pasal 940 KUHPerdata ; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penyerahan amplop tertutup berisi wasiat yang dilakukan oleh Notaris Awal Sutan Diatas kepada BHP Medan melalui orang bernama Drs. Muhammad Harun yang mendatangi Notaris Awal Sutan Diatas di Pekanbaru dan dengan disaksikan Ny. Tetty Chaerani ES, Soritua Pasaribu dan Amirullah Pasaribu, yang kemudian membuka amplop tertutup, memperlihatkan isinya berupa surat wasiat tertanggal 27 Juni 1986 dan membacakan isinya, perbuatanan Drs. Muhammad Harun tersebut didasarkan pada Surat Penunjukan Nomor W.2.C1-KP.11.01-97 tanggal 1 April 1988 ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut terbukti orang bernama Drs. Muhammad Harun yang mengaku Sekretaris merangkap Anggota Tehnis Hukum pada BHP Medan dengan memperlihatkan Surat Penunjukan Nomor W.2.C1-KP.11.01-97 tanggal 1 April 1988 bersama-sama dengan Ny. Tetty Chaerani ES, Soritua Pasaribu dan Amirullah Pasaribu pada tanggal 14 Agustus 1989 mendatangi Kantor Notaris Awal Sutan Diatas, SH di Pekanbaru dan meminta amplop tertutup yang dititipkan Ny. Tetty Chaerani ES, membuka amplop dan membacakan isi surat ; Menimbang, bahwa perbuatan oknum BHP Medan (Drs. Muhammad Harun) yang secara proaktif mendatangi notaris di Pekanbaru dan kemudian meminta titipan ampolop tertutup, padahal tidak ada pemberitahuan adanya surat wasiat dari notaris, menunjukkan adanya suatu kepentingan dari oknum BHP terhadap wasiat tersebut dan perbuatan oknum BHP tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pasal 936 jo. pasal 937 KUHPerdata yang menentukan bahwa notaris yang harus segera menyerahkan surat wasiat ke BHP setelah pewasiat meninggal dunia ; Menimbang, bahwa Surat Penunjukan Nomor W.2.C1-KP.11.01-97 tanggal 1 April 1988 adalah surat penunjukan Drs. Muhammad Harun sebagai Sekretaris merangkap Anggota Tehnis Hukum BHP, bukan surat penugasan dari BHP Medan kepada Drs. Muhammad Harun untuk meminta, membuka dan membacakan surat wasiat dari notaris di Pekanbaru ; Menimbang, bahwa waktu penerbitan Surat Penunjukkan No. W2.C1KP.11.01-97 adalah tanggal 1 April 1988, sementara nomor suratnya yaitu dua angka terakhir adalah 97 yang menunjukkan kode tahun dibuatnya surat tersebut yaitu tahun 1997 sehingga ada ketidak sesuaian antara kode tahun pada nomor surat dengan tahun penerbitan surat, lagi pula pada tahun 1988 belum ada pemberitahuan kepada BHP Medan mengenai adanya penyimpanan surat wasiat tanggal 27 Juni 1986 di notaris sehingga menjadi tanda tanya atas dasar apa BHP Medan membuat surat penunjukkan kepada Drs Muhammad Harun tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Surat Penunjukan No. W2.C1-KP.11.01-97 tanggal 1 April 1988 bukan surat tugas dari BHP Medan yang memberikan tugas dan kewenangan kepada Drs. Muhammad Harun untuk mendatangi notaris penyimpan surat wasiat di Pekanbaru dan meminta untuk diserahkan surat wasiat, membuka surat dan Hal.17 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
membacakan isinya, karena itu perbuatan-perbuatan oknum BHP Medan bernama Drs. Muhammad Harun sebagaimana dinyatakan bukti P.5 adalah perbuatan yang tidak sah dan dengan demikian bukti P.5 tidak mempunyai kekuatan pembuktikan ; Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti pula bahwa prosedur penyerahan surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) ke BHP, pembukaan dan pembacaan isinya tidak memenuhi syarat dan menyimpang dari ketentuan pasal 933 KUHPerdata ; Menimbang, bahwa oleh karena surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat maupun formalitas-formalitas surat wasiat yang ditentukan KUHPerdata, sehingga berdasarkan pasal 953 KUHPerdata yang secara tegas mengancam batal surat wasiat yang tidak memenuhi syarat dan formalitas yang diatur dalam KUHPerdata, maka surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) harus dinyatakan batal demi hukum ; Menimbang, bahwa namun demikian hal yang pokok sehubungan dengan surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) adalah surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) hanya berupa foto copy tanpa dapat ditunjukkan surat aslinya dipersidangan dan dipersidangan Tergugat IV Konpensi/Pembanding III telah menyangkal kebenaran surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) tersebut, sehingga dengan adanya sangkalan dari Tergugat IV Konpensi/Pembanding III, maka dalam hukum pembuktian sebagaimana ditegaskan juga oleh jurisprudensi tetap surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) bukan alat bukti yang sah. Surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) tersebut hanya bernilai sebagai permulaan bukti surat yang tidak memiliki kekuatan pembuktian ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 301 RBg untuk membuktikan kebenaran bukti surat yang hanya berupa foto copy tanpa ditunjukkan surat aslinya, harus didukung oleh bukti-bukti sah lainnya ; Menimbang, bahwa bukti P.5 sekalipun menyatakan bahwa amplop tertutup yang dititipkan Ny. Tetty Chaerani ES berisi surat wasiat bertanggal 27 Juni 1986 (isinya sama dengan bukti P.4) yaitu wasiat dari H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan, namun yang menyerahkan surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) ke notaris bukan pewasiat sendiri sedangkan surat aslinya tidak ada dan bukti-bukti yang diajukan Para Pengugat Konpensi/Para Terbanding tidak dapat membuktikan jika yang membuat surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) adalah H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan, maka bukti P.5 tidak membuktikan bahwa surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) adalah karena itu adalah wasiat dari H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan ; Menimbang, bahwa bukti P.6 yaitu Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat No.Pol : 611/B/I/2011/Sek.Cil tanggal 27 Januari 2011 menerangkan bahwa pelapor bernama Ny. Tetty Haerani ES melaporkan telah kehilangan selembar surat wasiat tertanggal 27 Juni 1986 yang dibuat H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu di wilayah hukum Polsek Metropolitan Cilandak Jakarta Selatan ; Menimbang, bahwa bukti P.6 hanya pernyataan sepihak dari Ny. Tetty Chaerani ES, tanpa adanya bukti-bukti lainnya yang menerangkan bahwa surat wasiat yang dilaporkan hilang tersebut sebelumnya memang ada dan sedang
Hal.18 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
dibawa oleh saksi Ny. Tetty Chaerani ES, maka bukti P.6 tidak dapat dijadikan bukti bahwa surat wasiat bertanggal 27 Juni 1986 yang asli ada ; Menimbang, bahwa saksi Ny. Tetty Chaerani ES, sesuai gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding adalah saudara kandung dari Penggugat I Konpensi/Terbanding I masih terikat hubungan keluarga sedarah menyamping dengan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding, artinya saksi Ny. Tetty Chaerani ES dengan Penggugat I Konpensi/Terbanding juga Tergugat I,II Konpensi/Pembanding I,II dan Tergugat III Konpensi/Turut Terbanding I ada hubungan keluarga sedarah, maka sesuai pasal 309 RBG hakim harus melakukan penilaian terhadap alasan-alasan atau motivasi saksi tersebut dalam memberikan kesaksiannya ; Menimbang, bahwa keterangan saksi Ny. Tetty Chaerani ES yang menyatakan Masliah Pulungan yang menyerahkan ampolop tertutup berisi surat wasiat bertanggal 27 Juni 1986 kepada notaris Suparno, SH adalah keterangan yang tidak benar karena keterangan tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan bukti P.16 yang menyatakan bahwa yang menyerahkan bukti P.4 ke notaris Suparno, SH adalah Ny. Tetty Chaerani ES ; Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa dari serangkaian perbuatan saksi Ny. Tetty Chaerani ES yang telah menyerahkan surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) ke notaris tanpa ada saksinya, mengajak oknum BHP Medan ke Pekanbaru untuk meminta, membuka dan membacakan bukti P.4 di notaris, semuanya bertujuan agar surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) memenuhi syarat-syarat dan formalitas-formalitas yang berlaku untuk surat wasiat ; Menimbang, bahwa oleh karena surat asli surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) tidak dapat ditunjukkan di persidangan, sementara tidak ada satupun bukti yang menyatakan bahwa yang membuat surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) adalah H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan, maka perbuatan saksi Ny. Tetty Chaerani ES dan bukti P.6 yang melaporkan kehilangan surat asli bukti P.4 di wilayah hukum Polsek Metropolitan Cilandak Jakarta Selatan adalah rekayasa dengan tujuan keotentikan surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) yang asli tidak dapat dilakukan uji forensik ; Menimbang, bahwa memperhatikan serangkaian perbuatan saksi Ny. Tetty Chaerani ES yang begitu aktif berupaya agar bukti P.4 memenuhi syarat dan formalitas surat wasiat yang sah dan melaporkan kehilangan surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4), perbuatan-perbuatan demikian justru membuktikan adanya kepentingan dari saksi Ny. Tetty Chaerani ES dalam perkara ini, karena itu keterangan saksi Ny. Tetty Chaerani ES dan demikian pula bukti P.6 patut diragukan kebenarannya dan harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa saksi Aulia Pasaribu dalam keterangannya menyatakan tidak menerima uang dari hasil penjualan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II Konpensi/Pembanding II dan Tergugat III Konpensi/Turut Terbanding I, keterangan demikian menunjukkan bahwa saksi Aulia Pasaribu yang masih ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding, juga mempunyai kepentingan dalam perkara ini, sehingga keterangannya harus diragukan kebenarannya, karena itu keterangan saksi Aulia Pasaribu harus dikesampingkan ;
Hal.19 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas baik bukti P.5, P.6, P.16 maupun keterangan saksi Ny. Tetty Chaerani ES dan Aulia Pasaribu tidak membuktikan bahwa surat wasiat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) adalah wasiat dari H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan ; Menimbang, bahwa dengan demikian bukti P.4 yang hanya berupa foto copy tanpa ada surat aslinya dan disangkal kebenarannya oleh Tergugat Konpensi/Pembanding, terbukti tidak didukung dengan alat bukti sah yang lain, sehingga bukti P.4 tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan karenanya harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lainnya yang diajukan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding yaitu bukti P.7, P.8, P.9 hanya tanda penerimaan dan pengiriman uang yang tidak jelas peruntukannya, bukti P.10, P.11 hanya permohonan pemblokiran penerbitan sertifikat tanah, bukti P.12 hanya permintaan pengosongan tanah dan rumah di Jl. Sambu No. 2 Pekanbaru dan bukti P.13, P.14, P.15 hanya Surat Tanda Terima Laporan, sehingga bukti-bukti tersebut tidak membuktikan hak kepemilikan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding atas objek sengketa ; Menimbang, bahwa demikian juga dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding bernama Zulkarnaen Rivai, Suwarni Kahar, Kosim Harahap karena tidak menerangkan adanya alas hak Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding atas objek sengketa, maka saksi-saksi tersebut juga tidak membuktikan hak kepemilikan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding atas objek sengketa ; Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding tidak dapat membuktikan adanya wasiat dari almarhum H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan atas objek sengketa seperti yang didalilkan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding ; Menimbang, bahwa sebaliknya dari bukti surat yang diajukan Tergugat IV Konpensi/Pembanding yaitu bukti T.IV.2 berupa SHM No. 182/Simpang Empat tanggal 29 Januari 2003 menyatakan bahwa tanah yang terletak di Jl. Sambu No. 2 semula terdaftar a.n. Drs. Harun Pasaribu dan H. Kasim Pasaribu, kemudian beralih kepada H. Drs. Harun Pasaribu dan terakhir kepada Hj. Narti ; Menimbang, bahwa sesuai hukum pembuktian sertifikat tanah tergolong akte otentik dan sesuai UU No. 5 tahun 1960 jo.PP No. 24 tahun 1997 sertifikat tanah adalah bukti hak yang kuat atas tanah, sehingga bukti T.IV.2 telah membuktikan bahwa yang berhak atas objek sengketa adalah pemegang sertifikat yaitu terakhir Tergugat IV Konpensi/Pembanding III, bukan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding ; Menimbang, bahwa lagi pula sertifikat atas objek sengketa (bukti T.IV.2) tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2003 dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang sertifikat tanah, kepada pihak lain yang merasa berhak atau yang merasa dirugikan dengan terbitnya suatu sertifikat tanah, PP No. 24 tahun 1997 memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan dengan batas waktu paling lama 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat, sehingga kalau Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding baru
Hal.20 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
mengajukan keberatan i.c. dalam bentuk gugatan a quo, maka pengajuan keberatan/gugatan tersebut telah lewat waktu ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.IV.1 dan T.VI.1 yang menyatakan Tergugat II Konpensi/Pembanding II dengan Tergugat IV Konpensi/Pembanding III telah melakukan jual beli atas objek sengketa yang dilakukan didepan PPAT di Pekanbaru dan harga yang disepakati telah dibayar lunas, dihubungkan dengan bukti T.IV.2 yang menyatakan objek sengketa terdaftar hak kepemilikannya atas nama Tergugat II Konpensi/Pembanding II, membuktikan bahwa jual beli objek sengketa tersebut dilakukan oleh orang yang berhak dan dilakukan sesuai PP No. 24 tahun 1997, sehingga pengalihan hak objek sengketa tersebut sah ; Menimbang, bahwa lagi pula sesuai keterangan saksi Harry Siswoko sebelum membeli objek sengketa, saksi diminta untuk mengecek status objek sengketa ke Ketua RT setempat, bahkan berdasarkan bukti T.IV.2 terhadap status objek sengketa oleh Tergugat V Konpensi/Pembanding IV telah dilakukan pengecekan bahwa benar Tergugat II Konpensi/Pembanding yang berhak atas objek sengketa, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat IV/Pembanding III telah bertindak teliti dan berhati-hati dalam membeli objek sengketa, sekaligus juga membuktikan adanya itikad baik dari Tergugat IV Konpensi/Pembanding III dalam jual beli tersebut ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, terbukti Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding tidak dapat membuktikan hak kepemilikannya atas objek sengketa, sebaliknya Para Tergugat Konpensi/Para Pembanding dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Terbanding yang didasarkan pada hak kepemilikan atas objek sengketa tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya ; DALAM REKONPENSI. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding III pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek sengketa milik Penggugat Rekonpensi/Pembanding III yang diperoleh dengan cara membeli secara sah dari Tergugat II Konpensi/Pembanding II ; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian konpensi dan dinyatakan terbukti bahwa berdasarkan bukti T.IV.2 terhitung sejak tanggal 6 Februari 2003 yang berhak atas objek sengketa adalah Tergugat II Konpensi/Pembanding II, kemudian berdasarkan bukti T.IV.1 pada tanggal 10 Nopember 2010 objek sengketa tersebut oleh Tergugat II Konpensi/Pembanding II dijual kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding, jual beli tersebut telah dilakukan dihadapan PPAT (Tergugat V Konpensi/Pembanding IV) dan harga yang disepakati telah dibayar lunas, sehingga pengalihan hak atas objek sengketa melalui perjanjian jual beli dari Tergugat II Konpensi/Pembanding II kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding III adalah sah dan karenanya terhitung sejak tanggal 10 Nopember 2010 yang berhak atas objek sengketa adalah Penggugat Rekonpensi/Pembanding III, karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensi/ Pembanding III point 4 agar jual beli objek sengketa yang tersebut dalam Akta Jual Beli No. 130/PPAT/2010 tanggal 10 Nopember 2010 dinyatakan sah secara hukum dan tuntutan point 5 agar objek sengketa dinyatakan milik sah Hal.21 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
Penggugat Rekonpensi/Pembanding karenanya dapat dikabulkan ;
III,
cukup
beralasan
hukum
dan
Menimbang, bahwa objek sengketa hingga saat ini dikuasai dan dinikmati oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding, khususnya Tergugat I Rekonpensi/Terbanding II yang menempati objek sengketa dengan berdasarkan pada surat wasiat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4), padahal sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian gugatan konpensi dan dinyatakan terbukti bahwa bukti P.4 tersebut selain tidak sah dan batal demi hukum, juga bukan wasiat dari H. Amiruddin Sutan Diapari Pasaribu dan Masliah Pulungan, sehingga surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) tidak membuktikan hak Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding atas objek sengketa. Demikian juga perbuatan-perbuatan seperti yang dinyatakan dalam bukti P.5 terbukti perbuatan yang tidak sah, karena formalitas penyerahannya ke Balai Harta Peninggalan tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata, yaitu : - Penyerahan surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) ke Balai Harta Peninggalan tidak dilakukan dengan segera setelah pewasiat meninggal dunia pada 28 Mei 1987, akan tetapi penyerahan baru dilakukan pada tanggal 14 Agustus 1989 atau dua tahun setelah pewasiat meninggal dunia. Dan mengenai penyerahan surat bertanggal 27 Juni 1986 (bukti P.4) ke Balai Harta Peninggalan, hanya diserahkan kepada personil Balai Harta Peninggalan Medan yang datang ke Pekanbaru tanpa ada surat tugas yang sah, tanpa membuat berita acara proses penerimaan dan pembukaan surat wasiat, yang membuat berita acara prosesnya justru notaris ; - Penyerahan surat wasiat termaksud melalui “proses” lama yaitu setelah pewasiat meninggal dunia, saksi Tetty Chairani ES yang menyerahkan ke notairs Suparno, SH, kemudian notaris Suparno, SH mneyerahkan ke notaris Syawal Sutan Diatas dan ketika surat wasiat diminta kembali oleh saksi Tetty Chairani ES, barulah surat wasiat diproses verbal, namun demikian proses verbalnya tidak sesuai dengan formalitas yang ditentukan pasal 942 KUHPerdata ; Menimbang, bahwa karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding II point 8, 9, 10 agar surat wasiat tertanggal 27 Juni 1986 dan pendaftaran surat wasiat tangal 27 Juni 1986 ke BHP berdasarkan surat penunjukan Nomor W2.C1-KP.11.01-97 tanggal 18 April 1988 serta Akta No. 45 tanggal 14 Agustus 1989 tentang berita acara penyerahan kembali wasiat tertutup dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, tuntutan-tuntutan tersebut cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa oleh karena hak kepemilikan Penggugat Rekonpensi/Pembanding III didasarkan pada alas hak yang sah yang dilindungi oleh undang-undang, sementara perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding, khususnya Tergugat I Rekonpensi/Terbanding II yang menguasai objek sengketa tanpadidasarkan pada alas hak yang sah, sehingga perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding, khususnya Tergugat I Rekonpensi/Terbanding II yang menguasai objek sengketa tersebut Hal.22 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
menimbulkan kerugian pada pemilik yang sah karena tidak dapat menguasai dan menikmati manfaat dari barang yang menjadi miliknya. Karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding III point 3 agar Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan point 6 dan 7 agar Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonpensi/ Pembanding III cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan, namun karena tuntutan point 6 dan 7 merupakan satu kesatuan, maka redaksi tuntutan point 6 dan 7 harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ; Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding, khususnya Tergugat I Rekonpensi/Terbanding II yang menguasai objek sengketa mengakibatkan Penggugat Rekonpensi yang telah membeli objek sengketa secara sah dan telah menjadi pemilik sah objek sengketa sejak tanggal 10 Nopember 2010 hingga saat ini, tidak dapat menguasai dan tidak dapat menikmati manfaat dari objek sengketa yang telah menjadi miliknya, secara notoir feiten perbuatan Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding, khususnya Tergugat I Rekonpensi/Terbanding II yang menguasai objek sengketa sejak tanggal 10 Nopember 2010 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi/Pembanding III, sehingga tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding III point 11 agar Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding III cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa mengenai uang ganti rugi yang harus dibayar oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding, oleh karena objek sengketa berupa tanah pekarangan dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, maka dalam memperhitungkan nilai ganti rugi harus mengacu pada harga sewa atau kontrak objek sengketa dan dengan berdasarkan pada kondisi dan lokasi bangunan rumah dari objek sengketa maka uang ganti rugi yang wajar dan adil yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding III adalah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya, terhitung sejak gugatan didaftarkan pada tanggal 14 Desember 2010 hingga Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding melaksanakan putusan ini ; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan putusan serta merta, sekalipun hak kepemilikan Penggugat Rekonpensi/Pembanding III didasarkan pada akte otentik, namun karena urgensi untuk putusan serta merta berada di pengadilan tingkat pertama, maka tuntutan point 2 mengenai putusan serta merta tidak dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding III dapat dikabulkan sebagian dan yang sebagian lagi harus ditolak ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konpensi ditolak seluruhnya, sedangkan gugatan rekonpensi dikabulkan sebagian berarti Para Penggugat Hal.23 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding berada dipihak yang kalah, karena itu beralasan hukum untuk menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 174/Pdt.G/2010/PN.PBR tanggal 12 September 2011, harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ; Mengingat pasal 189 ayat (3), pasal 191, pasal 199 s/d 205 RBg, UU No. 20 tahun 1947 dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I : - Menerima permohonan banding Tergugat I,II,V Konpensi/Pembanding I,II,IV dan Tergugat IV Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding III ; - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 174/Pdt.G/ 2010/PN.PBR tanggal 12 September 2011 yang dimohonkan banding ;
DENGAN MENGADILI SENDIRI : DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi : -- Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV Konpensi/Pembanding I,II, III ; Dalam Pokok Perkara : --Menolak gugatan Para seluruhnya ; DALAM REKONPENSI : --Mengabulkan gugatan sebagian ;
Penggugat
Penggugat
Konpensi/Para
Terbanding
Rekonpensi/Pembanding
III
untuk
untuk
-- Menyatakan Jual Beli objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II Konpensi/Pembanding II dengan Penggugat Rekonpensi/Pembanding III sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No: 130/PPAT/2010 tanggal 10 Nopember 2010 adalah sah secara hukum ; -- Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Jl. Sambu No. 2 Pekanbaru sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 182 tanggal 6 Februari 2003 terakhir a.n. Hj. Narti beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya milik sah Penggugat Rekonpensi/Pembanding III ;
Hal.24 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
-- Menyatakan perbuatan Tergugat I Rekonpensi/Terbanding I yang menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ; --
Menghukum Tergugat I Rekonpensi/Terbanding I atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding untuk mengosongkan objek sengketa dan selanjutnya menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding III bilamana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib ;
-- Menyatakan surat wasiat tertanggal 27 Juni 1986 tidak sah dan cacat hukum ; -- Menyatakan pendaftaran surat wasiat tertanggal 27 Juni 1986 ke Balai Harta Peninggalan berdasarkan Surat Penunjukkan No. W2.C1-KP.11.01-97 tanggal 21 April 1988 tidak sah dan cacat hukum ; -- Menyatakan Berita Acara Penyerahan Kembali surat wasiat tertutup yang dibuat oleh Notaris Syawal Sutan Diatas berdasarkan Akta No. 45 tanggal 15 Agustus 1989 tidak sah dan cacat hukum ; -- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding untuk membayar uang ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding III sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahun terhitung sejak gugatan didaftarkan tanggal 14 Desember 2010 hingga Para Tergugat Rekonpensi melaksanakan putusan ini ; -- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Terbanding III yang selebihnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : -- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi/Para Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini secara tanggung renteng dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).; Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Kamis tanggal 10 Mei 2012 oleh kami SOEKO SANTOSO, SH., MH Hakim Ketua Majelis, HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH dan HI.A. SANWARI HA, SH., MH masing-masing Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 20/Pen.Pdt/2012/PT.PTR tanggal 22 Februari 2012. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu TABRANI, Sm.HK Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi /Para Terbanding dan
Hal.25 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
Tergugat I,II,V Konpensi/Pembanding I,II,IV dan Tergugat IV Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/ Pembanding III serta Tergugat III,VI Konpensi/Turut Terbanding I,II.
Hakim-hakim Anggota,
HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH.
Hakim Ketua Majelis,
SOEKOSANTOSO, SH.,MH.
HI.A. SANWARI HA, SH.,MH. Panitera Pengganti,
TABRANI, Sm.HK Biaya-biaya : 1. Meterai .............. Rp. 6.000,2. Redaksi ………... Rp. 5.000,3. Leges ………..... Rp. 3.000,4. Pemberkasan ..... Rp. 136.000,Jumlah …….. Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal.26 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
Hal.27 dari 26 hal.Put.20/PDT/2012/PTR
