P UT U S A N NOMOR : 168/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: PT. KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON (KITB), sebagai Pemegang Saham PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS), berkedudukan di Jl. Pangeran No. 12 Siak Sri Indrapura, yang diwakili oleh Tengku Munzir Bey Direktur PT, KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON beralamat di Jl. Raja Kecik No. 53 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Sri Indrapura selanjutnya disebut PEMBANDING semula PENGGUGAT; LAWAN Ir. RADEN FATHAN KAMIL, selaku pribadi (Mantan Direktur Utama PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera), Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No. 14 RT. 004 RW. 009 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. E. E. Enggar Bawono, SH, 2. Davy Helkiah Radjawane, SH, 3. Mohammad Saidwan, SH, 4. Agus Imam Saroni, SH, 5. Erna Amiarsih, SH. 6. Ferdinand Martinus Woda, SH, Advokad pada BAWONO & RADJAWANE beralamat di Jl. K.S. Tubun IV No. 37 Slipi-Petamburan Jakarta Barat selanjutnya disebut TERBANDING semula TERGUGAT; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca Surat Penetapan Katua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2014 Nomor 168/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua pihak tersebut; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 April 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 April 2013 di bawah Nomor Register 03/Pdt.G/2013/PN - SIAK telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :
Hal 1 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
1. Bahwa Penggugat adalah PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak No. 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Kawasan Industri Tanjung Buton. 2. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2008 PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) membuat Memorandum of Agreement (MOA) No. 001/MOA/MPM/KITB/05.08. antara PT. Kawasan Industri Tanjung Buton denganPT. Miway Persada untuk Membentuk perusahaan Joint Venture PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT. TBMS). Bahwa Perusahaan Joint Venture PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT. TBMS) dengan Komposisi Kepemilikan 35 % dan 65 %. Modal disetor pada awal pendirian PT. TBMS adalah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yaitu : PT. KITB sebesar 35 % atau dengan nilai Rp. 3.500.000.000,(tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan RUPS PT. TBMS tanggal 20 September 2008, modal disetor tersebut kemudian berubah menjadi Rp. 17.500.000.000,- (tujuah belas milyar lima ratus juta rupiah) oleh KITB dan Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) oleh PT Miway Persada. Bahwa susunan Pengurus saat Pembentukan PT. TBMS adalah sebagai berikut : -
Ir. Raden Fathan Kamil sebagai Direktur Utama (PT. MIWAY).
-
Aan Supriyadi sebagai Direktur Tehnik (PT. KITB).
-
Buce Darbu Zyd Alfarabi sebagai Direktur (PT. KITBP).
-
Muhammad Yusuf sebagai Direktur (PT. MIWAY).
-
Edwin Adrianto sebagai Direktur (PT. MIWAY).
-
Ir. Syarifuddin, MT sebagai Komisaris (PT. KITB).
-
Ahmad Farihan sebagai Komisaris (PT. MIWAY).
3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2008, dibuat Memorandum of Agreement (MOA) antara PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) sebagai Penjual dan PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT. TBMS) sebagai Pembeli Kapal MV Fatimah dengan harga Rp. 90.250.000.000,- (Sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah). Sumber dana pembelian kapal tanker berasal dari kas PT. TBMS dan kredit kepada Bank Muamalat Indonesia. Dengan spesifikasi Kapal Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai berikut: -
Built
:
4/1983
-
By
:
Higaky Shipbuilding Co. Ltd. Japan
-
Flag
:
Indonesia Hal 2 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
-
Place Registration
:
Jakarta
-
Call Sigr
:
PKAH
-
Grt/Nrt
:
5.206 m3/2 . 715 m3
-
Register Number
:
IMO No. 8208177.
Kapal tanker tersebut dibeli dari PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) yang merupakan pemegang saham mayoritas pada PT. MIWAY PERSADA MAKMUR. Direktur Utama PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) tersebut juga merupakan Direktur Utama PT. Miway dan juga merupakan Direktur Utama PT. TBMS. Pada saat pembelian kapal, mayoritas saham PT. TBMS (65%) dikuasai oleh PT. Miway Persada.
Bahwa pembelian Kapal tanker MV Fatimah seharga Rp. 90.250.000.000,(Sembilan puluh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), tersebut tidak dapat diyakini kewajaran harganya pada saat pembelian Kapal tersebut PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera selaku pembeli (Buyers) tidak melakukan Perbandingan harga untuk kapal sejenis tidak menggunakan jasa appraisal yang Independen untuk menaksir harga kapal, justru jasa appraisal yang dipakai adalah yang ditunjuk oleh PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera. Seharusnya untuk menaksir harga kapal tersebut baik penjual (saller) maupun pembeli (buyer) sangat perlu unutk mendapatkan harga kapal yang layak.
4. Bahwa faktanya PT. TRUS membeli Kapal tersebut pada tanggal 20 April 2007 seharga US$ 4.280.000,-. Jika Kurs rupiah 9500 perdollar, maka harga kapal tersebut adalah Rp. 40.660.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah). Dalam satu tahun (yaitu tahun 2008) Tergugat telah menjual Kapal tersebut dengan harga Rp. 90.590.000.000.- (Sembilan puluh miliar limaratus Sembilan puluh juta rupiah). Secara logika tidak masuk akal menjual harga jual kapal melonjak 2 kali lipat, sehingga telah terjadi mark up sebesar Rp. 49.590.000.000,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Akibatnya telah terjadi Kerugian Perusahaan (PT. TBMS) karena kebijakan Direktur Utama (Dirut) saat itu (Tergugat). Dengan Kepemilikan saham 35% yang ditanggung oleh KITB seharusnya adalah sebesar 35% atau setara Rp. 17.356.500.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Uang PT. KITB yang disetor sebagai penyertaan modal semua habis digunakan oleh Direktur Utama PT. TBMS saat itu (Tergugat) untuk membeli Kapal sehingga kerugian yang diderita PT. KITB selaku pemegang saham PT. TBMS adalah: Rp. 17.500.000.000,- + Rp. 17.356.500.000,- = Rp. 34.856.500.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam lima ratus ribu rupiah). Hal 3 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
5. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 PT. Miway menarik sahamnya sebesar Rp. 31.350.000.000,- (tiga puluh satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), dari PT. TBMS sementara PT. KITB menambah saham dengan nilai Rp. 4.150.000.000,- (empat miliar seratus lima puluh juta rupiah), sehingga PT. KITB menjadi mayoritas dengan 95% atau Rp. 21.500.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah). Sementara kepemilikan PT. Miway hanya 5% atau Rp. 1.150.000.000,- (satu miliar seratus lima puluh juta rupiah). Bahwa dengan adanya Peralihan saham ini, diikuti dengan Pergantian Direksi dan Komisaris. Yaitu :
Direktur Utama Buce Darbi Zyd Alfarabi Direktur : Aan Supriadi Komisaris Utama : Ir. Syarifuddin MT.
6. Bahwa Tergugat menjabat selaku Direktur Utama di PT. TBMS sejak bulan Mei 2008 hingga bulan Desember 2009. Sejak awal Direktur Utama (Tergugat) tidak ada punya itikad baik dan tanggung jawab dalam menjalankan Perusahaan Patungan (PT. TBMS). Hal ini dapat dilihat kedudukan/posisi Tergugat ada dimana-mana, hal ini dapat dilihat : -
Di PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera Tergugat sebagai Direktur Utama
-
PT. Miway Persada sebagai : Direktur Utama
-
PT. Trans Samudera Usaha Sejahtera (TRUS) sebagai Direktur Utama. Hal ini dilakukan untuk memuluskan niat Tergugat untuk meraih keuntungan pribadi dari Perseroan Terbatas TBMS. Dalam hal pembelian Kapal Tanker MV Fatimah, hal ini terlihat ketika pembelian Kapal MV Fatimah PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera sebagai pembeli tidak menggunakan jasa appraisal untuk menilai harga yang layak untuk kapal tersebut.
7. Bahwa Tindakan Tergugat yang tidak beritikad baik dengan menempati posisi Direktur Utama pada PT. Miway Persada, PT. TBMS, dan PT. TRUST dan tidak menggunakan jasa appraisal dalam pembelian Kapal MV Fatimah bertujuan untuk memudahkan penjualan Kapal yang tidak ekonomis lagi dengan melakukan Mark up harga kapal tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbukan Kerugian bagi Penggugat selaku Pemegang Saham PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS). PT. Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) dalam kedudukan sebagai pemegang saham PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS), dalam hal ini mewakili kepentingan PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (TBMS)untuk mengajukan Hal 4 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat saat menjabat Direktur utama pada bulan Mei 2008 sampai bulan Desember 2009. 8. Bahwa dalam Pasal 97 Undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan: 1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1). 2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. 3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota atau lebih tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku tenggang rentang bagi setiap anggota Direksi. 5) Anggota
Direksi
tidak
dapat
dipertanggungjababkan
atas
kerugian
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan : a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. Telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. 9. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan tiap Perbuatan Melawan Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian. 10. Bahwa Kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah : a. Kerugian Material : -
Uang yang disetor untuk pembelian Kapal Rp. 17.600.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah).
Hal 5 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
-
Uang
yang
disetor
PT.
KITB
sebagai
penyertaan
modal
Rp.17.356.500.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam lima ratus ribu rupiah). b. Kerugian Immateril -
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah berpengaruh terhadap kredibilitas Penggugat dalam menjalankan usaha Kawasan Industri Pelabuhan, dengan berkurangnya kepercayaan dari pihak Bank maupun Perusahaan mitra kerja. Oleh karena itu sudah sepantasnya Tergugat memberikan ganti kerugian Immateril dengan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar).
-
Jumlah Total kerugian adalah : Rp. 49.865.500.000,- (empat puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Yang terdiri dari:
Kerugian Materil
: Rp. 34.865.500.000,-
Kerugian Immateril
: Rp. 15.000.000.000,-
11. Bahwa Penggugat sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara bisnis yaitu Win - win Solution, namun tidak ada respon positif dari Tergugat, hingga gugatan ini didaftarkan. 12. Sudah sepatutnya Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi baik Materil maupun Immateril kepada Tergugat yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat 7 hari sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 13. Jika tergugat tidak membayar ganti rugi kepada Penggugat sebagaiman batas waktu pointer diatas maka dikenakan uang paksa (dwang som) yang besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatannya. 14. Bahwa sudah seharusnya Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Vit voer baar bij voorad). Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memberikan putusan sebagai berikut: Primer : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum; 3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 49.865.500.000,- (empat puluh Sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah); 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;. Subsidair :
Hal 6 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bobo). Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak bisa berdamai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan atau revisi terhadap surat gugatan yaitu sebagaimana revisi surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2013 yakni : 1. Bahwa pada halaman 5, 6 point 4 surat gugatan tertulis : Bahwa faktanya PT. TRUS membeli Kapal tersebut pada tanggal 20 April 2007 seharga US$ 4.280.000,-. Jika Kurs rupiah 9500 perdollar, maka harga kapal tersebut adalah Rp. 40.660.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah). Dalam satu tahun (yaitu tahun 2008) Tergugat telah menjual Kapal tersebut dengan harga Rp. 90.590.000.000.- (Sembilan puluh miliar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah). Secara logika tidak masuk akal menjual harga jual kapal melonjak 2 kali lipat, sehingga telah terjadi mark up sebesar Rp. 49.590.000.000,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Akibatnya telah terjadi Kerugian Perusahaan (PT. TBMS) karena kebijakan Direktur Utama (Dirut) saat itu (Tergugat). Dengan Kepemilikan saham 35% yang ditanggung oleh KITB seharusnya adalah sebesar 35% atau setara Rp. 17.356.500.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Uang PT. KITB yang disetor sebagai penyertaan modal semua habis digunakan oleh Direktur Utama PT. TBMS saat itu (Tergugat) untuk membeli Kapal sehingga kerugian yang diderita PT. KITB selaku pemegang saham PT. TBMS adalah: Rp. 17.500.000.000,- + Rp. 17.356.500.000,- = Rp. 34.856.500.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam lima ratus ribu rupiah). Dirubah menjadi : Bahwa faktanya PT. TRUS membeli Kapal tersebut pada tanggal 20 April 2007 seharga US$ 4.280.000,-. Jika Kurs rupiah 9500 perdollar, maka harga kapal tersebut adalah Rp. 40.660.000.000,- (empat puluh miliar enam ratus enam puluh juta rupiah). Dalam satu tahun (yaitu tahun 2008)
Tergugat
telah
menjual
Kapal
tersebut
dengan
harga
Rp.
90.250.000.000.- (Sembilan puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Secara logika tidak masuk akal menjual harga jual kapal melonjak 2 kali lipat, sehingga telah terjadi mark up sebesar Rp. 49.590.000.000,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah). Akibatnya telah terjadi Kerugian Perusahaan (PT. TBMS) karena kebijakan Direktur Utama (Dirut) saat Hal 7 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
itu (Tergugat). Dengan Kepemilikan saham 35% yang ditanggung oleh KITB seharusnya adalah sebesar 35% atau setara Rp. 17.356.500.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah). Uang PT. KITB yang disetor sebagai penyertaan modal semua habis digunakan oleh Direktur Utama PT. TBMS saat itu (Tergugat) untuk membeli Kapal sehingga kerugian yang diderita PT. KITB selaku pemegang saham PT. TBMS adalah: Rp. 17.500.000.000,- + Rp. 17.356.500.000,- = Rp. 34.856.500.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam lima ratus ribu rupiah). 2. Bahwa pada halaman 10, 11 point 10 tertulis : Bahwa kerugian yang diderita akibat perbuatan Tergugat adalah : A. Kerugian Material : -
Uang yang disetor untuk pembelian Kapal Rp. 17.600.000.000,- (tujuh belas miliar enam ratus juta rupiah).
-
Uang
yang
disetor
PT.
KITB
sebagai
penyertaan
modal
Rp. 17.356.500.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam
lima
ratus
ribu
rupiah).Jumlah
kerugian
materiil
adalah
34.856.500.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta juta lima ratus ribu rupiah) ; B. Kerugian Immateril -
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah berpengaruh terhadap kredibilitas Penggugat dalam menjalankan usaha Kawasan Industri Pelabuhan, dengan berkurangnya kepercayaan dari pihak Bank maupun Perusahaan mitra kerja. Oleh karena itu sudah sepantasnya Tergugat memberikan ganti kerugian Immateril dengan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima be;as miliar).
-
Jumlah Total kerugian adalah : Rp. 49.865.500.000,- (empat puluh Sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Yang terdiri dari :
Kerugian Materil
: Rp. 34.865.500.000,-
Kerugian Immateril : Rp. 15.000.000.000,-
Dirubah menjadi : Bahwa Kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat adalah : A. Kerugian Material : -
Uang yang disetor untuk pembelian Kapal Rp. 17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah).
-
Uang
yang
disetor
PT.
KITB
sebagai
penyertaan
modal
Rp. 17.356.500.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima
ratus
ribu
rupiah).
Jumlah
kerugian
materil
adalah
Hal 8 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
Rp,34.856.500.000,- (tiga puluh empat miliar delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) B. Kerugian Immateril -
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah berpengaruh terhadap kredibilitas Penggugat dalam menjalankan usaha Kawasan Industri Pelabuhan, dengan berkurangnya kepercayaan dari pihak Bank maupun Perusahaan mitra kerja. Oleh karena itu sudah sepantasnya Tergugat memberikan ganti kerugian Immateril dengan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima be;as miliar).
-
Jumlah Total kerugian adalah : Rp. 49.865.500.000,- (empat puluh Sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). Yang terdiri dari:
Kerugian Materil
: Rp. 34.865.500.000,-
Kerugian Immateril : Rp. 15.000.000.000,-
3. Bahwa pada halaman 12 nomor 3 Primer tertulis : Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memberikan putusan sebagai berikut : Primer : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 49.865.500.000,- (empat puluh Sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;. Dirubah menjadi : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura memberikan putusan sebagai berikut : Primer : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum ; 3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 49.865.500.000,- (empat puluh Sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;. Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut : Hal 9 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
DALAM EKSEPSI 1. Kompetensi Relatif Bahwa berdasarkan
acara perdata Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG yang
berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (actor sequitur forum rei). Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan gugatan pada pengadilan di luar wilayah tempat tinggal Tergugat adalah tidak dibenarkan; Bahwa sebagaimana disebutkan pada ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBG (vide Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Buku II, Edisi Tahun 2009, pada halaman 50) Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: a. Tempat tinggal Tergugat, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya); b. Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat; c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara tergugat-tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya; d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat, dalam hal: 1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada 2) Tergugat tidak dikenal (dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya). e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR). f. Untuk daerah yang berlaku RBG, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di Pengadilan yang meliputi wilayah dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBG). g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo secara jelas dan nyata telah mengetahui tempat tinggal Tergugat, sebagaimana disebutkan pada gugatan Penggugat halaman 2 alinea 1, disebutkan sebagai berikut: ”Dengan ini mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan, MELAWAN:
Hal 10 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
Ir. Raden Fathan Kamil, selaku pribadi (Mantan Direktur Utama PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera), Beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.14 RT 002 RW 009 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur.” Bahwa Penggugat dalam perkara a quo mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Negeri Siak, sementara tempat tinggal Tergugat telah diketahui oleh Penggugat yaitu di Jalan Jendral Ahmad Yani No.14 RT 002 RW 009 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sehingga gugatan yang diajukan diluar wilayah tempat tinggal Tergugat (actor sequitur forum rei) adalah tidak dibenarkan. Bahwa semestinya Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan yang memiliki kekuasan hukum di tempat tinggal Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.312K/Sip/1974: Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 312K/Sip/1974 “Bahwa karena peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar gugat terjadi di daerah Pengadilan Negeri Bandung maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksanya adalah tidak tepat, tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan yang termuat dalam pasal 118 No 133 HIR.” Begitupun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2444 K/Pdt/1983 tertanggal 21 Juli 1984 menyatakan: Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2444 K/Pdt/1983 “Menimbang, bahwa semua keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan ketentuan pasal 118 HIR dalam perkara ini. Berdasarkan aturan pokok yang diatur dalam pasal tersebut gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana Tergugar bertempat tinggal, in casu di wilayah
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, jadi
kewenangan relatif Pengadilan Negeri bukan ditentukan oleh tempat letaknya benda yang menjadi obyek gugatan tempat letaknya benda tidak bergerak baru dapat dijadikan menjadi dasar kompetensi relatif apabila Tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Dan ini merupakan aturan tambahan….dst. selanjutnya Majelis Hakim Kasasi Mengadili :
Menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi “ 1. Ny. H. Ratna Suminar, 2….dst;
Memerintahkan Pengadilan Tinggi Jakarta untuk memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya memutus pokok perkaranya dalam tingkat banding;
Menghukum Termohon kasasi… Hal 11 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
Bahwa jelas berdasarkan ketentuan - ketentuan tersebut, gugatan yang disampaikan dengan didasarkan atas tempat kejadian suatu peristiwa atau pun tempat letaknya objek gugatannya merupakan suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa dalam perkara a quo yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat (actor sequitur forum rei ), yaitu dalam perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahwa tepat kiranya jika Majelis Hukum menyatakan tidak berwenang mengadili atau setidak-tidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) karena bukan kewenangan pada Majelis Hakim Pengadilan Neferi Siak, akan tetapi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan wilayah tempat tinggal Tergugat; 2. Error in Persona Bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah salah dan keliru untuk menunjuk atau menetukan siapa yang harus didudukkan sebagai Tergugat (Error In Persona/Error In Subjecto). Hal ini secara jelas dan nyata sebagaimana disebutkan pada gugatan Penggugat halaman 3 alinea 2, sebagai berikut: Bahwa susunan Pengurus saat pembentukan PT. TBMS adalah sebagai berikut: -
Ir. Raden Fathan Kamil (vide Tergugat) sebagai Direktur Utama (PT. MIWAY);
-
Aan Supriyadi sebagai Direktur Tehnik (PT. KITB);
-
Buce Darbu Zyd Alfarabi sebagai Direktur (PT. KITBP);
-
Muhammad Yusuf sebagai Direktur (PT. MIWAY);
-
Edwin Adrianto sebagai Direktur (PT. MIWAY);
-
Ir. Syarifuddin, MT sebagai Komisaris (PT. KITB)
-
Ahmad Farihan sebagai Komisaris (PT. MIWAY).
Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam perkara a quo secara jelas bahwa gugatan yang dilakuka oleh Penggugat adalah terkait perbuatan Tergugat dalam kedudukannya Tergugat selaku DIrektur Utama dalam PT. TBMS yang tidak lain merupakan salah satu anggota dari direksi PT. TBMS sebagaimana disebutkan diatas. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 1 angka (2) Jo. Pasal 1 angka (5) UUPT 2007 disebutkan sebagai berikut: Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Hal 12 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Bahwa direksi sebagai salah satu Organ atau alat perlengkapan Perseroan selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus perseroan, juga diberi wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam mapupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan, bukan atas nama dari Direksi, tetapi mewakili Perseroan (representative of the company). Oleh karenanya sangat jelas bahwa atas perbuatan - perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama/Direksi dalam hal atas nama Perseroan pada dasarnya bukanlah merupakan perbuatan Tergugat sebagai perbuatan pribadi atau perbuatan Direksi, melainkan merupakan perbuatan Perseroan. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 2 alinea 1, sebagai berikut: “dengan ini mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum, MELAWAN: Ir. Raden Fathan Kamil. Selaku pribadi…dst Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan siapa yang harus dijadikan sebagai Tergugat. Penggugat mengggugat atas perbuatan Ir. Raden Fathan
Kamil
(Vide
Tergugat)
dalam
kedudukannya
selaku
pribadi.
Sedangkan dalam dalil - dalil posita gugatannya, Penggugat menerangkan atau menjelaskan atas perbuatan Ir. Raden Fathan Kamil (Vide Tergugat) dalam kedudukannya selaku Direktur Utama/Direksi PT. TBMS. Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 4, halaman 7 angka 6 dana halaman 7 angka 7 berbunyi sebagai berikut: Gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 4: “…Akibatnya telah terjadi kerugian Perusahaan (PT. TBMS) karena kebijakan Direktur Utama (Dirut) saat itu (Tergugat)….dst.” Gugatan Penggugat pada halaman 7 angka 6: “bahwa Tergugat menjabat selaku Direktur Utama di PT. TBMS sejak bulan Mei 2008 hingga bulan Desember 2009. …dst.” Gugatan Penggugat pada halaman7 angka 7: Hal 13 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
“bahwa tindakan tergugat yang tidak beritikat baik dengan menempati posisi Direktur Utama pada PT MIWAY Persada, PT TBMS, dan PT TRUST dan tidak menggunakan jasa appraisal dalam pembelian kapal MT Fathimah …dst.” Bahwa berbeda halnya dalam pengajuan gugatan Penggugat sebelumnya yang diajukan selaku pribadi Tergugat, sedangkan dalam Posita Penggugat menerangkan perbuatan - perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya selaku Direktur Utama/Direksi dari Perseroan dalam hal ini mewakili Perseroan. Bahwa jelas Penggugat telah keliru dalam gugatannya yang menggugat Tergugat dalam kualifikasi/kedudukannya selaku pribadi. Padahal jelas dua kualifikasi/kedudukan tersebut adalah dan tidak dapat dipersamakan. Bahwa seharusnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditujukan kepada Tergugat dalam kualifikasinya/kedudukan Tergugat sebagai Direksi Perseroan PT/ TBMS dan bukan Tergugat selaku pribadi. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601 /K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 601 /K/Sip/1975 “Jika dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan Tergugat sebagai Pengurus Yayasan, hal ini mencerminkan bahwa Penggugat menggugat dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Yayasan bukan sebagai pribadi”. Bahwa jelas dalam gugatannya Penggugat telah menggugat Tergugat dalam kualifikasi/kedudukan selaku pribadi, sedangkan segala sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara a quo sebagaimana telah dijelaskan oleh Penggugat dalam posita gugatannya merupakan perbuatan Tergugat selaku Direksi PT. TBMS. Sehingga atas perbuatan Penggugat yang menggugat Tergugat merupakan suatu kekeliruan yang nyata terhadap subjek gugatan (error in persona). Maka dalam Perkara a quo sudah selayaknya gugatan ini tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Berdasarkan dalil - dalil yang telah diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim menyatakan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). DALAM POKOK PERKARA: DALAM KONVENSI 1. Bahwa seluruh dalil - dalil jawaban yang telah diuraikan dalam Eksepsi ini dianggap terulang kata demi kata dan dipergunakan kembali dalam Konvensi ini; Hal 14 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
2. Bahwa Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil - dalil Penggugat, kecuali terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat; A. Tergugat Bertindak Sah Selaku Direksi/ Direktur Utama PT. TBMS 3. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2008 telah terjadi perjanjian (Memory of Agreement) antara PT. KITB dan PT MPM membentuk perusahaan Joint Venture bernama PT Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT TBMS) melalui MOA Nomor MOU Nomor 001/MOA/MPM/KITB/05.08. 4. Bahwa berdasarkan Akta no. 49, tertanggal 28 Juli 2008, dibuat dihadapan Irma Bonita,SH., Notaris di Jakarta, maka didirikan PT. TBMS. 5. Bahwa berdasarkan Akta No. 49, tertanggal 28 Juli 2008, dibuat dihadapan Irma Bonita,SH., Notaris di Jakarta, Tergugat diamanahkan untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT. TBMS, dengan susunan pengurus sebagai berikut: -
Ir. Raden Fathan Kamil (vide Tergugat) sebagai Direktur Utama (PT. MIWAY);
-
Aan Supriyadi sebagai Direktur Tehnik (PT. KITB);
-
Buce Darbu Zyd Alfarabi sebagai Direktur (PT. KITB);
-
Muhammad Yusuf sebagai Direktur (PT. MIWAY);
-
Edwin Adrianto sebagai Direktur (PT. MIWAY);
-
Ir. Syarifuddin, MT sebagai Komisaris (PT. KITB)
-
Ahmad Farihan sebagai Komisaris (PT. MIWAY).
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) UUPT 2007 disebutkan sebagai berikut: Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 7. Bahwa jelas Direksi salah satu Organ atau alat perlengkapan Perseroan selain mempunyai kedudukan dan kewenangan mengurus perseroan, juga diberi wewenang untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan untuk dan atas nama Perseroan. Kewenangan mewakili itu adalah untuk dan atas nama Peseroan, bukan atas nama dari Direksi, tetapi mewakili Perseroan; 8. Bahwa oleh karenanya atas segala perbuatan Tergugat yang dilakukan dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. TBMS adalah sah secara dan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang; Hal 15 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
B. Pemisahan Hak Dan Kewajiban Perusahaan dengan Hak Dan Kewajiban Direksi 9. Bahwa Penggugat telah keliru mencampuradukkan hak dan kewajiban pribadi (Tergugat) dengan hak dan kewajiban Perusahaan yang pernah dijalankan oleh Tergugat melalui jabatan Direktur PT. TBMS. Penggugat telah sangat keliru menempatkan Ir. Raden Fathan Kamil (Vide Tergugat) untuk bertanggung jawab secara pribadi atas pengambilan Keputusan Pembelian Kapal MT Fatimah. Bagaimana mungkin beban kerugian (keuangan) perusahaan bisa dikenakan kepada (keuangan) pribadi disaat keuangan pribadi dan keuangan perusahaan adalah dua kekayaan yang terpisah masing - masing dan dijamin hak dan kewajibannya oleh Undang-undang. 10. Bahwa telah lazim diketahui bahwa subjek terdiri dari dua macam yakni subjek pribadi (naturlijk Person) dan subjek hukum badan Hukum (Recht Person). Subjek hukum orang pribadi adalalah Cakap dihadapan hukum sepanjang dia tidak termasuk orang yang belum dewasa menurut hukum dan tidak berada dibawah pengampunan sebagaimana diatur dalam pasal 1330 KUH Perdata. 11. Bahwa selayaknya subjek hukum orang pribadi, subjek berupa badan itu turut pula memiliki hak dan kewajiban layaknya manusia. Badan hukum memiliki kedudukan (legal standing) untuk menggugat dan digugat di muka Pengadilan, dan turut pula memiliki Kekayaan tersendiri yang terpisah sifatnya dari harta kekayaan subjek
lain disekelilingnya, baik itu pemilik, pengawas, ataupun
Pengurus badan tersebut. 12. Bahwa badan sebagaimana pendapat Para Sarjana dapat dikenakan hak dan kewajiban layaknyanya orang pribadi sebagaimana dikemukakan para sarjana dalam buku berjudul Badan Hukum, karangan Chaidir Ali terbit tahun 2005 oleh Penerbit Alumni Bandung halaman 19 - 20 dikatakan bahwa menurut R. Subekti badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memililki hak - hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat atau menggugat didepan Hakim. Begitupun pendapat
Sri Soedewi Maschun
Sofwan yang menjelaskan bahwa manusia adalah badan pribadi itu adalah manusia tunggal. Selain dari manusia tunggal, dapat juga oleh hukum diberikan kedudukan sebagai badan pribadi kepada wujud lain-disebut Badan Hukum, yaitu kumpulan dari orang-orang bersama-sama mendirikan suatu badan (perhimpunan) dan kumpulan harta kekayaan yang di tersendirikan untuk tujuan tertentu-(yayasan). Kedua - duanya merupakan badan Hukum. Lebih jauh lagi Prof. Meyer (Tahun 1948) menjelaskan bahwa sebuah badan
Hal 16 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
adalah sah sepanjang memenuhi dua persyaratan yakni Syarat materil dan Syarat Formil. Syarat Materil badan adalah: 1) Ada harta kekayaan sendiri, yakni memiliki harta kekayaan sendiri terpisah sama sekali dengan harta kekayaan ini diperoleh dari pemasukan para anggota atau pemasukan dari perbuatan pemisahan pendirinya yang mempunyai tujuan mendirikan badan itu. Harta kekayaan ini diperlukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam hubungan . 2) Ada Tujuan tertentu, yakni tujuan yang bukan tujuan anggota atau pendirinya. Tujuan ini dapat bersifat komersial dan dapat pula bersifat ideal. 3) Ada kepentingan sendiri dimana kepentingan tersebut merupakan hak subjektif yang timbul dari peristiwa yang dilindungi oleh hukum . Badan yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan 4) Ada organisasi yang teratur yang hanya dapat melakukan perbuatan melalui alat perlengkapannya. Alat perlengkapan tersebut merupakan pengurus badan yang mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam anggaran dasar. 13. Bahwa dari ketentuan Peraturan Perundang - undangan dan pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa badan dan pribadi memiliki hak dan kewajiban yang tak dapat dipersamakan, terutama persoalan harta kekayaan. Pemisahan harta kekayaan ini berkaitan erat dengan tanggung jawab dengan gugatan gugatan yang mungkin dialamatkan kepada badan, seperti hutang - piutang misalnya. Pemisahan kekayaan ini juga bertujuan untuk saling melindungi hak kekayaan
masing-masing.
Dengan
pemisahan
harta
kekayaan
ini
pencampuran hak dan kewajiban sebagaimana yang dilakukan Penggugat dalam gugatan ini dapat dicegah. Pemisahan tersebut mencegah sesama subjek hukum dari menanggung beban kewajiban (hutang) melebihi porsi yang menjadi kewajibannya, dan sekaligus pula mencegah sesama subjek hukum menikmati keuntungan yang bukan haknya (memperkaya diri dengan jalan melawan hukum ). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjtnya disebut UUPT 2007), disebutkan sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas “pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimilikinya.” Hal 17 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
Bahwa kemudian ketentuan tersebut dipertegas dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, sebagai berikut : Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. 14. Bahwa dengan demikian semua hak dan kewajiban Ir. Raden Fathan Kamil (Tergugat) selaku Direksi PT TBMS adalah berbeda dengan hak dan kewajiban Ir. Raden Fathan Kamil (Tergugat) selaku pribadi. Semua hak dan kewajiban Ir. Raden Fathan Kamil (Tergugat) selaku pengurus badan PT TBMS telah selesai seiring dengan berakhirnya masa jabatan Direksi PT TBMS yang ia pegang. Dengan demikian adalah keliru jika Tindakan Ir. Raden Fathan Kamil (Tergugat) yang merugikan keuangan pribadinya dapat dikenakan beban kerugiannya kepada Perusahaan (PT TBMS). Sebaliknya pun demikian, Tergugat selaku pribadi tidak dapat dikenakan beban yang melebihi porsi tanggung jawab yang sudah dijamin undang - undang. Mempersamakan kewajiban pribadi dan perusahaan secara bercampur adalah tindakan yang mengaburkan fakta - fakta dan secara nyata melawan hukum itu sendiri. C. Pembelian Kapal MT. Fatimah Telah Disepakati Oleh Seluruh Pemegang Saham Dan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum 15. Bahwa sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar PT. TBMS mengenai maksud dan tujuan usaha. Para pemegang saham sepakat untuk membeli kapal MT. Fatimah berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham
PT. TBMS bertanggal 09 September 2008 berbunyi sebagai berikut:
Bahwa karena semua hal yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat telah diketahui oleh hadirin, maka rapat dengan suara bulat memutuskan halhal sebagai berikut : 1) Menyetujui pembelian kapal tanker MT. Fatimah 2) Untuk kepentingan tersebut yang diberi kuasa berhak untuk menghadap pejabat yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, membuat/ suruh membuat dan menandatangani surat-surat/akta-akta yang diperlukan tanpa ada tindakan yang dikecualikan. 16. Bahwa jelas keputusan untuk melakukan pembelian terhadap kapal tanker MT. Fatimah merupakan keputusan bersama para pemegang saham PT.
Hal 18 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
TBMS. Sehingga apabila Penggugat menyalahkan Tergugat atas pembelian kapal tersebut, jelas hal ini terlalu mengada-ada dan tidak berdasarkan ; 17. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. TBMS tertanggal 09 September 2008, maka pada tanggal 10 Oktober 2008 PT TBMS melakukan pembelian Kapal MT. Fatimah dari PT TRUST melalui MOA dengan Spesifikasi kapal Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai berikut: -
Built
:
4/1983
-
By :
Higaky Shipbuilding Co. Ltd. Japan
-
Flag
:
Indonesia
-
Place Registration
:
Jakarta
-
Call Sigr
:
PKAH
-
Grt/Nrt
:
5.206 m3/2 . 715 m3
-
Register Number
:
IMO No. 8208177.
18. Bahwa dalam pelaksanaannya, untuk membantu pembiayaan atas pembelian kapal MT. Fatimah tersebut, PT. TBMS bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia. 19. Bahwa atas pembelian kapal MT. Fatimah telah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata jo Pasal 1339 KUH Perdata jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 568 K/ Sip/1983, tanggal 12 September 1983 jo No. 791K/Sip/1972, tanggal 26 Februari 1973, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 1338 KUH Perdata “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Pasal 1339 KUH Perdata “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal - hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang - undang.” Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 568 K/Sip/1983, Tanggal 12 September 1983 “perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-undang.” Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791KK/Sip/1972, Hal 19 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
Tanggal 26 Februari 1973 “pasal 1338 BW masih tetap berlaku dalam perjanjian, oleh sebab itu sesuai dengan pertimbangan PT pihak-pihak harus menaati apa yang telah mereka setujui,…………..” 20. Bahwa oleh karenanya tidak ada satu alas an pun yang menyatakan atas pembelian kapal MT. Fatimah tersebut merupakan perbuatan melawan , sedangkan jelas justru sebaliknya, bahwa atas keputusan untuk membeli kapal MT. Fatimah tersebut adalah berdasarkan keputusan bersama para pemegang saham PT. TBMS serta atas pembeliannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan perbuatan yang demikian
bukanlah perbuatan melawan hukum . D. Pembelian Atas Kapal MT. Fatimah Telah Wajar Dan Telah Dinilai Oleh Appraisal Independen Serta Telah Disepakati Oleh Kreditur (Bank Muamalat Indonesia) 21. Bahwa tidak benar telah terjadi Pembelian Kapal MT. Fatimah tanpa melalui jasa appraisal independen sebagaimana didalilkan Penggugat dan tidak benar telah terjadi penunjukkan jasa Appraisal yang dilakukan oleh PT. TRUST yang menyebabkan harga Kapal manjadi di luar kewajaran sebagaimana dimaksud pada gugatan Penggugat pada halaman 4 - 6, angka 3 dan angka 4. Akan tetapi jelas bahwa Tergugat melalui keputusan bersama direksi PT. TBMS mengambil keputusan membeli Kapal MT. Fatimah dengan menunjuk PT Bank Muamalat Tbk sebagai jasa kredit keuangan dan atas penunjukan PT. Kreasi Laksana sebagai lembaga appraisal independen tersebut telah mendapat persetujuan dari PT Bank Muamalat Indonesia. 22. Bahwa tidak benar telah terjadi Mark up pembelian kapal dengan harga diluar kewajaran sebagaimana didalilkan Penggugat sehingga terjadi kerugian PT. TBMS yang lebih jauh kemudian dinyatakan Penggugat sebagai kerugian Penggugat selaku pemegang saham PT. TBMS. Hasil penilaian dari Lembaga Appraisal independen yang disetujui oleh PT Bank Muamalat Tbk adalah masih wajar yakni senilai Rp. 95.620.000.000,- (Sembilan puluh lima milliard enam ratus dua puluh juta rupiah). Jika dibandingkan dengan harga pembelian Kapal sebesar Rp 90.250.000.000,- (Sembilan puluh milliard dua ratus lima puluh juta rupiah) , masih terdapat selisih Rp. 5.370.000.000,- (lima milliard tiga ratus tujuh puluh juta rupiah). Dengan demikian kerugian PT TBMS yang didalilkan Penggugat karena sebab pembelian kapal MT. Fatimah dan lebih jauh lagi adanya kerugian yang timbul adalah mengada - ngada semata.
Hal 20 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
E. Penggugat Tidak Dapat Membuktikan Kerugian - Kerugian Yang Nyata Atas Gugatannya 23. Bahwa Tergugat dalam menjalankan tugasnya adalah sah selaku Direktur PT. TBMS yang mengambil keputusan secara bersama - sama direksi PT. TBMS untuk membeli Kapal MT Fatimah adalah tindakan yang sah menurut hukum karena diambil sesuai dengan wewenang Tergugat dan dijalankan atas keputusan bersama sesuai dengan
perdataan dan
organisasi perusahaan
yang berlaku dan perbuatan yang demikian bukan perbuatan melawan hukum ; 24. Bahwa Tergugat tidak dapat mendalilkan secara jelas sebab - akibat timbulnya kerugian atau setidak - tidaknya dalil sebab akibat timbulnya kerugian yang didalilkan
Penggugat
sangat
kabur
(Obscure).
Penggugat
menjadikan
pembelian Kapal MT Fatimah Sebagai Penyebab kerugian Perusahaan sebagaimana disebutkan dalam angka 4 halaman gugatan Penggugat : …Akibatnya telah terjadi kerugian perusahaan (PT TBMS) karena kebijakan Direktur Utama (Dirut) saat itu (Tergugat)… Dengan demikian Tergugat mendalilkan modal disetor oleh PT KITB untuk pembelian Kapal sebesar Rp 17.500.000.000,- (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah) dan penyertaan - penyertaan modal sebesar Rp 17.356.500.000,- (tujuh belas miliar tiga ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagai jumlah kerugian yang harus ditanggung oleh Ir. Raden Fathan Kamil (vide Tergugat) secara pribadi. Bagaimana mungkin uang untuk pembelian Kapal MT Fatimah dan uang penyertaan modal tersebut diatas diklaim sebagai kerugian oleh Penggugat? Sementara faktanya Kapal MT Fatimah beroperasi dengan baik dan uang penyertaan modal tersebut tetap ada sebagai modal disetor dari PT KITB yang diperhitungkan sebagai saham di PT TBMS. 25. Bahwa berdasarkan Putusan - Putusan Mahkamah Agung R.I menjelaskan sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1970 “ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian - kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna”. Putusan Mahkamah Agung R.I No. 550 K/Sip/1979 Tanggal 8 Mei 1980 “petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian - kerugian yang dituntut” Hal 21 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
Putusan Mahkamah Agung R.I No. 19 K/Sip/1983 Tanggal 3 September 1983 “karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex Factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima” Putusan Mahkamah Agung R.I No. 588 K/Sip/1983 Tanggal 28 Mei 1984 “tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti bukti harus ditolak” 26. Bahwa Penggugat menempatkan “pembelian”
sebagai “sebab” dan harga
Kapal yang diluar kewajaran dianggap sebagai nominal kerugian konkrit yang diderita perusahaan. Hal tersebut tentu sangat kabur dan mengada - ada karena pada faktanya kerugian yang diderita PT. TBMS adalah karena kinerja operasional lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan nilai beli harga Kapal yang sudah dianggarkan. Membaca Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Siak tanggal 18 Juni 2014; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Siak 03/Pdt.G/2013/PN.Siak tanggal 18 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi : -
Menolak eksepsi - eksepsi Tergugat tersebut ;
Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp.30.471.000,- (tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; Membaca akta permintaan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 27 Juni 2014; Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kelurahan Utan Kayu Utara pada tanggal 22 Juli 2014; Hal 22 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 11 Agustus 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak pada hari itu juga, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2014; Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 1 September 2014 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak pada tanggal 10 September 2014, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 September 2014; Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa
berkas
perkara
(inzage)
masing-masing
kepada
Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Agustus 2014 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 4 September 2014; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang,
bahwa
karena
permohonan
pemeriksaan
banding
dari
Pembanding semula Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara baik dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, alat-alata bukti yang diajukan pihak-pihak berperkara di muka persidangan, pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, serta keberatankebaratan dan alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi akan memberikan pendapat sebagai berikut: Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak telah keliru dan tidak adil serta berpihak pada Terbanding semula Tergugat padahal sebagaimana gugatan Penbanding semula Penggugat menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mempunyai itikad baik dan tidak mempunyai tangguang jawab Hal 23 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
dalam menjalankan usaha patungan, di mana Terbanding semula Tergugat saat menjadi Direktur Utama PT. Tanjung Buton Makmur Sejahtera (PT.TBMS) telah melakukan perbuatan yang merugikan Pembanding semula Penggugat sebagai pemegang saham terbesar, akan tetapi menguntungkan Terbanding semula Tergugat secara melawan hukum; 2. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding semula Tergugat, Pembanding semula Penggugat mengalami kerugian; 3. Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Siak pada halaman halaman 74 alenia 2 adalah tidak cermat dan hanya mencari-cari alasan untuk melakukan keberpihakan dengan tidak membandingkan bukti-bukti surat yang satu dengan yang lainnya atas dasar hukum dan kekuatan bukti, Hakim Pengadilan Negeri Siak hanya mempertimbangkan bukti-bukti pihak Terbanding semula Tergugat saja, sedangkan bukti-bukti yang diajukan Pembanding semula Penggugat tidak dilakukan secara cermat. Terdapat ketidak adilan dalam melakukan penilaian terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang merugikan Pembanding semula Penggugat. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Siak tersebut harus dibatalkan; 4. Apa yang dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri Siak pada halaman 60 sampai dengan halaman 78 adalah keliru. Karena Hakim Pengadilan Negeri Siak tidak cermat memeriksa bukti-bukti P1 sampai dengan P20, padahal secara jelas dan nyata Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pembanding semula Penggugat; 5. Bahwa kapal tersebut dibuat tahun 1983, jelas kapal yang tua dan dapat di kategorikan sebagai besi tua sehingga tidak wajar dinilai Rp. 90.250.000.000,. Dengan demikian pertimbangan hukum tersebut keliru dan harus dibatalkan; Menimbang,
bahwa
setelah
mempelajari
keberatan-keberatan
dari
Pembanding semula Penggugat sebagaimana tersebut dalam memori banding tersebut di atas. Majelis Hakim Banding berpendapat dengan pendapat berikut; Menimbang, bahwa pertimbangan hukum yang terurai pada halaman 60 sampai
dengan
halaman
78
putusan
Pengadilan
Negeri
Siak,
telah
mempertimbangkan secara lengkap dan cermat, semua alat-alat bukti yang diajukan kedua pihak. Dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut, juga telah mempertimbangkan hal-hal, yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya. Tentang bukti-bukti yang diajukan Pembanding, semula
Penggugat,
yang
terdiri
dari
P1
sampai
dengan
P20,
telah
dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak, kecuali bukti P.16 dan P17. Akan tetapi setelah Majelis Hakim Banding memeriksa kedua surat bukti tersebut, bukti P16 dan bukti P17 ternyata pada saat diajukan ke persidangan tidak Hal 24 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
disertai dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh karena itu tidaklah disebut melanggar hukum acara apabila kedua bukti surat tersebut tidak dipertimbangkan. Akan tetapi menurut Majelis Hakim Banding, seandainyapun kedua bukti surat tersebut diajukan dengan menunjukan aslinya tetap saja, bukanlah bukti yang dapat menguatkan dalil Pembanding semula Penggugat, bahwa pihak Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan alasan demikian bukti P16 dan bukti P17 patut dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri Siak dalam putusannya yang menolak gugatan Pembanding semula Penggugat telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding
dan
karenanya
putusan
Pengadilan
Negeri
Siak
Nomor
03/Pdt.G/2013/PN.Siak, tanggal 18 Juni 2014 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat banding ini haruslah dibebankan kepadanya; Mengingat pasal pasal 199 sampai dengan 205 RBG, , Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maupun ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; MENGADILI
Menerima Permohonan banding dari Pembanding PT. KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON semula Penggugat tersebut;
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 18 Juni 2014 Nomor 03/Pdt.G//2013/PN.Siak, yang dimohonkan banding tersebut;
Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Nopember 2014, dalam
rapat permusyawaratan susunan
YOHANNES
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru ETHER
BINTI,
SH.MHum
sebagai
Hakim
dengan Ketua,
KHARLISON HARIANJA, SH.MH dan ERWAN MUNAWAR, SH.MH masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan Hal 25 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
yang terbuka untuk umum pada hari
Kamis tanggal 4 Desember 2014 oleh
Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUNARIYAH, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang
berperkara. HAKIM-HAKIM ANGGOTA
KHARLISON HARIANJA, SH.MH
HAKIM KETUA MAJELIS
YOHANNES ETHER BINTI, SH.MHum
ERWAN MUNAWAR, SH,MH PANITERA PENGGANTI
SUNARIYAH, SH Perincian biaya proses: 1. Meterai Rp 6.000,2. Redaksi Rp 5.000,3. Administrasi Rp 139.000,Jumlah Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal 26 dari 26 hal. Put.168/PDT/2014/PT.PBR
