PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

PUTUSAN NOMOR : 130/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : 1. CITRA LESTARI SEMESTA ( PT.CLS ), Pengurusnya

yang

bernama

SUTOMO RYADY, HENDRA TANADI dan RICKY TAN, yang berkedudukan di Jalan Setia Budi No. 68 Pekanbaru, selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING

I/TERBANDING I semula TERGUGAT I; 2. DEDDY HANDOKO ALIMIN, sebagai Pemegang Saham dan Komisaris PT.CLS, Alamat di Jalan Tanjung Datuk No. 85 RT 02 RW 02, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Propinsi Riau,

selanjutnya

disebut sebagai

PEMBANDING II/TERBANDING II semula TERGUGAT II; 3. HENDRA TANADI, sebagai Pemegang Saham dan Direktur I PT.CLS, Alamat Jalan Gelong Baru Tengah No. 11RT 03 RW 02, Kelurahan

Tomang,

Kecamatan

Grogol

Petamburan

Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III/TERBANDING III semula TERGUGAT III. 4. SUTOMO RYADY, sebagai Pemegang Saham dan Direktur Utama PT.CLS, Alamat KH Fachrudin 36 Blok A-8 RT 006 RW 006, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya sebut sebagai PEMBANDING IV/TERBANDING IV semula TERGUGAT IV ; 5. RICKY TAN, sebagai Pemegang Saham dan Direktur II PT.CLS, alamat Jalan Pluit Mas Blok P/3RT 007 RW 018, Kelurahan Pejagalan,

Kecamatan

selanjutnya

disebut

Penjaringan sebagai

Jakarta

Utara,

PEMBANDING

V/

TERBANDING V semula TERGUGAT V;

Hal 1 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

Dalam hal ini

Pembanding I s/d V/Terbanding I s/d V

semula I s/d V, diwakili Kuasanya Tuan RUSDI ZEN, SH, Tuan KHAIRUS, SH, Tuan DESMAN RAMADHAN, SH, Tuan AFRINALDI, SH dan Tuan DEFIKA YUFIANDRA, SH Para Advokat/Pengacara yang berkantor di Graha Sucofindo Lt.2 Jalan Ahmad Yani No.79 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2013 No : 26, 27, 28, 29 dan 30 yang dibuat dihadapan NUSYIRWAN KOTO, SH, M.Kn Notaris & PPAT Kota Pekanbaru,

dan

telah

didaftarkan

di

Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari senin tanggal 21 Oktober 2013 masing-masing No. 532,533,534,535 dan 536/SK/2013/ PN. PBR ; MELAWAN : PT. ROKAN ERASUBUR PLANTATIONS (PT. RES) yang diwakili oleh Direktur Utama DINGOT SIMARMATA beralamat di Jalan Kolonel Yos Sudarso KM 6,8 Medan, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya H.M.K ALDIAN PINEM,SH.,MH, MUSKARBED TUJUH

DELAPAN,

SH.,MH,

MUS

MULYADI,

SH,

SURANTA RAMSES TARIGAN, SH.,MH, ANDREAS TARIGAN, SH.,MH, TOMMY BELLYN WIRYADI,SH, Para Advokat/Pengacara dari "KANTOR HUKUM PHP" alamat Jalan K.H.Wahid Hasyim No.100 Medan dan Jalan Arifin Ahmad No.100 Pekanbaru,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tgl.1 Nopember 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013 No :576/SK/2013/ PN.PBR, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ PEMBANDING semula PENGGUGAT; Dan 1. NOTARIS FRANSISKUS DJOENARDI, SH, beralamat

Jalan Teuku Umar

No. 31 A Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TERGUGAT VI ; 2. KARIM

TANO

TJANDRA, sebagai

Pemegang

Saham dan Komisaris

Utama PT.CLS, Alamat Jalan Tilak No.83/45 RT 031 RW Hal 2 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

015, Kelurahan Sei Rangas, Kecamatan Medan Kota, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TERGUGAT VII; 3. PT.RINA CIPTA SAUDARA, sebagai Pemegang Saham PT.CLS yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama BILL DOHAR MARULI SILALAHI

yang

berkedudukan

di

Jalan

Jenderal

Sudirman Kav. 86 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III semula TERGUGAT VIII ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 September 2014 Nomor: 130/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 7 Oktober 2013; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2011 setelah diperbaiki dengan surat tertanggal 30 Nopember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.PBR tertanggal 25 Agustus 2011 sebagai berikut: 1.

Bahwa Penggugat menguasai areal tanah perkebunan seluas 12.650 Ha berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Tgl. 18 Juni 1991 No.323/Kpts-ll/1991 dan diperbaharui lagi dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Rl Tgl. 11 Oktober 2010 No. SK 575/Menhut-ll/2010 yang berlokasi setempat dikenal dengan Desa Sontang Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau d/h Kawasan Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Putih Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

2.

Bahwa sejak Penggugat memperoleh ijin tersebut Tahun 1991, dimana Penggugat telah melakukan pengembangan dan penanaman kelapa sawit Hal 3 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

di areal tersebut seluas 1.800 Ha dan pada tahun 2005 telah berumur lebih kurang 8 Tahun dan telah menghasilkan ; 3.

Bahwa kebun sawit milik Penggugat yang luas 1.800 Ha diperjanjikan Penggugat dengan Tergugat I dengan perjanjian Tgl. 1 Maret 2005 yang mana dalam perjanjian tersebut agar Tergugat I melakukan pengelolaan kebun sawit milik Penggugat seluas 1.800 Ha dan juga melanjutkan pembangunan penanaman kebun sawit milik Penggugat terhadap areal yang luasnya 3.200 Ha yang diluar areal 1.800 Ha, tetapi masih dalam areal yang seluas 12.650 Ha ;

4.

Bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I pada Tanggal 1 Maret 2005 yang dilegalisasi dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi (Tergugat VI) Tgl. 1 Maret 2005 No.7556/Leg/2005 yang materi perjanjiannya meliputi;  Lahan seluas 1.800 Ha diserahkan Penggugat kepada Tergugat I untuk dikelola ;  Lahan seluas 3.200 Ha diserahkan Penggugat kepada Tergugat I untuk dikelola dengan kompensasi Rp. 6.400.000.000, ;  Tergugat I berkewajiban mengurus perijinan areal kebun milik Penggugat keatas nama Penggugat;  Tergugat I berkewajiban mengeluarkan pihak-pihak yang menguasai sebagian areal milik Penggugat ;

5.

Bahwa semua yang menjadi kewajiban Tergugat I yang sampai saat ini belum dipenuhi Tergugat I, maka Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat. Seperti Tergugat I tidak menyelesaikan sertifikat HGU atas nama PT.Rokan Erasubur Plantations dan kemudian akibat tidak diurus sertifikat HGU tersebut sehingga ijin Penggugat tersebut dibatalkan oleh Menteri Kehutanan Rl dan kemudian diajukan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta sampai tingkat pemeriksaan PK dalam register No. 12 PK/TUN/2009 putusan PK tersebut dimana Penggugat dimenangkan dan telah dilaksanakan eksekusi pada Tgl. 11 Oktober 2010 sehingga terbitlah surat baru kembali yaitu SK Menteri Kehutanan Rl Tgl. 11 Oktober 2010 No. SK 575/Menhut-l 1/2010 ;

6.

Bahwa dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan uang kompensasi sejumlah Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) yang merupakan kewajiban Tergugat I untuk membayarkan kepada Penggugat yang sampai saat ini sama sekali tidak dipenuhi oleh Tergugat I. Uang kompensasi tersebut adalah sebagai uang pengganti kepada Penggugat Hal 4 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

karena Penggugat telah melakukan pekerjaaan pengorekan parit, membuat jalan, membersihkan pohon pohon kayu di areal jalan yang dibangun diatas areal seluas 3.200 Ha tersebut. Tentu sebelum gugatan ini diajukan wajar menurut hukum Tergugat I berkewajiban untuk membayar uang kompensasi Rp. 6.400.000.000,- kepada Penggugat. Tetapi karena tidak ada pembayaran tersebut, maka perjanjian Tgl. 1 Maret 2005 tersebut dalam gugatan ini dituntut untuk dibatalkan ; 7.

Bahwa sejak 1 Maret 2005 hasil penjualan buah sawit milik Penggugat dari areal Perkebunan kelapa sawit seluas 1.800 Ha belum pernah dijelaskan oleh Tergugat I kepada Penggugat. Begitu juga areal tanah 3.200 Ha yang telah diserahkan kepada Tergugat I untuk pengelolaan dan pekerjaan penanaman sawit juga tidak ada penjelasan dari Tergugat I. Atas perbuatan Tergugat I yang tidak memberikan penjelasan kepada Penggugat, maka telah terbukti Tergugat I adalah Pengusaha yang tidak beritikad baik dan telah melakukan perbuatan wanprestasi; -

8.

Bahwa belakangan ini Pengugat mengetahui, dimana Tergugat I yang diwakili oleh Dewan Direksi Hendra Tandi, Ricky Tan dan Sutomo Ryadi serta disetujui oleh Dewan Komisaris Deddy Handoko Alimin dan Karim Tano Tjandra mengalihkan kepada pihak lain untuk mengusahakan lahan perkebunan milik Pengugat tersebut yaitu sejak Tgl. 8 Pebruari 2007. Pengalihan areal kebun tersebut yang dilakukan oleh Tergugat I kepada pihak Iain, maka telah terbukti Tergugat I melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak mampu melakukan pekerjaannya ;

9.

Bahwa akibat Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi dan uang hasil penjualan buah sawit milik Penggugat sejumlah

Rp.

51.714.435.120,- (Lima puluh satu milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) tetap dikuasai Tergugat I bersama dengan Para Tergugat lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, maka Penggugat telah mengalami kerugian dari penjualan buah sawit seluas 1.800 Ha sejak Maret 2005 s/d Tgl. 8 Pebruari 2007 dengan perincian sebagai berikut: 

Maret 2005 s/d Desember 2005 : Hasil

produksi

sebesar

33.000.000

Kg

x

Rp.

571,10/Kg

Rp.18.846.300.000,

Januari 2006 s/d Desember 2006 : Hasil produksi sebesar 44.100.000 Kg x Rp. 621,94/ Kg = Rp.27.427.554.000,Hal 5 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

 Januari 2007 s/d Tgl. 8 Pebruari 2007 : Hasil produksi sebesar 4.992.000 x Rp. 1.089,86 / Kg = Rp. 5.440.581.120, 10. Bahwa menurut informasi areal kebun Penggugat yang luasnya 3.200 Ha tersebut sudah dilakukan oleh Tergugat I pengembangan dan penanaman, maka uang hasil pengembangan tersebut diambil oleh Tergugat I atau Para Tergugat lainnya dari hasii penjualan sawit yang 1.800 Ha tersebut yanng setiap hektarnya memerlukan biaya Rp.15.000.000.- sampai kondisi tanaman buah pasir yang diperhitungkan dari Maret 2005 telah mengeluarkan uang seluruhnya berjumlah Rp. 48.000.000.000,- dengan perhitungan 3.200 Ha x Rp. 15.000.000,- per Ha, maka dana yang alokasikan berjumlah Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah); 11. Bahwa hasil penjualan sawit yang 1.800 Ha yang uangnya dikuasai oleh Tergugat I dan pengeluaran anggaran untuk penanaman areal yang 3.200 Ha, maka Penggugat mengalami kerugian karena hasil penjualan tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat I ataupun Tergugat lainnya baik secara sendiri-sendiri

maupun

Rp.51.714.435.120,-

bersama-sama

dikurangi

yang

dengan

Rp.48.000.000.000,-

perhitungan sisanya

Rp.

15.590.400. 000,- (lima belas milyar lima ratus sembiian puluh juta empat ratus ribu rupiah). Dengan demikian wajar menurut hukum Tergugat I atau Para Tergugat lainnya baik secara bersama sama maupun sendiri-sendiri yang menguasai sisa hasil penjualan sawit milik Penggugat sejumlah Rp. 3.714.435.120,-(tiga milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) untuk diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan kontan ; 12. Bahwa Tergugat I telah terbukti melakukan wanprestasi, maka wajar perjanjian Tgl. 1 Maret 2005 yang dilegalisir oleh Tergugat VI Tgl. 1 Maret 2005 No. 7556/Leg/2005 untuk dibatalkan dalam gugatan ini dan wajar juga menurut hukum Tergugat I atau Para Tergugat lainnya baik sendirisendiri maupun bersama-sama atau orang Iain yang mendapat hak dari padanya untuk dihukum menyerahkan kebun milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I dan Para Tergugat lainnya yang luasnya 1.800 Ha ditambah 3.200 Ha dalam keadaan baik dan aman baik serta tanpa ada gangguan dari pihak manapun ; 13. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat atas perbuatan itikad tidak baik dari Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya terhadap keberadaan dan Hal 6 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

keselamatan tanaman sawit milik Pengugat tersebut dengan adanya gugatan yang diajukan Penggugat ini, maka wajar kiranya Bapak Ketua

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

atau

Majelis

Hakim

yang

menyidangkan perkara ini untuk membuat putusan provosionil yang amarnya meliputi : - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ataupun orang yang mendapat kuasa darinya untuk tidak memasuki areal kebun milik Penggugat tersebut, - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara bersama sama maupun sendiri-sendiri sejak gugatan ini didaftarkan untuk tidak melakukan kegiatan atau aktifitas dalam bentuk apapun diatas areal kebun milik Penggugat dan Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak melakukan perikatan apapun terhadap kebun sawit milik Penggugat; 14. Bahwa karena badan hukum Tergugat I kepengurusannya tidak jelas dan juga assetnya tidak jelas ada yang nyata, maka untuk menghindari gugatan Penggugat tidak hampa, maka wajar diietakkan sita jaminan terhadap harta dari perusahaan Tergugat I maupun dari harta Pemegang Saham daripada PT.Citra Lestari Semesta yang diantaranya rumah Deddy Handoko Alimin, Hotel Elite di Riau, karaoke MP dan Karaoke Ozon yang berada di Pekanbaru ; 15. Bahwa yang selama ini bertanggung jawab dan aktif terhadap kegiatan PT.Citra Lestari Semesta baik sebagai komposisi Pengurus maupun sebagai Pemegang Saham adalah hanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sedangkan Karim Tano Tjandra (Tergugat VII), PT.Rina Cipta Saudara (Tergugat VIII) dan Ricky Tan (Tergugat V) Notaris Fransiskus Djoenardi, S.H (Tergugat VI) tidak aktif dan dikeluarkan dari pertanggung jawaban hukum ; 16. Bahwa atas keterlambatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dengan tunai dan kontan; 17. Bahwa karena dalam Perjanjian Tgl 1 Maret 2005 yang dilegalisasi oleh Tergugat VI antara Penggugat dengan Tergugat I ada mencantumkan Hal 7 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

domisili hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka sesuai dengan domisili

hukum

tersebut

Penggugat

mengajukan

gugatan

ini

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru; 18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasari dengan bukti yang autentik maka sangat beralasan kiranya putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi; Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya membuat putusan, yang amarnya sebagai berikut: DALAM PROVISIONIL 1. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri ataupun orang yang mendapat kuasa darinya untuk tidak memasuki areal kebun milik Penggugat tersebut. 2. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sejak gugatan ini didaftarkan untuk tidak melakukan kegiatan atau aktifitas dalam bentuk apapun diatas areal kebun milik Penggugat. 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill dan Tergugat IV untuk tidak melakukan perikatan apapun terhadap kebun sawit milik Penggugat. DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini; 3. Menyatakan secara hukum tanah seluas 12.650 Ha berikut segala sesuatu yang ada diatasnya adalah milik Penggugat yang setempat dikenal dengan di Desa Sontang Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu Riau d/h Kawasan Kelompok Hutan Sungai Rokan-Sungai Air Putih Kabupaten Kampar Propinsi Riau sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 18 Juni 1991 No.323/Kpts-ll/1991; 4. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat I ada melakukan perjanjian Tgl. 1 Maret 2005 yang mengikat kedua belah pihak ; 5. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi karena tidak memenuhi perjanjian Tgl. 1 Maret 2005 ; Hal 8 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

6. Menyatakan secara hukum Tergugat I mengalihkan kebun milik Penggugat kepada pihak lain, maka perjanjian Tgl. 1 Maret 2005 sejak Tgl. 8 Pebruari 2007 batal demi hukum ; 7. Menyatakan secara hukum Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menguasai uang sejumlah Rp. 51.714.435.120,- dari hasil penjualan buah sawit milik Penggugat seluas 1.800 Ha dari bulan Maret 2005 s/d Pebruari 2007 ; 8. Menyatakan secara hukum Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya baik sendiri sendiri maupun bersama-sama telah mempergunakan uang sejumlah Rp. 48.000.000.000,- dan hasil penjualan buah sawit seluas 1.800 Ha untuk pengembangan dan penanaman areal seluas 3.200 Ha yang seluruhnya berjumlah Rp. 48.000.000.000,9. Menyatakan secara hukum Tergugat I maupun Para Tergugat lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah menguasai sisa uang sejumlah Rp. 3.714.435.120,- dari sisa hasil penjualan buah sawit milik Penggugat seluas 1.800 Ha ; 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyerahkan uang hasil penjualan buah sawit tersebut sebesar Rp. 3.714.435.120,- kepada Penggugat secara tunai dan kontan; 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik secara

bersama-sama

maupun

sendiri-sendiri

untuk

menyerahkan

pengelolaan kebun milik Penggugat seluas 1.800 Ha dan seluas 3.200 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman tanpa gangguan dari pihak manapun ; 12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk melindungi areal kebun sawit milik Penggugat seluas 1.800 Ha dan seluas 3.200 Ha dalam keadaan baikdan tidak ada gangguan dari pihak manapun dan menyerahkannya kepada Penggugat; 13. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV agar tidak melakukan

aktivitas

diatas

areal

perkebunan

milik

Penggugat

dan

menghentikan kegiatan diatas areal kebun milik Penggugat tersebut; 14. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menguasai dan melakukan aktivitas serta menjual hasil kebun milik Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan adalah merupakan perbuatan melawan hukum ; Hal 9 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

15. Menyatakan secara hukum Penggugat yang berhak mengelola areal kebun kelapa sawit seluas 1.800 Ha dan 3.200 Ha yang terletak di di Desa Sontang Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu Riau ; 16. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ataupun orang lain yang mendapatkan hak darinya untuk tidak memasuki areal perkebunan dan juga melakukan aktifitas diatas areal milik Penggugat serta tidak melakukan perikatan hukum terhadap areal kebun milik Penggugat; 17. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dengan tunai dan kontan atas keterlambatan daiam memenuhi keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ; 18. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada banding, verzet dan kasasi; 19. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini; 20. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d VI telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Desember 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : A. DALAM KONVENSI : I. DALAM EKSEPSI : 1. Pengadilan Negeri Pekanbaru Tidak Berwenang Mengadili Perkara in casu; Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara in casu karena objek gugatan Penggugat dengan tegas dan jelas pada angka 1

Positanya berbunyi : "Bahwa Penggugat

menguasai areal tanah perkebunan seluas 12650 Ha, berlokasi setempat

dikenal

dengan

Desa

Sontang

Kecamatan

Kunto

Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau"; Bahwa Pasal 142 Rbg ayat (5) menyatakan: "Dalam hal Gugatan tentang benda tidak bergerak (onroerend goederen), maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak benda tidak bergerak itu"; ?????


Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini dan oleh karenanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Gugatan Penggugat Tumpang Tindih; Bahwa dalam Gugatanya Penggugat telah menggugat PT. CLS (Tergugat I) dan menggugat pula pribadi-pribadi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V,akan tetapi tanpa mengklasifikasikan secara tegas dan jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh subjek hukum pribadi-pribadi tersebut, sehingga jelas bedanya dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh subjek hukum PT. CLS. Dengan perkataan lain Penggugat sama sekali tidak menerangkan dan menguraikan mana perbuatan-perbuatan Tergugat II, III, IV dan V dalam kualitasnya (qualitate qua) selaku organ PT. CLS vis a vis dalam rangka memenuhi dienst vevulling dan task vervulling nya dan mana pula perbuatan-perbuatan mereka selaku pribadi-pribadi yang telah merugikan kepentingan hukum Penggugat. Ex post facto gugatan justru diajukan tanpa klasifikasi dimaksud, akibatnya subjek gugatan saling tumpang tindih satu sama lain, lantaran tidak jelas mana perbuatan Tergugat dalam kapasitas pribadi dan mana perbuatan Tergugat dalam kapasitas sebagai organ Tergugat I (PT. CLS); Bahwa secara yuridis formal dalam suatu gugatan tidak dapat dicampur adukan antara subjek hukum dalam kapasitas pribadi dengan subjek hukum dalam kapasitas sebagai organ sebuah perseroan terbatas; Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta kasus yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Tergugat memohon kepada Mejelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan in casu kabur karenanya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); 3. Subjek Gugatan Penggugat Keiiru (Error in Subjecto); Bahwa PT. CLS adalah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pekanbaru, Provinsi Riau;


Bahwa menurut Pasal 1 ayat Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum (rechts persoon); Bahwa sebagai Badan Hukum (rechts persoon), perseroan terbatas mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban yang berdiri sendiri, terpisah dari hak dan kewajiban pribadi-pribadi organ-nya, karena perseroan terbatas adalah legal entity yang memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan pribadi-pribadi organ-nya. itu sebabnya perseroan terbatas merupakan persona standi in judicio yang berdiri sendiri, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Namun, lantaran perseroan terbatas itu bukan manusia (naturlijk persoon), maka sebagai badan hukum (rechts persoon) hak dan kewajibannya perseroan terbatas dijalankan dengan bantuan organ-nya ; Bahwa dijadikannya sebagai Tergugat-Tergugat, DEDDY HANDOKO ALIMIN (Tergugat II), HENDRA TANADI (Tergugat III), SUTOMO RYADY (Tergugat IV), RICKY TAN (Tergugat V) merupakan kekeliruan yang sangat dalam menentukan subjek gugatan (error in subjecto). Dalam gugatan in casu Tergugat II, III, IV dan V tidak dapat ditempatkan sebagai 'persona standi in judicio", lantaran hak dan kewajiban mereka bukan merupakan hak dan kewajiban Tergugat I sebagai perseroan terbatas. Begitu pula sebaliknya hak dan kewajiban Tergugat I sebagai perseroan terbatas bukan pula merupakan hak dan kewajiban pribadi-pribadi mereka selaku organ dari Tergugat I, sedemikian rupa sehingga Tergugat II, III, IV dan V in casu tidak mempunyai tanggung gugat (anspraakelijkheid); Bahwa harta perseroan terbatas itu berdiri sendiri, terpisah dari harta kekayaan para organnya mutatis mutandis dalam perkara ini antara Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV dan V tidak terdapat kaitan (innerlijke samenhaang). Apalagi antara Tergugat I dengan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH (Tergugat VI), Karim Tano Tjandra (Tergugat VII) dan PT. RINA CIPTA SAUDARA (Tergugat VIII) juga sama sekali tidak terdapat kaitan (innerlijk samenhang) dan Kepentingan hukum. Kumulasi dengan menempatkan Tergugat I dengan Tergugat II, III, IV dan V dalam satu gugatan dimana satu sama lainnya tidak punya innerlijke samenhang merupakan yang tidak


berdasar dan gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; Bahwa ex post facto Penggugat tetap saja mengajukan gugatan dengan menempatkan Tergugat-Tergugat yang tidak ada kaitannya dalam satu gugatan,

padahal

jika

yang

hendak

digugat

badan

hukum

perseroan terbatas, maka adalah berlebihan (overbodig) apabila pribadi-pribadi organ-nya juga digugat. Jika hendak menggugat juga, maka seharusnya gugatan terhadap Tergugat-Tergugat lain selain Tergugat I, demi hukum harus diajukan secara terpisah ; Bahwa hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Register No. 415/K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 secara tegas menyatakan sebagai berikut: Quote: "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat

diadakan

dalam

satu

gugatan

tetapi

masing-masing

Tergugat harus digugat tersendiri"; Unquote; Berdasarkan argumentasi yuridis yang telah Tergugat kemukakan di atas, maka telah cukup dasar bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar menyatakan gugatan in casu kabur karenanya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard); 4. Objek gugatan penggugat kabur; Bahwa jika dicermati dalil-dalil gugatan Penggugat, antara lain: a.Pada halaman 3 butir 1, menyatakan : Quote: Bahwa Penggugat ada menguasai areal tanah kebun seluas 12.650 ha berdasarkan SK Menteri kehutanan Rl Tgl 10 Juni 1991... dst; Unquote; b. Pada halaman 3 butir 2, menyatakan; Quote: ........, dimana Penggugat telah melakukan pengembangan dan penanaman kelapa sawit di areal tersebut seluas 1.800 ha dan pada tahun

2005

telah

berumur

lebih

kurang

8

Tahun

dan

telah

menghasilkan; Unquote; c. Pada halaman 3 butir 3, menyatakan : Hal 13 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

Quote: Bahwa

kebun

sawit

milik

Penggugat

yang

iuas

1.800

ha

diperjanjikan dengan Tergugat I dengan Perjanjian Tgl. 1 Maret 2005

yang

mana

dalam

perjanjian

tersebut

agar

Tergugat

melakukan pengelolaan kebun sawit milik Penggugat seluas 1.800 ha dan juga melanjutkan pembangunan penanaman kebun sawit milik Penggugat terhadap areal yang luasnya 3.200 Ha yang diluar areal 1.800ha, ...dst. Unquote; Bahwa apa yang didalilkan oieh Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 3 butir 1 s/d 3 adalah suatu pernyataan yang keliru dan sangat mengada-ada, karena dalam naskah gugatan in casu Penggugat tidak menguraikan dengan cermat dan jelas dan rinci tentang letak dan batas-batas objek sengketa yang menjadi milik Penggugat. Dengan tidak disebutkan/diuraikan secara jelas letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek Perkara jelas membuat gugatan menjadi kabur (Obscuur Libels) dan objek gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara harusiah dinvatakan tidak dapat diterima. Hal ini konform dengan Yurisprudensi MARI Reg. No. 1149/K/Sip/1975 tanggai 17 April 1969 Jo. MARI Reg. No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986; Bahwa kemudian pada posita halaman 3 butir 1 gugatannya Penggugat

juga

dengan

tegas

dan

jelas

mendalilkan

"Bahwa

Penggugat ada menguasai areal tanah kebun seluas 12.650 ha berdasarkan SK Menteri kehutanan Rl Tgl 10 Juni 1991... dst"; Bahwa jika Penggugat menguasai objek gugatan, maka secara yuridis adalah suatu upaya yang sangat distortif dan tidak sesuai dengan ratio leges objek yang didalilkan dikuasainya itu lalu digugatnya pula. Dengan kata lain Penggugat telah menggugat objek yang sedang dikuasainya. Padahal Yurisprudensi Mahkamah Agung Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 139 K/Sip/1971 tanggal 5 April 1972 menyatakan bahwa subjek hukum yang menguasai objek tidak dapat mengajukan Gugatan terhadap objek yang dikuasainya; Bahwa pertentangan antara dalil yang digunakan dengan petitum gugatan Penggugat telah menyebabkan gugatan menjadi kabur pula dan konform dengan Yurisprudensi MARI Reg. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 Jo. MARI Reg. No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Hal 14 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

Maret 1986, bahwa gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; 5. Bahwa Posita dan Petitum Penggugat saling bertentangan; Bahwa butir 1 posita Penggugat dengan tegas mendalilkan "Bahwa Penggugat ada menguasai areal tanah kebun seluas 12.650 ha berdasarkan SK Menteri kehutanan Rl Tgl 10 Juni 1991... dst"; Sementara dalam petitum Gugatan butir 11 Penggugat menuntut "menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyerahkan pengelolaan kebun milik penggugat dst'; Berdasarkan fakta yang ada pada gugatan Penggugat yang demikian jelas dan tandas bahwa antara posita butir 1 gugatannya telah saling bertentangan dengan petitum gugatannya butir 11, maka konform dengan Yurisprudensi MARI Reg. No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 Jo. MARI Reg. No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986, gugatan yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; 6. Penggugat Keliru Menempatkan Deddy Handoko Alimin, Hendra Tanadi, Sutomo Ryady, Ricky Tan, Notaris Fransiskus Djonardi, SH dan PT. Rina Cipta Saudara sebagai persona standi in judicio dalam perkara in casu; Bahwa

dalam

naskah

gugatannya

tentang

identitas

Tergugat,

Penggugat telah menempatkan PT. CITRA LESTARI SEMESTA/PT. CLS (Tergugat I) sebagai persona standi in judicio dalam perkara in casu, ternyata Penggugat juga menempatkan Deddy Handoko Alimin (Tergugat lI) selaku pemegang saham dan Komisaris, Hendra Tanadi (Tergugat III) selaku pemegang saham dan Direktur I, Sutomo Ryady (Tergugat IV) selaku pemegang saham dan Direktur Utama dan Ricky Tan (Tergugat V) selaku pemegang saham dan Direktur II; Padahal direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (Pasal 1 ayat (5) UU.No.40/2007); Bahwa secara hukum dalam melaksanakan kegiatan PT. CLS (Tergugat I) jelas dan tandas yang membuat kebijakan operasional adalah Direksi, maka menurut logika yuridis (ratio leges) tidak ada kepentingan hukum Hal 15 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

Penggugat yang telah dirugikan, baik oleh Tergugat DEDDY HANDOKO ALIMIN (Tergugat II), HENDRA TANADI (Tergugat III), SUTOMO RYADY (Tergugat IV), dan RICKY TAN (Tergugat V). Selanjutnya, bilamana tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang telah dirugikan oleh DEDDY HANDOKO ALIMIN (Tergugat II), HENDRA TANADI (Tergugat III), SUTOMO RYADY (Tergugat IV), dan RICKY TAN (Tergugat V), maka tidak ada dasar hukum bagi Penggugat untuk menjadikan sebagai DEDDY HANDOKO ALIMIN (Tergugat II), HENDRA TANADI (Tergugat III), SUTOMO RYADY (Tergugat IV), dan RICKY TAN (Tergugat V). Sesuai dengan prinsip tanggung gugat tanpa point d'interet, maka tidak mungkin ada point d'action; Dan lebih fatal lagi Penggugat telah menempatkan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH (Tergugat VI) sebagai persona standi in judicio dalam perkara in casu, padahal dalam naskah gugatannya Penggugat tidak mendeskripsikan apa kepentingan dan hubungan hukumnya Notaris Fransiskus Djoenardi, SH (Tergugat VI) dalam perkara in casu, padahal Notaris Fransiskus Djoenardi, SH (Tergugat VI) hanyalah bertugas untuk mengkonstater atas kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta otentik. Secara hukum Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharus oleh peraturan perundangan-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (vide pasal 15 ayat (1) Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris); Bahwa hal yang sama dalam gugatan Penggugat juga tidak mendeskripsikan kepentingan hukum dan/atau hubungan hukum dari pada Ricky Tan (Tergugat VI), Karim Tano Tjandra (Tergugat VIII) dan PT. Rina Cipta Saudara (Tergugat IX) daiam perkara in casu; Bahwa apabila tanpa adanya point d'interet, tetap saja dilakukan gugatan (point d'action) dengan perkataan lain gugatan tidak berdasar, maka gugatan yang demikian itu ipso jure harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);


Bahwa fakta diatas konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl. Register Nomor 4 K/Rup/1958 tanggal 13 Desember 1958 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang menyatakan: "Untuk dapat menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah syarat mutlak bahwa harus ada perseiisihan hukum antara kedua pihak yang berperkara", Bahwa selain dari pada itu Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979: "Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri ; Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, kiranya telah cukup dasar bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 7. Penggugat tidak memiliki alasan yang konkrit dalam mengajukan Gugatan; Bahwa

Penggugat

tidak

memiliki

alasan

yang

konkrit

dalam

mengajukan Gugatan in casu dan Penggugat juga telah salah dan keliru (gemis aanhoedaningsheid), bahkan antara Posita dan petitum Gugatannya saling bertentangan, hal ini terlihat jelas pada halaman 4 butir 5 yang pada intinya Penggugat menyatakan bahwa ":" ...Tergugat I telah

melakukan

perbuatan

wanprestasi

yang

merugikan

Penggugat....dst", namun pada halaman 11 tentang Petitum gugatannya Penggugat menyatakan : "Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill dan Tergugat IV yang menguasai dan melakukan aktivitas serta menjual hasil kebun milik Penggugat sejak gugatan ini didaftarkan adalah merupakan perbuatan melawan hukum", Berdasarkan dalil gugatan dan petitum gugatan Penggugat yang demikian, jelas dan tandas sangat membingungkan (confius). Bahwa yang Para Tergugat kemukakan di atas konform dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl. No. Register 1112 K/Sip/1976 tanggal 23 Juni 1976: Quote:


Suatu tuntutan yang tidak bersesuaian dengan peristiwa-peristiwa hukum (rechtsfeiten) yang seharusnya menjadi dasar gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; Unquote; 8. Penggugat tidak menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat; Bahwa dalam naskah gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dan/atau mendiskripsikan hubungan hukum antara Penggugat yang satu dengan Para Tergugat lainnya, termasuk hubungan hukum antara Tergugat I dengan Tergugat VII dan VIII. Apabila tidak ada kaitan dengan perkara in casu maka untuk apa Penggugat juga mengikut sertakan Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam gugatannya. Hal ini dipertegas dalam Petitum Gugatan Penggugat dimana Penggugat meminta kepada Mejelis Hakim agar daiam perkara in casu agar KARIM TANO TJANDRA (Tergugat VII), PT. RINA CIPTA SAUDARA (Tergugat VIII), RICKYTAN (Tergugat V) dan Notaris Fransiskus Djonardi, SH (Tergugat VI) agar dikeluarkan dari pertanggung jawaban secara hukum. Maka dengan demikian menambah keyakinan Para Tergugat bahwa Penggugat tidak cermat dan jelas dalam membuat Gugatan in casu; Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup dasar bagi Para Tergugat untuk memohon kepada Mejelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara ini dengan suatu putusan yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 9. Gugatan Kurang Pihak; Bahwa dalam akta perjanjian kerjasama tanggal 1 Maret 2005 antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada kata klausul yang melarang Tergugat I untuk mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lainnya. Lagi pula struktur dan komposisi saham antara PT. CLS dengan PT. RAS adalah seratus persen sama. Lalu Tergugat I mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT. RAS dengan landasan hukum pengalihan lahan ; a. Surat Gubernur Riau No. 522/DISHUT/24.31, tertanggal 21 November

2006,

Perihal:

Rekomendasi

pencadangan

areal

perkebunan untuk usaha perkebunan atas nama PT. RAS (Tergugat Hal 18 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

II) di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Didalam surat ini dijelaskan

bahwa

Pemerintah

Provinsi

Riau

memberikan

rekomendasi pencadangan areal perkebunan atas nama PT. RES (Penggugat) kepada PT. RAS; b. Surat Bupati Rokan Hulu No. 525/Pem/2007/IX/36 tertanggal 19 September 2007 dengan perihal: Rekomendasi persetujuan prinsip pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit seluas ± 10.720 di Desa sontang dan desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu kepada PT. RAS; c. Akta Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH, antara Tergugat I dengan Tergugat II telah disepakati lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi

Riau

yang

dikelola

oleh

Tergugat

I

diserahkan

pengelolaannya kepada PT. RAS. Bahwa kemudian dipertegas lagi dengan Akta Perjanjian kerjasama No. 101 tanggal 17 Maret 2010 antara Tergugat I dengan PT. RAS; d. Bahwa Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Rl Nomor: P.33/Menhut-ll/2010 tentang Tanta Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonvensi tanggal 29 Juli 2010, menyatakan:

"Terhadap

kawasan

HPK

yang

telah

dilepas

sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 14 ay at (3), pengurusan selanjutnya menjadi tanggungjawab instansi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan"; Bahwa oleh sebab itu, maka Penggugat seharusnya juga menggugat PT. RIAU ANUGERAH SENTOSA , Gubernur Provinsi Riau dan Bupati Kabupaten Rokan Hulu atau dengan perkataan Iain, gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak. Gugatan yang demikian, demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima : DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa segala apa yang diuraikan Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan bagian dalam Pokok Perkara ini; 2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya; 3. Bahwa untuk membuat terangnya permasalahan ini maka perlu Para Tergugat sampaikan kronologis/peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat, yang antara lain : Hal 19 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

a. Bahwa

Penggugat

mempunyai

izin

prinsip

yaitu

SK

Pelepasan

Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, dengan SK. No. 323/Kpts11/1991 tanggal 18 Juni 1991 seluas 12.650 Ha, untuk perkebunan Coklat, namun sampai dengan bulan Maret 1995, Penggugat tidak ada melaksanakan pembangunan perkebunan Coklat pada lokasi tersebut; b. Bahwa pada bulan Mei 1995 dikeluarkan persetujuan perubahan Jenis

tanaman

berdasarkan

dari

Surat

tanaman

Menteri

coklat

Pertanian

menjadi Ub.

Kelapa

Dirjen

Sawit

Perkebunan

dengan surat Nomor: HK.350/E5/232/05.95 dengan catatan bahwa persetujuan perubahan jenis tanaman tersebut berlaku selama 12 bulan, dan Penggugat diwajibkan melakukan: 1) Menyiapkan Study kelayakan dan jaminan tersedianya tenaga kerja; 2) Memproses Hak Guna Usaha (HGU); 3) Memperhatikan kelestarian lingkungan di dalam pengelolaan kebun; 4) Menyampaikan laporan semester perkembangan kegiatan fisik dan non fisik yang meliputi aspek perkembangan pengurusan Hak Guna Usaha, perkembangan kegiatan usaha dan fisik tanaman serta pembangunan sarana dan prasarana kebun; c. Bahwa setelah mendapat persetujuan perubahan jenis tanaman dari coklat ke kelapa sawit Penggugat masih tetap tidak melakukan pengurusan lahan tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Iahan yang telah dikeluarkan izin prinsipnya maka pihak pengelola harus melakukan pengurusan terhadap lahan tersebut seperti melakukan pengurusan keluarnya HGU/HGB dan dilakukan Pengelolaan terhadap Iahan tersebut. akan tetapi Penggugat tidak pernah melakukan follow

up

terhadap

Iahan

tersebut

sampai

akhimya

Penggugat

diperingatkan oleh Bupati Rokan Hulu sebanyak 3 (tiga) kali yakni: 1) Surat Bupati Rokan Hulu kepada Penggugat, tanggal 28 Maret 2002, No. 525/PEM/lN/02809 perihal: Peringatan I (pertama) terhadap tindak

lanjut

keputusan

perpanjangan

izin

lokasi

usaha

perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam, 2) Surat Bupati Rokan Hulu kepada Penggugat, tanggal 11 Juli 2002, No. 525/PEM/VII/609 perihal: Peringatan II (kedua) terhadap tindak lanjut keputusan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan Hal 20 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam, 3) Surat Bupati Rokan Hulu kepada Penggugat, tanggal 12 November, No. 525/PEM/XI/02/103 perihal: Peringatan III (Ketiga) terhadap tindak

lanjut

keputusan

perpanjangan

izin

lokasi

usaha

perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam, d. Bahwa lantaran pemegang izin prinsip in casu Penggugat tidak sanggup memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam SK Menteri Kehutanan Rl No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh) Ha yang terletak di Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau untuk perkebunan Coklat jo. Surat Menteri Pertanian cq. Dirjen Perkebunan Nomor: HK.350/E5/232/ 05.95 tentang Persetujuan Perubahan Jenis Tanaman Dari Tanaman Coklat Menjadi Kelapa Sawit tersebut, maka pada 13 Oktober 2004 pemegang izin prinsip in casu Penggugat membuat perjanjian kerjasama dengan Tergugat II (Deddy Handoko Alimin) dan Tergugat V (Ricky Tan) yang intinya mengenai penyerahan pengelolaan lahan seluas 1.800 (seribu delapan ratus) Hektar, yaitu sebagian dari lahan seluas 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh) Hektar tersebut dalam SK Menteri Kehutanan Rl No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991. Perjanjian Kerjasama tersebut dituangkan dalam Akta Notaris Fransiskus Djoenardi, SH No. 7383/GM/2004; e. Bahwa tanggal 01 Maret 2005 dibuat lagi perjanjian kerjasama antara pemegang izin prinsip in casu Penggugat dengan PT. CLS in casu

Tergugat

I

yang

intinya

mengenai

intinya

mengenai

penyerahan pengelolaan lahan seluas 5.000 (lima ribu) Hektar yaitu sebagian dari lahan seluas 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puluh) Ha tersebut dalam SK Menteri Kehutanan Rl No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991. Perjanjian kerjasama tanggal 01 Maret 2005 tersebut dilegalisir oleh Notaris Fransiskus Djoenardi SH dengan Nomor: 7556/Leg/2005 tanggal 01 Maret 2005; f. Bahwa penyerahan lahan (subrogasi) seluas 5.000 (lima ribu) Hektar tersebut oleh pemegang izin prinsip in casu Penggugat Hal 21 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

kepada PT. CLS in casu Tergugat I dilakukan dengan membayar imbalan kepada pemegang izin prinsip in casu Penggugat sebesar 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah); Quote: Pasal 1 Luas seluruh lahan atau tanah yang diserahkan dengan kompensasi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah seluas kurang lebih 5.000 Hektar ( lima ribu Hektar) dan sesuai dengan Peta (terlampir) yang telah diketahui dan disetujui serta ditandatangani bersama oleh para pihak, yang terdiri dari: 1. Lahan tanah seluas kurang lebih 1.800 Hektar (seribu delapan ratus hektar) yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA; 2. Lahan tanah seluas kurang lebih 3.200 Hektar (tiga ribu dua ratus Hektar) yang belum dibuka dan telah disetujui untuk diserahkan dengan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 6.400.000.000,(enam milyar empat ratus juta rupiah); 3. Dengan disepakatinya penyerahan dengan kompensasi atas tanah atau persil seluas 5.000 Hektar (lima ribu hektar), maka seluruh resiko dan kerugian maupun keuntungan atas tanah atau persil tersebut menjadi tanggung jawab dan/atau merupakan hak milik dari PIHAK KEDUA sepenuhnya; 4. Untuk

inventaris

termasuk

bangunan

bersama

dan

sarana

prasarana diluar lahan seluas 1.800 Hektar (seribu delapan ratus Hektar) yang telah ditanam maka akan dinilai dan diperhitungkan sesuai dengan harga pasar yang disepakati oleh para pihak; 5. Mengenai program kemitraan dengan masyarakat setempat yang pada saat ini kurang lebih seluas 210 Ha (dua ratus sepuluh Hektar) tanaman kelapa sawit, untuk selanjutnya atau yang akan ada di kemudian hari, tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA; Unquote; g. Bahwa sementara lahan seluas 210 Ha (dua ratus sepuluh Hektar) tanaman

kelapa

sawit

dengan

masyarakat

yang

diperuntukkan

setempat

tersebut,

program

kemitraan

setelah

dilakukan

pengecekan oleh Tergugat I rupanya tidak lagi terawat dengan baik atau sama saja dengan tidak ada ; h. Bahwa pada tanggal 11 April 2006 keluarlah Keputusan Menteri Kehutanan No.

SK.96/Menhut-ll/2006 tentang pencabutan Sk Menteri Hal 22 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

Kehutanan

Ri.

Tanggai

10

Juni

1991

No.

323/Kpts-ii/1991.

Terhadap pencabutan izin prinsip tersebut Penggugat mengajukan Gugatan TUN ke Pengadilan TUN Jakarta dikenal dengan Perkara No. 83/G/2006/PTUN.JKT; a. Bahwa

terhadap

penyerahan

lahan

seluas

5.000

Hektar

tersebut, Tergugat I merasa dirugikan karena Penggugat telah menyerahkan

lahan

yang

izin

prinsipnya

telah

dicabut

oleh

Menteri Kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.96/Menhut-ll/2006 tentang Pencabutan Sk Menteri Kehutanan RI Tanggal 10 Juni 1991 No. 323/Kpts-ll/1991 ; b. Bahwa dengan alasan hukum di atas Tergugat I telah melaporkan Penggugat telah melakukan penipuan kepada Polres Pekanbaru, namun kemudian penyidikan dihentikan (SP3) oleh penyidik dengan alasan adanya perdamaian; Bahwa kasus ini telah kami reservir untuk dibuka kembali, antara lain karena untuk delik formil tidak dapat dilakukan perdamaian; i. Bahwa setelah penyerahan lahan tersebut dari Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat I melakukan kerjasama dengan PT. RAS yang dikenal dengan Akta Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH. Inti kesepakatan tersebut adalah lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikelola oleh Tergugat I diserahkan pengelolaannya kepada PT. RAS perjanjian tersebut merupakan bentuk otentik dari kesepakatan lisan antara pemegang saham Tergugat I dengan PT. RAS, Karena pada prinsipnya antara Tergugat I dengan PT. RAS adalah sama disebabkan karena pemegang saham dari kedua perusahaan tersebut sama; j. Bahwa Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007 dipertegas kembali dengan Akta Perjanjian kerjasama No. 101 tanggal 17 Maret 2010 antara Tergugat I dengan PT. RAS maka disepakati lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikelola oleh Tergugat I diserahkan pengelolaannya kepada PT. RAS; k. Bahwa karena sudah ada pengalihan pengelolaan lahan tersebut dari Tergugat I kepada PT. RAS, maka PT. RAS melakukan


pengurusan terhadap lahan tersebut termasuk mengajukan izin-izin. maka oleh karena itu keluarlah izin dari: - Gubernur

Provinsi

522/DISHUT/24.31,

Riau tanggal

dengan 21

Surat

November

Gubernur 2006,

Riau

No.

mengeluarkan

Rekomendasi pencadangan areal perkebunan untuk usaha perkebunan atas nama Tergugat II di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Didalam surat ini dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memberikan rekomendasi pencadangan areal perkebunan atas nama Penggugat kepada PT. RAS; - Kemudian dipertegas lagi dengan Surat Bupati Rokan Hulu No. 525/Pem/2007/IX/36 tertanggal 19 September 2007 dengan perihal: Rekomendasi

persetujuan

prinsip

pencadangan

lahan

usaha

perkebunan kelapa sawit seluas ± 10.720 di Desa Sontang dan desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu kepada

PT.

RAS ; I.

Bahwa dengan alasan tersebut di atas PT.RAS melakukan pengelolaan terhadap lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh PT. RAS adalah dengan merekrut tenaga kerja, membangun fasilitas di areal perkebunan, menanam bibit sawit sampai dengan sawit tersebut berbuah/menghasilkan sehingga mempunyai nilai ekonomis;

m. Bahwa dengan telah berproduksinya lahan sawit tersebut dan kemudian keluarnya

Putusan

Peninjauan

Kembali

No.

505 K/TUN/2007 yang

salah satu amar putusanya menyatakan batal keputusan tanggal 11 April 2006 No. SK.96/Menhut-ll/2006 tentang pencabutan SK Menteri Kehutanan Rl No. 323/Kpts-ll/1991, tanggai 10 Juni 1991. Maka dengan alasan itulah Penggugat mulai mencari-cari masalah dengan Tergugat I dan PT. RAS, yang bertujuan agar lahan yang telah menghasilkan tersebut dapat dimiliki kembali oleh Penggugat. Sementara Gugatan terhadap PT. RAS juga telah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan Perkara No. 13/Pdt.G/2011/PN.PSP; Berdasarkan alasan-alasan Tergugat pada butir 3 (tiga) tersebut, maka berdasarkan hukum dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 s/d 4 butir 1 s/d 3 dikesampingkan, karena dalil Penggugat tersebut tidak berdasar, dan bahkan mengada-ada ; Hal 24 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

4. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat halaman 4 s/d 5 butir 4 s/d 7 adalah suatu pernyataan tidak berdasar, dan mengada-ada, dengan alasan : Bahwa walaupun Penggugat telah mengantongi SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, dengan SK. No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991 seluas 12.650 Ha, untuk perkebunan Coklat, namun sampai dengan bulan Maret 1995, Penggugat tidak ada melaksanakan pembangunan perkebunan Coklat tersebut; Bahwa coklat

setelah ke

pengurusan

mendapat

kelapa lahan

sawit

persetujuan Penggugat

tersebut.

Sesuai

perubahan masih dengan

tidak

jenis

tanaman

pernah

ketentuan

dari

melakukan

yang

berlaku

terhadap lahan yang telah dikeluarkan izin prinsipnya, pemegang izin prinsip harus melakukan pengurusan terhadap lahan tersebut, antara lain melakukan pengurusan keluarnya Hak Guna Usaha, Izin Usaha Perkebunan dan izin-izin lain. Jika tidak, maka izin prinsipnya akan dicabut. Lantaran Penggugat tidak pernah melakukan/memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan daiam izin prinsip terhadap lahan tersebut, maka akhirnya pemegang izin prinsip in casu Penggugat diperingati oleh Bupati Rokan Hulu sebanyak 3 (tiga) kali yakni: * Surat Bupati Rokan Huiu kepada Penggugat, tanggai 28 Maret 2002, No. 525/PEM/l11/02809 perihal: Peringatan I (pertama) terhadap tindak lanjut keputusan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam, * Surat Bupati Rokan Hulu kepada Penggugat, tanggal 11 Juli 2002, No. 525/PEM/VII/609 perihal: Peringatan II (kedua) terhadap tindak lanjut keputusan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam, * Surat Bupati Rokan Hulu kepada Penggugat, tanggal 12 November, No. 525/PEM/XI/02/103 perihal: Peringatan HI (Ketiga) terhadap tindak lanjut keputusan perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam, Bahwa lantaran tidak sanggup untuk mengelola maka pada Oktober 2004 Penggugat mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat II dan Tergugat V sesuai dengan Akta No. 7383/GM/2004 tanggal 13 Oktober

2004

dibuat

dihadapan

Notaris

Fransiskus

Djoenardi

SH,

tentang penyerahan pengelolaan lahan Penggugat seluas 1.800 Hektar


yang

terletak

di

Desa

Sontang,

Kecamatan

Kunto

Darussalam,

Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau kepada Tergugat II; Bahwa

tanggal

Fransiskus

Maret

Djoenardi

2005 SH,

dibuat

antara

perjanjian

Penggugat

dihadapan dengan

Notaris

Tergugat

I.

Perjanjian tersebut tentang penyerahan lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau; Bahwa tanggal Maret 2005 dibuat perjanjian dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi SH, antara Penggugat dengan Tergugat I. Perjanjian tersebut tentang penyerahan lahan (subrogasi) seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau; Bahwa Tergugat I pun telah membayar kompensasi terhadap lahan Penggugat

seluas

5.000

Hektar

yang

terletak

di

Desa

Sontang,

Kecamatan Kunto Darussalam, kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dengan

membayarkan

sejumlah

uang

yakni

Rp.

6.400.000.000,-

(enam milyar empat ratus juta rupiah); Bahwa dengan alasan tersebut lah Tergugat I melakukan pengolahan terhadap lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu; Bahwa

setelah

penyerahan

lahan

tersebut

dari

Penggugat

kepada

Tergugat I, Tergugat I melakukan kerjasama dengan PT. RAS yang dikenai dengan Akta Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan

Edison

Jingga,

SH.

Inti

kesepakatan

tersebut

adalah

lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikelola oleh Tergugat I diserahkan pengelolaannya kepada PT. RAS. Perjanjian tersebut

merupakan

bentuk

otentik

dari

kesepakatan

lisan

antara

pemegang saham Tergugat I dengan PT. RAS, Karena pada prinsipnya antara Tergugat I dengan PT. RAS adalah sama disebabkan karena pemegang saham dari kedua perusahaan tersebut sama; Bahwa Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007 dipertegas kembali dengan Akta Perjanjian kerjasama No. 101 tanggal 17 Maret 2010 antara Tergugat I dengan PT. RAS maka disepakati lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam,


Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang dikelola oleh Tergugat I diserahkan pengelolaannya kepada PT. RAS; Bahwa dengan telah berproduksinya lahan sawit tersebut dan kemudian keluarnya Putusan Peninjauan Kembali No. 505 K/TUN/2007 yang salah satu amar putusannya menyatakan batal keputusan tanggal 11 April 2006 No. SK.96/Menhut-ll/2006 tentang pencabutan SK Menteri Kehutanan Rl No. 323/Kpts-ll/1991, tanggal 10 Juni 1991. Maka dengan alasan itulah Penggugat mulai mencari-cari masalah dengan Tergugat I dan PT. RAS, yang bertujuan agar lahan yang telah menghasilkan tersebut dapat dimiliki kembali oleh Penggugat. Sementara Gugatan terhadap PT. RAS juga telah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dengan Perkara

No.

13/Pdt.G/2011/PN.PSP.

Dengan

demikian

Penggugat

mendalilkan, bahwa diatas objek sengketa telah terbit izin baru dari Menteri Kehutanan R.I tertanggal 11 Oktober 2010 No. SK 575/Menhut-ll/2010 adalah pantas dipertanyakan proses lahirnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut, padahal lahan semenjak 13 Oktober 2004 berada dibawah penguasaan dan pengelolaan PT. RAS; Bahwa justru perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sesuai hukum (rechtmatig), bukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, dan bukan pula perbuatan melawan hukum, sehingga apa yang dituntut oleh Penggugat dalam Naskah Gugatan in casu merupakan tuntutan yang tidak berdasar hukum dan mengada-ada, sehingga haruslah ditolak (onzegd); Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka beralasan hukum dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 s/d 5 butir 4 s/d 7 untuk dikesampingkan; 5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam naskah gugatannya pada halaman 5 butir 8 adalah tidak berdasarkan hukum dan jelas mengada-ada karena di dalam akta perjanjian kerjasama tanggal 01 Maret 2005 antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada kata klausul yang melarang Tergugat I untuk mengalihkan lahan tersebut kepada pihak lainnya. Lagi pula struktur dan komposisi saham antara PT. CLS dengan PT. RAS adalah seratus persen sama. Ataukah memang Penggugat sengaja untuk berpura-pura tidak tahu, bahwa antara Tergugat I dengan PT. RAS badan hukum yang berbeda akan tetapi Pemegang Saham Pada PT. RAS juga merupakan Pemegang saham pada Tergugat I, sementara landasan hukum pengalihan lahan tersebut jelas, yakni: Hal 27 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

a. Surat

Gubernur

November

Riau

2006,

No.

Perihal:

522/DISHUT/24.31, Rekomendasi

tertanggai

pencadangan

21

areal

perkebunan untuk usaha perkebunan atasnama PT. RAS (Tergugat II) di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Didalam surat ini dejalaskan

bahwa

Pemerintah

Provinsi

Riau

memberikan

rekomendasi pencadangan areal perkebunan atas nama PT. RES (Penggugat) kepada PT. RAS; b. Bahwa kemudian dipertegas lagi dengan Surat Bupati Rokan Hulu No. 525/Pem/2007/IX/36 tertanggal 19 September 2007 dengan perihal: Rekomendasi persetujuan prinsip pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit seluas ± 10.720 di Desa sontang dan desa Teluk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu kepada PT. RAS; c. Akta Perjanjian No. 15 tanggal 8 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH, antara Tergugat I dengan Tergugat II telah disepakati lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi

Riau

yang

dikelola

oleh

Tergugat

I

diserahkan

pengelolaannya kepada PT. RAS. Bahwa kemudian dipertegas lagi dengan Akta Perjanjian kerjasama No. 101 tanggal 17 Maret 2010 antara Tergugat I dengan PT. RAS; Bahwa berdasarkan huruf a s/d c tersebut diatas, tidak beralasan hukum

Penggugat

menyatakan

Tergugat

I

telah

melakukan

wanprestasi; Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka beralasan hukum dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 butir 8 untuk dikesampingkan; 6. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada butir 9 s/d 11 Gugatannya adalah suatu dalil yang tidak berdasar dan jelas mengada-ada.Bahwa besaran perincian kerugian yang dihitung oleh Penggugat tidak dapat di pertanggung jawaban, cara penghitunganya dan apa lagi hasil yang didapatkan dari penghitungan tersebut. Hal tersebut konfrom dengan: Quote:


Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Reg.No:19 K/Sip/1983 tgl 3 September 1975 "Gugatan ganti rugi yang tidak perinci lagi pula belum diperiksa oleh Judex Fatie dinyatakan tidak dapat diterima"; Unquote; Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Penggugat tidak lah masuk akal dengan gamblangnya/gampangnya melakukan perkalian terhadap hasil sawit yang telah dirawat dan dikelola dengan baik oleh Tergugat I dan PT. RAS dan tanpa Penggugat memperhitungkan turunnya harga TBS (tandan buah sawit), tanpa memperhitungkan biaya operasional dan biaya-biaya lainnya yang harus dikeluarkan oleh Tergugat I; Bahwa menurut Prof. Subekti, S.H., dalam bukunya berjudul Hukum Perjanjian, cetakan ke X, Penerbit PT. Intermasa, pada halaman 47, menyatakan : Quote: Ganti rugi sering diperinci dalam tiga unsur : biaya, rugi dan bunga (dalam bahasa Belanda : kosten, schaden en interesten). Apakah

yang

dimaksudkan

dengan

unsur-unsur

ini?

Yang

dimaksudkan dengan biaya adalah segala sesuatu pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak; Unquote; Bahwa tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dapat dibuktikan dalam persidangan, sebab apabila Penggugat tidak dapat membuktikannya, maka tuntutan ganti rugi dimaksud harus ditolak. Hal tersebut senada dengan bunyi ketentuan yang tertuang dalam Pasal 163 HIR atau Pasai 283 RBG dan Pasal 1865 KUHPerdata yang isinya sama-sama menyebutkan bahwa : Quote: "Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"; Unquote; Dalam beberapa Yurisprudensi telah ditegaskan sebagai berikut: a. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.558.K/SIP/1983 tanggal 28 Mei 1984, menegaskan : "Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti, harus ditolak"; Hal 29 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

b. Putusan

Pengadilan

Tinggi

Bandung

No.

219/1970/Perd/PTB

tanggal 18 Maret 1970 (Yurisprudensi Jawa Barat tahun 1969-1972, Buku I Hukum Perdata, 1974, Halaman 87) menegaskan : "Apabiia jumlah kerugian yang diderita tidak dapat dibuktikan dengan jelas, maka permohonan atas ganti rugi/kerugian harus ditolak"; c. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 117 K/Sip/1971 tanggai 28 Juni 1971 dan No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975,menegaskan : "Ganti rugi yang tidak dirinci berdasarkan fakta harus dinyatakan tidak mempunyai dasar hukum dan harus ditolak"; d. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.1057 K/Sip/1973 tanggal 25 Maret 1976, menegaskan : "Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan rekonvensi (ganti rugi karena perbuatan melawan hukum) harus ditolak"; e. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No.598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dengan tegas menyebutkan : "Apabila biasanya kerugian yang didehta oleh Penggugat tidak dapat dibuktikan secara terperinci, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Tergugat, harus ditolak oleh Pengadilan"; 7. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada butir 12 s/d 13 adalah suatu pernyataan yang tidak berdasar dan mengada-ada, dan sehubungan dengan pernyataan Penggugat yang demikian telah Tergugat jelaskan secara terang dan tandas pada jawaban Tergugat pada butir 3 s/d 5 tersebut diatas, maka beralasan hukum pernyataan Penggugat yang demikian untuk ditolak; 8. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada butir 13 (tiga belas) Gugatanya jelas-jelas pernyataan yang tidak benar bohong dan mengadaada. Karena mana mungkin Tergugat I yang telah melakukan penanaman terhadap lahan sawit seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau tersebut dari tidak ada menjadi ada, dari tidak menghasilkan menjadi menghasilkan kemudian tiba-tiba dirampas begitu saja oleh Penggugat. Sementara Tergugat I menguasai lahan tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku di negara ini. Dan bagaimana peralihan lahan seluas 5000 Ha yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam,


Kabupaten Rokan Hulu tersebut sudah Tergugat jelaskan pada butir 3, 4 dan 5 Jawaban Para Tergugat; Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian Tergugat dalam Pokok Perkara pada butir 3 s/d 5 tersebut diatas, jelas dan terbukti bahwa tidak ada kepentingan dari Penggugat yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan. Oleh karena itu tidak ada alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut putusan provisionil sebagaimana dimaksud pada naskah gugatannya pada halaman 7 butir 13 tersebut, karena pernyataan yang demikian haruslah ditolak; 9. Bahwa yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 14 Bahwa tidak beralasan hukum dan mengada-ngada untuk menuntut agar diletakkan sita jaminan terhadap harta pemegang saham daripada Tergugat I, diantaranya Hotel Elite di Riau, Karaoke MP dan malahan rumah pribadi Tergugat II, hal ini jelas tidak berdasarkan hukum. Padahal pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, menyatakan : Quote: Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki; Unquote; Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 (1) RBG menyatakan: "Bila ada dugaan yang mendasar, bahwa seseorang debitur yang belum diputus perkaranya atau telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-baran bergeraknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ketangan kriditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitor bertempat tinggal atau berdiam diluar wilayah jaksa ditempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada ditempat tersebut, jaksa ditempat tinggal atau tempat kediaman debitor dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak sipemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya

supaya

menghadap

dipengadilan

negeri

pada

suatu


hahyang

ditentukan

untuk

mengajukan

gugatannya

serta

menguatkannya"; Bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, fakta hukum, dan ketentuan tersebut di atas, telah jelas dan tandas bahwa diantara Penggugat dengan Para Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum utang piutang sebagaimana esensi dari Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 ayat(1) RBG; Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 597 K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984, dengan tegas menyebutkan bahwa : "Permohonan sita jaminan yang bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah tidak dibenarkan"; Selanjutnya Pasal 227 ayat (1) HIR atau Pasal 261 ayat (1) RBG jo. Pasal 720

Rv

jo.

Pedoman

Pelaksanaan

tugas

dan

Administrasi

Pengadilan, Buku I dan II Mahkamah Agung R.I, Agustus 1993, April 1994, menegaskan pula bahwa: "Adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mengasingkan

atau

menggelapkan

harta

kekayaannya

dimana

kekhawatiran atau persangkaan tersebut harus nyata dan memiliki alasan yang objektif serta memiliki kaitan yang erat dengan pokok sengketa"; 10.Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada butir 15 gugatannya jelas-jelas pernyataan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Karena jelas dan tandas yang membuat kebijakan pada PT. CLS dan PT. RES bukanlah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara pribadi akan tetapi itu merupakan hasil keputusan bersama pemegang saham, maka dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan para pemegang saham dari PT. CLS secara pribadi; Bahwa dengan tidak meminta pertanggung jawaban Tergugat VII dan Tergugat VIII merupakan tidak masuk akal karena para Tergugat di atas mempunyai kepentingan yang sama pada Tergugat I yakni sama Pemegang Saham kecuali Tergugat VI yang merupakan pejabat publik. Maka dengan demikian jelas bagaimana Penggugat membuat skenario yang hanya bertujuan untuk mengambil alih lahan yang telah Tergugat I kelola dengan baik dan sehingga menghasilkan/mempunyai nilai ekonomi; Berdasarkan

silogisme-silogisma

hukum tersebut

diatas,

beralasan

hukum dalil Penggugat pada butir 15 tersebut untuk ditolak; Hal 32 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

11. Bahwa yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya pada butir 16 (enam belas) tidak beralasan hukum Penggugat meminta kepada Mejelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) setiap bulannya. Karena sesuai dengan : Uang paksa (dwangsom), karena tidak terbukti bahwa TergugatTergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan diatas. Apalagi tuntutan dwangsom/uang paksa menurut hukum tidak dapat dikabulkan terhadap tuntutan mengenai pembayaran sejumlah uang sebagaimana ditentukan dalam pasal 606 RV, Bahwa tentang dwangsom (uang paksa) sebagaimana dinyatakan : a. Yurisprudensi M.A.R.I No. 98 K/Sip/1972 tanggai 05 Agustus 1971 menyatakan : Quote ; Dwangsom hanya bisa diadakan mengenai perbuatan yang bukan merupakan perbuatan pembayaran; Unquote; b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 307 K/SIP/1976 tanggal 01 Maret 1976 ditegaskan: Quote: Tuntutan

uang

paksa

bukankah

putusan

ini

harus apabila

ditolak telah

karena

tidak

mempunyai

perlu,

kekuatan

hukum yang pasti atas permohonan Penggugat terbanding oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang dapat dilakukan eksekusi"; Unquote; c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 79 K/Sip/1972 juga diatur kaedah Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan pembayaran uang ; Quote : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a RV, sesuatu tuntutan dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang penghukuman untuk melakukan pembayaran sejumlah uang"; Unquote; d. Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 ayat 1 RBG, menyatakan : "putusan uit voerbaar bij voorraad hanya dapat dijatuhkan apabila jika ada suatu tanda alas hak yang otentik, atau jika Hal 33 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

telah ada keputusan hakim yang telah memiliki kekeuatan kukum tetap"; e. Bahwa selanjutnya diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Rl No. 2 tahun 1975 yang menyatakan: agar Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi untuk sangat berhati-hati dalam mempergunakan lembaga uit voerbaar bij voorraad; f.

Surat Edaran Mahkamah Agung Rl No. 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000 menyatakan: "menegaskan kepad aKetua/Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan

Agama

diseluruh

mempertimbangkan,

memperhatikan

dan

Indonesia mentaati

agar dengan

sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta uit voerbaar bij voorraad dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG serta Pasal 332 RV"; g. Surat Edaran Mahkamah Agung Ri No. 4 tahun 2001 tanggal 20 Agustus 2001 menyatakan: "menegaskan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merata (uit voerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan

kerugian

pada

pihak

lain

apabila

ternyata

dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama"; Berdasarkan

silogisma-silogisma

hukum

tersebut

diatas,

maka

beralasan hukum tuntutan uang paksa (dwangsom) Penggugat untuk ditolak; 12. Bahwa yang dikemukakan Penggugat dalam posita gugatanya pada butir 18 adalah tidak berdasarkan hukum dan bahkan mengada-ngada, karena pelaksanaan

Putusan

serta

merta/dapat

dilaksanakan

lebih

dahulu

(uitoerbar bij voorraad) meskipun ada banding, kasasi atau verzet harus mengacu kepada syarat-syarat dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 332 RV; Bahwa lebih dari pada itu tuntutan provisi maupun putusan serta merta, jelas-jelas tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo Pasal 191 ayat (1) Rbg jo Pasal Hal 34 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

332 RV. Berikut kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggai 21 Juli 2000: Quote SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD) DAN PROVISIONIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 1. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengkajian secara teliti dan cermat

oleh

Mahkamah

Agung

tentang

Putusan

Serta

Merta

(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa-Madura (RBg), Mahkamah Agung memperoleh fakta-fakta sebagai berikut: a. Putusan Serta Merta dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang keautentikannya

dibantah

oleh

Pihak

Tergugat

dengan

bukti

yang juga autentik; b. Hakim tidak cukup mempertimbangkan atau tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam hal mengabulkan petitum tentang

Putusan

Yang

Dapat

Diiaksanakan

Terlebih

Dahulu

(serta merta) dan tuntutan Provisionil; c. Hampir terhadap setiap jenis perkara dijatuhkan Putusan Serta Merta oleh Hakim, sehingga menyimpang dari ketentuan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang diperbarui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Luar Jawa-Madura (RBg); d. Untuk

melaksanakan

Putusan

Serta

Merta

dan

Putusan

Provisionil, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama meminta

persetujuan

ke

Pengadilan

Tinggi

dan

Pengadilan

Tinggi Agama tanpa disertai dokumen surat-surat pendukung; e. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama tanpa meneliti secara cermat dan sungguh-sungguh faktor-faktor ethos, pathos, logos serta dampak sosialnya mengabulkan permohonan Ketua Hal 35 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama untuk melaksanakan Putusan Serta Merta yang dijatuhkan; f. Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim mengabaikan sikap hati-hati dan tidak mengindahkan SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 Tahun

1978

dan

Buku

II

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Tugas dan Administrasi Pengadilan serta Pasal 54 Rv. Sebelum menjatuhkan Putusan Serta Merta dan mengajukan permohonan izin untuk melaksanakan Putusan Serta Merta; 2.

Berdasarkan

hal-hal

tersebut,

Mahkamah

Agung

sesuai

dengan

kewenangannya berdasarkan Pasal 32 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung memandang perlu untuk mengatur kembali tentang penggunaan lembaga Putusan Serta Merta (Uit voerbaar Bij Voorraad) berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang diperbarui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa - Madura (RBg); 3. Sehubungan dengan itu, Mahkamah Agung memerintahkan kepada Para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uit voerbaar Bij Voorraad) dan Putusan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia Yang diperbarui (HIR) dan Pasal 191 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa -Madura (RBg) serta Pasal 332 Rv; 4. Selanjutnya,

Mahkamah

Agung

memberikan

petunjuk,

yaitu

Ketua

Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut: a. Gugatan didasarkan pada bukti surat auntentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti; b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;


c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan Iainlain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik; d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap; e. Dikabulkannya

gugatan

Provisionil,

dengan

pertimbangan

agar

hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv; f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoieh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht; 5. Setelah Putusan Serta Merta dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri atau Hakim Pengadilan Agama, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diucapkan, turunan putusan yang sah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama; 6. Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dan Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan; 7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama; 8. Terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran ini, maka SEMA No. 16 Tahun 1969, SEMA No.3 Tahun 1971, SEMA No.3 tahun 1978 serta SEMA yang terkait dinyatakan tidak berlaku lagi; 9. Diperintahkan kepada Saudara agar petunjuk ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, dan apabila ternyata ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung akan mengambil langkah tindakan terhadap Pejabat yang bersangkutan. KETUA MAHKAMAH AGUNG Rl Ttd. SARWATA, SH. Hal 37 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

Unquote; Bahwa

berdasarkan

alasan-alasan

tersebut

diatas,

tuntutan

provisionil,perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, verzet ataupun kasasi haruslah ditolak; B. DALAM REKONVENSI : 1. Bahwa apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kemukakan baik dalam Konvensi diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini; 2. Bahwa

Penggugat

Rekonvensi/Tergugat

Kovensi

tetap

dengan

jawabannya dan secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat baik tentang Posita, Petitum maupun Replik Penggugat/Tergugat Rekonvensi; 3. Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nyatakan dalam gugatan Konvensi adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan : *

Bahwa gugatan Rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan Tergugat terhadap Penggugat dalam suatu proses perkara sedang berjalan (vide pasal 224 Rv);

*

Bahwa Pasal 132 a ayat (1) HIR, memberikan pengertian singkat, yang maknanya: *

Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat kepadanya, dan;

*

Gugatan Rekonvensi itu, diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri, pada saat berlangsung proses pemeriksaan gugatan yang diajukan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai izin prinsip yaitu SK Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, dengan SK. No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991 seluas 12.650 Ha, untuk perkebunan Coklat, namun sampai dengan bulan Maret 1995, Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada melaksanakan pembangunan perkebunan Coklat tersebut; 5. Bahwa pada bulan Mei 1995 dikeiuarkan persetujuan perubahan Jenis tanaman dari tanaman coklat menjadi Kelapa Sawit berdasarkan Surat Menteri Pertanian Ub. Dirjen Perkebunan dengan surat Nomor: HK.350/E5/232/05.95 dengan catatan bahwa persetujuan perubahan


jenis tanaman tersebut berlaku selama 12 bulan, dan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi diwajibkan: a. Menyiapkan Study kelayakan dan jaminan tersedianya tenaga kerja; b.Memproses Hak Guna Usaha (HGU); c. Memperhatikan kelestarian lingkungan di daiam pengelolaan kebun; d. Menyampaikan laporan semester perkembangan kegiatan fisik dan non fisik yang meliputi aspek perkembangan pengurusan Hak Guna Usaha, perkembangan kegiatan usaha dan fisik tanaman serta pembangunan sarana dan prasarana kebun; 6. Bahwa setelah mendapat persetujuan perubahan jenis tanaman dari coklat ke kelapa sawit Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi masih tetaptidak melakukan pengurusan lahan tersebut. Sesuai dengan ketentuanyang berlaku terhadap lahan yang telah dikeluarkan izin prinsipnya makapihak pengelola harus melakukan pengurusan terhadap lahan tersebut seperti melakukan pengurusan keluarnya HGU/HGB dan dilakukan pengelolaan terhadap lahan tersebut. akan tetapi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan follow up terhadap lahan tersebut sampai akhirnya Penggugat diperingati oieh Bupati Rokan Hulu sebanyak 3 (tiga) kali yakni: a. Surat Bupati Rokan Huiu kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal 28 Maret 2002, No. 525/PEM/lN/02809 perihal: Peringatan

I

(pertama)

terhadap

tindak

lanjut

keputusan

perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam, b. Surat Bupati Rokan Hulu kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal 11 Juli 2002, No. 525/PEM/VII/609 perihal: Peringatan

II

(kedua)

terhadap

tindak

lanjut

keputusan

perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam, c. Surat Bupati Rokan Huiu kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi, tanggal 12 November, No. 525/PEM/XI/02/103 perihal: Peringatan

III

(Ketiga)

terhadap

tindak

lanjut

keputusan

perpanjangan izin lokasi usaha perkebunan kelapa sawit atas nama PT. RES di Kecamatan Kunto Darussalam, 7. Bahwa dengan alasan tidak sanggup untuk mengelola maka pada Oktober 2004 Penggugat mengadakan perjanjian kerjasama dengan Tergugat Konpensi ll/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konpensi Hal 39 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

V/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Akta No. 7383/GM/2004 tanggal 13 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi SH,

tentang

penyerahan

pengelolaan

lahan

Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonvensi seluas 1.800 Hektar yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau kepada Tergugat II; 8. Bahwa tanggal 01 Maret 2005 dibuat pula perjanjian antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi (Legalisasi No.7556/Leg/2005 tanggai 01 Maret 2005 oieh Fransiskus Djoenardi, SH. - Notaris di Pekanbaru). Inti dari perjanjian tersebut adalah tentang penyerahan lahan (subrogasi) seiuas 5.000 Hektar yakni sebagian dari (enclaved) lahan seluas 12.650 Ha tersebut pada SK Menteri Kehutanan Rl No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991 tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan memberikan imbalan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi sebesar 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah); 9. Bahwa Pasal 1 Perjanjian tanggal 01 Maret 2005 yang dibuat di hadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH (Tergugat VI) menyatakan : Quote Pasal 1 1. Luas seluruh lahan atau tanah yang diserahkan dengan kompensasi oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) Hektar dan sesuai dengan Peta (terlampir) yang telah diketahui dan disetujui serta ditandatangani bersama oleh para pihak, yang terdiri dari: i. Lahan tanah seluas kurang lebih 1.800 Hektar (seribu delapan ratus hektar) yang telah diserahkan kepada PIHAK KEDUA; ii. Lahan tanah seluas kurang lebih 3.200 Hektar (tiga ribu dua ratus Hektar) yang belum dibuka dan telah disetujui untuk diserahkan dengan kompensasi kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah); iii. Dengan disepakatinya penyerahan dengan kompensasi atas tanah atau persil seluas 5.000 Hektar (lima ribu hektar), maka seluruh resiko dan kerugian maupun keuntungan atas tanah atau persil Hal 40 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

tersebut menjadi tanggung jawab dan/atau merupakan hak milik dari PIHAK KEDUA sepenuhnya; iv.

Untuk inventaris termasuk bangunan bersama dan sarana prasarana diluar lahan seluas 1.800 Ha (seribu delapan ratus hektar) yang telah ditanam maka akan dinilai dan diperhitungkan sesuai dengan harga pasaryang disepakati oleh para pihak;

v.

Mengenai program kemitraan dengan masyarakat setempat yang pada saat ini kurang lebih seluas 210 Ha (dua ratus dua puluh Hektar) tanaman kelapa sawit, untuk selanjutnya atau yang akan ada di kemudian hah, tetap menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;

Unquote; 10. ---------------------------------------------------------------------------------------------------B ahwa sementara lahan seluas 210 Ha (seratus dua puluh Hektar) tanaman kelapa sawit yang diperuntukkan program kemitraan dengan masyarakat setempat tersebut, setelah dilakukan pengecekan oleh Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi rupanya tidak lagi terawat dengan baik atau sama saja dengan tidak ada; 11.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ba hwa pada tanggai 11 April 2006 terbit Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.96/Menhut-ll/2006 tentang pencabutan Sk Menteri Kehutanan Rl tanggal 10 Juni 1991 No. 323/Kpts-li/1991. Terhadap pencabutan izin prinsip tersebut Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan TUN ke Pengadilan TUN Jakarta yang dikenal dengan Perkara No. 83/G/2006/PTUN.JKT; 12. --------------------------------------------------------------------------------------------------Ba hwa sementara lahan seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau telah diserahkan

oleh

Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonvensi

kepada

Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan kwitansi tertanggal 30 November 2007 untuk pembayaran kompensasi pengelolaan atas lahan 5.000 Hektar sesuai dengan perjanjian 01 Maret 2005 dengan jumiah Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah); 13.

Terhadap penyerahan lahan seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa

Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan lahan yang Hal 41 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

izin prinsipnya telah dicabut oleh Menteri Kehutanan dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.96/Menhut-ll/2006 tentang Pencabutan Sk Menteri Kehutanan Ri. Tanggai 10 Juni 1991 No. 323/Kpts-H/1991; 14. Bahwa dengan alasan hukum di atas Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi telah melaporkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi telah melakukan penipuan kepada Polres Pekanbaru, namun kemudian penyidikan

dihentikan

(SP3)

oleh

penyidik

dengan

alasan

adanya

perdamaian; Bahwa kasus ini telah kami reservir untuk dibuka kembali, antara lain karena untuk delik formil tidak dapat dilakukan perdamaian; 15. Bahwa setelah penyerahan lahan (subrogasi) tersebut dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi,

Tergugat

Konpensi

I/Penggugat

Rekonvensi

melakukan

kerjasama dengan PT. RAS yang dikenal dengan Akta Perjanjian No. 15 tanggai 08 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, SH. 16. Bahwa kemudian Perjanjian No. 15 tanggal 08 Februari 2007 dipertegas kembali dengan Akta Perjanjian Kerjasama No. 101 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Nursyirwan Koto, SH-Notaris di Pekanbaru antara Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi dengan PT. RAS dimana disepakati lahan seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau diserahkan pengelolaannya kepada PT. RAS; 17. Bahwa hal tersebut dipertegas dengan adanya Peta Penggunaan Tanah PT. Riau Anugerah Sentosa atas lahan 5.000 Hektar yang terletak di desa Teluk Sono dan Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Rokan Hulu; 18. Bahwa karena sudah ada pengalihan pengelolaan lahan tersebut dari Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi kepada PT. RAS, maka PT. RAS melakukan pengurusan terhadap lahan tersebut termasuk mengajukan izinizin, maka antara lain terbit izin-izin: a. Surat Dinas Kehutanan Provinsi Riau No. 5221/PR/4187, tanggal 15 November 2006, mengeluarkan Pertimbangan teknis pencadangan areal untuk usaha perkebunan atas nama PT. Riau Anugerah Sentosa (Tergugat Konpensi ll/Penggugat Rekonvensi); b. Surat Gubernur Riau No. 522/DISHUT/24.31, tanggal 21 November 2006, mengeluarkan Rekomendasi pencadangan areal perkebunan untuk usaha perkebunan atas nama Deddy Handoko Alimin (Tergugat Hal 42 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

Konpensi Ill/Penggugat Rekonvensi) di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Didalam surat ini dijelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau memberikan rekomendasi pencadangan areal perkebunan atas nama PT.

Rokan

Erasubur

Plantation

(Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonvensi) kepada PT. Riau Anugerah Sentosa (Tergugat Konpensi Il/Penggugat Rekonvensi); c. Kemudian

dipertegas

lagi

dengan

Surat

Bupati

Rokan

Hulu

No. 525/Pem/2007/IX/36 tertanggal 19 September 2007 dengan perihal: Rekomendasi persetujuan prinsip pencadangan lahan usaha perkebunan kelapa sawit seluas ± 10.720 di Desa Sontang dan desa Teiuk Sono Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu kepada PT. Riau Anugerah Sentosa (Tergugat Konpensi Il/Penggugat Rekonvensi); d. Keputusan Bupati Rokan Hulu No. 475 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Riau Anugerah Sentosa (Tergugat Konpensi Il/Penggugat Rekonvensi) di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu tanggal 12 Desember 2007; e. Keputusan Bupati Rokan Huiu No. 483 Tahun 2007 Tentang Izin Usaha Budidaya Perkebunan (IUP-B) PT. Riau Anugerah Sentosa (Tergugat Konpensi Il/Penggugat Rekonvensi) tanggal 16 Desember 2007; 19. Bahwa dengan alasan tersebut di atas PT. RAS melakukan pengelolaan terhadap lahan seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh PT. RAS adalah dengan merekrut tenaga kerja, membangun fasilitas di areal perkebunan, menanam bibit sawit sampai terbangun kebun kelapa sawit dan kelapa sawit tersebut berbuah/ menghasilkan (produktif) sehingga mempunyai nilai ekonomis; 20. Bahwa ketika SK menteri kehutanan Rl tanggai 10 Juni 1991 No. 323/Kpts11/1991 dicabut dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.96/MenhutII/2006

tanggal

11

April

2006,

PT.

RES

in

casu

Penggugat

Konpensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Gugatan TUN ke Pengadiian TUN Jakarta yang dikenal dengan Perkara TUN No.83/G/2006/PTUN. JKT, yakni perkara yang akhirnya dimenangkan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonvensi; 21.Bahwa sementara pada gugatan TUN yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi tersebut sama sekali tidak mengungkapkan adanya fakta hukum atau peristiwa hukum sebenarnya yang terjadi sebelumnya, yakni penyerahan sebagian (enclaved) lahan seluas 5.000 Hal 43 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

Hektar dari total iahan seluas 12.650 Hektar tersebut pada SK Menteri Kehutanan No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991 dengan memberikan imbalan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.400.000.000,- [enam milyar empat ratus juta rupiah), 22.Bahwa oleh karena Menteri Kehutanan kalah dalam perkara a quo, maka dengan dasar itu Menteri Kehutanan mengeiuarkan SK yang baru yang dikenal dengan SK Menteri Kehutanan No. SK.575/Menhut-ll/2010 tanggai 11 Oktober 2010 tentang Pelepasan Kawasan Hutan seluas 12.650 (Dua belas ribu enam ratus lima puiuh) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Rokan, Desa Sontang Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Huiu, Provinsi Riau; 23.Bahwa SK Menteri Kehutanan No. SK.575/Menhut-li/2010 tanggai 11 Oktober 2010 tersebut dijadikan dasar oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk menggugat Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonvensi. Padahal Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konpensi Il/Penggugat Rekonvensi telah membayar imbaian sebesar Rp. 6,4 Milyar kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi, telah memiliki legalitas lengkap atas areal seluas 5.000 hektar tersebut dan telah membangun kebun kelapa sawit pada lahan tersebut; 24.Bahwa menunjuk Pasai 15 Peraturan Menteri Kehutanan Ri Nomor: P.33/Menhut-ll/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Tanta Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonvensi menyatakan: "Terhadap kawasan HPK yang telah dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), pengurusan selanjutnya menjadi tanggungjawab instansi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan", 25.Bahwa oieh sebab itu silahkan saja Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi mengelola lahan sisa yakni lahan seluas 12.650 (dua belas ribu enam ratus lima puiuh) Ha yang dimaksud dalam SK Menteri Kehutanan Rl No. 323/Kpts-11/1991 tanggal 18 Juni 1991 jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan R.I. No. SK.575/Menhut-ii/2010 tanggal 11 Oktober 2010 setelah dikurangi dengan 5.000 Hektar, namun jangan mengutak-utik secara melawan hukum lahan yang 5.000 (lima ribu) Hektar tersebut, karena telah diserahkan kepada Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi dengan imbalan sebesar Rp.6.400.000.000 (enam milyar empat ratus juta rupiah) yang kemudian oleh Tergugat Konpensi l/Penggugat Rekonvensi telah dikerjasamakan pula dengan PT. RAS vide Akta Perjanjian No. 15 tanggal Hal 44 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

08 Februari 2007) dimana untuk itu PT. RAS telah pula memiliki legalitas lengkap; 26.Bahwa

nyatanya

Penggugat

Konpensi/Tergugat

Rekonvensi

malah

menggugat dengan dalil-dalil yang mengada-ada. Bahwa tindakan demikian merupakan perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad/tort); 27.Bahwa tindakan melawan hukum (onrechtmatigedaad/tort) yang dilakukan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi telah merugikan Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonvensi baik materil maupun immateril; 28.Bahwa perbuatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada butir 20 s/d 27 Dalam Rekonvensi tersebut di atas adalah jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad/tort) yang mengakibatkan kerugian pada pihak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konpensi, baik kerugian materil maupun immateril; 29. Bahwa kerugian immaterii yang dialami Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat

Konpensi merupakan dampak/akibat dari perbuatan melawan

hokum (onrechtmatigedaad) Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, antara lain hilangnya bonafiditas Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konpensi di mata bank-bank, para supplier (pemasok) selaku kreditur bagi kebutuhan kebun kelapa sawit (pupuk, peralatan) dealer kendaraan, deaier alat perkebunan dan terganggunya hubungan dengan para pembeli Tandan Buah Segar (TBS) khususnya dan di mata masyarakat

serta

sesama

kalangan

pengusaha

pada

umumnya,

sehubungan dengan adanya gugatan in casu; 30.a. Bahwa kerugian immateriil yang diderita oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konpensi sesungguhnya tidak bisa dinilai dengan

uang,

namun

dalam

Gugatan

Rekonvensi

ini

harus

dikuantitatifkan, sehingga bernilai Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); b. Bahwa kerugian materil Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konpensi dengan adanya gugatan in casu antara lain: *

Biaya

konpensasi

yang

telah

dikeluarkan

Tergugat

Konpensi

l/Penggugat Rekonvensi terhadap lahan seluas 5.000 Hektar yang telah diserahkan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah); *

Biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan in casu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);


Total kerugian materiil hingga sekarang ini telah berjumlah sebesar Rp. 6.900.000.000,- (enam milyar sembilan ratus juta juta rupiah); Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat

Konpensi,

maka

adalah

wajar

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konpensi dihukum membayar ganti rugi immateriil dan materil kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konpensi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas sebesar Rp. 31.900.000.000,- (tiga puluh satu milyar sembilan ratus juta rupiah); 31. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------B ahwa

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat

Konpensi

adalah

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat Konpensi malavides, sehingga dikhawatirkan akan melalaikan pembayaran tuntutan ganti rugi materil dan immaterial a quo, untuk itu akan dibebani membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) per hari keterlambatan pelunasan pembayaran tuntutan ganti rugi materil dan immaterial a quo terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; 32. Bahwa Gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan bukti-bukti yang cukup dan kuat, sehingga cukup dasar hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V dan Vi Konpensi untuk memohon putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 dan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 332 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 jo Pasal 191 ayat (1) Rbg jo Pasal 332 RV Berikut kutipan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000. Meskipun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi melakukan upaya banding, kasasi, verzet atau upaya lainnya; Berdasarkan fakta-fakta dan silogisma hukum yang diuraikan di atas, maka kiranya telah cukup alasan hukum bagi Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk memohon kepada Ketua dan Anggota Mejelis Hakim Pemeriksa Perkara in casu untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara in casu dengan suatu putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang amar-nya berbunyi sebagai berikut: A.DALAM EKSEPSI : 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; Hal 46 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang memeriksa perkara a quo; 3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); B. DALAM KONPENSI Menolak (onzegci) atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard); C. DALAM PROVISI Menolak (onzegd) permohonan provisi yang dimohonkan Penggugat; D. DALAM REKONVENSI 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya; 2. Menyatakan penyerahan lahan (subrogasi) seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan

Hulu,

Provinsi

Riau

dengan

kompensasi

sebesar

Rp.

6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) tertanggal 30 November

2007

sesuai

kwitansi

tertanggai

30

November

2007

berdasarkan Perjanjian tanggal 01 Maret 2005 yang dilegalisir oleh Fransiskus Djoenardi, SH. - Notaris di Pekanbaru dengan Nomor 7556/Leg/2005 adalah sah kuat dan berharga (te gehengen en te gedogen); 3. Menyatakan Perjanjian No. 15 tanggai 08 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, SH dan Akta Perjanjian Kerjasama No. 101 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto, SH, M. Kn adalah sah kuat dan berharga (te gehengen en te gedogen); 4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad/tort) terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, Vdan VI Konpensi; 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi membayar ganti rugi

inmateriil dan materiil kepada Para Penggugat Rekonvensi/

ParaTergugat Konpensi, sebesar Rp. 31.900.000.000,- (tiga puiu'n satu milyar sembilan ratus juta rupiah), jika ingkar dengan bantuan alat kekuasaan negara (Polri dan TNI); 6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) per hah keteriambatan peiunasan pembayaran ganti rugi materil dan Hal 47 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II, III, IV, V dan VI Konpensi terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (kracht van gewijsde); 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta merta (uit voerbar

bij

voorraad),

meskipun

Tergugat

Rekonvensi/Penggugat

Konpensi melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, Verzet dan lainnya;8. Atau, jika Mejelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono); E. DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Menimbang bahwa disamping itu Tergugat VII dan VIII atas gugatan Penggugat tersebut telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Desember 2011 yang menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: I.

JAWABAN TERGUGAT VII (KARIM TANO TJANDRA)

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan didalam gugatan Penggugat adalah seluruhnya benar dan tidak perlu lagi dibantah; 2. Bahwa Tergugat VII adalah benar sebagai pemegang saham di Badan Hukum PT. Citra Lestari Semesta (PT. CLS) sesuai dengan Akte Notaris Edison Jingga, SH, tanggal 19 Desember 2007 No. 145; 3. Bahwa memang benar PT. CLS ada mengikatkan perjanjian dengan PT. Rokan Erasubur Plantations (PT. RES) tanggal 1 Maret 2005 yang mana dalam isi perjanjian tersebut dimana kebun kelapa sawit milik PT. RES seluas 1.800 Ha telah panen atau menghasilkan dan dari hasil penjualan ini PT. CLS berkewajiban mengembangkan tanah milik PT. RES yang luasnya 3.200 Ha untuk dibuka dan ditanami sawit; 4. Bahwa kewajiban PT. CLS menyerahkan uang kompensasi sejumlah Rp. 6.400.000.000 (Enam milyar empat ratus juta rupiah) kepada PT. RES di dalam membuat jalan, membuat parit, menyiapkan barak dan perkantoran yang ada di areal PT RES; 5. Bahwa uang yang Rp. 6.400.000.000 (Enam milyar empat ratus juta rupiah) tersebut tidak pernah dibayarkan oleh PT. CLS kepada PT. RES baik yang ditransfer ke rekening PT. RES maupun yang diterima tunai. Jika ada Akte Notaris seolah-olah telah ada pembayaran dan juga ada kwiitansi yang ditandatangani seolah-olah ada penerimaan uang tetapi Hal 48 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

uangnya tidak pernah diterima. Tentu ini adalah perbuatan penipuan yang dalam waktu dekat akan dibuat pengaduan kepada pihak kepolisian 6. Bahwa di dalam perjanjian tersebut juga kewajiban PT. CLS (Tergugat I) untuk menyiapkan semua dokumen dokumen sebagai syarat penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha keatas nama PT. RES (Penggugat); 7. Bahwa banyak hal-hal yang tidak dipenuhi oleh Tergugat I maupun Tergugat lainnya terkecuali Tergugat VII dan Tergugat VIII yang sama sekali membuktikan Tergugat I tidak jujur daiam membuat perjanjian. Sebab uang sejumlah 6.400.000.000 (Enam milyar empat ratus juta rupiah) tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat yang ada hanya bukti-bukti kertas. Begitu juga mengenai penyelesaian Sertipikat Hak Guna Usaha ke Badan pertanahan atas nama PT. RES sampai saat ini belum pernah terbit; 8. Bahwa atas perbuatan Tergugat I tersebut yang tidak menjalankan perusahaan secara transparans untuk melihat kinerja dari Tergugat I, maka Tergugat VII sebagai Komisaris Utama melakukan Rapat Dewan Komisariis dan juga membuat Keputusan Dewan Komisaris yang menindak pengurus PT. CLS; 9. Bahwa pemberhentian sementara dereksi PT. CLS tersebut telah disampaikan oleh Tergugat VII kepada Menteri Hukum dan HAM Rl pada tanggai 28 Desember 2009 No. 026/SB/CLS-HO/komut/XlI/2009; 10. Bahwa dengan melihat kinerja daripada pengurus PT. CLS dan juga sampai saat ini tidak diselesaikan materi-materi dalam perjanjian tanggal 1 Maret 2005, maka telah terbukti Tergugat I bersama dengan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama telah melakukan perbuatan wanprestasi. Sebab tidak ada memberikan penjelasan hasil penjualan buah sawit yang 1.800 Ha dan juga jumlah uang yang diperuntukkan pembangunan kebun yang luasnya 3.200 Ha. Begitu juga tidak menyelesaikan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. RES; 11. Bahwa perhitungan yang dibuat oleh Penggugat pada posita point 7 yang menyatakan secara hukum Tergugat I maupun para Tergugat lainnya telah menguasai uang sejumlah Rp. 51.714.435.120 (Lima puluh satu milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah). Dengan ini secara tegas Tergugat VII menyatakan dimana Tergugat VII tidak ikut menguasai uang tersebut.


Tetapi uang tersebut berada pada kekuasaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V; 12. Bahwa perhitungan yang dibuat oleh Penggugat pada posita point 8 yang menyatakan secara hukum Tergugat I maupun para Tergugat lainnya telah menguasai uang sejumlah RP. 48.000.000.000 (empat puluh delapan milyar rupiah). Dengan ini secara tegas Tergugat VII menyatakan dimana Tergugat VII tidak ikut menguasai uang tersebut. Tetapi uang tersebut berada pada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V; 13. Bahwa dari sisa uang Rp. 48.000.000.000 (Empat puluh delapan milyar rupiah) tersebut yang jumlah Rp. 3.714.435.120 (Tiga milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dimana Tergugat VII tidak ada menguasainya, tetapi yang menguasainya adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka wajib dihukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat; 14. Bahwa semua perhitungan yang diajukan oieh Penggugat didaiam gugatannya yang menurut pengetahuan Tergugat VII adalah telah sesuai karena Tergugat VII adaiah memahami sedikit banyaknya tentang hasil perkebunan, maka untuk wajar dihukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V baik sendiri-sendiri maupun bersamasama untuk membayar kerugian PT. RES sejumlah Rp. 3.714.435.120 (Tiga milyar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah); II. JAWABAN TERGUGAT VIII (PT. RINA CIPTA SAUDARA) 1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan didalam gugatan Penggugat adalah seluruhnya benar dan tidak perlu lagi dibantah; 2. Bahwa Tergugat VIII (PT. Rina Cipta Saudara) adalah sebagai pemegang saham di Badan Hukum Tergugat I dengan jumlah saham sebesar 5.000 saham dengan nilai nominal Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Akta Notaris Edison Jingga, SH tanggal 19 Desember 2007 No. 145; 3. Bahwa Tergugat VIII sebagai pemegang saham PT. CLS benar ada mengetahui perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 1 Maret 2005. Isi perjanjian tersebut Penggugat ada Hal 50 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

menyerahkan areal kebun milik Penggugat seluas 1800 Ha yang telah menghasilkan

dan

infrastrukturnya

kemudian

seperti

3200

jalan,

Ha

parit

yang

dan

telah

barak

dibangun

yang

harus

dikembangkan Tergugat I untuk perkebunan sawit yang biaya pengembangannya dikeluarkan dari hasil penjualan kelapa sawit yang 1800 Ha tersebut; 4. Bahwa Tergugat VIII mengetahui dimana penyerahan areal yang luasnya 3200 Ha yang telah dilakukan pembangunan infrastrukturnya, maka Tergugat I harus menyerahkan biaya konpensasi kepada Penggugat sejumlah RP. 6.400.000.000 (enam milyar empat ratus juta rupiah); 5. Bahwa Tergugat VIII sebagai pemegang saham PT. CLS telah berulangkali meminta kepada Tergugat I agar memberikan penjelasan tentang posisi keuangan PT. CLS dan juga kegiatan operasionai PT. CLS dalam pengembangan kebun yang 3200 Ha dan hasil penjualan kelapa sawit yang 1800 Ha; 6. Bahwa Tergugat VIII meminta penjeiasan tersebut kepacia Tergugat i melalui beberapa surat. Tetapi walaupun telah disampaikan surat dan permintaan

secara

iisan

Tergugat

I

tetap

tidak

memberikan

penjelasan, maka pada tanggal 15 Oktober 2009 dan tanggal 31 Oktober 2009 Tergugat VIII mendesak diadakan RUPS PT. CLS; 7. Bahwa karena tidak ada tanggapan dari Tergugat I, maka Tergugat VIII menyampaikan

permohonan

kepada

Ketua

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru tanggai 16 Nopember 2009 yang terdaftar dengan register No. 68/Pdt/P/ 2009/PN-PBR agar Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru memanggil Tergugat I untuk memberikan penjelasan mengenai keberatan Tergugat VIII. Permohonan ini sekarang dalam pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung Rl; 8.

Bahwa Tergugat VIII sampai saat ini tidak ada menerima penjelasan baik Iisan maupun tertulis dari Tergugat I maupun dari Tergugat II. Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengenai adanya penyerahan uang tunai baik secara langsung maupun melalu transfer ke rekening Bank yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp. 6.400.000.000 (enam milyar empat ratus juta rupiah);

9. Bahwa Tergugat VIII tidak ada menerima penjelasan baik secara Iisan maupun secara tertulis dari Tergugat I maupun dari Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengenai hasil penjualan Hal 51 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

buah kelapa sawit milik PT. RES yang luasnya 1800 Ha dan begitu juga tentang penyelesaian Sertifikat Hak Guna Usaha ke atas nama PT. RES dengan demikian telah terbukti dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat; 10. Bahwa Tergugat VIll adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan, maka perhitungan yang diajukan oleh Penggugat untuk menuntut Tergugat I sejumlah Rp. 3.714.435.120 (Tiga milyar tujuh empat belas juta empat ratus tiga puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) adaiah sesuai dan wajar menurut perhitungan: 11.Bahwa jawaban Tergugat VIII ini adalah membenarkan isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sebab Tergugat I belum pernah memberikan penjelasan kepada Tergugat VIII adanya penyerahan uang dari Tergugat I kepada Penggugat; Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 7 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : -Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : *

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA : 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------M engabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan secara hukum tanah seluas 12.650 Ha berikut segala sesuatu yang ada diatasnya adalah areal pelepasan kawasan hutan untuk Penggugat yang setempat dikenal dengan di Desa Sontang Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Riau d/h Kawasan Kelompok Hutan Sungai

Rokan-Sungai

Air

Hitam

Kabupaten

Kampar

Propinsi

Riau

sebagaimana diuraikan dalam surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 18 Juni 1991 No 323/KPTS-II/1991; 3. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat I ada melakukan perjanjian tanggal 1 Maret 2005 yang mengikat kedua belah pihak; 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; Hal 52 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

DALAM REKONVENSI : DALAM EKSEPSI : *

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima

dan

mengabulkan

gugatan

Rekonvensi

Para

Penggugat

Rekonvensi/Para Tergugat Konpensi untuk sebagian; 2. Menyatakan penyerahan lahan (subrogasi) seluas 5.000 Hektar yang terletak di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan kompensasi sebesar Rp. 6.400.000.000,- (enam milyar empat ratus juta rupiah) tertanggal 30 November 2007 sesuai kwitansi tertanggal 30 November 2007 berdasarkan Perjanjian tanggal 01 Maret 2005 yang dilegalisir oleh Fransiskus Djoenardi, SH-Notaris di Pekanbaru dengan Nomor 7556/Leg/2005 adalah sah kuat dan berharga (te gehengen en te gedogen); 3. Menyatakan Perjanjian No. 15 tanggal 08 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Edison Jingga, SH dan Akta Perjanjian Kerjasama No. 101 tanggal 17 Maret 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Nusyirwan Koto, SH.,M.Kn adalah sah kuat dan berharga (te gehengen en te gedogen); 4. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi untuk selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :  Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat perkara ini kepada kedua belah pihak berperkara yang hingga saat ini sebesar RP.286.000, (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Penyataan Permohonan Banding Nomor:123/PDT.G/2011/PN.PBR

yang

ditanda

tangani

oleh

Panitera

Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013, Kuasa Pembanding I,II,III,IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V, telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/PDT.G/2011/PN. PBR tanggal 7 Oktober 2013; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas

Pemberitahuan Pernyataan

Banding Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh

Kuasa

Pembanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut diatas, Hal 53 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa

Terbanding

/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2013, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VI pada tanggal 31 Oktober 2013 dan kepada Turut Terbanding II dan III semula Tergugat VII dan VIII masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2013 ; Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 123/PDT.G/2011/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2013, Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat juga telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 123/PDT.G/2011/PN. PBR tanggal 7 Oktober 2013 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas

Pemberitahuan Pernyataan

Banding Nomor: 123/Pdt.G/2011/PN.PBR yang ditanda tangani oleh Jurusita Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Terbanding/ Pembanding semula Penggugat tersebut diatas, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding/Terbanding I,II,III,IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V pada tanggal 26 Nopember 2013, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VI pada tanggal 15 Nopember 2013 dan kepada Kuasa Turut Terbanding II dan III semula Tergugat VII dan VIII masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2013; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohanan bandingnya,Kuasa Pembanding/Terbanding I, II,III, IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V telah mengajukan Memori Banding tertanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, dimana berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.PBR, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Desember 2013, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VI pada tanggal 8 Januari 2014 dan kepada Kuasa Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Tergugat VII dan VIII pada tanggal 9 Januari 2014; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohanan bandingnya,Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat

juga telah mengajukan Memori


Banding tertanggal 23 Desember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013, dimana berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.PBR yang ditanda tangani Jurusita

Pengadilan

Negeri Pekanbaru, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Kuasa Pembanding/Terbanding I,II, III,IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V pada tanggal 6 Januari 2014, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VI pada tanggal 8 Januari 2014 dan kepada Kuasa Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Tergugat VII dan VIII pada tanggal 9 Januari 2014 ; Menimbang, bahwa

untuk menanggapi memori banding dari kuasa

Terbanding/Pembanding semula Penggugat, Kuasa Pembanding/Terbanding I,II,III, IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V, telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 13 Januari 2014, selanjutnya sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 123/PDT.G/2011/PN.PBR yang ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Januari 2014 ; Menimbang, bahwa

untuk menanggapi memori banding dari kuasa

Pembanding/Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V, kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat, juga telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Pebruari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 14 Pebruari 2014, selanjutnya sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding

Nomor : 123/PDT.G/2011/PN.PBR yang

ditanda tangani

Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Terbanding I, II, III, IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V pada tanggal 18 Pebruari 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor : 123/PDT.G/2011/PN.PBR, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2014, kepada Kuasa Pembanding/ Hal 55 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

Terbanding I,II,III,IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V pada tanggal 6 Januari 2014, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VI pada tanggal 8 Januari 2014 dan kepada Kuasa Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III semula Tergugat VII dan VIII pada tanggal 9 Januari 2014, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I,II,III,IV dan V/Terbanding

I,II,III,IV dan V semula Tergugat I,II,III,IV dan V dan

permohonan banding dari Kuasa Terbanding/Pembanding semula Penggugat, diajukan dalam tenggang

waktu dan tata

cara

serta

syarat-syarat yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

tanggal

7

Oktober

2013

Nomor

:

123/Pdt.G/2011/PN.PBR dan pula telah membaca memori banding yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara baik yang semula Tergugat I, II, III, IV dan V maupun oleh semula selaku Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh kedua belah pihak pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Pembanding/Terbanding semula Tergugat I,II,III IV dan V menyatakan pada pokoknya : - Bahwa atas putusan a quo para pembanding yang dahulunya/semula adalah para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah merasa dirugikan dirugikan kepentingan hukumnya dimana Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru telah sangat keliru dalam memutus perkara a quo dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya telah menjadikan keyakinan Hakim sebagai alasan dalam memutus perkara perdata dan juga tidak mempertimbangkan bukti serta fakta yang terungkap dipersidangan secara lengkap ;


- Memohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan bandingnya dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Pekanbaru Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 7 Oktober 2013 seraya menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Pembanding/semula Tergugat seluruhnya ; 2. Terbanding/Pembanding/semula Penggugat pada pokoknya : - Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru membuat keputusan sangat subjektif dan tidak adil serta merugikan kepentingan hukum pembanding ; - Bahwa keputusan dalam perkara a quo dalam tingkat pertama sangat berkontradiksi antara putusan konpensi dan putusan rekonpensi, sehingga amar putusan tersebut jelas tidak adil dan bertindak subjektif ; - Bahwa perbuatan Terbanding I yang telah melakukan wanprestasi yaitu tidak memenuhi Perjanjian tanggal 1 Maret 2005 Nomor : 7556/LEG/2005 yang dibuat dihadapan Notaris Fransiskus Djoenardi, SH Pembanding semula Penggugat sangat keberatan atas perbuatan wanprestasi tersebut ; - Bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak menguraikan dalam putusannya bagian yang dilaksanakan dan bagian yang tidak dilaksanakan oleh Terbanding/Semula Tergugat ; - Bahwa kewajiban Terbanding I/Semula Tergugat I tersebut pada Perjanjian tanggal 1 Maret 2005, dimana ada 5 (lima) kewajiban Terbanding I/Tergugat I tidak ada diadili maupun dipertimbangkan oleh judex factie dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Pekanbaru ; - Pembanding/Semula Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 7 Oktober 2013 dalam perkara Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.PBR dan mengadili sendiri dan memutus mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa atas memori banding dari kedua pihak baik semula sebagai Penggugat maupun semula sebagai para Tergugat masing-maisng telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya : 1. Kontra Memori Banding dari semula Tergugat/Pembanding/Terbanding adalah pada pokoknya merupakan pengulangan pada jawab menjawab tidak ada hal-hal baru yang prinsip ;


2. Kontra Memori Banding dari semula Penggugat/Pembanding adalah juga merupakan pengulangan pada jawab menjawab tetapi ada membahas mengenai surat Bupati Rokan Hulu dan surat Gubernur Riau atas tanah seluas 12.650 Ha yang menjadi objek sengketa serta mengutarakan adanya sifat subjektif dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu serta berkeberatan atas PT. Riau Anugerah Sentosa (RAS) yang menguasai sebagian lahan tersebut ; Menimbang, bahwa setelah mempelajari pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam memutus perkara ini Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebab dengan cara dan pola pikir Hakim Tingkat Pertama tersebut bila dilihat amar putusannya tidak menyelesaikan perkara ini secara tuntas menurut hukum, maka oleh sebab itu Pengadilan Tinggi akan membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut : DALAM PROVISI : Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi dasar pertimbangannya dan menyatakan tuntutan provisi harus ditolak ; DALAM KONPENSI : DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa dari 8 (delapan) hal yang menjadi alasan Eksepsi dari para Tergugat menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangannya dan menyatakan menolak seluruh Eksepsi dari para Tergugat ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya sudah tepat sehingga Hal 58 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

apa yang sudah diputus oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya diambil alih menjadi pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa menurut pengamatan Pengadilan Tinggi ada beberapa hal yang harus dimuat lagi dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, agar putusan dalam perkara ini mempunyai daya paksa untuk di eksekusi kelak demi tuntasnya perkara ini secara adil menurut hukum, sehingga harus termuat dalam amar putusan yang akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini setelah diberi pertimbangan yang jelas ; Menimbang, bahwa bila diteliti dengan seksama ama rputusan Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak mempertimbangkan apakah para pihak telah melaksanakan perjanjian tanggal 1 Maret 2005 tersebut, sementara dalam amar putusannya dalam pokok perkara angka 3 (tiga) menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat I ada melakukan perjanjian tanggal 1 Maret 2005 yang mengikat kedua belah pihak ; Menimbang, bahwa apabila dicermati secara teliti dan mendalam justru sumber sengketa dalam perkara ini ialah : “ menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan perbuatan Wanprestasi karena tidak memenuhi perjanjian tanggal 1 Maret 2005 ; Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memberi pertimbangan apakah benar Tergugat I telah melakukan Wanprestasi atas perjanjian tanggal 1 Maret 2005 tersebut ; Menimbang, bahwa bila diteliti isi perjanjian tersebut terkandung di dalamnya bahwa Tergugat I berkewajiban mengurus perijinan areal kebun milik Penggugat keatas nama Penggugat bukan semata-mata Tergugat I hanya mengolah areal yang 5000 Ha (lihat bukti P.4 dan T.6) dan jawaban Tergugat VII dan VIII ; Menimbang, bahwa akan tetapi Tergugat I tidak bisa membuktikan telah mengurus perijinan areal kebun itu keatas nama Penggugat, maka menurut Pengadilan Tinggi Tergugat I telah terbukti

bahwa Tergugat I tersebut

melakukan Wanprestasi atas perjanjian tanggal 1 Maret 2005 tersebut, oleh


karena itu petitum gugatan Penggugat pada angka 5 (lima) dalam pokok perkara dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat dalam pokok perkara meminta agar perjanjian tanggal 1 Maret 2005 sejak tanggal 8 Pebruari 2007 dinyatakan batal demi hukum karena Tergugat I tetap mengalihkan kebun Penggugat tersebut kepada pihak lain, menurut Pengadilan Tinggi dapat pula dikabulkan dengan alasan karena Tergugat I telah dinyatakan Wanprestasi maka sesuai Pasal 1206

KUH Perdata syarat batal dianggap

selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, oleh karena itu pengalihan areal kebun tersebut kepada pihak ketiga harus dinyatakan batal demi hukum ; Menimbang, bahwa atas dasar permintaan pembatalan tersebut, karena cukup alasan secara hukum maka petitum tersebut menurut Pengadilan Tinggi dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa demikian juga tentang petitum gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) dalam pokok perkara

dimana Penggugat minta agar

menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara bersama-sama maupun sendiri untuk menyerhakan pengelolaan kebun milik Penggugat seluas 1.800 Ha dan seluas 3.200 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman tanpa gangguan dari pihak manapun harus juga dikabulkan sebab pihak Tergugatlah yang Wanprestasi dan dengan telah dibatalkan perjanjian tanggal 1 Maret 2005 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka status lahan kebun kembali kepada Penggugat dan sesuai pula dengan hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan ; Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 17 (tujuh belas) agar para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dihukum

untuk

membayar

uang

paksa

(dwangsoom)

sebesar

Rp.

1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah) setiap bulan kepada Penggugat dengan tunai dan kontan atas keterlambatan dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, menurut Pengadilan Tinggi agar para Tergugat I, II, III dan IV tersebut tidak bermain-main dalam melaksanakan putusan ini serta tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan Hal 60 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, maka petitum atas uang paksa (dwangsoom) ini harus dikabulkan tetapi jumlahnya menurut Pengadilan Tinggi cukup sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) setiap hari ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 123/Pdt.G/2011/PN.PBR tanggal 7 Oktober 2013, haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; DALAM REKONPENSI : DALAM EKSEPSI : Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Petama dalam Eksepsi ini pada pokoknya sudah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi ; DALAM POKOK PERKARA : Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Rekonpensi dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat sebagai sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan Konpensi dalam pokok perkara bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dinyatakan Wanprestasi atas perjanjian tanggal 1 Maret 2005 yang tidak mengurus perijinan areal perkebunan ke atas nama Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sehingga pertimbangan dan putusan atas Rekonpensi haruslah dibatalkan dan harus ditolak ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam menyikapi alasan-alasan banding dari semula Tergugat I, II, III, IV dan V karena alasan yang tercantum didalam memori banding tersebut dipandang tidak beralasan menurut hukum, maka alasan banding dari Pembanding/Terbanding/ Semula Tergugat I, II, III, IV dan V haruslah dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terbanding/Pembanding/ Semula Penggugat karena ada hal-hal yang dipertimbangkan cukup, oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat/Terbanding/Pembanding tersebut ; Hal 61 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Terbanding I, II, III, IV dan V/Semula Tergugat I, II, III, IV dan V berada pada pihak yang kalah, maka mereka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasan Kehakiman ; 2. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum; 3. Reglement Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura, Khususnya pada 199-205 ; 4.Dan Peraturan lainnya yang bersangkutan ; M E N G A D I L I : -- Menerima permohonan banding dari Penggugat

Rekonvensi

dan

Tergugat I, II, III, IV, V Konvensi/

permohonan

banding

dari

Penggugat

Konvensi/Tergugat Rekonvensi; -- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 123/ Pdt.G/ 2011/PN.PBR tanggal 7 Oktober 2013, yang dimohonkan banding tersebut ; DENGAN MENGADILI SENDIRI : Dalam Provisi : --Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya ; Dalam Konvensi : Dalam Eksepsi : --Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan secara hukum tanah seluas 12.650 Ha berikut segala sesuatu yang ada diatasnya adalah areal pelepasan kawasan hutan untuk Penggugat yang setempat dikenal dengan di Desa Sontang, Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu Riau d/h Kawasan Kelompok Hutan Sungai

Rokan-Sungai

Air

Hitam

Kabupaten

Kampar

Propinsi

Riau


sebagaimana diuraikan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 10 Juni 1991 Nomor : 323/KPTS-II/1991 ; 3. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Tergugat I ada melakukan perjanjian tanggal 1 Maret 2005 yang mengikat kedua belah pihak ; 4. Menyatakan

secara

hukum

Tergugat I

telah

melakukan

perbuatan

Wanprestasi karena tidak memenuhi perjanjian tanggal 1 Maret 2005 ; 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk menyerahkan pengelolaan kebun milik Penggugat seluas 1.800 Ha dan seluas 3.200 Ha kepada Penggugat dalam keadaan baik dan aman tanpa gangguan dari pihak manapun ; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah) setiap hari kepada Penggugat dengan tunai dan kontan atas keterlambatan dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap ; 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selian dan selebihnya ; Dalam Rekonvensi : Dalam Eksepsi : --Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya : Dalam Pokok Perkara : --Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi : --Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam Konvensi/Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan YOHANNES ETHER BINTI, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua, ANTHONY SYARIEF, SH

dan NELSON SAMOSIR, SH.,MH masing-masing sebagai

Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 September 2014

Nomor: 130/Pen.Pdt/2014/ PT.PBR, putusan

mana pada hari Rabu Tanggal 10 Desember 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hal 63 dari hal 64 Putusan No.130/PDT/2014/PT.PBR

para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh TABRANI,SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasanya. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NELSON SAMOSIR, SH.,MH

YOHANNES ETHER BINTI, SH.,MHum

ANTHONY SYARIEF,SH PANITERA PENGGANTI,

TABRANI,SmHk Biaya proses : 1.Meterai ……………….

Rp.

6.000,-

2.Redaksi ………………

Rp.

5.000,-

3.Biaya Administrasi …. Rp.139.000,Jumlah ……………….

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Recommend Documents