PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. RUZVIE MAIYANNA, perempuan, umur 42 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Sutrisno Gang Amal No. 43 Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, semula sebagai PELAWAN I sekarang PEMBANDING I; 2. JAFAR SIDDIK, laki-laki, umur 54 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Sutrisno Gang Amal No. 43 Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, semula sebagai

PELAWAN

II

sekarang

PEMBANDING II ; Dalam hal ini memberi kuasa, kepada 1. H. Hasanuddin, SH. 2. Bidasari Lubis, SH. 3. H. Ahmad Sholihin, SH. 4. Yusron Sitorus, SH. 5. Dani Sintara, SH.MH. dan 6. Z. Husin Siregar, SH. Kantor

Pengacara/ Penasehat Hukum pada LAW

OFFICE

SITORUS

&

ASSOCIATES beralamat di Medan Jln. Panca Karya No. 88C / Jalan Dwikora No. 87C Marendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2012; Lawan:

Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN Hal. 1 dari 26 Hal.

1. Ir. M. ARIFSAN GANEFO, umur 48 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Galang Kota, RT 017 / RW 008 Kelurahan Galang Kota, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, semula sebagai TERLAWAN I sekarang TERBANDING I; 2. PT. BANK SYARIAH BUKOPIN CABANG MEDAN, berkantor Pusat di Jakarta, beralamat di Jalan S. Parman No. 77 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Purwoko. J. Soemantri, SH.MHum., 2.

Iwan

Natapriyana,

SH.

3.

La

Ode

Syaharuddin, SH, 4. Donny Novaldi Siregar, SH. 5. Dorel Almir, SH.MKn, 6. Julherfi, SH dan 7. Abdullah, SH. pada

Kantor

Advokat/Pengacara

Advokat

PURWOKO

J.

SOEMANTRI, SH. & REKAN, berkantor di Jalan Danau Gelinggang Blok C III No. 59 Pejompongan,

Jakarta

Pusat

berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2012, semula sebagai TERLAWAN II

sekarang

TERBANDING II; 3. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta cq

Menteri

Keuangan RI di Jakarta cq Direktur Lelang Dirjen Pajak Depkeu RI di Jakarta cq Kakanwil I

Dirjen Pajak Sumatera Utara

cq

Kepala

Kantor Lelang Negara Medan, beralamat di Jalan Diponegoro No. 30A Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : BURHANUDDIN. H. MANIK, SH bersama-sama

Dkk

Kepala

maupun

KPKNL

baik

sendiri-sendiri

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2012, semula sebagai

TERLAWAN III

sekarang TERBANDING III ;


4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA di Jakarta

Cq

Menteri

Keuangan RI di Jakarta Cq Bank Indonesia di Jakarta Cq Bank Indonesia Medan, diwakili oleh

Direktur

Bank

Indonesia

Medan,

beralamat di Jalan Balai Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : Hari Sugeng Raharjo, SH,MH Dkk

Pegawai Direktorat

Hukum Bank Indonesia Jakarta, baik bersamasama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2012, semula

sebagai

TURUT

TERLAWAN

sekarang TURUT TERBANDING; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan nomor : 88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Membaca, surat gugatan Pelawan-pelawan tanggal Februari 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 15 Februari 2012 dibawah register perkara Nomor : 88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn. Telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Terlawan-terlawan dan Turut Terlawan atas hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa Pelawan-pelawan adalah Suami Isteri yang sah saat ini pemilik sebidang tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) dan bangunan yang ada diatasnya sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 577/Kel. Medan Tenggara, tertanggal 7 Desember 1999, terletak di Prov. Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Denai, Kelurahan Medan Tenggara, Surat Ukur, tertanggal

13

Nopember 1999,

No.

170/Medan

Tenggara/1999,

Penunjuk No. 8259-A/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan . 2. Bahwa pada awal tahun 2008, tepatnya bulan Pebruari 2008 PelawanPelawan berkenalan dengan Terlawan I, yang pada saat itu Terlawan I


sebagai pendatang baru tinggal dan berdekatan rumah/ dan atau dikomplek Perumahan Menteng Indah dimana tanah dan rumah Pelawan-Pelawan berdiri dan dihuni oleh Pelawan-Pelawan, jelasnya saat itu menjadi tetangga dekat . 3. Bahwa pada saat itu tanah dan bangunan Pelawan-Pelawan yang disebutkan diatas masih berstatus KPR (Kredit Pemilikan Rumah) pada PT. Bank Mandiri Cabang Medan, Jalan Imam Bonjol, yang sisa cicilannya / Agunannya sebesar Rp. 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah). 4. Bahwa Pelawan-Pelawan dan Terlawan I disebabkan bertentangga saling bertegur sapa dan Terlawan I selalu kelihatannya mendekatkan diri pada Pelawan-Pelawan dengan cara silaturahmi yang PelawanPelawan tidak mengetahui niat jahat Terlawan I yang ingin melakukan tipu daya pada Pelawan-Pelawan. 5. Bahwa tipu daya yang dilakukan Terlawan I dalam pernyataannya seolah-olah Terlawan I seorang Pengusaha Besar (Direktur Satu Perusahaan Besar) yang telah berhasil membangun Kebun Kelapa Sawit Ribuan Ha, ingin meningkatkan usahanya dan bermohon kepada Pelawan-Pelawan meminta dan bangunan rumah yang dihuni PelawanPelawan dipinjamkan untuk menambah Jaminan/ Tanggungan untuk memperoleh pinjaman uang pada Terlawan II. 6. Bahwa atas dasar kepercayaan melihat dari status dan penampilan Terlawan I, Pelawan-Pelawan berkeyakinan dan bersepakat untuk membuat perjanjian dihadapan Notaris Leal Arofah, SH. Sp.N. antara Pelawan-Pelawan dan Terlawan I, dengan Perjanjian No. 34 yang berisikan 6 Pasal. 7. Bahwa inti dari perjanjian yang diperbuat tersebut antara lain : - Pelawan-Pelawan meminjamkan tanah dan bangunan untuk dijadikan hak tanggungan, dengan memberikan pada Pelawan-Pelawan pinjaman uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang akan digunakan oleh Pelawan-Pelawan Rp.47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk membayar pelunasan cicilan KPR pada PT. Bank Mandiri. - Sedangkan sisanya sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) akan dipergunakan menambah modal usaha Pelawan-Pelawan sesuai pekerjaan sehariannya.


8. Bahwa pada Pasal 5 perjanjian yang disepakati antara PelawanPelawan dan Terlawan I, segala Akta-Akta yang diperbuat baik “Pernyataan” maupun “Surat Kuasa”, yang akan ditanda tangani berikutnya akan menjadi batal dengan sendirinya apabila Terlawan I (Pihak Pertama) mengingkari isi Perjanjian tersebut. 9. Bahwa setelah ditanda tanganinya Perjanjian No. 34 antara PelawanPelawan dan Terlawan I, dan menyusul pada hari, tanggal dan bulan yang sama, ditanda tanganinya “Pernyataan” dan “Surat Kuasa” dan setelah itu Terlawan I sudah tidak kelihatan lagi, sesuai kesepakatan sisa

kredit

KPR

Pelawan-Pelawan,

Terlawan

I

yang

akan

membayarkannya pada PT. Bank Mandiri, dan atau sisa uang Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) sebagai pinjaman yang akan diterima Pelawan-Pelawan sampai saat ini tidak diserahkan pada Pelawan-Pelawan, yang akhirnya Terlawan I menghilang. 10. Bahwa setelah beberapa bulan, tepatnya bulan Juli 2008, setelah pinjaman Terlawan I diperoleh dari Terlawan II, Terlawan I memberikan 2 lembar cek pada Pelawan-Pelawan senilai Rp. 98.500.000,- (Sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari : - Cek Pertama Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2008. - Cek Kedua Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 14 Juli 2008. Dimana kedua cek tersebut diatas tidak pernah cair (ditolak/kosong), sedangkan Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) menurut Terlawan I dipergunakan untuk biaya-biaya Administrasi selama ini. 11. Bahwa jumlah uang mana yang harus diterima Pelawan-Pelawan jika diperinci seluruhnya berjumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari : -

Biaya Pelunasan KPR

Rp. 47.000.000,-

-

Cek Pertama

Rp.

50.000.000,-

(cek

tidak

Rp.

48.500.000,-

(cek

tidak

cair/kosong) -

Cek Kedua cair/kosong)

-

Administrasi

Rp.

4.500.000,-

Total

Rp. 150.000.000,-


Jadi uang yang diterima oleh Pelawan-Pelawan hanya berjumlah Rp. 47.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk pelunasan KPR pada PT. Bank Mandiri. 12. Bahwa Terlawan I jelas-jelas telah melanggar isi Perjanjian No. 34 yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 31 Maret 2008, dan sesuai dengan pasal 5 isi Perjanjian karena tidak ditepatinya/ dimungkiri isi Perjanjian oleh Terlawan I, oleh karenanya segala Akta-Akta yang diperbuat berikutnya baik “pernyataan” dan “Surat Kuasa” akan menjadi batal dengan sendirinya oleh karena sampai saat ini cek Terlawan II yang diberikan oleh Terlawan I pada Pelawan-Pelawan tidak pernah cair (ditolak) dan masih utuh berada pada tangan Pelawan-Pelawan sampai saat ini (Cek kosong terlampir). 13. Bahwa selanjutnya Pelawan-Pelawan sungguh sangat terkejut atas Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/HT/2011?PN-Mdn, tertanggal 18 Nopember 2011, yang disampaikan pada PelawanPelawan dengan cara diletakkan didepan pintu pagar oleh orang yang tidak dikenal, setelah Pelawan-Pelawan baca isi Penetapan tersebut, berhubungan dengan tanah dan rumah tempat tinggal Pelawan-Pelawan yang akan dilaksanakan pelelangannya oleh karena telah dijadikan hak tanggungan oleh Terlawan I pada Terlawan II. 14. Bahwa Pelawan-Pelawan sangat berkeberatan atas Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tersebut, yang dimohonkan Terlawan II tertanggal 8 Nopember 2011 No. 1441/ Pincab/ CAB-MDN/ XI/2011 oleh karena antara Terlawan I dan Terlawan II telah terjadi hal-hal yang tidak wajar dalam memberikan pinjaman pada Terlawan I. 15. Bahwa hal-hal yang tidak wajar seperti : Nilai jual rumah PelawanPelawan saat pinjaman diberikan masih bernilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), sedangkan pinjaman yang diberikan oleh Terlawan II pada Terlawan I bernilai Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah), demikian pula terhadap hak tanggungan kedua Sertifikat Hak Milik No. 586/ Kel. Titi Papan, tertanggal 7 Desember 2000, seluas 1011 M² (seribu sebelas meter persegi) yang saat itu nilai jual rumah ± Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) diberikan pinjaman Rp. 1.790.000.000,- (satu milyard tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah). 16. Bahwa Pelawan-Pelawan sangat berkeberatan terhadap isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan No. 52/ Eks/ HT/ 2011/ PN-Mdn,


tertanggal 18 Nopember 2011, sepanjang menyangkut tanah dan rumah milik Pelawan-Pelawan seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/ Kel. Medan Tenggara, tertanggal 7 Desember 1999, setempat dikenal dengan Jalan Menteng VII, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan oleh karena antara Pelawan-Pelawan dan Terlawan I telah tidak ada ikatan karena ikatan perjanjian No. 34 telah batal, dan demikian pula Akta “Pernyataan” dan “Surat Kuasa” yang diperbuat dihadapan Notaris tanggal 31 Maret 2008 oleh karena isi Perjanjian tidak dilaksanakan oleh Terlawan I maka dengan sendirinya menjadi batal oleh

karenanya

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

52/

Eks/HT/2011/PN-Mdn, tertanggal 18 Nopember 2011 harus dinyatakan tidak mengikat sepanjang menyangkut tanah milik Pelawan-Pelawan seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi). 17. Bahwa untuk selanjutnya setelah batalnya perjanjian antara PelawanPelawan dan Terlawan I, diminta agar Terlawan III tidak mengeluarkan Penetapan pelaksanaan lelang atas Permohonan Terlawan II yang ditujukan pada Ketua Pengadilan Negeri Medan, dan seandainya hal ini terjadi Pelawan-Pelawan tetap akan melakukan Perlawanan/ Intervensi dihadapan

Publik agar tidak terjadi kerugian

pada

pihak-pihak

berikutnya. 18. Bahwa segala proses dan kejadian atas diri Pelawan-Pelawan akibat perbuatan Terlawan I dan Terlawan II perlu diketahui oleh Turut Terlawan sebagai pengawas Perbankan didaerah hukum kota Medan, bahwa dengan cara seperti inilah Terlawan I dan Terlawan II menghabiskan Uang Negara (Menggelapkan

/ Mengkorupsi Uang

Negara) tersebut dengan bersama-sama. 19. Bahwa oleh karena isi Perjanjian yang diperbuat oleh Pelawan-Pelawan dan Terlawan I tidak dipenuhi/ ditepati oleh Terlawan I maka dengan sendiri Perjanjian No. 34 yang diperbuat dihadapan Notaris Leal Arofah, SH.Sp.N. batal dengan seketika dan segala hal yang berhubungan dengan Perjanjian tersebut menjadi batal. 20. Bahwa pengajuan Perlawanan ini dibenarkan oleh Ketentuan Pasal 206 ayat 6 Rbg. 21. Bahwa Perlawanan ini didukung oleh alat-alat bukti yang kuat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Rbg Jo Pasal 4 Surat Edaran


Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, tentang Putusan Serta Merta (Uit Voorbaar Bij Vooraad) dan Provisional, patutlah Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan Putusan serta merta dalam perkara ini, sehingga Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada Perlawanan, Permohonan Banding Kasasi (Uit Voorbaar Bij Vooraad) dari Para Terlawan. 22. Bahwa guna menjamin hak-hak Pelawan-Pelawan, perlu diajukan permohonan Provisi, agar selama perkara ini diperiksa, Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/HT/2011/PN-Mdn, tertanggal 18 Nopember 2011 yang dilawan oleh Perlawanan ini tidak dilaksanakan, sepanjang menyangkut tanah Pelawan-Pelawan seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) Hak Guna Bangunan No. 557/ Kel. Medan Tenggara. Berdasarkan hal-hal yang dikemukan diatas oleh Pelawan-Pelawan cukup mempunyai dasar, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, berkenan memanggil para pihak pada suatu hari persidangan, selanjutnya Pelawan-Pelawan memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut : I.

DALAM PROVISI 1. Mengabulkan Permohonan Provisi Pelawan-Pelawan. 2. Menangguhkan pelaksanaan eksekusi dari Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 52/ Eks/ HT/2011/PN-Mdn, tertanggal 18 Nopember 2011, menyangkut tanah milik Pelawan-Pelawan seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/Kel. Medan Tenggara, Surat Ukur, Tertanggal 13 Nopember 1999, No. 170/ Medan Tenggara/1999, Penunjuk No. 8259-A/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perlawanan ini.

II.

DALAM POKOK PERKARA PRIMAIR 1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan-Pelawan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan-Pelawan yang beritikad baik. 3. Menyatakan batal Surat Perjanjian, Pernyataan dan Surat Kuasa No. 34, 35 dan 36, tertanggal 31 Maret 2008, yang diperbuat oleh


Pelawan-Pelawan dengan Terlawan I dihadapan Notaris Lael Arofah, SH.Sp.N. 4. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 52/Eks/HT/2011/PN-Mdn, tertanggal 18 Nopember 2011, sebatas untuk tanah dan bangunan milik PelawanPelawan, seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/ Kel. Medan Tenggara, tertanggal 7 Desember 1999, yang terletak di Jalan Menteng VII, Kel. Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan. 5. Menyatakan bahwa Pelawan-Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan, seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/ Kel. Medan Tenggara, tertanggal 7 Desember 1999, yan terletak di Jalan Menteng VII, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. 6. Mencabut

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

52/

Eks/HT/2011/PN-Mdn, tertanggal 18 Nopember 2011, atas tanah dan bangunan milik Pelawan-Pelawan, seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/ Kel. Medan Tenggara, tertanggal 7 Desember 1999, yang terletak di Jalan Menteng VIII, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. 7. Menjatuhkan Putusan serta merta dalam perkara ini, sehingga putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada perlawanan, Banding atau Kasasi dari Para Terlawan (Uitvoerbaar Bij Vooraad). 8. Menghukum Para Terlawan membayar biaya perkawa secara tanggung renteng. SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Membaca jawaban dari Terlawan II tertanggal 31 Oktober 2012, dan jawaban Terlawan III dan Turut Terlawan tertanggal 07 Nopember 2012, jawaban mana masing-masing pada pokoknya adalah sebagai berikut :


JAWABAN TERLAWAN II : 1. Bahwa Terlawan II menolak dengan keras dalil-dalil Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II, kecuali apa yang secara tegas dan benar telah diakui kebenarannya; 2. Bahwa dalil-dalil Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II pada angka 1 sampai dengan 13 halaman 2-3 adalah dalil-dalil yang tanpa dasar kuat, dengan alasan-alasan

yang mencari-cari tanpa didukung oleh fakta-fakta yang

benar secara hukum, karena apabila dicermati Perjanjian tanggal No. 34 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Lael Arofah, SH. Sp.N pada tanggal 31 Maret 2008, Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang dibuat PelawanPelawan dengan Terlawan I, Terlawan II bukanlah party atau pihak dalam Perjanjian dimaksud, sehingga berkenaan pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa Perjanjian yang dibuat secara sah adalah merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, tidaklah dapat diperlakukan atau mengikat sebagai Undang-Undang terhadap Terlawan II. Perjanjian dimaksud diatas mempunyai kekuatan mengikat hanya terhadap Pelawan-Pelawan dan Terlawan I dan bukan urusan atau tidak ada keterkaitan/ dengan Terlawan II. Dengan demikian Perjanjian No. 34, Surat Pernyataan, Surat Kuasa yang dimintakan batal oleh Pelawan-Pelawan dalam

perlawanannya,

hal

itu

tidak

ada

relevansinya

atau

keterkaitan/menghalangi permohonan eksekusi Terlawan II, karenanya tidaklah dapat dibantah kebenarannya perlawanan Pelawan I dan Pelawan II tidaklah mempunyai dasar atau alasan hukum yang kuat, sehingga haruslah ditolak seluruhnya dan tidak beralasan hukum menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang baik dan benar. Perlawanan PelawanPelawan hanyalah untuk menunda-nunda permohonan eksekusi Terlawan II; 3. Bahwa jelas dan nyata, Terlawan I telah menanda-tangani Akta Akad Pembiayaan Al-Musyarakah No. 48 tanggal 24 Juli 2008 dan Akta Pengakuan Hutang No. 49 tanggal 24 Juli 2008 yang dibuat dihadapan Notaris IRMA YOLANDA HANDAYANI, SH, Notaris di Kota Medan, dimana Terlawan II setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan Al-Musyarakah dengan plafond sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyard rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan Al-Musyarakah untuk jangka waktu 12 (dua belas)


bulan terhitung sejak tanggal Akad Pembiayaan ini ditanda-tangani atau sejak tanggal pencairan pertama yang dilakukan oleh Bank, serta berakhir pada tanggal 25 Juli 2009 ; 4. Bahwa sebagai jaminan pengembalian pembiayaan/pinjaman tersebut, Terlawan I dengan persetujuan Isterinya, Terlawan I telah menyerahkan kepada Terlawan II, jaminan kebendaan berupa sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berada serta yang akan ada diatasnya : a. Sebidang tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), terletak di dalam Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Denai Kelurahan Medan Tenggara, setempat dikenal sebagai Jalan Menteng Indah VII, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No.557/ Kelurahan Medan Tenggara, Surat Ukur No. 170/ Medan Tenggara/ 1999, tercatat masih atas nama : RUZVIE MAIYANNA, hak atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/ Medan Tenggara diperoleh TerlawanI berdasarkan Akta Perikatan untuk melakukan jual No. 46 tanggal 24 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Irma Yolanda Handayani, SH., Notaris Kota Medan ; b. Sebidang tanah seluas 1.011 M² (seribu sebelas meter persegi), terletak di dalam Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Denai Kelurahan Titi Papan, setempat dikenal sebagai Jalan Platina VII-A, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.586/ Kelurahan Titi Papan, Surat Ukur No. 11/ Titi Papan/ 2000, tercatat masih atas nama : TENGKU DJAMILUL BASYAR, hak atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No.586/ Titipapan diperoleh Terlawan I berdasarkan Akta Perikatan untuk melakukan jual No. 47 tanggal 24 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Irma Yolanda Handayani, SH., Notaris Kota Medan ; 5. Bahwa selanjutnya atas jaminan angka 4 a tersebut diatas yaitu Sebidang tanah seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), terletak di dalam Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Denai Kelurahan Medan Tenggara, setempat dikenal sebagai Jalan Menteng Indah VII, sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/Kelurahan Medan Tenggara, Surat Ukur No. 170/ Medan Tenggara/1999, tercatat masih atas nama : RUZVIE MAIYANNA, hak atas tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/Medan Tenggara diperoleh Terlawan I berdasarkan Akta Perikatan untuk melakukan jual No. 46 tanggal 24 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Irma Yolanda Handayani, SH., Notaris Kota


Medan, kemudian ditindak-lanjuti dengan Akta Jual Beli No. 174/2008, yang dibuat dihadapan Irma Yolanda Handayani, SH selaku PPAT Kota Medan dan telah dibalik nama serta tercatat atas nama Ir. MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO ic. Terlawan I ; Kemudian atas jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/ Kelurahan Medan Tenggara, Surat Ukur No. 170/ Medan Tenggara/ 1999 tercatat atas nama : Ir. MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO oleh Terlawan II telah dipasang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan nilai tanggungan sebesar Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) dan telah didaftarkan atau dibukukan di Kantor Pertanahan Kota Medan berkenaan Sertifikat Hak Tanggungan No. 8146 yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 175/2008 yang dibuat dihadapan Irma Yolanda Handayani, SH, PPAT di Kota Medan ; 6. Bahwa seluruh fasilitas pembiayaan telah diterima dan telah dinikmati oleh Terlawan I, namun ternyata Terlawan I telah ingkar janji membayar kewajibannya sebagaimana diatur dalam Akta Akad Pembiayaan AlMusyarakah No. 48 tanggal 24 Juli 2008 tersebut diatas, khususnya ketentuan Pasal 13 Akibat Cidera Janji ayat 1, yang Terlawan II Kutip : Apabila Nasabah tidak melaksanakan pembayaran seketika dan sekaligus karena suatu hal atau peristiwa tersebut dalam Pasal 11 Akad ini, maka Bank berhak menjual barang jaminan, dimana sebelumnya Bank akan memberikan Surat Peringatan secara tertulis kepada Nasabah dan uang penjualan barang jaminan tersebut diperhitungkan dan digunakan Bank untuk membayar/melunasi kewajiban Nasabah kepada Bank ; 7. Bahwa sebagai Itikad baik Terlawan II terhadap Terlawan I, Terlawan II telah melakukan pendekatan-pendekatan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Terlawan I dalam rangka menyelesaikan kewajibannya, bahkan telah memberikan atau memperingatkan baik secara lisan maupun secara tertulis sebanyak 3 kali kepada Terlawan I, akan tetapi Terlawan I tidak ada itikad baik untuk membayar kewajibannya ; Bahwa dengan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, terbukti Terlawan I telah melakukan perbuatan ingkar janji dan karenanya kepada Terlawan I diwajibkan untuk membayar lunas seluruh hutangnya kepada Terlawan II, untuk itu atas jaminan kebendaan yang ada Terlawan II telah mengajukan permohonan eksekusi tahap Aanmaning, yang nantinya


akan dilanjutkan dengan sita eksekusi dan penjualan lelang di muka umum ke Pengadilan Negeri Medan atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/Kelurahan Medan Tenggara, Surat Ukur No. 170/Medan Tenggara/1999 atas nama : Ir. MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO berkenaan Sertifikat Hak Tanggungan No. 8146 yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 175/2008 yang dibuat dihadapan Irma Yolanda Handayani, PPAT di Kota Medan dan atas permohonan eksekusi dimaksud telah dikabulkan Permohonan Terlawan II dengan dikeluarkannya Penetapan No. 52/ Eks/ HT/2011/PN.Mdn. tanggal 18 Nopember 2011 ; Dengan demikian secara hukum berdasarkan ketentuan yang ada atas Sertifikat Hak Tanggungan dengan (title eksekutorial) “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Terlawan II berhak berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 1996 untuk mengajukan eksekusi ke Pengadilan Negeri Medan secara langsung tanpa proses dan Terlawan II selaku Kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak preferensi dan kedudukan khusus dalam hal pelunasan hutang sehubungan hasil lelang eksekusi nantinya dari kreditur-kreditur lainnya. Dengan demikian karena permohonan eksekusi yang dilakukan ke Pengadilan Negeri Medan atas objek jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/ Kelurahan Medan Tenggara, Surat Ukur No. 170/ Medan Tenggara/1999 atas nama : Ir. MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO berkenaan Tanggungan

yang

berkepala

“DEMI

adanya

KEADILAN

Sertifikat

Hak

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA”, maka tidaklah beralasan menyatakan Penetepan No. 52/Eks/HT/2011/PN. Mdn. Batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ; Pasal 14 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut : (1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan Kantor Pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.


(3) Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai

kekuatan

eksekutorial

yang

sama

dengan

putusan

Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. (4) Kecuali apabila diperjanjikan lain, Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan. (5) Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan. Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut : “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuatan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Pasal 20 Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah menyatakan sebagai berikut : (1) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan : a. hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, atau b. Title Eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya. (2) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. (3) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan


secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitdikinya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan atau media masa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. (4) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), batal demi hukum. (5) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan . 8. Bahwa jelas dan nyata bahwa permohonan eksekusi tahap Aanmaning, dilanjutkan nantinya dengan Sita Eksekusi dan Penjualan di Muka Umum yang dimohonkan atau dilakukan oleh Terlawan II ke Pengadilan Negeri Medan dilakukan telah sesuai dengan prosedur atau ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut : 8.1.

Objek jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 557/Kelurahan Medan Tenggara, Surat Ukur No. 170/ Medan Tenggara/1999 atas nama : Ir. MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO atau milik Ir. MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO ic. milik Terlawan I, bukan atas nama RUZVIE MAIYANNA atau milik Pelawan I dan Pelawan II ;

8.2.

Fasilitas pembiayaan Al-Musyarakah telah jatuh tempo dan dalam klasifikasi macet :

8.3.

Telah dilakukan pendekatan, peringatan baik secara lisan maupun tertulis, akan tetapi Terlawan I tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya, sehingga terbukti Terlawan I telah lalai (wanprestasi) ;

8.4.

Permohonan Eksekusi yang dilakukan berdasarkan UndangUndang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan tanah ;

8.5.

Bahwa karena Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II hanya mengada-ada dan tidak didukung alat bukti yang kuat, maka sudah sewajarnya permintaan permohonan putusan serta merta (uit voerbaar bij vorrad) dan permohonan provisi Pelawan I dan Pelawan II dalam perlawanannya untu ditolak ;


Maka berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkata ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut : Dalam Provisi : -

Menolak permohonan Provisi Pelawan I dan Pelawan II ;

-

Menyatakan Pelaksanaan Eksekusi dari Penetapan Pengadilan Negeri Medan

No.52/Eks/HT/2011/PN.Mdn

tanggal

18

Nopember

2011

terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan No.557/ Kelurahan Medan Tenggara, Surat Ukur No. 170/Medan Tenggara/1999 atas nama : Ir. MUHAMMAD ARIFSAN GANEFO tetap dilanjutkan ; Dalam Pokok Perkara : -

Menyatakan Para Pelawan bukanlah Para Pelawan yang baik dan benar;

-

Menolak Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya ;

-

Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima ;

-

Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

JAWABAN TERLAWAN III : 1. Bahwa Terlawan III menolak seluruh dalil Para Pelawan, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya ; 2. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Pelawan dalam mengajukan perlawanannya adalah pelaksaan eksekusi dari Penetapan Pengadilan Negeri Medan No.52/Eks/HT/2011/PN.Mdn, tertanggal 18 Nopember 2011, menyangkut tanah milik pelawan-pelawan seluas 150 M² (seratus lima puluh meter persegi), Sertifikat Hak Guna Bangunan No.557/ Kel. Medan Tenggara, Surat Ukur tertanggal 13 Nopember 1999, No. 170/ Medan Tenggara/ 1999, petunjuk No. 8259-A/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan ; 3. Bahwa perlawanan ini telah jelas secara terang benderang sebenarnya adalah perselisihan karena adanya eksekusi dimana Para Pelawan sebagai pihak yang tereksekusi dan Pengadilan Negeri Medan sebagai pihak yang mengeksekusi ; 4. Bahwa dalam hal ini, Terlawan III tidak termasuk sebagai salah satu pihak, baik pihak yang tereksekusi maupun pihak yang mengeksekusi.


Terlawan III juga tidak memilik kaitan sama sekali dengan permasalah eksekusi ini ; 5. Bahwa

dengan

demikian

jelaslah

perlawanan

tersebut

adalah

perlawanan error in persona karena Terlawan III yang tidak memilik kaitan dalam permasalahan eksekusi ini, seharusnya tidak patut untuk ditarik sebagai pihak dalam perlawanan ini ; 6. Bahwa eksekusi terhadap objek perkara a quo dilakukan Pengadilan Negeri Medan tetapi Para Pelawan tidak menarik Pengadilan Negeri sebagai pihak dalam perlawanannya dengan demikian jelas perlawanan yang dilakukan Para Pelawan ini adalah Perlawanan yang kurang pihak ; 7. Bahwa terhadap objek perkara a quo ternyata belum ada proses lelang sama sekali karena itu jelaslah bahwa perlawanan Para Terlawan ini adalah perlawanan yang premature karena memang Terlawan III belum melakukan perbuatan hukum apa pun terhadap objek perkara a quo ; Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Terlawan III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untu menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan : 1. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya ; 2. Menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ; 3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul ; JAWABAN TURUT TERLAWAN DALAM EKSEPSI A. GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN I & PELAWAN II KEPADA TURUT TERLAWAN ERROR IN PERSONA. 1. Bahwa sesuai gugatan Pelawan I & II yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri Medan, salah satu yang dimasukkan sebagai pihak adalah Pemerintah RI cq. Menkeu RI cq. Bank Indonesia di Jakarta cq. Bank Indonesia Medan. 2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan “UU Bank Indonesia” (Bukti TT-1) pada pokoknya mengatur bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia dan merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN Hal. 17 dari 26 Hal.

dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, sehingga jelas tidak memiliki hubungan struktural atau bukan merupakan bagian dari struktur organisasi Kementerian Keuangan RI. 3. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 36 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang selanjutnya disebut dengan “UU Bank Indonesia” (Bukti TT - 1) mengatur sebagai berikut: Pasal 5 “ (1) Bank Indonesia berkedudukan di Ibukota negara Republik Indonesia. ... .”

(2)

Pasal 36 “Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur” Pasal 39 “ (1) Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan. (2)

Kewenangan mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Gubernur.” Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa: a. Tempat kedudukan Bank Indonesia adalah di ibukota negara Republik Indonesia. b. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur. c. Pihak yang berhak mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar Pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Pemimpin Dewan Gubernur. Dengan demikian, yang berwenang mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan adalah Dewan Gubernur yang dilaksanakan oleh Gubernur bukan Bank Indonesia Medan. 4. Bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah dikuatkan salah satunya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.44/PDT/2008/PTK tanggal 16 November 2009 (Bukti TT-2). 5. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, gugatan perlawanan Pelawan I & II yang ditujukan kepada Pemerintah RI cq. Menkeu RI cq. Bank Indonesia di Jakarta cq. Bank Indonesia Medan ic. Turut Terlawan adalah error in persona. Oleh karena itu, gugatan perlawanan kepada


Pemerintah RI cq. Menkeu RI cq. Bank Indonesia di Jakarta cq. Bank Indonesia Medan ic. Turut Terlawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). B. TURUT TERLAWAN TIDAK RELEVAN DIIKUTSERTAKAN SEBAGAI PIHAK DALAM PERKARA A QUO 1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan perlawanan a quo adalah penyelesaian permasalahan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I & II atau pembatalan perjanjian antara Pelawan I & II dengan Terlawan I beserta segala konsekuensi hukumnya, sehingga sepenuhnya merupakan hubungan keperdataan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I & II dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Terlawan dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik. 2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Terlawan jelas tidak relevan diikutsertakan dalam perkara a quo. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). C. GUGATAN PERLAWANAN PELAWAN I & II KEPADA TURUT TERLAWAN TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL) 1. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan perlawanan a quo adalah penyelesaian permasalahan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I & II atau pembatalan perjanjian antara Pelawan I & II dengan Terlawan I beserta segala konsekuensi hukumnya, sehingga sepenuhnya merupakan hubungan keperdataan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I & II dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Terlawan dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik. 2. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan fakta dalam posita gugatan perlawanannya, Pelawan I & II sama sekali tidak menjelaskan adanya perbuatan hukum Turut Terlawan sebagai badan hukum publik yang merugikan Pelawan I & II terkait dengan perkara a quo. Dengan demikian, Pelawan I & II tidak dapat menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) gugatan perlawanannya kepada Turut Terlawan, sehingga gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan I & II kepada Turut Terlawan tidak memiliki alasan dan dasar hukum. 3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. (mantan Hakim Agung), bahwa dalam gugatan yang posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN Hal. 19 dari 26 Hal.

dasar hukum (rechts grond) dan dasar fakta (feitelijke grond) maka gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dan gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (een duideljke en bepalde conclusie), sehingga gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (obscuur libel) (vide M. Yahya Harahap, SH - Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2005). 4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, gugatan perlawanan Pelawan I & II kepada Turut Terlawan tidak jelas dan tidak berdasar (obscuur libel). Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Mulia patut dan beralasan untuk menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). DALAM POKOK PERKARA Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Turut Terlawan menyampaikan Jawaban/Pembelaan dalam Pokok Perkara yaitu sebagai berikut: A. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali. B. Bahwa Turut Terlawan menolak seluruh dalil Pelawan I & II kepada Turut Terlawan dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menolak seluruh dalil Pelawan I & II tersebut kecuali yang diakui secara tegas oleh Turut Terlawan. C. Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan perlawanan a quo adalah penyelesaian permasalahan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I & II atau pembatalan perjanjian antara Pelawan I & II dengan Terlawan I beserta segala konsekuensi hukumnya, sehingga sepenuhnya merupakan hubungan keperdataan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I & II dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Turut Terlawan dalam kedudukannya sebagai badan hukum publik. D. Bahwa sesuai dengan dalilnya dalam gugatan , Pelawan I & II mengikutsertakan Turut Terlawan dalam perkara a quo, semata-mata agar Turut Terlawan sebagai pengawas perbankan mengetahui permasalahan antara Pelawan I & II dengan Terlawan I dan Terlawan II. E. Bahwa terhadap dalil Pelawan I & II, Turut Terlawan memberikan tanggapan sebagai berikut: Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN Hal. 20 dari 26 Hal.

1. Bahwa tugas dan kewenangan Turut Terlawan untuk mengatur dan mengawasi bank telah diatur dalam: a. Pasal 8 UU Bank Indonesia yang mengatur: “Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; c. Mengatur dan mengawasi Bank.” b. Pasal 24 UU Bank Indonesia yang mengatur: “Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c yang berbunyi Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan“ c. Pasal 25 UU Bank Indonesia yang mengatur: “1. Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur Bank, Bank Indonesia

berwenang

menetapkan

ketentuan-ketentuan

perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. 2. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan bank Indonesia.” Penjelasan Pasal 25 UU Bank Indonesia: “1. Ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehatihatian

bertujuan

untuk

memberikan

rambu-rambu

bagi

penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan, guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Mengingat pentingnya tujuan mewujudkan sistem perbankan yang sehat, maka peraturan-peraturan di bidang perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia harus didukung dengan sanksisanksi yang adil. Pengaturan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian tersebut disesuaikan

pula

dengan

standar

yang

berlaku

secara

internasional.” 2. ... d. Pasal 27 UU Bank Indonesia yang mengatur:


“Pengawasan

Bank

oleh

Bank

Indonesia

dimaksud

adalah

pengawasan langsung dan tidak langsung“, e. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 selanjutnya disebut “UU Perbankan” (Bukti TT-3) yang mengatur: “1. Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. 2. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas,

rentabilitas,

solvabilitas,

dan

aspek

lain

yang

berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 3. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh

cara-cara

yang

tidak

merugikan

bank

dan

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank. 4. dst... 5. dst...” 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, jelas pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia i.c. Turut Terlawan adalah dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat bukan dalam rangka pengawasan setiap hubungan hukum

dan/atau

transaksi

antara

bank

dengan

masing-masing

nasabahnya. Oleh karena itu, jika Pelawan I & II hanya bermaksud untuk menginformasikan permasalahannya dengan Terlawan I dan Terlawan II maka cukuplah hal tesebut dilaporkan kepada Turut Terlawan tanpa perlu menarik atau melibatkan Turut Terlawan dalam perkara a quo. 3. Bahwa

selain

itu,

secara

hukum

permasalahan

a

quo

adalah

permasalahan perdata secara individual antara Pelawan I & II dengan Terlawan I dan Terlawan II yang didasarkan pada perjanjian antara para pihak tersebut sehingga secara hukum penyelesaiannya seharusnya dilakukan oleh para pihak dalam perjanjian (vide Pasal 1338 KUH Perdata).


Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Turut Terlawan mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan sebagai berikut: Dalam Eksepsi: 1.

Menyatakan menerima eksepsi Turut Terlawan;

2.

Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan I & II kepada Turut Terlawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan I & III seluruhnya sepanjang terkait dengan Turut Terlawan; 2. Menghukum Pelawan I & II untuk membayar biaya perkara. Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Membaca,

putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

nomor

:

88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn tanggal 28 Februari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : -

Menolak Tuntutan Provisi Pelawan-pelawan ;

DALAM EKSEPSI : -

Menolak Eksepsi Turut Terlawan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menyatakan Pelawan-pelawan adalah Pelawan yang tidak baik ;

-

Menolak gugatan perlawanan Pelawan-pelawan untuk seluruhnya ;

-

Menghukum Pelawan-pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.750.000,- (Dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Membaca, Akte Banding nomor :41/2013, yang dibuat oleh : H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn tanggal 28 Februari 2013, dan permohonan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Terbanding I /Terlawan I, kepada Terbanding II/Terlawan II dan kepada Terbanding III/Terlawan III dan kepada Turut


Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 22 Mei 2013, tanggal 1 Mei 2013, dan tanggal 30 April 2013; Membaca, Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II, kepada Terbanding I/Terlawan I, kepada Terbanding II/Terlawan II dan kepada Terbanding III/Terlawan III dan kepada Turut Terbanding semula Turut Terlawan masing-masing pada tanggal 4 Juni 2014, tanggal 22 Mei 2013, tanggal 1 Mei 2013, dan tanggal 30 April 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II meskipun mengajukan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui secara pasti kebaratan Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari

dengan

seksama

berkas

perkara

dan

surat-surat

yang

berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn tanggal 28 Februari 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan


dijadikan sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn tanggal 28 Februari 2013, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 (tentang Kekuasaan Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ; MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II;

-

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

nomor

:

88/Pdt.Plw/2012/PN.Mdn tanggal 28 Februari 2013, yang dimohonkan banding tersebut; -

Menghukum Pembanding semula Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan pada hari SELASA tanggal 3 MARET 2015 oleh Kami : YANSEN PASARIBU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis BENAR KARO-KARO, SH.MH. dan MARYANA, SH.MH. masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam perngadilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Februari 2015 nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 10 MARET 2015, oleh Hakim Ketua Putusan nomor : 336/PDT/2014/PT.MDN Hal. 25 dari 26 Hal.

Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta P. SIAHAAN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

1. BENAR KARO-KARO, SH.MH.

YANSEN PASARIBU, SH.

ttd 2. MARYANA, SH.MH. Panitera Pengganti

ttd P. SIAHAAN, SH.

Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. - Redaksi : Rp. - Pemberkasan

6.000,5.000,-

: Rp.139.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents