P U T U S A N Nomor : 20/PID.SUS/2015/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :
Nama lengkap
: TEDDI MIRZA DAL Alias TEDDI Bin DALIMI ALI (Alm) ;
Tempat lahir
: Ujung Batu ;
Umur/tanggal lahir
: 54 tahun / 28 Oktober 1960 ;
Jenis kelamin
: Laki-laki ;
Kebangsaan
: Indonesia ;
Tempat tinggal
: Jalan Pematang Tebih Rt. 001, Rw. 004, Desa Pematang Tebih, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu ;
Agama
: Islam ;
Pekerjaan
: Anggota DRPD Kab. Rokan Hulu ;
Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca :
I.
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Februari 2015 Nomor 20/PID.SUS/2015/PT.PBR tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
II. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Agustus 2014 Nomor. Register. Perkara : PDM - 72/PSP/09/2014 atas
nama
Terdakwa
yang
pada
pokoknya sebagai berikut : PERTAMA Bahwa ia terdakwa TEDDI MIRZA DAL Als. TEDDI Bin DALIMI ALI (Aim.),pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi akan tetapi masih dalam tahun 2007 sampai dengan kurun waktu hari Rabu, tanggai 10 April 2013, bertempat di Sebelah Kiri Naik Sungai Dua di Dusun Kubu Pauh, Hal 1 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
Desa Lubuk Bilang, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dengan sengaja mendanai /wmhulakun liar dan/atau penggunaan kawasun hulan secara tidak sah secara langsung atau tidnk langsung. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: - Bahwa bermula pada sekira tahun 2006, saksi Syubir Bin Kasih, saksi Edi Bin Ajo dan saksi Sopan Sofyan serta warga Desa Lubuk Bilang, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu, yakni : Asri, Wilandari, Harun, Pitra dan Tiarna melakukan kegiatan tebas tebang seluas ± 50 ha di lahan bekas Hak Penguasaan Hutan (HPH) suatu perusahaan yang bergerak mengambil kayu CIP. Selanjutnya terhadap lahan seluas ± 50 ha yang persisnya terletak di Sebelah Kiri Naik Sungai Dua, di Dusun Kubu Pauh, Desa Lubuk Bilang, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu yang telah ditebas dari tumbuhan hutan muda dan belukar tersebut, dimiliki mereka tanpa ada surat dasar tanah apapun sebagai alas haknya. - Bahwa pada sekira tahun 2007, ke 8 warga Desa Lubuk Bilang, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu tersebut, menjual lahan ± 50 ha itu kepada terdakwa TEDDI MIRZA DAL Als. TEDDI Bin DALIMI ALI (Aim.) dengan harga per ha sebesar Rp.2.500.000,- dan terdakwapun tidak ada memiliki surat dasar tanah terhadap lahan yang dibelinya itu, selain Surat Keterangan Jual Beli Tanah; - Bahwa pada sekira akhir tahun 2010 terdakwa meminjam uang ke Bank BRI Ujung Batu sebesar Rp.400.000.000,- dan kemudian uang sejumlah itu antara lain dipergunakan terdakwa untuk membiayai upah pekerja sekira 16 orang yang pengurusnya bernama Usman (orang Nias). Pekerja-pekerja yang sengaja didatangkan terdakwa itu melakukan kegiatan diatas lahan sekira 50 ha tersebut mulai dari menebas dan mengimas hutan muda, membersihkan belukar dan hasil imasan itu ditumpuk-tumpuk dengan maksud untuk dibakar, namun karena pada saat itu musim penghujan sehingga tidak terbakar. Pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sekira 4 bulan, setelah para pekerja memancang-mancang lahan menggunakan kayu dan tali untuk keteraturan tanaman nantinya diatas lahan yang sudah menjadi hamparan untuk perkebunan tersebut. Bahwa selanjutnya sisa dana pinjaman bank tadi habis terdakwa gunakan untuk membangun diatas lahan tersebut pondok semi permanen dua pintu beratapkan seng diawal tahun 2011, dengan mengupahkan kepada seseorang bernama Hal 2 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
panggilan MARIJAN, yang pondok itu nantinya akan dipcrgunakan sebagai tempat istirahat bagi para petani karet. - Bahwa dengan kondisi lahan tersebut yang sudah bersih dan siap dilakukan penanaman
kebun
karet,
terdakwa
menawarkan
kepada
orang-orang
terdekatnya untuk membentuk kelompok tani dan agar kelompok tani tersebutlah nantinya yang akan menanam tanaman karet diatas lahan seluas ± 50 ha dengan penggantian kerugian kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,per ha
dan
pembayarannya
dapat dilakukan
secara
mencicil sesuai
kesanggupan anggota nantinya. Bahwa atas penawaran terdakwa itu, maka pada tahun 2011 tersebut dibentuklah Kelompok Tani Bakti Karya Tani Swadaya yang diketuai saksi NIKO ALAM LASTARI dengan anggota 30 orang yang anggotanya bukan warga setempat tetapi warga Ujung Batu, sehingga Kepala Desa Lubuk Bilang tidak mengakui keberadaan kelompok tani tersebut dan tidak terdaftar di kantor desa. - Bahwa dari ke 30 orang anggota kelompok tani tersebut, tiga orang diantaranya yakni saksi Asrizal membeli dari terdakwa seluas 4 ha, saksi Samsul seluas 2 ha dan saksi Niko Alam Lastari seluas 3 ha. Sejak pengangsuran pembayaran yang dilakukan dalam tahun 2011 itu, ketiga orang tersebut telah memulai penanaman bibit tanaman karet dan angsuran perlunasan kepada terdakwa baru dapat mereka lunasi sekira akhir tahun 2012, sehingga dalam tahun 2012 itu terhadap lahan seluas ± 50 ha telah ditanami tanaman karet seluas ± 9 ha, sedangkan terhadap luasan lahan selebihnya belum dilakukan penanaman oleh anggota kelompok tani lainnya karena sebagian besar dari mereka kemudian membatalkan pembelian disebabkan karena disidiknya terdakwa dalam perkara ini oleh Po\da Riau, atas laporan RAJA AD AT SURAU GADING mengenai kegiatan terdakwa yang melakukan perambahan dan penebangan hutan pada kawasan hutan dan menjadikannya kebun tanaman karet tersebut. - Bahwa pada tanggal 10 April 2013 Penyidik Dit.Reskrimsus Polda Riau dengan didampingi Ahli Planologi/Pemetaan dari Dishut Propinsi Riau, PRANYOTO mendatangi lahan kegiatan perkebunan karet yang telah dibiayai oleh terdakwa tersebut. - Bahwa dilokasi itu Ahli Planologi, PRANYOTO mengambil 7 titik koordinat menggunakan GPS merk Garmin Seri 60 S dan ke 7 titik koordinat tersebut Hal 3 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
kemudian diplotingkan kepada Peta l-ampiran SK Menhut RI No. 173/Kpts11/1986 tentang TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN (TGHK) DI PROP. DATI I RIAU sehingga diketahui seluruh lokasi dari ke 7 titik koordinat yang diambil itu masuk sebagai kawasan Hutan dengan nama Kawasan Hutan
Produksi
Terbatas (HPT) KAITI KUBU PAUH. Bahwa terhadap kawasan HPT, KAITI KUBU PAUH tersebut telah dilakukan tata batas pada tahun 1993/1994 dan Berita Acara Tata Batas telah disyahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 29 Nopember 1996 yang sekaligus juga sudah dilakukan pemetaan serta proses pengukuhanya telah sempurna dengan pemaknaan penunjukan Kawasan HPT, KAITI KUBU PAUH sebagai penetapan awal berdasrkan SE Menhut RI No. : SE.3/Menhut-II/2012, tanggal 3 Mei 2012. Bahwa terdakwa dalam kegiatannya mendanai penggunaan Kawasan Hutan dengan nama
HPT, KAITI KUBU PAUH tersebut tanpa mendapat izin dari
Menteri Kehutanan Republik Indonesia Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 94 ayat (1) huruf (c) jo pasal 19 huruf (d) UU.RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. ATAU KEDUA Bahwa ia terdakwa TEDDI MIRZA DAL Als. TEDDI Bin DALIMI ALI (Aim.),pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi akan tetapi masih dalam tahun 2007 sampai dengan kurun waktu hari Rabu, tanggai 10 April 2013, bertempat di Sebelah Kiri Naik Sungai Dua di Dusun Kubu Pauh, Desa Lubuk Bilang, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -
Bahwa berawal pada sekira pertengahan sampai dengan akhir tahun 2007, terdakwa membeli lahan seluas +- 50 ha yang terletak disebelah kiri naik sungai dua di dusun kubu pauh desa lubuk bilang kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu kepada saksi Syubir bin Kasih, saksi Edi Bin Ajo dan saksi Sopan Sofyan serta 5 orang warga Desa Lubuk Bilang Kec. Hal 4 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
Rambah Samo Kab. Rokan Hulu lainnya. Terhadap lahan yang dibeli terdakwa dengan harga per ha sebesar Rp.2.500.000,- itu tanpa memiliki satupun surat tanah, sehingga yang menjadi dasar kepemilian terdakwa hanyalah surat Keterangan Jual beli Tanah. -
Bahwa pada sekira akhir tahun 2010 terdakwa mulai mengolah lahan seluas +- 50 ha itu dengan mempekerjakan sekira 16 orang pekerja yang pengurusnya bernama Usman (orang nias). Pekerja–pekerja yang sengaja didatangkan terdakwa itu melakukan kegiatan diatas lahan sekira 50 ha tersebut mulai dari menebas dan mengimas hutan muda, membersihkan belukar dan hasil imasan itu ditumpuk-tumpuk dengan maksud untuk dibakar, namun karena pada saat itu musim penghujan sehingga tidak terbakar. Pekerjaan tersebut dapat diselesaikan pekerja terdakwa itu sekira 4 bulan yakni setelah para pekerja memancangmancang lahan menggunakan kayu dan tali untuk keteraturan tanaman nantinya diatas lahan yang sudah menjadi hamparan untuk kegiatan perkebunan tersebut.
-
Bahwa
selanjutnya
mempekerjakan
pada
seseorang
sekira bernama
awal
tahun
panggilan
2011
terdakwa
MARIJAN
untuk
membangun diatas lahan tersebut pondok semi permanen dua pintu beratapkan seng, dengan mendatangkan ke lokasi bahan-bahan seperti kayu, semen dan bahan bangunan lainnya yang ditanggung oleh terdakwa itu, yang pondok itu nantinya akan dipergunakan sebagai tempat menyimpan alat-alat perkebunan dan sebagai tempat istirahat bagi para petani karet. -
Bahwa dcngan kondisi lahan tersebut yang sudah bersih dan siap dilakukan penanaman kebun karet, terdakwa menawarkan kepada orangorang terdekatnya untuk membentuk kelompok tani dan ag^r kelompok tani tersebutlah nantinya yang akan menanam tana man karet diatas lahan seluas ± 50 ha dengan penggantian kerugian kepada terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- per ha dan pembayarannya dapat dilakukan secara mencicil sesuai kesanggupan anggota nantinya.
-
Bahwa kemudian dari penawaran terdakwa itu, maka pada tahun 2011 tersebut dibentuklah Kelompok Tani Bakti Karya Tani Swadaya yang diketuai saksi NIKO ALAM LASTARI dengan anggota 30 orang yang anggotanya bukan warga setempat tetapi warga Ujung Batu, sehingga keberadaannya tidak terdaftar di kantor desa serta tidak diakui oleh Kepala Desa Lubuk Bilang. Hal 5 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
-
Bahwa dari ke 30 orang anggota kelompok tani tersebut, tiga orang diantaranya yakni saksi Asrizal membeli dari terdakwa seluas 4 ha, saksi Samsul seluas 2 ha dan saksi Niko Alam Lastari seluas 3 ha. Sejak pengangsuran pembayaran yang dilakukan dalam tahun 2011 itu, ketiga orang tersebut telah memulai penanaman bibit tanaman karet dan angsuran perlunasan kepada terdakwa baru dapat mereka lunasi sekira akhir tahun 2012, sehingga dalam tahun 2012 itu terhadap lahan seluas ± 50 ha telah ditanami tanaman karet seluas ± 9 ha, sedangkan terhadap Iuasan lahan selebihnya yang telah diland clearing terdakwa dan siap tanam itu belum dilakukan penanaman oleh anggota kelompok tani lainnya karena sebagian besar dari mereka kemudian membatalkan pembelian disebabkan karena disidiknya terdakwa dalam pcrkara ini oleh Polda Riau, atas laporan RAJA ADA! SURAU GADING yang melaporkan kegiatan terdakwa telah melakukan perambahan dan penebangan hutan pada kawasan hutan dan menjadikannya kebun tanaman karet tersebut.
-
Bahwa pada tanggal 10 April 2013 Penyidik Dit.Reskrimsus Polda Riau dengan didampingi Ahli Planologi/Pemetaan dari Dishut. Propinsi Riau, PRANYOTO mendatangi lahan kegiatan perkebunan karet yang dikelola terdakwa tersebut. Dilokasi itu Ahli Planologi, PRANYOTO mengambil 7 titik koordinat menggunakan GPS merk Garmin Sen 60 S dan ke 7 titik koordinat tersebut kemudian diplotingkan kepada Peta Lampiran SK Menhut RI No. 173/Kpts-11/1986 tentang TATA GUNA HUTAN KESEPAKATAN (TGHK) DI PROP. DATI I RIAU sehingga diketahui seluruh Iokasi dari ke 7 titik koordinat yang diambil itu masuk sebagai Kawasan Hutan dengan nama Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) KAITI KUBU PAUH
-
Bahwa terhadap Kawasan HPT. KAITI KUBU PAUH tersebut telah dilakukan tata batas pada tahun 1993/1994 dan Berita Acara Tata Batas telah disyahkan oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 29 Nopember 1996, yang sekaligus juga sudah dilakukan pemetaan serta proses pengukuhannya
telah
sempurna
dengan
pemaknaan
penunjukan
Kawasan HPT. KAITI KUBU PAUH sebagai penetapan awal berdasarkan SE Menhut R1 No. : SE.3/Menhut-II/2012, tanggal 3 Mci 2012. -
Bahwa terdakwa dalam kegiatannya mengelola penggunaan Kawasan Hutan dengan nama HPT. KAITI KUBU PAUH menjadi perkebunan karet tersebut tanpa mendapat izin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
Hal 6 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 ayat (1) huruf (a) jo pasal 17 ayat (2) huruf (b) UU RI No. : 18 Tahun 2013 tcntang Pencegahan dan Pcmberantasan Perusakan Hutan. III.Tuntutan
Pidana
Penuntut
Umum
Nomor. Register. Perkara : PDM-
72/PSP/09/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada
tanggal 25
Nopember 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan Putusan sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa TEDDI MIRZA DAL Alias DALIMI ALI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 92 ayat (1) huruf (a) jo pasal 17 ayat (2) UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan kedua ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TEDDI MIRZA DAL Alias TEDDI Bin DALIMI ALI ( Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 1.5000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : -
1 (satu) lembar kwitansi asli bertulisa telah diterima dari HASRIZAL uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang panjar himas tumbang dan 4 (empat) hektar tanah di Dusun Kubu Pauh, Desa Lubuk Bilang tertanggal 22 September 2011 ditandatangani ELI DARLIAH ;
-
1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari HASRIZAL uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang panjar himas tumbang dan 4 (empat) hektar tanah di Dusun Kubu Pauh, Desa Lubuk Bilang tertanggal 25 Agustus 2011 ditandatangani ELI DARLIAH ;
-
1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari HASRIZAL uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang pelunasan tanah di Kubu Pauh (bayar sama pak Teddi ) sisa Rp. 3.000.000,tertanggal Juni 2012 ditandatangani oleh ELI DARLIAH ;
-
1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari HASRIZAL uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang panjar himas
Hal 7 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
tumbang dan 4 (empat) hektar tanah di Dusun Kubu Pauh, Desa Lubuk Bilang tertanggal 11 Juli 2011 ditandatangani ELI DARLIAH ; -
1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari HASRIZAL uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang titipan untuk beli tanah di Kubu Pauh tertanggal 24 Oktober 2011 ditandatangani ELI DARLIAH ;
-
1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari SAMSUL uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pelunasan tanah 2 hektar dan biaya himas cincang, perum dan dana peerumahan tempat istirahat tertanggal 21 Juli 2012 ditandatangani ELI DARLIAH ;
-
1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari LENI uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang pelunasan tanah 2 hektar tertanggal 22 Agustus 2011 ditandatangani TEDDI MIRZA DAL ;
-
1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari LENI uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang panjar pembelian tanah 2 hektar di Kubu Pauh tertanggal 3 Mei
2011
ditandatangani TEDDI MIRZA DAL ; Tetap terlampir dalam berkas ; 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,(lima ribu rupiah) ; IV. Berkas perkara atas nama Terdakwa termasuk didalamnya Berita Acara Persidangan berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi Putusan
Pengadilan
Negeri
Pasir
Pengaraian
Nomor
:
241/
PID.SUS/2014/PN.Prp tanggal 16 Desember 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Menyatakan terdakwa TEDDI MIRZA DAL ALIAS TEDDI BIN DALIMI ALI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ DENGAN SENAGAJA MELAKUKAN KEGIATAN PERKEBUNAN TANPA IZIN MENTERI DALAM KAWASAN HUTAN “ 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; Hal 8 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1(satu) lembar kwitansi asli bertulisa telah diterima dari HASRIZAL uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) uang panjar himas tumbang dan 4 (empat) hektar tanah di Dusun Kubu Pauh, Desa Lubuk Bilang tertanggal 22 September 2011 ditandatangani ELI DARLIAH ; - 1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari HASRIZAL uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) uang panjar himas tumbang dan 4
(empat) hektar tanah di Dusun Kubu Pauh, Desa
Lubuk Bilang tertanggal 25 Agustus 2011 ditandatangani ELI DARLIAH ; - 1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari HASRIZAL uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang pelunasan tanah di Kubu Pauh (bayar sama pak Teddi ) sisa Rp. 3.000.000,tertanggal Juni 2012 ditandatangani oleh ELI DARLIAH ; - 1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari HASRIZAL uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) uang panjar himas tumbang dan 4 (empat) hektar tanah di Dusun Kubu Pauh, Desa Lubuk Bilang tertanggal 11 Juli 2011 ditandatangani ELI DARLIAH ; - 1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari HASRIZAL uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang titipan untuk beli tanah di Kubu Pauh tertanggal 24 Oktober 2011 ditandatangani ELI DARLIAH ; - 1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari SAMSUL uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pelunasan tanah 2 hektar dan biaya himas cincang, perum dan dana peerumahan tempat istirahat tertanggal 21 Juli 2012 ditandatangani ELI DARLIAH ; - 1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari LENI uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang pelunasan tanah 2 hektar tertanggal 22 Agustus 2011 ditandatangani TEDDI MIRZA DAL ; - 1 (satu) lembar kwitansi asli bertuliskan telah diterima dari LENI uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) uang panjar pembelian tanah 2 hektar di Kubu Pauh tertanggal 3 Mei
2011
ditandatangani TEDDI MIRZA DAL ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
Hal 9 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; V. Akta Permohonan Banding Nomor : 14/Akta-Pid/2014/PN.Prp yang ditandatangani oleh
Panitera
Pengadilan
Negeri Pasir Pengaraian
yang
menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2014 Terdakwa telah mengajukan permohonan
Banding terhadap Putusan
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 241/PID.SUS/2014/ PN.Prp tanggal 16 Desember 2014, dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sesuai
dengan
Akta
Pemberitahuan
Permohonan
Banding
Nomor
14/Akta.Pid/ 2014/PN .Prp ; VI. Akta Permohonan Banding Nomor 14/Akta-Pid/2014/PN-Prp yang ditanda tangan
oleh
Panitera
Pengadilan
Negeri
Pasir
Pengaraian
yang
menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014 Penuntut Umum
telah
mengajukan
Permohonan
Banding
terhadap
Putusan
Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 241/Pid.Sus/2014/PN.Prp tanggal 16 Desember 2014 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahuakan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 14/Akta-Pid/2014/PN.Prp ; VII. Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 05 Januari 2015 Nomor 14/Akta-Pid/2014/PN.Prp yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penuntut umum pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2015
sesuai dengan Akta
Pemberitahuan Memori Banding Nomor 14/Akta-Pid/2014/PN.Prp ; VIII.Akta Tanda Terima Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 23 Desember
2014
Nomor
14/Akta-Pid/2014/PN.Prp
yang
diterima
di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding Nomor 14/Akta-Pid/PN.Prp ; IX.Akta Tanda Terima Konta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 Nomor 14/Akta-Pid/2014/PN.Prp Hal 10 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penutnut Umum pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 14/Akta-Pid/2014/PN.Prp ; X.Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 Nomor 14/Akta-Pid/2014/PN.Prp yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Januari 2015 sesuai dengan akta Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor 14/Akta-Pid/2014/PN.Prp ; XI.Surat
Panitera Pengadilan
Umum dan Terdakwa
Negeri Pasir Pengaraian
kepada
masing-masing tanggal 06 Januari
2015 Nomor :
W4.U.10/44/ HN.01.10/I/2015, tentang pemberian kesempatan Penuntut Umum dan Terdakwa perkara
Penuntut
kepada
untuk mempelajari / memeriksa berkas
(inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke-Pengadilan Tinggi
Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding; Menimbang, bahwa karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding dari
Terdakwa maupun Penuntut Umum
tersebut diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding dan Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya berpendapat bahwa unsurunsur sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa tidak terbukti sama sekali, oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan aquo dan selanjutnya mengadili sendiri menyatakan membebaskan Pembanding dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ; Menimbang, bahwa Penuntu Umum dalam Memori Banding dan Kontra Memori
Bandingnya
pada
pokoknya
berpendapat
bahwa
unsur-unsur
sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu adalah patut dan wajar bila Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki putusan aquo sekedar mengenai
Hal 11 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 Nopember 2014 ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama
berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
Nomor : 241/PID.SUS/
2014/PN.Prp tanggal 16 Desember 2014, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Memori Banding dan Kontra memori Banding dari Penuntut umum , maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan
pertimbangan
hukum
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
dalam
Putusannya, karena telah dipertimbangkan secara cermat dan didukung dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap keberatan dalam Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta keberatan dalam Memori Banding dan Kontra memori
Banding
Penuntut
Umum
tersebut
substansinya
merupakan
pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak beralasan menurut hukum, sehingga haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, dengan mengingat tingkat kesalahan Terdakwa dan untuk memberi efek jera kepada Terdakwa, serta memberikan pembelajaran bagi setiap anggota masyarakat agar tidak melakukan kejahatan yang serupa tersebut, Pengadilan Tinggi sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dengan tambahan pertimbangan bahwa lahan kebun yang diolah oleh Terdakwa baru tahap sebahagian kecil dan Terdakwa belum menikmati hasilnya ; Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
Nomor 241/Pid.Sus/
2014/PN.Prp tanggal 16 Desember 2014 tersebut harus dikuatkan ;
Hal 12 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan Pasal 92 huruf a juncto Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-undang
Nomor
18
Tahun
2013
Tentang
Pencegahan
dan
Pemberantasan Perusakan Hutan serta peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I: 1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; 2.
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Pasir
Pengaraian
Nomor
241/PID.SUS/ 2014/PN.Prp tanggal 16 Desember 2014 yang dimintakan banding tersebut; 3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 14 April 2015, oleh kami
Yohannes Ether Binti.SH,M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis
Sumartono.SH,M.Hum. dan Agung Wibowo.SH,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, H.Bastarial.SH,MH. Panitera dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ; Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
1. Sumartono.SH,M.Hum.
Yohannes Ether Binti.SH,M.Hum.
2. Agung Wibowo. SH, M.Hum. Panitera;
H.Bastarial,SH.MH. Hal 13 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
Hal 14 dari 13 hal.Put.No.20/PID.SUS/2015/PT.PBR
