PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

PUTUSAN NOMOR : 153/PDT/2014/PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA; Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : 1. MARTINIS, usia 55 Tahun, Laki- laki, No. KTP : 1471010103580021/NPWP 14.778.171.0-221.000, alamat Dusun Muara Talawo RT.004/ RW.00l Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I semula PELAWAN I ; 2. FIRDAUS, usia 46 Tahun, No. KTP : 1401080604610001, Dusun Muara Talawo RT.002/RW.001 Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula PELAWAN II; 3. ALIMARDANI, usia 35 Tahun, Laki- laki, No. KTP : 1401160709780003, alamat

Pantai

Raja

RT.001/RW.003

Kecamatan

Perhentian

selanjutnya

disebut

Raja,

sebagai

Desa

Kabupaten

Pantai

Raja,

Kampar,

yang

PEMBANDING

III

semula

PELAWAN III; 4. BAKAR,

usia 54 Tahun, Laki- laki, No. KTP : 1401080405590004, Dusun Muara Talawo RT.003/RW.001 Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING IV semula PELAWAN IV;

5. DARUS,

usia 49 Tahun, Laki- laki, No. KTP : 1401060112640004, Pangkalan Baru Timur RT.001/RW.004 Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING V semula PELAWAN V ; Seluruhnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula PARA PELAWAN; Dalam hal ini dalam tingkat banding diwakili Kuasanya PATAR PANGASIAN, SH, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PATAR PANGASIAN & REKAN, Hal 1 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

beralamat di Jl. Suka Jaya Komplek Arengka Lestari Blok. J No. 07 Pekanbaru, juga berkantor di Hotel Surya Jln. Sudirman DuriRiau 28884, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang

pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 di bawah

Register Nomor : 76/SK/2014/PN.BKN; Melawan: 1.PT. RIMBA SERAYA UTAMA, beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 62 Pekanbaru, Riau, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERLAWAN PENYITA; Dalam hal ini diwakili Kuasanya Johanes Bagus Dharmawan, SH Dkk Advokat pada Firma Hukum Adnan Kelana Haryanto & Hermanto

(“AKHH”),

beralamat

di

Chase

Plaza

Lt.18

Jln.Jend.Sudirman Kav 21 Jakarta dan Jln. Raden Patah, Komplek Sumber Jaya Blok A No. 5-6 Nagoya Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2013, yang

telah

terdaftar

di

Kepaniteraan

Pengadilan

Negeri

Bangkinang pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2013 dibawah Nomor : 15/SK/2013/PN.BKN ; 2. PT. AIR JERNIH, beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Komplek Puri Nangka Sari Blok E/4 Pekanbaru, Riau, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERLAWAN TERSITA I ; 3. NUR ALI, Kepala Desa Bangun Sari, beralamat di Desa Bangun Sari, Kecamatan

Kampar

Kiri

Hilir,

selanjutnya

disebut

sebagai

Kabupaten

Kampar,

TERBANDING

III

yang semula

TERLAWAN TERSITA II ; 4. SYAFRIAL .N, beralamat di Desa Pantai Raja, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten

Kampar,

yang

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING IV semula TERLAWAN TERSITA III; 5. DALHARI, Ketua Koperasi Usaha Tani Jaya, beralamat di Desa Bangun Sari, Kecamatan

Kampar

selanjutnya

disebut

Kiri

Hilir,

sebagai

Kabupaten

Kampar,

TERBANDING

V

yang semula

TERLAWAN TERSITA IV;

Hal 2 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca : 1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 6 Oktober 2014 Nomor: 153/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas; 2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 35/Pdt/PLW/2013/PN.BKN tanggal 13 Mei 2014; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Perlawannnya bertanggal 19 September 2013, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 19 September 2013, dibawah Register Nomor : 35/Pdt/Plw/2013/ PN.BKN., telah mengajukan perlawanan yang isinya berbunyi sebagai berikut : 1. Bahwa Pelawan I adalah pemilik sebidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berdiri diatasnya, terletak di Rimba Tik Tiung Dusun I Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau; dengan total luas hak tanah + 8 Ha (delapan hektar) a.n MARTINIS sebagaimana ditunjuk Surat Keterangan Kepala Desa Mentulik sebagai berikut : 1.1. Surat tanah Nomor : 594/SK/072/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Pirdaus (72,84M), Timur : Martinis (178,97 M), Selatan : Parit (138,13 M), dan Barat : Kebun Karet masyarakat Mentulik (108,33 M) (Bukti : P-1); 1.2. Surat tanah Nomor : 594/SK/073/VIII/2005 tertanggal 1l Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Pirdaus (108,49 M), Timur : Abasri (188,83 M), Selatan : Parit (108,96 M), dan Barat : Martinis (178,97 M) (Bukti : P-2); 1.3. Surat tanah Nomor : 594/SK/072/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Pirdaus (92,32 M), Timur : Martinis (219,53 M), Selatan : Parit (92,50 M), dan Barat : Abasri(213,76 M) (Bukti : P-3); 1.4. Surat tanah Nomor : 594/SK/072/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Pirdaus (90,22 M), Timur : Zulhenri


(221,67), Selatan : Parit (90,36 M), dan Barat : Martinis (219,53 M) (Bukti : P-4); 2. Bahwa Pelawan II adalah pemilik sebidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berdiri diatasnya, terletak di Rimba Tik Tiung Dusun I Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau; dengan total luas hak tanah + 18 Ha (delapan belas hektar) a.n FIRDAUS, sebagaimana ditunjuk Surat Keterangan Kepala Desa Mentulik sebagai berikut: 2.1. Surat tanah Nomor : 594/SK/077/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus2005, dengan batas-batas, Utara : Bakar (100 M), Timur : Pirdaus (200 M), Selatan: Martinis (100 M), dan Barat: Pirdaus (200) (Bukti : P-5); 2.2. Surat tanah Nomor : 594/SK/086/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus2005, dengan batas-batas, Utara : Bakar (100 M), Timur : Pirdaus (200 M), Selatan : Abasri (100 M), dan Barat : Pirdaus (200 M) (Bukti : P-6); 2.3. Surat tanah Nomor : 594/SK/121/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Bakar (100 M), Timur : Pirdaus (200 M), Selatan : Abasri (100 M), dan Barat : Pirdaus (200 M) (Bukti : P-7); 2.4. Surat tanah Nomor : 594/SK/122/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus2005, dengan batas-batas, Utara : Bakar (100 M), Timur : Pirdaus(200 M), Selatan : Abasri (100 M), dan Barat : Pirdaus (200 M) (Bukti : P-8); 2.5. Surat tanah Nomor : 594/SK/l23/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus2005, dengan batas-batas, Utara : Muhardi (100 M), Timur : Pirdaus(200 M), Selatan : Abasri (100 M), dan Barat : Pirdaus (200 M)(Bukti : P-9); 2.6. Surat tanah Nomor : 594/SK/l24/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus2005, dengan batas-batas, Utara : Muhardi (100 M), Timur : pirdaus (200 M), Selatan : Abasri (100 M), dan Barat : Pirdaus (200 M) (Bukti : P-10); 2.7. Surat tanah Nomor : 594/SK/l25/VIII/2005 tenanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Muhardi (100 M), Timur : pirdaus(200 M), Selatan: Abasri (100 M), dan Barat: Pirdaus (200 M) (Bukti : P-11); 2.8. Surat tanah Nomor : 594/SK/l26/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Muhardi (100 M), Timur : Pirdaus (200 M), Selatan : Muhardi (100 M), dan Barat : Pirdaus (200M) (Bukti: P-12); 2.9. Surat tanah Nomor : 594/SK/l27/VIII/2005 tertanggal 1l Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara: Muhardi (100 M), Timur : Pirdaus (200 M), Selatan: Muhardi (100 M), dan Barat : Zulhenri (200 M) (Bukti : P-13) 3. Bahwa Pelawan III adalah pemilik sebidang tanah beserta tanaman kelapa sawit dan bangunan tempat tinggal yang berdiri diatasnya, terletak di Rimba Hal 4 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

Tik Tiung Dusun I Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau; dengan total luas + 34 Ha (tiga puluh empat hektar) a.n ALI MARDANI, sebagaimana ditunjuk Surat Keterangan Kepala Desa Mentulik sebagai berikut : 3.1. Surat tanah Nomor : 594/SK/101/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara: Tangguk ( 95,8 M ), Timur : Parit (292,34 M), Selatan : Edirianto/Doni (65,03 M), Barat : Doni/AliMardani (158,51 M) (Bukti : P-14); 3.2. Surat tanah Nomor : 594/SK/102/VIII/2005 tertanggal 1l Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Hutan (130,16 M), Timur : Ali Mardani (144,97 M), Selatan : Sarman (113,09 M), Barat : Ali Mardani (209,39 M) (Bukti : P-15); 3.3. Surat tanah Nomor : 594/SK/103/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas- batas, Utara : Hutan (94,63 M), Timur : Ali Mardani (209,38 M), Selatan : Sarman (87,41 M), Barat : Ali Mardani/Marzuki (127,56M) (Bukti : P-16); 3.4. Surat tanah Nomor : 594/SK/104/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus2005, dengan batas-batas, Utara : Marzuki (156,79 M), Timur : Ali Mardani (127 ,56 M), Selatan : Sarman (156,79 M), Barat : Marzuki (127,56 M) (Bukti : P-17); 3.5. Surat tanah Nomor : 594/SK/105/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Tangguk (165,54 M), Timur: Ali Mardani (119,49 N4), Selatan : Bakar (164,97 M), Barat : Ali Mardani (128,37 M) (Bukti : P-18); 3.6. Surat tanah Nomor : 594/SK/106/VIII/2005 tanggal 1l Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara: Tangguk (149,88 M), Timur: Ali Mardani (128,37 M), Selatan : Bakar (148,93 M), Barat : AliMardani (138,17 M) (Bukti : P-19); 3.7. Surat tanah Nomor : 594/SK/107/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus2005, dengan batas-batas, Utara: Tangguk (136,43 M), Timur : Ali Mardani (138,17 M), Selatan : Bakar (134,88 M), Barat : Ali Mardani (158,67 M) (Bukti : P-20); 3.8. Surat tanah Nomor : 594/SK/108/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus2005, dengan batas-batas, Utara : Tangguk (162,53 M), Timur : Ali Mardani (158,67 M), Selatan : Bakar (103,36 M), Barat :Ali Mardani (231,70 M) (Bukti : P-21);


3.9. Surat tanah Nomor : 594/SK/362/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas- batas, Utara : Jalan (63M), Timur : Ali mardi (231 M), Selatan : Sarlis (72 M), Barat : Jalan (274 M) (Bukti : P-22); 3.10. Surat tanah Nomor : 594/SK/363/VIII/2005 tertanggal 11 Juli 2005, dengan batas-batas, Utara : Jalan (81 M), Timur : Saparudin (245M), Selatan : Putra Abadi (81 M), dan Barat : Ali Mardani (244 M) (Bukti: P-23); 3.11. Surat tanah Nomor : 594/SK/364/VIII/2005 tertanggal 11 Juli 2005, dengan batas-batas, Utara : Jalan (82 M), Timur : Ali Mardani (244M), Selatan : Putra Abadi (82 M), dan Barat : Ali Mardani(242M) (Bukti : P-24); 3,12. Surat tanah Nomor : 594/SK/365/VIII/2005 tertanggal 11 Juli 2005,dengan batas-batas, Utara : Jalan (82 M), Timur : Ali Mardani (242 M), Selatan : Putra Abadi (82 M), dan Barat : Ali Mardani (240 M) (Bukti : P-25); 3.13. Surat tanah Nomor : 594/SK/366/VIII/2005 tertanggal 11 Juli 2005, dengan batas-batas, Utara: Jalan (83 M), Timur : Ali Mardani (240M), Selatan : Putra Abadi (83 M), dan Barat : Ali Mardani (23 M)(Bukti : P26); 3.14. Surat tanah Nomor : 594/SK/367/VIII/2005 tertanggal dengan batasbatas, Utara : Jalan (84 M), Timur (238M), Selatan : Putra Abadi (84 M), dan Barat (236M) (Bukti : P-27); 3.15. Surat tanah Nomor : 594/SK/368/VIII/2005 tertanggal 11 Juli 2005 dengan batas-batas Utara : Jalan (85 M), Timur (235M), Selatan : Putra Abadi (85 M) dan Barat (233M) (Bukti : P-28); 3.16. Surat tanah Nomor : 594/SK/369/VIII/2005 tertanggal 11 Juli 2005, dengan batas-batas, Utara : Jalan (86 M), Timur : Ali Mardani (233M), Selatan : Sarlis (86 M), dan Barat : Ali Mardani (231 M) (Bukti : P-29); 3.17. Surat tanah Nomor : 594/SK/370/VIII/2005 tertanggal 11 Juli 2005, dengan batas- batas, Utara : Jalan (84 M), Timur : Ali Mardani (236M), Selatan : Putra Abadi (84 M), dan Barat : Ali Mardani (235 M) (Bukti : P30); 4. Bahwa Pelawan IV adalah pemilik sebidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berdiri diatasnya, terletak di Rimba Tik Tiung Dusun I Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau; dengan total luas + 20 Ha (dua puluh hektar) a.n BAKAR, sebagaimana ditunjuk Surat Keterangan Kepala Desa Mentulik sebagai berikut : Hal 6 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

4.1. Surat tanah Nomor : 594/SK/076/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara: Sarman (100 M), Timur : Bakar (200 M), selatan : Pirdaus ( 100 M), dan Barat : Muhardi (200 M)(Bukti : P-31); 4.2. Surat tanah Nomor : 594/SK/085/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara: Ali Mardani (100 M), Timur :Doni (200 M), selatan : Abasri (100 M), dan Barat : Bakar (200 M) (Bukti: P-32); 4.3. Surat tanah Nomor : 594/SK/088/VIII/2005 tenanggal 1l Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Samsir (100 M), Timur : Bakar(200 M), Selatan: Pirdaus (100 M), dan Barat: Bakar (200 M)(Bukti : P-33); 4.4. Surat tanah Nomor : 594/SK/090/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Ali Mardani (100 M), Timur :Bakar (200 M), selatan : Pirdaus (100 M), dan Barat: Bakar (200M) (Bukti: P-34); 4.5. Surat tanah Nomor : 594/SK/092/VIII/2005 terfanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Ali Mardani (100 M), Timur :Bakar (200 M), Selatan : Abasri (100 M), dan Barat : Bakar(200M) (Bukti : P-35); 4.6. Surat tanah Nomor : 594/SK/093/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Samsir (100 M), Timur : Bakar(200 M), Selatan: Pirdaus (100 M), dan Barat: Bakar (200 M) (Bukti : P-36); 4.7. Surat tanah Nomor : 594/SK/094/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Ali Mardani (100 M), Timur : Bakar (200M), Selatan: Abasri (100 M), dan Barat : Bakar (200M) (Bukti : P-37); 4.8. Surat tanah Nomor : 594/SK/095/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Ali Mardani (100 M), Timur :Bakar (200 M), Selatan : Pirdaus (100 M), dan Barat : Bakar (200M) (Bukti : P-38); 4.9. Surat tanah Nomor : 594/SK/097/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Ali mardani (100 M), Timur :Bakar (200 M), Selatan : Abasri (100 M), dan Barat : Bakar (200M) (Bukti : P-39); 4.10. Surat tanah Nomor : 594/SK/099/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005, dengan batas-batas, Utara : Ali mardani (100 M), Timur : Bakar (200 M), Selatan : Abasri (100 M), dan Barat : Bakar (200M) (Bukti : P40); 5. Bahwa Pelawan V adalah pemilik sebidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berdiri diatasnya, terletak di Rimba Tik Tiung Dusun I Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau; dengan total luas ± 8 Ha (delapan hektar) a.n DARUS, sebagaimana ditunjuk Surat Keterangan Kepala Desa Mentulik sebagai berikut :


5.1. Surat tanah Nomor : 594/SK/352/VII/2005 tertanggal 11 Juli 2005, dengan batas-batas, Utara : Jalan (169 M), Timur : Jalan (103 M), Selatan : Sudarman (178 M), dan Barat : Darus (103 M) (Bukti : P-41); 5.2. Surat tanah Nomor : 594/SK/327/VII/2005 tertanggal 11 Juli 2005, dengan batas-batas, Utara: Jalan (157 M), Timur: Miin (152 M),Selatan : Abasri (127 M), dan Barat : Jalan (131 M) (Bukti :P-42); 5.3. Surat tanah Nomor : 594/SK/350/VII/2005 tertanggal 11 Juli 2005, dengan batas-batas, Utara : Darus (89 M), Timur : Jalan (227 M), Selatan : S.Sugiarto (86 M), dan Barat : Putra Abadi (227M) (Bukti : P-43); 5.4. Surat tanah Nomor : 594/SK/352/VII/2005 tertanggal 11 Juli 2005, dengan batas-batas, Utara : Jalan (193 M), Timur : Darus (103 M), Selatan : Darus (157 M), dan Barat : Jalan (124 M) (Bukti-44); 6. Bahwa pemilikan Para Pelawan atas sebidang tanah a quo adalah hasil pembukaan hutan melalui tebas dan tebang semenjak tahun 1992 s.d 1993 yang dilakukan secara berkelompok dengan bantuan seluruh anggota keluarga Para Pelawan; 7. Bahwa

semenjak

lahan

Para

Pelawan

tersebut

berhasil

dibuka/

dibersihkan,Para Pelawan telah menanami diatas hak tanah miliknya tersebut dengan tanaman karet, kelapa, jengkol, tanaman perladangan, dll., dan hasilnya telah dipergunakan untuk kehidupan keluarga Para Pelawan; 8. Bahwa oleh karena hak tanah milik Para Pelawan tidak pemah bermasalah dengan pihak manapun, sehingga pada tahun 2005 Perangkat Desa Mentulik beserta Kepala Desa Mentulik, dan Camat Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar telah menerbitkan dan memberikan surat keterangan tanah kepada Para Pelawan sebagai bukti kebenaran pemilikan hak tanah a quo (VideBukti : P-1 s.d P-45); 9. Bahwa semenjak tahun 2006 s.d 2007 Para Pelawan menanami dan menjadikan seluruh hak tanah miliknya menjadi tanaman

perkebunan

kelapa sawit, dan sampai dengan saat ini kebun kelapa sawit Para Pelawan telah berbuah dan hasilnya dipanen secara terus menerus oleh Para Pelawan; (Lihat dan Bandingkan : Yurisprudensi MA No. 695 K/Sip/1969 tanggal 12 Agustus 1970) 10. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 783 K/Sip/1973 tanggal29 Januari 1976 dalam pertimbangannya, pada pokoknya menegaskan :“Penggugat/Terbanding yang telah menduduki tanah tersebut untuk waktu yang lama, tanpa gangguan dan bertindak sebagai pemilik yang Hal 8 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

jujur (rechthebbende te goeder trouw) harus dilindungi oleh hukum." Incasu Para Pelawan secara nyata menggarap dan menduduki secara efektif hak tanah miliknya untuk jangka waktu yang lama yaitu selama 21 (duapuluh satu tahun); 11. Bahwa telah temyata pada tanggal 03 Juni 2013 Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang telah melakukan dan meletakkan Sita Eksekusi diatas hak tanah Para Pelawan atas dasar Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 02/Eks-Pdt/2011/PN.BKN tanggal 22 Oktober 2012 dalam perkara perdata No. 19/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Mei 2008; 12. Bahwa kemudian pada tanggal l8 Juni 2013 An Para Pelawan melihat sendiri hak tanah Para Pelawan diukur ulang oleh dan atas perintah Pengadilan Negeri Bangkinang, dan berdasarkan keterangan petugas ukur tersebut pengukuran ulang yang dilakukannya adalah sebagai tindak lanjut peletakan sita eksekusi tanggal 03 Juni 2013, sehingga pada saat itu Para Pelawan melarang petugas tersebut masuk dan melanjutkan pengukuran diatas hak tanah milik Para Pelawan; 13. Bahwa

Para

Pelawan

tidak

pernah

mengetahui

adanya

sengketa

keperdataan antara Terlawan Penyita dengan Para Terlawan Tersita, terlebih Para Pelawan tidak pernah digugat atau dijadikan pihak yang berperkara dalam perkara mereka No. 19/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Mei 2008 ; 14. Bahwa berdasarkan amar putusan perkara perdata No. 19/PDT.G/2007/ PN.BKN jo. No. 113/PDT/2008/PTR jo. No. 2240 K/PDT/ 2009 yang menjadi pokok perkara antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Tersita I, II, III, dan IV; amar pada point No. 4 putusan adalah : 4. "...dst., tanah terperkara seluas + 1036,77 Helaar terletak di Desa Bangun Sari.Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar”; in casu a quo hak tanah Para Pelawan adalah terletak dan berada di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar; sedangkan objek sengketa dan putusan perkara Para Terlawan telah dibatasi terletak di Desa Bangun Sari; in casu adalah objek yang berbeda tempat dari hal-hal yang disengketakan Para Terlawan, 15. Bahwa mengenai sengketa perdata No. 19PDT.G/2007/PN.BKN

di

Pengadilan Negeri Bangkinang antara Terlawan Penyita sebagai penggugat dengan Terlawan Tersita I, II, III, dan IV sebagai tergugat, adalah persoalan hukum mereka sendiri dan tidak boleh membawa akibat apapun yang dapat merugikan kepentingan Para Pelawan selaku pihak ketiga; Hal 9 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

16. Bahwa Para Pelawan in casu Kuasa Hukumnya telah melihat dan memeriksa berita acara sita eksekusi tanggal 03 Juni 2013 atas dasar penetapan No. 02/Eks-Pdt/2011/PN.BKN, telah ternyata sita eksekusi tersebut tidak mencantumkan secara terang, jelas, dan kongkrit mengenai batas-batas mauptm ukuran objek sita eksekusi, sehingga secara hukum peletakan sita eksekusi tersebut sangat diduga (ernstig vermoeden) telah menyalahi ketentuan yang berlaku dan diletakkan secara salah diatas hak tanah Para Pelawan; 17. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas dan oleh karena pelaksanaan sita eksekusi tanggal 03 Juni 2013 atas dasar penetapan No.02/Eks-Pdt/20l1/PN.BKN tanggal 22 Oktober 2012 telah keliru diletakkan diatas tanah Para Pelawan, maka pantas dan patut serta beralasan secara hukum jika sita eksekusi tersebut diangkat seluruhnya atau setidak-tidaknya diangkat sepanjang mengenai hak tanah Para Pelawan; 18. Bahwa bukan saja Para Pelawan yang berkeberatan dan sangat dirugikan atas peletakan sita eksekusi No. 02/Eks-Pdt/2011/PN.BKN tanggal 22 Oktober 2012, melainkan masih ada hak tanah masyarakat lainnya yang turut terkena sita eksekusi dan bukan merupakan pihak dalam perkara terdahulu antara Terlawan Penyita dengan Para Terlawan Tersita terdahulu No. 19/PDT.G/2007/PN.BKN; 19. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut yang mungkin timbul atas diri Para Pelawan sehubungan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 02/Eks-Pdt/2011/PN.BKN tanggal 22 Oktober 2012; dengan hormat kami mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara o quo supaya berkenan menerbitkan putusan provisionil yaitu : - Membatalkan atau setidak-tidaknya menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi" Pengadilan Negeri Bangkinang No.02/Eks-Pdt/2011/PN.BKN tanggal 22 Oktober 2012; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pelawan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, berkenan memeriksa perkara ini dan berkenan memutuskan dengan amarnya : DALAM PROVISI Membatalkan atau setidak-tidaknya menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi No. 02/Eks-Pdt/2011/PN.BKN tanggal 22 Oktober 2012;


DALAM POKOK PERKARA 1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan hukumnya Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar; 3. Menyatakan hukumnya bahwa : - Pelawan I adalah Pemilik sebidang tanah seluas + 8 Ha (delapan hektar) beserta tanaman perkebunan kelapa sawit diatasnya; - Pelawan II adalah Pemilik sebidang tanah seluas + 18 Ha (delapan belas hektar) beserta tanaman perkebunan kelapa sawit diatasnya; - Pelawan III adalah Pemilik sebidang tanah seluas +34 Ha (tiga puluh empat hektar) beserta tanaman perkebunan kelapa sawit dan bangunan tempat tinggal diatasnya; - Pelawan IV adalah Pemilik sebidang tanah seluas + 20 Ha (dua puluh hektar) beserta tanaman perkebunan kelapa sawit diatasnya; - Pelawan V adalah Pemilik sebidang tanah seluas + 8 Ha (delapan hektar) beserta tanaman perkebunan kelapa sawit diatasnya Seluruhnya terletak di Rimba Tik Tiung Dusun I Desa Mentulik,Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau; sebagai mana ditunjuk dan ditegaskan oleh surat keterangan tanah pada point 4. dibawahini. 4. Menyatakan Sah dan Berharga seluruh surat keterangan tanah : -

Nomor : 594/SK/072/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005

-


-


-


MILIK PELAWAN I -

Nomor :594/SK/077/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005

-


-

Nomor : 594/SK/121/VIII/2005 tenanggal 11 Agustus 2005

-


-


-

Nomor : 594/SK/124/VIII/2005tertanggal 11 Agustus 2005

-


-


-


MILIK PELAWAN II -


-

Nomor : 594/SK/102/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005 Hal 11 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

-


-


-


-


-


-


-


-

Nomor : 594/SK/363/VII/2005 tertanggal 11 Juli 2005

-


-


-


-


-


-

Nomor : 594/SK/369/VII/2005 tertanggal 1l Juli 2005

-


MILIK PELAWAN III -


-

Nomor : 594/SK/085/VIII/2005 tefianggal 11 Agustus 2005

-


-


-


-

Nomor : 594/SK/093/VIII/2005 tertanggal l1 Agustus 2005

-


-


-


-


MILIK PELAWAN IV -


-


-


-


MILIK PELAWAN V 5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali penetapan sita eksekusi. No.02/Eks-Pdt/2011/PN.BKN tanggal 22 Oktober 2012 atau setidaktidaknya mengangkat sita eksekusi sepanjang mengenai hak tanah Para Pelawan sebagai mana petitum diatas;


6. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara; 7. Menyatakan hukumnya bahwa putusan perkara,ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Terlawan; Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain Para Pelawan memohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan Penyita telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Desember 2013, berbunyi sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI 1. Exceptio Litis Pendentis PARA

PIHAK

DAN

PELAWAN/DERDEN

OBJEK VERZET

DALAM

PERLAWANAN

(PERKARA

PARA

NO.35/PDT.G/2013/

PN.BKN), TERDAPAT KESAMAAN DENGAN PERKARA NOMOR 25/PDT-G/2013/PN.BKN

YANG

SEDANG

DIPERIKSA

OLEH

PENGADILAN NEGERI BANGKINANG,DENGAN DEMIKIAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD) Bahwa

Para

Pihak

yang

dilibatkan

dalam

perlawanan

Para

Pelawan/Derden Verzet (Perkara No.35/PDT.G /2013 /PN.BKN), terdapat kesamaan dengan Perkara Nomor 25 /PDT-G /2013/PN.BKN, sebagai berikut : Perkara No.35/Pdt.G/2013/PN.Bkn

Perkara No.25/Pdt.G/2013/PN.Bkn

PARA PELAWAN

PARA PELAWAN

- Martinis (Pelawan I)

- Darus (Pelawan I)

- Firdaus (Pelawan II)

- Pirdaus (Pelawan II)

- Alimardani (Pelawan III)

- Alar Alias Alimardani (Pelawan

- Bakar (Pelawan IV)

III)

- Darus (Pelawan V)

- Hanafi (Pelawan IV)

PARA TERLAWAN

PARA TERLAWAN


- PT

Rimba

Seraya

Utara

(Terlawan Penyita)

- PT

Rimba

Seraya

Utama

(Terlawan Penyita)

- Nur Ali (Terlawan Tersita II) - Syafrizal N (Terlawan Tersita III) - Dalhari (Terlawan Tersita IV) Bahwa objek perkara dalam Perlawanan Para Pelawan Derden Verzet (Perkara

No.35/PDT.G/2013/PN.BKN),

sama

dengan

PERKARA

NOMOR25/PDT-G /2013/PN. BKN, yakni Pelaksanaan Sita Eksekusi berdasarkan Berita Acara Sita Eksekusi dan Penetapan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 02/EKS-PDT/2012/PN.BKN Io. Nomor 19/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 22 Oktober 2013. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum

Acara

Perdata,

tentang

Gugatan,

Persidangan,

Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 461, Exceptio litispendentis, Sengketa yang digugat penggugat. sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga eksepsi sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan.(under judicial consideration) Memperhatikan Yurisprudensi, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :28/Pdt/G/2012/PN.Dps, tanggal 20 Maret 2013, Sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (vide bukti), Dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari bukti

T.19

(Putusan

69/Pdt.G/2011/PN.AP.

Pengadilan

dan

T.20

Negeri

(Putusan

Amlapura

Pengadilan

No. Negeri

Amlapura No. 75/Pdt.G/2012/PN.AP.) ternyata pihak-pihak yang tertera dan tercantum dalam perkara tersebut adalah sama dengan pihak-pihak tertera dan tercantum dalam perkara Aquo (Perkara No. 28/Pdt.G/2012/PN.Dps), objek pun sama yaitu tentang saham milik PT. Bali Bias Putih dan perjanjian kredit (pinjam uang) oleh PT. Bali Bias Putih khususnya perkara No.69/Pdt.G/2011/PN.AP. Perkaraperkara tersebut masih dalam taraf pemeriksaan tingkat Banding dan tidak dibantah oleh para Penggugat.Dengan demikian Majelis Hakim Hal 14 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

berpendapat oleh karena perkara No.69/Pdt.G/2011/PN.AP dan No. 75/Pdt.G/2012/PN.AP masih dalam taraf pemeriksaan tingkat Banding, dan untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih dan saling

bertentangan

dikemudian

Penggugat menunggu dulu

hari.

Maka

seharusnya

para

perkara-perkara tersebut mempunyai

kekuatan hukum yang tetap barulah mengambil langkah-langka hukum selanjutnya. Oleh karena itu Eksepsi para Tergugat pada point 2 dapat dibenarkan dan diterima. Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat dinyatakan dapat diterima karena gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur serta adanya perkara yang masih dalam taraf pemeriksaan tingkat Banding.perkara mana sama subjek dan objeknya dengan perkara ini. Dimana pokok perkara antara kedua belah pihak berperkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima serta para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karena Para Pihak dan Objek dalam Perlawanan Para Pelawan/ Derden

Verzet

(Perkara

No.35/PDT.G/2013/PN.BKN),

terdapat

kesamaan dengan Perkara Nomor 25/PDT-G/2013/PN.BKN yang sedang

diperiksa

oleh

Pengadilan

Negeri

Bangkinang,

maka

Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet (Perkara No.35/PDT.G/ 2013/PN.BKN). dapat mengakibatkan adanya putusan yang tumpang tindih dan saling bertentangan dikemudian hari. dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard); 2. Eksepsi Prosesual (Processuele Exceptie): PERLAWANAN

PARA

PELAWAN

(DERDEN

VERZET)

MENGANDUNG CACAT FORMIL SEHINGGA PERLAWANAN PARA PELAWAN

TIDAK

SAH,DAN

DENGAN

DEMIKIAN

HARUS

DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD) 2.1. Bahwa dasar hukum atau Rechtsgrond dari Perlawanan Para Pelawan

adalah

Derden

Verzet/perlawanan

pihak

ketiga

berdasarkan Pasal 195 HIR (Herziene Inlandsch Reglement), terhadap Penetapan Nomor 02/EKS-PDT/2011/PN.BKN, terkait dengan eksekusi objek perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2240 K/Pdt/2009. Tanggal21 Juli 2010 jo Putusan Hal 15 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

Pengadilan Tinggi Riau Nomor :113/PDT/2008/PTR. tanggal 19 Desember 2008 jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 19/Pdt.G/2007/PN.BKNtanggal 13 Mei 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrahctvan gewijsde; 2.2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 300, Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak ketiga atas penyitaan itu, bukan derden verzet, tetapi gugatan perdata biasa. Demikian pula, dikemukakan dalam Putusan MARI No.2584K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988, yang menyatakan bahwa: “Karena Pembantah mengajukan bantahannya setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan Nomor 178/1977 tanggal 19 Juni 1978 mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sesuai dengan yurisprudensi selama ini, gugat dinyatakan tidak dapat diterima. (vide bukti) Oleh karena Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet diajukan terhadap Sita Eksekusi atas putusan yang berkekuatan hukum tetap atau

inkrahctvangewijsde,

mengandung

cacat

formil,

serta

memperhatikan Yurisprudensi, Putusan MARI No. 2584K/Pdt/1986, tanggal 14 April 1988, maka Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet yang diajukan tidak sah, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijkeverklaard); SURAT KUASA KHUSUS MELANGGAR PASAL 15 UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT JO PASAL 5 HURUF D DAN E DARI KODE ETIK ADVOKAT, MAKA SURAT KUASA KHUSUS TIDAK SAH SESUAI DENGAN PASAL 1320 DAN 1337 KITA UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA; 2.3. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2013, melalui Surat Kuasa Khusus No.059/SK/E-ADV/Vl/2013, Firdaus (Pelawan II), Alimardani (Pelawan III), Darus (Pelawan V) telah menunjuk dan memberi kuasa kepada Kantor Advokat EVA NORA & ASSOCIATES untuk mengajukan.upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terkait dengan Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Berita Acara dan Penetapan ksekusi Pengadilan Negeri Bangkinang Hal 16 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

Nomor : 02/EKS-PDT/2012/PN.BKN Jo. Nomor 19/PDT.G/2007/ PN.BKN. tanggal22 Oktober 2013. 2.4. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, melalui Surat Kuasa Khusus,Firdaus (Pelawan II), Alimardani (Pelawan III), Darus (Pelawan V) telah menunjuk dan memberi kuasa kepada Kantor Advokat PATAR PANGASIAN & REKAN untuk mengajukan upaya hukum Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) terkait dengan Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Berita Acara dan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 02/EKS-PDT/2012/PN.BKN Jo.Nomor 19/PDT.G/ 2007/PN.BKN. tanggal22 Oktober 2013. 2.5. Memperhatikan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menyatakan bahwa Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan 2.6. Memperhatikan Pasal 5 Huruf d dan e dari Kode Etik Advokat, menyatakan sebagai berikut; d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang Klien dari teman sejawat; e. Apabila Klien hendak mengganti Advokat, maka Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada Advokat semula dan berkewajiban mengingatkan Klien untuk memenuhi

kewajibannya

apabila

masih

ada

terhadap

Advokat semula. 2.7. Bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2013, telah secara jelas dan terang, menunjukkan bahwa Kantor Advokat PATAR PANGASIAN & REKAN, telah merebut klien dari Kantor Advokat EVANORA & ASSOCIATES yakni ; oleh karena Surat Kuasa Khusus No.059/SK/E-ADV/Vl/2013 tanggal 14 Juni 2013, belum dibatalkan oleh Firdaus (Pelawan II), Alimardani (Pelawan III), Darus (PelawanV) selaku pemberi kuasa. 2.8. Memperhatikan Pasal 1320 dan Pasal 1337 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa : Pasal 1320


Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat; 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ; 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. Suatu pokok persoalan tertentu; 4. Suatu sebab yang tidak terlarang. Pasal 1337 Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum 2.9. Oleh karena Surat Kuasa Khusus dari Para Pelawan tertanggal 19 Agustus 2013 terkait dengan sebab yang dilarang oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Jo Pasal 5 Huruf d dan e dari Kode Etik Advokat, maka Surat Kuasa tidak sah sesuai dengan Pasal 1320 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian Perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard) 3. Exceptio Obscuur Libel; DASAR HUKUM DALIL PERLAWANAN PARA PELAWAN TIDAK JELAS, DENGAN DEMIKIAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANTKELIIKE VERKLAARD) 3.1 Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 449, Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke grond). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. 3.2 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia; pada bagian VII. tentang Perlawanan, point B menyatakan bahwa Perlawanan Hal 18 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

pihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo. Pasal

208

HIR.

hanya

dapat

diajukan

karena

alasan

"kepemilikan" (HM. HGB. HGU. HP dan Gadai tanah). KEWENANGAN KEPALA DESA UNTUK MENERBITKAN SURAT KETERANGAN TANAH, TELAH DINYATAKAN DILARANG ATAU DICABUT ATAU TIDAK BERLAKU LAGI. TERHITUNG SEJAK TAHUN 1984. BERDASARKAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR:

PERATURAN

593/5707/SITANGGAL

MENTERI

NEGARA

22

MEI

1984

AGRARIA/KEPALA

DAN

BADAN

PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 3 TAHUN 1999 3.1 Bahwa dalil pada angka 1, 2, 3,4, dan 5 dalam Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet, yang pada intinya Para Pelawan mendalilkan selaku pemilik bidang-bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berdiri diatasnya, terletak di Rimba Tik Tiung Dusun I Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau,sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Mantulik vide bukti P-1 sampai dengan P-44, yang diterbitkan pada tahun 2005. 3.2 Bahwa Kewenangan Kepala Desa/Kepala Kecamatan dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah ("SKT"), berdasarkan pada Pasal 11 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, yang menyatakan bahwa "Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu". 3.3 Bahwa pada tahun 1984, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Instruksi Menteri.No. 593/5707 /SJ, tanggal 22 Mei 1984, menginstruksikan kepada para Gubernur, untuk melarang para camat menggunakan kewenangan ijin membuka tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PMDN No.6 Tahun 1972; 3.4. Bahwa pada tahun 1999, sesuai dengan Pasal 17 dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor

3Tahun

1999

Tentang

Pelimpahan

Kewenangan


Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, yang menyatakan bahwa: "Pasal 17 Dengan berlakunya peraturan ini, maka: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 ,tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan 2. semua

ketentuan

yang

bermaksud

melimpahkan

kewenangan.pemberian hak atas tanah dalam peraturan/ keputusan lainnya, dinyatakan tidak berlaku." 3.5. Oleh karena Kewenangan Kepala Desa Mentulik untuk memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah atau dikenal dengan "Surat Keterangan Tanah", telah DILARANG berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 593/5707 /Sl, tanggal 22 Mei 1984; dan telah DICABUT atau DINYATAKAN TIDAK BERLAKU lagi berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan

Kewenangan

Pemberian

Dan

Pembatalan

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; maka terhitung sejak tanggal 22 Mei 1984, Kepada Desa Mantulik tidak berwenang dan tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah. Oleh Karena itu, Seluruh Surat Keterangan Kepala Desa Mantulik vide bukti P-1sampai dengan P-44. yang diterbitkan pada tahun 2005. TIDAK SAH DAN CACAT HUKUM. 3.6. Demikian pula, dikemukakan dalam Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-1316, perihal Penyampaian dan Penjelasan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan tanggal 31 Mei 2003, yang menyatakan bahwa : h. Pemberian ijin membuka tanah. Ijin membuka tanah yang semula diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Mei 1984 Nomor 593/5707/SJ dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun1999. Sampai saat ini ijin membuka tanah belum diatur kembali sehingga Hal 20 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

penataan dan penertiban kegiatan pembukaan tanah menjadi tidak terkendali. Hal ini terlihat dari banyaknya.pembukaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan-kawasan hutan. taman nasional, kawasan lindung dan kawasan konservasi lainnya.Berdasarkan keputusan presiden ini perlu dilakukan pencegahan terhadap kerusakan tanah dan lingkungan dengan mengatur kembali ijin membuka tanah sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional bin membuka tanah harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,misalnya pembukaan tanah dalam kawasan hutan memerlukan

ijin

pelepasan

kawasan

hutan

dari

Menteri

Kehutanan. 3.7 Bahwa terhitung sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2011, Kepala

Kantor

Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

yang

berwenang untuk memberi keputusan mengenai pemberian Hak Milik (Pasal 3), Hak Guna Bangunan (Pasal 4), dan Hak Pakai (Pasal 5) dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, sebagai berikut: Pasal 3 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai: 1. pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar); 2. pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha; 3. pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program: a. transmigrasi; b. redistribusi tanah; c. konsolidasi tanah; d. pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik. Pasal 4 Hal 21 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai: a. pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebihdari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha; b. semua pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan. Pasal 5 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai: a) pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar); b) pemberian Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha; c) semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan 3.8 Oleh karena kewenangan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai BUKAN kewenangan dari Kepala Desa Mentulik, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, serta tidak timbul dari hutang piutang (Hak Gadai), maka Alasan kepemilikan dari Para Pelawan BUKAN Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Gadai sebagaimana dipersyaratkan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang dituiukan Kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia; pada bagian VII. SURAT KETERANGAN KEPALA DESA MENTULIK TIDAK CUKUP UNTUK

MEMBUKTIKAN

KEPEMILIKAN

HAK

ATAS

OBJEK

PERKARA AQUO,SESUAI DENGAN PASAL 24 DARI PP NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH: 3.9 Bahwa Sertipikat Hak atas Tanah merupakan surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat Hal 22 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

berdasarkan pada Pasal 19 ayat 2 c dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 3.10 Oleh karena Surat Keterangan-Kepala Desa tidak dikenal atau bukan merupakan alat pembuktian yang kuat menurut UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria,maka Hak-Hak atas Tanah dari Para Pelawan harus terlebih dahulu dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 24 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang PendaftaranTanah, sebagai berikut : Pasal 24 (1)

Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal darikonversi hak-hak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau boleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadili dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2)

Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alatalat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon

pendaftaran

dan

pendahulu

pendahulunya,

dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. 3.11 Berdasarkan

seluruh

uraian-uraian

tersebut

diatas,

tanpa

memerlukan pemeriksaan pokok perkara terlebih dahulu, telah Hal 23 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

terbukti secara jelas dan terang, bahwa Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang tidak benar. dengan demikian Perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvantkeliike verklaard). JUDEX FACTIE HANYA BERKEWAJIBAN UNTUK MEMERIKSA MATERI

TERKAIT

DENGAN

PELAKSANAAN

EKSEKUSI

PUTUSAN AQUO, BUKAN MATERI POKOK PUTUSAN AQUO. 3.12 Bahwa pada angka 14 dalam Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet, yang pada intinya menyatakan bahwa "in casu a quo hak tanah Para Pelawan adalah terletak dan berada di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar; sedangkan objek sengketa dan putusan perkara Para Terlawan telah dibatasi terletak di Desa Bangun Sari; in casu adalah objek yang berbeda tempat dari hal-hal yang di sengketakan Para Terlawan". 3.13 Bahwa dalil pada angka 13 dalam Perlawanan Para Pelawan/ Derden Verzet, yang pada intinya menyatakan bahwa "Para Pelawan tidak pernah mengetahui adanya sengketa keperdataan antara Terlawan Penyita dengan Para Terlawan Tersita" 3.14 Oleh karena Para Pelawan tidak mengetahui dan tidak turut serta dalam proses pemeriksaan materi pokok putusan a quo, maka Para Pelawan tidak sepatutnya mengartikan atau menafsirkan sendiri petikan amar pada point 4 putusan a quo. Karena dapat merubah makna. isi. dan tujuan dari Putusan a quo tersebut; 3.15 Bahwa perlu Para Pelawan ketahui, pada proses perkara terlawan telah menujukkan lokasi atau letak lahan melalui bukti P-10, yakni Foto Copy Peta Situasi HTI Trans PT.Rimba Seraya Utama, yang menunjukkan lokasi areal 1036,77 Ha yang menjadi objek sengketa, yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie, pada halaman 61 Putusan perkara a quo sebagai berikut: "

..........

Dari

bukti

-

bukti

tersebut

khususnya

bukti

P.1,P.2,P.4,P.5,P.6,P.7, Dan P.10 diperoleh fakta-fakta 3.16 Bahwa Yurisprudensi, Putusan MARI, tangal 1 Agustus 1973 No.1038K/Sip/1973 menentukan bahwa perkara perlawanan ini merupakan

perkara

bantahan

terhadap

eksekusi

perkara

no.91a/Pdt/S.G./1964, maka yang harus diperiksa hanyalah eksekusinya saja dan bukan materi pokoknya. Eksekusi berlainan dengan hak eksekusi dari pihak eksekutan mempunyai 2 bidang: Hal 24 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

-

Yang menyangkut peraturan-peraturan/cara-cara yang harus dipergunakan untuk eksekusi;

-

Pelaksanaan dari eksekusi itu sendiri yang harus tepat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan dalam penetapan/perintah eksekusi;

3.17 Oleh karena dalil pada angka 13 dalam Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet adalah berkaitan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Judex Factie perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap, serta memperhatikan Putusan MARI,tangal l Agustus 1973 No. 1038K/Sip/1973, maka pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan letak objek perkara, melebihi kewenangan dari Judex Factie (on bevoegd atau ultra petita) II. DALAM POKOK PERKARA Hal-hal yang tercantum pada bagian eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi. Terlawan tetap pada pendirian bahwa Perlawanan Para Pelawan (Derden Verzet) sama dengan Perkara Nomor 25/PDT-G/2013/PN.BKN, mengandung cacat formil dan dasar pengajuan gugatan kabur, sehingga Perlawanan ParaPelawan/Derden

Verzet

haruslah

ditolak

atau

setidak-tidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima. Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terlawan mohon untuk dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut: PARA

PELAWAN

MERUPAKAN

PARA

PELAWAN

YANG

TIDAK

BENAR,BERDASARKAN PADA HUKUM ACARA PERDATA. 2.1. Bahwa dalil pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dalam Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet, yang pada intinya Para Pelawan mendalilkan selaku pemilik bidang-bidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang berdiri diatasnya, terletak di Rimbo Tik Tiung Dusun I Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, sesuai dengan Surat Keterangan Kepala Desa Mentulik vide bukti P-1.sampai dengan P-44, yang diterbitkan pada tahun 2005. 2.2. Bahwa

Kewenangan

Kepala

Desa/Kepala

Kecamatan

dalam

menerbitkan Surat Keterangan Tanah ("SKT"), berdasarkan pada Pasal 11 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan

Wewenang

Pemberian

Hak

Atas

Tanah,

yang


menyatakanbahwa "Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atau pejabat yang setingkat dengan itu". 2.3. Kewenangan

Kepala

Desa

Mentulik

untuk

memberi

keputusan

mengenai ijin membuka tanah atau dikenal dengan "Surat Keterangan Tanah", telah DILARANG berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984; dan telah DICABUT atau DINYATAKAN TIDAK BERLAKU lagi berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan

Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

maka

terhitung sejak tanggal 22 Mei 1984,Kepada Desa Mantulik tidak berwenang dan tidak memiliki dasar hukum untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah. Oleh Karena itu Seluruh Surat Keterangan Kepala Desa Mantulik vide bukti P-1sampai dengan P-44. yang diterbitkan pada tahun 2005, TIDAKSAH DAN CACAT HUKUM. o

Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ, tanggal 22 Mei 1984, menginstruksikan kepada para Gubernur, untuk melarang para camat menggunakan kewenangan ijin membuka tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 PMDN No. 6 Tahun 1972.

o

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah.Negara, yang menyatakan bahwa: "Pasal 17 Dengan berlakunya peraturan ini, maka: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1972 tentang, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan 2. semua ketentuan yang bermaksud melimpahkan kewenangan pemberian hak atas tanah dalam peraturan/keputusan lainnya, di nyatakan tidak berlaku."

o

Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 110-1316, perihal Penyampaian dan Penjelasan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 2003,tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan tanggal 31 Mei2003, yang menyatakan bahwa: Hal 26 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

h. Pemberian ijin membuka tanah. Ijin membuka tanah yang semula diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Instruksi Menteri Dalam negeri tanggal 22 Mei 1984 Nomor

593/5707/SJ

dan

Peraturan

Menteri

Negara

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun1999. Sampai saat ini ijin membuka tanah belum diatur kembali sehingga penataan dan penertiban kegiatan pembukaan tanah menjadi tidak terkendali. Hal ini terlihat dari banyaknya pembukaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat di kawasankawasan hutan. taman nasional, kawasan lindung dan kawasan konservasi lainnya. 2.4. Kewenangan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan HakPakai BUKAN kewenangan dari Kepala Desa Mentulik, berdasarkanPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, sebagai berikut : Pasal 3 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai: 1. pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar); 2. pemberian Hak Milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha; 3. pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program: a. transmigrasi; b. redistribusi tanah; c. konsolidasi tanah; d. pendaftaran

tanah

secara

massal

baik

dalam

rangka

pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik. Pasal 4


Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai: a. pemberian Hak Guna Bangunan atas tanah yang luasnya tidak lebihdari 2.000 M1 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha; b. semua

pemberian

Hak

Guna

Bangunan

atas

tanah

Hak

Pengelolaan Pasal 5 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai: a) pemberian Hak Pakai atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar); b) pemberian Hak Pakai atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 M2 (dua ribu meter persegi), kecuali mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha; c) semua pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan. 2.5. Bahwa Hak atas Tanah Lama harus terlebih dahulu dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 24 dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagai berikut: Pasal 24 (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal darikonversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai

adanya

hak

tersebut

berupa

bukti-bukti

tertulis,

keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersongkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran

tanah

secara

sporadik,

dianggap

cukup

untuk

mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu pendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas Hal 28 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya b. penguasaan

tersebut

baik

sebelum

maupun

selama

pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/ kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. 2.6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh

Indonesia; pada bagian VII. tentang Perlawanan, point B

menyatakan

bahwa

Perlawanan

pihak

ketiga

derden

verzet.

berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo. Pasal 208 HIR. hanya dapat diajukan karena alasan "kepemilikan" (HM. HGB. HGU. HP dan Gadai tanah). PELAKSANAAN SITA EKSEKUSI TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR SITA EKSEKUSI YANG DIATUR DALAM HUKUM ACARA PERDATA 2.7. Bahwa sesuai dengan Penetapan Nomor 02/EKS-PDT/2011/PN.BKN, terkait dengan eksekusi objek perkara, dalam perkara perdata Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:2240 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor:113/PDT/2008/PTR, tanggal 19 Desember

2008

Jo

Putusan

Pengadilan

Negeri

Bangkinang

Nomor:19/PDT.G/2007/PN.BKN, tanggal 13 Mei 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrahct van gewijsde; Pelawan telah mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, melalui Surat Permohonan tanggal 27 Juni2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 04 Juli 2011; Selanjutnya Para Termohon Eksekusi pada tanggal 17 Nopember 2011, telah dipanggil secara patut untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, dan pada tanggal 15 Desember 2013, telah dipanggil lagi untuk yang kedua menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang mana Para Termohon Eksekusi tidak hadir untuk diberikan Aanmaning (Teguran) supaya ia/Mereka memenuhi isi Putusan tersebut diatas dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang. Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut : Pasal 196 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Hal 29 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu

dengan

baik,

maka

pihak

yang

dimenangkan

mengajukan

permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195.ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari. (Rv.439,443; IR.94, 113, 130.) Pasal 197 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) (1) Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi keputusan itu,atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tiada cukup, sekian barang takbergerak kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam keputusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan keputusan itu. 2.8. Bahwa sesuai dengan Penetapan Nomor 02/EKS-PDT /2011/PN.BKN Jo

Nomor

Bangkinang

19/PDT.G/2007lPN.BKN, memerintahkan

kepada

Ketua

Pengadilan

Panitera/Jurusita

Negeri

Pengadilan

Negeri Bangkinang jika berhalangan diwakili oleh wakilnya yang sah supayadisertai 2 (dua) orang saksi yang mempunyai syarat-syarat menurut Pasal 209 Rbg untuk melaksanakan Sita Eksekusi terhadap objek eksekusi jika perlu dengan pertolongan Polisi. Selanjutnya luru Sita melakukan Sita Eksekusi atas obiek Eksekusi dan membuat Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 02/EKS-PDT/2011/PN.BKN Jo Nomor 19/PDT.G/2007/PN.BKN. Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut: Pasal l97 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) (2) Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri. (3) Bila panitera itu berhalangan karena tugas dinas atau karena alasan yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya, yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atas atas permintaannya oleh kepala pemerintahan setempat (dalam hal ini asisten-residen); dalam hal menunjuk orang itu menurut cara tersebut jika dianggap perlu


memuat keadaan, ketua berkuasa juga untuk menghemat ongkos sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu. (4) Penunjukon orang itu dilakukan hanya dengan menyebutkan atau dengan mencatatnya dalam surat perintah tersebut pada ayat (1) pasal ini. (5) Panitera itu atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah membuat berita acara-tentang tugasnya, dan memberitahukan maksud isi berita acara itu kepada orang yang disita barangnya itu, kalau ia hadir. 2.9. Bahwa dalam Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 02/EKSPDT/2011/ PN.BKN Jo Nomor 19/PDT.G/2007IPN.BKN disebutkan bahwa untuk melakukan Sita Eksekusi atas Objek eksekusi, juru sita disertai 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa dan dapat dipercaya : 1. Syuhailis, SmHk, Pekerja Pegawai Pengadilan Negeri Bangkinang tempat tinggal di Bangkinang. 2. Saryo

Fernando,

SH.,

Pekerja

Pegawai

Pengadilan

Negeri

Bangkinang tempat tinggal di Bangkinang. Sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai berikut : Pasal197 Herziene Inlandsch Reglement (HIR) (6) Penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang disebutkan namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya dalam berita acara itu, dan yang ikut menandatangani berita acara itu dan salinannya. (7) (s d. u. dg. S. 1932-42,) Saksi itu harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal oleh penyita itu sebagai orang yang dapat dipercaya, atau diterangkan demikian oleh seorang pamong.praja bangsa Eropa atau Indonesia. BATAS-BATAS MAUPUN UKURAN OBJEK SITA EKSEKUSI TELAH DIUKUR

OLEH

BADAN

PERTANAHAN

NASIONAL

C.Q.

KANTOR

WILAYAH PROPINSI RIAU. DAN TERGAMBAR SECARA TERANG. JELAS. DAN KONKRIT DALAM GAMBAR PETA BIDANG TANAH NOMOR : 0405.05-2013, TANGGAL 27 JUNI 2013, YANG TERLAMPIR DALAM BERITA ACARA SITA EKSEKUSI NOMOR 02IEKS-PDT/201I/PN.BKN

Nomor

19/PDT.G/2007/PN.BKN. 2.10.Bahwa dalil pada angka 16 dalam Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet, yang pada intinya menyatakan bahwa "Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 02/EKS-PDT/2011-/PN.BKN Jo Nomor 19/PDT.G/ 2007/PN.BKN tidak mencantumkan secara terang, jelas, dan kongkrit Hal 31 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

mengenai batas-batas maupun ukuran objek sita eksekusi" adalah TIDAK BENAR dan MENGADA-ADA. 2.11. Bahwa Berita Acara Sita Eksekusi-Nomor 02/EKS-PDT /2011/PN.BKN JoNomor 19/PDT.G/2007/PN.BKN telah secara terang dan jelas dinyatakan bahwa Tanah objek sita eksekusi sesuai dengan Putusan tersebut diatas dengan LUAS kurang lebih 1036,77 Hektar. sedangkan untuk melakukan pengukuran dan gambar/sket tanah serta ukurannya akan dibuat langsung oleh Kanwil Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru selaku Pengukur (Gambar Terlampir). 2.12. Bahwa Peta Bidang Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Wilayah Propinsi Riau, nomor : 04-05.05-2013, tanggal 27 Juni 2013, yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Survei, pengukuran, dan pemetaan, Ir.Herjon C. M. Panggabean, M. Si. Merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Berita Acara SitaEksekusi Nomor 02/EKS-PDT/2011/PN.BKN Jo Nomor 19 /PDT.G/2007/PN.BKN.

Peta

Bidang

Tanah

tersebut

telah

menggambarkan secara.terang dan jelas tenang Luas : 1035,9 Hektar dan batas - batas dari lahan yang dinyatakan dalam titik koordinat. SITA EKSEKUSI TELAH DITETAKKAN PADA LETAK DAN LOKASI YANG TEPAT. SESUAI DENGAN PUTUSAN AQUO. 2.13.Bahwa dalil pada angka 14 dalam Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet, yang pada intinya menyatakan bahwa "in casu a quo hak tanah Para Pelawan adalah terletak dan berada di Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar; sedangkan objek sengketa dan putusan perkara Para Terlawan telah dibatasi terletak di Desa Bangun Sari ; in casu adalah objek yang berbeda tempat dari hal-hal yang disengketakan

Para

Terlawan",

adalah

TIDAK

BENAR

DAN

MENGADA-ADA. Karena pada materi pokok Putusan aquo, Terlawan telah menujukkan lokasi atau letak lahan melalui bukti P-10. yakni Foto Copy Peta Situasi HTI Trans PT. Rimba Seraya Utama. yang menunjukkan lokasi areal 1036.77 Ha yang menjadi obiek sengketa, yang telah di pertimbangkan oleh judex Factie. pada halaman 61 Putusan perkara a quo, yang kemudian diukur kembali oleh Badan Pertanahan

Nasional

c.q.

Kantor

Wilayah

Propinsi

Riau,

atas

permintaan dari Pengadilan Negeri Bangkinang, dan Judex Factie Putusan aquo telah meyakini bahwa lokasi areal l036,77 Ha tersebut


terletak di Desa Bangun Sari, BUKAN Desa Mantulik sebagaimana didalilkan oleh Para Pelawan. 2.l4. Bahwa dalil pada angka 16 dalam Perlawanan Para Pelawan/Derden Verzet, yang pada intinya menyatakan bahwa sehingga secara hukum peletakan sita eksekusi tersebut sangat diduga (ernstig vermoeden) telah menyalahi ketentuan yang berlaku dan diletakkan secara salah diatas hak tanah Para Pelawan", adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA. Karena Para Pelawan tidak turut serta dalam proses pemeriksaan materi pokok putusan a quo dan tidak mengetahui objek yang diperkarakan oleh ParaTerlawan dalam pemeriksaan materi pokok Putusan a quo. 2.15. Bahwa sebelum diletakkannya Sita Eksekusi diatas objek perkara a quo, Juru Sita bersama para saksi telah melakukan Pemeriksaan setempat atas objek perkara a quo, dimana kepada juru sita dan pasa saksi ditunjukkan titik 0 atau batas awal berupa "parit gajah", batas samping lahan berupa"jalan tanah dan parit", dan terdapat pondok kebun yang diketahui sebagai "camp air jernih", dimana seluruh kegiatan tersebut direkam dalam video oleh terlawan, dan diketahui oleh aparat

dari

Polsek

Kampar

yang

mengawal

secara

langsung

pelaksanaan sita eksekusi. 2.16. Bahwa batasan-batasan seperti parit gajah, jalan tanah, dan parit-parit, kemudian

digambarkan

sebagai

titik-titik

koordinat

dalam

Peta

Bidangyang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Wilayah Propinsi Riau, Nomor: 04-05.05-2013, tanggal 27 Juni 2013, dengan mempergunakan alat ukur satelit dan metode pengukuran, yang memiliki tingkat ketelitian dan keakuratan tinggi. PARA

PELAWAN

TERBUKTI

BERITIKAD

TIDAK

BAIK

DENGAN

MENGAJUKAN GUGATAN PERLAWANAN ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR : 2240 K/PDT/2009 TANGGAL 21 JULI 2010 JO PUTUSAN PENGADILAN TINGGI RIAU NOMOR : 113/PDT/2008/PTR. TANGGAL 19 DESEMBER 2008 JO PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG NOMOR: 19/PDT.G/2007/PN.BKN. TANGGAL 13 MEI 2008.YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP ATAU INKRAHCT VAN

GEWIJSDE

PELAKSANAAN

SEMATA-MATA EKSEKUSI

DAN

UNTUK

MENGHALANG-HALANGI

PENGOSONGAN

ATAS

OBJEK

EKSEKUSI.


2.17. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Para Pelawan dalam Surat Gugatan Perlawanan, tidak didasari dengan dasar hukum yang relevan. Sehingga patut dianggap bahwa Para Pelawan hanya mencari-cari alasan yang MENGADA-ADA untuk

MENUNDA PELAKSANAAN

EKSEKUSI atas Putusan Mahkamah Agung

RI Nomor: 2240

K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi

Riau

Nomor : 113/PDT/2008/PTR, tanggal l9 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 19/Pdt.G/2007/PN.BKN, tanggal 13 Mei 2008; dan PENGOSONGAN ATAS LAHAN yang menjadi objek eksekusi. 2.18.Bahwa

Keputusan

Menteri

Kehutanan

Nomor

599/Kpts-II/I996,

tertanggal 16 September 1996, tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Pola Transmigrasi atas Areal Hutan seluas kurang lebih 12.600 (Dua Belas Ribu Enam Ratus) Hektar Di Propinsi Daerah Tingkat I Riau Kepada PT. Rimba Seraya Utama. Bahwa dengan demikian maka sejak tahun 1996 lahan tersebut adalah areal Hutan Tanaman Industri Terlawan, apabila benar Para Pelawan adalah warga disekitar areal tersebut, maka patut dianggap Para Pelawan telah mengetahui Alokasi lahan tersebut dan Pelawan telah menunjukkan itikad buruk dengan memohonkan Surat Keterangan kepada Kepala Desa Mentulik pada tahun 2005, untuk menguasai lahan Terlawan tersebut. 2.19. Bahwa pada pelaksanaan Sita Eksekusi Pertama, hari Senin, tanggal 19 Nopember 2012, Sita Eksekusi tidak dapat dilaksanakan, oleh karena Keamanan tidak kondusif dengan adanya massa yang menghalangi/menutup akses jalan menuju ke lokasi objek perkara (Eksekusi), serta terhalangnya akses jalan menuju lokasi objek eksekusi sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Sita Eksekusi Gagal Nomor 02/EKSPDT/2011/PN.BKN Jo Nomor 19/PDT.G/2007/PN.BKN, tertanggal 19Nopember 2012. OLEH KARENA PERLAWANAN DIAJUKAN TERHADAP EKSEKUSI ATAS PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP MEMBUKTIKAN BAHWA PERLAWANAN PELAWAN TIDAK BERDASAR HUKUM DAN PELAWAN ADALAH PELAWAN YANG BERITIKAD TIDAK BAIK; -

Bahwa oleh karena Gugatan Perlawanan Para Pelawan diajukan atas Eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2240 K/Pdt/2009tanggal 21Juli 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Hal 34 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

Nomor: 113/PDT/2008/PTR, tanggal 19 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor :19/Pdt.G/2007/PN.BKN, tanggal 13 Mei 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrahct van gewijsde membuktikan bahwa Pelawan tidak beritikad baik karena sepatutnyalah Pelawan dan/atau Kuasa Hukumnya mengetahui bahwa Perlawanan ini tidak tepat atau tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata tentang TataCara Pengajuan Derden Verzet/ Perlawanan pihak ketiga, yang diatur dalam Yurisprudensi, No. Putusan MARI No. 2584K/Pdt/1986, tanggal 14 April1988. -

Bahwa Para Pelawan juga tidak mempunyai legal standing yang jelas untuk mengajukan perlawanan terkait dasar kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah sehingga tidak cukup untuk membuktikan hak Para Pelawan atas tanah, yang menjadi objek eksekusi, dan dengan demikian maka perlawanan Para Pelawan a quo tidak memenuhi Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2012, tertanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Pengadilan

Berdasarkan

hal-hal

tersebut

diatas,

maka

sepatutnyalah Tuntutan Pelawan ini harus ditolak. BAHWA

PENETAPAN

SITA

EKSEKUSI

NOMOR:

02/EKS-PDT/2011

/PN.BKN TANGGAL 22 OKTOBER 2012 TETAH DITETAPKAN MENURUT TATA CARA DAN PROSEDUR SESUAI ATURAN YANG BERLAKU. Bahwa Penetapan Sita Eksekusi Nomor : 02/Eks-Pdt/2011/Pn.Bkn Tanggal 22 Oktober 2012, telah diterbitkan sesuai Hukum Acara Perdata tentang Eksekusi Putusan yang berkekuatan Hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 ayat (1) dari Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Bahwa Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 02/Eks-Pdt/2011/Pn.Bkn Tanggal 22 Oktober 2012, diterbitkan untuk melaksanakan atau mengeksekusi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2240 K/Pdt/2009 tanggal 21 Juli 2010 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor: I13/PDT/2008/PTR, tanggal 19 Desember 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor:19 /Pdt.G/2007/PN.BKN, tanggal 13 Mei 2008, yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrahctvan gewijsde. Oleh karena itu tuntutan Para Pelawan yang meminta agar menyatakan Penetapan Sita Eksekusi tidak benar dan tidak berdasar hukum serta permintaan untuk mengangkat sita haruslah ditolak karena Penetapan dan pelaksanaan Sita Eksekusi telah sesuai dengan Hukum Acara Perdata Hal 35 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

tentang Sita Eksekusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Herziene Inlandsch Reglement (HIR). Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan ini Terlawan mohon agar kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan : I.

DALAM EKSEPSI - Menerima Eksepsi Terlawan - Menyatakan perlawanan atau Derden Verzet dari para pelawan tidak dapat diterima

II.

DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan Para Pelawan sebagai Para Pelawan yang Tidak Benar - Menolak Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya; - Menyatakan Sah dan Berharga Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 02/Eks-Pdt/2011/Pn.Bkn Tanggal 22 Oktober 2012; - Menyatakan Sah dan Berharga Sita Eksekusi Yang Telah Diletakkan sesuai Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 02/EKS-PDT/PN.BKN Jo Nomor : 19/PDT.G/2007/PN.BKN - Menghukum Para Pelawan untuk membayar selutuh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Terlawan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 35/Pdt/PLW/2013/ PN.BKN tanggal 13 Mei 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi : - Menolak Eksepsi Terlawan penyita untuk seluruhnya ; Dalam Provisi : - Menolak Provisi para Pelawan untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan para pelawan sebagai pelawan yang tidak benar; - Menolak Gugatan para Pelawan untuk seluruhnya; - Menghukum para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.344.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah); Menimbang, bahwa sesuai dengan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 12/PDT/Bdg/2014/PN.Bkn jo Nomor : 35/PDT/PLW/2013/ Hal 36 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

PN.Bkn yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014, Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 35/PDT/PLW/2013/PN.BKN tanggal 13 Mei 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 35/Pdt/PLW/2013/PN.BKN yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan

tersebut diatas, telah diberitahukan secara sah dan

seksama kepada Terbanding I semula Terlawan Penyita pada tanggal 10 Juni 2014, kepada Terbanding II semula Terlawan Tersita I pada tanggal 10 Juni 2014, kepada Terbanding III semula Terlawan Tersita II pada tanggal 20 Juni 2014 melalui Kepala Desa Bangun Sari, kepada Terbanding IV semula Terlawan Tersita III pada tanggal 20 Juni 2014 melalui Pemerintah Kabupaten Kampar/Desa Pantai Raja dan kepada Terbanding V semula Terlawan Tersita IV pada tanggal 20 Juni 2014; Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohanan bandingnya,Kuasa Hukum

Para Pembanding semula Para Pelawan telah mengajukan Memori

Banding tertanggal 18 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014, dimana berdasarkan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor : 35/Pdt.PLW/2013/ PN.BKN yang ditanda tangani Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara patut kepada Terbanding I semula Terlawan Penyita pada tanggal 1 Juli 2014, kepada Terbanding II semula Terlawan Tersita I pada tanggal 2 Juli 2014, kepada Terbanding III semula Terlawan Tersita II pada tanggal 20 Juni 2014 melalui Pemerintah Kabupaten Kampar/Kepala Desa Bangun Sari, kepada Terbanding IV semula Terlawan Tersita III pada tanggal 20 Juni 2014 melalui Pemerintah Kabupaten Kampar/Desa Pantai Raja dan kepada Terbanding V semula Terlawan Tersita IV pada tanggal 20 Juni 2014; Menimbang, bahwa

untuk menanggapi memori banding dari kuasa

hukum Para Pembanding semula Para Pelawan tersebut, Kuasa Hukum Terbanding

I semula Terlawan Penyita, telah mengajukan Kontra Memori

Banding tertanggal 28 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 28 Agustus 2014, selanjutnya sesuai dengan Hal 37 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding 35/PDT.PLW/2013/PN.BKN

yang

dibuat

dan

ditanda

tangani

Nomor : Jurusita

Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan pada hari Jumat tanggal 5 September 2014 ; Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas tanggal 11 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 2 Juli 2014 melalui Pemerintah Kabupaten Kampar/Sekretariat Desa Bangun Sari dan Kepala Desa Pantai Raja serta tanggal 2 Juli 2014 yang ditanda tangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang masing-masing Nomor :35/Pdt.PLW/2013/ PN.BKN, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan, kepada Terbanding I semula Terlawan Penyita, kepada Terbanding II semula Terlawan Tersita I, kepada Terbanding III semula Terlawan Tersita II, kepada Terbanding IV semula Terlawan Tersita III, kepada Terbanding V semula Terlawan Tersita IV, masingmasing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Pelawan diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima; Menimbang,

bahwa

pihak Pembanding dengan alasan-alasan yang

disebutkan dalam memori bandingnya pada pokoknya antara lain mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Terbanding I/Terlawan Penyita untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Eksepsi Terbanding I/Terlawan Penyita tidak dapat diterima ;


DALAM PROVISI : Membatalkan atau setidak-tidaknya menangguhkan pelaksanaan sita eksekusi No. 02/Eks-Pdt/2011/PN.BKN tanggal 22 Oktober 2012 ; DALAM POKOK PERKARA : 1 . Menerima dan mengabulkan Perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya; 2. Menyatakan hukumnya Para Pembanding/Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar ; 3. Menyatakan hukumnya bahwa : - Pembanding I/Pelawan I adalah Pemilik sebidang tanah seluas + 8 Ha (delapan hektar) beserta tanaman perkebunan kelapa sawit diatasnya ; - Pembanding II/Pelawan II adalah Pemilik sebidang tanah seluas 18 Ha (delapan belas hektar) beserta tanaman perkebunan kelapa sawit diatasnya ; - Pembanding III/Pelawan III adalah Pemilik sebidang tanah seluas 34 Ha (tiga puluh empat hektar) beserta tanaman perkebunan kelapa sawit dan bangunan tempat tinggal diatasnya : - Pembanding IV/Pelawan IV adalah Pemilik sebidang tanah seluas 20 Ha (dua puluh hektar) beserta tanaman perkebunan kelapa sawit diatasnya : - Pembanding V/Pelawan V adalah Pemilik sebidang tanah seluas 8 Ha (delapan hektar) beserta tanaman perkebunan kelapa sawit diatasnya : Seluruhnya terletak di Rimba Tik Tiung Dusun I Desa Mentulik, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kabupaten Kampar, Riau, sebagaimana ditunjuk dan ditegaskan oleh surat keterangan tanah pada point 4, dibawah ini : 4. Menyatakan Sah dan Berharga seluruh surat keterangan tanah : -


-


-


-


MILIK PEMBANDING I/PELAWAN I -

Nomor :594/SK/077/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005

-


-


-


-


-

Nomor : 594/SK/124/VIII/2005tertanggal 11 Agustus 2005

-


-

Nomor : 594/SK/126/VIII/2005 tertanggal 11 Agustus 2005 Hal 39 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

-


MILIK PEMBANDING II/PELAWAN II -


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


MILIK PEMBANDING III/PELAWAN III -


-

Nomor : 594/SK/085/VIII/2005 tefianggal 11 Agustus 2005

-


-


-


-

Nomor : 594/SK/093/VIII/2005 tertanggal l1 Agustus 2005

-


-


-


-


MILIKPEMBANDING IV/PELAWAN IV -


-


-


-


MILIK PEMBANDING/PELAWAN V


5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali penetapan sita eksekusi. No.02/Eks-Pdt/2011/PN.BKN tanggal 22 Oktober 2012 atau setidak-tidaknya mengangkat sita eksekusi sepanjang mengenai hak tanah Para Pelawan sebagai mana petitum diatas; 6. Menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara; Menyatakan hukumnya bahwa putusan

perkara,ini dapat dijalankan terlebih

dahulu atau serta merta (uit voerbaar bij vooraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Para Terlawan; Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain Para Pelawan memohon putusan yang seadil-adilnya. Menimbang, bahwa sebaliknya Kuasa Hukum Terbanding I dengan kontra memori bandingnya pada pokoknya antara lain mohon agar Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini untuk menolak semua dalil-dalil dari Para Pembanding semula Para Pelawan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 35/Pdt/PLW/2013/PN.BKN tertanggal 13 Mei 20143 ; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dalam memori bandingnya maupun kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Terlawan Penyita, Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa semua yang dikemukakan dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding tersebut pada dasarnya tidak mengungkapkan hal yang baru melainkan hanya merupakan pengulangan tentang apa yang sudah pernah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 35/Pdt/PLW/2013/PN.BKN tanggal 13 Mei 2014; Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama memori banding dari

kuasa Para Pembanding semula Para Pelawan dan

Kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I semula Terlawan Penyita, dan setelah mempelajari berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 35/Pdt/PLW 2013/PN.BKN tanggal 13 Mei 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena apa yang dikemukakan dalam Hal 41 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

memori banding dari

Kuasa Pembanding dan kontra memori banding

dari

Kuasa Terbanding I telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut; Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan

hukum

tersebut

diambil

alih

dan

dijadikan

sebagai

pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 35/Pdt/PLW/2013/PN.BKN tanggal 13 Mei 2014

patut

dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan; Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundanganundangan serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; M E N G A D I L I : -- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pelawan; -- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 35/PDT/PLW/ 2013/ PN.BKN tanggal 13 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan pada hari

Jum’at tanggal 5 Desember 2014

dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan H. DASNIEL, SH., MH sebagai Hakim Ketua, ERWAN MUNAWAR, SH.,MH dan AGUNG WIBOWO,SH.,MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Hal 42 dari hal 43.Putusan No.153/PDT/2014/PT.PBR

tanggal 6 Oktober 2014 pada hari

Nomor: 153/Pen.Pdt/2014/PT.PBR, putusan

mana

Kamis tanggal 11 Desember 2014 telah diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh TABRANI, SmHk Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan kuasanya. HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ERWAN MUNAWAR, SH.,MH

H. DASNIEL, SH.,MH

AGUNG WIBOWO,SH.,MHum PANITERA PENGGANTI,

TABRANI,SmHk Biaya proses : 1.Meterai ……………….

Rp.

6.000,-

2.Redaksi ………………

Rp.

5.000,-

3.Biaya Administrasi …. Rp.139.000,Jumlah ……………….

Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.PBR DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Recommend Documents