PT.MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 143/ PDT / 2015 / PT.MDN. “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : Z U L

F A R I D A, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Cokroaminoto Nomor 197, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunardi Lian Hasibuan, SH., Advokat yang berkedudukan dan berkantor di Kisaran, Jl. Panglima Polem,

Kab.

Asahan,

Provinsi

Sumatera

Utara

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kisaran

dengan

Register

Nomor

178/PSK-

KUM/2014 tanggal 10 November 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula

sebagai

TERGUGAT

KONPENSI / PENGGUGAT REKONPENSI ; L a w a n :

A H M A D, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Cokroaminoto nomor 221 Lk. IV Kel. Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akmal Tanjung, SH., dan Zulham Rany, SH., masing-masing Advokat pada Kantor Law Office Akmal Tanjung, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Bakti No. 26 Kisaran, Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan Register Nomor 164/PSK-KUM/2014 tanggal 21 Oktober 2014, selanjutnya disebut

sebagai

TERBANDING

semula

sebagai

PENGGUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI ;

2

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 April

2015 No.

143/Pdt/2015/PT-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; 2. Berkas perkara tanggal 24 Pebruari 2015 No. 30/Pdt.G/2014/PN-Kis dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 22 Oktober 2014 telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat yang telah melakukan ganti rugi terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah terletak di Jalan Cokroaminoto Lingkungan III kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara dari Syawaluddin Siregar, dengan batas-batas ukurannya sebagai berikut: - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Jalan HOS Cokroaminoto : 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) meter; - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sdri Duroma : 21 (dua puluh satu) meter; - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Sdr Ahmad : 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) meter; - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sdr Ibu Simamora : 21 (dua puluh satu) meter; 2. Bahwa Tergugat mengetahui adanya surat penyerahan ganti rugi antara Penggugat dengan Syawaluddin Siregar suaminya Tergugat yang dilakukan pada tanggal 25 Maret 1997 secara syah, dengan ditandatangani Penggugat dan Syawaluddin Siregar diatas materai seharga Rp2000,00 (dua ribu rupiah), beserta saksi-saksi dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Kisaran Baru dan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kota Kisaran Barat; 3. Bahwa Penggugat mengganti rugi sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut

memanfaatkan

dengan

menyewakan/

dikontrakkan

kepada

Syawaluddin Siregar dengan kesepakatan kontrak rumah tersebut selama setahun dibayar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka untuk pertama kali dibuatlah surat sewa/ kontrak rumah tersebut selama 2 (dua) tahun yang terhitung tanggal 01 April 1997 berakhir tanggal 1 April Halaman 2 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

3

1999, selanjutnya kontrak rumah diperpanjang pada tahun 1999 sampai tahun 2000; 4. Bahwa ditahun 2005 rumah tersebut Penggugat tidak kontrakkan lagi, sehingga Tergugat mendatangi Penggugat memohon memberikan izin sementara waktu menempati rumah tersebut, disebabkan Syawaluddin Siregar yang telah wafat (meninggal dunia) dan meminta belas kasihan anak-anak Tergugat sebagai Anak Yatim (tidak ada bapak), oleh karena itu Penggugat memberikan waktu Tergugat segera mencari rumah kontrakan yang baru; 5. Bahwa Penggugat meminta Tergugat segera keluar dari rumah kontrakan tersebut karena tidak dikontrakan lagi, tapi Tergugat malahan tidak mau keluar, bahkan Penggugat yang telah berupaya secara patut menegur dan mengingatkan serta melaporkan Tergugat kepada pihak berwajib untuk segera keluar dari rumah tersebut tidak berhasil; 6. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut mengakibatkan Penggugat tidak dapat memanfaatkan rumah tersebut, oleh karena itu dalam provisi gugatan Penggugat ini memohon untuk Tergugat sesegera menyerahkan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut agar dapat dimanfaatkan dan digunakan Penggugat dengan segera; 7. Bahwa Tergugat yang tidak mempunyai itikad baik menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum; 8. Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan negeri Kisaran untuk menyatakan terhadap surat penyerahan ganti rugi tertanggal 25 Maret 1997 dan ditandatangani oleh Penggugat dan Syawaluddin Siregar adalah syah secara hukum dan berharga; 9. Bahwa Penggugat bermohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar memerintahkan dengan menghukum Tergugat menyerahkan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya yang telah diganti rugi Penggugat dengan menyerahkan surat penyerahan ganti rugi tertanggal 25 Maret 2005 dengan nomor: 590/ 95/ 97 tanggal 25 Maret 1997 yang terletak di Jalan HOS Cokroaminoto Lingkungan III Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan agar segera diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan bebas dari segala macam sitaan maupun anggunan;

Halaman 3 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

4

10. Bahwa akibat tidak dikontrakan lagi sejak tahun 2005 kepada Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kisaran, akhirnya Penggugat mengalami kerugian secara materiel, yang apabila diperhitungkan mulai tahun 2005 sampai diajukan gugatan ini ditahun 2014 atau sudah 9 (Sembilan) tahun lamanya tidak menikmati hasil sewaan/ kontrakan rumah tersebut; 11. Bahwa

apabila

disewakan/dikontrakkan

yang

dinilai

sebesar

Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama setahun dikalikan 9 (Sembilan) tahun jumlahnya sebesar Rp22.500.000,00 ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga kerugian materiel yang dialami Penggugat sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan inmateriel yang dialami Penggugat tidak dapat dinilai dan apabila dinilai secara patut sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah), sehingga keseluruhan kerugian materil dan inmateriel sebesar Rp1.022.500.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah); 12. Bahwa selain itu kerugian atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat harus mengeluarkan biaya lagi untuk membayar jasa advokat/ Pengacara ditambah perongkosan-perongkosan lainnya untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kisaran, yang diperhitungkan seluruhnya mencapai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya menghukum Tergugat membayarnya; 13. Bahwa agar gugatan ini tidak nihil, untuk itu dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, supaya dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah terperkara yaitu: a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan Cokroaminoto Lingkungan III Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas ukurannya sebagai berikut: -

Sebelah utara berbatasan dengan tanah Jalan HOS Cokroaminoto : 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) meter;

-

Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Sdri Duroma : 21 (dua puluh satu) meter;

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sdr Ahmad : 7,25 (tujuh koma dua puluh lima) meter;

Halaman 4 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

5

-

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr Ibu Simamora : 21 (dua puluh satu) meter;

b. Barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat yang akan ditunjuk Penggugat kemudian hari; 14. Bahwa agar gugatan ini tidak dikesampingkan oleh Tergugat, maka Penggugat bermohon kepada ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai atau dengan sengaja tidak mejalankan putusan perkara ini, setelah mempunyai putusan hukum yang berkekuatan tetap; 15. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh fakta atau bukti-bukti hukum yang kuat, maka beralasan hukum bila Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, supaya berkenan menjalankan putusan secara serta merta atau lebih awal (uit vorbarr bij voraad) , meskipun ada verzet, banding atau kasasi; 16. Bahwa didalam proses perkara ini tentu saja memerlukan biaya-biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum dan oleh kerenanya dimohon kepada Ketua pengadilan Negreri Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, supaya menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat diatas, maka beralasan hukum bila Penggugat bermohon kepada Ketua Pangadilan Negeri Kisaran berkenan memanggil para pihak yang berperkara, guna menghadiri persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan, sekaligus memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: Dalam Provisi : Memerintahkan Tergugat untuk sesegera menyerahkan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya tersebut agar dimanfaatkan dan digunakan Penggugat dengan segera; Dalam Pokok perkara : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menguatkan putusan provisional dalam perkara ini; 3. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Halaman 5 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

6

4. Menyatakan dan menetapkan surat penyerahan ganti rugi tertanggal 25 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Syawaluddin Siregar adalah Syah secara hukum dan berharga; 5. Menghukum

dan

memerintahkan

kepada

Tergugat

menyerahkan

sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya berdasarkan surat penyerahan ganti rugi dengan nomor: 590/95/97 tertanggal 25 Maret 2014, agar diserahkan dalam keadaan kosong dan bebas dari segala macam sitaan maupun anggunan kepada Penggugat; 6. Menghukum

Tergugat

membayar

kerugian

Materiel

sebesar

Rp22.500.000,00 ( dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk kerugian inmateriel (Moral) sebesar Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah), dengan kerugian keseluruhan sebesar Rp1.022.500.000,00 (satu milyar dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara lunas/ tunai kepada Penggugat; 7. Menghukum

Tergugat

membayar

jasa

Advokat/Pengacara

yang

diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah); 8. Menyatakan demi hukum sita jaminan (Conseervatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini sah dan berharga; 9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah) perhari, apabila Tergugat lalai menjalankan

isi

putusan

pengadilan

setelah

mendapat

putusan

berkekuatan hukum tetap; 10. Menyatakan demi hukum agar putusan ini dapat dijalankan serta merta (uit vorbaar bij voraad) meskipun ada verzet atau kasasi; 11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 1 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut : A. Dalam Konvensi. Exceptie -

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Aquo ini, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) dengan hal sebagai berikut:

-

Bahwa jika dibaca dan diperhatikan dengan seksama gugatan Penggugat

maka

dapatlah

diketahui,

bahwa

Penggugat

telah

Halaman 6 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

7

mengajukan gugatan atas sebidang tanah beserta rumah diatasnya, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya; -

Bahwa tanah dan rumah tersebut telah menjadi budel warisan sejak wafatnya alm Syawaluddin Siregar tahun 2006 ternyata dari akte kematian;

-

Bahwa dengan wafatnya alm Syawaluddin Siregar, maka tanah rumah menjadi warisan, yang jatuh kepada Tergugat dan anak-anak yang ditinggalkannya maka tuntutan atau gugatan harus ditujukan kepada ahli warisnya dan tidak cukup hanya ditujukan kepada Tergugat.;

-

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kurang cukup formile maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi syarat formile;

Dalam pokok perkara: -

Bahwa Tergugat memungkiri gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali ada hal-hal yang diakui dengan tegas didalam jawabannya; dan semua yang dikemukakan diatas dianggap diulang kembali untuk dijadikan sebagai jawaban;

-

Bahwa tanah dan rumah terperkara sebagaimana disebutkan diatas, adalah merupakan harta bersama/ gono-gini, karena diperoleh selama dalam

perkawinan

yang

syah

antara

Tergugat

dengan

alm

Syawaluddin Siregar yang tidak pernah terputus karena suatu perceraian; -

Bahwa alm Syawaluddin Siregar, suami Tergugat, semasa hidupnya tidak pernah menggantirugikan tanah dan rumah terperkara kepada siapapun juga termasuk kepada Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya tanggal 25 Maret 1997 No.590/95/97;

-

Bahwa jika telah terjadi ganti rugi tanpa persetujuan Tergugat tidak syah, meskipun dibuat secara terang, karena Tergugat berhak sebahagian diatasnya, dan perkawinan belum terputus karena suatu perceraian M.A.R.I 9 Oktober 1997 No.1456 K/Pdt/1996;

-

Bahwa alasan hukum M. A. R. I tersebut dengan keputusan P.N Kisaran tanggal 9 Oktober 1995 No.9/Pdt.G/1996/PN-Kis dengan membatalkan

putusan

P.T-Mdn

tanggal

19

Juli

1995

No.

430/Pdt/1994/PT-Mdn, dengan menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kisaran sebagai berikut: -

Bahwa dari fakta persidangan ternyata tanah dan rumah terperkara yang diagunkan Tergugat I (suami) kepada Bank Sumut Tergugat VI, Halaman 7 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

8

merupakan harta gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat I yang terikat dalam perkawinan yang syah dan belum terputus karena suatu perceraian, dimana Penggugat berhak untuk sebahagian; -

Bahwa meskipun credit perbankan dibuat dihadapan Notaris dan para saksi Tergugat II s/d V secara terang tidak syah dan cacat hukum tanpa persetujuan Penggugat (istri);

-

Bahwa pertimbangan hukum P.N Kisaran sesuai/ sejalan dengan pasal 66 UU No.1/1974, yang baik Tergugat dan Penggugat maupun alm Syawaluddin Siregar harus tunduk pada pasal tersebut selaku pemeluk agama Islam, begitu juga dalam hukum adat dan H.O.C.I;

-

Bahwa oleh karena ganti rugi yang dilakukan Penggugat dengan alm. Syawaluddin Siregar diatas rumah dan tanah terperkara tanggal 25 Maret 1997 harus dinyatakan merupakan perbuatan melawan hukum dan dinyatakan batal;

-

Bahwa

atas

permintaan

agar

perbuatan

Tergugat

dinyatakan

perbuatan tanpa hak (melawan hukum) harus ditolak, karena tidak dapat dibedakan dimana harus diletakkan perbuatan melawan hukum dan cidera janji-wanprestasi; -

Bahwa tuntutan provisionile yang dimohonkan Penggugat agar memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya agar dimanfaatkan dan digunakan Penggugat

dengan

segera,

haruslah

dikesampingkan

karena

menyangkut perkara pokok; -

Bahwa selanjutnya atas permintaan Penggugat agar tanah dan rumah terperkara diserahkan kepada Penggugat harus ditolak karena Tergugat tidak pernah menyetujui dan mengetahui ganti rugi tersebut dan

juga

haruslah

ditolak

permintaan

Penggugat

agar

surat

penyerahan ganti rugi tanggal 25 Maret 1997 untuk disyahkan; -

Bahwa putusan serta-merta (uit voorbaar bijvoraad) yang dimohonkan Penggugat dalam perkara ini harus ditolak karena tidak memenuhi ketentuan pasal 191 Rbg/180 HIR dan semari No.3/2001 dan No.4/2001 yang didasarkan bukti authentik;

-

Bahwa dwangsoom/ uang paksa yang dimohonkan Penggugat patut dikesampingkan

karena

dalam

gugatan

telah

ada

dimohonkan

Penggugat. Putusan serta merta yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebelum keputusan berkekuatan hukum tetap, maka sudah tentu tidak terjadi kelalaian yang mengakibatkan timbulnya dwangsoom;

Halaman 8 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

9

-

Bahwa terhadap sita jaminan yang dimohonkan Penggugat untuk diletakkan dalam perkara ini kuat dan berharga juga harus ditolak karena

tidak

terdapat

bukti

permulaan

berupa

akte

authentik

sebagaimana diatur pasal 261 Rbg/227 HIR; -

Bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum membayar jasa advocate/ Pengacara, harus ditolak karena jasa Advocate/ pengacara tidak termasuk ongkos perkara yang dapat dibebankan kepada pihak lawan, dan tidak ada peraturan dalam berperkara untuk memakai advocate/ pengacara;

-

Bahwa tuntutan kerugian inmateriel dalam perkara ini harus ditolak karena ulah dikesampingkan oleh tuntutan materiel yang meskipun merupakan tuntutan yang melawan hak terhadap budel warisan Tergugat;

-

Bahwa terhadap putusan yang seadil-adilnya yang dimohonkan Penggugat harus dikesampingkan, karena keputusan seadil-adilnya hanya dapat diperkenankan sepanjang mengenai dalil maupun petitum gugatan yang tidak jelas dan terperinci, tetapi gugatan didukung sepenuhnya oleh alat-alat bukti; Berdasarkan hal yang diuraikan di atas cukup alasan hukum

bagi Majelis Hakim Yth, yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat pertama dengan suatu keputusan yang menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugatan tidak dapat diterima dan membebankan ongkos perkara kepada Penggugat. B. Dalam Rekonvensi. -

Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi dan mohon diangap segala sesuatu yang dikemukakan dalam Konvensi, dianggap diulang dan ditulis kembali guna dijadikan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi;

-

Bahwa sebagai mana dikemukakan dalam Konvensi bahwa tanah dan rumah terperkara merupakan harta bersama antara Penggugat dr/ Tergugat dk karena diperoleh dari perkawinan yang syah dan belum terputus;

-

Bahwa oleh karena tanah dan rumah terperkara merupakan harta bersama maka tindakan Tergugat dr/ Tergugat dk dengan alm Syawaluddin Siregar yang mengalihkan tanah dan rumah terperkara tanpa persetujuan Penggugat dr/ Tergugat dk, adalah tidak syah dan Halaman 9 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

10

merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan batal ganti rugi tanggal 25 Maret 1997; -

Bahwa oleh karena itu tanah terperkara jatuh menjadi budel warisan setelah wafat alm. Syawaluddin Siregar berada dalam kekuasaan ahli warisnya; Berdasarkan hal yang diuraikan diatas alasan bagi Majelis Hakim

Yth, yang memeriksa dan mengadili perkara ini baik konvensi maupun rekonvensi dengan suatu keputusan sebagai berikut: -

Menerima gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya;

-

Menyatakan Tergugat dr/ Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum diatas tanah dan rumah terperkara;

-

Menyatakan ganti rugi tanggal 25 Maret 1997 antara Tergugat dr/ Penggugat dk Alm. Syawaluddin Siregar tidak syah dan dinyatakan batal dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan;

-

Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk dan sekalian orang beralih hak dari padanya, untuk menyerahkan tanah dan rumah terperkara dengan baik dan terlepas dari segala bentuk ikatan, baik gadai maupun hypoteek, untuk dijadikan budel warisan;

-

Menghukum Tergugat dr/ Penggugat dk untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan

Negeri Kisaran

telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Pebruari 2015

Nomor : 30/Pdt.G/2014/PN-Kis yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi -

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi -

Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan surat penyerahan ganti rugi tanggal 25 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Penggugat sah secara hukum dan berharga; 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

11

4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya berdasarkan surat penyerahan ganti rugi dengan nomor : 590/95/III/97 tanggal 25 Maret 1997; 5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sejumlah Rp100.000,00

(seratus

ribu

rupiah)

perhari,

apabila

Tergugat

lalai

menjalankan isi putusan pengadilan setelah mendapat putusan berkekuatan hukum yang tetap (inkracht); 6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; DALAM REKONVENSI - Menolak gugatan Penggugat; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.201.000,00 (satu juta dua ratus seribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding No. 4/Akta.Pdt/2015/PN-Kis tanggal 3 Maret 2015 yang dibuat oleh :. NIRWAN SEMBIRING, SH, Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang

menerangkan

bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan

Negeri

Kisaran

tanggal

24

Pebruari

2015

Nomor

:

30/Pdt.G/2014/PN-KIS dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penggugat pada tanggal 23 Maret 2015 ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula sebagai Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Maret 2015 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Maret 2015 ; Menimbang, bahwa Terbanding semula sebagai Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Bandingnya tertanggal 25 Maret 2015 dan salinannya telah diserahkan dengan seksama kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Maret 2015 ; Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Maret 2015, MHD. SALEH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, dan Pembanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara No. 30/Pdt.G/2014/PN-Kis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran, dalam tenggang

waktu 14 (empat belas) hari

Halaman 11 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

12

terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ; Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

dari

Tergugat

Konpensi/Penggugat Rekonpensi /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut

secara

formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tersebut, telah mengajukan alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Pebruari 2015 No. 30/Pdt.G/2014/PN-Kis yang pada pokoknya sebagai berikut: --- Bahwa putusan Pengadilan Negeri

Kisaran tanggal

25 Pebruari 2015

dalam perkara a quo menolak eksepsi Tergugat/Pembanding salah dan keliru menurut hukum dalam menempatkan pihak-pihak dalam gugatan, sebagaimana

beberapa yurisprudensi

MARI

antara lain

tanggal 9

Desember 1975 No. 437 K/Sip/1972 jo. Tanggal 11 Nopember 1975 No. 1178 K/Sip/1972 ; --- Bahwa tanah dan rumah Jln. Cokroaminoto No. 197 Kisaran sesungguhnya baik semasa hidup

Alm.

Syawaluddin Siregar

maupun setelah wafat,

secara recht feitelijken (kenyataan hukum ) tanah dan rumah perkara tidak hanya dikuasai dikuasai

dan

ditempati

dan di tempati

Alm. Syawaluddin Siregar, tetapi juga

Tergugat/Pembanding bersama-sama anak-

anaknya vide bukti T.I dan T.II ; --- Bahwa seharusnya

gugatan

bukan hanya diajukan

Tergugat/Pembanding saja, tetapi harus

ditujukan

juga

terhadap

kepada anak-

anaknya selaku ahli waris Alm. Syawaluddin Siregar ; ---

Bahwa

Pengadilan

Tergugat/Pembanding

Negeri

Kisaran

dengan

menolak

eksepsi

dan mengabulkan gugatan Konpensi

untuk

sebagian dengan pertimbangan hukum hal-hal yang di terangkan saksi M. Kamil, Syamsir Hutasuhut

dan Suhwir Chan

sama sekali

tidak

mempunyai kekuatan pembuktian, karena bertentangan dengan hal-hal yang terdapat

dalam

Surat Ganti Rugi

590/95/97 besarnya ganti rugi

tanggal 25

tertuli secara

Maret

otentik

1997 No.

sebesar

Rp.

14.000.000,- (empat belas juta rupiah) bukan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sebagaimana yang diterangkan saksi M. Kamil ;

Halaman 12 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

13

--- Bahwa Bukti P.2 dan P.3 perjanjian sewa/kontrak rumah tanggal 1 April 1997 dan tanggal 1

April

1999 hal tersebut diluar sepengetahuan

Tergugat/Pembanding

didalamnya tidak termasuk

dapat dijadikan alasan hukum

sebagai pihak untuk

bahwa Tergugat /Pembanding

telah

melepaskan haknya diatas harta bersama dalam ganti rugi tanggal 25 Maret 19997 yang tidak ada kaitannya sama sekali ; --- bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kisaran yang menjadikan bukti kwitansi penerimaan tanggal 12 Agustus 1999, sebesar Rp.3.500.000,00 bukti P.4 dan catatan harian Penggugat-Terbanding tanggal 22 Desember 1998 bukti P.5, sebagai bukti bahwa Tergugat-Pembanding telah menerima uang ganti rugi, untuk pelepasn haknya diatas tanah dan rumah Jalan Cokroaminoto No.197 Kisaran; --- bahwa pertimbangan tersebut adalah suatu kekeliruan hukum yang nyata, disebabkan ketidak tertiban dalam beracara (onvoldoende gemotiveede), karena pembayaran ganti rugi tanggal 25 Maret 1997 No.590/95/97, atas tanah dan rumah Jalan Cokroaminoto No.197 Kisaran, dilakukan sesaat ganti rugi ditandantangani oleh kedua belah pihak, antara alm Syawaluddin Siregar dengan Penggugat-Terbanding, sebagaimana dalam surat bukti P.1; --- bahwa dengan demikian jelaslah bahwa bukti kwitansi atas sejumlah uang sebesar Rp.3.500.000,00 catatan harian Penggugat-Terbanding tanggal 22 Desember 1998 dengan tulisan : bayar bank, beli obat nenek, pinjam uang, pergi Jawa, Ucok tulang, Bujing dll, bukti P.4 dan 5, adalah merupakan pinjam meminjam uang oleh alm Syawaluddin Siregar dan TergugatPembanding,

yang

tidak

dapat

dijadikan

adanya

pelepasan

hak,

sebagaimana yang dipertimbangkan Pengadilan Negeri Kisaran dalam keputusannya tanggal 24 Pebruari 2015;

--- bahwa oleh karena pinjam meminjam uang dan ganti masing-masing berdiri sendiri, baik tanggal maupun tahun yang berbeda, lagi pula dalam bukti P.1, disebutkan dengan tegas : surat penyerahan/ganti rugi, berlaku sebagai bukti pembayaran yang syah atau kwitansi penerimaan uang sepenuhnya. vide P.1; --- bahwa untuk syahnya campur tangan Tergugat-Pembanding dalam pelepasan haknya, terhadap benda bergerak harus ternyata dengan terang, dalam surat ganti rugi tanggal 25 Maret 1997 No.590/95/97, dengan membubuhkan tanda tangan dihadapan para saksi dan pejabat yang berkenaan;

Halaman 13 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

14

--- bahwa tanda tangan tersebut, tidak ternyata dalam ganti rugi maka ganti rugi tidak syah, karena bertentangan dengan pasal 35 ayat 1 U.U Perkawinan No.1 tahun 1974, harta yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, pengasingan (gadai,hibah dll) hanya dapat dilakukan, dengan adanya campur tangan kedua belah pihak;

--- bahwa ketentuan pasal 35 ayat 1, diatas telah dipertimbangkan Mahkamah Agung R.I dalam keputusannya, tanggal 9 Oktober 1997 No.1456 K/Sip/1996, dalam perkara harta bersama, yang di agunkan Tergugat selaku suami, tanpa persetujuan Penggugat selaku isteri, yang berhak sebahagian diatas harta bersama, dengan membatalkan putusan P.T Medan tanggal 14 Juli 1995 No.450/Pdt/1994/PT-Medan dan dengan kekuatan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 21 Maret 1994 No.9/Pdt.G/1993/PN-Kis, dalam perkara Satirah lawan Salimin;

--- bahwa keputusan Pengadilan Negeri Kisaran, yang mengabulkan gugatan Penggugat-Terbanding, terhadap ganti rugi tanah dan rumah Jalan Cokroaminoto No.197 Kisaran tanggal 25 Maret 1997 No.590/95/97, tanpa adanya campur tangan Tergugat-Pembanding, untuk melepaskan haknya, untuk syahnya ganti rugi, pertimbangan mana tidak saja salah atau keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, tetapi juga telah salah dalam menerapkan hukum, pasal 35 ayat1 U.U Perkawinan No.1 tahun 1974 jo putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 9 Oktober 1997 No.1456 K/Sip/1996;

Dalam Rekonvensi : --- bahwa ketentuan pasal 283 RGB/163 HIR dan maupun pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I dalam keputusannya tanggal 5 September 1974 No.78 K/Sip/1973, melarang ganti rugi dikabulkan tanpa cukup alat bukti, i,c dalam perkara ini tidak terdapat bukti, adanya campur tangan Penggugat dr/Pembanding dalam melepaskan haknya untuk syahnya ganti rugi; --- bahwa dengan demikian gugatan Konvensi harus ditolak dan mengabulkan gugatan Rekonvensi, terhadap tanah dan rumah Jalan Cokroaminoto No.197 Kisaran, sebagai harta bersama dan pengasingan/ganti rugi, tanggal 25 Maret 1997 tidak syah, maka harta bersama jatuh kepada Penggugat drPembanding dan anak-anaknya sebagai harta warisan, setelah wafatnya alm Syawaluddin Siregar;

Halaman 14 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

15

--- bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi, baik sebahagian maupun keseluruhannya, tidak disangkal/dibantah oleh Tergugatdr-Terbanding, menurut azas hukum berlaku, segala sesuatu yang tidak dibantah pihak lawan, dianggap telah diakui kebenarannya untuk keseluruhannya dan tidak perlu untuk dibuktikan lagi kebenarannya, karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, untuk itu gugatan Rekonvensi patut dikabulkan untuk seluruhnya M.A.R.I tanggal 28 Maret 1957 No.8 K/Sip/1957;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Kisaran dalan Keputusannya tanggal 24 Pebruari 2015 mengambil keputusan menolak eksepsi TergugatPembanding telah tepat dalam menerapkan hukum dan berdasarkan hukum, sebagai berikut : -

Bahwa, bahwa Syawaluddin Siregar meninggal dunia pada 2006, sehingga antara peristiwa hukum yaitu ganti rugi sebidang tanah dan bangunan dengan waktu meninggalnya Syahwaluddin Siregar terpaut jarak waktu yang sangat jauh maka denngan demikian objek perkara bukanlah termasuk bundel warisan;

-

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara bukan termasuk bundel warisan

maka

terhadap

eksepsi

Tergugat

Konpensi/Penggugat

Rekopensi harus ditolak; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan sesuai menerapkan hukum dalam pokok perkara atas ganti rugi, sebagaimana pertimbangan hukumnya sebagai berikut : -

Menimbang, bahwa terhadap ganti rugi sebidang tanah dan bangunan tersebut diketahui oleh saksi Syamsir Hutasuhut yang pada saat itu menjabat sebagai Lurah Kisaran Baru dan saksi Syamsir Hutasuhut ada menandatangani surat keterangan dan surat penyerahan/ganti rugi tanah dan bangunan rumah tersebut demikian dengan saksi M. Kamil yang menerangkan bahwa ketika terjadinya ganti rugi sebidang tanah dan bangunan tersebut, saksi M. Kamil menjabat sebagai Kepala Lingkungan Kelurahan Kisaran Baru dan saksi M. Kamil mengetahui kalau Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi telah mengganti rugi sebidang tanah dan bangunan

rumah

milik

Syawaluddin

Siregar

(Suami

Tergugat

Halaman 15 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

16

Kopensi/Penggugat

Rekopensi),

dengan

diketahui

Kopensi/Penggugat

Rekopensi,

walaupun

uang

oleh

yang

Tergugat diserahkan

sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun didalam surat ganti rugi hanya dibuat harganya Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah); -

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka bukti surat P-1 bersesuaian dengan keterangan saksi Syamsir Hutasuhut dan saksi M. Kamil;

-

Menimbang, bahwa setelah sebidang tanah dan bangunan rumah dianti rugi oleh Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi dari Syawaluddin Siregar (suami Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi) selanjutnya sebidang tanah dan bangunan tersebut Penggugat Konpensi/Tergugat Rekopensi sewakan/kontrakkan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1 April 1997 dan berakhir tanggal 1 April 1999 (vide bukti P-2) dan saksi M. Kamil mengetahui kalau sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut disewakan/dikontrakkan Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi

kepada

Syawaluddin

Siregar

(suami

Tergugat

Konpensi/Penggugat Rekopensi), karena M. Kamil ikut menandatangani surat perjanjian kontrak rumah dan tanah; -

Menimbang,

bahwa

setelah

lewat

dari

2

(dua)

tahun

menyewa/mengontrak sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut, selanjutnya diperpanjang lagi selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 April 1999 dan berakhir tanggal 1 April 2000 dengan harga kontrak/sewa sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (vide bukti P-3); -

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-4 yang menerangkan bahwa Tergugat Kopensi/Penggugat Rekopensi telah menerima uang dari Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tnah dan bangunan rumah, demikian juga berdasarkan bukti surat P-5 yang menerangkan bahwa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekopensi dengan nama

panggilan

“Bujing” telah

menerima

uang dari Penggugat

Kopensi/Tergugat Rekopensi untuk pembayaran sebidang tanah dan bangunan rumah, hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Suhawirchan yang menerangkan bahwa Tergugat Kopensi/Penggugat Rekopensi mengakui telah menerima dari Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi,

bahwa

Tergugat

Konpensi/Penggugat

Rekopensi

mengatakan kepada saksi Suhawirchan kalau pembayaran uang untuk

Halaman 16 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

17

ganti rugi sebidang tanah dan bangunan rumah jangan diserahkan lagi kepada “Tulang” sebutan nama Syawaluddin Siregar (Suami Tergugat Kopensi/Penggugat Rekopensi); -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat Kopensi/Tergugat Rekopensi dikabulkan sebagaian; Bahwa pertimbangan Majelis Hakim telah tepat dan sesuai menerapkan

hukum dalam Rekopensi, sebagaimana pertimbangan hukumnya sebagai berikut : Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tanah dan rumah sebagaimana objek gugatan konpensi; Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekopensi tersebut Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya sama dengan dalil-dalil bantahan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konpensi dalam jawabannya pada konpensi dan terhadap dalil-dalil tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam Konvensi sehingga untuk menghindari pertimbangan yang berulang Majelis Hakim mengambil alih pertimgbangan dalam konvensi menjadi pertimbangan dalam rekopensi

yang

pada

pokoknya

menyatakan

bahwa

Tergugat

Rekopensi/Penggugat Konvensi adalah yang berhak atas objek perkara dan perbuatan Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi yang menguasai dan tidak mau menyerahkan objek perkara kepada Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan Melawan Hukum sehingga dalil-dalil pokok gugatan Rekovensi Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi tidak dapat dibuktikan oleh karena itu pula maka gugatan Penggugat Rekopensi/Tergugat Konvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Pebruari 2015 No. 30/Pdt.G/2014/PN-Kis dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi / Pembanding tertanggal 18 Maret 2015 dan surat Kontra Memori Banding yang

telah

diajukan

Rekonpensi/Terbanding

oleh tertanggal 25

Penggugat

Konpensi/Tergugat

Maret 2015, Pengadilan Tinggi

berpendapat sebagai berikut : DALAM KON PENSI : DALAM EKSEPSI :

Halaman 17 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

18

Menimbanmg, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Hakim pokoknya

Tingkat Pertama mengenai eksepsi

menolak

Eksepsi

Tergugat

yang pada

Konpensi/Penggugat

Rekonpensi/Pembanding, telah tepat dan benar dengan alasan karena objek perkara bukan termasuk

bundel warisan, oleh karena itu putusan dalam

eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

DALAM PROVISI : Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Hakim Tingkat Pertama

menolak provisi

Penggugat

Pasal 191 R.Bg dan Pasal 54 RV serta SEMA

dengan berdasarkan

No. 3 Tahun 2000 tentang

putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisional jo.SEMA No. 4 tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta dan Provisi telah tepat dan benar, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk

sebahagian

dengan pertimbangan

yang pada pokoknya

Surat Penyerahan / Ganti rugi tanggal 25 Maret 1997, yang ditanda tangani oleh Sywaluddin Siregar dan Penggugat disaksikan M. Kamil adalah sah dan berharga ; Menimbang, bahwa pertimbangan

Pengadilan Tinggi tidak sependapat

dan kesimpulan

Hakim Tingkat Pertama

dengan

tersebut dengan

pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 Tergugat adalah isteri sah dari Syawaluddin Siregar ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : “ Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak “, ; Menimbang, bahwa ternyata Syawaluddin Siregar suami dari Tergugat telah mengalihkan tanah dan rumah sengketa yang merupakan milik bersama Syawaluddin Siregar dan Tergugat

kepada Ahmad (Penggugat) tanpa

persetujuan dari Tergugat sebagai istri yang sah dari Syawaluddin

Siregar

sebagaimana tertera pada bukti P.1 (Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 25 Maret 1997) tidak terdapat nama dan tanda tangan Tergugat (Zul Farida) selaku istri yang sah dari Syawaluddin Siregar ;

Halaman 18 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

19

Menimbang, bahwa demikian juga dengan bukti P.2 dan P.3 Surat Perjanjian Kontrak Rumah dan Tanah sengketa tidak ada tanda tangan Zul Farida (Tergugat), sehingga Tergugat juga tidak mengetahui telah terjadi pengalihan atas tanah dan rumah sengketa dari Syawaluddin Siregar kepada Ahmad (Penggugat) yang kemudian disewa lagi oleh Syawaluddin Siregar suami Tergugat ; Menimbang, bahwa selain itu bukti P.4 tanda terima uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 12 Agustus 1999, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa karena tidak dijelaskan uang tersebut untuk pembayaran apa oleh karena itu bukti P.4 harus dikesampingkan ; Menimbang, bahwa

demikian pula bukti P.5 merupakan catatan

penerimaan dan pengeluaran, menurut Pengadilan Tinggi tidak jelas darimana uang diterima dan dikeluarkan untuk siapa, sehingga tidak dapat membuktikan bahwa “ Bujing “ Panggilan Tergugat telah menerima pembayaran tanah dan rumah

sengketa dari

Penggugat

apalagi

tidak terdapat tanda

tangan

Tergugat dalam catatan tersebut ; Menimbang, bahwa selain itu keterangan saksi Suharwin chan pada Berita Acara

persidangan

halaman 24

menerangkan

bahwa Tergugat

s/d halaman 26

mengakui

telah

tidak ada

menerima uang

dari

Penggugat dan mengatakan kepada Suharwin Chan kalau pembayaran uang untuk

ganti rugi

sebidang tanah

dan bangunan jangan

diserahkan

lagi

kepada “ Tulang “ sebutan nama dari Syawaluddin Siregar “ sebagaimana tertera dalam putusan halaman 18 alinea kedua sedangkan yang tertera dalam Berita Acara halaman 26 Suharwin Chan menerangkan bahwa pada waktu mediasi Penggugat sudah menawarkan rumah Pengganti kepada Tergugat yang terletak di Mutiara, namun Tergugat tidak mau dan Tergugat menyatakan kepada saksi “ kan sudah kubilang sama si Ahmad (maksudnya Penggugat) jangan sering-sering kasih uang sama tulang tapi sering juga di kasih “, menurut Pengadilan Tinggi keterangan saksi Saharwin Chan dalam putusan telah

harus dikesampingkan, sehingga

menerima

pembayaran

tidak terbukti

dari Penggugat

bahwa

Tergugat

atas penjualan tanah dan

bangunan rumah sengketa ; Menimbang, bahwa oleh karena

tidak

terbukti Tergugat menerima

pembayaran atas tanah dan bangunan rumah sengketa dari Penggugat, dan tidak mengetahui suaminya

tanah dan bangunan

Syawaluddin

Siregar

rumah

sengketa

telah

dialihkan

kepada Penggugat, maka perbuatan

Halaman 19 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

20

Syawaluddin Siregar tersebut telah bertentangan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanah dan rumah sengketa merupakan harta bersama antara Syawaluddin Siregar dengan Tergugat ; Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan Tinggi Ganti Rugi tanah dan rumah perkara, berdasarkan Surat Penyerahan /Ganti Rugi tanggal 25

Maret 1997 dengan No. 590/95/III/97 tidak sah

dan melawan

hukum, sehingga ganti rugi tersebut batal dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa mengenai Penggugat

telah membayar

kepada

Syawaluddin Siregar sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sebagaimana tercantum Penggugat dapat

dalam bukti P.1, menurut Pengadilan Tinggi

melakukan upaya hukum

dengan mengajukan

gugatan

tersendiri di luar perkara a quo ; DALAM REKONPENSI : Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara dianggap termuat dalam Rekonpensi ; Menimbang, bahwa oleh karena dalam konpensi telah dipertimbangkan bahwa tanah dan rumah perkara adalah merupakan harta

bersama antara

Syawaluddin Siregar dengan Penggugat Rekonpensi dan Ganti Rugi yang dilakukan oleh suami Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi tidak sah dan melawan hukum, maka ganti rugi tanggal 25 Maret 1997 tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan, kecuali menyangkut dengan penyerahan tanah perkara kepada Penggugat Rekonpensi tidak dapat dikabulkan, karena tanah dan rumah perkara saat proses persidangan perkara ini masih tetap berada dalam kekuasaan Penggugat Rekonpensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : Menimbang, bahwa

Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi /

Terbanding dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini,

dalam kedua tingkat peradilan dibebankan

kepada

Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding ;

Halaman 20 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

21

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Pebruari 2015 No. 30/Pdt.G/2014/PN-Kis Dalam Pokok Perkara (Konpensi) dan Dalam Rekonpensi tidak dapat dipertahankan lagi dan

harus

dibatalkan dengan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; Mengingat dan memperhatikan Pasal 36 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

dan Peraturan

Perundang-undangan

lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ; MENGADILI : --- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ; --- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Pebruari 2015 No. 30/Pdt.G/2014/PN-Kis

yang dimohonkan banding tersebut

dengan :

MENGADILI SENDIRI : --- DALAM KONPENSI : --- DALAM EKSEPSI :  Menolak Eksepsi Tergugat ; --- DALAM PROVISI :  Menolak Provisi Penggugat ; --- DALAM POKOK PERKARA :  Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; --- DALAM REKONPENSI : 

Mengabulkan gugatan Penggugat

Dalam Rekonpensi

untuk

sebahagian ;  Menyatakan

Tergugat

Dalam

Rekonpensi

telah

melakukan

perbuatan melawan hukum diatas tanah dan rumah terperkara :  Menyatakan ganti rugi tanggal 25 Maret 1997 antara Tergugat dalam Rekonpensi denganAlmarhum Syawaluddin Siregar tidak sah dan dinyatakan batal dengan segala akibat hukum yang ditimbulkan ;  Menolak gugatan

Penggugat Dalam Rekonpensi selain dan

selebihnya ; --- DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Halaman 21 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn

22

 Menghukum

Penggugat

Rekonpensi /Terbanding

Dalam

Konpensi/Tergugat

Dalam

untuk membayar biaya perkara

dalam

kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2015 oleh kami HJ. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH. MH

masing-

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 April 2015 Nomor. 143/Pdt/2015/PT-Mdn , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh

: MUSALLIM SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ; HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

YANSEN PASARIBU, SH.

HJ. WAGIAH ASTUTI, SH.

ttd ABDUL FATTAH SH.MH. PANITERA PENGGANTI, ttd MUSALLIM SIREGAR,SH Perincian ongkos banding : 1. Redaksi putusan Rp. 5.000.2. Materai Rp. 6.000.3. Pemberkasan Rp. 139.000.J u m l a h = …….. Rp. 150.000.-

Halaman 22 dari 22 Hal.Put. No. 143/PDT/2015/PT-Mdn