PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 437/PDT/2015/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. HENNERI MARPAUNG,Laki-Laki, Lahir di Porsea, tanggal 18 Agustus 1927, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Tidak Bekerja, Beralamat di Jl. Kakap Lk. XIV, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN I / PEMBANDING I ; 2. JULIANA BR. SINAMBELA, Perempuan, Lahir di Porsea, tanggal 19 Mei 1930, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Tidak Bekerja, Beralamat di Jl. Kakap Lk. XIV, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN II / PEMBANDING II ; 3. ROSINTAN MARPAUNG, Perempuan, Lahir di P. Siantar, tanggal 25 Juli 1954, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan PNS, beralamat di Jl. Sumbawa 8 No. 213, Kompl.

Marelan

Kecamatan Sumatera

Indah,

Medan

Kelurahan

Marelah,

Utarauntuk

Kota

selanjutnya

Rengas

Pulau,

Medan-Propinsi disebut

sebagai

PELAWAN III / PEMBANDING III ; 4. SAUT MARPAUNG, Laki-laki, lahir di Bah Jambi, tanggal 27 februari 1957,

Agama

Kristen,

Warganegara

Indonesia,

Pekerjaan Swasta, beralamat di Blok 13 Sicanang, Kelurahan

Belawan

Sicanang,

Kecamatan

Medan

Belawan, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya

disebut

sebagai

PELAWAN

IV

/

PEMBANDING IV ; Putusan No.437/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 1 dari 31 halaman.

5. RUKIAH MARPAUNG, Perempuan, Lahir di Belawan, tanggal 07 Juli 1958,

Agama

Kristen,

Warganegara

Indonesia,

Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Siantar Lk. VI, RT/RW : 012/006, Desa Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam,Kabupaten Deli SerdangPropinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut sebagai PELAWAN V / PEMBANDING V ; 6. BARITA MARPAUNG, Laki-Laki, Lahir di Belawan, tanggal 09 Oktober 1953,

Agama

Kristen,

Warganegara

Indonesia,

Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Kakap Lk. XIV, Kelurahan

Belawan

Bahagia,

Kecamatan

Medan

Belawan, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya disebut

sebagai

PELAWAN VI /

PEMBANDING VI ; 7. RENITA ROSPITA MARPAUNG, Perempuan, Lahir di Belawan, tanggal 18 09 Oktober 1953, Agama Kristen, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jl. Kakap Lk. XIV, Kelurahan Belawan Bahagia, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya

disebut

sebagai

PELAWAN

VII

/

PEMBANDING VII ; Dalam hal ini PELAWAN I, II, III, IV, V, VI dan VII / PEMBANDING tersebut telah memilih domisili hukum tetap di Kantor Kuasanya KARLISTON

SITOMPUL,SH, J.PATAR MANGAPUL SIBARANI, SH

dan LAMSIANG SITOMPUL , Advokat /Penasehat Hukum /Konsultan Hukum

pada Law Office “ KARLISTON HORAS SITOMPUL , SH &

Associates

yang beralamat di Jalan Karya Tani Gg. Subur No.33 A

Medan , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Mei 2013 selanjutnya disebut : PARA PELAWAN / PARA PEMBANDING ;

LAWAN: 1. ROBINSON NAINGGOLAN, SE, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Katolik,

selaku

Ketua

Koperasi

Credit

Union

“HARAPAN KITA” Belawan, beralamat di Jalan Medan Putusan No.437/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 2 dari 31 halaman.

Belawan Km. 20,5 Lingkungan I No. 2 AB, Kelurahan Belawan

Bahari,

Kecamatan

MedanBelawan,

Medan- Propinsi Sumatera Utara

Kota

selanjutnya akan

disebut TERLAWAN I / TERBANDING I ; 2. TOGU

SIMBOLON,

Jenis

Kelamin

Laki-Laki,

Kewarganegaran

Indonesia, Pekerjaan Operator Crane pada CV. Belawan Indah, terakhir diketahui beralamat di Kp. Salam III Lk. XII Belawan, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan - Propinsi Sumatera Utara atau selanjutnya

disebut

sebagai

TERLAWAN

II

/

TERBANDING II ; 3. ROMA MARPAUNG, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, terakhir diketahui beralamat di Kp. Salam III Lk. XII Belawan, Kelurahan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan- Propinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya

disebut

sebagai

TERLAWAN

III

/

TERBANDING III ; 4. ELVINA YULIANA, SH, Notaris di Medan, berkantor di Jl. Sutomo No. 21 – Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara untuk selanjutnya

disebut

sebagai

TERLAWAN

IV

/

TERBANDING IV ; PENGADILAN TINGGI TERSEBUT; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA ; Menimbang, bahwa para Pelawan dalam perlawanannya tertanggal Juni 2013 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

pada

tanggal

14

Juni

2013

dibawah

nomor

register

337/Pdt.G/2013/PN Mdn telah mengemukakan dalil dalil perlawanan sebagai berikut :

Putusan No.437/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 3 dari 31 halaman.



Bahwa Pelawan I dan Pelawan II merupakan pasangan Suami Istri sah, yang merupakan orang tua kandung dari PELAWAN III, PELAWAN IV, PELAWAN V, PELAWAN VI, PELAWAN VII dan TERLAWAN III, juga Mertua dari TERLAWAN II setelah menikah dengan TERLAWAN III;



Bahwa semasa hidupnya antara PELAWAN I dengan PELAWAN II ada memiliki Harta Bersama yang belum pernah dipisahkan sama sekali berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kakap Blok XIV Semprotan, Kelurahan Belawan-I, Kecamatan Medan Kota Belawan, Kota MedanPropinsi Sumatera Utara seluas 240 M2 (duaratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Timur berbatas dengan Rumah/Tanah milik D. Marpaung seluas ± 20 M;

-

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sembilang seluas ± 20 M;

-

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kakap seluas ± 20 M;

-

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah/tanah milik Misnan seluas ± 12 M.

Untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

…………………………….objek

perkara; 

Bahwa kepemilikan tersebut dialaskan pada Surat Keterangan Nomor : 02/SKT/3-MB/1987 tanggal 27 Mei 1987 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Anwar Ritonga selaku CAMAT MEDAN KOTA BELAWAN pada saat itu yang tercatat atas nama PELAWAN I ;



Bahwa Objek Perkara adalah harta satu-satunya yang dimiliki oleh PELAWAN I dan PELAWAN II yang kelak akan menjadi Budel warisnya untuk dibagi terhadap PELAWAN III, IV, V, VI, VII dan TERLAWAN III;



Bahwa sangat jelas kepentingan hukum dan hubungan hukum dari PELAWAN III, IV, V, VI, VII terhadap objek perkara, karena peletakan sita jaminan atas objek perkara tersebut akan mengarah pada hilangnya hak mewaris dari ahli waris PELAWAN I dan II diantaranya PELAWAN III, IV, V, VI, VII termasuk TERLAWAN III atas objek perkara; Putusan No.437/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 4 dari 31 halaman.



Bahwa Objek Perkara telah dimiliki PELAWAN sejak tahun 1974, hingga saat ini Objek Perkara masih dalam penguasaan dari PELAWAN I dan II dan terhadap Objek Perkara tersebut secara tegas dapat didalilkan dalam perlawanan ini tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun;



Bahwa dengan demikian sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan PELAWAN I, II, III, IV, V, VI, dan VII adalah Pelawan yang baik dan benar;



Bahwa pada awalnya, sehubungan dengan adanya sisa hutang dari PELAWAN I pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan pada saat itu, TERLAWAN III ada menawarkan cara untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut dengan mendahulukan uangnya melunasi hutang tersebut dengan syarat alas hak objek perkara berupa Surat Keterangan Nomor : 02/SKT/3MB/1987

tanggal

27

Mei

1987

dijaminkan

padanya

dengan

menandatangani kertas kosong dengan dalih siapa tahu perlu ; 

Bahwa hal tersebut disetujui dengan dasar bagaimanapun TERLAWAN III yang merupakan anak kandung PELAWAN I dan II dan tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik;



Bahwa perlu diketahui dimana pekerjaan TERLAWAN III adalah Rentenir yaitu pekerjaan meminjamkan uang kepada orang lain dengan mengenakan bunga ;



Bahwa perlu diurai fakta dimana selain PELAWAN I sudah tua dan uzur, dianya juga sudah 10 (sepuluh) tahun belakangan mengalami sakit tuli (tidak mendengar);



Bahwa adalah fakta hukum, baik PELAWAN I maupun PELAWAN II tidak pernah sama sekali dipanggil menghadap TERLAWAN IV atau Notaris manapun untuk membuat dan menandatangani Akta apapun, apalagi Akta Pelepasan hak dengan Ganti Rugi No. 13 bertanggal 03 September 2010 yang diperbuat TERLAWAN IV;



Bahwa demikian juga halnya dengan dalil dalam perkara terlawan yang menyatakan bahwa Alas Hak Objek Perkara adalah atas dari


TERLAWAN II adalah tidak benar sama sekali karena tidak pernah ada jual beli antara PELAWAN I dengan TERLAWAN II; 

Bahwa PELAWAN I juga sama sekali tidak mengetahui kalau alas hak atas Objek Perkara tersebut telah dijadikan jaminan hutang dari TERLAWAN II kepada TERLAWAN I sebagaimana Surat perjanjian nomor: 12.985/CU-HK/SPP/IX/2010, tertanggal 03 September 2010 tersebut ;



Bahwa tidak pernah ada persetujuan dari PELAWAN III, IV, V, VI dan VII selaku ahli waris sah dari PELAWAN I dan II atas pengalihan hak terhadap objek perkara apalagi dijadikan jaminan oleh TERLAWAN II kepada TERLAWAN I;



Bahwa disamping itu secara juridis, seandainyapun (quad non) telah terjadi jual beli, TERLAWAN II tidak pernah menyerahkan pembayaran uang kepada PELAWAN I dan PELAWAN I tidak pernah menerima uang pembelian Objek Perkara dari TERLAWAN II;



Bahwa selain itu hingga saat ini, Objek Perkara masih tetap dikuasai dan ditempati oleh PELAWAN I dan PELAWAN II tanpa pernah ada penyerahan (lavering) kepada TERLAWAN II;



Bahwa pengalihan hak dari PELAWAN I kepada PELAWAN II tersebut belumlah sempurna karena di dalam gugatannya sendiri pada perkara terlawan, TERLAWAN I masih mengakui alas hak tersebut masih atas nama PELAWAN I dan belum ada terbit Surat Keterangan Tanah atau sejenisnya dari Pejabat yang berwenang atas nama TERLAWAN II;



Bahwa oleh karena dalil PARA PELAWAN adalah tidak pernah menandatangani Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi atas Objek Perkara di Hadapan TERLAWAN IV, dengan mengacu pada pasal 300 RbG maka sangat berdasar bagi Persidangan untuk menarik dan menghadirkan TERLAWAN IV sebagai pihak untuk menguji kebenaran akta yang diperbuatnya dengan cara membawa serta asli minuta Akta tersebut ke persidangan a quo ;



Bahwa apabila TERLAWAN IV tidak hadir dalam persidangan, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo


untuk mengambil pertimbangan hukum kalau TERLAWAN IV telah membenarkan

dalil

PARA

PELAWAN

yang

menyatakan

kalau

PELAWAN I dan PELAWAN II tidak pernah menandatangani Akta Pengalihan Hak dengan Ganti Rugi a quo dan oleh karenanya menerima dan membenarkan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumnya akta tersebut; 

Bahwa keganjilan yang lainnya adalah telah terjadi pengikatan melalui Surat perjanjian nomor: 12.985/CU-HK/SPP/IX/2010, tertanggal 03 September 2010 dengan jaminan berupa Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi No. 13 bertanggal 03 September 2010, perhatikan tanggalnya dimana keduanya dilakukan secara bersama-sama dan terkesan terburuburu;



Bahwa sebenarnya dengan demikian Perjanjian Hutang piutang antara TERLAWAN I dengan TERLAWAN II masih belum sempurna dan tidak sah ;



Bahwa atas dasar fakta tidak pernah terjadi pengalihan hak dari PELAWAN I kepada TERLAWAN II, tidak pernah ada pembayaran dari TERLAWAN II kepada PELAWAN I, tidak pernah ada penyerahan objek perkara dari PELAWAN I kepada TERLAWAN II, tidak pernah ada persetujuan dari PELAWAN III, IV, V, VI dan VII, dan hingga saat ini PELAWAN I dan PELAWAN II masih tetap tinggal pada objek perkara, serta tidak pernah ada penandatanganan Akta Pengalihan hak Dengan Ganti Rugi di hadapan TERLAWAN IV, dan juga tidak pernah ada alas hak yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang ke atas nama TERLAWAN II, maka sangat berdasar bagi

Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Akta Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi No.3 bertanggal 03 September 2010 yang diperbuat oleh TERLAWAN IV beserta seluruh turunannya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 

Bahwa oleh karena Akta Pengalihan Hak Dengan Ganti Rugi No.3 bertanggal 03 September 2010 yang diperbuat oleh TERLAWAN IV beserta seluruh turunannya telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka tentunya Surat perjanjian nomor: 12.985/CUHK/SPP/IX/2010,

tertanggal

03

September

2010

haruslah

juga


dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena telah didasarkan pada Akta Pengalihan hak dengan Ganti rugi yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum; 

Bahwa dengan demikian sangat berdasar dan beralasan pula bagi Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perlawanan a quo untuk menyatakan

Surat

perjanjian

nomor:

12.985/CU-HK/SPP/IX/2010,

tertanggal 03 September 2010 beserta turunannya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ; 

Bahwa oleh karena terbukti PELAWAN I-lah yang menjadi pemilik satusatunya atas objek perkara dan dimana Akta Pengalihan Hak dengan Ganti Rugi No. 13 bertanggal 03 September 2010 yang dibuat oleh TERLAWAN IV telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum , serta Surat perjanjian nomor: 12.985/CU-HK/SPP/IX/2010, tertanggal 03 September 2010 antara TERLAWAN I dengan TERLAWAN II telah juga dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa perlawanan a quo untuk Menghukum TERLAWAN I dan TERLAWAN II untuk mengembalikan dengan cara menyerahkan Surat Keterangan Nomor : 02/SKT/3MB/1987 tanggal 27 Mei 1987 atas nama PELAWAN I kepada PELAWAN I seketika dan tanpa syarat;



Bahwa tanpa sepengetahuan dari PARA PELAWAN, atas Objek perkara tersebut ternyata telah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dengan

dasar

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

525/Pdt.G/2012/PN-MDN tertanggal 14 Februari 2013 dan Berita Acara Sita

Jaminan

(Conservatoir

Beslag)

No.

525/Pdt.G/2012/PN.Mdn

bertanggal 26 Maret 2013 yang didasarkan pada Gugatan TERLAWAN I terhadap TERLAWAN II dan III sebagaimana register perkara No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn; 

Bahwa padahal PELAWAN I dan PELAWAN II yang sudah tua dan uzur selalu ada di rumah, namun lama baru menerima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 525/Pdt.G/2012/PN-MDN tertanggal 14 Februari 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn bertanggal 26 Maret 2013 yang diterima dari Kepala Lingkungan;




Bahwa ternyata setelah dipelajari, sebagaimana dokumen Berita Acara Sita

Jaminan

(Conservatoir

bertanggal 26 Maret 2013

Beslag)

No.


yang ditemui pada saat pelaksanaan sita

tersebut adalah TERLAWAN II (tidak berada di tempat), Kuasa Hukum TERLAWAN I pada saat itu, dan Kepala Lingkungan ; 

Bahwa pertanyaannya kemudian dalam proses penegakan hukum tentunya harus lebih dahulu diperjelas pihak-pihak yang menguasai Objek yang akan disita dan pada hari Selasa tanggal 26 maret 2013 tersebut, PELAWAN I dan PELAWAN II ada di rumah pada Objek sengketa namun tidak pernah ditemui dan diberitahukan kegiatan apa yang sedang dilakukan, dan tidak pernah diberitahukan kalau objek sengketa tersebut menjadi objek sita atas perkara perdata No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan;



Bahwa seharusnya yang ditemui berbicara lebih dahulu adalah PELAWAN I dan PELAWAN II yang tinggal di atas objek perkara bukan TERLAWAN II, karena TERLAWAN II tidak pernah tinggal di atas objek perkara;



Bahwa di dalam Dokumen Berita Acara sita a quo juga dituliskan Sebagai penjaga/penyimpan barang sitaan tersebut diatas telah dihunjuk Sdr. TOGU SIMBOLON (ic. TERLAWAN II) dan ROMA MARPAUNG (ic. TERLAWAN III) selaku Tergugat dan Turut tergugat (ic. Dalam perkara No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn a quo) dengan menerangkan kepada mereka bahwa barang sitaan tersebut tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain, yang maksudnya dijual, dipasang Hak Tanggungan, dihibahkan dan lain sebagainya yang sifatnya mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain, apabila larangan tersebut dilanggar maka kepadanya dapat dikenakan sanksi pidana;



Bahwa klausula dalam Berita Acara sita a quo sebagaimana di atas sangat tidak benar dan tidak patut karena jelas-jelas PELAWAN I dan PELAWAN II adalah pemilik objek perkara dan tidak seharusnya dihunjuk jaga oleh TERLAWAN II dan TERLAWAN III;



Bahwa klausula tersebut juga memuat ketidakbenaran fakta dimana menurut klausula tersebut telah diterangkan kepada mereka…… dst, karena tidak mungkin dapat diterangkan kepada mereka (ic. TERLAWAN Putusan No.437/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 9 dari 31 halaman.

II dan TERLAWAN III) karena TERLAWAN II dan TERLAWAN III tidak berada di lokasi sita (ic. Di Objek Perkara) pada saat pelaksanaan sita dimana selain pihak Jurusita dan Saksi yang hadir hanya Kuasa TERLAWAN I dan Kepala Lingkungan setempat ; 

Bahwa dengan demikian secara formil Pelaksanaan sita tersebut telah memuat ketidakbenaran sehingga harus diuji di hadapan persidangan a quo;



Bahwa demikian halnya dengan Penetapan dan Berita Acara sita a quo telah didasarkan pada Perkara Perdata No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn dimana PELAWAN I dan PELAWAN II yang menjadi pemilik sahnya dan yang hingga kini menguasai objek perkara sehingga harusnya gugatan tersebut kurang pihak, oleh karenanya Penetapan dan Berita acara Sita Jaminan yang telah diperbuat sebagai turunan dari Perkara Perdata No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn tersebut tidaklah berdasarkan dan tidak sesuai hukum lagi;



Bahwa adalah fakta hukum Objek Perkara merupakan milik dari PELAWAN I sebagaimana alas haknya, sehingga dalam hal ini telah terjadi peletakan sita jaminan terhadap harta milik pihak ketiga (ic. PELAWAN I) ;



Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145, disebutkan bahwa: “Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6) RBg”;



Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: “Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena itu, dengan alasan ini saja Pelawan I mohon untuk diangkatnya sita jaminan terhadap tanah milik Pelawan I;



Bahwa Dalam proses penyelesaian suatu perkara, pada dasarnya berlaku prinsip asas partai kontrak sebagaimana ps. 1340 KHUPerdata


yang melarang timbulnya kerugian pada pihak ketiga yang tidak beperkara. Apabila prinsip dasar tersebut dikaitkan dengan penyitaan: •

Sifatnya limitatif, dibatasi hanya terhadap harta kekayaan milik

•

Karenanya tidak boleh menjangkau harta kekayaan milik pihak ketiga;

Tergugat;

Kaidah dan prinsip dasar mengenai larangan penyitaan milik pihak ketiga itu sendiri juga ditegaskan dalam ketentuan-ketentuan: •

Ps. 197 (1) Jo. 195 (6) Jo. Ps. 227 (1) HIR;

•

Yurisprudensi tetap MARI No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November

•

SEMA No. 5 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975;



1974;

Bagian II angka 33.2 dan 33.3 buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan ;



Bahwa dengan demikian, penyitaan yang dilakukan terhadap obyek perkara milik Pelawan tersebut tentunya tidak beralasan, mengingat PELAWAN tidak memiliki sangkut-paut apapun dengan perkara di antara para TERLAWAN I penyitaan

dengan TERLAWAN II dan dengan demikian

terhadap

objek

milik

PELAWAN

tersebut

nyata-nyata

merupakan suatu kekeliruan; 

Bahwa mengingat adanya kekeliruan di atas, apalagi bukti-bukti kepemilikan

pelawan

seperti

yang

telah

disebutkan

sebelumnya

merupakan akta-akta otentik yang memiliki nilai kekuatan yuridis yang sempurna

dan

mengikat

(volledig

en

bindende

bewijskracht)

sebagaimana Ps. 1868 jo Ps. 1870 KUHPerdata, maka cukup landasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim PN Medan untuk memutus provisional :

DALAM PROVISI: Memerintahkan pengangkatan sita yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 525/Pdt.G/2012/PN-MDN Putusan No.437/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 11 dari 31 halaman.

tertanggal 14 Februari 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn bertanggal 26 Maret 2013 terhadap Objek Perkara ; 

Bahwa berkenaan dengan hal itu, pengaturan administrasi yudisial mengenai sita jaminan diatur dalam Ps 227 HIR, SEMA No. 5/1975 dan angka 33 bagian Sita Jaminan diatur dalam Ps. 227 HIR, SEMA No. 5/1975 dan angka 33 Bagian II Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diambil beberapa hal pokok yang menjadi prinsip dasar sita, sebagai berikut : o Barang apabila didalilkan yang disita adalah milik Tergugat (vide bagian II angka 33.2 buku II Administrasi Pengadilan maupun Ps. 227 (1) HIR, serta perlu dilakukan penelitian terlebih dahulu dengan saksama bahwa yang disita adalah benar-benar milik Tergugat (vide bagian II angka 33.2 Buku II Administrasi Pengadilan maupun angka 1 huruf (c) SEMA No. 5/1975); o Bahwa Apabila yang disita adalah tanah, maka harus disebutkan dengan jelas luas dan batas-batasnya (vide bagian II angka 33.3 buku II Administrasi Pengadilan);



Bahwa

memang

benar


ternyata tersebut

dalam telah

perkara keliru

Perdata

karena

No.

ternyata

tidakdilakukan penelitian terlebih dahulu dengan seksama apakah benar objek tersita merupakan milik dari TERLAWAN II, hal tersebut semakin kuat dengan kekeliruan di dalam Berita acara sita sebagaimana PELAWAN dalilkan terdahulu; 

Bahwa dengan fakta hukum sebagaimana di atas, jelas dan terang fakta dimana Peletakan Sita Jaminan terhadap objek perkara telah keliru sehingga sangat berdasar dan beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan atas Objek Perkara sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 525/Pdt.G/2012/PN-MDN tertanggal 14 Februari 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn bertanggal 26 Maret 2013; Putusan No.437/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 12 dari 31 halaman.



Bahwa dengan demikian pula Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 525/Pdt.G/2012/PN-MDN tertanggal 14 Februari 2013 dan

Berita

Acara

Sita

Jaminan

(Conservatoir

Beslag)

No.

525/Pdt.G/2012/PN.Mdn bertanggal 26 Maret 2013 tersebut; 

Bahwa

oleh

karena

Penetapan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

525/Pdt.G/2012/PN-MDN tertanggal 14 Februari 2013 dan Berita Acara Sita

Jaminan

(Conservatoir

Beslag)

No.


bertanggal 26 Maret 2013 telah dinyatakan tidak sah dan tidak berharga serta telah dibatalkan, maka sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat/mencabut kembali Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 525/Pdt.G/2012/PN-MDN tertanggal 14 Februari 2013 dan

Berita

Acara

Sita

Jaminan

(Conservatoir

Beslag)

No.

525/Pdt.G/2012/PN.Mdn bertanggal 26 Maret 2013 tersebut; 

Bahwa tindakan dari TERLAWAN I, II, III dan IV tersebut yang telah menyebabkan PARA PELAWAN berurusan dengan hukum di pengadilan untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya, serta telah merasa malu terhadap khalayak ramai karena Penyitaan a quo telah pula ditempelkan di papan pengumuman di kantor Kelurahan dimana PARA PELAWAN tinggal, maka adalah benar apabila didalilkan tindakan TERLAWAN I, II, III dan IV tersebut telah menyebabkan kerugian bagi diri PARA PELAWAN dengan nilai kerugian senilai Objek Perkara sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERLAWAN I, II, III dan IV untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada PARA PELAWAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan tanpa syarat ;



Bahwa mengacu pada tindakan TERLAWAN I, II, III dan IV yang sangat konspiratif yang menyebabkan itikad tidak baik, maka sangat berdasar untuk membebankan Uang paksa (dwangsoom) kepada TERLAWAN I, II, III dan IV masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya setiap keterlambatan pelaksanaan putusan perlawanan a quo kelak;




Bahwa dengan demikian sangat berdasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERLAWAN I, II, III dan IV masing-masing membayar Uang paksa (dwangsoom) kepada PARA PELAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk

setiap

harinya

setiap

keterlambatan

pelaksanaan

putusan

perlawanan a quo; 

Bahwa oleh karena perlawanan ini diajukan dengan alat bukti yang otentik, maka mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan

amar

dapat

dilaksanakan

terlebih

dahulu

(uitvoerbaar

bijvoorraad), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi ; Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, dengan ini dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan pula mengambil keputusan hukum dalam perlawanan ini dengan amar putusan sebagai berikut : DALAM PROVISI: 1. Mengabulkan permohonan Provisi 2. Memerintahkan pengangkatan sita yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 525/Pdt.G/2012/PN-MDN tertanggal 14 Februari 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn bertanggal 26 Maret 2013 terhadap Objek Perkara

DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan Perlawanan dari PELAWAN I, II, III,IV, V,VI dan VII untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Perlawanan PELAWAN I, II, III,IV, V,VI dan VII sebagai Pelawan yang baik dan benar;


3. Menyatakan PELAWAN I adalah pemilik yang sah dan satu-satunya dari Objek Perkara yaitu: 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Kakap Blok XIV Semprotan, Kelurahan Belawan-I, Kecamatan Medan Kota Belawan, Kota Medan-Propinsi Sumatera Utara seluas 240 M2 (duaratus empat puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Timur berbatas dengan Rumah/Tanah milik D. Marpaung seluas ± 20 M;

-

Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sembilang seluas ± 20 M;

-

Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Kakap seluas ± 20 M;

-

Sebelah Selatan berbatas dengan rumah/tanah milik Misnan seluas ± 12 M.

4. Menyatakan Tidak sah dan Tidak Berkekuatan Hukum : a. Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 3 bertanggal 03 September 2010 yang diperbuat dihadapan TERLAWAN IV beserta seluruh turunannya ; b. Surat perjanjian nomor: 12.985/CU-HK/SPP/IX/2010, tertanggal 03 September 2010 beserta seluruh turunannya; 5. Menyatakan Tidak sah dan tidak berharga Sita jaminan yang telah diletakkan

terhadap

Objek

perkara

sebagaimana

Penetapan

Pengadilan Negeri Medan No. 525/Pdt.G/2012/PN-MDN tertanggal 14 Februari 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn bertanggal 26 Maret 2013; 6. Membatalkan oleh karenanya Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 525/Pdt.G/2012/PN-MDN tertanggal 14 Februari 2013 dan Berita Acara

Sita

Jaminan

(Conservatoir

Beslag)

No.

525/Pdt.G/2012/PN.Mdn bertanggal 26 Maret 2013 tersebut; 7. Memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Medan untuk mengangkat dan mencabut kembali Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Objek Perkara sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Medan


No. 525/Pdt.G/2012/PN-MDN tertanggal 14 Februari 2013 dan Berita Acara

Sita

Jaminan

(Conservatoir

Beslag)

No.

525/Pdt.G/2012/PN.Mdn bertanggal 26 Maret 2013 tersebut; 8. Menghukum TERLAWAN I, II, III dan IV untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada PARA PELAWAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan tanpa syarat ; 9. Menghukum TERLAWAN I, II, III dan IV masing-masing membayar Uang paksa (dwangsoom) kepada PARA PELAWAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perlawanan a quo; 10. Menyatakan Putusan a quo dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad), walaupun upaya hukum banding atau kasasi ; 11. Menghukum TERLAWAN I, II, III dan IV untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain “Mohon Putusan Hukum Yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono) “ ; Menimbang.bahwa terhadap perlawanan para pelawan tersebut , para Terlawan mengajukan Jawaban yang berbunyi sebagai berikut : JAWABAN TERLAWAN I, II dan III DALAM EKSEPSI Tentang Perlawanan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libellum) dan sekaligus Error in Persona Bahwa dalil perlawanan Pelawan sendiri telah menegaskan kekaburan dan ketidakjelasan perlawanan Pelawan, sehingga menjadi sangat kabur dan rancu,

(Obscuur

Libellum),

di

mana

Pelawan

mendalilkan

“bahwa

seandainya pun (quad non) telah terjadi jual beli, Pelawan I tidak pernah menerima uang pembelian obyek perkara dari Terlawan II”


Bahwa dalil ini menunjukkan pengakuan dari Pelawan-Pelawan bahwasanya telah terjadi jual beli antara Pelawan I, II dengan Terlawan III, II. Namun mungkin proses dan tindakan pembayarannya belum terlaksana. Maka dengan

demikian

semestinya

Pelawan-Pelawan

bukan

mengajukan

Perlawanan atas putusan perkara perdata No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn akan tetapi mengajukan gugatan wanprestasi kepada Terlawan II dan III untuk menuntut pemenuhan pembayaran. Maka dengan demikian pula, Pelawan-Pelawan tidak tepat untuk menarik Terlawan I sebagai pihak dalam perlawanan ini, karena Terlawan I tidak memiliki hubungan hukum dengan Pelawan-Pelawan ; Berdasarkan alasan tersebut, maka Perlawanan Pelawan sangat tidak jelas dan atau kabur serta error in persona, dengan demikian patut menurut hukum untuk dinyatakan bahwa Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Terlawan I,II,III menyangkal dan menolak secara tegas seluruh dalil Pelawan, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini 2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi dianggap satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini secara mutatismutandis ; 3. Bahwa benar Pelawan I dan II adalah orang tua dari Terlawan III dan mertua dari Terlawan II 4. Bahwa sebidang tanah yang terletak di Jln Kakap Blok VIV Semprotan, Kelurahan Belawan I, Kecamatan Medan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara seluas 240 M2 (dua ratus empat puluh meter persegi) sesuai surat keterangan No. 02/SKT/2-MB/1987 tanggal 27 Mei 1987, telah menjadi milik Terlawan I, yang dalam perkara ini disebut sebagai tanah terperkara ; 5. Bahwa Terlawan I, memperoleh kepemilikan atas tanah terperkara, sebagaimana disebut dalam point 3 di muka, didasarkan pada surat perjanjian pinjaman atas sejumlah uang sesuai surat perjanjian No. 12985/CU.HK/SPP/IX/2010. Tertanggal 03 September 2010, dimana Terlawan II dan III, menyerahkan surat tanah dan surat berupa Akta Putusan No.437/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 17 dari 31 halaman.

Pelepasan Hak dengan ganti rugi No. 13 tertanggal 3 September 2010, sebagai agunan atau jaminan utang, dan untuk itu Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn telah menyatakan bahwa perjanjian pinjaman sebagaimana disebut antara Terlawan I dengan Terlawan II dan III adalah benar dan berdasar menurut hukum dan oleh karenanya patutlah sah secara hukum. 6. Bahwa Terlawan II dan III, menyerahkan jaminan dan atau agunan utang berupa sebidang tanah seluas 240 M2, sesuai surat keterangan No. 02/SKT/3-MB/1987 tanggal 27 Mei 1987, setelah Terlawan II dan III, menerima pelepasan hak dengan ganti kerugian dari Perlawanan I dan II, sesuai surat Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi No. 13 tertanggal 03 September 2010 yang dinyatakan dalam akta pelepasan hak oleh Terlawan IV. Bahwa oleh karena Terlawan II dan III telah menerima Pelepasan Hak dengan ganti rugi dari Pelawan I dan II, dengan baik dan benar menurut hukum, maka perbuatan hukum pelepasan hak atas tanah dengan ganti rugi atas tanah terperkara sebagaimana disebut adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian, tindakan Terlawan II dan III benar dan beralasan menurut hukum atau megalihkan dan atau menjadikan tanah terperkara sebagai agunan atau jaminan hutang Terlawan II dan III kepada Terlawan I. 7. Bahwa karena tindakan hukum Terlawan I, II, III atas tanah terperkara telah tepat dan berdasar menurut hukum, maka Pelawan-Pelawan haruslah dinyatakan sebagai Pelawan-Pelawan yang tidak baik dan atau tidak beritikad baik. 8. Bahwa Terlawan III tidak pernah menawarkan cara-cara menyelesaikan hutang-hutang kepada Pelawan I dan II dengan syarat atas hak objek perkara berupa surat keterangan No. 02/SKT/3-MB/1987 tanggal 27 Mei 1987 dalam bentuk jaminan dengan cara menandatangani kertas kosong.

Maka

dengan

demikian,

dalil

Pelawan

patut

untuk

dikesampingkan dan atau ditolak 9. Bahwa Pelawan I maupun Pelawan-Pelawan lainnya tidak wajib mengetahui dan ataupun Terlawan I, II, III tidak wajib memberitahukan kepada Pelawan tentang pengikatan agunan atau jaminan atas Putusan No.437/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 18 dari 31 halaman.

terperkara, dalam kaitannya dengan perjanjian dengan jaminan antara Terlawan I, dengan Terlawan II, III karena perjanjian pinjaman uang dengan jaminan atau agunan tanah terperkara tidak lagi memiliki kaitan atau hubungan hukum dengan Pelawan. Disebut sebagai tidak memiliki kaitan atau hubungan hukum, karena Pelawan I dan II telah melepaskan hak dan kepemilikan dengan ganti rugi atas tanah terperkara kepada Terlawan II dan III, oleh karena perjanjian pinjaman uang dengan jaminan tanah terperkara tidak lagi memiliki kaitan atau hubungan hukum dengan Pelawan, maka dengan demikian, Terlawan II dan III, tidak beralasan menurut hukum untuk mesti mendapat persetujua dari Pelawan I dan II, untuk mengagunkan tanah terperkara kepada Terlawan I ataupun kepada pihak lain. 10. Bahwa dalil Pelawan-Pelawan yang menyatakan “seandainya pun (qud non) telah terjadi jual bel, Terlawan II tidak pernah menerima uang pembelian objek perkara dari Terlawan II”. Adalah dalil yang disatu sisi Pelawan sendiri telah mengakui telah terjadi jual belidan atau peralihan hak kepemilikan dari Pelawan kepada Terlawan II dan atau III, dan di sisi lain, dalil tersebut tidak dapat dibenarkan menurut hukum sebab bagaimana mungkin “telah terjadi jual beli” tetapi uang pembelian tidak diterima oleh Pelawan? Bahwa apabila dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Pelawan tidak tahu atau belum menerima uang pembelian atas tanah terperkara dari Terlawan I, hal ini berarti bahwa Pelawan hanya berhubungan hukum dengan Terlawan II dan atau III, bukan kepada Terlawan I dan atau IV. 11. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan “hingga saat ini objek perkara masih tetap dikuasai dan ditempati oleh Pelawan I dan II tanpa pernah ada penyerahan (levering) kepada Terlawan II”, adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum, karena kalaupun Pelawan I, II, masih berada di tanah terperkara, tindakan Pelawan I, II tersebut secara hukum tidak sah dan tanpa legitimasi, maka dengan demikian, tindakan Pelawan yang menempati tanah terperkara hingga saat ini merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian, dalil pelawan tersebut, patut untuk dikesampingkan atau ditolak. 12. Bahwa tindakan peralihan nama menjadi atas nama Terlawan II atau Terlawan III, atas tanah terperkara setelah mendapat penyerahan


dengan ganti rugi dari Pelawan I, II adalah persoalan yang sifatnya administratif belaka dan sama sekali tidak berkonsekuensi apabila peralihan peralihan nama yang dimaksud belum dilakukan, karena telah dilandasi oleh Akta Pelepasan Hak dengan ganti rugi dari Pelawan I, II kepada Terlawan II dan III, dengan demikian peralihan hak atas kepemilikan atas tanah terperkara oleh Pelawan I, II Kepada Terlawan II, III tidak dapat disebut sebagai tidak sempurna. Bahwa sama sekali tidak ada dasar hukum untuk menyatakan jual beli menjadi batal hanya dikarenakan perubahan nama kepemilikan belum dilakukan. Maka dengan demikian, dalil Pelawan patut untuk dikesampingkan. 13. Bahwa terdapatnya kesamaan tanggal perjanjian kredit dan tanggal pelepasan hak dengan ganti sama sekali tdiak bertentangan hukum. Oleh karena itu, keganjilan sebagaimana dimaksud Pelawan tidak beralasan hukum menurut hukum 14. Bahwa karena pelepasan hak dengan ganti rugi telah dibuktikan dengan Akta Pelepasan Hak tertanggal 3 September 2010 maka Terlawan II dan III , berhak untuk menjaminkan dan atau mengagunkan tanah terperkara kepada Terlawan I, demikian juga Terlawan I berhak untuk menerimanya maka tindakan Terlawan I, II dan III sudah memenuhi syarat dan benar secara hukum 15. Bahwa karena perjanjian kredit tanggal 03 September 2010, telah dibuat berdasarkan syarat dan mengacu kepada ketentuan UU, sebagaimana syarat-syarat perjanjian yang sah menurut hukum, maka perjanjian kredit sebagaimana dimaksud patut dinyatakan sah menurut hukum, dan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang salah satu amar putusannya menyatakan bahwa perjanjian pinjaman No. 12.985/CU-HK/SPP/IX/2010 yang sudah berkekuatan hukum tetap patut dinyatakan sah menurut hukum 16. Bahwa karena perjanjian dan atau pengikatan sebagaimana dimaksud sudah benar menurut hukum, maka tuntutan penyerahan tanah terperkara yang dulunya dijadikan sebagai agunan hutang berupa surat tanah oleh Terlawan I dan II, dan selanjutnya akan diserahkan kepada Pelawan, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya, patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak


17. Bahwa proses peletakkan sita jaminan, telah dilakukan sebagaimana mestinya dan telah pula memenuhi syarat sita sebagaimana diisyaratkan Undang-Undang, maka dengan demikian sita Jaminan yang telah diletakkan atas tanah terperkara oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn tersebut, patut dinyatakan sah menurut hukum. DALAM PROVISI : Bahwa baik syarat admistratif maupun syarat procedural tentang Sita Jaminan Atas Tanah terperkara telah terpenuhi, maka peletakkan sita Jaminan patut dinyatakan syarat menurut hukum dan untuk itu tidak beralasan menurut hukum apabila Pelawan-Pelawan menuntut untuk mengangkat sita jaminan atas tanah terperkara; Bahwa dengan demikian karena tanah terperkara telah sah sebagai milik Terlawan II dan III yang telah diserahkan kepada Terlawan I sebagai agunan atau jaminan utang, maka peletakan sita atas tanah terperkara sudah memenuhi syarat sebagaimana maksud Undang-Undang dan peraturan terkait atas sita jaminan, sehingga dengan demikian tuntutan Pelawan untuk membatalkan Penetapan Sita oleh Pengadilan Negeri Medan, dalam perkara No. 525/Pdt.G/2012/PN.Mdn, tertanggal 14 Februari 2013, adalah tuntutan yang illusioner dan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya, tuntutan tersebut patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak; Bahwa karena tindakan Terlawan I, II dan III telah didasarkan atas hukum, baik secara material maupun formal, maka tuntutan Pelawan-Pelawan atas ganti kerugian, atau tuntutan uang paksa atau pelaksanaan putusan terlebih dahulu, patut dikesampingkan dan atau ditolak untuk seluruhnya; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dimuka, maka dengan ini sudilah kiranya Hakim Majelis yang memeriksa perkara perlawanan ini untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima


DALAM PROVISI : -

Menolak permohonan provisi dari Pelawan

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan perlawanan dari Pelawan-Pelawan untuk seluruhnya ;

-

Atau apabila Hakim Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

JAWABAN TERLAWAN IV 1. Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 UUJN, Notaris adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh UU dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik. Oleh sebab itu Notaris/Saya tidak pernah memanggil para pihak atau masyarakat untuk membuat akta dihadapan saya, para pihaklah yang datang kehadapan saya dan meminta untuk dibuatkan akta sesuai kehendak dan kesepakatan mereka. Dalam hal ini PELAWAN I, PELAWAN II dan TERLAWAN II lah yang datang kehadapan saya dan sepakat untuk membuat akta pelepasan hak dengan ganti rugi atas objek perkara. Jadi Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 13 tanggal 03 September 2010 dibuat atas kehendak dan kesepakatan para pihak yaitu PELAWAN I, PELAWAN II dan TERLAWAN II. 2. Bahwa akta tersebut dibuat dengan memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya dalam Pasal 38 UUJN tentang bentuk dan sifat akta, serta dengan memenuhi ketentuan pasal 1320 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian, dan Pasal 1330 tentang kecakapan bertindak, dengan demikian akta tersebut sah dan merupakan akta otentik 3. Bahwa PELAWAN I, PELAWAN II dan TERLAWAN II sebagai para pihak dalam akta tersebut menandatangani dan membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka dihadapan saya dan saksi-saksi


4. Bahwa akta tersebut sudah saya bacakan sengan cukup jelas dan sudah saya pastikan bahwa para pihak telah mengerti, memahami, dan menyetujui isi dan maksud akta tersebut. 5. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta tersebut PELAWAN I turut dibantu dan disetujui oleh PELAWAN I selaku isterinya dan tidak perlu adanya persetujuan atau tanda tangan PELAWAN III, IV, V, VI, dan VII karena objek perkara merupakan harta bersama PELAWAN I dengan PELAWAN II, bukan merupakan harta warisan. Harta warisan, ahli waris ataupun pewarisan baru muncul apabila ada kematian dari pewaris. Sehingga karena keduanya masih hidup dan mampu untuk melakukan perbuatan hukum, maka PELAWAN I dan PELAWAN II berhak penuh untuk melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap

objek

perkara

tersebut,

termasuk

menjualnya

kepada

TERLAWAN II. 6. Dengan ditanda tanganinya Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 13 tersebut oleh PELAWAN I, PELAWAN II dan TERLAWAN II maka secara hukum sah dan beralihlah hak –hak atas objek perkara tersebut kepada TERLAWAN II sehingga TERLAWAN II sudah berhak dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum apa saja terhadap objek perkara tersebut, termasuk untuk menjaminkannya. 7. Bahwa menurut keterangan yang saya terima dari PELAWAN I, PELAWAN

II

dan

TERLAWAN

II

pada

saat

pembuatan

akta

tersebutuang harga ganti rugi (harga jual beli) atas objek perkara tersebut

sudah

lunas

dibayar

oleh

TERLAWAN

II

sebelum

penandatanganan akta tersebut dan sudah diterima oleh PELAWAN I dan PELAWAN II. Hal ini sebagaimana ternyata dalam akta tersebut . 8. Bahwa pengalihan hak atas objek perkara kepada TERLAWAN II adalah sah dan sudah sempurna karena syarat-syarat tentang jual beli telah terpenuhi, dan dibuat dihadapan saya selaku Notaris yang berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf f UUJN. Dengan demikian bukanlah alasan untuk dapat mengatakan/mendalilkan bahwa peralihan tersebut belum sempurna karena belum ada terbit surat keterangan tanah atau sejenisnya dari Pejabat yang berwenang atas nama TERLAWAN II, Akta


Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 13 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan saya selaku Notaris sudah merupakan akta otentik yang merupakan bukti yang sempurna terhadap telah beralihnya hak-hak atas objek perkara tersebut kepada TERLAWAN II, tidak perlu lagi ada surat keterangan tanah atau sejenisnya untuk menyatakan hal tersebut. 9. Bahwa saya menjamin kebenaran tanda tangan dan pembubuhan cap ibu jari tangan kiri PELAWAN I, PELAWAN II dan TERLAWAN II sebagai para pihak yang berhadapan dengan saya pada minut akta pelepasan hak tersebut, dimana pada saat itu mereka juga membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang diperlihatkan kepada saya. 10. Bukan merupakan suatu keganjilan apabila pada tanggal yang sama setelah penanda tanganan akta Pelepasan hak dengan ganti rugi dilanjutkan dengan penandatanganan surat perjanjian sah karena objek perkara. Penandatanganan surat perjanjian sah karena objek perkara yang mau dijaminkan pada saat itu telah sah milik TERLAWAN II. Sehingga telah menjadi hak TERLAWAN II untuk seketika itu juga mau dijual kepada siapa sajakah atau mau dijaminkan. 11. Akta yang saya buat adalah benar-benar merupakan kehendak para pihak yaitu PELAWAN I, PELAWAN II, dan TERLAWAN, dibuat dengan memenuhi persyaratan UUJN, memenuhi ketentuan pasal 1320 KUH Perdata dan pasal 1330 KUH Perdata, dibuat berdasarkan keteranganketerangan, fakta-fakta dan bukti-bukti yang disampaikan kedua belah pihak, dengan demikian saya mohon agar Bapak Majelis Hakim dapat memutuskan bahwa akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor 13 tanggal 03 September 2013 yang dibuat dihadapan saya adalah sah dan merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang sempurna. 12. Saya selaku Notaris dalam menjalankan jabatan saya telah bertindak jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 16 UUJN, begitu pula terhadap pembuatan akta pelepasan hak dengan ganti rugi Nomor 13 tersebut, saya tidak berpihak kepada salah satu pihak DALAM POKOK PERKARA Putusan No.437/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 24 dari 31 halaman.

1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi Nomor 3 tanggal 03 September 2010 yang dibuat dihadapan TERLAWAN IV beserta seluruh turunannya. 2. Saya menolak membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada PARA PELAWAN sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) karena saya sudah menjalankan tugas jabatan saya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 yang tidak berpihak maupun konspiratif 3. Menghukum PELAWAN I, II, III, IV, V, VI dan VII untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Maret 2014 nomor : 337/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM PROVISI : Menolak permohonan Provisi dari para Pelawan ; DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi dari para Pelawan ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Menyatakan Pelawan I,II,III,IV,V,VI dan VII sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar; 2. Menolak perlawanan para Pelawan untuk seluruhnya ; 3. Menghukum para pelawan untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.391.000,- (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, menerangkan pada tanggal 21 Maret 2014, Para Pelawan/Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 337/Pdt.Plw/2013/PN. Mdn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Terlawan I,II dan III melalui kuasa Putusan No.437/PDT/2015/PT-Mdn. hal. 25 dari 31 halaman.

hukumnya pada tanggal 08 September 2014 dan kepada Terlawan IV pada tanggal 18 Agustus 2014 ; Membaca memori banding tertanggal 17 Juni 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Juni 2014, salinan memori banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Terlawan I, II dan III pada tanggal 08 September 2014 dan kepada Terlawan IV pada tanggal 18 Agustus 2014 ; Membaca kontra memori banding tertanggal September 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terlawan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 September 2014, salinan kontra memori banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Pelawan pada tanggal 07 Oktober 2014 dan kepada Terlawan IV pada tanggal 14 Oktober 2014 ; Membaca kontra memori banding tertanggal 25 September 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terlawan IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 September 2014, salinan kontra memori banding mana telah diserahkan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Para Pelawan dan kepada Terlawan I, II dan III pada tanggal 07 Oktober 2014 ; Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasa hukumnya, dan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan melalui kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 04, 08 dan 09 September 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Pelawan melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan


Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut : -

Pengadilan Negeri salah dalam penomoran register perkara dan Penomoran putusan ;

-

Judex factie

keliru, tidak memeriksa dan mengadili Penetapan

Pengadilan Negeri Medan No.525/Pdt.G/2012/PN-Mdn tertanggal 14 Februari 2013 dan Berita Acara Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) No. 525/Pdt.G/2012/PN-Mdn bertanggal 26 Maret 2013 ; -

Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan dokumen Replik;

-

Judex

factie

tidak

mempertimbangkan

perihal

perkara

no.

525/Pdt.G/2012/PN-Mdn yang mendasari Penetapan dan Berita Acara a quo bukanlah merupakan sengketa ; -

Judex factie keliru dalam menilai bukti-bukti dan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa demikian juga Para Terbanding semula para Terlawan melalui kuasa hukumnya telah juga mengajukan kontra memori banding tertanggal

September 2014, pada pokoknya

mengemukakan sebagai berikut : -

Bahwa Terbanding I, II dan III menolak secara tegas dalil-dalil memori banding Para Pembanding ;

-

Bahwa kesalahan penomoran register perkara dan penomoran putusan hanyalah kekhilafan penulisan tidak menyangkut substansi pokok perkara dan sudah diperbaiki sebagaimana mestinya ;

-

Bahwa proses proses dan tata cara penyitaan yang dilakukan oleh Jurusita

Pengadilan

Negeri

Medan

sesuai

perkara

No.

252/Pdt.G/2012/PN-Mdn, tertanggal 14 Februari 2013, telah sesuai dengan mekanisme dan tata cara penyitaan yang berlaku menurut hukum sehingga dengan demikian dalil Pembanding-pembanding


sepanjang mengenai proses dan prosedur penyitaan patut untuk dikesampingkan dan atau ditolak untuk seluruhnya ; -

Bahwa keberadaan Pembanding I dan II bukanlah tidak berharga dimata hukum, melainkan bahwa Pembanding I dan II bukanlah sebagai pemilik yang sah atas tanah dan bangunan objek sitaan tetapi adalah milik dari Terbanding II dan III, dimana bahwa tanah objek perkara dimaksud sah sebagai barang jaminan atas hutang Terbanding II dan III kepada Terbanding I ;

-

Bahwa Terbanding I, II dan III, sepakat dengan pertimbangan hakim Majelis pada Pengadilan tingkat pertama dimana pertimbanganpertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah menyangkut substansi dalam perkara aquo yang secara tegas menyatakan posisiposisi

hokum

masing-masing

pihak

baik

Pembanding

maupun

Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum para Pembanding semula para Pelawan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis hakim tingkat banding ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah dengan seksama membaca dan mempelajari dan meneliti dengan cermat berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan, surat-surat bukti dan

salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan

tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 337/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk perkara ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan menjadikan dasar pertimbangan hukum sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini di tingkat banding, dengan tambahan penguatan pertimbangan sebagai berikut : Menimbang,

bahwa

alasan

Majelis

Hakim

tingkat

banding

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.337/Pdt-Plw/2013/PN-


Mdn tanggal 10 Maret 2014 adalah karena objek perkara sebidang tanah seluas 240 M2, yang terletak di Jalan Kakap Blok XIV Semprotan, Kelurahan Belawan I Kota Medan Sumut, benar telah beralih kepada Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Terbanding II dan III semula Terlawan II dan III berhak untuk melakukan atau mengalihkan objek tanah perkara tersebut diatas kepada siapa saja termasuk kepada Terbanding I semula Terlawan I sebagai jaminan hutangnya sesuai dengan bukti T.123-I, sehingga oleh karena itu Terbanding I semula Terlawan I tidak perlu lagi harus minta izin kepada Pembanding I s/d VII semula Pelawan I s/d VII sesuai dengan surat perjanjian No.12.985/CU-HK/SPP/IX/2010 tanggal 3 September 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Terbanding IV semula Terlawan IV adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian gugatan para Pembanding semula para Pelawan harus dinyatakan ditolak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014 nomor : 337/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn,

yang

dimintakan

banding

tersebut

dapat

dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Pelawan tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka dihukum juga membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal 1365 KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturanperaturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari PARA PEMBANDING / PARA PELAWAN melalui kuasa hukumnya;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014 Nomor : 337/Pdt.Plw/2013/PN.Mdn, yang dimohonkan banding;


-

Menghukum PARA PEMBANDING / PARA PELAWAN untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyarawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari KAMIS tanggal 14 JANUARI 2016 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan DALIZATULO ZEGA, SH.MH, sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2015 Nomor : 437/PDT/2015/PT-Mdn untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari hari KAMIS tanggal 21 JANUARI 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Hj. YUDI AGUSTINI, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula Para Pelawan dan Para Terbanding semula Para Terlawan maupun kuasa hukumnya; HAKIM-HAKIM ANGGOTA, TTD.

HAKIM KETUA MAJELIS, TTD.

Ttd DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

TTD. DALIZATULO ZEGA, SH. Panitera Pengganti, TTD.tttdttttTTTTT TTTD.TTttdTTttdTTD Hj. YUDI AGUSTINI, SH.MH.


Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan

Rp

139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-


PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents