PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 307/PDT/2015/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : MUHAMMAD

HATTA,

selaku

Komisais

PT.

Pasifik

Sumber

Piranti

Sejati, umur 59 TahunWarga Negara lndonesia, bertempat tinggal di Jl. Pinang Baris No. 160 Kec.Medan Sunggal - Kota Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya,yaitu T. AKHMAD SYAMRAH, SH Advokad Pengacaral Penasihat Hukum dari Law Office T. Akhmad Syamrah, SH yang beralamat di Jl. lr. H. Juanda Baru No. 33 Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 AGUSTUS 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 08 AGUSTUS 2011 dengan Nomor Register 1701/Pen.K/2011/PN Mdn, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/PENGGUGAT;

LAWAN

1.FANRIZAL DARUS, selaku Diretur Utama PT. Pacifik Sumber Piranti Sejati, beralamat di Jl, Amaliun N0.50 A-Medan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I/TERGUGAT I ;

2.PIMPINAN PT. ERICSSON INDONESIA, beralamat di Wisma Pondok lndah Lt.2 Jl.Sultan lskandar Muda - Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya HENDRY M. HENDRAWAN, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 31 Oktober 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada taggal 03 November 2011 dengan Register Nomor 22641Pen.K12011/PN Mdn, selanjutnya disebut TERBANDING II/ TERGUGAT II ;

Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 1

3. ZULYANI, SH, selaku Komisans Utama PT. Pacifik Sumber Piranti Utama, beralamat di JI. Gandi No. 178/88 - Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III/TERGUGAT lll ;

4. PIMPINAN PT. BANK MANDIRI MEDAN (Persero), berkedudukan di Jl. lmam Bonjol No,7 Lt.3 Medan, dalam hal ini diwakili oleh Staf PT, Bank Mandiri, yaitu BASRIEL, SH dan JALALUDDIN berdasarkan Surat Kuasa

PT. BANK

MANDIRI (PERSERO)

Tbk No.

162/SK,CHC.LGL/2011 tertanggal 14 November 2011yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal

08

Desember

14lPen.Kl2011/PN

Mdn,

2011

dengan

selanjutnya

Register disebut

No.

31

sebagai

TERBANDING IV/TERGUGAT lV ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya. terbnggal 08 AGUSTUS 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, pada tanggal 08 AGUSTUS 2011, dengan register No. 400/PdtG/2011lPN.Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa, Penggugat adalah sebagai Komisaris dan Tergugat I sebagai Direktur Utama serta Tergugat lll, sebagai Komisaris Utama dari PT.Pacifik Sumber Piranti Sejati yang berkantor di Jalan Amaliun No. 50 A Medan ; 2. Bahwa, antara Tergugat I dan Tergugat ll pada tahun 2008 telah melakukan kontrak pekerjaan dalam proyek Pembangunan Tower Bese Tranceiver Station (BTS) milik PT. Ericsson lndonesia,hampir diseluruh wilayah Indonesia dengan nilai pembiayaan sebesar Rp. 17.000.000.000.- (tujuh belas milyar rupiah) ; Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 2

3. Bahwa, untuk kepentingan proyek BTS milik PT. Ericsson lndonesia tersebut, Tergugat I mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada Tergugat lV (PT. Bank Mandiri Persero) dengan jumlah permohonan yang dimohonkan sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), namun pada tahun 2008 tersebut telah dikabulkan oleh Tergugat lV sebesar Rp. 4.000.000.000,-(empat milyar rupiah) yang diberikan secara bertahap kepada Tergugat I ; 4. Bahwa, Penggugat adalah pemilik dari sebidang tanah seluas 1.946, terletak di Jalan Pinang Baris Kec. Medan Sunggal, kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik No, 566 tahun 1998 ; 5. Bahwa, atas pinjaman kredit tersebut Tergugat I menyerahkan jaminan berupa nilai proyek yang dikerjakan serta jaminan tambahan berupa sertifikat tanah hak milik No. 566, tahun 1998 atas nama pemilik M. Hatta in causa Penggugat yang sebidang tanah tersebut terletak di Jalan Pinang Baris beserta bangunan yang ada diatasnya dengan luas tanah + 1.946 M2 6. Bahwa, atas jaminan nilai proyek dan jaminan tambahan sertifikat No. 566 telah diikat dengan fidusia oleh Tergugat lV dan Tergugat l, sehingga jaminan sertifikat sebagai tambahan tersebut dipegang dan disimpan Tergugat lV, oleh karena itu Penggugat mencoba untuk menembus kembali jaminan tambahan berupa sertifikat Hak Milik No, 566 tersebut ditolak oleh Tergugat lV tanpa alasan yang jelas, dengan demikian Penggugat wajar memohon pengembalian jaminan tambahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Medan ; 7. Bahwa, secara hukum fidusia hanya dapat diikat atas barang-barang yang bergerak dan bukan terhadap benda tidak bergerak adalah batal demi hukum, sedangkan pinjaman sebagai hutang Tergugat I yang memberikan sertifikat hak Milik No, 566 hak kepunyaan Penggugat sebagai jaminan kredit harusnya dipertanggung jawabkan oleh Tergugat l, namun demikian Penggugat bersedia menembus kembali jaminan tersebut sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dariTergugat lV ; 8. bahwa, perlu Penggugat jelaskan dimana dari penerimaan kredit yang diberikan tergugat IV kepada Tergugat I sebesar Rp. 4.000.000.000,(empat

milyar

rupiah),

Penggugat

hanya

menerima

sebesar

Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dari Tergugat I, sehingga atas


halaman 3

perselisihan ini Penggugat telah dirugikan Tergugat l. dan Tergugat ll sebesar Rp. 1,000.000.000,9satu milyar rupiah) ; 9. Oteh karena itu Penggugat memohon aga Pengdilan Negeri Medan dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk menembus kembali jaminan tambahan berupa Sertifikat hak Milik No. 560 tahun 1998 atas nama Penggugat yang disimpan dan dipegang oleh Tergugat lV untuk dikembalikan dalam keadaan baik dengan seketika kepada Penggugat dengan

ditetapkan

kepada

Penggugat

membayar

sebesar

Rp.

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) guna sebagai penebus jaminan tambahan tersebut ; 10. Bahwa, untuk menghindari kerugian Penggugat lebih besar lagi dan agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa, Penggugat mohon diletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya seluas + 1.946 M2, terletak di Jalan Pinang Baris Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 566, tahun 1998 atas nama M. Hatta (Penggugat);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Yang Mulia Majelis Hakim yang ditetapkan memeriksa perkara a quo agar menetapkan hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, dan selanjutnya memutus perkara dengan menyatakan :

l. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ll. Menyatakan batal dan tidak sah perikatan fidusia antara Tergugat I dengan Tergugat lV atas benda tidak bergerak berupa Sertifikat Hak Milik N0.566 tahun 1998 atas nama M. Hatta, sebagai jaminan tambahan kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Regional Credit Recovery I Medan, karena secara hukum fidusia bukan jaminan untuk benda tidak bergerak (H.T) akan tetapi untuk benda yang bergerak (fidusia) ; lll. Menghukum Tergugat lV mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 566 tahun 1998 kepada Penggugat dalam keadaaan baik dan seketika dengan menetapkan beban pembayaran sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat sebagai uang tebusan jaminan tambahan tersebut diberikan kepada Tergugat lV dengan seketika ;


halaman 4

lV. Menghukum Tergugat l, dan Tergugat ll, untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp, 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) akibat dari Tergugat I tidak bertanggung jawab melunasi pembayaran tunggakan kredit kepada Tergugat lV, sehingga Sertifikat Hak Milik kepunyaan Penggugat tidak dapat dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat ; V. Menyatakan sita jaminan atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya seluas 1.946 M2 terletak di Jalan Pinang Baris Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 566 tahun 1998 atas nama M. Hatta ((Penggugat) yang telah diletakan sah dan berharga ; Vl. Menghukum Tergugat l,ll,lll, dan Tergugat lV untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan oleh Undang-Undang ; Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat ll telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

TERGUGAT II EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT 1. Merujuk pada Gugatan Penggugat dalam point 2, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum dengan Teigugat ll berdasarkan kontrak pekerjaan proyek pembangunan Tower Base Transceiver Stasion (BTS) milik Tergugat ll. Namun sebelum Tergugat ll menguraikan lanjut dalil bantahan mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut, Tergugat ll memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat bahwa hubungan hukum berdasarkan kontrak pekerjaan proyek pembangunan Tower

Base

Transceiver Stasion (BTS) yang pernah ada dibuat ANTARA Tergugat ll dengan PT. Pacific Sumber Piranti Sejati, dan BUKAN dengan Penggugat sebagai pribadi ataupun sebagai komisaris PT. Pacific Sumber Piranti Sejati. Perjanjian yang pernah dibuat antara Tergugat ll dan PT, Pacific Sumber Piranti Sejatiadalah General Service Agreement for Netwok Rollout Services Telkomsel Tinem 2 Project tertanggal 5 Juni 2006 ('SSA'). Kedua Perjanjian ini adalah saling berkaitan dan melengkapisatu sama lain Oleh karena itu, Penggugat selaku pribadi tidak memiliki hubungan hukum


halaman 5

apapun dan oleh karenanya tidak memiliki hak hukum apapun untuk mengajukan Gugatan ini terhadap Tergugat ll. 2. Kalaupun ternyata Penggugat berdalil dan mendalilkan dirinya mengajukan Gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. Pacific Sumber Piranti Sejati, quod non, maka Penggugat harus membuktjkan terlebih dahulu bahwa dirinya memiliki kewenangan secara khusus untuk bertindak mewakili PT, Pacific Sumber Piranti Sejati terhadap pihak ketiga, khususnya

untuk

mengajukan

Gugatan

ini

terhadap

Tergugat

ll

berdasarkan GSA dan SSA. 3. Merujuk pada ketentuan Pasal 92 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU PT')yang menyatakan : Direksi “ menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, maka kedudukan Penggugat

sebagai komisaris TIDAK memberikan kewenangan pada

dirinya sendiri untuk bertindak mengurus dan mewakili PT.Pacific Sumberr Piranti Sejati untuk mengajukan ini, oleh karena itu, jika Penggugat mendalilkan bahwa dirinya memiliki kewenangan yang sah sebagai wakil dari PT.Pacipic Sumber Piranti Sejati untuk mengajukan gugatan ini, quod non, maka Tergugat II mensimier Penggugat untuk membuktikan lebih dahulu bahwa dirinya memiliki kewenangan tersebut ; 4. kalaupun Penggugat ternyata mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki

kewenangan berdasarkan hukum sebagai wakil yang sah PT, Pacific Sumber Piranti Sejati untuk menga,iukan Gugatan ini terhadap Tergugat ll, quod non, maka Tergugat ll memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat atas isi klausul Pasal 28.2 dalam GSA antara Tergugat ll dengan PT. Pacific Sumber Piranti Sejati mengenai penyelesaian sengketa yang selengkapnya dinyatakan sebagai berikut: "All disputes, differences or questions with respect to any matter arising out of or relatrng to this GSA shall be resolved amicably. Any disputes, differences or question that cannot be resolved by amicable settlement hall be finally settled by the Indonesia National Arbitration Board (BANI) using the Rules for arbitration of BANI. The number of arbitrators shall be one (1) ang the place of arbitration shall be in Jakarta. The language to be used in the arbitration proceeding shall be in english language".


Terjemahan:

halaman 6

"Seluruh sengketa-sengketa, perbedaan-perbedaan atau pertanyaanpertanyaan sehubungan dengan setiap hal yang timbul dari atau berhubungan dengan GSA harus diselesaikan secara damai. Setiap sengketa, perbedaan atau pertanyaan yang tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian perdamaian harus diselesaikan secara final oleh Badan Arbitrase Nasional lndonesia (BANI) dengan menggunakan Ketentuan Arbitrase dari BANI. Jumlah arbiter harus 1 orang dan tempat pelaksanaan arbitrase harus di Jakarta. Bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase harus dalam bahasa Inggris" Merujuk pada ketentuan Pasal 28.2 GSA sebagaimana dikutip secara lengkap di atas, maka Tergugat ll dan PT Pacific Sumber Piranti Sejati secara tegas telah samasama setuju dan sepakat bahwa setiap sengketa yang timbul antara mereka akan diselesaikan melalui forum Arbitrase. 5. Ketentuan hukum lndonesia juga telah mengatur secara spesifik mengenai keberadaan klausula arbitrase di dalam suatu perjanjian. Pasal 3 Undangundang N0, 30 Tahun 1999 tenteng Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("UU No. 3011999') yang secara tegas menyatakan : "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase". Pasal 11 ayat 1 dan2 UU No. 30/1999 dengan jelas mengatur : 1) Adanya suatu perjanjian arbitrasi tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya di Pengadilan Negeri ; 2) Pengadilan Negeri wajib rnenolak dan tidak akan campur tanggan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbifase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undangundang ini'. 6. Bahkan sebelum diberlakukannya UU N0.30/1999, Mahkamah Agung Republik lndonesia telah mengeluarkan beberapa yurispudensi tetap mengenai pengakuan terhadap arbifase sebagaimana disampaikan oleh M. Yahya Harahap dalam Buku "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan', Penerbit Sinar Grafik, halaman 184 185, sebagai berikut: "Sebelum UU No.30 Tahun 1999 keluar, yurisprudensi telah menegaskan klausula arbitrase merupakan pact sunt servanda yang melahirkan Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 7

yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan itu muflak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain selain arbitrase. Sikap MA yang menonjolkan doktrin pacta sunt servanda pada klausula arbitrase, dikemukakan dalam kasus Maskapai Asuransi Ramayana."Dalam Putusan 225 KlSip/1976, MA mengatakan, polis tanggal 10-8-1978 memuat klausula arbitrase yang menjelaskan sengketa yang timbul dari polis diselesaikan oleh arbitrase. Dengan adanya klausul tersebut, PN tidak benruenang untum memeriksa dan mengadilinya...Penegasan yang sama dijumpai dalam Putusan MA No. 3179 KlPdU1984: Dalam hal ada klausula arbitrase, PN tidak beruvenang memeriksa dan mengadili gugatan baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi. Bahwa melepaskan klausula arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu persetujuan yang ditandatanganioleh kedua belah pihak'. 7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas setiap sengketa antara PT. Pacific Sumber Piranti Sejati dengan Tergugat ll berdasarkan GSA seharusnya diajukan oleh PT. Pacific Sumber Piranti Sejati ke forum Arbitrase di BANI di Jakarta. Argumen Tergugat ll ini sesuai dengan : i. UU No. 30/1999, khususnya Pasal 3 dan Pasal 1 1 : ii. Yurispudensi tetap MAyaitu Putusan 225 K/Sip/1976 dan Putusan MA N0.3179 K/PDT/1984; dan iii. Fakta bahwa hingga sekarang Tergugat Il dan PT. Pacific Sumber Piranti Sejati tidak pernah menandatangani persetujuan apapun untuk menjelaskan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 28.2 GSA mengenai klausula Arbitrase.

BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 136 HIR, MAKA TERGUGAT II MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM

YANG

TERHORMAT

UNTUK

MEMPERTIMBANGKAN

DAN

MEMUTUSKAN TERLEBIH DAI-IULU MENGENAI EKSPSI KOMPETENSI ABSOLUT YANG DIAJUKAN OLEH TERGUGAT II. Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 8

8. Berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR, maka eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan mengadili harus diputus terlebih dahulu, M.Yahya Harahap

dalam

Buku

“Hukum

Acara

Perdata

tentang

gugatan,

persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafik, halaman 426 juga menyatakan hal ini yang sama sebagai berikut : “ apa bila Tergugat mengajukan eksepsi absolut atau relatif pasal 136 memerintahkan Hakim : - memeriksa dan memutus lebih dahulu tentang eksepsi tersebut. - Pemeriksaan dan pemutusan tentang itu, diambil dan dijatuhkan sebelum

pemeriksaan pokok perkara.

Berarti, apabila Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan PN tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolut atau relatif - hakim menunda pemeriksaan pokok perkara; - tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa dan memutus eksepsi terlebih dahulu; - tindakan demikian bersifat imperatif tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah PN yang bersangkutan berwenang atau tidak memeriksanya. Hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan eksepsi." 9. Sehubungan dengan penerapan atau implementasi Pasal 136 HlR, Mahkamah Agung R.l. telah membuat putusan yang juga dijadikan sebagai yurispudensi tetap, yaitu Putusan Mahkamah Agung tersebut memberikan kaidah hukum sebagai berikut: "Karena eksepsi yang diajukan oleh Terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas setidak-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima.'. 10. Memberikan putusan sela yang mempertimbangkan mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat ll juga sejalan dengan asas peradilan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan (efisien peradilan) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 4 ayat (2) UndangUndang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman Terlebih dari itu, hakim dengan demikian telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 9

menyatakan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon agar Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk dapat memberikan Putusan Sela terlebih dahulu mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut ini sebagai berikut: 1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat ll; 2.Menyatakan

Pengadilan

Negeri

Medan

tidak

berwenang

untuk

memeriksa dan mengadili pekara ini dan 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini. Namun apabila ternyata Penggugat menyatakan dirinya mengajukan gugatan ini didalam kapasitasnya selaku pribadi dan tidak ada hubungannya dalam kapasitasnya selaku Komisaris ataupun wakil yang sah dari

PT.Pasific Sumber Piranti Sejati, maka perkenankanlah

Tegugat ll menyampaikannya dalil-dalil bantahannya di luar masalah konpetensi absolut di bagian bawah ini. Namun sebelumnya Tergugat ll memohon perhatian kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa seluruh fakta hukum yang telah diuraikan di dalam bagian Eksepsi Kompetensi Absolut di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap dalil-dalil bantahan di bawah ini.

DALAM EKSEPSI GUGATAN INI ADALAH GUGATAN YANG KABUER DAN TIDAK JELAS {EXCEPTIO

OESCUUR

LIBEL)

KARENA

GUGATAN

INI

TIDAK

MENJELASKAN DASAR HUKUM DARI DIAJUKANNYA GUGATAN INI APAKAH GUGATAN WANPRESTASI ATAUKAH GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM.SELAIN ITU, TERJADI KONTRADIKSI DIANTARA POSITA DAN PETITUM DIMANA DI DALAM POSITA GUGATAN TIDAK PERNAH

DIJELASKAN

APA

TINDAKAN

TERGUGAT

II

YANG

MENDALILKAN TELAH MEERUGIKAN PENGGUGAT, NAMUN DALAM PETITUM

TERNYATA

TERGUGAT

II

DIMINTA

UNTUK

DIHUKUM

TANGGUNG RENTENG DENGAN TERGUGAT I.

1. Di dalam seluruh judul dan isi Gugatannya, Penggugat ternyata tidak menjelaskan dasar hukum dari diajukannya Gugatan ini, seperti apakah Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 10

Gugatan ini didasarkan pada suatu tindakan wanprestasi dari Tergugat ll ataukah adanya perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat ll terhadap Penggugat. Di dalam judul, Posita maupun Petitum Gugatannya, Penggugat tidak menyebutkan satupun dasar hukum dari diajukannya Gugatan ini. 2. Selain tidak pernah menjelaskan satupun dasar hukum dari diajukannya Gugatan ini oleh Penggugat terhadap Tergugat ll, namun di dalam petitum Gugatan tiba-tiba Tergugat ll diminta untuk dihukum secara tanggung renteng dengan Tergugat I untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang anehnya didasarkan pada tindakan Tergugat I yang tidak melunasi kewajiban kreditnya kepada Tergugat lV. Pertanyaan hukum yang terpenting adalah dimana peran serta Tergugat ll sehingga harus dihukum tanggung renteng untuk suatu tindakan hukum yang katanya telah dilakukan oleh Tergugat l Ganti rugi berdasarkan apa yang dituntut oleh Penggugat ; 3. Mantan Hakim Agung Bpk. M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Halaman 449 menjelaskan sebagai berikut : "Dalam Praktik dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur. Masingmasing bentuk didasarkan pada faktor tertentu, antara lain : a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan. Posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tapi tidak dijelaskan dasar fakta (fetelijke ground), dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijkeen bepaalde conclusive) ;

Merujuk pada pendapat Bpk.M.Yahya Harahap,SH diatas, maka suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan haruslah memenuhi syarat formil yang diantaranya rnemuat dasar hukum dan penguraian fakta hukum yang jelas sehingga dapat dipahami oleh pihak tergugat dan juga Majelis Hakim yang memeriksa dan rnengadili perkara tersebut Hal inilah yang sama sekali tidak ada di dalam Gugatan Penggugat dimana tidak disebukan satupun dasar hukum dalam pengajuan gugatan dan juga tidak ada Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 11

penjelasan atau posita mengenai apa keterlibatan dan hubungan hukum Tergugat ll dengan Penggugat. 4. Berdasarkan eksepsi obscuur libel sebagaimana diuraikan di atas maka Gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke verklaard). GUGATAN INI ADALAH GUGATAN YANG SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA) KARENA TERGUGAT II TIDAK PERNAH MEMPUNYAI HUBUNGAN

HUKUM

APAPUN

DENGAN

PENGGUGAT

(GEMTS

AANH0EDA NTGHETD). 5. Di dalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak menguraikan alasan dari ditariknya Tergugat ll di dalam peerkara ini. Penggugat juga tidak pernah sekalipun menyinggung atau mendalilkan apa peran serta ataupun tindakan melawan hukum ataupun wanprestasi apa yang telah dilakukan oleh Tergugat ll terhadap Penggugat. 6. Di dalam Gugatannya, Penggugat hanya satu kali menyebutkan Tergugat ll yaitu dalam point 2 halaman 1 Gugatan dimana disebutkan bahwa Tergugat

I

dan

Tergugat

ll

telah

melakukan

kontrak

pekerjaan

pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS). Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi Kompetensi Absolut di atas bahwa FAKTA YANG SEBENARNYA adalah kontrak pekerjaan BTS berdasarkan General Service Agreement for SITAC & CME Service Telkomsel Tinem 2 Project tertanggal 5 Juni 2006 ('SSA") dibuat oleh Tergugat ll Dengan PT. Pacific Sumber Piranti Sejati dan BUKAN dengan Tergugat I 7. Selain dalil pada point 2 Gugatan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya, tidak ada uraian apapun lagi mengenai apakah Tergugat ll telah melakukan tindakan wanprestasi ataukah perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga akhirnya di dalam bagian petitum Gugatan Tergugat ll harus dihukum tanggung renteng dengan Tergugat l. Adanya cacat secara formil dalam penguraian posita ini saja sudah rnenjadi alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke verklaard).


halaman 12

8. Bpk. M. Yahya Harahap, SH, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan', Halaman 114 berpendapat sebagai berikut : "Pihak dalam perkara yang Timbul dari Perjanjian Yang sah sebagai pihak Penggugat atau Tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri pada pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut. Patokan itu sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam Pasal 1340 KUH Perdata: persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara para pihak yang membuatnya prinsip ini disebut juga contact party pada satu segi, dihubungkan dengan sifat hak relatif yang melekat pada sisi lain, selanjutnya pasal ini menegaskan, persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepda pihak ketiga. Sebaiknya, pihak ketiga tidak dapat menperoleh manfaat dari perjanjian.0leh karena itu, yang dapat menjadi pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud. Pihak ketiga yang tidak ikut serta terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan pembatalan atau mengajukan tuntutan wanprestasi". 9. Berdasarkan seluruh uraian di aras, maka jelas bahwa : 1. Secara faktual memang tidak pernah ada hubungan hukum apapun diantara Penggugat dan Tergugat ; dan 2. Penggugat di dalam Gugatannya tidak pernah sekalipun menguraikan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat ll terhadap Penggugat;

Maka Gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Tergugat ll di dalam Gugatan adalah enor in persona atau salah pihak {Gemis aanhoeda nigheid). Dengan adanya cacat formil dalam Gugatan ini sebagaimana diuraikan di atas maka menjadi beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan ini sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (Niet 0nvantkelijke verklaard). Tergugat ll memohon perhatian kepada Majelis Hakim yang Terhormat bahwa seluruh fakta hukum dan dalil bantahan yang telah diuraikan di dalam bagian Eksepsi di atas berlaku secara mutatis mutandis terhadap dalil-dalil bantahan di bawah ini. Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 13

DALAM POKOK PERKARA MERUJUK PADA KETENTUAN PASAL 163 HIR DAN PASAL 1865 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA, MAKA PENGGUGAT WAJIB MEMBUKTIKAN DALIL-DALILNYA, 10. Dalam melakukan setiap pemeriksaan perkara perdata, maka setiap pihak Penggugat memiliki beban pembuktian untuk membuktrkan dalil-dalilnya sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Pdt, yang masing-masing menyatakan: "Barang siapa yang menyatakan ia mempunyai hak, atau menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang lain itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu'. "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun mebantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan

membuktikan adanya

hak atau peristiwa tersebut". Penetapan mengenai kedua pasal tersebut diatas, khususnya mengenai penerapan hukum pembuktian dan beban pembuktian bagi para pihak ini, sejalan pula dengan pendapat mantan Hakim Agung Bpk. M.Yahya Harahap, SH, yang dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,

Persidangan,

Penyitaan,

Pembuktiaan

dan

Putusan

Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, halaman 530 menyatakan : Yang harus dibuktikan hal yang positif Suatu hal dikatakan bersifat positif, apabila didalamnya terdapat fakta, atau didalamnya terkandung peristiwa atau kejadian, misalnya Penggugat mendalilkan Tergugat memutuskan kontrak secara sepihak dalam gugatan itu ada fakta atau peristiwa yang positif berupa pemutusan kontrak oleh Tergugat oleh karena karena itu, harus dibuktikan, dan yang dibebani wajib bukti adalah penggugat' Bahkan lebih jelas lagi, dalam halaman 524, M, Yahya Harahap, SH, juga menuturkan : Tentang itu perhatian penegasan Putusan MA No. 3164 K/PdU1983, bahwa penggugat ternyata tidak berhasil membuktikan dalil gugatan, padahal penggugat merupakan pihak yang dibebani wajib bukti untuk membuktikan

dalil

gugatan


tersebut,

berarti

penggugat

gagal

halaman 14

membuktikan dalil gugatannya. Dalam hal penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, dianggap berlebihan untuk membebankan dan mempertimbangkan pembuktian pihak tergugat, Berdasarkan putusan tersebut, dalam hal penggugat gagal membuktikan dalil gugatan yang dibebankan kepadanya, dianggap tidak perlu lagi membebani tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya." 11. Berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Pdt sefta merujuk pada pendapatan dari mantan Hakim Agung Bpk. M. Yahya Harahap, SH di atas, maka Penggugat wajib membuktikan setidaktidaknya: a. Apa hubungan hukum antara Penggugat (selaku pribadi sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Gugatannya) dengan Tergugat ll ? b. Apa tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat ll yang telah merugikan Penggugat ? Belum lagi Penggugat sendiri tidak pernah menguraikan apa dasar hukum dari diajukannya Gugatan ini, 12. Apabila Penggugat tidak berhasil membuktrkan dalil-dalil dalam Gugatannya, maka ketidak berhasilan Penggugat itu saja telah menjadi alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak Gugatan Penggugat ini.

HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN HUKUM DARI TERGUGAT II DAN PT. PACIFIC SUMBER PIRANTI SEJATI BERDASARKAN PERJANJIAN GSA DAN SSA TELAH SELESAI DILAKSANAKAN, OLEH KARENA ITU, TERGUGAT II TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN HUKUM APAPUN LAGI TERHADAP PT. PACIFIC SUMBER PIRANTISEJATI.

13. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Eksepsi diatas, bahwa Tergugat ll tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat dan hanya pernah memiliki hubungan hukum dengan PT. Sumber Piranti Sejati berdasarkan GSA dan SSA 14. Seluruh kewajiban hukum yang pernah dimiliki oleh Tergugat ll kepada PT. Pacific Sumber Piranti Sejati berdasarkan GSA dan SSA telah selesai dilaksanakan. Bahkan hingga saat ini tidak pernah adapun klaim yang diajukan oleh PT. Pacific Sumber Piranti Sejati terhadap kewajiban dari Tergugat ll yang dianggap belum dilaksanakan. Oleh karena itu, kalaupun Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 15

klaim Penggugat didasarkan pada kapasitasnya mewakili PT. Pacific Sumber Piranti Sejati, maka klaim Penggugat tersebut juga tetap tidak beralasan hukum dan sudah seharusnya ditolak untuk seluruhnya. Tergugat ll dengan ini mensomir Penggugat untuk membuktikan kewajiban apa yang belum dipenuhi oleh Tergugat II terhadap PT.Pacific Sumber Piranti Sejati ataupun kepada Penggugat secara pribadi ; 15. Tergugat II juga memohon perhatian, Majelis Hakim yang Terhormat bahwa di dalam Petitum Gugatannya ternyata Penggugat tidak pernah neminta agar Tergugat ll dinyatakan melakukan kesalahan apapun, ataupun dinyatakan telah rnelakukan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dapat menyebabkan Tergugat ll dihukum untuk membayar ganti rugi. 16. Selain itu, di dalam seluruh Gugatannya ternyata Penggugat tidak pemah menguraikan perincian terhadap nilai ganti kerugian yang dimintakannya. Oleh karena itu, permintaan ganti rugi yang diminta oleh Penggugat juga haruslah ditolak karena tidak berdasarkan pada perincian dan uraian kerugian. 17. Berdasarkan seluruh uraian di atas yang disertai dengan dasar hukum di atas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat adalah sama sekali tidak dilandaskan pada fakta, alasan hukum dan dasar hukum, Oleh karena itu, adalah patut dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan ini tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard). Maka, berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terurai di atas, Tergugat ll dengan ini mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Medan berkenan memutuskan : 1. MENOLAK seluruh gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard); 2. MENGHUKUM Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.ini. Atau, jika Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka Tergugat ll mohon dengan segala kerendahan hati agar berkenan untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan jawabannya sebagai berikut : Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 16

1. Bahwa Tergugat lV menolak semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apa yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat lV. 2. Bahwa sebelum menyampaikan tanggapan diatas gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat lV me nyampaikan fakta-fakta h ukum sebagai berikut : a. Bahwa Tergugat I telah menikmati fasilitas kredit dari Tergugat lV dengan limit sebesar Rp, 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan jangka waktu sampai dengan tanggal 4 Agustus 2009 sesuai Akta Perjanjian Kredit No, 14 tanggal 12 April 2007 beserta addendumnya. b, Bahwa sebagai agunan atas fasilitas kredit tersebut, Tergugat I menyerahkan kepada Tergugat lV berupa sebidang tanah yang terletaak di Jl. Pinang Baris, Kelurahan Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai SHM N0.566/ Kelurahan Lalang tanggal 08 Agustus 1998 atas nama Mohammad Hatta. (Obyek sengketa). c. Bahwa Obyek Sengketa yang menjadi anggunan tersebut telah diikat dan dibebani secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan I dan ll oleh Tergugat lV sesuai Sertifikat Hak Tanggungan ll No. 2011/2008 tanggal 11 Maret 2008 dengan total nilai pengikatan sebesar Rp, 1.350,000.000,(satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). d. Bahwa posisi kewajiban PT.Pacipik Sumber Piranti Tergugat

IV

pertanggal

20

Oktober

2011

Sejati kepada

adalah

sebesar

Rp.6.263.079.650.- (enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengn perincian hutang

pokok

sebesar

Rp.3.974.886.373.09

bunga

sebesar

Rp.1.701.065.270.05 dan denda sebesar Rp.587.128.007.44 3.

Bahwa Tergugat lV menolak dengan tegas dalil dan petitum Penggugat butir ll yang menyatakan jaminan berupa SHM No. 566 telah diikat dengan fidusia oleh Tergugat lV dan Tergugat l, dengan alasan sebagai berikut : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan "Hak Milik dapat dijadikan utang dengan dibebani Hak Tanggungan", sehingga pengikatan Hak Milik atas tanah hanya dapat dilakukan melalui pembebanan dengan Hak Tanggungan.


halaman 17

b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda ang Berkaitan Dengan Tanah, Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria. c. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam butir 2c diatas, SHM No. 566/Desa Lalang tanggal 08 Agustus 1998 atas nama Mohammad Hatta telah diikat dan dibebani secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan I dan ll oleh Tergugat lV sesuai Sertifikat Hak Tanggungan I N0.2734l2007 tanggal 15 Mei 2007 jo. Sertifikat Hak Tanggungan ll N0.2011/2008 tanggal 11 Maret 2008. d. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, pengikatan SHM No. 566/Desa Lalang tanggal 08 Agustus 1998 atas nama Mohammad Hatta dengan Hak Tanggungan I dan ll oleh Tergugat lV adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum perjaminan yang berlaku dan bukan dengan jaminan fiducia. 4. Bahwa Tergugat lV menolak dalil Penggugat butir 9 dan petitum Penggugat butir lll yang memohonkan agar Tergugat lV mengembalikan SHM No. 566/Desa Lalang tanggal 0B Agustus 1998 kepada Penggugat dengan menetapkan pembayaran sebesar Rp. 500,000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan sebagai berikut: a. Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Penggugat dalam butir 2 s/d butir 5 gugatannya, Tergugat I telah menerima fasilitas kredit dari Tergugat lV sebesar Rp. 4.000,000.000,- (empat milyar rupiah) sesuai Akta Perjanjian Kredit No. 114 tanggal 12 April 2A07 beserta addendumnya, denngan agunan tambahan berupa Obyek Sengketa yang tercatat atas nama Mohammad Hatta (Penggugat). b. Bahwa sesuai Pasal 174 HIR Jo. Pasal 1925 KUHPerdata, pengakuan dalam persidangan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut. c. Bahwa posisi kewajiban PT.Pacipik Sumber Piranti Tergugat

IV

pertanggal

20

Oktober

2011

Sejati kepada

adalah

sebesar

Rp.6.263.079.650.- (enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah) Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 18

d. Bahwa dalil dan petitum Penggugat tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengingat penawaran pembayaran oleh Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sangat jauh di bawah posisi kewajiban yang harus dilunasi oleh PT. Pasifik Sumber Piranti Sejati kepada Tergugat lV yaitu sebesar Rp. 6.263.079.650,- (enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah), sehingga dalil dan petitum Penggugat tersebut harus ditolak karena sangat merugikan Tergugat lV. e. Bahwa posisi Penggugat adalah sebagai penjamin atas fasilitas kredit yang diterima Tergugat I hingga pasilitas kkredit tersebut dilunasi oleh Tergugat I kepada Tergugat lV sehingga permohonan Penggugat untuk menebus agunan berupa SHM No. 566/Kelurahan Lalang tanggal 08 Agustus 1998 minimal harus nilai dengan nilai pengikatan hak tanggungan atas agunan tersebut. 5. Bahwa Tergugat lV menolak permohonan sita jaminan atas sebidang tanah yang terletak di Jl Pinang Baris, Kelurahan Lalang, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, sesuai SHM No. 566/Kelurahan Lalang tanggal 08 Agustus 1998 atas nama Mohammad Hatta karena SHM N0.566/Kelurahan Lalang tersebut telah diikat dan dibebani secara yuridis sempurna dengan Hak Tanggungan I dan ll oleh Tergugat lV sesuai Sertiflkat Hak Tanggungan I No.273412007 tanggal 15 Mei 2007 jo. Sertifikat Hak Tanggungan ll No. 201112A08 tanggal 11 Maret 2008 sehingga sebidang tanah yang sudah dibebani dengan Hak Tanggungan tersebut tidak dapat diletakkan sita jaminan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 394 K/PDT/I994 tanggal 5 Juli 1995, 6. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan hanya menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Tergugat I adalah permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat l, bukan Tergugat lV. Tergugat lV hanya memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I atas permohonan Tergugat l, sehingga kerugian atas perselisihan antara Penggugat dengan Terguat I merupakan tanggung jawab Penggugat dengan Tergugat l. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Tergugat lV mohon kepada

Majelis

Hakim

yang


memeriksa

perkara

Nomor

halaman 19

4000/Pdt.g/2011lPN.Mdn. agar berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini. Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 400/Pdt.G/2011/PN-Mdn.- amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEFSI -

Menolak EksepsiTergugat

DALAM POKOK PERKARA - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) -

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu Rupiah) Menimbang bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29

Maret 2012 Nomor : 400/Pdt.G/2011/PN-Mdn.- telah diberitahukan

oleh

Belinun Sembiring,SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada sebagai Tergugat-I pada tanggal 13 Nopember 2014 dan kepada Tergugat-III pada tanggal 20 Nopember 2014 ; Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2012 No.400/Pdt.G/2011/PN-Mdn.- tersebut,Kuasa Hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 April 2012, sebagaimana Akta pernyataan banding No.64/2012.- yang dibuat oleh Edi Nasution,SH. Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding-I/Tergugat-I

pada tanggal 13 Nopember

2014, dan kepada

Terbanding II/Tergugat-II pada tanggal 10 Juli 2015, kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 20 Nopember 2014 serta kepada TerbandingIV/Tergugat-IV pada tanggal 16 Oktober 2014 ; Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, yang dilaksanakan

oleh

Jurusita

Pengadilan

Negeri

Medan

kepada

Pembanding/Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2014 dan Terbanding Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 20

I/Tergugat

I

pada

tanggal

13

Nopember

2014

kepada

Terbanding

II/Terbanding II pada tanggal 10 Juli 2015, kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 20 Nopember 2014 dan kepada Terbanding IV/Tergugat IV pada tanggal 16 Oktober 2014 ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang

bahwa

oleh

karena

permohonan

banding

dari

Pembanding/ penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding/Penggugat dapat diterima ; Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 400/Pdt.G/2011/PN-Mdn.- berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Mejelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang telah menyatakan eksepsi Tergugat II abscur libel dan error in persona dapat diterima serta gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima telah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang bahwa tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan amar putusan tentang eksepsi dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat, padahal dalam pertimbangan disebutkan bahwa eksepsi Tergugat II dapat diterima, oleh karena itu putusan tentang eksepsi harus diperbaiki, sedangkan tentang pokok perkara dapat dipertahankan ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 400/Pdt.G/2011/PN-Mdn.- harus diperbaiki sepanjang tentang eksepsi dan menguatkan yang selebihnya sehingga amar selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 21

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat Peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku khususnya

Undang-undang

No.48

Tahun

2009

(tentang

Kekuasaan

Kehakiman) Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 Jo.UU No.8 Tahun 2004 Jo. UU No.49 Tahun 2009 (Tentang Peradilan Umum) dan RBG . MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding ; - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Maret 2012 Nomor : 400/Pdt.G/2011/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut sepanjang tentang eksepsi, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi : - Menerima Eksepsi dari Tergugat II ; Dalam Pokok Perkara : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvaklijke Verklaard) ; - Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh kami Hj.WAGIAH ASTUTI, SH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 September 2015 Nomor.307/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk Putusan Nomor : 307/Pdt/2015/PT-MDN

halaman 22

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta AGUS IBNU SUTARNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

ttd.-

ttd.-

1. YANSEN PASARIBU, SH

Hj.WAGIAH ASTUTI, SH

ttd.2. ABDUL FATTAH, SH,MH

Panitera Pengganti : ttd.AGUS IBNU SUTARNO,SH Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- Redaksi : Rp. 5.000,- Pemberkasan : Rp.139.000,Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


halaman 23

PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents