P U T U S A N No. 56/PDT/2012/PTR.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.
PENGADILAN TINGGI PEKANBARU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
perdata
dalam
tingkat
banding,
menjatuhkan
putusan
sebagaimana tersebut dibawah dalam perkara gugatan antara :
CUNCUN ARIYANTI, lahir di Bogor pada tanggal 8 Agustus 1965, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Kristen, tempat tinggal Kampung Kracak, Desa
Semplak
(Rancabungur),
Kabupaten
Bogor,
semula
Tergugat sekarang PEMBANDING ;
M E L A W A N :
YOPPY WELLY MAKATIPU, lahir di Bogor pada tanggal 6 Juli 1963, pekerjaan petani/perkebunan, agama Kristen, tempat tinggal Jl. Melur I RT 008 RW 003 Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, semula Penggugat sekarang TERBANDING;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara No. 22/PDT.G/2011/PN.BKN dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA.
Memperhatikan dan mengutip segala sesuatu yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinag No. 22/PDT.G/2011/PN.BKN tanggal 21 Desember 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan
perkawinan
antara
Penggugat
dengan Tergugat
yang
dilangsungkan di Kampung Kracak, Desa Semplak (Rancabungur) Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Nopember 1987 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor:477/DKCS /0017/1996 tanggal 12 Juli 1996 yang
Hal. 1 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kampar putus karena perceraian; 3. Menetapkan Penggugat untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : 1. Markus Permana Tri Datu, M., lahir di Bogor, tanggal 01 Maret 1988; 2. Matius Stepanus, M., lahir di Pancuran Gading, tanggal 20 Juli 1994; 4. Menetapkan Tergugat untuk ditunjuk sebagai wali dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang benama: 1. Timotius Ardianus, M., lahir di Pancuran Gading, tanggal 05 Juni 1998; 2. Imanuel Carles Pedrosa, M., lahir di Pekanbaru, tanggal 12 Agustus 2005; 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang supaya mengirim salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan tersebut ; 6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 594.000,- (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Desember 2011 mengajukan permohonan banding, sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 18/Pdt/Bdg/2011/PN.BKN jo. No. 22/Pdt.G/2011/PN.BKN dan permohonan banding tersebut pada tanggal 29 Desember 2011 diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding ;
Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2012 Tergugat/Pembanding mengajukan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 31 Januari 2012 ;
Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Februari 2012 Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding pada tanggal 29 Februari 2012 ;
Hal. 2 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding
telah
diberikan
kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas No. 22/Pdt.Bdg/2011/PN.BKN jo. No. 22/PDT.G/2011/PN.BKN masing-masing tanggal 27 dan 29 Februari 2012 ;
TENTANG HUKUMNYA. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 Rbg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan ;
Menimbang,
bahwa
putusan
Pengadilan
Negeri
Bangkinang
No.
22/PDT.G/2011/PN.BKN dijatuhkan tanggal 21 Desember 2011 dengan dihadiri Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding,
kemudian
tanggal
28
Desember 2011 Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam waktu yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ;
Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding ke memutus
perkara
a
permohonan
banding tersebut diajukan
(Panitera) Pengadilan
quo
dan
telah
Negeri Bangkinang
diberitahukan
secara
sah
oleh yang
kepada
Penggugat/Terbanding, sehingga sesuai dengan cara-cara yang ditentukan pasal 199 ayat 1 Rbg ;
Menimbang,
bahwa
karena
itu
permohonan
banding
Tergugat/
Pembanding memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang, sehingga dapat diterima ;
Menimbang, bahwa banding yang diajukan Tergugat/Pembanding pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa dalam pertimbangannya pada halaman 13 alinea kedua : “Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat telah melewatkan haknya dalam acara jawab menjawab “. Pembanding / dahulu Tergugat sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie tersebut, karena Pembanding/dahulu Tergugat hanya menerima Hal. 3 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
panggilan 1 (satu) kali pada tanggal 7 Oktober 2011, berdasarkan Delegasi Relaas panggilan tanggal 21 September 2011 dari Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Pengadilan Negeri Cibinong juncto Relaas panggilan siding tanggal 7 Oktober 2011 oleh Pengadilan Negeri Cibinong kepada Tergugat, untuk datang hadir pada siding Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 10 Oktober 2011 (Vide Bukti T-3, T-4); Sekalipun –quod non- kalau Pembanding/dahulu Tergugat ternyata telah dipanggil secara sah, DEMI HUKUM DAN KEADILAN bukan berarti jawaban tertulis dari Pembanding/dahulu Tergugat ditolak atau tidak diterima oleh Judex Factie. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie tidak tepat atau telah salah dan melanggar hukum. 2.
Bahwa dalam pertimbangannya : Pada halaman 13 alinea terakhir, berbunyi : “ Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-1, T-2, dan T-3 diketahui bahwa alamat Tergugat di Kampung Kracak, Desa Rancabungur RT.002, RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun demikian berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan T-7 yang saling berkesesuaian dan berhubungan dengan keterangan saksi Matius Stepanus, M., saksi Joko Makatipu, saksi Rini dan saksi Erpanji Wijaya terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Nopember 1987 di Kampung Kracak, Desa Semplak (Rancabungur), Kabupaten Bogor, setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Maret 1988 telah lahir anak pertama mereka di Bogor yang bernama Markus Permana Tri Datu M., setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Riau dan mereka hidup bersama dengan anak mereka di Jl.Melur I, RT.008, RW.003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, kemudian pada tanggal 3 Juli 1996 lahirlah …… dst”.
Pada halaman 14 alinea pertama dan kedua, berbunyi : “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dikuatkan dengan alat bukti T-4 dan T-5, diketahui bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah di Jl.Melur I, RT.008 RW.003, Desa /Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, maka Majelis
Hakim
berpendapat
bahwa
sudah
tepat
apabila
Penggugat
mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa Hal. 4 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
dan mengadili sekaligus memutuskan perkara ini karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan domisili terakhir Penggugat dan Tergugat yaitu di Jl.Melur I, RT.008, RW.003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkara perceraian adalah ruang lingkup dari Peradilan Umum. “
Tanggapan : a. Bahwa dalam pertimbangannya tersebut dibawah ini Sudah Tepat dan Benar disebutkan, sebagai berikut “berdasarkan alat bukti T-1, T-2 dan T-3 diketahui bahwa benar alamat Tergugat di Kampung Kracak, Desa Rancabungur RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, “ Sehingga demi hukum Terbanding/dahulu Penggugat seharusnya mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Cibinong dimana wilayah Pengadilan tersebut yang membawahi wilayah hukum tempat/alamat domisili hukum terakhir dari Pembanding/dahulu Tergugat yaitu: Kampung Kracak, Desa Rancabungur RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal tersebut sejalan dengan maksud dari Pasal 118 HIR tersebut adalah tempat/alamat domisili terakhir Tergugat berdiam. Pasal 118 ayat 1 HIR, berbunyi : (1)Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya. Hal mana Terbanding/dahulu Penggugat juga sejak dari awal telah menyadari Pembanding/dahulu Tergugat sudah pindah dan berdomisili di Bogor sejak bulan Maret 2010 sampai saat ini. Sehingga dengan kesadaran yang nyata dari Terbanding/dahulu Penggugat tersebut telah dinyatakan dan sudah sejalan juga dengan isi Surat Gugatan nya dari Terbanding/dahulu Penggugat pada halaman 1, sudah sangat terang dan jelas pada halaman 1 gugatannya, Sehingga alamat dari Pembanding/dahulu Tergugat yang benar dan telah terungkap dalam persidangan adalah: Kampung Kracak, Desa Rancabungur RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
Hal. 5 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
sejak bulan Maret 2010 sampai tanggal diajukan gugatan Penggugat bahkan sampai tanggal hari ini. Dengan demikian Judex Factie telah salah mempertimbangkan hukumnya dan salah juga menerapkan hukumnya, yang menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara aquo. b. Bahwa hal lain dalam pertimbangannya tersebut di bawah ini adalah salah dan Melanggar Hukum disebutkan sebagai berikut : “…..namun demikian berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan T-7 yang saling berkesesuaian dan berhubungan dengan keterangan saksi Matius Stepanus, M., saksi Joko Makatipu, saksi Rini, dan saksi Erpanji Wijaya terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Nopember 1987 di Kampung Kracak, Desa Semplak (Rancabungur), Kabupaten Bogor, setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pada
tanggal 11
Maret 1988 telah lahir anak pertama mereka di Bogor yang bernama Markus Permana Tri Datu M, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Riau dan mereka hidup bersama dengan anak mereka di Jl.Melur 1, RT.008 RW. 003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar kemudian pada tanggal 3 Juli 1996 lahirlah…..dst,”
Dalam pertimbangan ini sangat bertentangan satu dengan lainnya, yaitu: dalam
satu
pertimbangan
hukumnya
menyatakan
Pembanding/dahulu
Tergugat terbukti berdasarkan bukti tertulis berdomisili di Kampung Kracak, Desa Rancabungur, RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun dilain sisi menyatakan Pembanding/dahulu Tergugat beralamat juga di Jl.Melur 1, RT.008, RW.003 Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Ulasan lebih jauh adalah: Ketika Pembanding/dahulu Tergugat telah pindah secara hukum di tempat atau di alamat yang lain yang baru, maka alamat yang sah adalah alamat yang terakhir dan demi hukum alamat yang lama sudah tidak berlaku lagi. Sekali lagi: Alamat yang lama sudah tidak berlaku lagi,” dan alamat yang baru adalah di Bogor. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie sangat bertentangan dengan hukum, karena demi hukum alamat baru dan terakhir sampai saat ini dari
Pembanding/dahulu
Tergugat
adalah
:
Kampung
Kracak,
Desa
Hal. 6 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
Rancabungur RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Selain itu terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, sebagai berikut : (1) Semua saksi-saksi baik yang diajukan Pembanding/dahulu Tergugat maupun yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat, yang intinya menyatakan : “Memang benar Pembanding/dahulu Tergugat telah pergi dan pindah ke Bogor dengan membawa 2 orang anaknya dan anaknya sekolah di Bogor, sejak bulan Maret 2010 sampai dengan tanggal kesaksian (bulan Nopember 2011), (2) Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat (Vide bukti T-1) yang dikeluarkan sejak tanggal 19 Mei 2010 di Bogor; (3) Kartu Keluarga atas nama Tergugat (Vide bukti T-2) yang dikeluarkan sejak tanggal 19 Mei 2010 di Bogor ; (4) Delegasi Relaas panggilan sidang (panggilan I) tanggal 21 September 2011 oleh Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Pengadilan Negeri Cibinong di Bogor (Vide bukti T-3); (5) Relaas panggilan sidang (panggilan I) tanggal 7 Oktober 2011 oleh Pengadilan Negeri Cibinong kepada Tergugat (Vide bukti T-4); -
Semua saksi-saksi menyatakan alamat Pembanding/dahulu Tergugat adalah
:
Kampung
Kracak,
Desa
Rancabungur,
RT.002
RW.008
Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Apapun alasannya, yang sah adalah alamat yang terakhir dan telah diketahui dan
terbukti
secara
sah
adalah
:
Kampung
Kracak,
Desa
Rancabungur,RT.002 RW.008 Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sehingga dengan demikian Judex Faxtie telah salah mempertimbangkan hukumnya, mengakibatkan salah pula mengambil putusan, yang menyatakan Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang mengadili perkara aquo. Yang seharusnya Terbanding/dahulu Penggugat mengajukan gugatannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, tempat wilayah hukum alamat Pembanding/dahulu Tergugat berdomisili dan berdiam terakhir : Kampung Kracak, Desa Rancabungur,RT.002 RW.008 Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal. 7 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
3.
Apakah ada Perzinahan ; Ulasannya sebagai berikut : Alasan Pembanding / dahulu Tergugat pergi menetap di Bogor karena Pembanding/dahulu Tergugat menderita tekanan psikis akibat ulah Terbanding/dahulu Penggugat yang sering berkomunikasi melalui handphone dengan seorang perempuan, tetapi ketika ditanya malah Terbanding/dahulu Penggugat marah dan menekan Pembanding/dahulu Tergugat, terbukti ketika gugatan perkara aquo diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang, Terbanding/dahulu Penggugat telah tinggal dan hidup bersama dengan seorang perempuan baru dirumah harta gono-gini beralamat di Jl.Melur I RT.008, RW.003, Desa Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, sampai saat ini. Padahal gugatan perceraian baru diajukan di Pengadilan Negeri Bangkinang bahkan atas putusan perkara aquo masih diajukan banding. Tentu hal tersebut suatu persinahan dan merupakan perbuatan pidana. Hal itu akan Pembanding/dahulu Tergugat berjuang keras untuk menyakinkan pihak Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat setempat kalau perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana
4.
Bahwa Pembanding sangat keberatan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 17 alinea pertama berbunyi : “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas alasan Penggugat telah didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan;
Tanggapan : Dalam putusan tersebut telah terurai kesaksian saksi-saksi yang dalam putusan adalah ternyata hanyalah copy paste, dimana kalimat dan kata-kata yang dipakai hamper semuanya sama yakni 90 % (Sembilan puluh persen) kata dan kalimat adalah sama. Padahal sebagian besar yang dikemukakan oleh saksi-saksi dalam persidangan telah dibantah oleh Pembanding/dahulu Tergugat,
namun
dalam
uraian
putusan
tersebut
menyebutkan
Pembanding/dahulu Tergugat menyebutkan “Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi”, Hal itu tidak benar dan manipulative dari Judex Factie. Justru antara lain yang dikemukakan oleh semua saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, pada intinya saksi-saksi menyebutkan : -
Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Maret 2010 sampai saat ini. Hal. 8 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
Artinya : semestinya gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan Negeri
tempat
tinggal
Tergugat
dan
bukandi
Pengadilan
Negeri
Bangkinang. 5.
Bahwa dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 13 alinea terakhir berbunyi : “ Menimbang, …….dst, namun demikian berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan T-7 yang saling berkesesuaian dan berhubungan dengan …..dst.
Tanggapan : Bahwa pada halaman 5 alinea pertama, disebut : P-1 adalah:
Kartu Tanda Penduduk NIK: 1401100607630005 atas nama
Yopi Welly Makatipu (Terbanding/Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 26 Juli 2011 (selanjutnya disebut juga “KTP”) P-2 adalah :
Kartu
Keluarga
(KK)
No.
1401101907110024,
yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 19 Juli 2011 (selanjutnya disebut juga “KK”) Bahwa pada dokumen KTP dan KK atas nama Terbanding/dahulu Penggugat telah disebutkan” Status perkawinan adalah :Cerai hidup” yang tersebut mengandung cacat hukum yang berasal dari perbuatan melawan hukum yang dengan cara memberikan keterangan palsu pada identitas KTP dan KK sehingga mengakibatkan KTP dan KK tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai nilai hukum. Bagaimana mungkin seseorang yang secara sah masih terikat perkawinan secara hukum yang ternyata dalam identitas yang dikeluarkan oleh Negara telah tercantum status perkawinannya “ Cerai Hidup” Hal mana dalam hal ini Terbanding/dahulu Penggugat telah melakukan juga penghinaan terhadap rangkaian proses siding di Pengadilan yang Mulia itu. Bagi seorang Hakim atau Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa perkara aquo, jika mengerti hukum sebenarnya secara sederhana gampang mendeteksi bahwa dokumen yang dipakai sebagai alat bukti oleh Terbanding/dahulu Penggugat tersebut adalah dokumen yang tidak sah dan cacat hukum. Namun mengapa dengan mudahnya lolos bahkan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya. Karena: Hal. 9 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
-
Sepintas dengan adanya KTP dan KK yang bersangkutan berstatus Duda, semestinya sudah sejak awal Majelis Hakim sudah menolak bukti tersebut, karena bukti dan faktanya gugatan perceraian ini baru diajukan untuk perkara aquo dan juga saat ini masih diajukan proses banding, apalagi untuk berkekuatan hukum tetap. Hal ini sulit dipahami karena semuanya telah terbolak-balik dengan tujuan itikad buruk. Mana mungkin status Terbanding/dahulu Penggugat sebelumnya sudah berstatus Duda.
Ataukah menurut Hakim tersebut hukum itu begitu kaku, sehingga untuk menentukan barang atau alat tersebut halal atau tidak, harus memerlukan proses lebih lanjut. Jika pertimbangan hukum tersebut tetap dipertahankan, maka kami akan mengajukan suatu contoh analogi demikian, sebagai berikut : “ Kami akan melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Almarhumah SL dalam menjalankan tugasnya diduga telah menerima suap” , Secara sederhana Penegak Hukum (Polisi/Jaksa/KPK) yang akan menerima laporan dugaan tindak pidana tersebut seketika akan menolak laporan dugaan tindak pidana tersebut yang akan kami laporkan, alasannya karena ternyata status yang bersangkutan yang akan dilaporkan yang –quod non- disebut melakukan dugaan tindak pidana oleh Pelapor kepada Penegak Hukum adalah orang yang telah meninggal dunia dengan label status: Almarhumah. Maka demi hukum yang bersangkutan sebagai almarhumah tidak bisa dituntut lagi secara pidana. Yang mau dijelaskan disini bahwa status seseorang dapat mempengaruhi dan mempunyai implikasi pada tindakan selanjutnya apakah mempunyai masih relevan dan mempunyai kapasitas atau tidak, hal mana dapat diketaui dan dideteksi secara mudah, cepat dan sederhana sejak awal, karena hal tersebut menjadi pengertian umum apalagi seorang penegak hukum yang mengerti hukum. Pembanding berpendapat dalam hal suatu barang atau alat bukti tersebut kalau bisa dibuktikan secara sederhana mengandung cacat hukum, maka hal tersebut tidak bisa dipakai dan seharusnya seketika harus ditolak, apalagi jika sampai harus dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya untuk menguatkan dalil dalam suatu putusan pengadilan.
Hal. 10 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
Dalam hal ini Majelis Hakim/Judex Factie Seharusnya mempertimbangkan sebaliknya, dengan menyebut antara lain secara formil dan materiil kapasitas dan
status
Penggugat
telah
mengandung
cacat
hukum
dan
harus
dikesampingkan. Hal mana untuk menghindari salah penerapan hukumnya sehingga hukumnya tidak semakin kacau balau. Justru apabila Majelis Hakim/Judex Factie benar-benar menjalankan tugasnya sebagai aparatur penegak hukum, maka judex factie seharusnya membuat Penetapannya untuk memerintahkan dilakukan Penyidikan atas dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu pada identitas KTP dan KK tersebut. Bayangkan pandangan masyarakat ditengah saat ini Penggugat sedang melakukan proses gugatan perceraian di Pengadilan secara hukum, namun ditengah masyarakat saat ini Penggugat bertransaksi dan berinteraksi dengan status hukum dalam identitas sudah berstatus perkawinan adalah “Cerai Hidup” Bahkan identitas KTP dan KK aquo diterima juga oleh Majelis Hakim dan dijadikan pula sebagai dasar untuk putusan perkara aquo 7. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukum halaman 16, tentang –quod non- Terbanding katanya masih memberikan nafkah kepada Pembanding dan anak-anaknya walaupun telah tinggal dan menetap di Bogor sejak Maret 2010.
Tanggapan : Terbanding sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Pembanding dan anak-anaknya yang tinggal dan menetap di Bogor sejak Maret 2010 sampai tanggal hari ini, kecuali yang diberikan adalah Rp.70 Juta yang disamarkan sebagai bagian harta gono gini. Hal mana menjadi kabur apakah bagian harta gono gini ataukah nafkah selama di Bogor sejak Maret 2010 sampai dengan gugatan atau putusan perkara aquo. Hal mana tidak bisa dan tidak terungkap di dalam siding Pengadilan aquo, dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie adalah kabur, melanggar hukum dan harus dibatalkan. 8. Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan pertimbangan hukumnya halaman 16 dan 17, tentang telah dilakukan pembagian harta gono gini berdasarkan pernyataan perdamaian pembagian harta gono gini yang disebutkan dibuat Akta Notaris dihadapan Agusna, SH, Notaris di Pekanbaru. Tanggapan : Hal. 11 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
Pernyataan perdamaian pembagian harta gono gini bukanlah Akta Notaris melainkan pernyataan dibawah tangan dan selanjutnya didaftarkan di Notaris tersebut. Namun pernyataan itu didapat dengan cara tipu daya dan tekanan dari Terbanding/dahulu Penggugat dengan cara mengancam tidak akan memberikan harta apapun apabila pernyataan yang disodorkan oleh Terbanding/dahulu Penggugat dengan dalih palsu seolah-olah telah terjadi perceraian. Hal tersebut bertentangan dengan hukum karena proses gugatan perceraian saja belum dimulai mana mungkin sudah melakukan pembagian harta gono gini. Selanjutnya oleh karena telah terjadi penipuan dan pemaksaan tanda tangan pernyataan tersebut dan juga ternyata Terbanding/dahulu Penggugat dalam pernyataan
menyebutkan
memberikan
bagian
Rp.
100
Juta
kepada
Pembanding/dahulu Tergugat, namun ternyata secara bertahap hanya diberikan Rp. 70 juta. Maka selanjutnya Pembanding telah mengajukan Pernyataan sebaliknya yaitu pernyataan pembatalan, dan sebaliknya dana Rp. 70 juta telah dihabiskan oleh Pembanding/dahulu Tergugat untuk nafkah dan pendidikan anak-anak Pembanding karena demi hukum seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya, apalagi demi hukum perkawinanya masih terikat sah secara hukum. Demi hukum tidak benar antara Pembanding/dahulu Tergugat dengan suaminya telah melakukan pembagian harta gono gini. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie tersebut adalah kabur, melanggar hukum dan harus dibatalkan. 9. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Warga Negara Indonesia non muslim dalam proses gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri dan gugatan harta gono gini bisa dilakukan/diajukan di Pengadilan Negeri setelah gugatan perceraian di Pengadilan Negeri telah diputus dan mempunyai putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde) sehingga dalil-dalil Terbanding/dahulu Penggugat yang menyatakan telah melakukan pembagian harta gono gini adalah mustahil karena hal tersebut bertentangan dengan hukum. Dengan demikian oleh karena dalam gugatan perceraian aquo masih berjalan maka
antara
Pembanding/dahulu
Tergugat
dengan
Terbanding/dahulu
Penggugat secara hukum masih terikat perkawinan yang sah secara hukum. Hal. 12 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
Dengan demikian harta gono gini demi hukum belum pernah dibagi karena gugatan perceraian belum berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde). 10. Bahwa selanjutnya Pembanding/dahulu Tergugat sangat keberatan karena Judex Factie tidak mau menerima jawaban tertulis tertanggal 15 Nopember 2011 pada sidang tertanggal 17 Nopember 2011 dan pada sidang tertanggal 1 Desember 2011, sambil menghimbau agar Pembanding/dahulu Tergugat untuk memuat isi jawabannya dalam kesimpulan, yang ternyata tujuan Judex Factie untuk mensiasati agar jawaban tersebut tidak akan dimuat dalam putusan apalagi untuk dipertimbangkan hukumnya dalam putusan. Padahal dalam Jawaban tersebut telah terurai: -
Pembelaan untuk mempertahankan perkawinan;
-
Tuntutan hak anak-anak dan hak isteri;
-
Tuntutan hak mantan isteri jika perceraian terjadi;
-
Kepastian hukum dan keadilan.
Untuk itu melalui proses banding ini Pembanding/dahulu Tergugat menuntut keadilan. 11. Bahwa selain dan selebihnya, Judex Factie tidak menjalankan Hukum Acara Perdata secara baik dan benar sehingga seluruh rangkaian proses persidangan menjadi cacat hukum, hal tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian Pendahuluan tersebut diatas dalam Memori Banding ini.
Menimbang,
bahwa
dalam
Kontra
Memori
Bandingnya
Tergugat
Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : 1. Bahwa dalam tanggapan Pembanding/dahulu Tergugat dalam pertimbangan putusan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang; Pada halaman 13 alinea terakhir, berbunyi : “Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T-1, T-2 dan T-3 diketahui bahwa benar alamat Tergugat di Kampung Kracak, Desa Rancabungur, RT.002, RW.008 Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun demikian berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P7 dan T-7 yang saling berkesesuaian dan berhubungan dengan keterangan saksi Matius Stepanus, M., saksi Joko Makatipu, saksi Rini, dan saksi Erpanji Wijaya terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Nopember 1987 di Kampung Kracak, Desa Semplak (Rancabungur), Kabupaten Bogor, setahun kemudian Hal. 13 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
Penggugat dan Tergugat pada
tanggal 11 Maret 1988 telah lahir anak
pertama mereka di Bogor yang bernama Markus Permana Tri Datu M, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Riau dan mereka hidup bersama
dengan
anak
mereka
di
Jl.Melur
1,
RT.008
RW.
003,
Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar kemudian pada tanggal 3 Juli 1996 lahirlah…..dst,” sehingga keberadaan terakhir Tergugat bersama Penggugat adalah mereka di Jl.Melur 1, RT.008 RW.
003,
Desa/Kelurahan
Pancuran
Gading,
Kecamatan
Tapung,
Kabupaten Kampar ; Pada halaman 14 alinea pertama dan kedua, berbunyi : “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dikuatkan dengan alat bukti T-4 dan T-5, diketahui bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah di Jl.Melur I, RT.008 RW.003, Desa /Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili sekaligus memutuskan perkara ini karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan domisili terakhir Penggugat dan Tergugat yaitu di Jl.Melur I, RT.008, RW.003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkara perceraian adalah ruang lingkup dari Peradilan Umum. “ a. Sebaiknya dalam memberi tanggapannya, Pembanding/dahulu Tergugat tidak mengambil sepenggal kata, akan tetapi mengambil/mengulas seluruh dari kalimat tersebut, antara lain sebagai berikut : Bahwa dalam pertimbangannya tersebut dibawah ini Sudah Tepat dan Benar disebutkan, sebagai berikut “berdasarkan alat bukti T-1, T-2 dan T-3 diketahui bahwa benar alamat Tergugat di Kampung Kracak, Desa Rancabungur RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, “ Menurut hemat Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam pertimbangannya menyatakan “ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas yang dikuatkan dengan alat bukti T-4 dan T-5, diketahui bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah di Jl.Melur I, RT.008 RW.003, Desa /Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili sekaligus memutuskan perkara ini karena gugatan Hal. 14 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
ini diajukan oleh Penggugat berdasarkan domisili terakhir Penggugat dan Tergugat yaitu di Jl.Melur I, RT.008, RW.003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang dan perkara perceraian adalah ruang lingkup dari Peradilan Umum.
Dijelaskan bahwa
Terbanding/Penggugat dalam mengajukan gugatan,
berdasarkan domisili hukum terakhir Penggugat/Terbanding, dimana alamat domisili hukum terakhir Terbanding/Penggugat yaitu berada di Jl.Melur I, RT.008, RW.003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar.
Akan
tetapi
Pembanding/dahulu
Tergugat
memberikan
tanggapan
berdasarkan bukti T-1, T-2 dan T-3 yang merupakan alamat dimana pada saat itu
Terbanding/Penggugat
perkawinan
bukan
alamat
dan
Pembanding/Tergugat
domisili
hukum
terakhir
melangsungkan Terbanding/dahulu
Penggugat saat mengajukan perkara aquo.
Bahwa sangat jelas Terbanding/Penggugat tidak salah dalam mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Negeri Bangkinang yang berdasarkan alamat domisili hukum terakhir Terbanding/Penggugat yaitu berada di Jl.Melur I, RT.008, RW.003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dalam
tanggapan
Pembanding/dahulu
Tergugat
yang
lain,
kembali
Pembanding/dahulu Tergugat memberikan tanggapan yang mengada-ada yaitu : “ b. Bahwa hal lain dalam pertimbangannya tersebut di bawah ini adalah salah dan Melanggar Hukum disebutkan sebagai berikut : “…..namun demikian berdasarkan alat bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan T-7 yang saling berkesesuaian dan berhubungan dengan keterangan saksi Matius Stepanus, M., saksi Joko Makatipu, saksi Rini, dan saksi Erpanji Wijaya terungkap fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Nopember 1987 di Kampung Kracak, Desa Semplak (Rancabungur), Kabupaten Bogor, setahun kemudian Penggugat dan Tergugat pada
tanggal 11 Maret 1988 telah lahir anak
pertama mereka di Bogor yang bernama Markus Permana Tri Datu M, setelah Hal. 15 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
itu Penggugat dan Tergugat pindah ke Riau dan mereka hidup bersama dengan anak mereka di Jl.Melur 1, RT.008 RW. 003, Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar kemudian pada tanggal 3 Juli 1996 lahirlah…..dst,” Dalam pertimbangan ini sangat bertentangan satu dengan lainnya, yaitu: dalam
satu
pertimbangan
hukumnya
menyatakan
Pembanding/dahulu
Tergugat terbukti berdasarkan bukti tertulis berdomisili di Kampung Kracak, Desa Rancabungur, RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun dilain sisi menyatakan Pembanding/dahulu Tergugat beralamat juga di Jl.Melur 1, RT.008, RW.003 Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
Bahwa dengan jelas Majelis Hakim menjelaskan perkawinan antara Terbanding/dahulu
Penggugat
dengan
Pembanding/dahulu
Tergugat
dilaksanakan di Kampung Kracak, Desa Rancabungur, RT.002 RW.008, Kecamatan Rancabungur,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kemudian
Terbanding/dahulu Penggugat dan Pembanding/dahulu Tergugat pindah ke Riau bertempat di Jl.Melur 1, RT.008, RW.003 Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
Bahwa perlu Terbanding/dahulu Penggugat sampaikan dimana kepindahan alamat domisili Pembanding/dahulu Tergugat tidak pernah diberitahukan kepada Terbanding/dahulu Penggugat, apalagi Pembanding/dahulu Tergugat juga tidak pernah melapor kepada pejabat pemerintah desa dimana Terbanding/dahulu Penggugat dan Pembanding/dahulu Tergugat berdomisili, sehingga Terbanding/dahlu Penggugat juga mempertanyakan bagaimana caranya Pembanding/dahulu Tergugat mendapatkan Kartu Tanda Penduduk NIK 3201344808650001 tersebut tanpa melapor terlebih dahulu kepada pihak pemerintah desa dimana Penggugat dengan Tergugat berdomisili sebelumnya yaitu bertempat di Jl.Melur 1, RT.008, RW.003 Desa/Kelurahan Pancuran Gading, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.
2. Bahwa Pembanding kembali melakukan kebohongan, sebagaimana yang termuat dalam halaman 13 poin 6 “ Terbanding tidak pernah memberikan nafkah kepada Pembanding dan anak-anaknya yang tinggal dan menetap di Bogor sejak Maret 2010 sampai tanggal hari ini, kecuali yang diberikan adalah Hal. 16 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
Rp.70 Juta yang disamarkan sebagai bagian harta gono gini. Hal mana menjadi kabur apakah bagian harta gono gini ataukah nafkah selama di Bogor sejak Maret 2010 sampai dengan gugatan atau putusan perkara aquo.
Bahwa tidak benar apa yang telah dikatakan oleh Pembanding yang mengatakan Terbanding tidak pernah member nafkah, yang terjadi malah sebaliknya dimana Pembanding tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dari Terbanding, meskipun demikian Terbanding/dahulu Penggugat selalu memberikan nafkah kepada Pembanding/dahulu Tergugat dan anakanak, anak-anak yang ikut dengan Pembanding saat itu bukanlah untuk bersekolah akan tetapi untuk pergi berlibur, anak-anak itupun dibawa oleh Pembanding/dahulu Tergugat tanpa sepengetahuan Terbanding.
Adapun uang yang berjumlah Rp. 70 juta yang dimaksud adalah uang dari harta gono gini diluar dari nafkah yang Terbanding/Penggugat berikan kepada Pembanding/Tergugat, hal mana sebelum perkara aquo dilimpahkan ke Pengadilan
Negeri
Bangkinang.
Perceraian
telah
dilakukan
secara
kekeluargaan dimana Terbanding/dahulu Penggugat dan Pembanding/dahulu Tergugat telah sama-sama yakin untuk mengakhiri perkawinan dan setelah itu pembagian harta gono gini yang dilakukan secara kekeluargaan bukan dengan ancaman, Pembanding/dahulu Tergugat meminta kepada Terbanding sebesar Rp. 50 juta akan tetapi Penggugat/Terbanding memberikan uang sebesar Rp. 100 jutaq, karena pada saat itu Terbanding/Penggugat menyampaikan kepada Pembanding/Tergugat bahwa “ Apabila Pembanding/Tergugat hanya meminta uang
sebesar
Rp.
50
juta
sebagai
harta
gono
gini,
apabila
Terbanding/Penggugat potong dengan jumlah uang yang telah dipinjamkan kepada
keluarga
Pembanding/Tergugat,
maka
sisa
uang
yang
Terbanding/Penggugat berikan kepada Pembanding/Tergugat tidak akan cukup
untuk
membuka
usaha”.
Oleh
karena
kemurahan
hati
Terbanding/Penggugat kemudian Terbanding/Penggugat akan menambah uang dari hasil harta gono gini tersebut menjadi Rp. 100 juta dengan syarat dipotong sebesar Rp. 30 juta, karena uang yang berjumlah Rp. 30 juta yang dipinjam oleh keluarga Pembanding/dahlu Tergugat yaitu Ayah Pembanding serta adik-adik Pembanding yang bernama Cacan serta keluarga yang lain sehingga keseluruhan pinjaman keluarga Pembanding berjumlah Rp. 30 juta untuk berwirausaha akan tetapi belum dikembalikan sampai saat ini, kemudian Hal. 17 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
Terbanding/Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp. 70 juta secara tunai yang tertuang dalam pernyataan perdamaian pembagian harta gono gini yang dikeluarkan oleh Agusna, SH. selaku Notaris di Pekanbaru.
Bahwa dalam materi memori banding Pembanding/Tergugat poin 3, Pembanding/Tergugat
mengatakan
bahwa
Terbanding/Penggugat
telah
melakukan perzinahan dan siap membuktikan serta meyakinkan masyarakat setempat. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya, Pembanding/Tergugat pada
tahun
2007
tanpa
sepengetahuan
Terbanding/Penggugat,
Pembanding/Tergugat telah pergi dan menetap di Bogor dengan mengontrak sebuah rumah kontrakan dan mantan pacar Pembanding/Tergugat sering datang
bersama
Pembanding/Tergugat,
pernah
tidur
bersama
Pembanding/Tergugat yang telah diakui oleh Pembanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat
pada
tahun
2008,
hal
mana
masih
bisa
Terbanding/Penggugat kesampingkan dengan alasan anak-anak pada saat itu masih kecil-kecil dan sangat butuh perhatian seorang ibu ;
Bahwa berkesesuaian dengan keterangan saksi Matius Stepanus, M., saksi Joko Makatipu, saksi Rini, dan saksi Erpanji Wijaya, Pembanding tidak memberikan contoh yang baik untuk keluarganya, pada tanggal 14 Agustus 2005 tanpa sepengetahuan Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat telah melakukan transaksi jual beli anak Terbanding/Penggugat yang bernama Imanuel Carles Pedrosa. M di RS.Santa Maria Pekanbaru dengan seorang dokter yang bernama dr. Arip, akan tetapi gagal karena dr. Arip memanggil Terbanding/Penggugat datang ke kantornya untuk menandatangani surat penyerahan anak dengan alasan Pembanding/Tergugat menginginkan anak perempuan bukan anak laki-laki dan untuk meringankan biaya persalinan di RS.Santa Maria Pekanbaru ; Bahwa akibat kelalaian Pembanding/Tergugat yang selalu mengesampingkan pendidikan anak sehingga anak ke 3 (tiga) Terbanding/Penggugat yaitu Timotius Ardianus. M menjadi terlantar pendidikannya dimana pada bulan Juni 2011 Timotius Ardianus.M dibawa ke Bogor oleh Pembanding/Tergugat untuk melanjutkan sekolah yang pada saat itu Timotius Ardianus.M duduk di kelas 6 Sekolah Dasar hingga Timotius Ardianus.M menyelesaikan pendidikannya di tingkat Sekolah Dasar,
kemudian Pembanding/Tergugat menjanjikan akan
melanjutkan pendidikan Timotius Ardianus.M kejenjang pendidikan yang lebih Hal. 18 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
tinggi di Bogor, akan tetapi pada saat ujian Semester I kelas 1 SLTP Timotius Ardianus.M dibawa oleh Pembanding/Tergugat ke tempat Terbanding/ Penggugat dengan alasan bahwa anak Terbanding/Penggugat merasa rindu dengan
Terbanding/Penggugat
akan
tetapi
Pembanding/Tergugat
meninggalkan Timotius Ardianus.M tanpa dan tidak memperdulikan pendidikan Timotius Ardianus.M, sehingga sampai saat ini Timotius Ardianus.M tidak bersekolah dan memutuskan tidak akan bersekolah di Bogor karena selalu ditelantarkan dan dibohongi oleh Pembanding/Tergugat melainkan memilih untuk melanjutkan pendidikan di tempat domisili Terbanding/Penggugat.
Disini sangat jelas bahwa Pembanding/Tergugat selaku orang tua / ibu tidak perduli terhadap pendidikan anak-anaknya sehingga Terbanding/Penggugat berkesimpulan bahwa apabila anak-anak tinggal bersama ibunya akan terlantar
pendidikan
anak-anak
Terbanding/Penggugat
dan
Pembanding/Tergugat hanya ingin memanfaatkan harta anak-anak untuk kepentingannya sendiri ;
Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri sejak tahun 2007 dan hal tersebut hanyalah disebabkan oleh pihak ketiga yang tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga dari Pembanding/dahulu Tergugat dan walaupun telah ada putusan yang mengikat bahwa Timotius Ardianus.M dan Imanuel Carles Pedrosa.M berada dalam pengasuhan Pembanding, akan tetapi Timotius Ardianus.M dan Imanuel Carles Pedrosa.M tetap tinggal bersama Terbanding/Penggugat karena tidak mau/bersedia
ikut
dengan
Pembanding/Tergugat.
Jadi
pernyataan
Pembanding/dahulu Tergugat yang menyatakan uang sebesar Rp. 70 juta telah habis untuk nafkah dan biaya pendidikan anak-anak tidak benar dan harus dikesampingkan. Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama dan cermat Berita Acara Persidangan dan surat-surat dalam berkas perkara No. 22/PDT.G/2011/PN.BKN dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 22/PDT.G/2011/PN.BKN tanggal 21 Desember 2011, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasanalasan sebagai berikut :
Hal. 19 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat/Terbanding pada pokoknya
mendalilkan
bahwa
antara
Penggugat/Terbanding
dengan
Tergugat/Pembanding yang terikat perkawinan sah telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Penggugat/Terbanding menuntut perkawinan mereka putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dan menyatakan perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama karena salah dalam menerapkan hukum acara, yaitu : - Bahwa Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding beragama Kristen dan perkawinan mereka dilaksanakan menurut agama Kristen, maka kalau mereka mengajukan gugatan cerai yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah peradilan umum, karena itu sudah benar gugatan cerai dari Penggugat/Terbanding yang diajukan ke pengadilan negeri ; - Bahwa hukum acara yang berlaku di peradilan umum adalah HIR atau RBg, dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam HIR atau RBG; - Bahwa
dalam
gugatan
Penggugat/Terbanding,
identitas
alamat
Tergugat/Pembanding dinyatakan bertempat tinggal di Kampung Kracak, Desa Semplak
(Rancabungur),
Kabupaten
Bogor,
berarti
domisili
Tergugat/Pembanding diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor dan relaasrelaas panggilan kepada Tergugat/Pembanding untuk menghadiri sidang gugatan
perkara
No.
22/PDT.G/2011/PN.BKN
di
Pengadilan
Negeri
Bangkinang didelegasikan dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bogor, hal demikian merupakan penegasan bahwa alamat atau tempat tinggal Tergugat/Pembanding memang diwilayah hukum Pengadilan Negeri Bogor ; - Bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding mempunyai alamat atau tempat tinggal yang jelas yaitu di Kampung Kracak, Desa Semplak (Rancabungur), Kabupaten Bogor, maka berdasarkan pasal 142 ayat 1 RBg gugatan terhadap Tergugat/Pembanding harus diajukan ke pengadilan negeri tempat tinggal Hal. 20 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
Tergugat/Pembanding,
karena
itu
gugatan
cerai
yang
diajukan
oleh
Penggugat/Terbanding tersebut harus diajukan ke Pengadilan Negeri Bogor ; - Bahwa pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 memang memberikan kewenangan pada pengadilan ditempat tinggal penggugat untuk menerima, memeriksa dan mengadili gugatan cerai, namun hanya khusus untuk gugatan cerai yang perkawinannya dilaksanakan menurut agama Islam. Sedangkan berdasarkan bukti
P.3
atau
T.7
perkawinan
Penggugat/Terbanding
dengan
Tergugat/Pembanding dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan, sehingga tidak termasuk dalam gugatan yang dimaksud pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 ; - Bahwa karena itu pasal 14 PP No. 9 tahun 1975 bukan dasar hukum dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan Penggugat/Terbanding ; - bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan a quo dan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
Menimbang, sebagaimana
diatas,
bahwa putusan
berdasarkan Pengadilan
pertimbangan-pertimbangan Negeri
Bangkinang
No.
22/PDT.G/2011/PN.BKN tanggal 21 Desember 2011 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ;
Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan
sebagian
gugatan
Penggugat/Terbanding
dibatalkan,
berarti
Penggugat/Terbanding berada dipihak yang kalah, karena itu beralasan hukum untuk menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini dalam dua tingkat peradilan ;
Mengingat, pasal 142 ayat 1, pasal 199 s/d pasal 205 Rbg dan pasalpasal lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;
M E N G A D I L I
-
:
Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
Hal. 21 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
-
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 22/PDT.G /2011 / PN.BKN tanggal 21 Desember 2011 yang dimohonkan banding ;
DENGAN MENGADILI SENDIRI :
-
Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;
-
Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya-biaya yang timbul karena perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2012 oleh kami H. SOEKOSANTOSO, SH.MH Hakim Ketua Majelis, HERU MULYONO ILWAN, SH.,MH dan Hi. A. SANWARI, HA SH Hakim-hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 56/Pen.Pdt/2012/PTR tanggal 6 Juni 2012. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, dibantu A. GINTING, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi
tersebut,
tanpa
dihadiri
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding.
HAKIM ANGGOTA,
HERU MULYONO ILWAN, SH.MH
KETUA MAJELIS,
SOEKOSANTOSO, SH.MH
Hi. A. SANWARI, HA. SH PANITERA PENGGANTI,
A. GINTING, SH Hal. 22 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
Perincian biaya banding : 1. Materai ..............…………………… Rp. 6.000,2. Redaksi putusan ……………………Rp. 5.000,3. Leges ……………………………….. Rp. 3.000,4. Pemberkasan ……………………… Rp.136.000,J u m l a h Rp. 150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah )
Hal. 23 dari 23 hal. Put.No.56/PDT/2012/PTR
