P U T U S A N NOMOR : 48/PDT/2012/PTR. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
1. PT. BINA RIAU JAYA,
Beralamat di Jl. Kamboja No. 12 B Tanjung Pinang diwakili oleh SIMON KARUNTU dalam Jabatannya selaku Direktur Utama, selanjutnya disebut sebagai : PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI I.
2. SIMON KARUNTU,
Beralamat di Jl. Kamboja No. 12 B Tanjung Pinang,
selanjutnya
disebut
sebagai
:
PELAWAN TERMOHON EKSEKUSI II. Dalam hal ini Para Pelawan diwakili kuasanya : 1. EDY RUSTANDI, SH., MH. 2. RAJA AZMAN, SH. 3. EDWARD SIHOTANG, SH masing-masing advokad pada kantor Advokad dan Konsultan Hukum di Kantor Advokad EDY RUSTANDI, SH., MH & ASSOCIATES beralamat di Jln. Sunaryo No. 43 E Tanjung Pinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9
Mei 2011, selanjutnya disebut sebagai
PARA PEMBANDING ;
M e l a w a n :
Hal 1 dari 12 hal. Put No.48/PDT/2012/PTR
PT. SINDO MANDIRI,
Beralamat di Lokasi Proyek Pertambangan Granit di Km 58 Desa Ekang Anculai , Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN PEMOHON EKSEKUSI. Dalam hal ini diwakili kuasanya :1. H.A. RIVAI IBRAHIM, SH. 2. IWA SUSANTI, SH, Pengacara/ Penasehat Hukum berkantor di Jln. Tugu Pahlawan No. 35 Lt. II Tanjung Pinang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2011 selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 April 2012 Nomor : 48/Pen.Pdt/2012/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara
kedua belah pihak
tersebut diatas ; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 21/Pdt.Plw.Eks/2011/PN.TPI tanggal 29 November 2011 ;
TENTANG DUDUKNYA PERKARA :
Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 21/Pdt.Plw.Eks /2011/PN.TPI tanggal 29 November 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : -
Menolak tuntutan provisi dari para pelawan ;
DALAM EKSEPSI ;
Hal 2 dari 12 hal. Put No.48/PDT/2012/PTR
-
Menolak eksepsi Terlawan untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan bahwa para pelawan bukanlah pelawan yang baik dan benar ;
-
Menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum para pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp 766.000,- ( Tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah );
Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 09/PDT.PLW.EKS/2011/PN.TPI yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, Para Pelawan Termohon Eksekusi/Pembanding telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan
Negeri Tanjung Pinang Nomor : 21/Pdt.Plw.Eks/2011/PN.TPI tanggal 29 November 2011 ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Penyataan Banding Nomor : 21/PDT.PLW.EKS/2011/PN.TPI yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pengajuan permohonan banding Para Pelawan Termohon Eksekusi/Para Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding melalui kuasanya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2012 ;
Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Pembanding
telah
mengajukan
memori
banding
yang
diterima
di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 1 Pebruari 2012, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan
seksama
kepada Terbanding melalui kuasanya pada hari Kamis
tanggal 9 Pebruari 2012 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 21/Pdt.Plw.Eks/2011/PN.TPI tanggal 29 November 2011 dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;
Hal 3 dari 12 hal. Put No.48/PDT/2012/PTR
Menimbang, atas memori banding yang diajukan Para Pelawan Termohon Eksekusi/Para Pembanding, Terlawan Pemohon Eksekusi/ Terbanding melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding dimana kontra memori banding tersebut telah diterima
di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 27 Februari 2012 dan telah pula diserahkan dengan seksama dan benar kepada Para Pelawan Termohon Eksekusi/Para Pembanding melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 13 Maret 2012 sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan
dan
Penyerahan
21/Pdt.Plw.Eks/2011/PN.TPI
kontra
memori
dibuat/ditanda-tangani
banding
Nomor
oleh
Jurusita
Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ;
Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas
Perkara
Nomor 21/Pdt.Plw.Eks/2011/PN.TPI yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2012 kepada
Para Pembanding
melalui kuasanya dan kepada
Terbanding melalui kuasanya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, masing masing pihak, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :
Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari
Para
Pembanding/Para Pelawan Termohon Eksekusi diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
Menimbang, bahwa Para Pembanding/Para Pelawan Termohon Eksekusi mengajukan memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut DALAM PROVISI :
Hal 4 dari 12 hal. Put No.48/PDT/2012/PTR
- Tuntutan provisi yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II bertujuan untuk mencegah agar para Pelawan tidak mengalami kerugian yang seharusnya tidak terjadi sebagai akibat adanya 2 (dua) putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan ; yaitu : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 268 K/Pdt/2006, tanggal 30 Januari 2007 jo
putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor :
66/PDT/2005/ PTR, tanggal 25 Agustus 2005 jo putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 23 Maret 2005 jo putusan
Provisi
Pengadilan
Negeri
Tanjung
Pinang
Nomor
:
16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 26 Januari 2005 dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1964 K/PDT/2009, tanggal 25 Nopember 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 117/PDT/2008/PT.PBR, tanggal 10 Pebruari 2009 jo putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 38/Pdt.G/2007/PN.TPI, tanggal 16 Oktober 2008 jo putusan Provisi Pengadilan negeri Tanjung Pinang Nomor : 38/PDT.G/2007/PN.TPI, tanggal 18 September 2008. - Pembanding I dan Pembanding II tanggal 23 Maret 2011 telah mengajukan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1964 K/PDT/2009, tanggal 25 Nopember 2010, sebagaimana
Akta
Permohonan
Peninjauan
Kembali
Nomor
:
38/PDT.G/2007/PN.TPI jo Nomor : 117/PDT/2008/PT.PBR jo Nomor : 1964 K/PDT/2009, tertanggal 23 Maret 2011 (vide bukti : P.I/P.II – 06) dan tanda Terima Permohonan Peninjauan Kembali Nomor :38/PDT.G/2007/PN.TPI jo Nomor : 117/PDT/2008/PT.PBR jo Nomor : 1964 K/PDT/2009, tertanggal 23 Maret 2011 (vide bukti : P.I/P.II – 08), serta Surat Penerimaan dan Pemberitahuan Register berkas perkara Peninjauan Kembali Nomor : 628 PK/PDT/2011, tanggal 20 Desember 2011. Apabila Peninjauan Kembali termaksud dikabulkan, sedangkan Sita Eksekusi yang dimohonkan Pemohon Eksekusi terlanjur dilaksanakan, maka sulit dipulihkan objek Sita Eklsekusi tersebut dikembalikan ke keadaan semula, pihak terkesekusi hanya dapat mengajukan ganti rugi terhadap Pemohon Eksekusi dengan
Hal 5 dari 12 hal. Put No.48/PDT/2012/PTR
petitum serta merta, karenanya tuntutan provisi Pembanding I dan Pembanding II dapat dikabulkan ; DALAM POKOK PERKARA : - Pembanding I dan Pembanding II keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang sebagai Berikut : “ Majelis tidak mempunyai kapasitas untuk menilai apakah antara putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1964 K/PDT/2009, tanggal 25 Nopember 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 117/PDT/2008/PT.PBR
tanggal 10 Pebruari 2009 jo putusan Pengadilan
Negeri Tanjung Pinang Nomor : 38/Pdt.G/2007/PN.TPI, tanggal 16 Oktober 2008 jo putusan Provisi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 38/PDT.G/2007/PN.TPI, tanggal 18 September 2008 dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 268 K/Pdt/2006, tanggal 30 Januari 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 66/PDT/2005/PTR, tanggal 25 Agustus 2005 jo putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 23 Maret 2005 jo putusan Provisi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 26 Januari 2005 adalah bertentangan satu sama lain, dan majelis juga tidak mempunyai kapasitas untuk menilai dan menyatakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1964 K/PDT/2009, tanggal 25 Nopember 2010 jo putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 117/PDT/2008/PT.PBR, tanggal 10 Pebruari 2009 jo putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 38/Pdt.G/2007/PN.TPI, tanggal 16 Oktober 2008 jo putusan Provisi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 38/Pdt.G/2007/PN.TPI, tanggal 18 September 2008 dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 268 K/Pdt/2006, tanggal 30 Januari 2007 jo putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor : 66/PDT/2005/PTR, tanggal 25 Agustus 2005 jo putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 23 Maret 2005 jo putusan Provisi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 16/PDT.G/2004/PN.TPI, tanggal 26 Januari 2005 adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable)
menurut
pendapat
Majelis
hal
tersebut
merupakan
Hal 6 dari 12 hal. Put No.48/PDT/2012/PTR
kewenangan sepenuhnya Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang (secara ex officio) sehingga Majelis dalam perkara a quo tidak melampaui batas kewenangannya. Pertimbangan majelis Hakim tersebut tidak memuat alasan yang lengkap yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara ini. Sebagaimana disyaratkan pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1970 jo pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : Tahun 2004 sebagai berikut :
“ Segala putusan
Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili “ ;
Menimbang,
bahwa
Terbanding/Terlawan
Pemohon
Eksekusi
mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM PROVISI : - Pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan : “ bahwa tuntutan
provisi
yang
menangguhkan/menunda
diajukan
pelaksanaan
para Sita
Pelawan
Eksekusi,
untuk
sepenuhnya
kewenangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang “ karenanya keberatan banding para Pembanding/ para Pelawan Termohon Eksekusi haruslah ditolak “ ; - Para pembanding/ para Pelawan Termohon Eksekusi yang menyatakan ada 2 (dua) putusan Pengadilan yang saling bertentangan adalah sangat keliru pemahaman para Pembanding/ para pelawan Termohon Eksekusi dengan alasan antara putusan Nomor : 16/Pdt.G/2004/PN.TPI tanggal 23 Maret 2005 mengenai ingkar janji sedangkan putusan Nomor : 38/Pdt.G/2007/PN.TPI tanggal 18 September 2008 mengenai perbuatan melawan hukum ; - Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 268 K/Pdt/2006 tanggal 30 Januari 2007 jo ……….dan seterusnya putusan Nomor : 16/Pdt.G/2004/PN.TPI tidak ada relevansinya dengan perkara a quo karena putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (perbuatan ingkar janji) sama sekali berbeda perbuatan hukumnya dengan perkara Nomor :
Hal 7 dari 12 hal. Put No.48/PDT/2012/PTR
38/Pdt.G/2007/PN.TPI mengenai perbuatan melawan hukum sehingga banding para Pembanding/para Pelawan Termohon Eksekusi harus dinyatakan ditolak. Karenanya putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 21/Pdt.Plw.Eks/2011/PN.TPI tanggal 29 Nopember 2011 agar dikuatkan ; DALAM POKOK PERKARA : -
Alasan-alasan
keberatan
banding
para
pembanding/para
Pelawan
Termohon Eksekusi bukanlah merupakan hal baru karena sudah diajukan pada pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, telah diperiksa dan dipertimbangkan dengan teliti dan adil serta telah sesuai dengan fakta dalam persidangan selain penerapan hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. - Keberatan Para Pembanding/Para Pelawan Termohon Eksekusi dalam perkara Nomor : 38/PDT.G/2007/PN.TPI di tingkat pertama sampai dengan tingkat kasasi, semuanya telah ditolak Majelis Hakim, menurut para Pembanding termaksud telah pernah diajukan Para Pembanding/Para Pelawan Termohon Eksekusi dalam perkara Nomor : 16/Pdt.G/2004 /PN.TPI, padahal sejak semula telah jelas antara perkara Nomor : 38/Pdt.G/2007/PN.TPI dengan Nomor ; 16/Pdt.G/2004/PN.TPI sama sekali berbeda perbuatan hukumnya,yaitu perkara Nomor : 38/Pdt.G/2007/PN.TPI mengenai perbuatan melawan hukumyang dilakukan Para Pembanding/ Para Pelawan Termohon Eksekusi, sedangkan perkara Nomor : 16/Pt.G/ 2004/PN.TPI mengenai ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan Para Pembanding/Para Pelawan Termohon Eksekusi ; Karenanya permohonan Para Pembanding/Para Pelawan Termohon Eksekusi tanggal 28 Januari 2012 agar ditolak ;
Menimbang, bahwa memori banding para pembanding/para Pelawan Termohon Eksekusi tentang : Dalam surat perlawanannya tidak pernah mohon agar Hakim Tingkat pertama menyatakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :1964 K/PDT/2009 …….. dan seterusnya jo putusan
Pengadilan
Negeri
Tanjung
Pinang
Nomor
Hal 8 dari 12 hal. Put No.48/PDT/2012/PTR
:
38/Pdt.G/2007/PN.TPItanggal 18 September 2008 dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 268 K/Pdt/2006 …… dan seterusnya jo putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 16/Pdt/G/2004/PN.TPI jo
putusan
provisi
Pengadilan
Negeri
Tanjung
Pinang
Nomor
:
16/Pdt.G./2004/PN.TPI tanggal 26 Januari 2005 adalah putusan yang saling bertentangan satu sama lain. Selain daripada itu, Para Pelawan Termohon Eksekusi tidak pernah mohon agar Hakim Tingkat Pertama menyatakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 268 K/Pdt/2006 …….. dan seterusnya jo putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 16/Pdt.G/2004 jo putusan Provisi Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 16/Pdt.G/2004/PN.TPI tanggal 26 Januari 2005 adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable) ;
Menimbang,
bahwa
meskipun
dalam
memori
banding
Para
Pembanding/Para Pelawan Termohon Eksekusi tidak pernah mohon agar Hakim Tingkat Pertama menyatakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1964 K/Pdt/2009
dengan putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 268 K/Pdt/2006 termaksud adalah putusan yang saling bertentangan satu sama lain ; namun dalam posita gugatan point 11 Para Pembanding/Para Pelawan Termohon Eksekusi menyebutkan antara 2 (dua) putusan termaksud saling bertentangan ;
Menimbang pula, bahwa meskipun dalam memori banding Para Pembanding/Para Pelawan Termohon Eksekusi tidak pernah mohon agar Hakim Tingkat Pertama menyatakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 268 K/Pdt/2006 …….. dan seterusnya termaksud, adalah putusan yang tidak dapat dilaksanakan (non Eksekutable); namun dalam positagugatan point 12 Para Pembanding/Para Pelawan Termohon Eksekusi menyebutkan
apabila
eksekusi
putusan
perkara
Nomor
:
38/Pdt.G/2007/PN.TPI tetap dipaksakan dilaksanakan, akan menimbulkan kekisruhan dan ketidakpastian hukum …………. Dan seterusnya ; Oleh karena itu putusan perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G/2007/PN.TPI antara
Hal 9 dari 12 hal. Put No.48/PDT/2012/PTR
PT.SINDO MANDIRI/Penggugat melawan PT.BINA RIAU JAYA selaku Tergugat I SIMON KARUNTU selaku Tergugat II, sepantasnya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial (non Eksekutable) ; Menimbang, bahwa selain daripada itu Para pembanding/Para Pelawan Termohon Eksekusi yang mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang mengandung kontradiksi, yaitu “ Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan substansi atau materi pokok perkara Perlawanan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan dan Terlawan selain tidak mempertimbangkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim menyimpulkan/menyebutkan Para pelawan Termohon Eksekusi tidak berhasil membuktikan dirinya sebagai Pelawan yang baik dan benar ; Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan berhubung tidak menyangkut substansi/materi pokok perkara, sepatutnya perlawanan Para pelawan Termohon Eksekusi dinyatakan tidak dapat diterima (niet ont vankelijke verklaard) ;
Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan tidak dapat diterima, tidak hanya disyaratkan/diharuskan materi/pokok perkara belum diperiksa tetapi juga pokok perkara sudah diperiksa. Dan apabila alat bukti yang diajukan para pihak dipertimbangkan atau tidak dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan gugatan tidak dapat diterima, merupakan/ dan menjadi pertimbangan sendiri majelis hakim ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, suratsurat bukti dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 21/Pdt.Plw.Eks/2011/PN.TPI tanggal 29 November 2011, menilai bahwa pertimbangan hukum putusan tersebut dinilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding
mengambil alih
pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
Hal 10 dari 12 hal. Put No.48/PDT/2012/PTR
Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 21/Pdt.Plw.Eks/2011/PN.TPI tanggal 29 November 2011 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan;
Menimbang, bahwa karena Para Pembanding semula Para Pelawan Termohon Eksekusi adalah tetap berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pemeriksaan/peradilan ini;
Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari RBg dan peraturan lain yang bersangkutan ;
MENGADILI :
Menerima
Permohonan
banding
yang
diajukan
Para
Pembanding/Para Pelawan Termohon Eksekusi ;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 21/Pdt.Plw.Eks/2011/PN.TPI
tanggal 29 November 2011 yang
dimohonkan banding tersebut ;
Menghukum
Para
Pelawan
Termohon
Eksekusi
/
Para
Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang
ditingkat banding ditetapkan
sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 4 September 2012, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Soekosantoso,SH.,MH
sebagai Hakim Ketua, Heru
Mulyono Ilwan, SH.,MH dan Hi.A.Sanwari.HA,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Nur
Hal 11 dari 12 hal. Put No.48/PDT/2012/PTR
Fatmawaty, SH sebagai Panitera Pengganti
pada
Pengadilan
Tinggi
Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang beperkara.
Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
Heru Mulyono Ilwan., SH.,MH.
Soekosantoso,SH.,MH.
Hi.A.Sanwari.HA.,SH.,MH. Panitera Pengganti,
Nur Fatmawaty SH.
Perincian biaya proses: 1. Meterai
Rp
6.000,-
2. Redaksi
Rp
5.000,-
3. Leges
Rp
3.000,-
4. Pemberkasan
Rp 136.000,-
Jumlah
Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah).
Hal 12 dari 12 hal. Put No.48/PDT/2012/PTR
