PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

PUTUSAN NOMOR 135/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SYAHRIL AGOES, tempat lahir di Duri, tanggal 30 Maret 1968, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman/Jalan Jawa Ujung No. 195, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis Duri-Riau, Pekerjaan wiraswasta, semula PENGGUGAT sekarang PEMBANDING; Melawan: 1. PT. ASTRA SEDAYA FINANCE beralamat di Jl. A. Yani No.152 Sukajadi Pekanbaru semula TERGUGAT I sekarang TERBANDING I; 2. PT. SWADHARMA BHAKTI SEDAYA FINANCE beralamat di Jl. A. Yani No. 152 Sukajadi Pekanbaru

28121, semula

TERGUGAT II sekarang TERBANDING II; PENGADILAN TINGGI tersebut; Telah membaca : 1.

Surat Penetapan

Ketua Pengadilan

Tinggi

Pekanbaru

tanggal

17

September 2014 Nomor : 135/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara

kedua

belah pihak tersebut diatas; 2.

Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2014; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Memperhatikan

duduknya

dan

menerima

perkara sebagaimana

keadaan-keadaan

gugatan dalam perkara

mengenai Nomor

163/Pdt.G/2013/PN.Pbr sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR

1. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT * PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia, Pemilik mobil Daihatsu

Xenia

Type

Xi

MC

Famiiy

Nomor

rangka:

MHKV1BA2JBK101822, Nomor mesin: DH57883 yang diberi fasilitas pembiayaan oleh TERGUGAT I dan Xenia Li Sporty Nomor rangka: MHKV1AA2JBK104838, Nomor mesin : DP49304 yang diberi fasilitas pembiayaan oleh TERGUGAT Il, dengan tidak mendapatkan perlakuan atau layanan secara benar dan jujur serta kerap mendapat perlakuan diskriminatif dengan sewenang-wenang dan SECARA MELAWAN HUKUM oleh para TERGUGAT; * Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT adalah warga Negara; Republik Indonesia yang merupakan konsumen para TERGUGAT, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha; •

Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;

II. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT -

Para TERGUGAT adalah Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang tidak memberikan perlakukan atau layanan secara benar dan jujur serta kerap melakukan tindakan diskriminatif dengan sewenangwenang dan SECARA MELAWAN HUKUM terhadap PENGGUGAT selaku konsumennya;

-

Bahwa berdasarkan pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, para TERGUGAT adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikandan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR

III. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN - Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru

melalui

mekanisme

pertanggung

jawaban

perdata

berdasarkan Pasal 17 undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"; - Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru

melalui

mekanisme

pertanggung

jawaban

perdata

berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap PERBUATAN MELANGGAR HUKUM yang membawa kerugian kepada seorang lain,mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”; - Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru

melalui

mekanisme

pertanggung

jawaban

perdata

berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya menentukan, "Setiap PERBUATAN MELANGGAR HUKUM yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"; Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru

melaluimekanisme

pertanggung

jawaban

perdata

berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya menentukan, "Majikan-majikan dan mereka

yang

mengangkat

orang-orang

lain

untuk

mewakili

urusan–urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"; IV . URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM -

Pada

hari

Kamis

menandatangani

tanggal secara

26

Mei

sepihak

2011

tergugat

SURAT

I

telah

PERJANJIAN

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR

PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA, Nomor Perjanjian : 01.500.506.00.114123.3 dengan mengatasnamakan serta meniru tanda tangan PENGGUGAT atas fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor, tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PENGGUGAT. -

Pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2011 TERGUGAT II telah menanda

tangani

secara

sepihak

SURAT

PERJANJIAN

PEMBIAYAAN DENGAN JAMINAN FIDUSIA, Nomor Perjanjian : 02.500. 506.00.120076.6 dengan mengatas namakan serta meniru tanda tangan PENGGUGAT atas fasilitas pembiayaan pembelian kendaraan bermotor tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PENGGUGAT; -

Semua yang telah dilakukan oleh para TERGUGAT tersebut tidak semestinya, dirnana suatu perjanjian harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang menyatakan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi oleh 4 (empat) syarat yaitu : 1. --------------------------------------------------------------------------------K

esepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. --------------------------------------------------------------------------------K ecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. --------------------------------------------------------------------------------S uatu pokok persoalan tertentu; Dan

menurut

ketentuan

yang

tercantum

pada

Pasal

1335

KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum. -

Pada hari Jumat tanggal 31 Mai 2013 TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menanda tangani secara sepihak dan besama-sama surat permohonan pembatalan ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR atas nama PENGGUGAT dengan Pihak Asuransi Astra Buana yaitu GARDA

Oto

dengan

Nomor

Polis

01500506001141233/

500000513066 atas mobil BM : 1679 DQ, tertanggal 31 Mei 2011 oleh TERGUGAT I dan nomor Polis : ACCBN

10141751611, Kontrak :

0250050600120076/50000013066 atas mobil BM 1341 DT OLEH TERGUGAT II Dengan nama tertanggung pada kedua polis tersebut adalah nama PENGGUGAT, kemudian para TERGUGAT mengambil Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR

dana pengembalian premi dari perusahaan asuransi tersebut tanpa persetujuan atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada dan

dari

PENGGUGAT. -

Pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2013 TERGUGAT I telah menyita 1 Unit mobil Daihatsu Xenia Xi MC Family Nomor rangka: MHKV1BA2JBK101822, Nomor mesin: DH67883, BPKB atas nama: Syahril Agoes, Nomor Polisi: BM 1679 DQ Warna: Hitam metalik Tahun 2011 milik Penggugat yang dilakukan oleh Sdr M. Fauzi S atas suruhan TERGUGAT I pada saat mobil dalam penguasaan mitra atau pemakai jasa pada usaha PENGGUGAT, tanpa adanya perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang maka perbuatan TERGUGAT I tersebut merupakan suatu PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM, bahwa penyitaan yang dilakukan TERGUGAT I tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

- Pada hari Senin tanggal 12 September 2013 PENGGUGAT mendatangi kantor Perwakilan Perusahaan ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR Astra Buana yaitu Garda Oto dan bertemu serta dilayani oleh Sdr, Ilham guna melakukan klaim asuransi atas kehilangan mobil PENGGUGAT dengan nomor polisi BM: 1341 DT kemudian ia mengatakan bahwa PENGGUGAT tidak dapat melakukan klaim atas kehilangan mobil tersebut dikarenakan Polis atas nama PENGGUGAT dengan Pihak Asuransi dengan Nomor polis: ACCBN 1587284511, Kontrak: 01500506001141233 / 500000513066 atas mobil BM : 1341 DT tertanggal 31 Mei 2011 telah dibatalkan oleh TERGUGAT II sedangkan nama tertanggung dari kedua polis tersebut adalah nama PENGGUGAT dan telah dibatalkan pada tanggal 31 Mei 2013 oleh para TERGUGAT tersebut meminta pengembalian preminya kepada perusahaan asuransi kendaraan tersebut ; - Bahwa berdasarkan uraian kejadian diatas para TERGUGAT sebagai pelaku usaha yang berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, wajib tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Republik Indonesia, maka perbuatan para TERGUGAT tersebut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR

merupakan bentuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM, karena telah melanggar

Pasal

1320.

Pasal

1335

KUH

Perdata

dan

Hak

PENGGUGAT sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

V. KERUGIAN PENGGUGAT -

Bahwa mengingat pekerjaan PENGGUGAT sebagai pengusaha dibidang jasa rental mobil dan pendidikan, maka penyitaan mobil yang dilakukan oleh TERGUGAT I secara dan MELAWAN HUKUM yang dilakukan

bertepatan

dengan

berlangsungnya

proses

tender

pengadaan mobil pada kontraktor PT. Chevron, maka perbuatan TERGUGAT

I

tersebut

sangat

merugikan

kegiatan

usaha

PENGGUGAT, karena telah menghilangkan berbagai kesempatan tender

dan

kegiatan

yang

seharusnya

dapat

PENGGUGAT

laksanakan. -

Selain hal itu, sepak terjang yang dilakukan oleh orang-orang suruhan para TERGUGAT, telah menciptakan ketakutan bagi sebagian mitra, keluarga serta telah merusak kredibilitas PENGGUGAT di lingkungan sekitar tempat PENGGUGAT tinggal. Oleh sebab itu, maka atas semua kesusahan, rasa malu, kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan,

yang

telah

PENGGUGAT

alami

akibat

dari

PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh orang-orang suruhan para TERGUGAT, maka PENGGUGAT minta ganti kerugian materil kepada TERGUGAT I sebesar .900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan TERGUGAT II sebesar Rp, 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah); -

Bahwa atas perbuatan para TERGUGAT lakukan telah menyebabkan kerugian materil terhadap PENGGUGAT, Maka PENGGUGAT minta ganti kerugian materil kepada para TERGUGAT sebagai berikut: a) TERGUGAT I Rp, 129.420.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: Mobil BM : 1679 DQ telah disita pada tanggal 23 Agustus 2013 dan pasca penyitaan tersebut, maka sampai dengan gugatan ini didaftarkan yaitu selama 45 hari dan jika mobil tersebut masih dalam penguasaan PENGGUGAT maka PENGGUGAT

dapat

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR

menyewakan

yaitu sebesar Rp.300.000 perhari maka nilainya

(Rp, 300.000,- X 45) = Rp, 13.500.000,- ditambah dengan angsuran yang sudah berjalan selama 19 bulan dengan angsuran perbulannya yaitu sebesar

Rp. 5.270.000,- maka nilainya

Rp.. 5.270.000 = Rp. 100.130.000,- dan ditambah dengan DP : Rp, 15.790.000,- maka total keseluruhannya yaitu sebesar (Rp, 13.500.000,- + Rp, 100.130.000,- + Rp, 15.790.000,-) = Rp, 129.420.000. b)

TERGUGAT II Rp. 159.220.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Asuransi mobil BM : 1341 DT telah dibatalkan pada tanggal 31 Mei 2013 maka sampai dengan gugatan ini didaftarkan yaitu selama 159 hari dan jika mobil tersebut masih dalam penguasaan PENGGUGAT

maka PENGGUGAT dapat menyewakannya yaitu

sebesar Rp.300.000 per hari maka nilainya Rp.300.000x159) = Rp, 47.700.000,- ditambah dengan angsuran yang sudah berjalan selama 13 bulan dengan angsuran perbulannya yaitu sebesar Rp, 4.730.000,- maka nilainya ( Rp. 4.730.000 x 13 ) = Rp.

61.490.000,-n

dan

ditambah

dengan

Dp.15.030.000,-

kemudian ditambah dengan kerugian PENGGUGAT sebesar Rp, 35.000.000,- atas biaya operasional selama melakukan pencarian

terhadap

mobilmiliknya

yang

hilang,

maka

total

keseluruhannya yaitu sebesar (Rp, 47.700.000,- + Rp, 61.490.000,+ Rp, 15.030.000,- + 35.000.000,-) = Rp, 159.220.000. VI. Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berkenan memutuskan perkara ini dengan Amar sebagai berikut: DALAM PROVISI Menetapkan Terlebih dahulu Sita Jaminan (conserevatoir Beslaq) terhadap : 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia Xi MC Family Nomor rangka: MHKV1BA2JBK101822, Nomor mesin: DH67883 BPKB atas nama: Syahril Agoes, Warna: Hitam metalik, Tahun 2011. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah para TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM; 3. Menyatakan batal demi hukum surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 01.500.506.00.114123.3 tertanggal 26 Mei 2011 dengan TERGUGAT I; 4. Menyatakan batal demi hukum surat Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan Nomor Perjanjian : 02.500.506.00.120076.6 tertanggal 16 Nopember 2011 dengan TERGUGAT I; 5. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti

kerugian

materil

kepada

PENGGUGAT,

sebesar

Rp. 129.420.000,- (seratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah): 6. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti

kerugian

immateril

kepada

PENGGUGAT,

sebesar

Rp, 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah); 7. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar secara sekaligus dan tunai

ganti

kerugian

materil

kepada

PENGGUGAT,

sebesar

Rp. 159.220.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh ribu rupiah); 8. Menghukum TERGUGAT H untuk membayar secara sekaligus dan tunai

ganti

kerugian

immateril

kepada

PENGGUGAT,

sebesar

Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah); 9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan , banding, kasasi ataupu upaya hukum lainnya dari para TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad); 10. Memerintahkan kepada para TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut I,II/Terbanding I,II

Kuasa Tergugat

mengajukan jawaban tertulis tertanggal

16 Desember

2013;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara 163/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 27 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI 

Menolak tuntutan provisi Penggugat ;

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI 

Menerima eksepsi para Tergugat;



Menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA 

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI 

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 966.000,- (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan

Banding Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2014, Penggugat/Pembanding banding

terhadap

putusan

Pengadilan

telah mengajukan permohonan Negeri

Pekanbaru

Nomor

163/Pdt.G/2013/PN.PBR tanggal 27 Maret 2014; Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.Pbr yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, pengajuan permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat I,II/Terbanding I,II masingmasing pada hari Kamis, tanggal 24 April 2014; Menimbang, bahwa pada tanggal 17 April 2014 Penggugat/ Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 April 2014 dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Tergugat I, II/Terbanding I,II masing-masing pada tanggal 24 April 2014; Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 Kuasa Tergugat I, II/Terbanding I, II menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Juni 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Juli 2014; Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 12 Juni 2014 dan tanggal 22 Agustus 2014 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, pihak Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Tergugat I,II/ Terbanding I,II telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim kePengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syaratsyarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,

bahwa

Penggugat/Pembanding

dalam

memori

bandingnya mengemukakan : -

bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah melanggar asas-asas umum peradilan dan hukum acara selama persidangan dan juga bertentangan dengan hak Pembanding/Penggugat sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia yang bunyinya : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

-

bahwa Penggugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat banding untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2012/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2014;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR

Menimbang,

bahwa

untuk

menanggapi

memori

banding

dari

Penggugat/Pembanding, Kuasa dari Tergugat I,II/Terbanding I,II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa

dalil-dalil

atau

Penggugat/Pembanding Pekanbaru Nomor

alasan-alasan

yang

diajukan

oleh

untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri

163/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2014 sudah

sepantasnya memori banding tersebut ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut, ternyata apa yang menjadi dasar hukum untuk menjatuhkan putusan tersebut pertimbangan-pertimbangannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus dan mengadili perkara a quo; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 163/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2014 patut dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding tetap berada di pihak yang kalah maka kepadanya pula harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat, pasal-pasal dalam RBg

dan peraturan-peraturan lain

yang bersangkutan ; MENGADILI: 1.

Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;

2.

Menguatkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Pekanbaru

Nomor

163/Pdt.G/2013/PN.Pbr tanggal 27 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; 3.

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa, tanggal 2 Desember 2014 oleh kami SABAR TARIGAN SIBERO,S.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H dan TANI GINTING, S.H.,M.H

masing-masing

sebagai

diucapkan dalam persidangan

Hakim

Anggota,

putusan

tersebut

terbuka untuk umum pada hari : Jum’at,

tanggal 5 Desember 2014 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut dan M. F. EVA J.S,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh para pihak yang beperkara. Hakim Anggota

Ketua Majelis

KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H

SABAR TARIGAN SIBERO,S.H.,M.H

TANI GINTING,S.H.,M.H Panitera Pengganti

M. F. EVA J. S,SH

Perincian Biaya Proses: 1. Meterai ………………. Rp 6.000,2. Redaksi ………………. Rp 5.000,3. Biaya Administrasi...… Rp 139.000,J u m l a h ……………… Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 135/PDT/2014/PT.PBR