PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

PUTUSAN NOMOR 159/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradlan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : TAMIN alias MENG TJIA,

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Tani, Alamat Jalan Nusantara Km.20 Desa Gunung Lengkuas RT.002/RW.03, Kecamatan Bintan Timur, ini

Kabupaten

memberi

kuasa

Bintan,

dalam

hal

kepada

H.EDWARD

ARFA, SH, M. AGUNG WIRA DHARMA, SH. dan DEWI HARYANTI, SH berdasarkan Surat

Kuasa

Khusus

No.22/PMH/

KHEA/III/2014 tertanggal 7 Maret 2014 yang terdaftar

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri Tanjung Pinang dibawah Nomor : 188/SK/V/2014 tanggal 26 Mei 2014, semula PENGGUGAT selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING; MELAWAN 1. PT. Terira Pratiwi Development,

Alamat

Jalan

Basuki

Rahmat,

Komplek Bukit Barisan Blok C No.26-27 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, semula TERGUGAT I

selanjutnya disebut

sebagai TERBANDING I; 2. Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia

Kantor

Wilayah

Provinsi

Kepulauan

di

Jakarta

Pertanahan Riau

Senggarang Tanjung Pinang,

cq.

Nasional

Alamat

Jalan

Cq Kantor

Pertanahan Kota Tanjungpinang, semula

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 159/PDT/2014/PT.PBR

TERGUGAT II selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II; PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1. Surat Penetapan KetuaPengadilanTinggi Pekanbaru tanggal 6 Oktober 2014Nomor 159/Pen.Pdt/2014/PT.PBR

tentang penunjukan Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas

perkara

berikut

surat-surat

lainnya

yang

berhubungan

dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 6 Maret 2014; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung

Pinang

tanggal

22

Oktober

2012

dengan

Nomor

:

62/Pdt.G/2012/PN.TPI, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : A.

Dalil-dalil Gugatan Perbuatan Melawan Hukum 1. Bahwa pada tahun 1994 Penggugat telah menguasai dan mengelola sebidang tanah pertanian yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) dari Kelurahan Kijang Barat Nomor : 310/SK/VII/1994 Register Camat Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau Nomor : 355/BT/VII/1994 (Produk bukti P-1) berkuran luas 20.000 M2 (2 Hektar) terletak di desa Wacopek Kelurahan Dompak Kecamatan Bukit Besatari Kota Tanjungpinang. Dahulunya Kelurahan Kijang Barat Kecamatan Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau dengan batas-batas Utara

: dengan tanah sungai.

Selatan

: dengan tanah Akau

Timur

: dengan tanah kardi/tanah Tjoen Boen.

Barat

: dengan tanah Akuang/sungai.

Untuk selanjutnya disebut TANAH SENGKETA 2. Bahwa pada tahun 1995 Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum telah melakukan pengukuran bersama-sama Tergugat II dan membalik

nama

(overschreijving)

atas

tanah

sengketa

dan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 159/PDT/2014/PT.PBR

memasukkan/membukukan tanah sengketa aquo ke dalam bagian dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 872/Dompak atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat II 3. Bahwa perbuatan tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan pengukuran dan membalik nama (overschreijving) atas tanah sengketa yang penggugat telah kuasai dan kelola secara sah pada tahun 1994 tersebut adalah merupakan suatu “Perbuatan melawan Hukum

(onrechtmatige

daad)

yang

sangat

merugikan

Hak

Penguasaan Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola lagi Tanah Sengketa untuk usaha Perkebunan atau usaha Pertanian atas tanah sengketa tahun 1995 sampai sekarang ini (tahun 2012). 4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, demikian pula berdasarkan pasal 34 dari overschreijving ordonatie, staatsblad 1834-37, Juncto staasblad tahun 1947-53 maka atas pengukuran dan balik nama (overschreijving) yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II atas Tanah Sengketa, maka secara Hukum serta sesuai pula dengan ajaran sebab-akibat (condition sine qua non) dari Van Buri : maka atas kerugian yang Penggugat alami baik secara materil maupun secara inmateril haruslah dipertanggungjawabkan secara patut dan adil (toerkering naar redelykheid) oleh para Tergugat secara tanggung renteng. 5. Bahwa secara materiil, Penggugat tidak lagi dapat memperoleh hasil dari usaha pertanian dan perkebunan sayur-sayuran atas Tanah Sengketa selama 18 (delapan belas) tahun lamanya yaitu sejak tahun 1995 s/d 2012, dengan perhitungan hasil pertahun sebesar

Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Jumlah kerugian

materiil : 18 x Rp. 20.000.000,- = Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). Sedangkan kerugian inmateriil yaitu hilangnya hak penguasaan dan pengelolaan penggugat atas tanah sengketa selama 18 (delapan belas) tahun ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 6. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pengukuran dan membalik nama overschreijving atas tanah sengketa ke dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor :

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 159/PDT/2014/PT.PBR

872/Dompak tahun 1995 atas nama Tergugat I (PT. Terira Pratiwi Develompment), yaitu secara tanpa hak dan melawan hukum : maka cukup berdasar dan beralasan bilamana penggugat menuntut secara hukum agar dalam putusan perkara aquo dinyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 872/Dompak tahun 1995 sepanjang

menyangkut

Tanah

Sengketa

berdasarkan

Surat

keterangan Tanah (Alas Hak) : 310/SK/VII/1994 Register Camat Bintan Timur Nomor ; 355/BT/VII /1994 haruslah dinyatakan ‘Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (niet verbindend). 7. Bahwa selanjutnya atas Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) yang dilakukan para tergugat : maka seharusnya pula menurut hukum memerintahkan kepada Tergugat I untuk segala mencabut / atau mengeluarkan Tanah Sengketa dari bagian Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 872/Dompak Tahun 1995 dan kemudain memerintahkan kepada Tergugat I untuk segera mengosongkan penggugat

dan

tanpa

menyerahkan

suatu

syarat

tanah

apapun

sengketa yang

kepada

memberatkan

penggugat. 8. Bahwa

untuk

menjaminkan

keutuhan

pengembalian

Tanah

Sengketa kepada Penggugat dan / atau guna mencegah agar tidak terjadinya peralihan Hak atas Tanah Sengekat kepada Pihak lain cukup beralasan pula dalam perkara aquo Penggugat memohon diletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa 9. Bahwa oleh karena perkawa aquo adalah menyangkut dengan hak kepemilikikan atas tanah sengketa dan didasarkan atas bukit-bukit yang kuat dan otentik, maka seharusnya pula untuk dinyatakan bahwa putusan perkara aquo dapat dijalankan secara serta merta / terlebih dahulu (uit voerbard bij vorrad), walaupun ada upaya hokum banding, verzet atau kasasi. B.

Petitum Gugatan Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang Pengugat kemungkinan pada butir ke 1 s/d 9 dia atas : Penggugat memohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo berkenan memutuskan: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 159/PDT/2014/PT.PBR

2. Menyatakan bahwa Tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) Nomor : 310/SK/VII/1994 Register Camat Bintan Timur Riau Nomor : 355/BT/VII/1994 yang menjadi sengketa dalam perkara aquo adalah sah sebagai tanah pertanian yang merupakan hak penguasaan Penggugat 3. Menyatakan bahwa tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum 4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 872/Dompak tahun 1995 sepanjang memuat tanah pertanian berdasarkan

Surat

Keterangan

tanah

(Alas

Hak)

Nomor

:

310/SK/VII/1994 Rgister Camat Bintan Timur Riau Nomor : 355/BT/VII/1994 yang menjadi sengketa dalam perkara aquo adalah tidak mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat (niet verbindend) 5. Memerintahkan Kepada Tergugat I untuk mencabut dan / atau mengeluarkan Tanah Sengekat Registrasi Nomor : 310/SK/VII/1994 Register Camat Bintan Timur Kabupaten Kepulauan Riau Nomor : 355/BT/VII/1994dari Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 872/Dompak Tahun 1995. 6. Menghukum Tergugat I untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah pertanian yang merupakan hak penguasaan Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Tanah (Alas Hak) Nomor : 310/SK/VII/1994

Registrasi

Camat

Bintan

Timur

Nomor

:

355/BT/VII/1994 kepada Penggugat tanpa syarat apapun yang memberatkan Penggugat : 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat, berupa a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). b. Kerugian inmateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). 8. Menyatakan bahwa sita jaminan dalam perkara aquo adalah sah dan berharga 9. Menyatakan bahwa putusan aquo dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbard bij vorraad) walaupun ada upaya hukum banding, verzet atau kasasi.

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 159/PDT/2014/PT.PBR

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara SUBSIDAIR Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo et bono) . Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 6 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI : DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA -

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM REKONVENSI : -

Menyatakan gugatan penggugat rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM KONVENSI/DALAM REKONVENSI. -

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp. 2. 691.000.- (dua juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan

Banding Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.TPI yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Penggugat pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

Nomor

62/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal

6 Maret

2014; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan banding

Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.TPI yang ditandatangani oleh Jurusita

Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Pinang,

pengajuan permohonan

banding

tersebut

oleh

Kuasa

Penggugat/Pembanding

diatas

telah

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 159/PDT/2014/PT.PBR

diberitahukan secara sah kepada Tergugat I/Terbanding I ,Tergugat II/Terbanding II masing-masing pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, kuasa Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 28 Mei 2014

yang diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Pinang tanggal telah

Tanjung

25 September 2014, dimana memori banding tersebut

diberitahukan/diserahkan kepada Terbanding I/Tergugat I pada hari

Kamis, tanggal 2 Oktober 2014 dan kepada Terbanding II/Tergugat II pada hari Jum’at ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.TPI, yang dibuat/ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, Kuasa Penggugat/Pembanding, Tergugat I /Terbanding I maupun Tergugat II/Terbanding II telah diberikan kesempatan

masing-masing

selama

14

(empat

belas)

hari

untuk

mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan alasan-alasan yang disebutkan

dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon agar

Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 6 Maret 2014; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara

berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang

Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 6 Maret 2014, memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 159/PDT/2014/PT.PBR

Menimbang, bahwa

karena pertimbangan hukum yang dijadikan

dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan

hukum

tersebut

diambil-alih

dan

dijadikan

sebagai

pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 6 Maret 2014 patut untuk dipertahankan dan dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan, maka Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; MENGADILI: 1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 6 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut; 3. Menghukum timbul

Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya yang

dalam kedua

tingkat

peradilan, yang untuk tingkat banding

sebesar Rp. 150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 25 November 2014, dalam musyawarah dengan

susunan

H.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru

YULIUSMAN,S.H

sebagai

Hakim

Ketua,

SUMARTONO,S.H.,M.Hum dan AHMAD SUKANDAR,S.H.,MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga

telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh M. F. EVA J.S,S.H Panitera-pengganti pada Pengadilan Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 159/PDT/2014/PT.PBR

Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang beperkara; HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SUMARTONO,S.H.,M.Hum

H. YULIUSMAN,S.H

AHMAD SUKANDAR,S.H.,MH PANITERA-PENGGANTI;

M. F. EVA J.S,S.H

Perincian Biaya Proses : 1. Meterai ………………. Rp 6.000,2. Redaksi ………………. Rp 5.000,3. Biaya Administrasi … Rp 136.000,J u m l a h ……………… Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 159/PDT/2014/PT.PBR