P U T U S A N Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ---------Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara Perdata dalam peradilan tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PT.FORTIUS AGRO ASIA (FAA) yang berkantor di Jln Tuanku Tambusai Komp.Taman Melia Blok E3-Pekan Baru dengan alamat Pabrik di Desa Aliantan ,Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau , memberi Kuasa kepada EVA NORA, SH dkk Advokat pada EVA NORA & ASSOCIATES beralamat di Kompleks Setra Nangka Mas Blok C No.6 Jl.Tuanku Tambusai (nangka) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING/TERBANDING - semula
TERGUGAT; ---------------------------------------------------LAWAN ADELINA MANALU, Lahir di Pekanbaru tanggal 10 Februari 1984, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.Rawa Indah No.22 RT/RW 005/002,Kel/Desa Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, memberi Kuasa kepada SORTA EDWIN SIMANJUNTAK,SH dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM HN & Co beralamat di GRAHA TIRTADI floor 5, Ruang 507, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/ PEMBANDING semula – PENGGUGAT; -------------------------Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca Berkas perkara Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.PSP dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini : ------------------------------Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
TENTANG DUDUK PERKARANYA: --------Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara sebagaimana gugatan dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Psp sebagai berikut : DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa faktanya Anak PENGGUGAT adalah Karyawan Tetap pada PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) dengan Jabatan selaku Operator Mesin di Pabrik milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) yang Pabriknya beralamat dan berlokasi di di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;-----------------------------------------------------------------------2. Bahwa sebagaimana menurut ketentuan hukum yang berlaku dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta Ketentuan Perserikatan Bangsa - Banngsa ( PBB ) Terhadap Perlindungan Kerja bagi setiap Hak - Hak Pekerja di lapangan terutama di Pabrik yang berpotensi terhadap bahaya dan Keselamatan Jiwa Para Pekerja, merupakan Hak Yang Paling Asasi dan Mendasar Yang Mesti dan Wajib dimiliki oleh setiap Pekerja, apalagi Ketentuan tersebut telah mendapat Ratifikasi oleh hampir seluruh Negara, Bangsa yang bermartabat di muka Bumi ini dan tidak terkecuali Indonesia;---------------------------------------------3. Bahwa faktanya meninggalnya Anak PENGGUGAT tidak hanya akibat Kecelakaan Kerja menurut Ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2005 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, namun terlebih dari itu adalah akibat KECEROBOHAN dan KETIDAK PERDULIAN TERGUGAT dalam menjaga dan memperhatikan Kualitas dan Standarisasi Penggunaan Tabung atau Tangki Pengolah CPO di Pabriknya yang berimbas terhadap terancamnya Keselamatan Para Pekerjanya;------------------------4. Bahwa menurut ketentuan hukum, setiap penggunaan terhadap item barang pada Pabrik dan tidak terkecuali TABUNG Pengolah CPO wajib dan mesti terlebih dahulu telah memperoleh SERTIFIKASI Ketentuan Standarisasi Nasional dan Standar Mutu Kerja Internasional atau ISO yang sudah pasti memuat ketentuan - ketentuan dan Spesifikasi Item Produk
yang termasuk di
Produck), sehingga terhindar
dari
apa
apabila
dalamnya masa Pakai Produck (Liability ketentuan
dimaksud diikuti, maka akan
yang dinamakan dengan FAKTA MELEDAKNYA
TABUNG Pengolah CPO di Pabrik milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
5. Bahwa faktanya peristiwa MELEDAKNYA TABUNG Pengolah CPO di Pabrik milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) merupakan BUKTI NYATA, bahwa TERGUGAT telah LALAI DAN CEROBOH karena tidak Menggunakan Standarisasi Nasional dan Standarisasi Mutu Kerja Internasional, seperti ISO 2000; ------------------------------------------------------6. Menurut Standar Mutu Kerja Internasional ISO 2000 yang diketahui secara Umum oleh Para Pabrikan di Jagad Raya ini, bahwa Liability Produck seperti TABUNG Pengolah CPO sudah di rancang dan Didesain sedemikian rupa dengan Tingkat Keamanan Paling Terjaga sampai Kualitas Maximal, sehingga apabila TABUNG Pengolah CPO terisi secara penuh sekalipun tidak akan dapat membuat Tabung tersebut meledak, terkecuali CONTAIN dan Bagian - bagian dari Tabung dimaksud ada yang rusak atau Tabung tersebut sudah KADALUARSA (Out of date) alias SUDAH TIDAK LAYAK PAKAI;-------------------------------7. Bahwa TABUNG Pengolah CPO yang MELEDAK tersebut tidak hanya dinyatakan sebagai TABUNG yang LAYAK PAKAI, namun FAKTANYA TETAP DIPAKAI DAN DIPERGUNAKAN PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) SEBAGAI Alat Produksi Pengolah CPO, HINGGA AKHIRNYA TABUNG Pengolah CPO yang MELEDAK DAN MERENGGUT 4 (EMPAT) NYAWA PARA PEKERJA DAN TIDAK TERKECUALI ANAK KANDUNG YANG PENGGUGAT CINTAI; ----------------------------------------8. Bahwa dengan terbuktinya peristiwa MELEDAKNYA TABUNG Pengolah CPO di Pabrik milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) merupakan BUKTI NYATA, bahwa TERGUGAT TELAH LALAI DAN CEROBOH, pada hal patut diduga kuat TERGUGAT telah mengetahui KONDISI Liability TABUNG Pengolah CPO yang MELEDAK tersebut ;---------------------------9. Bahwa peristiwa MELEDAKNYA TABUNG Pengolah CPO di Pabrik milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) merupakan BUKTI NYATA, bahwa TERGUGAT telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Anak PENGGUGAT, karena KESELAMATAN KERJA sepenuhnya merupakan KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB TERGUGAT sebagai Pemilik Pabrik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) ; ----------------------------------------10. Dengan demikian
artinya, TERGUGAT telah melakukan pembunuhan
secara tidak langsung terhadap anak PENGGUGAT aquo,sehingga TERGUGAT mesti dan patut untuk mendapatkan hukuman ;----------------11. Bahwa KELALAIAN DAN KECEROBOHAN TERGUGAT a quo JELAS Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
dan TEGAS bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Ketentuan Internasional Terhadap Perlindungan Kerja bagi setiap Hak Hak Para Pekerja di Lapangan;-------------------------------------------------------12. Bahwa
KELALAIAN
DAN
KECEROBOHAN TERGUGAT a quo
JELAS dan TEGAS tidak hanya berada dalam ruang lingkup Hukum Ketenaga Kerjaan saja, namun lebih dari itu merupakan Wilayah dan Ranah Hukum Keperdataan secara Umum, bahkan juqa Wilayah Hukum Pidana dan Publik; -----------------------------------------------------------------------13. Bahwa
menurut
mekanisme
hukum, Ketentuan Internasional
Terhadap Perlindungan Kerja bagi setiap Hak - Hak Para Pekerja di Lapangan DIATUR secara JELAS dalam Hukum Nasional maupun Internasional,
sehingga
TERGUGAT
tidak
dapat
mengelak
dari
Kewajiban dan Tanggungjawabnya sebagai Pemilik Pabrik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) ;----------------------------------------------------------------------14. Bahwa
pemberian
dari
PT. JAMSOSTEK
kepada PENGGUGAT
atas meninggalnya Anak PENGGUGAT, hal tersebut jelas merupakan suatu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atas kecelakaan kerja biasa yang bersifat normatif, BUKAN pemberian PESANGON Anak PENGGUGAT dari TERGUGAT selaku Pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja para karyawannya dan tidak terkecuali keselamatan anak PENGGUGAT;---------------------------------------------------------------------15. Bahwa
KELALAIAN
DAN KECEROBOHAN
TERGUGAT
a quo
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sebagai pemilik pabrik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) yang bertanggung jawab penuh terhadap management pabrik secara keseluruhan dan tidak patut menurut hukum melemparkan tanggung jawab tersebut kepada pihak lain atau bawahannya ada/atau para pekerja yang lainnya;------------------------16. Bahwa
sampai didaftarkannya
Gugatan ini, TERGUGAT sama sekali
tidak memberikan sesuatu apapun juga kepada PENGGUGAT, yang merupakan Hak Normatif Anak PENGGUGAT dan keluarganya, hanya menjanjikan iming-iming yang sangat menghinakan PENGGUGAT;-------17. Bahwa
KELALAIAN DAN
KECEROBOHAN TERGUGAT a quo jelas
bertentangan dengan Prinsip Professional dan Proporsional dalam mendirikan dan mengelola Pabrik, yang semestinya menurut hukum wajib dilakukan dengan penuh itikad baik dan bertanggung jawab, tida Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
hanya kepada Pemerintah, namun juga kepada Para Pekerja dan Keluarganya
bahkan
kepada
Lingkungannya,
seperti
menjaga
Kelestarian Alam dan Lingkungan Pabriknya dan Penebaran CSR sebagai bentuk Kepedulian kepada Masyarakat dimana Pabrik tersebut berada ;--------------------------------------------------------------------------------------18. Bahwa KELALAIAN
DAN KECEROBOHAN TERGUGAT tersebut tidak
hanya semata - mata telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban menurut Ketentuan Undang - undang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata,namun terlebih lagi telah bertentangan dengan hakekat amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Penduduk serta Masyarakat Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Khususunya dan Masyarakat Provinsi Riau pada Umumnya untuk berusaha di daerahnya ; 19. Bahwa mengingat KesalahanTERGUGAT sangat FATAL, maka sudah sepatutnya menurut hukum TERGUGAT membayar dan menebus dengan harga mahal dan setimpal atas Kesalahan dan Perlakukannya kepada PENGGUGAT sekeluarga sebagai ahlul musibah yang dirugikan TERGUGAT ;------------------------------------------------------------------------------20. Bahwa Kesalahan dan Perlakukan TERGUGAT tersebut, sama sekali tidak sesuai menurut Ketentuan Hukum dan Peraturan Ketenaga Kerjaan yang berlaku dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sudah menjadi suatu kepatutan serta kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat yang sudah menjadi Norma dan Susila;--------21. Adapun
unsur-unsur
KELALAIAN DAN KECEROBOHAN dalam
Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut: a. Adanya kesalahan : Kesalahan tersebut adalah perwujudan dari suatu sikap, tindak dan perbuatan PEMBIARAN DAN KETIDAK PERDULIAN TERGUGAT, sehingga berakibat terjadinya tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh TABUNG Pengolah CPO di Pabrik milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) yang MELEDAK dan HAL TERSEBUT jelas suatu tindakan "Perbuatan Melawan Hukum".-----------------------------------------b. Adanya kerugian : PENGGUGAT telah mengalami kehilangan sesuatu yang sangat berharga di muka Bumi ini yang tidak dapat dinilai dan ternilai dengan Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
jumlah dan sebesar MATERI APAPUN JUGA, bahkan lebih bernilai dari pekerjaan, martabat, kepercayaan diri dan harga harta kekayaan apapun juga bentuk dan nilainya, sehingga JELAS kerugian tersebut tidak hanya bersifat Materiel, namun terlebih Immaterial;------------------c. Antara kesalahan dan kerugian terdapat hubungan kausalitas : Bahwa karena kesalahan TERGUGAT, telah dan akan mengakibatkan kerugian yang teramat sangat besar jumlah dan nilainya bagi PENGGUGAT ;------------------------------------------------------------------------22. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. : 212K/SIP/1958, Tanggal 22 November 1958, jo. No. : 104K/SIP/1968, Tanggal 1 Maret 1969, jo. No. : 610K/SIP/1968, Tanggal 23 Mei 1970, jo. No. : 558K/SIP/ 1971, Tanggal 4 Juni 1973, jo. No. : 643K/Sip/1973, Tanggal 27 Januari 1976 jo. No. : 3994KP/pd/1985, Tanggal 8 September 1987, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah yang terkandung pada suatu perbuatan, unsur unsur sebagai berikut : - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;---------------------------- Melanggar hak subjektif orang lain;------------------------------------------------ Melanggar kaidah tata susila;-------------------------------------------------------- Bertentangan dengan asas kepatutan dalammasyarakat;------------------23. Bahwa apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut di atas maka Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT tersebut adalah jelas dan terbukti : a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, dalam hal ini TERGUGAT berkewajiban untuk mengurus dan mengelola Pabriknya secara Professional dan Proporsional dengan penuh itikad baik dan tanggung jawab, namun telah melakukan tindakan dan perbuatan sebaliknya ;---------------------------------------------------------------------------b. dan/atau melanggar hak subyektif orang lain, terbukti TERGUGAT telah melangkahi hak undang - undang dengan tanpa hak dan melawan hukum telah merenggut nyawa yang menjadi Hak Anak PENGGUGAT in persoon selaku Subyek Hukum Yang Merdeka dan BERHAK untuk Hidup;-------------------------------------------------------------c. dan/atau melanggar kaidah tata susila, dalam hal ini Perbuatan dan Perlakukan TERGUGAT dalam bentuk tindak dan perbuatan PEMBIARAN DAN KETIDAK PERDULIAN TERGUGAT a quo, Jelas Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
sudah bertentangan dengan Prinsip Professional dan Proporsional dalam mendirikan dan mengelola Pabrik, yang semestinya menurut hukum wajib dilakukan dengan penuh itikad baik dan bertanggung jawab,
sehingga
jelas
dan
nyata
TINDAKAN
PEMBIARAN
TERGUGAT telah bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat hukum, karenanya TERGUGAT telah melakukan pelecehan terhadap hokum ;--------------------------------------d. dan/atau bertentangan dengan asas kepatutan yang terdapat dalam masyarakat hukum, dalam hal ini Perbuatan dan Perlakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT terhadap yang Mesti dan Patut secara Hukum yang PENGGUGAT terima dari TERGUGAT terhadap hal - hal yang terkait dengan Hak Anak PENGGUGAT, JELAS dan TERBUKTI bertentangan dengan kaidah tata susila dan kebiasan baik yang berlaku dalam masyarakat hukum (civil society), sesuai menurut Ketentuan Hukum dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; ---------24. Bahwa untuk mendukung telah terjadinya sebuah Perbuatan Melawan Hukum, telah pula dipenuhinya syarat - syarat lain yang mendukung bahwa secara nyata TERGUGAT telah memenuhi unsur - unsur suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu: a. Bahwa dengan perbuatan tersebut, kepentingan
PENGGUGAT
terancam : Bahwa dengan perbuatan tersebut, jelas kepentingan PENGGUGAT tidak hanya terancam, namun telah Kehilangan Buah Hati Permata Jantung yang dalam hal ini siapa saja kaum lbu di Persada Bumi ini tidak akan pernah mau anaknya Mengalami Kematian yang tidak Wajar, apalagi menqinqat Anak PENGGUGAT merupakan Tulang Punggung Keluarga PENGGUGAT ;-------------------------------------------b. Bahwa kepentingan PENGGUGAT dilindungi oleh peraturan yang dilanggar TERGUGAT: Bahwa Hak Anak PENGGUGAT sebagai Pekerja Tetap di Pabrik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) milik TERGUGAT, Hak-Hak Anak PENGGUGAT JELAS DAN MUTLAK dilindungi hukum dan ketentuan peraturan yang ada, namun dilecehkan begitu saja oleh TERGUGAT c. Bahwa tidak ada alasan pembenar menurut hukum atas kesalahan tindakan TERGUGAT : Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
Bahwa tindakan TERGUGAT tersebut, tidak dapat dibenarkan oleh hukum dan mekanisme hukum yang berlaku dalam Ketentuan Hukum secara Umum dan Ketentuan Ketenagakerjaan serta Ketentuan Internasional Terhadap Perlindungan Kerja bagi setiap Hak - Hak Pekerja;------------------------------------------------------------------25. Bahwa
atas
Kesalahan
dan
Kelalaian
TERGUGAT tersebut,
PENGGUGAT telah menghimbau dan mengajak TERGUGAT untuk menunaikan Kewajiban Hukumnya secara Musyawarah - Mufakat, namun
TERGUGAT
tidak
bersedia
melaksanakannya,
bahkan
TERGUGAT melalui salah seorang Managementnya menyampaikan kepada PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT lebih memilik berperkara di Pengadilan dari pada berdamai dengan PENGGUGAT;-----------------------26. BahwaTERGUGAT sudah sepatutnya menurut hukum memberikan Pesangon dan Penggantian Hak almarhum JONTER MARBUN kepada PENGGUGAT selaku lbu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER MARBUN sesuai dan berdasarkan Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia ;--------------------------------------------------------------------27. Bahwa oleh karena setelah 9 (sembilan) bulan Anak PENGGUGAT JONTER MARBUN meninggal dunia, namun TERGUGAT belum juga memberikan Pesangon almarhum sesuai menurut hukum, maka dengan demikian TERGUGAT sudah sepatutnya menurut hukum dihukum untuk Memberikan Denda kepada PENGGUGAT selaku lbu Kandung dan AN Waris dari JONTER MARBUN sebesar menurut hukum sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);----------------------------------------28. Bahwa oleh karena meninggal dunianya Anak PENGGUGAT JONTER MARBUN,
akibat
ulah
Kecerobohan,
Kelalaian
dan
Kesalahan
TERGUGAT sebagai Pemilik Pabrik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA), maka TERGUGAT sudah sepatutnya pula menurut hukum dihukum untuk Memberikan Ganti Rugi Materiel kepada PENGGUGAT selaku lbu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER MARBUN, karena kehilangan pekerjaan, pendapatan dan masa depan yang layak sebagai Tulang Punggung Keluarga dan selaku generasi muda Indonesia dalam hitungan rata - rata usia layak kerja di Indonesia sampai umur 70 Tahun sebesar Rp. 11. 483.500.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). dengan perhitungan sebagai berikut : a) Masa Kerja rata - rata hingga 60 tahun - 24 tahun = 36 tahun X Upah Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
Kerja saat ini Rp. 2.133.333,33 X 432 Bulan X Rasio Kenaikan Gaji /Tahun rata - rata sebesar 20 % dengan hitungan Flate = Rp.921.599.856,00
X
20
%
=
Rp.
184.319.971,20+Rp.
921.599.856,00 = Rp. 1.105.919.827,20;------------------------------------b) Pendapatan Usaha Sampingan rata - rata hingga 70 tahun - 24 tahun = 46 tahun dengan perkiraan rata -rata Keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,00/Bulan X 552 Bulan = Rp. 2.760.000.000,00;--------------c) Apabila
uang
sebesar
Rp.2.760.000.000,00
dipergunakan
untuk Pengembangan Usaha & Bisnis dengan Keuntungan 06 % /Tahun
(Yurisprudensi
MARI),
selama
46
Tahun,
maka
Rp. 2.760.000.000,00 X 06 % Rp. 7.617.600.000,00 Dengan demikian berjumlah = Rp. 11. 483.519.827,00, (Rp.1.105.919.827,20 +
Rp.
2.760.000.000,00
+ Rp.
7.617.600.000,00)
dan/atau
Dibulatkan Menjadi Rp. 11. 483.500.000,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tiqa Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).;--------------29. Bahwa oleh karena meninggal dunianya Anak PENGGUGAT JONTER MARBUN,
ulah
akibat
Kecerobohan,
Kelalaian
dan
Kesalahan
TERGUGAT sebagai Pemilik Pabrik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA), maka TERGUGAT sudah sepatutnya pula dihukum untuk Memberikan Ganti Rugi Immaterial kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan AN Waris dari JONTER MARBUN sekurang kurangnya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00
(Satu
Triliun
Rupiah)
yang
uangnya
akan
disumbangkan kepada Panti Sosial dan Panti Yatim di seluruh Indonesia secara Proporsional; --------------------------------------------------------------------30. Bahwa supaya TERGUGAT tidak mengabaikan Putusan dan Perintah Pengadilan, maka sudah sepatutnya TERGUGAT diwajibkan membayar denda atas setiap keterlambatan menjalankan Putusan sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) per hari;-----------------------------------31. Bahwa supaya Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan segera, maka dimohon untuk menetapkan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet atau Peninjauan Kembali (PK);-------------------------32. Bahwa
supaya
TERGUGAT tidak mengabaikan Putusan Pengadilan
dengan menunda - nunda Kewajibannya, maka sudah sepatutnya Yang Mulia
Ketua
Pengadilan
Menghentikan Untuk
Negeri
Sementara
Pasir
Pengaraian
berkenan
Waktu Kegiatan Operasi Pabrik Milik
Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
TERGUGAT yang beralamat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu - Provinsi Riau, hingga TERGUGAT melaksana kan Kewajibannya secara Penuh dan Menyeluruh;------------------------------B. DALAM PROVISI : --------Bahwa untuk menghindari TERGUGAT tidak lari dari Kewajiban dan Tanggung Jawabnya serta untuk menghindari Gugatan ini tidak sia - sia (illusionier), maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk berkenan untuk menetapkan putusan Provisional (Putusan Sela) sebagai berikut : 1. Menetapkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Pabrik Pengolah CPO milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) beserta seluruh peralatan dan perlengkapan yang melekat dan yang dilekatkan kepadanya dan turutan turutannya yang berlokasi di di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;------------------------------------------------2. Menetapkan menghentikan untuk sementara waktu kegiatan Operasi Pabrik Pengolah CPO milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) yang beralamat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, hingga TERGUGAT telah melaksanakan Kewajibannya secara Penuh dan Menyeluruh;---------------------------------------------------------3. Memerintahkan
kepada
TERGUGAT untuk
melaksanakan putusan
Provisi ini; ------------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan segala dalil dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian C.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menerima semua dalil dan alasan hukum gugatan PENGGUGAT dan berkenan memeriksa dan memutuskan dengan bunyi amar putusan sebagai berikut : A. PRIMAIR : 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya ;----------------------------2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;-3. Menyatakan TERGUGAT untuk membayar pesangon dan penggantian hak kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan AN Waris dari JONTER MARBUN sesuai dan berdasarkan Ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia;--------------------------------------------------------------Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
4. Menyatakan TERGUGAT untuk membayar denda kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan AN Waris dari JONTER MARBUN sebesar menurut hukum sejumlah Rp.500.000.000,00
( lima ratus juta Rupiah );-
5. Menyatakan TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiel kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER MARBUN berupa Uang sebesar Rp. 11. 483.500.000,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah);------------------6. Menyatakan TERGUGAT Untuk membayar ganti rugi immaterial kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER MARBUN
sekurang
-
kurangnya
berupa
Uang
sebesar
Rp.
1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah);----------------------------------------7. Menyatakan ganti rugi immaterial kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER MARBUN berupa uang sekurangkurangnya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 ( satu triliun Rupiah ) tersebut akan disumbangkan kepada Panti Sosial dan Panti Yatim di seluruh Indonesia secara Proporsional;---------------------------------------------8. Menghukum TERGUGAT membayar pesangon dan penggantian hak kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER MARBUN sesuai dan berdasarkan Ketentuan Ketenaga Kerjaan yang berlaku di Indonesia;---------------------------------------------------------------------9. Menghukum TERGUGAT membayar denda kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER MARBUN sebesar menurut hukum sejumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah);---------------10. Menghukum
TERGUGAT
membayar
ganti
rugi
materiel
kepada
PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER MARBUN berupa uang sebesar Rp. 11.483.500.000,00 (sebelas milyar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu Rupiah);------------------11. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi immaterial kepada PENGGUGAT selaku Ibu Kandung dan Ahli Waris dari JONTER MARBUN
berupa
Uang
sekurang
-
kurangnya
sebesar
Rp.
1.000.000.000.000,00 ( satu triliun Rupiah );--------------------------------------12. Memerintahkan PENGGUGAT menunjuk dan membentuk Lembaga Khusus yang bertugas Untuk Mendistribusikan Uang sekurang kurangnya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 ( satu triliun Rupiah ) kepada Panti Sosial dan Panti Yatim di seluruh Indonesia secara Proporsional ;------------------------------------------------------------------------------Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
13. Menghukum
TERGUGAT
membayar
uang
denda
sebesar
Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah ) per hari atas setiap keterlambatan TERGUGAT menjalankan Putusan dalam perkara ini;-------------------------14. Menyatakan sah Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan tersebut;-----------------------------------------------------------------------15. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Verzet (Uit Voorbaar Bij Vooraad);------------------------------------------------------------------16. Menyatakan sah Penghentian Sementara Waktu Kegiatan Operasi Pabrik Pengolah CPO milik PT. FORTIUS AGRO ASIA (FAA) yang beralamat di Desa Aliantan, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, hingga TERGUGAT telah melaksanakan kewajibannya secara Penuh dan Menyeluruh;-------------------------------------------------------17. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara sesuai menurut hukum;---------------------------------------------------------------------------------------B. SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik, dimohon keadilan yang seadil - adilnya (aexaequo et bono);------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasirpangaraian
telah
menjatuh kan putusan dalam perkara Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.PSP, tanggal 5 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: DALAM KONPENSI: Tentang Provisi : -
Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut ;----------------------------
Tentang Eksepsi ; -
Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh tergugat tidak dapat diterima;----
Tentang Pokok Perkara : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagaian ;-------------------------2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----3. Menyatakan Tergugat
membayar pesangon dan penggantian hak
kepada Penggugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun sesuai dan berdasarkan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia yaitu sebesar Rp. 15.018.667,00 (lima belas juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);----------------------------------------4. Menyatakan Tergugat untuk membayar ganti rugi materil
kepada
Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
Penggugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);-------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon dan penggantian hak kepada Penggugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun sesuai dan berdasarkan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia yaitu sebesar Rp. 15.018.667,- (lima belas juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);----------------------------------------6. Menghukum
Tergugat
untuk membayar ganti rugi materil kepada
Penggugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);-------------------7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;------------------------DALAM REKONPENSI: -
Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;---------------------------------------------------------------------------------
DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI: -
Menghukum Tergugat Konpensi atau Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul yaitu sebesar Rp. 639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);-------------------------------------
---------Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding /Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 12 Maret 2014
mengajukan
permohonan
banding, sebagai mana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.PSP dan permohonan banding tersebut pada tanggal 4 April 2014 telah diberitahukan kepada Terbanding, Pembanding, - semula Penggugat;-----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terbanding/Pembanding, – semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2014 mengajukan
permohonan
banding, sebagai mana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 04/Pdt.G/ 3/PN.PSP dan permohonan banding tersebut pada tanggal 26 Mei 2014
telah
diberitahukan
kepada
PembandingTerbanding
-
semula
Tergugat;--------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Terbanding/ Pembanding – semula Pengugat menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Maret 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding /Terbanding – semula Terggugat pada tanggal 4 April 2014;--------------------------------------------------------------------------------Menimbang,bahwa pada tanggal 23 April 2014 Pembanding/Terbanding Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
- semula Tergugat
menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 April 2014
dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/Pembanding – semula Pengugat pada tanggal 23 Juni 2014;--------------Menimbang, bahwa pada tanggal 30 April 2014 Pembanding/ Terbanding – semula Tergugat mengajukan
Kontra Memori Banding dan
Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding/ Pembanding – semula Pengugat pada tanggal 15 Juli 2014;--------------Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Pembanding/Terbanding – semula Tergugat, dan kepada Terbanding / Pembanding – semula Pengugat, telah
diberi kesempatan
untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara ( inzage ), sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.PSP masing-masing kepada Pembanding/Terbanding – semula Tergugat pada pada tanggal 26 Juni 2014, dan kepada Terbanding/Pembanding – semula Pengugat, pada tanggal 14 Juli 2014; ---------------------------------------------------TENTANG HUKUMNYA ---------Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal waktu untuk mengajukan
199 ayat (1) Rbg tenggang
upaya hukum banding adalah 14 hari setelah
putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;-----------------------------------Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.PSP diputus pada tanggal 5 Maret 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/Terbanding – semula Tergugat dan Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding – semula Pengugat, kemudian pada tanggal 12 Maret 2014 Pembanding/Terbanding – semula Tergugat, dan tanggal 17 Maret 2014 Kuasa Hukum Terbanding/Pembanding – semula Pengugat mengajukan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut
telah diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan
sebagaimana ditentukan Pasal 199 ayat (1) Rbg;---------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan banding dari Pembanding/Terbanding – semula Tergugat dan dari Terbanding/Pembanding – semula Pengugat dapat diterima;------------------------Menimbang, bahwa Pembanding/Terbanding,– semula Tergugat pada Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
tanggal 23 April 2014, telah
menyampaikan
memori bandingnya yang
diterima Panitera Pengadilan Negeri Pasirpangaraian, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Pasirpangaraian Nomor 04/Pdt,G/ 2013/PN.Psp tanggal 5 Maret 2014, tidak memenuhi susunan atau sistimatika yang digariskan oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam pasal 184 ayat ( 1) HIR / Pasal 195 RBG ;--------------------------------2. Bahwa Pembanding,Terbanding, – semula Tergugat, berkeberatan dengan pertimbangan tentang eksepsi yang menyatakan eksepsi Pembanding, Terbanding – semula Tergugat, tidak dapat diterima adalah pertimbangan yang keliru;--------------------------------------------------------------3. Bahwa Pembanding, Terbanding, – semula Tergugat, sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 45 – 52 ;-------------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa Pembanding, Terbanding, – semula Tergugat, sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 52 - 53 ;-----------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa
Terbanding/Pembanding – semula Pengugat
dalam mengajukan permohonan banding tertanggal 17 Maret 2014, dan sekaligus mengajukan memori banding, karena Terbanding/Pembanding – semula Pengugat
keberatan dan tidak sependapat atas sebagian
pertimbangan hukum dalam bagian Konvensi dan amar putusan perkara Nomor 04/Pdt.G/2013/PN.Psp yang pada pokoknya meliputi : 1. ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM ;--------------------------------------2. ASPEK FILOSOFIS KEADILAN HAKIM;-------------------------------------------3. ASPEK PSIKOLOGIS ANAK DALAM KELUARGA;-----------------------------4. ASPEK PSIKOLOGIS DAN REALITA HUKUM KELUARGA KORBAN;--5. ASPEK HOKUM TUNTUTAN GANTI RUGI;--------------------------------------6. ASPEK KEBIJAKSANAAN HAKIM MENUJU SUATU KEADILAN;---------7. ASPEK PADAGOGIS;----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 April 2014, Pembanding/Terbanding, memori banding
atas
– semula Tergugat, telah mengajukan kontra memori
banding yang diajukan oleh Terbanding/
Pembanding – semula Pengugat ;------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita
acara persidangan, pembuktian dari pihak - pihak yang bersengketa Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 04/Pdt,G/2013/PN.Psp tanggal 5 Maret 2014 yang dimohonkan banding, serta memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan
sehubungan
dengan
perkara
tersebut,
Pengadilan
Tinggi
menyimpulkan adanya ken fakta - fakta hukum sebagai berikut : 1. Bahwa Terbanding/Pembanding - semula Penggugat adalah ibu kandung (vide bukti P :I – 2) dari almarhum JONTER MARBUN, yang meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 25 Agustus 2012 (vide bukti P :I – 3);-------2. Bahwa JONTER MARBUN anak kandung Terbanding/Pembanding semula Penggugat, meninggal dunia karena kecekakaan kerja, yakni terkena minyak CPO dengan suhu yang cukup tinggi, akibat dari anjlok / meledak
stasiun
klarifikasi
penampungan
CPO
panas,
sesuai
pemberitaan, ( vide bukti P :II – 4, 5,7,8; bukti P : IV-1 );------------------------3. Bahwa terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya JONTER MARBUN anak kandung Terbanding/Pembanding - semula Penggugat, akibat kelalaian dari pihak Pembanding/Terbanding, – semula Tergugat;--------------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa setelah terjadinya kecelakaan kerja tersebut yang mengakibatkan meninggalnya JONTER MARBUN anak kandung Terbanding/Pembanding - semula Penggugat, pihak Pembanding/Terbanding, – semula Tergugat, tidak ada memberikan apa yang menjadi hak normative korban dan ganti rugi atas kecelakaan kerja tersebut;---------------------------------------------------5. Bahwa Terbanding/Pembanding - semula Penggugat, telah menghimbau dan mengajak pihak Pembanding/Terbanding, – semula Tergugat, untuk menunaikan kewajiban hukumnya secara musyawarah/mufakat, namun Pembanding/Terbanding,
– semula Tergugat, tidak bersedia, bahkan
menyampaikan lebih memilih berperkara di Pengadilan dari pada berdamai dengan Terbanding/Pembanding - semula Penggugat;--------------------------6. Bahwa Pembanding/Terbanding, – semula Tergugat, menyatakan tidak ada melanggar ketentuan yang berlaku sehubungan terjadinya kecelakaan kerja kepada 3 ( tiga ) orang pekerja Pembanding/Terbanding, – semula Tergugat, termasuk anak Terbanding/Pembanding - semula Penggugat, bahkan telah menyerahkan apa yang menjadi haknya sehubungan dengan kecelakaan kerja tersebut yakni : uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak atas kecelakaan kerja termasuk juga ditambah lagi sejumlah uang atas kebijaksanaan dari Perusahaan Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
Terbanding/Pembanding - semula Penggugat, dan dari Jamsostek telah mendapat uang santunan kematian dan hanya pihak Terbanding/ Pembanding - semula Penggugat, sendirilah yang menolaknya dengan alasan terlalu kecil;-------------------------------------------------------------------------7. Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Pembanding/Terbanding, – semula Tergugat, telah pula menyerahkan alat bukti yang terdiri dari Bukti T – 1 sampai dengan Bukti T – 18;----------------------------------------------------8. Bahwa Terbanding/Pembanding - semula Penggugat, selalu terbuka untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan selalu kooperatif drngan etikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini;------------------------------Menimbang, bahwa dari fakta - fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh Pembanding/Terbanding - semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menerima kesimpulan dan putusan Pengadilan tingkat Pertama, akan tetapi akan memperbaiki dan menambahkan pertimbangan sebagai berikut : ---------Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan dalam putusan ini dengan susunan sebagai berikut : DALAM PROVISI ---------Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menolak tuntutan provisi dari Pembanding/Terbandingsemula Penggugat dalam perkara aquo, dalam mana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, memandang bahwa pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, karena secara factual Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tidak ada meletakkan sita jaminan ( concervatoir belaag ) atas pabrik CPO milik PT. Fortius Agro Asia ( FAA ), demikian juga halnya, bahwa adalah sangat mustahil pihak Terbanding/Pembanding-semula Tergugat akan mengalihkan / memindahkan pabrik CPO milik PT. Fortius Agro Asia ( FAA ) kepada pihak ketiga, karena menghadapi perkara aquo;------------------------------------Menimbang, bahwa dengan demikian maka tuntutan dalam provisi tersebut haruslah ditolak;--------------------------------------------------------------------DALAM KONVENSI TENTANG EKSEPSI ---------Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara), Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan “Dalam - Eksepsi" Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Terbanding/Pembanding - semula Tergugat, dipandang Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
telah tepat karena pertimbangan hukumnya telah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup, dan dikarenakan alasan eksepsi tersebut tidak beralasan hukum, sehingga dapat dibenarkan dan diambil - alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo ditingkat banding; -----------------------------------------------------------TENTANG POKOK PERKARA ---------Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat tersebut oleh Pengadilan tingkat Pertama telah dikabulkan untuk sebagian karena telah berhasil membuktikan dalil – dalil gugatannya, sebaliknya dalam rekonvensi gugatan Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah ditolak untuk seluruhnya ;-----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian telah mempertimbangkan secara mendetail dan konprehensif semua dalil gugatan Penggugat beserta semua alat bukti yang mendukungnya, demikian juga dengan dalil bantahan beserta alat bukti yang mendukungnya juga telah dipertimbangkan secara mendetail dan konfrehensif sehingga pada akhirnya disimpulkan
bahwa Terbanding/Pembanding -
semula Tergugat telah
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan akhirnya dikabulkannya sebagian petitum Gugatan Pembanding/Terbanding - semula Penggugat ;--------------------------Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang telah dapat membuktikan bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, adalah dilihat dari keseluruhan alat bukti yang diajukan baik oleh Pembanding/Terbanding semula Penggugat maupun oleh Terbanding/Pembanding Tergugat,
dan
kalau
diperhatikan
alat
bukti
yang
semula diajukan
Terbanding/Pembanding - semula Tergugat untuk membantah dalil gugatan Pembanding/Terbanding - semula Penggugat, juga untuk mengajukan gugatan Rekonvensi, hanya mengandalkan adanya izin operasional yang dikeluarkan oleh Bupati Rokan Hulu,
ternyata tidak pernah memeriksa,
melaporkan kelayakan continous tank, pembebanan kapasitas yang melebihi batas kemampuan, dan tidak adanya pemeriksaan dan pengujian dari ahli K3 dan yang sangat nyata membuktikan bahwa Terbanding/Pembanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah karena Terbanding/ Pembanding -
semula Tergugat tidak pernah/tidak dapat Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
memperlihatkan Sertifikat Ketentuan Standarisasi Nasional dan Standard Mutu Kerja Internasional atai ISO yang memuat ketentuan-ketentuan dan spesifikasi Item Produk yang termasuk didalamnya masa pakai produk (Lialibikity Produck);-------------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa khususnya mengenai besarnya jumlah ganti rugi yang ditetapkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang harus dibayarkan oleh Terbanding/Pembanding-semula Tergugat kepada Pembanding/Terbanding-semula Penggugat, sebesar Rp. 200.000.000,00 ( dua ratus juta Rupiah ), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat, besarnya jumlah ganti rugi tersebut haruslah diperbaiki, mengingat,
bahwa
matinya
Jonter
Marbun
anak
dari
Pembanding/
Terbanding-semula Penggugat, adalah murni karena adanya Perbuatan Melawan Hukum dari Terbanding/Pembanding - semula Tergugat ;----------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat wajarlah dan patut
bila
Terbanding/Pembanding - semula Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat
ratus juta Rupiah) kepada
Pembanding/Terbanding - semula Penggugat selaku ahli waris dari Jonter Marbun, dengan mengedepankan dari segi kemanusiaan dan kepantasan, mengingat Jonter Marbun adalah sebagai tulang punggung keluarganya sedang disisi lain Tergugat merupakan perusahaan besar yang mempunyai keuntungan besar setiap harinya yakni Rp. 100.000.000,00 (vide Gugatan Rekonvensi) ;---------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan lainnya, majelis Hakim tingkat banding membenarkan karena telah sesuai dengan fakta yang terungkap
dan
Majelis
Hakim
Pengadilan
Tinggi
mengambil
alih
pertimbangan dan kesimpulan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim di tingkat banding; -----------------------------------------------------------------------------DALAM REKONVENSI ---------Menimbang, bahwa inti pokok gugatan rekonpensi dari Terbanding/ Pembanding - semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah lebih mengarah kepada bantahan terhadap dalil gugatan Pembanding/ Terbanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan menyatakan bahwa anak Pembanding/Terbanding - semula Penggugat Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
Konvensi/Tergugat Rekonvensi lah
yang melakukan Perbuatan Melawan
Hukum, sedangkan dalam pertimbangan dalam konvensi bahwa Terbanding/ Pembanding - semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan sendirinya gugatan dalam Rekonvensi sudah tidak terbukti dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;-------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dapat dikuatkan sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 04/Pdt,G/2013/PN.Psp tanggal 5 Maret 2014 dan memperbaiki mengenai diktumnya;--------------------DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ---------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi dari Pembanding/ Terbanding - semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Rekonvensi dari Terbanding/ Pembanding
– semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya, maka Terbanding/Pembanding – semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini ;------------------------------------------Mengingat pasal 199 R.Bg jo ketentuan title VII Rv dan dan Undangundang Nomor 20 Tahun 1947 serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;-----------------------------------------------------------------------------------M E N G A D I L I ------ Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding - semula Penggugat dan permohonan banding dari Terbanding/Pembanding - semula Tergugat tersebut ;-----------------------------------------------------------------------------
----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 5 Maret 2014 Nomor 4/Pdt.G/2013/PN.Psp yang dimohonkan banding tersebut, dengan perbaikan sekedar pada bahagian besarnya ganti rugi sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;--------------------Tentang Provisi : ----- Menolak tuntutan Provisi
dari Penggugat/Terbanding – semula
Penggugat tersebut ;------------------------------------------------------------------DALAM KONVENSI: Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
Tentang Eksepsi : ----- Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Terbanding/Pembandingsemula Tergugat tidak dapat diterima;--------------------------------------------Tentang Pokok Perkara : 1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/Terbanding – semula Pengugat untuk sebagaian ;-----------------------------------------------------------------------------------2. Menyatakan Terbanding/Pembanding – semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ( PMH );-------------------------------------------------3. Menyatakan Terbanding/Pembanding – semula Tergugat
membayar
pesangon dan penggantian hak kepada Pembanding/Terbanding – semula Pengugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun sesuai dan berdasarkan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia yaitu sebesar Rp. 15.018.667,00 (lima belas juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);---------------------------------------------------------4. Menyatakan Terbanding/ Pembanding - semula Tergugat
untuk
membayar ganti rugi materil kepada Pembanding/Terbanding – semula Pengugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun berupa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta Rupiah);-------------------5. Menghukum Terbanding/Pembanding - semula Tergugat untuk membayar pesangon dan penggantian hak kepada Pembanding/Terbanding – semula Pengugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun sesuai dan berdasarkan ketentuan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia yaitu sebesar Rp. 15.018.667,- (lima belas juta delapan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah);--------------------------------------------------------6. Menghukum Terbanding/Pembanding - semula Tergugat untuk membayar ganti rugi materil kepada Pembanding/Terbanding – semula Pengugat selaku ibu kandung dan ahli waris dari Jonter Marbun berupa uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah);-------------------------7. Menolak Gugatan
Pembanding/Terbanding – semula Pengugat
selain
dan selebihnya ;----------------------------------------------------------------------------DALAM REKONVENSI: -
Menolak Gugatan Rekonpensi dari Terbanding / Pembanding - semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;----------
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: -
Menghukum Terbanding / Pembanding - semula Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara pada kedua Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;--------------------------------------------------------------Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru 25 Nopember 2014 sebagai Hakim
pada
hari Selasa tanggal
oleh kami : N. BETTY ARITONANG, S.H,.M.H
Ketua
Majelis, H. IMAM SU’UDI, S.H.,M.H
dan
DJUMADI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasar kan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2014 Nomor 115/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, dan putusan tersebut
diucapkan
pada hari Rabu tanggal
Jum’at tanggal 19
Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim – hakim Anggota dan dibantu
ROSVIATI, S.H Panitera
Pengganti
Pengadilan Tinggi
Pekanbaru tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang beperkara. Hakim anggota
Hakim Ketua Majelis,
H. IMAM SU’UDI, S.H.,M.H.
N. BETTY ARITONANG, S.H.,M.H.
DJUMADI, S.H.,M.H Panitera Pengganti,
ROSVIATI, S.H Perincian biaya Proses : 1. Meterai ……………..……………….
Rp
6.000,00
2. Redaksi …………………………….
Rp
5.000,00
3. Biaya Administrasi… ………….......
Rp 139.000,00
J u m l a h ……………..
Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah). Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.PBR
