PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR : 602/PID.SUS/2015/PT.MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; Nama lengkap

: HAMSYAH RIZAL NASUTION alias HAMZARI.

Tempat lahir

: Deli Serdang.

Umur/Tanggal lahir

: 37 Tahun / 31 Desember 1977.

Jenis kelamin

: Laki-laki.

Kebangsaan

: Indonesia.

Tempat tinggal

: Jl. Abdul Sani Muthalib Komplek Tut Wuri Handayani Lk. IX Kelurahan terjun Kecamatan

Medan Marelan Kota

Medan. Agama

: Islam.

Pekerjaan

: Wiraswasta( Manager Operasional

Pendidikan

: S-1.

PT. Primanru

Jaya).

Terdakwa tidak ditahan; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Oktober 2015 Nomor 602/PID.SUS/2015/PT.Mdn serta berkas perkara Pengadilan

Negeri

Medan

tanggal

7

Juli

2015

Nomor

3.091/Pid.Sus/2014/PN.Mdn dan surat- surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 27 Oktober 2014 Nomor.Reg.Perkara:PDM-1127/Ep.1/Mdn/ 10/2014, yang berbunyi sebagai berikut : DAKWAAN : Bahwa terdakwa HAMSYAH RIZAL NASUTION alias HAMZARI selaku Manager Operasional PT. Primanru Jaya Medan pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2014 bertempat di Jalan Lintas Dolok Masihul – Galang Kab.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 602/ Pid/ 2015/ PT.Mdn

Halaman 1 dari 12 hal

Serdang Bedagai atau tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Medan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yaitu di Kota Medan, yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Medan, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa HAMSYAH RIZAL NASUTION alias HAMZARI, Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, perbuatan mana dilakukan terdakwa BONAR MARPAUNG dengan menyuruh HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI (terdakwa

dalam

berkas

terpisah)

serta

bekerjasama

dengan

BONAR

MARPAUNG (terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai berikut; Pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 sekitar pukul 22.30 Wib, Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut menemukan adanya pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dilakukan oleh HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI selaku pelaksana Operasional PT. Primanru Jaya di Jalan Lintas Dolok Masihul – Galang Kab. Serdang Bedagai dari Gudang TPS PTPN 3 Kebun Sei Dadap Kisaran Kab. Asahan dan Gudang TPS PKS PTPN 3 Sei Silo Kisaran Kab. Asahan. Bahwa Limbah B3 yang diangkut tersebut adalah jenis Minyak Pelumas (Oli) bekas/kotor, Karung Goni Plastik bekas pupuk, Jerigen bekas Racun (pestisida), Batere bekas dan Oil Filter, yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truk Fuso dengan Nomor Polisi : BB 9282 NA warna Cokelat yang dikemudikan oleh saksi HENDRA LUBIS. Limbah B3 jenis Minyak Pelumas (Oli) bekas/kotor, Karung Goni Plastik bekas pupuk, Jerigen bekas Racun (pestisida), Batere bekas dan Oil Filter tersebut diangkut dari Gudang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Sei Dadap Kab. Asahan dan Gudang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) PT. Perkebunan Nusantara III Sei Silau Kab. Asahan. Bahwa pemilik Limbah B3 jenis Minyak Pelumas (Oli) bekas/kotor, Karung Goni Plastik bekas pupuk, Jerigen bekas Racun (pestisida), Batere bekas dan Oil Filter tersebut adalah HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI. Pada saat mengangkut Limbah B3 jenis Minyak Pelumas (Oli) bekas/kotor, Karung Goni Plastik bekas pupuk, Jerigen bekas Racun (pestisida), Batere bekas dan Oil Filter



dengan mengggunakan mobil Truk Fuso Nomor Polisi : BB 9282 NA warna Cokelat dari Gudang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Sei Dadap Kab. Asahan dan Gudang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) PT. Perkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Silau Kab. Asahan tersebut tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya yang dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan maupun surat-surat lainnya. Bahwa tujuan pengangkutan Limbah B3 jenis Minyak Pelumas (Oli) bekas/kotor, Karung Goni Plastik bekas pupuk, Jerigen bekas Racun (pestisida), Batere bekas dan Oil Filter dengan mengggunakan mobil Truk Fuso Nomor Polisi : BB 9282 NA warna Cokelat dari Gudang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) PT. Perkebunan Nusantara III Kebun Sei Dadap Kab. Asahan dan Gudang Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) PT. Perkebunan Nusantara III Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Silau Kab. Asahan tersebut adalah Gudang milik HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI yang berada di Jl. Petumbukan Desa Jaharun B Kec. Galang Kab. Deli Serdang Prov. Sumatera Utara. Namun hanya dokumen berupa Bon Pengantar barang dari PT. Perkebunaan Nusantara III kepada PT. Primanru Jaya yang distempel PT. Primanru Jaya. Bahwa surat tugas tersebut HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI dapatkan dengan cara membayar sebesar Rp 25.000.000,- yang HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI serahkan kepada PT. Primanru Jaya melalui terdakwa HAMSYAH RIZAL NASUTION alias HAMZARI selaku Manager Operasional PT. Primanru Jaya yang ditandatangani oleh BONAR MARPAUNG Kepala Cabang PT. Primanru Jaya. Terkait dengan upah, HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI tidak ada menerima upah/gaji dari PT. Primanru Jaya. HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI menggunakan nama perusahaan PT. Primanru Jaya untuk menjalankan usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Limbah B-3, karena HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI tidak memiliki Izin Pengelolaan Limbah B-3 dari Menteri Lingkungan Hidup, sehingga HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI menggunakan PT. Primanru Jaya supaya HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI bisa mendapatkan kontrak dengan PT. Perkebunan Nusantara III untuk mendapatkan Limbah B-3. HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI tambahkan juga, dalam hal pengelolaan Limbah B3 yang HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI jalankan tersebut terdakwa HAMSYAH RIZAL NASUTION alias HAMZARI selaku Manager Operasional mendapatkan Fee sebesar 70 % dari hasil penjualan Limbah B-3 tersebut,



sedangkan HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI mendapat bagian sebesar 30 % dari keuntungan di luar modal, karena pemodal adalah HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI sendiri. Berdasarkan keterangan saksi PANDAPOTAN TURNIP, ST

bahwa

HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI yang mengaku sebagai Pelaksana Operasional PT. Primanru Jaya Cabang Medan dengan gudang beralamat di Jl. Petumbukan Desa Jaharun B Kec. Galang Kab. Deli Serdang sampai sekarang PT. Primanru Jaya tidak pernah melaporkan kegiatan usaha pengumpulan Limbah B-3 ke kantor Badan Lingkungan Hidup Prov. Sumut karena PT. Primanru Jaya berada di Wilayah Tangerang Prov. Banten dan sampai saat ini tidak terdaftar di data base BLH Prov. Saksi jelaskan juga bahwa sepengetahuan Saksi untuk Izin Pengumpulan Limbah B3 PT. Primanru Jaya berada wilayah Tangerang Provinsi Banten. Apabila PT. Primanru Jaya ada melakukan kegiatan pengumpulan Limbah B-3 di Wilayah Prov. Sumatera Utara seharusnya harus mengurus Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten atau Izin Pengumpulan Limbah padat B-3 skala Provinsi dari Gubernur. Berdasarkan keterangan Ahli Drs. CHAIRUL AZHAR, MSc bahwa sesuai dengan ketentuan umum yang tertera dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi Pengurangan,

Penyimpanan,

Pengumpulan,

Pengangkutan,

Pemanfaatan,

Pengolahan dan Penimbunan. Adapun dokumen yang harus dilengkapi oleh suatu Badan Usaha atau Perseorangan dalam melakukan usaha Pengelolaan Limbah B3 adalah harus memiliki Izin yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup, namun untuk mendapatkan Izin dari Menteri tersebut, setiap pelaku Usaha Pengelolaan Limbah B3 harus mendapatkan Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota, selanjutnya meminta rekomendasi Izin Pengelolaan Limbah B3 dari Gubernur guna diteruskan kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3. Khusus untuk Izin Pengangkutan Limbah B3 dikeluarkan oleh Dirjen Perhubungan Darat

Kementerian

Perhubungan

RI.

Perbuatan

yang

dilakukan

oleh

HENDRIYANTI, SPd alias YANTI alias INDRI yang menyimpan, mengumpul dan mengangkut Limbah B3 jenis Minyak Pelumas (Oli) bekas, Fuel filter bekas (Saringan Oli), Jerigen bekas Racun (pestisida), Karung Goni Plastik bekas Pupuk, Batere bekas dan Bola lampu bekas didalam gudang yang tidak memiliki Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan oleh



Pemerintah adalah tidak dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena untuk kegiatan Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 harus memiliki Izin Penyimpanan dan Izin Pengumpulan dari Menteri Lingkungan Hidup RI. Hal tersebut sesuai dengan pasal 59 Ayat (4) Undang-undang No. 32 tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang

berbunyi : Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”dan perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk proses lebih lanjut. Bahwa turut pula disita sebagai barang bukti: 1. 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Fuso warna Coklat dengan Nomor Polisi BB 9282 NA yang bermuatan : a. 25.000 (dua puluh lima ribu) karung goni plastik bekas / sisa tempat pupuk berbagai jenis dan ukuran; b. + 75 (tujuh puluh lima) buah jerigen plastik berbagai jenis dan ukuran; c. 4 (empat) buah drum yang berisi minyak pelumas bekas (oli bekas); 2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0047553 / SU / 2009 atas nama CV. MUSTAIN BUGIS yang beralamat di Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah; 3. 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor SBG.00667 A Nomor Polisi BB 9282 NA; 4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor : 05 / KSDDP / IV / 2014, tanggal 16 April 2014; 5. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor : 01/PSSL/IV/2014, tanggal 01 April 2014 dari PTP.Nusantara – III PKS Sei Silau kepada PT. Primanru Jaya dengan Stempel PTP. Nusantara – III PSSIL DASAH dengan pengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani oleh Manager An. ROBERT SITORUS dan Stempel PT. Primanru Jaya Cabang Medan ditandatangani oleh HENDRIYANTI. 6. 2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. Nusantara – III PKS Sei Silau dengan stempel PT. Primanru Jaya (PMJ) dengan pengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani oleh HENDRIYANTI dan Stempel PTP.



Nusantara – III (PSSIL-DASAH) ditandatangani oleh Manager An. ROBERT SITORUS; 7. 1 (satu) lembar Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : 3.03/X/16/2014,

tanggal

10

Pebruari

2014

perihal

Pengumpul

dan

Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Primanru Jaya. Perbuatan

terdakwa

HAMSYAH

RIZAL

NASUTION

alias

HAMZARI

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP; Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 No.Reg.Perkara: PDM;1127 /Ep.2/11 /2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1.

Menyatakan Terdakwa HAMSYAH RIZAL NASUTION alias HAMZARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan

tindak pidana

“Melakukan Pengolahan Limbah B3 tanpa izin“ sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ; 2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMSYAH RIZAL NASUTION alias HAMZARI dengan pidana

penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda Rp.

1.000.000.000,- (satu milyard rupiah) subs. 3 (tiga) Bulan kurungan ; 3.

Menetapkan barang bukti berupa : 1.

1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Fuso warna Coklat dengan Nomor Polisi BB 9282 NA yang bermuatan : 1. 25.000 (dua puluh lima ribu) karung goni plastik bekas sisa tempat pupuk berbagai jenis dan ukuran; 2.± 75 (tujuh puluh lima) buah jerigen plastik berbagai jenis dan ukuran; 3.4 (empat) buah drum yang berisi minyak pelumas bekas (oli bekas);

2.

1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0047553/SU/ 2009 atas nama CV. MUSTAIN BUGIS yang beralamat di Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

3. 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor SBG. 00667 A Nomor Polisi BB 9282 NA; 4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor : 05/ KSDDP/IV /2014, tanggal 16 April 2014; 5. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor : 01/PSSU IV/2014, tanggal 01 April 2014 dari PTP. Nusantara III PKS Sei Silau kepada PT. Primanru Jaya dengan Stempel PTP. Nusantara III PSSIL DASAH dengan pengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani oleh



Manager An. ROBERT SITORUS dan Stempel PT. Primanru Jaya Cabang Medan ditandatangani oleh HENDRIYANTI; 6. 2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. Nusantara PKS Sei Silau dengan stempel PT. Primanru Jaya (PMJ) dengan pengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani oleh HENDRIYANTI dan Stempel PTP. Nusantara III (PSSIL-DASAH) ditandatangani oleh Manager An.. ROBERT SITORUS; 7. 1 (satu) lembar Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : 3.03/X/16/2014, tanggal 10 Pebruari 2014 perihal Pengumpul dan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Primanru Jaya. Dipergunakan dalam berkas perkara An. HENDRIYANTI; 4. Menetapkan agar

Terdakwa

dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juli 2015 Nomor. 3.091/Pid.Sus/2014/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa HAMSYAH RIZAL NASUTION Alias HAMZARI, tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari pihak yang berwenang”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Fuso warna Coklat dengan Nomor Polisi BB 9282 NA, dikembalikan kepada Saiful Bahri; yang bermuatan : 1. 25.000 (dua puluh lima ribu) karung goni plastik bekas sisa tempat pupuk berbagai jenis dan ukuran; 2. ± 75 (tujuh puluh lima) buah

jerigen plastik

berbagai jenis dan

ukuran; 3. 4 (empat) buah drum yang berisi minyak pelumas bekas (oli bekas); Dirampas untuk dimusnahkan 2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0047553/SU/ 2009 atas nama CV. MUSTAIN BUGIS yang beralamat di



Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah; dikembalikan kepada Saiful Bahri; 3.

1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor SBG. 00667 A Nomor Polisi BB 9282 NA; dikembalikan kepada Saiful Bahri;

4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor : 05/ KSDDP/IV /2014, tanggal 16 April 2014; terlampir dalam berkas perkara 5. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor : 01/PSSL /IV/2014, tanggal 01 April 2014 dari PTP. Nusantara III PKS Sei Silau kepada PT. Primanru Jaya dengan Stempel PTP. Nusantara III PSSIL DASAH dengan pengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani oleh Manager An. ROBERT SITORUS dan Stempel PT. Primanru Jaya Cabang Medan ditanda tangani oleh HENDRIYANTI;terlampir dalam berkas perkara; 6. 2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. Nusantara PKS Sei Silau dengan stempel PT. Primanru Jaya (PMJ) dengan pengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani oleh HENDRIYANTI dan Stempel PTP. Nusantara III (PSSIL-DASAH) ditandatangani oleh Manager An.. ROBERT SITORUS; terlampir dalam berkas perkara; 7. 1 (satu) lembar Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : 3.03/X/16/2014, tanggal 10 Pebruari 2014 perihal Pengumpul dan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Primanru Jaya. Terlampir dalam berkas perkara; 4. Membebankan

terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah); Telah membaca: 1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2015 Nomor.133 /Akta.Pid /2015/PNMdn, Terdakwa telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan

Negeri

Medan

tanggal

7

Juli

2015

Nomor.

3.091/Pid.Sus/2014/PN.Mdn; 2. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 Nomor.137 /Akta.Pid /2015/PNMdn, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Permintaan Banding terhadap



Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juli 2015

Nomor.

3.091/Pid.Sus/2014/PN.Mdn; 3. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 September 2015 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 September 2015; 4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing Tanggal 10 Juli 2015 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 15 Juli 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa Permintaan Banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa penuntut Umum mengajukan banding tetapi tidak mengajukan Memori Banding; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juli 2015 Nomor 3.091/Pid.Sus/2014/PNMdn, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Pasal 102 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHAP telah tepat

dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai redaksi amar item ke- 2 dan pidana dendanya harus diperbaiki ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

tanggal

7

Juli

2015

Nomor

3.091/Pid.Sus/2014/PN-Mdn, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki;



:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman maka berdasarkan Pasal 222 ayat 1 KUHAP kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; Memperhatikan, Pasal 102 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal

197 KUHAP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI -

Menerima permintaan

banding

dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut

Umum; -

Memperbaiki

Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Juli 2015

Nomor : 3.091/Pid.Sus/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan item ke-2 dan pidana dendanya sehingga selengkapnya sebagai berikut; 1. Menyatakan terdakwa HAMSYAH RIZAL NASUTION Alias HAMZARI, tersebut di atas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari pihak yang berwenang”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (satu) unit mobil Truk Mitsubishi Fuso warna Coklat dengan Nomor Polisi BB 9282 NA, dikembalikan kepada Saiful Bahri; yang bermuatan : 1. 25.000 (dua puluh lima ribu) karung sisa

plastik

bekas

tempat pupuk berbagai jenis dan ukuran;

2. ± 75 (tujuh puluh lima) buah dan

goni

jerigen plastik

berbagai

jenis

ukuran;

3. 4 (empat) buah drum yang berisi minyak pelumas bekas (oli bekas);



2.1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 0047553/SU/ 2009 atas nama CV. MUSTAIN BUGIS yang beralamat di Desa Hajoran, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah; 3. 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor Nomor SBG. 00667 A Nomor Polisi BB 9282 NA; dikembalikan kepada Saiful Bahri; 4. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor : 05/ KSDDP/IV /2014, tanggal 16 April 2014; terlampir dalam berkas perkara 5. 1 (satu) lembar Surat Pengantar Barang Nomor : 01/PSSL /IV/2014, tanggal 01 April 2014 dari PTP. Nusantara III PKS Sei Silau kepada PT. Primanru Jaya dengan Stempel PTP. Nusantara III PSSIL DASAH dengan pengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani oleh Manager An. ROBERT SITORUS dan Stempel PT. Primanru Jaya Cabang Medan ditanda tangani oleh HENDRIYANTI; 6.2 (dua) lembar (rangkap) Dokumen Limbah B3 (Hazardous Waste Manifest) An. PT. Primanru Jaya Nomor : 0010521 dari PTP. Nusantara PKS Sei Silau dengan stempel PT. Primanru Jaya (PMJ) dengan pengangkutan Nomor Polisi B 9405 NQA yang ditandatangani oleh HENDRIYANTI dan Stempel PTP. Nusantara III (PSSIL-DASAH) ditandatangani oleh Manager An.. ROBERT SITORUS; 7.1 (satu) lembar Surat Direksi PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Nomor : 3.03/X/16/2014, tanggal 10 Pebruari 2014 perihal Pengumpul dan Pengangkutan Limbah B3 kepada PT. Primanru Jaya ; Dikembalikan kepada penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara an.Hendriyanti, S.Pd ; 4. Membebankan biaya

perkara kepada Terdakwa

dalam

kedua

tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 2 Nopember 2015 oleh Kami : Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai

Hakim

Ketua

Majelis,

DHARMA

E.

DAMANIK,

SH.MH.

dan

DALIZATULO ZEGA,SH para Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 1 Oktober 2015,

Nomor:602/PID.SUS/2015/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 9 NOPEMBER 2015, oleh Ketua Majelis tersebut Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 602/ Pid/ 2015/ PT.Mdn


dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta FARIDA MALEM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1.DHARMA E. DAMANIK, SH,MH.

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.

ttd 2.DALIZATULO ZEGA, SH,

Panitera Pengganti,

ttd FARIDA MALEM, SH.



PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents