PT.MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 718/PID.SUS/2015/PT.MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap

: JONNI SIHOTANG

Tempat Lahir

: Baneara (Samosir)

Umur/tanggal lahir : 45 tahun, 05 Desember 1970 Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia Tempat Tinggal

: Jalan Kolonel Liberti Malau Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara

Agama

: Kristen Protestan

Pekerjaan

: Direktur Utama PT. Gorga Duma Sari

Pendidikan

: Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pangururan

Terdakwa

berdasarkan

Penetapan

Penahanan

nomor

:

1057/Pen.Pid.Sus/2015/PT.MDN tanggal 30 Nopember 2015, memerintahkan agar Terdakwa ditahan, tetapi sampai dengan dibacakannya putusan ini belum dilaporkan pelaksanaannya oleh Jaksa Penuntut Umum; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2015 nomor : 718/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Balige nomor : 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangururan, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : KESATU Bahwa terdakwa JONNI SIHOTANG, pada sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Gorda Duma Sari (PT. GDS) dengan alamat Hutan Tele Dusun Hariara Pintu, Ds Partungko Naginjang, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu

-2-

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, selaku orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauninya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Bahwa terdakwa Jonni Sitohang selaku Direktur Utama PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS), berdasarkan Copy Akta Notaris Julitri Roriana SH Nomor 26 tanggal 9 November 2011, dengan susunan pengurusnya PT. Gorga Duma Sari sebagai berikut yaitu, Direktur Utama : Jonni Sihotang, Direktur : Rico Sihotang dan Komisaris : Nyonya Risma Simarmata. Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Utama dan Penangungjawab PT. GDS adalah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan, PT. GDS sesuai dengan izin yang dimiliki mempunyai kegiatan usaha antara lain : adalah melakukan pemanfaatan kayu dengan tujuan areal tersebut diperuntukan untuk perkebunan, peternakan dan perikanan darat, namun saat ini baru pada tahapan kegiatan penebangan dan pemanfaatan kayu. - Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. GDS telah melakukan kegiatan sejak tanggal 23 Januari 2013, yaitu kegiatan pembangunan jalan menuju lokasi kegiatan sepanjang 4,5 km lebar 10 m, telah memasukkan dan menggunakan alat berat berupa excavator 6 unit, Dump truck 4 unit, Logging truck 8 unit ditambah rental kalau dibutuhkan, Chainsaw 8 unit, mobil operasional 4 unit dan pada bulan April 2013 dilakukan Penebangan kayu sampai dengan sekarang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Adapun Dokumen /surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang telah dimiliki oleh Terdakwa Jonni Sitohang (PT. GDS) adalah : (1) Izin lokasi Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir. (2) Perintah Melaksanakan Timber Crusing sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten

Samosir

Nomor

522.21/1201/PH/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012. (3) Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariang Kabupaten Samosir seluas +

-3-

800 ha atas nama PT. Gorga Duma Sari. Yang diberikan IPK seluas 605 ha, sedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 ha. (4) Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari sesuai dengan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/024/PH/DKP/2013 tanggal 9 Januari 2013. (5) Izin

Penetapan

Lokasi

Tempat

Penimbunan

Kayu

dan

Tempat

Pengumpulan Kayu pada izin pemanfaatan kayu di areal lokasi atas tanah yang terletak di desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atas nama PT. Gorga Norma Sari Nomor 014 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013. (6) Izin Prinsip Penanaman Modal No.001/1217/IP/PMDN/2012 Nomor perusahaan 03138.2011 lokasi proyek desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, dan desa partungko naginjang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, Bidang Usaha Perkebunan Buah, Umbi-umbian, peternakan sapi, kambing, unggas dan budi daya ikan air tawar, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir. (7) Kepastian Hukum Penertiban Izin Pemanfaatan Kayu sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara nomor 522.21/3543 tanggal 3 Mei 2013. (8) Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas + 800 ha atas nama PT. Gorga Duma Sari. Yang diberikan IPK seluas 605 ha, sedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 ha. -

Bahwa Saksi Royandi Hutasoit, S.S., atas arahan dan perintah dari Terdakwa Direktur Utama Joni Sihotang (PT. GDS) melaksanakan semua kegiatan di lapangan mulai dari kegiatan untuk mengkoordinir kegiatan lapangan seperti urusan administrasi seperti pembayaran, penebangan, pengangkutan, distribusi alat berat, dan lain-lain dan tanggung jawab Saksi selaku Manager Umum PT. GDS ialah memastikan bahwa semua kegiatan di lapangan berjalan sebagaimana mestinya dan semua hasil pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh PT. GDS terkait dengan kegiatan

-4-

penebangan kayu dan pengangkutan kayu, dilaporkan saksi kepada Direktur Utama Joni Sihotang. -

Bahwa saksi Drs. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl. Plan, M.Si., mengetahui kegiatan dan memantau kegiatan PT. GDS di lokasi hutan tele sebagaimana disebutkan dalam izin lokasi tersebut di atas, dimana kegiatan PT. GDS telah mengeluarkan kayu log besar dengan menggunakan truk logging dari lokasi kejadian menuju sawmill milik PT. GDS di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Kejadian tersebut berlangsung sore hari sekitar pukul 16.00 – 17.00 WIB setiap harinya. Setidaknya 3 (tiga) truk perharinya keluar dari lokasi yang menuju sawmill PT. GDS. Kemudian Bahwa kondisi saat ini di PT. GDS sudah melakukan kegiatan seperti : (1) Sudah melakukan pembukaan jalan sepanjang 1,5 km lebar 10 m. (2) Sudah memasukkan dan menggunakan alat berat berupa excavator 10 unit, Dump truck 5 unit, Logging truck 12 unit, Chainsaw 26 unit, mobil operasional 5 unit ke lokasi lokasi kegiatan di Hutan Tele tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. (3) Sudah melakukan penebangan hutan alam khas Tapanuli lebih kurang 400 ha sudah habis dilakukan penebangan. (4) Melakukan penutupan induk sungai dan anak sungai.

-

Bahwa pada tanggal 16 bulan Mei tahun 2013, saksi Drs. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl. Plan, M.Si. juga menyaksikan adanya pengangkutan kayu milik PT. GDS yang berasal dari lokasi hutan tele yang sedang dibawa menuju sawmill PT. GDS di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, tepatnya di depan pos polisi Tele dan saksi melihat kegiatan/usaha pengangkutan kayu gelondongan dalam ukuran besar hingga kecil dengan alat angkut truk logging berlangsung hingga saat ini, setidaknya pada hari senin tanggal 4 (empat) bulan November tahun 2013 telah dilakukan pengangkutan kayu dari lokasi hutan yang menuju sawmill milik PT. GDS di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Kemudian akibat kegiatan tersebut, PT. GDS telah melakukan perusakan lingkungan karena induk sungai dan anak sungai yang mengalir ke Sungai Renun yang mengalir ke Kabupaten Dairi dan Provinsi Aceh yang merupakan sumber air untuk pertanian dan juga untuk menggerakan PLTA mini Combi di Kabupaten Fakfak Bharat ditutup oleh kayu dan tanah dari kegiatan PT. GDS, padahal menurut SK Bupati Nomor 89 Tahun 2012

-5-

tentang Izin Lokasi menyebutkan bahwa dalam point d diharuskan memelihara dan menjaga jalur hijau sebagai kawasan lindung yaitu 100 meter kiri/kanan sungai, 50 meter kiri/kanan anak sungai radius dari sumber mata air serta tanah dengan kemiringan 40%. Selain itu juga dampak dari penebangan kayu tanpa izin ini juga mengakibatkan perusakan lingkungan, karena : punahnya anggrek batak, punahnya binatang khas seperti trenggiling, tertutupnya aliran sungai, terganggunya pasokan air untuk persawahan di Kabupaten Dairi dan Pasokan air ke PLTA Combi serta daerah Aceh, dan dampak penting yang akan ditimbulkan berupa perubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan yang akibatnya dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. -

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 staf Saksi Drs. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl. Plan, M.Si. yaitu Dr. H. Indra Utama, SE., M.Si. telah melakukan verifikasi lapangan, sehingga Saksi mengetahui kegiatan Terdakwa berdasarkan laporan yang dibuat tersebut, kemudian Saksi Dr. H. Indra Utama, SE., M.Si. memerintahkan staf untuk melakukan analisis pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mempersiapkan konsep surat kepada Bupati Kabupaten Samosir cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Kabupaten Samosir untuk menghentikan

kegiatan

penebangan

dan

pengangkutan

kayu

oleh

Terdakwa sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur dalam pasal 63 ayat (3) huruf p jo Pasal 76 ayat (2) huruf d dan Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana surat nomor 1134/BLHSU/BPL-KL/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT. Gorga Duma Sari, dan membuat konsep surat laporan penanganan kasus hutan Tele atas kegiatan PT. GDS kepada Deputi Bidang Penaatan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup cq. Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana, sebagaimana surat nomor 1348/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 28 Juni 2013. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut : a) Tim Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi bersama-sama dengan perwakilan Forum Peduli Samosir Nauli (PESONA) kelokasi kegiatan PT. Gorga Duma Sari di desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir pada tanggal 9 April 2013.

-6-

b) Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa kegiatan PT. Gorga Duma Sari tidak memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) dan Izin Lingkungan untuk melakukan kegiatan dengan dalih membuka lahan Perkebunan buah,Umbi-umbian, Peternakan Sapi, Kambing, Unggas, dan Budi daya ikan tawar. Terindikasi terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merubah fungsi lingkungan dan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari. c) Perlu disampaikan bahwa pada saat ini telah terbentuk Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Tim ini terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BLH-SU, BIRO HUKUM), Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/125/KPTS/2013. Tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir). d) Tim ini telah melakukan verifikasi lapangan dalam rangka Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) pada tanggal 28 Mei 2013 dari hasil verifikasi lapangan tersebut. -

Bahwa Saksi Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum., sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan (BLHPP), memberikan saran/tindakan yang dilakukan oleh Instansi Saksi sehubungan dengan kegiatan pemanfaatan kayu, perkebunan, peternakkan dan perikanan yang dilakukan oleh PT.GDS di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan pihak BLHD Provinsi dan keluarlah surat dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/384/PH/DKP/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Penghentian Sementara kegiatan Penebangan dan Pengangkutan Kayu. Disamping itu juga, Saksi sudah memberikan telaahan staf kepada Bupati Kabupaten Samosir tanggal 5 April 2013 terkait dengan permasalahan PT. GDS dan menyarankan kepada Bupati Kabupaten Samosir supaya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir memerintahkan penghentian sementara aktifitas di lokasi izin PT. GDS sampai dengan izin lingkungan dan dokumen lainnya dipenuhi. Akan tetapi berdasarkan informasi dan laporan dari staf Saksi yang terakhir ke lapangan besama-sama Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 4 Februari 2014 melaporkan kepada Saksi bahwa PT. GDS masih tetap melakukan kegiatan penebangan kayu dan kegiatan perkebunan.

-7-

-

Bahwa menurut Saksi Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum., yang sudah memberikan teguran adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1134/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT. Gorga Duma Sari. Selanjutnya Kerangka Acuan saat ini masih dalam proses untuk menyatakan layak atau tidak layak, dalam AMDAL, RKL dan RPL pada waktu yang akan datang sesuai yang telah ditetapkan dalam aturan.

-

Bahwa keterangan Ahli Prof. Ir. Lambok Maringan Hutasoit, M.Sc., Ph.D., kegiatan-kegiatan yang dilanggar oleh PT. GDS dalam melakukan kegiatan penebangan kayu dan kegiatan perkebunan antara lain ditemukan adanya cut and fill pada pembangunan jalan dengan ketebalan 2-6 meter. Sudut lereng pada cut terlalu terjal yang bisa menyebabkan terjadinya longsoran karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak, dan ditemukan adanya potongan kayu yang berada di aliran sungai yang akan menghambat aliran air, lalu sudah ada indikasi adanya perusakan lingkungan karena dilakukan penebangan pohon yang fungsinya sebagai resapan air terganggu, potongan kayu yang berada di aliran sungai yang akan menghambat aliran air, sudut lereng pada cut terlalu terjal yang bisa menyebabkan terjadinya longsoran karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak.

-

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dony Arif Wibowo, S.Hut., M.Sc., selaku Penelaah dan Penyaji Data Evaluasi Pengelolaan Dampak Lingkungan, Terdakwa di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan di PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) beroperasi di Areal Penggunaan Lain (APL). Syarat PT GDS beroperasi adalah : a. Izin prinsip; b. Izin lokasi; c. Hak Guna Usaha (HGU); d. Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL); e. Izin Usaha; f. IPK (untuk land clearing). Bahwa menurut pendapat Ahli, areal kanan-kiri sungai termasuk kawasan lindung (Kawasan Perlindungan Setempat/KPS) yang wajib untuk dijaga dan dipertahankan sesuai UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang,

-8-

Penjelasan Pasal 5 ayat (2), dan Kepres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Kawasan tersebut dilarang untuk dilakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Adapun penebangan habis dilakukan disepanjang jalur kawasan lindung jelas akan menggangu fungsi lindung. -

Bahwa menurut keterangan Ahli Esther Simon, ST., setiap orang yang mendapat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib untuk mendapatkan izin lingkungan sebagai syarat

izin usaha dan izin usaha tersebut menjadi

syarat untuk mendapatkan IPK. Kemudian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak secara langsung mempersyaratkan kegiatan memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan, namun diatur dalam persyaratan IPK, pemrakarsa wajib mencantumkan

izin

peruntukan

penggunaan

lahan.

Di dalam

izin

peruntukan penggunaan lahan yang mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan. Peraturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) dan Izin Lingkungan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MenhutII/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan Pasal 2. -

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta di lapangan dan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan PT Gorda Duma Sari oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tanggal 11 April 2014, Kesimpulan secara keseluruhan hasil pemeriksaan analisa Laboratorium Pengaruh Hutan (DAS) Bagian Ekologi Hutan Departeman Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, sebagai berikut : 1. Telah terjadi perusakan lingkungan di PT Gorda Duma Sari Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan seluas 400 Ha, 2. Hasil Analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Npmpr 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan di lahan kering akibat erosi air, 3. Hasil analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena

-9-

telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan tanah di lahan kering untuk parameter ketebalan solum tanah, derajat pelurusan air, komposisi fraksi dan jumlah mikroba. -

Bahwa berdasarkan Penghitungan kerugian perusakan lingkungan PT Gorda Duma Sari yang dilakukan oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departeman Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB tanggal 11 April 2014, kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Permen Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat penebangan pohon dan pembukaan lahan (400 ha) adalah : 1. Kerusakan Ekologi

Rp

76.510.000.000,-

2. Kerusakan Ekonomi

Rp

38.400.000.000,-

3. Pemulihan Ekologi

Rp

34.986.000.000,-

-----------------------------Total Kerugian Kerusakan Rp 149.896.000.000,-

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan di PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) yaitu meliputi, melakukan pemanfaatan kayu dengan tujuan areal tersebut diperuntukan untuk perkebunan, peternakan dan perikanan darat, sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 jo. No. P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, izin peruntukan penggunaan lahan (izin usaha) adalah dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak secara langsung mempersyaratkan kegiatan memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan, namun diatur dalam persyaratan IPK, pemrakarsa wajib mencantumkan izin peruntukan penggunaan lahan. Di dalam izin peruntukan penggunaan lahan yang mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan. Peraturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), sehingga tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan fakta di lapangan dan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan Telah terjadi perusakan lingkungan

- 10 -

di PT Gorda Duma Sari Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. ATAU KEDUA Bahwa terdakwa JONNI SIHOTANG, pada sekitar bulan Januari 2013 sampai dengan 28 Februari 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di PT. Gorda Duma Sari (PT. GDS) dengan alamat Hutan Tele Dusun Hariara Pintu, Ds Partungko Naginjang, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, selaku orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut, telah melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : - Bahwa terdakwa Jonni Sitohang selaku Direktur Utama PT. Gorga Duma Sari (PT.GDS), berdasarkan Copy Akta Notaris Julitri Roriana SH Nomor 26 tanggal 9 November 2011, dengan susunan pengurusnya PT. Gorga Duma Sari sebagai berikut yaitu, Direktur Utama : Jonni Sihotang, Direktur : Rico Sihotang dan Komisaris : Nyonya Risma Simarmata. Tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Utama dan Penangungjawab PT. GDS adalah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan, PT. GDS sesuai dengan izin yang dimiliki mempunyai kegiatan usaha antara lain : adalah melakukan pemanfaatan kayu dengan tujuan areal tersebut diperuntukan untuk perkebunan, peternakan dan perikanan darat, namun saat ini baru pada tahapan kegiatan penebangan dan pemanfaatan kayu. - Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama PT. GDS telah melakukan kegiatan sejak tanggal 23 Januari 2013, yaitu kegiatan pembangunan jalan menuju lokasi kegiatan sepanjang 4,5 km lebar 10 m, telah memasukkan dan menggunakan alat berat berupa excavator 6 unit, Dump truck 4 unit, Logging truck 8 unit ditambah rental kalau dibutuhkan, Chainsaw 8 unit, mobil

- 11 -

operasional 4 unit dan pada bulan April 2013 dilakukan Penebangan kayu sampai dengan sekarang sesuai dengan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Adapun Dokumen /surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang telah dimiliki oleh Terdakwa Jonni Sitohang (PT. GDS) adalah : (1) Izin lokasi Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir. (2) Perintah Melaksanakan Timber Crusing sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten

Samosir

Nomor

522.21/1201/PH/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012. (3) Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Kecamatan Hariang Kabupaten Samosir seluas + 800 ha atas nama PT. Gorga Duma Sari. Yang diberikan IPK seluas 605 ha, sedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 ha. (4) Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari sesuai dengan surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/024/PH/DKP/2013 tanggal 9 Januari 2013. (5) Izin Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu dan Tempat Pengumpulan Kayu pada izin pemanfaatan kayu di areal lokasi atas tanah yang terletak di desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir atas nama PT. Gorga Duma Sari Nomor 014 Tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013. (6) Izin Prinsip Penanaman Modal No.001/1217/IP/PMDN/2012 Nomor perusahaan 03138.2011 lokasi proyek desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, dan Desa Partungko Naginjang Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, Bidang Usaha Perkebunan Buah, Umbi-umbian, peternakan sapi, kambing, unggas dan budi daya ikan air tawar, tanggal 23 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir. (7) Kepastian Hukum Penertiban Izin Pemanfaatan Kayu sesuai dengan Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara nomor 522.21/3543 tanggal 3 Mei 2013. (8) Perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu Nomor 005/2013 tanggal 16 Januari 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten

- 12 -

Samosir seluas + 800 ha atas nama PT. Gorga Duma Sari. Yang diberikan IPK seluas 605 ha, sedangkan yang termuat dalam peta lampiran IPK seluas 715 ha. -

Bahwa Saksi Royandi Hutasoit, S.S., atas arahan dan perintah dari Terdakwa Direktur Utama Joni Sihotang (PT. GDS) melaksanakan semua kegiatan di lapangan mulai dari kegiatan untuk mengkoordinir kegiatan lapangan seperti urusan administrasi seperti pembayaran, penebangan, pengangkutan, distribusi alat berat, dan lain-lain dan tanggung jawab Saksi selaku Manager Umum PT. GDS ialah memastikan bahwa semua kegiatan di lapangan berjalan sebagaimana mestinya dan semua hasil pekerjaan lapangan yang dilakukan oleh PT. GDS terkait dengan kegiatan penebangan kayu dan pengangkutan kayu, dilaporkan saksi kepada Direktur Utama Joni Sihotang.

-

Bahwa saksi Drs. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl. Plan, M.Si., mengetahui kegiatan dan memantau kegiatan PT. GDS di lokasi hutan tele sebagaimana disebutkan dalam izin lokasi tersebut di atas, dimana kegiatan PT. GDS telah mengeluarkan kayu log besar dengan menggunakan truk logging dari lokasi kejadian menuju sawmill milik PT. GDS di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Kejadian tersebut berlangsung sore hari sekitar pukul 16.00 – 17.00 WIB setiap harinya. Setidaknya 3 (tiga) truk perharinya keluar dari lokasi yang menuju sawmill PT. GDS. Kemudian bahwa kondisi saat ini di PT. GDS sudah melakukan kegiatan seperti : (1) Sudah melakukan pembukaan jalan sepanjang 1,5 km lebar 10 m. (2) Sudah memasukkan dan menggunakan alat berat berupa excavator 10 unit, Dump truck 5 unit, Logging truck 12 unit, Chainsaw 26 unit, mobil operasional 5 unit ke lokasi lokasi kegiatan di Hutan Tele tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. (3) Sudah melakukan penebangan hutan alam khas Tapanuli lebih kurang 400 ha sudah habis dilakukan penebangan. (4) Melakukan penutupan induk sungai dan anak sungai.

-

Bahwa pada tanggal 16 bulan Mei tahun 2013, saksi Drs. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl. Plan, M.Si. juga menyaksikan adanya pengangkutan kayu milik PT. GDS yang berasal dari lokasi hutan tele yang sedang dibawa menuju sawmill PT. GDS di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir, tepatnya di depan pos polisi Tele dan saksi

- 13 -

melihat kegiatan/usaha pengangkutan kayu gelondongan dalam ukuran besar hingga kecil dengan alat angkut truk logging berlangsung hingga saat ini, setidaknya pada hari senin tanggal 4 (empat) bulan November tahun 2013 telah dilakukan pengangkutan kayu dari lokasi hutan yang menuju sawmill milik PT. GDS di Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Kemudian akibat kegiatan tersebut, PT. GDS telah melakukan perusakan lingkungan karena induk sungai dan anak sungai yang mengalir ke Sungai Renun yang mengalir ke Kabupaten Dairi dan Provinsi Aceh yang merupakan sumber air untuk pertanian dan juga untuk menggerakan PLTA mini Combi di Kabupaten Fakfak Bharat ditutup oleh kayu dan tanah dari kegiatan PT. GDS, padahal menurut SK Bupati Nomor 89 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi menyebutkan bahwa dalam point d diharuskam memelihara dan menjaga jalur hijau sebagai kawasan lindung yaitu 100 meter kiri/kanan sungai, 50 meter kiri/kanan anak sungai radius dari sumber mata air serta tanah dengan kemiringan 40%. Selain itu juga dampak dari penebangan kayu tanpa izin ini juga mengakibatkan perusakan lingkungan, karena : punahnya anggrek batak, punahnya binatang khas seperti trenggiling, tertutupnya aliran sungai, terganggunya pasokan air untuk persawahan di Kabupaten Dairi dan Pasokan air ke PLTA Combi serta daerah Aceh, dan dampak penting yang akan ditimbulkan berupa perubahan bentuk lahan dan bentang alam, eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan yang akibatnya dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. -

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 staf Saksi Drs. Wilmar Eliaser Simandjorang, Dipl.Ec., Dipl. Plan, M.Si. yaitu Dr. H. Indra Utama, SE., M.Si. telah melakukan verifikasi lapangan, sehingga Saksi mengetahui kegiatan Terdakwa berdasarkan laporan yang dibuat tersebut, kemudian Saksi Dr. H. Indra Utama, SE., M.Si. memerintahkan staf untuk melakukan analisis pelanggaran hukum lingkungan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mempersiapkan konsep surat kepada Bupati Kabupaten Samosir cq. Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian Kabupaten Samosir untuk menghentikan

kegiatan

penebangan

dan

pengangkutan

kayu

oleh

Terdakwa sesuai dengan kewenangan daerah yang diatur dalam pasal 63 ayat (3) huruf p jo Pasal 76 ayat (2) huruf d dan Pasal 80 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana surat nomor 1134/BLH-

- 14 -

SU/BPL-KL/2013 tanggal 03 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT. Gorga Duma Sari, dan membuat konsep surat laporan penanganan kasus hutan Tele atas kegiatan PT. GDS kepada Deputi Bidang Penaatan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup cq. Asisten Deputi Penegakan Hukum Pidana, sebagaimana surat nomor 1348/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 28 Juni 2013. Isi dari surat tersebut adalah sebagai berikut : a) Tim Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah melakukan verifikasi bersama-sama dengan perwakilan Forum Peduli Samosir Nauli (PESONA) kelokasi kegiatan PT. Gorga Duma Sari di desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir pada tanggal 9 April 2013. b) Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa kegiatan PT. Gorga Duma Sari tidak memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) dan Izin Lingkungan untuk melakukan kegiatan dengan dalih membuka lahan Perkebunan buah,Umbi-umbian, Peternakan Sapi, Kambing, Unggas, dan Budi daya ikan tawar. Terindikasi terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat merubah fungsi lingkungan dan adanya pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh PT. Gorga Duma Sari. c) Perlu disampaikan bahwa pada saat ini telah terbentuk Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, Tim ini terdiri dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BLH-SU, BIRO HUKUM), Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU), Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/125/KPTS/2013. Tanggal 15 Februari 2013. (Terlampir). d) Tim ini telah melakukan verifikasi lapangan dalam rangka Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET) pada tanggal 28 Mei 2013 dari hasil verifikasi lapangan tersebut. -

Bahwa Saksi Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum., sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Pengembangan (BLHPP), memberikan saran/tindakan yang dilakukan oleh Instansi Saksi sehubungan dengan kegiatan pemanfaatan kayu, perkebunan, peternakkan dan perikanan yang dilakukan oleh PT.GDS di Hutan Tele, Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan pihak BLHD Provinsi dan keluarlah surat dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/384/PH/DKP/2013 tanggal 8 April 2013 perihal Penghentian Sementara kegiatan Penebangan dan

- 15 -

Pengangkutan Kayu. Disamping itu juga, Saksi sudah memberikan telaahan staf kepada Bupati Kabupaten Samosir tanggal 5 April 2013 terkait dengan permasalahan PT. GDS dan menyarankan kepada Bupati Kabupaten Samosir supaya Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir memerintahkan penghentian sementara aktifitas di lokasi izin PT. GDS sampai dengan izin lingkungan dan dokumen lainnya dipenuhi. Akan tetapi berdasarkan informasi dan laporan dari staf Saksi yang terakhir ke lapangan besama-sama Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 4 Februari 2014 melaporkan kepada Saksi bahwa PT. GDS masih tetap melakukan kegiatan penebangan kayu dan kegiatan perkebunan. Bahwa menurut Saksi Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum., yang sudah memberikan teguran adalah Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1134/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 3 Juni 2013 perihal Penghentian Kegiatan PT. Gorga Duma Sari. Selanjutnya Kerangka Acuan saat ini masih dalam proses untuk menyatakan layak atau tidak layak, dalam ANDAL, RKL dan RPL pada waktu yang akan datang sesuai yang telah ditetapkan dalam aturan. -

Bahwa keterangan Ahli Prof. Ir. Lambok Maringan Hutasoit, M.Sc., Ph.D., kegiatan-kegiatan yang dilanggar oleh PT. GDS dalam melakukan kegiatan penebangan kayu dan kegiatan perkebunan antara lain ditemukan adanya cut and fill pada pembangunan jalan dengan ketebalan 2-6 meter. Sudut lereng pada cut terlalu terjal yang bisa menyebabkan terjadinya longsoran karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak, dan ditemukan adanya potongan kayu yang berada di aliran sungai yang akan menghambat aliran air, lalu sudah ada indikasi adanya perusakan lingkungan karena dilakukan penebangan pohon yang fungsinya sebagai resapan air terganggu, potongan kayu yang berada di aliran sungai yang akan menghambat aliran air, sudut lereng pada cut terlalu terjal yang bisa menyebabkan terjadinya longsoran karena tanah/batuan menunjukkan sifat yang belum kompak.

-

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dony Arif Wibowo, S.Hut., M.Sc., selaku Penelaah dan Penyaji Data Evaluasi Pengelolaan Dampak Lingkungan, Terdakwa di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan di PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) beroperasi di Areal Penggunaan Lain (APL). Syarat PT GDS beroperasi adalah :

- 16 -

a. Izin prinsip; b. Izin lokasi; c. Hak Guna Usaha (HGU); d. Dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL); e. Izin Usaha; f. -

IPK (untuk land clearing).

Bahwa menurut pendapat Ahli, areal kanan-kiri sungai termasuk kawasan lindung (Kawasan Perlindungan Setempat/KPS) yang wajib untuk dijaga dan dipertahankan sesuai UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Penjelasan Pasal 5 ayat (2), dan Kepres No. 32/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.

-

Kawasan tersebut dilarang untuk dilakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung. Adapun penebangan habis dilakukan disepanjang jalur kawasan lindung jelas akan menggangu fungsi lindung.

-

Bahwa menurut keterangan Ahli Esther Simon, ST., setiap orang yang mendapat Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) wajib untuk mendapatkan izin lingkungan sebagai syarat

izin usaha dan izin usaha tersebut menjadi

syarat untuk mendapatkan IPK. Kemudian Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak secara langsung mempersyaratkan kegiatan memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan, namun diatur dalam persyaratan IPK, pemrakarsa wajib mencantumkan

izin

peruntukan

penggunaan

lahan.

Di dalam

izin

peruntukan penggunaan lahan yang mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan. Peraturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) dan Izin Lingkungan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.21/MenhutII/2014 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Kehutanan Pasal 2. -

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fakta di lapangan dan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan PT Gorda Duma Sari oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. tanggal 11 April 2014, Kesimpulan secara keseluruhan hasil pemeriksaan analisa Laboratorium Pengaruh Hutan (DAS) Bagian Ekologi Hutan Departeman Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB, sebagai berikut :

- 17 -

1. Telah terjadi perusakan lingkungan di PT Gorda Duma Sari Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan seluas 400 Ha, 2. Hasil Analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah msuk kriteria baku kerusakan (PP Npmpr 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan di lahan kering akibat erosi air, 3. Hasil analisa tanah dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa memang pada hutan alam telah terjadi kerusakan lingkungan karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 150 tahun 2000) untuk kriteria kerusakan tanah di lahan kering untuk parameter ketebalan solum tanah, derajat pelurusan air, komposisi fraksi dan jumlah mikroba. -

Bahwa berdasarkan Penghitungan kerugian perusakan lingkungan PT Gorda Duma Sari yang dilakukan oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departeman Silvikultur Fakultas Kehutanan IPB tanggal 11 April 2014, kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Permen Nomor : 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup akibat penebangan pohon dan pembukaan lahan (400 ha) adalah : 1. Kerusakan Ekologi

Rp

76.510.000.000,-

2. Kerusakan Ekonomi

Rp

38.400.000.000,-

3. Pemulihan Ekologi

Rp

34.986.000.000,-

-----------------------------Total Kerugian Kerusakan Rp 149.896.000.000,-

Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam kedudukannya sebagai orang yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan di PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) yaitu meliputi, melakukan pemanfaatan kayu dengan tujuan areal tersebut diperuntukan untuk perkebunan, peternakan dan perikanan darat, sama sekali tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 jo. No. P.20/Menhut-II/2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, izin peruntukan penggunaan lahan (izin usaha) adalah dokumen lingkungan dan izin lingkungan. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu tidak secara langsung mempersyaratkan kegiatan memiliki dokumen lingkungan dan izin lingkungan, namun diatur dalam persyaratan IPK,

- 18 -

pemrakarsa wajib mencantumkan izin peruntukan penggunaan lahan. Di dalam izin peruntukan penggunaan lahan yang mewajibkan setiap kegiatan yang menimbulkan dampak lingkungan untuk memiliki izin lingkungan dan dokumen lingkungan. Peraturan yang mengatur tentang kewajiban memiliki dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), sehingga tindakan terdakwa tidak dapat dibenarkan karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang ada. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan fakta di lapangan dan Surat Keterangan Ahli Perusakan Lingkungan Telah terjadi perusakan lingkungan di PT Gorda Duma Sari Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan penebangan hutan dan pembukaan lahan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangururan, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa JONNI SIHOTANG secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) Jo. Pasal 116 ayat (1) Huruf (b) UndangUndang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” sebagaimana surat dakwaan kesatu ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONNI SIHOTANG berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun, dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dengan perintah agar terdakwa ditahan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : -

2 (dua) unit Eksavator merk Volvo warna kuning

-

1 (satu) unit Mobil Operasional double gardan merk ford ranger warna putih BK-8361-CB

-

1 (satu) unit Sepeda Motor warna biru merk Honda BK-1655-CB

Keseluruhannya dikembalikan kepada PT.GDS -

Tanah pada Lokasi Plot 1 koordinat : No 02032’33,2’ E 098033’19,8’ dengan:

- 19 -

a. Jenis contoh tanah komposit pada hutan alam (control) dengan jumlah 4 (empat) kantong masing-masing berat 1 (satu) kg b. Jenis Contoh tanah utuh pada hutan alam (control) dengan jumlah 1 (satu) tabung masing-masing berat 0,2 kg c. Jenis Daun Vegetasi hutan alam masih segar dalam vegetasi pada hutan alam jumlah 1 (satu) kantong berat 0,3 kg -

Tanah pada Lokasi Plot 2 koordinat : No 02032’43,1’ E 098033’25,8’ dengan: a. Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 4 (empat) jumlah kantong masing-masing berat 1 (satu) kg b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 kg

-

Tanah pada Lokasi Plot 3 koordinat : No 02033’30,7’ E 098032’54,1’ dengan: a. Jenis contoh tanah komposit terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong berat 1 kg b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 kg c. Jenis kayu takik rebah dari pohon hutan alam dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,4 kg

-

Tanah pada Lokasi Plot 4 koordinat : No 02033’56,9’ E 098032’47,0’ dengan: a. Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong masingmasing berat berat 1 (satu) kg b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 kg c. Jenis pasir kuarsa dengan jumlah 1 (satu) kantong 0,1 kg

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan. -

Adapun barang bukti kelengkapan dokumen sebagai berikut : a. Struktur Organisasi PT. Gorga Duma Sari (PT. GDS) tanggal 1 Mei 2014 sebanyak 1 lembar b. Copy Akta Notaris Jalitri Roriana SH Nomor 102 tanggal 18 September 2008 sebanyak 11 lembar c. Copy Akta Notaris Jalitri Roriana SH Nomor 26 tanggal 9 November 2011 sebanyak 11 lembar d. Copy Surat

Badan Penanaman

Modal dan

Perizinan

Terpadu

Kabupaten Samosir tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor 001/1217/IP/I/PMDN/2012 tanggal 6 Desember 2011 sebanyak 7 lembar

- 20 -

e. Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 041/1217/400/10/2012 tanggal 05 April 2012 sebanyak 3 lembar f. Copy Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir seluas + 800 ha tanggal 1 Mei 2012 sebanyak 5 lembar g. Bagan Kerja Rencana Kegiatan Perkebunan dan Peternakan izin lokasi no.89 tahun 2012 PT. Gorga Duma Sari tanggal 1 Mei 2012 sebanyak 11 lembar h. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/407/PH/DKP/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) an. PT. Gorga Duma Sari tanggal 4 Mei 2012 sebanyak 1 lembar i.

Laporan

Perjalanan

dinas

dalam

rangka

pemeriksaan

lokasi

permohonan IPK atas nama PT. Gorga Duma sari di Desa hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir tanggal 21 Mei 2012 sebanyak 12 lembar j.

Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari tanggal 10 Desember 2012 sebanyak 2 lembar

k. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/1201/PH/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Perintah Melaksanakan Timber Cruising tanggal 17 Desember 2012 sebanyak 1 lembar l.

Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/024/PH/DKP/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari tanggal 09 Januari 2013 sebanyak 2 lembar

m. Surat Pernyataan PT. Gorga Duma Sari tidak melakukan aktifitas apapun dari rencana Usaha PT. Gorga Duma Sari sebelum terbitnya Izin Lingkungan dari Bupati Samosir (Pemerintah Kabupaten Samosir) tanggal 14 Januari 2013 sebanyak 1 lembar

- 21 -

n. Copy Bank Garansi Nomor 01/BG/01/2013 PT. Gorga Duma Sari tanggal 14 Januari 2013 sebanyak 1 lembar o. Copy Bank Garansi Nomor 02/BG/01/2013 PT. Gorga Duma Sari tanggal 14 Januari 2013 sebanyak 1 lembar p. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal izin lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas + 800 ha an. PT. Gorga Duma Sari tanggal 16 Januari 2013 sebanyak 6 lembar q. Surat PT. GDS Nomor 006/SK/PT.GDS/I/2013 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup tanggal 22 Januari 2013 sebanyak 1 lembar r. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1135 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Kehutanan sebagai Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan Nomor Register Pejabat Penerbit Dokumen SKSKB pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir tanggal 14 Februari 2013 sebanyak 4 lembar s. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1132 tanggal 14 Februari 2013 tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Kehutanan Sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penetapan Nomor Register P2LHP pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir tanggal 14 Februari 2013 sebanyak 4 lembar Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp. 5.000.-

(lima rupiah).

Membaca

Putusan

28/Pid.Sus/2015/PN.Blg

Pengadilan

Negeri

Balige

nomor

:

tanggal 19 Agustus 2015, yang amarnya berbunyi

sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa Jonni Sihotang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perusakan Lingkungan Hidup. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama

4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

- 22 -

Rp5.000,000,000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)tahun. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada PT Gorga Duma Sari untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di areal Izin lokasi seluas + 400 (empat ratus ) hektar di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir dengan cara menanam tanaman keras di lokasi bekas tebangan pohon dan membangun dinding penahan tebing terhadap tebing yang telah dipotong oleh PT Gorga Duma Sari. 4. Memerintahkan Terdakwa ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa: -

2 (dua) unit Excavator merk Volvo warna kuning dikembalikan kepada Saksi Saur Sitinjak selaku Direktur CV Subur Rumah Miduk;

Sedangkan barang bukti berupa: -

Sampel tanah yang diambil dari Lokasi Plot 1 koordinat : No 02032’33,2’ E 098033’19,8’ dengan : a. Jenis contoh tanah komposit pada hutan alam (control) dengan jumlah 4 (empat) kantong masing-masing berat 1 (satu) kilogram b. Jenis Contoh tanah utuh pada hutan alam (control) dengan jumlah 1 (satu) tabung masing-masing berat 0,2 (nol koma dua) kilogram c. Jenis Daun Vegetasi hutan alam masih segar dalam vegetasi pada hutan alam jumlah 1 (satu) kantong berat 0,3 (nol koma tiga ) kilogram

-

Sampel tanah yang diambil dari Lokasi Plot 2 koordinat : No 02032’43,1’ E 098033’25,8’ dengan : a. Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 4 (empat) jumlah kantong masing-masing berat 1 (satu) kilogram b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 (nol koma dua ) kilogram

-

Sampel tanah yang diambil dari Lokasi Plot 3 koordinat : No 02033’30,7’ E 098032’54,1’ dengan : a. Jenis contoh tanah komposit terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong berat 1 (satu) kilogram b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 (nol koma dua) kilogram c. Jenis kayu takik rebah dari pohon hutan alam dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,4 (nol koma empat ) kilogram

- 23 -

-

Sampel tanah yang diambil dari Lokasi Plot 4 koordinat : No 02033’56,9’ E 098032’47,0’ dengan : a. Jenis contoh tanah terganggu dengan jumlah 3 (tiga) kantong masingmasing berat berat 1 (satu) kilogram b. Jenis contoh tanah utuh terganggu dengan jumlah 1 (satu) tabung berat 0,2 (nol koma dua) kilogram c. Jenis pasir kuarsa dengan jumlah 1 (satu) kantong 0,1 (nol koma satu) kilogram

Keseluruhannya dirampas untuk dimusnahkan Adapun bukti surat –surat sebagai berikut ini: 1. Struktur Organisasi PT Gorga Duma Sari (PT GDS) tanggal 01 Mei 2014 2. Copy Akta Notaris Jalitri Roriara SH Nomor 102 tanggal 18 September 2008 3. Copy Akta Notaris Jalitri Roriana SH Nomor 26 tanggal 9 November 2011 4. Copy Surat Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir

tentang

Izin

Prinsip

Penanaman

Modal

Nomor

001/1217/IP/I/PMDN/2012 tanggal 6 Desember 2011 5. Copy Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir Nomor 041/1217/400/10/2012 tanggal 05 April 2012 6. Copy Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 tanggal 1 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir seluas + 800 ha. 7. Bagan Kerja Rencana Kegiatan Perkebunan dan Peternakan izin lokasi no.89 tahun 2012 PT. Gorga Duma Sari 8. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/407/PH/DKP/2012 tanggal 4 Mei 2012 perihal Permintaan Pertimbangan Teknis Izin Pemanfaatan kayu (IPK) pada Areal Penggunaan Lain (APL) an. PT. Gorga Duma Sari. 9. Laporan Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan lokasi permohonan IPK atas nama PT. Gorga Duma sari di Desa hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir 10. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/9236 tanggal 10 Desember 2012 perihal Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari 11. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 522.21/1201/PH/DKP/2012 tanggal 17 Desember 2012 perihal Perintah Melaksanakan Timber Cruising.

- 24 -

12. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor

522.21/024/PH/DKP/2013

tanggal

9

Januari

2013

perihal

Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. PT. Gorga Duma Sari. 13. Surat Pernyataan PT. Gorga Duma Sari tidak melakukan aktifitas apapun dari rencana Usaha PT. Gorga Duma Sari sebelum terbitnya Izin Lingkungan dari Bupati Samosir (Pemerintah Kabupaten Samosir) 14. Copy Bank Garansi Nomor 01/BG/01/2013 PT. Gorga Duma Sari tanggal 14 Januari 2013 15. Copy Bank Garansi Nomor 02/BG/01/2013 PT. Gorga Duma Sari tanggal 14 Januari 2013 16. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di areal izin lokasi atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas + 800 ha an. PT. Gorga Duma Sari 17. Surat PT. GDS Nomor 006/SK/PT.GDS/I/2013 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup 18. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1135 tanggal 14 Februari 2013

tentang Pengangkatan dan

Penetapan Petugas Kehutanan sebagai Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) dan Nomor Register Pejabat Penerbit Dokumen SKSKB pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir 19. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/1132 tanggal 14 Februari 2013

tentang Pengangkatan dan

Penetapan Petugas Kehutanan sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) dan Penetapan Nomor Register P2LHP pada PT. Gorga Duma Sari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir 20. Copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 014 Tahun 2012 tanggal 08 Februari 2013 tentang Penetapan

Lokasi

Tempat

Pengumpulan

Kayu

(TPn)

pada

Izin

Pemanfaatan kayu (IPK) di Areal Lokasi Atas Tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir a.n PT Gorga Duma Sari; 21. Copy

Surat

Kepala

Badan

Lingkungan

Hidup,

Penelitian

dan

Pengembangan Kabupaten Samosir Nomor 660/80/BLHPP/2013 tanggal 01

- 25 -

Maret 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Dokumen Izin Lingkungan Hidup oleh PT Gorga Duma Sari 22. Surat Perintah Pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan ( SPP-PSDH) 23. Surat Perintah Pembayaran Dana Reboisasi (SPP-DR) 24. Copy

Telaahan

Staf

Badan

Lingkungan

Hidup,

Penelitian

dan

Pengembangan Kabupaten Samosir tanggal 05 April 2013 perihal Pengenaan Wajib Izin Lingkungan dan Penyusunan Dokumen AMDAL a.n PT Gorga Duma Sari 25. Copy Surat Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor 522.21/3543 tanggal 3 Mei 2013 perihal Kepastian Hukum Penerbita Izin Pemanfaatan Kayu;n 26. Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP.GR) 27. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor

1348/BLH-SU/BPL-KL/2013

tanggal

03

Juni

2013

perihal

Penghentian Kegiatan PT Gorga Duma Sari 28. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor

1348/BLH-SU/BPL-KL/2013

tanggal

28

Juni

2013

perihal

Penanganan Kasus Hutan Tele atas kegiatan PT Gorga Duma Sari 29. Copy Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat antara PT Gorga Duma Sari dengan CV Subur Rumah Miduk 30. Copy Perjanjian Borongan antara PT Gorga Duma Sari dengan CV Subur Rumah Miduk 31. Copy Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara Nomor 3055/BLH-SU/BPL-KL/2013 tanggal 01 November 2013 perihal Penydikan Tindak Pidana Lingkungan yang diduga dilakukan oleh PT Gorga Duma Sari 32. Copy Kwitansi Termin 1 (pertama) penyusunan AMDAL Pembangunan Kawasan Pertanian dan Peternakan an. PT Gorga Duma Sari berdasarkan Kontrak Kerja Nomor 10/KTR-TU/GORGA/XI/2013 tanggal 15 November 2013 33. Copy Perjanjian Kerjasama Penyusunan AMDAL Nomor 10 /KTRTU/GORGA/XI/2013 tanggal 15 November 2013 antara PT Gorga Duma Sari dengan CV Tri Unggul Konsultan 34. Copy Surat Bupati Samosir Nomor 188/3978/K/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Penjelasan tentang Kegiatan PT Gorga Duma Sari 35. Copy Berita Acara Verifikasi Lapangan

- 26 -

36. Berita Acara Pengambilan Sampel 37. Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup 38. Undangan Rapat Nomor 005/03/KPA BLHPP/II/2014 39. Copy Surat Sekda Perihal Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Kepada PT Gorga Duma Sari 40. Saran dan Masukan 41. Copy Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Nomor 072/006/KPA BLHPP/III/2014 42. Saran/ Masukan Tim Teknis KA-ANDAL 43. Hasil Notulensi/Arahan Rapat Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Samosir Pembahasan KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari 44. Surat GDS Nomor 21/SK/PT GDS/IV/ 2014 Perihal Penyerahan Perbaikan KA-ANDAL 45. Berita Acara Rapat Tim Teknis Pembahasan Verifikasi KA-ANDAL Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari Potong oleh PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Nomor 072/009/KPA BLHPP/IV/2014 46. Surat Keputusan Kepala BLHPP Nomor08 Tahun 2014 tentang Persetujuan KA-ANDAL Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir 47. Surat Kepala BLHPP Nomor 660/402/BLHPP/BTL/V/2014 Pengumuman tentang Permohonan IzinLingkungan PT Gorga Duma Sari 48. Surat PT GDS Nomor 27/SK/PT GDS/V/2014 hal Permohonan Izin Lingkungan PT Gorga Duma Sari 49. Surat Tanggapan Masyarakat 50. Surat PT GDS Nomor 30/SK/PT.GDS/VI/2014 perihal Konfirmasi Jadwal Pembahasan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL 51. Surat PT GDS Nomor 31/SK/PT.GDS/VI/2014 perihal Meminta Kepastian Proses Permohonan Izin Lingkungan , Penilaian Dokumen ANDAL dan RKL-RPL

- 27 -

52. Surat Badan Lingkungan Hidup, Penelitian dan Perkembangan Kabbupaten Samosir Nomor 660/598/BTL.BLHPP/VII/2014 53. Copy Data Pengiriman Kayu PT Gorga Duma Sari bulan Maret 2013 sampai dengan April 2014 54. Copy Peta Tebangan Izin Pemanfaatan Kayu PT Gorga Duma Sari 55. Kerangka Acuan ANDAL PT Gorga Duma Sari 56. Analisis Dampak Lingkungan PT Gorga Duma Sari Tetap terlampir dalam berkas perkara 6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Telah membaca : 1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015; 2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015; 3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige bahwa permintaan banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2015 dan tanggal 19 Oktober 2015; 4. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 17 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 September 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2015;

- 28 -

5. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 28 September 2015; 6. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Balige tertanggal 3 September 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 17 September 2015, menerangkan sebagai berikut : TENTANG KASUS POSISI  Bahwa Pembandng adalah seorang Direktur Utama dari sebuah Perusahaan yang bernama PT.Gorga Duma Sari (PT.GDS) yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Julitri Roriana SH dengan Nomor 26 tanggal 9 November 2011, dimana tugas dan tanggung jawab dari Pembanding selaku Direktur Utama PT.GDS adalah bertanggung jawab terhadap semua kegiatan perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT.GDS ;  Bahwa PT.GDS merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong sesuai dengan izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Bupati Samosir dengan Nomor 273 dan 274 Tahun 2014 tertanggal 15 Desember 2014 ;  Bahwa PT.GDS berkedudukan di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir yang memiliki izin lengkap serta dokumen lengkap dari Bupati

dan

Pemerintah

Kabupaten

Pemanfaatan Kayu (IPK), dll;

Samosir

seperti

Izin

Lokasi,

Izin

- 29 -

 Bahwa seluruh penerbitan izin PT.GDS telah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berkaitan untuk itu;  Bahwa Pembanding selaku Direktur Utama PT.GDS memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Samosir Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Nomor : 001/1217/IP/I/PMDN/2012 tertanggal 23 Februari 2012 ;  Bahwa setelah keluarnya penerbitan Izin Prinsip Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir tersebut dilanjutkan dengan keluarnya Izin Lokasi Pembanding yaitu Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi Atas Tanah Yang Terletak Di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Seluas ± 800 Ha tertanggal 1 Mei 2012 ;  Bahwa Pembanding juga telah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 000107/BPMPT/IMB/XI/2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Samosir Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tertanggal 30 November 2012 ;  Bahwa setelah terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Pembanding tersebut diteruskan dilanjutkan dengan keluarnya Surat Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT.Gorga Duma Sari Nomor : 522.21/024/PH/DKP/2013 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 9 Januari 2013 ;  Bahwa setelah izin IPK Pembanding tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan maka Pemerintah Kabupaten Samosir memberikan Garansi Bank Izin Pemanfaatan Kayu kepada Pembanding dengan Nomor 522.21/034/PH/DKP/2013 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 10 Januari 2013 ;  Bahwa setelah adanya garansi Bank IPK tersebut maka Pembanding memasukkan Bank Garansi (Jaminan Bank) Nomor : 01/BG/01/2013 yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Balige tertanggal 14 Januari 2013 dan Bank Garansi (Jaminan Bank) Nomor : 02/BG/01/2013 yang dikeluarkan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Balige tertanggal 14 Januari 2013 ;  Bahwa setelah Pembanding melengkapi dokumen sebagaimana tersebut diatas maka

Kepala

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan

Kabupaten

Samosir

mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

- 30 -

Kabupaten Samosir Nomor : 005 Tahun 2013 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Areal Lokasi Atas Tanah Yang terletak Di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Seluas 800 Ha Atas Nama PT.GDS tertanggal 16 Januari 2013 ;  Bahwa kemudian Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 014 tahun 2013 Tentang Penetapan Lokasi Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Dan Tempat Pengumpulan Kayu (TPn) Pada Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Areal Lokasi Atas Tanah yang Terletak Di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Atas Nama PT.GDS tertanggal 18 Februari 2013 ;  Bahwa setelah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan surat tersebut maka Pembanding melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk itu yakni sebagai berikut : - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor 010331 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 20 Maret 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 010313 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 20 Maret 2013 ; - Surat Nomor : 522.21/356/PH/DKP/2013 Perihal Pemanfaatan Kayu Bulat Kecil (KBK) dengan Kelas diameter Kurang dari 20 Cm dan Sisa Pembalakan kayu yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 28 Maret 2013 ; - Surat Nomor : 522.21/456/PH/DKP/2013 Perihal Usulan Pejabat Penagih SPP-GR Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 29 April 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 010513 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 10 May 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 050513 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 10 May 2013 ;

- 31 -

- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 050513 yang dikeluarkan Pemkab Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 10 May 2013 ; - Surat

Perintah

Pembayaran

Ganti

Rugi

Nilai

Tegakan

LHP

05/LHP/PT.GDS/V/2013 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 3 Juni 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 020613 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 3 Juni 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 060613 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 3 Juni 2013 ;  Bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 Bupati Samosir mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 100 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Samosir Nomor 89 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Lokasi Atas Tanah Yang Terletak Di Desa Hariara Pintu, Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Seluas ± 800 Ha kepada PT.Gorga Duma Sari (PT.GDS) ;  Bahwa kemudian PT.GDS kembali melakukan pembayaran sebagaimana arahan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yakni sebagai berikut : - Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 030613

yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan

Perkebunan tertanggal 8 Juni 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 080713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 4 Juli 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 080713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 4 Juli 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 040713

yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan

Perkebunan tertanggal 16 Juli 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor 090713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 16 Juli 2013 ;

- 32 -

- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 090713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 16 Juli 2013 ; - Surat Nomor : 022/SK/PT.GDS/VII/2013 Perihal

Perkembangan Kegiatan

IPK dan Sisa Potensi Kayu yang dikeluarkan PT.GDS

tertanggal 26 Juli

2013;  Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan

dan

Perkebunan

mengeluarkan

Surat

Nomor

:

522.21/750/PH/DKP/2013 mengenai Perintah Pengukuran Potensi Pohon yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan kepada PT.GDS;  Bahwa PT.Gorga Duma Sari (PT.GDS) kembali melakukan pembayaran kepada Pemerintah atas pohon yang telah ditebang dilokasi kegiatan PT.GDS tersebut yakni sebagai berikut : - Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai tegakan (SPP-GR) Nomor : 050713

yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan

Perkebunan tertanggal 31 Juli 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai tegakan (SPP-GR) Nomor : 050713

yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan

Perkebunan tertanggal 31 Juli 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 100713 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 31 Juli 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 10071 3yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 31 Juli 2013 ; - Surat Nomor : 522.21/776/PH/DKP/2013 Perihal Pernyataan Kesanggupan Melaksanaan

Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang dikeluarkan Pemkab

Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 14 Agustus 2013  Bahwa atas arahan Pemerintah Kabupaten Samosir dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Pembanding mengeluarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dengan Nomor : 03/SP-PT.GDS/VIII/2013 yang dikeluarkan PT.GDS tertanggal 15 Agustus 2013 ;  Bahwa kemudian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan

- 33 -

Kabupaten Samosir Nomor : 085 Tahun 2013 tentang Revisi Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013 Tanggal 16 Januari 2013 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) di Areal izin Lokasi Atas tanah Yang Terletak Di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir Seluas 800 Ha kepada PT.GDS tertanggal 16 Agustus 2013;  Bahwa PT.GDS kembali melakukan pembayaran secara resmi kepada Tergugat II atas pemanfaatan kayu di lokasi Penggugat yakni sebagai berikut : - Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor 060813

yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan

Perkebunan tertanggal 27 Agustus 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 130813 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 27 Agustus 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi Nomor : 130813 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 27 Agustus 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya hutan (PSDH) Nomor : 150913 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 18 September 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 150913 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 23 September 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 070913

yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan

Perkebunan tertanggal 23 September 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 161013 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 2 Oktober 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 161013 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 2 Oktober 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 171013 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 11 Oktober 2013 ;

- 34 -

- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 171013 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 11 Oktober 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 081113

yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan

Perkebunan tertanggal 4 November 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor 181113 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 4 November 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 181113 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 4 November 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran

(SPP) Provinsi sumber Daya Hutan (PSDH)

Nomor : 191113 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 18 November 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 191113 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 18 November 2013 ;  Bahwa kemudian Pembanding mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) dengan Surat Nomor : 036/SK/PT.GDS/XI/2013 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikeluarkan PT.GDS tertanggal 29 November 2013 ;  Bahwa Pembanding kembali melakukan pembayaran kepada Negara yakni sebagai berikut : - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 201213 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 2 Desember 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 201213 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 2 Desember 2013 ;  Bahwa pada tanggal 9 Desember 2013 Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan memerintahkan Pembanding agar melakukan penambahan garansi Bank atas Izin pemanfaatan kayu yakni Surat Nomor : 522.21/172/PH/DKP/2013 Perihal Penambahan Garansi Bank Izin pemanfaatan Kayu (IPK) An.PT.GDS yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan ;

- 35 -

 Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan juga mengeluarkan Surat kepada Pembanding yakni Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 099 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 085 Tahun 2013 tentang revisi Keputusan kepala dinas Kehutanan Dan Perkebunan kanupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013 Tanggal 16 Januari 2013 Tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Di Areal izin Lokasi Atas Tanah yang Terletak Di Desa Hariara Pintu kecamatan Harian Kabupaten Samosir Seluas 800 Ha An.PT.GDS tertanggal 10 Desember 2013 ;  Bahwa atas Surat Nomor : 522.21/172/PH/DKP/2013 Perihal Penambahan Garansi Bank Izin pemanfaatan Kayu (IPK) An.PT.GDS yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 9 Desember 2013 tersebut maka Pembanding mengeluarkan surat dengan Nomor : 042/SK/PT.GDS/X/2013 Perihal Penyampaian Bank Garansi yang dikeluarkan PT.GDS tertanggal 10 Desember 2013 ;  Bahwa

Pembanding

kembali

memasukkan

sejumlah

uang

jaminan

sebagaimana arahan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir tersebut yakni sebagai berikut : - Bank Garansi (Jaminan Bank) Nomor : 32/BG/12/2013 yang dikeluarkan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangururan ; - Bank Garansi (Jaminan Bank) Nomor : 34/BG/12/2013 yang dikeluarkan PT.Bank Rakyat Indonesia Cabang Pangururan ; - Surat Perintah Pembayaran Penggantian Nilai Tegakan (SPP-GR) Nomor : 091213

yang

dikeluarkan

Pemkab

Samosir

Dinas

Kehutanan

dan

Perkebunan tertanggal 17 Desember 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor : 211213 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 17 Desember 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 211213 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 17 Desember 2013 ; - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provinsi sumber Daya Hutan (PSDH) Nomor 220114 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 2 Januari 2014 ;

- 36 -

- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Dana Reboisasi (DR) Nomor : 220114 yang dikeluarkan Pemkab Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 2 Januari 2014 ;  Bahwa Pembanding mengeluarkan Surat kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Provinsi

Sumatera

Utara

dengan

Surat

Nomor

:

005/SK/PT.GDS/I/2014 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Pemanfaatan kayu (IPK) yang dikeluarkan PT.GDS tertanggal 13 Januari 2014 ;  Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan

surat

kepada

Pembanding

dengan

Surat

Nomor

:

522.21/059/PH/DKP/2014 Perihal Penyampaian Berita Acara Stock Opname Kayu Bulat Kecil dan Kayu Bulat IPK PT.GDS yang dikeluarkan Pemkab Samosir dinas Kehutanan dan Perkebunan tertanggal 21 Januari 2014 ;  Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan Perkebunan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor : 010 Tahun 2014 Tentang Perpanjangan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 099 Tahun 2013 Tanggal 10 Desember 2013 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013 Tentang izin Pemanfaatan kayu (IPK) Di Areal izin lokasi Atas Tanah yang Terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten samosir seluas 800 Ha An.PT.GDS tertanggal 29 Januari 2014 ;  Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/0602 Tentang Pengangkatan Dan penetapan Petugas Kehutanan Sebagai Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Dan Nomor Register pejabat Penerbit dokukmen SKSKB Pada IPK PT.GDS Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir tertanggal 29 Januari 2014 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 522.21/060 Tentang pengangkatan Dan penetapan Petugas Kehutanan sebagai Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP) Dan Penetapan Nomor Register P2LHP Pada PT.GDS Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir tertanggal 29 Januari 2014 ;  Bahwa pada tanggal 18 Februari 2014 Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan surat kepada Pembanding yakni Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang

- 37 -

Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Kepada PT.GDS ;  Bahwa Surat Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2014 tertanggal 18 Februari 2014 tersebut melarang Pembanding untuk melakukan seluruh kegiatan dalam bentuk apapun juga dilokasi yang dimiliki Pembanding sampai adanya Izin Lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Samosir ;  Bahwa atas surat dari Kementerian lingkungan Hidup tersebut maka Pembanding menghentikan

mengeluarkan seluruh

Surat

Laporan

bahwa

kegiatan

PT.GDS

yakni

Pembanding Surat

telah

Nomor

:

015/SK/PT.GDS/III/2014 Perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Penghentian Sementara Kegiatan Perusahaan yang dikeluarkan PT.GDS tertanggal 15 Maret 2014 ;  Bahwa Pembanding juga mengeluarkan surat kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Provinsi

20/SK/PT.GDS/XI/2013

sumatera Perihal

Utara

dengan

Pemberitahuan

Surat

dan

Nomor

Penyelamatan

Pemanfaatan Kayu yang dikeluarkan PT.GDS tertanggal 21 April 2014 ;  Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir mengeluarkan

Surat Nomor :

522.21/1458/PH/DKP/2014 Perihal Izin lokasi Sebagai izin Peruntukan Untuk Penerbitan izin Pemanfaatan kayu, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Samosir Sekretariat Daerah tertanggal 8 September 2014  Bahwa Kepala BLHPP mengeluarkan surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang

Persetujuan

KA-ANDAL

kegiatan

Pembangunan

Jeruk

dan

Peternakan Sapi Potong oleh PT.Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Nomor 072/009/KPA BLHPP/IV/2012;  Bhawa setelah melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh undang-undang maka PT.Gorga Duma Sari (Pembanding) memiliki dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), AMDAL,RKL,Dll;  Bahwa setelah melalui berbagai proses administrasi yang berlaku dan atas petunjuk Surat Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Berupa Penghentian Sementara Seluruh Kegiatan Kepada PT.GDS tertanggal 18 Februari 2014, Pembanding memiliki Izin Lingkungan dan izin Kelayakan Lingkungan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir yakni : - Surat Keputusan Bupati Samosir Nomor 273 tahun 2014 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pada Rencana Kegiatan Pembangunan

- 38 -

Perkebunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong Oleh PT.GDS Di Desa Hariara Pintu Kecamatan harian Kabupaten Samosir

yang dikeluarkan

Bupati Samosir tertanggal 15 Desember 2014 ; - Surat Keputusan Bupati Samosir Lingkungan

Pada

Kegiatan

Nomor 274 tahun 2014 Tentang Izin

Pembangunan

Perkebunan

Jeruk

dan

Peternakan Sapi Potong Oleh PT.GDS Di Desa hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir yang dikeluarkan Bupati Samosir tertanggal 15 Desember 2014  Bahwa

adapun

yang

menjadi

dasar

pertimbangan

Bupati

Samosir

Mengeluarkan izin Kelayakan Lingkungan Hidup Pada Rencana Kegiatan Pembangunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong dan Izin Lingkungan, serta izin Lingkungan Pada Kegiatan Pembangunan Jeruk dan Peternakan Sapi Potong oleh PT.Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten samosir adalah : -

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;

-

UU Nomor 36 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara ;

-

UU Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

-

UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penata Ruang ;

-

PP Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

-

PP Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan ;

-

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Samosir ;

-

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;

-

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup ;

-

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan izin Lingkungan ;

- 39 -

-

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan ;

-

Peraturan

Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah ; -

Keputusan Bupati Samosir Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Samosir ;

-

Keputusan

Kepala

Badan

Lingkungan

Hidup,

Penelitian

Dan

Pengembangan Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kabupaten Samosir ; -

Keputusan

Kepala

Badan

Lingkungan

Hidup,

Penelitian

dan

Pengembangan Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penilai Amdal Kabupaten Samosir ; -

Keputusan

Kepala

Badan

Lingkungan

Hidup,

Penelitian

dan

Pengembangan Kabupaten Samosir Nomor 008 Tahun 2014 Tentang Persetujuan Kerangka Acuan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Kegiatan Pembangunan Perkebunan Jeruk dan Sapi Potong oleh PT.Gorga Duma Sari di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir ; 

Bahwa setelah memiliki izin sebagaimana tersebut diatas maka Pembanding mengeluarkan Surat Nomor : 005/SK/PT.GDS/I/2015 perihal Permohonan Perpanjangan izin Pemanfaatan Kayu

(IPK) yang dikeluarkan PT.GDS

tertanggal 19 Januari 2015 dan Surat Nomor : 009/SK/PT.GDS/I/2015 Perihal Penyampaian Berita Acara Stock Opname Kayu Bulat Kecil dan kayu Bulat, IPK PT.GDS yang dikeluarkan PT.GDS tertanggal 28 Januari 2015 ; 

Bahwa setelah memiliki Izin Lingkungan Pembanding mencoba menyurati Kementerian

Lingkungan

Hidup

Indonesia

dengan

Surat

Nomor

:

007/SK/PT.GDS/I/2015 Perihal Penyampaian Permohonan Pencabutan Dan Laporan Pelaksanaan kewajiban Atas Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI tertanggal 17 Januari 2015 ; 

Bahwa Pemerintah Kabupaten Samosir Dinas Kehutanan dan perkebunan mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 053 tahun 2015 Tentang Perpanjangan Kedua Keputusan Kepala dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013 Tanggal 16 januari 2013 Tentang Izin Pemanfaatan

- 40 -

Kayu (IPK) Di Areal Izin Lokasi Atas Tanah Yang Terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 800 Ha An.PT.GDSyang dikeluarkan Dinas Maret

2015

dan

kehutanan dan Perkebunan Pangururan tertanggal 18 Surat

Nomor

;

522.21/308/PH/DKP/2015

Perihal

Perpanjangan Kedua keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir Nomor 005 Tahun 2013 tentang izin pemanfaatan Kayu (IPK) Di areal Izin Lokasi Atas tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 800 ha An.PT.GDS yang dikeluarkan Dinas

kehutanan dan Perkebunan Pangururan tertanggal 19

Maret 2015; 

Bahwa atas kegiatan tersebut diatas Pembanding didakwa dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan pasal 98 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 109 jo Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Bahwa oleh karena Pembanding telah memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan telah melakukan pembayaran secara resmi kepada Negara maka Pembanding tidak melakukan kegiatan Ilegal apapun juga atau melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia ;



Bahwa masyarakat sekitar pulau Samosir khususnya daerah Tele dan Desa Sianjur Mula-Mula tidak ada yang keberatan atas keberadaan Pembanding di kabupaten Samosir, bahkan Pembanding sangat membantu ekonomi masyrakat sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar ;

TENTANG JUDEX A QUO SALAH DAN KELIRU MENILAI FAKTA 

Bahwa Judex A quo telah menilai dan menerapkan Pasal 98 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai perbuatan yang dilanggar Pembanding ;



Bahwa jika seandainya Judex A quo cermat dan benar memimpin persidangan Judex A quo semestinya mempertimbangkan keterangan ahli Prof.H.Syamsul Arifin,SH,MH yang telah membantah seluruh dakwaan dan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;



Bahwa Pembanding telah mengajukan beberapa orang Ahli di Persidangan yakni : Prof.H.Syamsul Arifin,SH,MH, yang pada pokoknya menerangkan

- 41 -

bahwa tindakan Pengrusakan Lingkungan harus dilihat Rona Awal Lokasi Hutan yang dirusak terlebih dahulu sehingga jika unsur Rona Awal Lokasi Hutan tersebut tidak terpenuhi maka apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terpenuhi ; 

Bahwa lebih jauh menurut keterangan Ahli Prof.H.Syamsul Arifin,SH,MH dalam bukunya Hukum Lingkungan di Indonesia halaman 226 untuk menentukan telah terjadi kerusakan Lingkungan Hidup harus dipedomani kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Namun hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan ;



Bahwa oleh karena sampai saat ini kriteria baku kerusakan lingkungan tidak jelas dan tidak adanya pedoman yang jelas untuk itu maka dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum tidaklah jelas (Vide bukti Tambaha Pembanding No.171);

TENTANG FAKTA TERTULIS 

Bahwa menurut Prof.DR.Takdir Rahmadi,SH,LLM, dalam bukunya Hukum Lingkungan di Indonesia halaman 227, “harus dapat dibuktikan apakah tindakan terdakwa dilakukan secara sengaja dan/ atau tindakan terdakwa terdapat kelalaian”, maka bila dilihat dari fakta-fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, bukti-bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta hasil sidang dilapangan (lokasi PT.GDS) telah terungkap bahwa tindakan

Pembanding adalah bukan suatu kesengajaan atau

perbuatan lalai karena segala tindakan Pembanding dari awal melakukan kegiatan seluruhnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini sesuai dengan bukti Pembanding dipersidangan sebelumnya

yakni

bukti

Pembanding

No.1

s/d

168

yang

telah

dikesampingkan oleh Judex a quo dipersidangan; 

Maka berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas sudah jelas bahwa segala tindakan Pembanding tersebut bukanlah dilakukan dengan kesengajaan;

TENTANG KEPUTUSAN JUDEX A QUO YANG MENYATAKAN PEMBANDING MELAKUKAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  Bahwa Judex A quo dalam pertimbangan hukumnya dan keputusannya menerapkan Pasal 98 ayat (1) UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai yang terbukti dilanggar oleh Pembanding ;

- 42 -

 Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Judex A quo sama sekali tidak ada mempertimbangkan Pledoi dan Duplik dari Penasehat Hukum Pembanding yaitu : 1. Unsur Setiap Orang. Bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana menunjuk kepada subjek hukum yaitu manusia pribadi dan badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka (32) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; Bahwa berdasarkan pasal 116 ayat (1) huruf b UU RI No.32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut; Bahwa unsur setiap orang adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggung jawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana telah dirumuskan didalam surat dakwaan; 2. Unsur Dengan Sengaja. Bahwa unsur dengan sengaja atau karena kelalain sebagai unsur delik lingkungan adalah berkaitan dengan niat atau sikap dan perilaku seseorang, oleh karena itu untuk membuktikan hal tersebut diperlukan ilmu dan keterampilan sendiri untuk menafsirkan hal tersebut; a. Bahwa unuk mengkaji unsur dengan sengaja dalam Hukum Lingkungan berdasarkan UU No.32 Tahun 2009 sebagaimana tuntutan Jaksa penuntut umum terhadap diri Pembanding yang melanggar Pasal 98 ayat (1) tersebut maka menurut Prof.DR.Takdir Rahmadi,SH,LLM, dalam bukunya Hukum Lingkungan di Indonesia halaman 227 harus dibuktikan terlebih dahulu apakah tindakan terdakwa dilakukan secara sengaja dan atau tindakan terdakwa terdapat kelalaian; b. Bahwa bila dilihat dari fakta-fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, bukti-bukti surat, petunjuk dan keterangan

- 43 -

terdakwa serta hasil sidang dilapangan (Lokasi PT.GDS) telah terungkap bahwa tindakan Pembanding adalah bukan merupakan suatu kesengajaan atau perbuatan lalai karena segala tindakan Pembanding dari awal melakukan kegiatan seluruhnya berlandaskan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini sesuai dengan bukti Pembanding dipersidangan sebelumnya yakni bukti Pembanding No.1 s/d 168 yang telah dikesampingkan oleh Judex a quo dipersidangan; c. Bahwa tindakan Pembanding yang melakukan kegiatan di lokasi kegiatan

seperti

:

penebangan

penimbunan kayu (TPK), dll,

kayu,

pengangkutan

kayu,

berdasarkan fakta yang terungkap

dipersidangan adalah suatu kegiatan yang dibenarkan oleh undangundang yaitu berbagai Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diatur didalam Permenhut RI No.14 Tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK), maka sesuai dengan pasal 11 ayat (1) s/d ayat (4) Permenhut RI No.14 Tahun 2011 tersebut tindakan Pembanding bukanlah suatu unsure kesengajaan atau yang disengaja, maka oleh sebab itu unsur delik ini tidak terpenuhi terhadap diri Pembanding dan haruslah dikesampingkan; d. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia No.5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Lampiran 1 Butir C Bidang Pertanian yang menyatakan bahwa jenis kegiatan Budidaya Tanaman Holtikultura dengan atau tanpa pengolahannya dengan luas lebih besar atau sama dengan 5.000 Ha (lima ribu hektar) diwajibkan memiliki Dokumen Izin Lingkungan dan Izin Lingkungan, Sementara Izin Areal Konsesi PT.GDS (Pembanding) sesuai dengan Izin Lokasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir hanya kurang lebih 800 Ha saja; e. Bahwa jika Pembanding menelaah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia tersebut diatas maka Pembanding selaku Direktur PT.GDS tidaklah diwajibkan memiliki Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan karena izin Pembanding hanya seluas 800 Ha (delapan ratus hektar) saja;

- 44 -

f. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia tersebut diatas maka tindakan Pembanding tidak dapat dikualifikasikan melanggar unsur delik ini karena hal tersebut bukan merupakan kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh Pembanding maka oleh sebab itu unsur kedua ini tidaklah terpenuhi atas diri Pembanding dan harus dikesampingkan; 3. Unsur Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Dilampaui Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup. Bahwa Unsur “Melakukan Perbuatan Yang Mengakibatkan Dilampaui Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu Air Laut Atau Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup” merupakan unsur mengenai suatu tindakan/perbuatan pelaku delik tentang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang tidak lain adalah dilampauinya baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan. a.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “perusakan lingkungan hidup” adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan

hidup

tidak

berfungsi

lagi

dalam

menunjang

pembangunan berkelanjutan. b.

Bahwa ahli dari Tim Lingkungan Hidup yang melakukan pengambilan sampel tanah untuk diuji di Labotorium tidaklah sesuai dengan PP Nomor 150 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomasa sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) PP No.150 Tahun 2000.

c.

Bahwa sampel tanah yang diambil tim Ahli dari Lingkungan Hidup tersebut juga tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman

Penanganan

Perkara

Lingkungan

Hidup

dan

Penjelasannya, tertanggal 22 Febuari 2013 yang terdapat dalam lampirannya pada BAB V Pedoman Penanganan Perkara Pidana Lingkungan pada huruf C tentang Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan tentang Surat pada huruf b yang menyebutkan Berita Acara Pengambilan Contoh-Pengambilan Contoh harus valid diambil dengan prosedur yang benar.

- 45 -

d.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof.H.Syamsul Arifin,SH,MH di dalam

persidangan

yang

menyatakan

tindakan

pengrusakan

lingkungan harus dilihat “rona awal lokasi hutan yang dirusak”, maka berdasarkan keterangan ahli tersebut Rona Awal kerusakan hutan tidaklah terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga unsur ini tidak dapat terpenuhi. e.

Bahwa menurut Prof.DR.Takdir Rahmadi,SH,LLM, dalam bukunya Hukum Lingkungan di Indonesia halaman 226 yang menyatakan untuk menentukan telah terjadi kerusakan Lingkungan Hidup harus dipedomani Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, namun hingga saat ini Pemerintah belum dapat menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan tersebut atau belum ada standarisasi kriteria baku kerusakan lingkungan

f.

Bahwa

Jaksa

Penuntut

Umum

mendakwa

dan

menuntut

Pembanding dengan menggunakan Dasar Hukum Baku Kerusakan Lingkungan Hidup berdasarkan PP No.150 Tahun 2000, hal ini tidaklah dapat dibenarkan karena atau tidak dapat dipergunkan sebagai dasar hukum karena PP No.150 Tahun 2000 tersebut digunakan untuk Undang-undang No.23 Tahun 1997, sementara Undang-Undang No.23 Tahun 1997 telah dihapus/tidak berlaku lagi berdasarkan pasal 125 UU RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ; g.

Bahwa Area Konsesi PT.GDS bukan Areal Hutan Lindung atau Hutan yang termasuk Register Hutan Lindung yang di Observasi Pemerintah, akan tetapi merupakan Alokasi Penggunaan Lain (APL) yang telah ada sejak zaman belanda sampai dengan saat ini, hal ini terdapat didalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 44 Tahun 2005 Bukan Kawasan Hutan, akan tetapi Kawasan Alokasi Penggunaan Lain (APL);

h.

Bahwa berdasarkan UU RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang pada Pasal 1 angka 22 menyebutkan Pengertian Kawasan Budidaya itu adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, dimana sampai saat ini Kabupaten Samosir belum ada mengeluarkan atau menetapkan

PERDA

tentang

Rencana

tata

Ruang

Wilayah

- 46 -

Kabupaten

Samosir,

sehingga

No.0001/1217/IP/IPMDN/2012 Pertimbangan Pertanahan

Tehnis

tertanggal

Badan

Kabupaten

melalui 12

Pertanahan

Samosir

Izin

Prinsip

Februari

2012,

Nasional

Kantor

No.041/12/17/400/10/2012

tertanggal 05 April 2012 dan Keputusan Bupati Samosir No.89 Tahun 2012 Tentang Pemberian izin Lokasi Atas Tanah yang terletak di Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Kabupaten Samosir seluas 800 Ha, maka dapat dipastikan Areal Lokasi Pembanding tidak termasuk Kawasan Budidaya dan Kawasan Alih Fungsi, maka dasar hukum yang dipergunakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap diri pembanding mengenai unsur ke-3 ini adalah tidak tepat dan tidak terpenuhi, Jaksa Penuntut Umum menggunakan PP 150 Tahun 2000 adalah tidak mendasar sama sekali dikarenakan PP 150 Tahun 2000 mengatur tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa pada Kawasan Budidaya adan atau kawasan Alih Fungsi, sementara

Area

Lokasi

Pembanding

adalah

Areal/Alokasi

Penggunaan Lain (APL) yang hingga saat ini tidak pengaturannya secara khusus, dengan demikian unusr dilampauinya baku mutu dan criteria

baku

kerusakan

lingkungan

tidak

terbukti

sah

dan

menyakinkan hingga haruslah dikesampingkan; Tentang

Judex

A

quo

Tidak

Menerapkan

Keputusan

Ketua

MARI

No.36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. 1. Judex A quo tidak menerapkan Prinsip/Asas Kehati-Hatian (Precautionary Principle)  Bahwa Judex a quo tidak mempertimbangkan secara seksama Asas dan Prinsip Yang telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) No.36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan yang ada di Indonesia;  Bahwa hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutusakan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan valid), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonseia Nomor 1479 K/Pid/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya;

- 47 -

Tentang Judex A quo Tidak Menerapkan Peraturan Perundang-undangan Yang terkait Dengan Perkara Lingkungan Hidup.  Bahwa bila dikualifikasikan jenis perkara Lingkungan Hidup dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan Lingkungan Hidup sebagaimana yang terdapat dalam lampiran keputusan Ketua MARI No.36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tepatnya pada BAB III Jenis Perkara Lingkungan Hidup pada kolom nomor 7 (tujuh) yaitu Kerusakan Lingkungan akibat alih fungsi lahan (dalam perkara a quo yang dimaksud kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan adalah APL);  Bahwa pedoman peraturan yang digunakan Jaksa Penunutut Umum adalah

Peraturan

Pemerintah

Nomor

150

tahun

2000

tentang

Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi Biomassa, maka bila hal ini dikaitkan dengan adanya kerusakan lingkungan akibat terlampauinya batas ambeian sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli dari Tim Lingkungan Hidup pada waktu pengambilan sampel di lokasi kegiatan pembanding untuk diuji di Labotorium tidak sesuai dengan PP Nomor 150 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa sesuai bunyi pasal 9 ayat (1) PP No.150 tahun 2000.  Bahwa Tim Ahli Lingkungan Hidup yang mengambil sampel di lokasi kegiatan Pembanding tidak memenuhi Standarrisasi Nasional karena Berita Acara Pengambilan Contoh yang dilakukan oleh tTm Lingkungan Hidup tersebut tidak valid dan tidak sesuai dengan prosedur yang benar; Bahwa dengan demikian Judex A quo jelas telah keliru dan salah menilai fakta persidangan dan menerapkan hukumnya dalam perkara a quo ;  Bahwa sikap dan praktek hukum yang dipilih Judex aquo adalah praktek yang keliru, lazimnya setiap unsur harus diverifikasi dengan fakta yang terungkap, sehingga tampaklah Judex A quo mengada-ngada dan tidak siap dalam membuat pertimbangan hukumnya ;  Bahwa sekalipun demikian untuk lebih jelas dan terang yang sesungguhnya bahwa Pembanding tidak bersalah maka Pembanding memverifikasi unsur-unsur Pasal ini dengan fakta yang terungkap di persidangan ;  Bahwa tidak ada fakta dan bukti yang terungkap di persidangan yang menyatakan Pembanding telah melakukan kesengajaan atau melakukan kelalaian sehingga merusak lingkungan;

- 48 -

 Bahwa pembukaan jalan yang dilakukan Pembanding di Lokasi kegiatan seluas 4,5 KM dengan lebar 10 M telah diganti rugi Pembanding kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan dan telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat;  Bahwa pengikisan tebing yang dilakukan pembanding dilokasi kegiatan adalah semata-mata untuk mengangkut kayu yang telah dibayar atau telah diganti rugi Pembanding kepada Negara, bahwa pengikisan tebing tersebut juga telah diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Samosir dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Samosir serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;  Bahwa adapun status lokasi kegiatan yang dimiliki oleh Pembanding tersebut adalah Area Penggunaan Lain (APL) yang artinya status lokasi kegiatan pembanding tersebut adalah bukan merupakan kawasan hutan lindung yang dapat dikategorikan merusak lingkungan karena memiliki izin pengelolaan;  Bahwa Pembanding memiliki ANDAL,AMDAL,RKLdan RPL sehingga tidak dapat dikatakan telah melakukan kerusakan Lingkungan;  Bahwa Pembanding telah memiliki Izin Lingkungan Dan Izin Kelayakan Lingkungan dari Bupati Samosir dengan Nomor 273 dan 274 Tahun 2014 sesuai dengan arahan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia yang menyatakan Pembanding (PT.GDS) harus memiliki Izin Lingkungan;  Bahwa menurut keterangan Ahli yang dihadirkan di Persidangan yaitu Prof.H.Syamsul Arifin,SH,MH menyatakan Jaksa Penuntut Umum harus dapat membuktikan Rona Awal Lokasi Hutan yang dirusak oleh pembanding dan hal ini tidak dapat terpenuhi didalam dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum.  Bahwa lebih jauh menurut keterangan Ahli Prof.H.Syamsul Arifin,SH,MH dalam bukunya Hukum Lingkungan di Indonesia halaman 226 untuk menentukan

telah

terjadi

kerusakan

Lingkungan

Hidup

harus

dipedomani kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Namun hingga saat ini pemerintah belum menetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan ;  Bahwa menurut Prof.DR.Takdir Rahmadi,SH,LLM, dalam bukunya Hukum Lingkungan di Indonesia halaman 227, “harus dapat dibuktikan apakah tindakan terdakwa dilakukan secara sengaja dan/ atau tindakan

- 49 -

terdakwa terdapat kelalaian”, maka bila dilihat dari fakta-fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi, ahli, bukti-bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta hasil sidang dilapangan (lokasi PT.GDS) telah terungkap bahwa tindakan Pembanding adalah bukan suatu kesengajaan atau perbuatan lalai karena segala tindakan Pembanding dari awal melakukan kegiatan seluruhnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini sesuai dengan bukti Pembanding dipersidangan sebelumnya yakni bukti Pembanding No.1 s/d 168 yang telah dikesampingkan oleh Judex a quo dipersidangan;  Bahwa Judex A quo Tidak Menerapkan Keputusan Ketua MARI No.36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup. Bahwa dengan demikian jelas Judex A quo telah keliru dan salah menilai fakta yang terungkap dipersidangan,karena segala sesuatu yang didakwakan terhadap diri Pembanding memang terbukti, akan tetapi perbuatan pembanding bukan merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa penuntut Umum ; TENTANG KESIMPULAN Bahwa guna memperoleh kebenaran materil dalam perkara ini, Pembanding memandang sangat perlu Hakim Tinggi Sumatera Utara yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk kembali melakukan pemeriksaan setempat atau sidang lapangan

guna melihat langsung lokasi dan kondisi areal kegiatan

Pembanding; Berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas, Pembanding dengan hormat dengan ini ini memohon kepada Bapak ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Cq. Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini kiranya berkenan melakukan Pemeriksaan Setempat atau Sidang Lapangan kembali terhadap perkara ini atau dengan mengadili sendiri dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige No. 28/Pid.Sus/2015/PN-Blg tanggal 19 Agustus 2015 seraya mengambil amar Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onslag Vanrechts Vervolging) ; Atau apabila Majelis Hakim Tinggi Pada Pengadilan tinggi Sumatera Utara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

- 50 -

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 September 2015, isi pada pokoknya sebagai berikut : A. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun terlalu ringan dan tidak sepadan atas kejatahan yang dilakukan Terdakwa, tidak sesuai dan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat (social justice) serta tdak sesuai azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) yang merupakan salah satu prinsip umum dalam pemidanaan, mengingat perbuatan Terdakwa yang dinyatakan oleh putusan Pengadilan Negeri Balige telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perusakan lingkungan hidup sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut hendaknya juga memperhatikan segi social justice, disamping legal justice dan moral justice dalam mengambil keputusannya serta juga mengedepankan kepentingan negara yang juga merupakan

kepentingan

(individu) semata. Bahwa

masyarakat

disamping

kepentingan negara

kepentingan yang

juga

terdakwa merupakan

kepentingan masyarakat khususnya di kawasan Danau Toba sebenarnya sudah masuk dalam putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dan hal itu terungkap juga dalam fakta di persidangan namun tidak adanya penyesalan dari terdakwa sebagai Direktur Utama PT.Gorga Duma Sari sudah seyogyanya putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum; B. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence efect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock terapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa (tujuan prevent), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal

- 51 -

yang dapat menimbulkan shock terapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social welfare) atau tujuan pidana yang umum (prevensi general) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai, sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pemidanaan oleh Majelis Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidence of sentencing), Majelis Hakim hendaknya juga memperhatikan disparitas pemidanaan (disparity of sentencing) terhadap putusan-putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pemidanaan; Bedasarkan atas uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumater Utara di Medan : 1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum. 2. Merubah

atau

memperbaiki

No.28/Pid.Sus/2015/PN.Blg

putusan

tanggal

19

Pengadilan Agustus

Negeri 2015

Balige

mengenai

pemidanannya. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonni Sihotang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) tahun. 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 24 Juni 2015. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan secara seksama memori banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, karena merupakan

- 52 -

pengulangan yang telah disampaikan di persidangan tingkat pertama, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Balige, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg

tanggal

19

Agustus

2015,

berpendapat

bahwa

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : -

Bahwa berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 4 tahun 2004 tanggal 18 Pebruari 2004 menyatakan telah terjadi kerusakan lahan, tanah dan lingkungan yang dilakukan melalui penebangan pohon dan pembukaan lahan seluas kurang lebih 400 ha sehingga sesuai surat nomor 1348/BLH-SU/BPLKL/2013 tanggal 3 juni 2013 kegiatan PT Gorga Duma Sari ( GDS ) dihentikan kegiatannya;

-

Bahwa Majelis Hakim Tinggi berpendapat, khusus terhadap amar putusan point 3 yaitu : Mengenai pidana tambahan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan di areal izin lokasi seluas kurang lebih 400 (empat ratus) ha di desa Hariara Pintu

Kecamatan

Harian

Kabupaten

Samosir,

hendaknya

dilakukan/

dilaksanakan secara sukarela oleh Terdakwa dan apabila sebaliknya, maka Jaksa Penuntut Umum dapat melaksanakan eksekusi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

- 53 -

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding terhadap Terdakwa telah dikeluarkan Penetapan Penahanan nomor : 1057/Pen.Pid.Sus/2015/PT.MDN tanggal 30 Nopember 2015 yang menetapkan agar Terdakwa dilakukan penahanan di Rutan Pangururan tetapi sampai dengan pembacaan putusan ini Penetapan tersebut belum dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya terhadap Terdakwa tetap diperintahkan agar ditahan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan; Mengingat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: -

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

-

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Balige

nomor

:

28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015, yang dimintakan banding, tersebut; -

Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;

-

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 oleh kami : Dr. H. SOEDARMADJI, SH.MHum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan DALIZATULO ZEGA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Nopember 2015 nomor : 718/PID/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta JOHORLAN DONGORAN,

- 54 -

SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.

ttd 2. DALIZATULO ZEGA, SH. Panitera Pengganti,

ttd JOHORLAN DONGORAN, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya. WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 040043391.