PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 05/PDT/2015/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Tn. SUTRISNO TANAMAS, Kewarganegaraan Indonesia, Partikelir, Tempat Tinggal di Jalan Aceh No. 29 L, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT; Lawan Tn. MAINTAIN SUPANDY, lahir

di

Medan

tanggal

20

Mei

1969,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Thamrin No.38 I/94, Kelurahan Pandau Hilir, Kecamatan Medan Perjuangan, yang dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Sesuai dengan Akta No. 25 tanggal 24 September 2013 yang dibuat dihadapan SUSAN WIDJAYA, SH, Notaris di Medan dari dan untuk kepentingan, masing–masing : 1. Nyonya (janda) ZARIAH GOH, dahulu bernama GOH PIT HA, lahir di Medan tanggal 26 Januari 1937, Kewarganegaraan Indonesia, Partikelir, Tempat tinggal di Jalan Tapanuli No. 34-G, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, kota Medan; 2. Nyonya ROSMIRI BUDJAYA, dahulu Bernama OEN MEI PING, , lahir di Medan tanggal 15 Oktober 1965, Kewarganegaraan Indonesia, Partikelir, Tempat tinggal di Jalan Duta Permai

Malibu

C–101,

Kelurahan

Sukadamai,

Kecamatan Medan Polonia Kota Medan;

Putusan nomor : 05/PDT/2015/PT.MDN Hal. 1 dari 21 Hal.

3. Tuan TAMINUN BUDJAYA, lahir di Medan tanggal 10-03-1967, Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Swasta,

Tempat tinggal di Jalan Tapanuli No. 34-G, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan; 4. Nyonya ROSALINA BUDJAYA, lahir di Medan tanggal 22 Maret 1969, Kewarganegaraan

Indonesia,

Partikelir,

Tempat

tinggal di Jalan Tapanuli No. 34-G, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya JONI ASMONO, SH.,

dan

BLUHER

SITORUS,

SH.,

Keduanya

Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office “Joni Asmono & Associates”, berkantor di Jalan Nibung II No. 12 Medan, baik sendiri–sendiri maupun bersama– sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014, selanjutnya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; Tentang Duduk Perkara Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Mei 2013 dibawah Nomor Register : 290/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah mengemukakan hal–hal sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas 137 M2 (seratus tiga puluh meter persegi) berikut bangunan rumah diatasnya, dengan bukti hak sertifikat Hak Milik (SHM) No. 495 / Pandau Hulu I, yang terletak di Jalan Banda Aceh No. 29–L, Kelurahan Pandau hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, yang selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERKARA, yang diperoleh dan dimiliki oleh Penggugat berdasarkan dari warisan orang tua Penggugat, Ny. Zakaria Gunawan yang telah meninggal dunia ;


2. Bahwa Berdasarkan Akte Perjanjian Sewa Menyewa No.12, tanggal 06 Juni 1987 yang dibuat antara Tergugat dengan Almh. Ny. Zakaria gunawan (Orang Tua Penggugat), Objek perkara telah dijadikan objek sewa menyewa, yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 perjanjian tersebut, dinyatakan “ Persewaan ini (objek perkara) berlaku mulai tanggal 15 Juni 1987 dan dilangsungkan untuk waktu yang tidak ditentukan “. 3. Bahwa Perjanjian Sewa–Menyewa No. 12 tanggal 06 Juni 1987 atas objek perkara yang dibuat oleh orang tua Penggugat (Almh. Ny. Zakaria Gunawan) dengan Tergugat dilakukan sebelum diberlakukannya Undang–Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dan Peraturan Pemerintah No.44 Tahun 1994 yang diundangkan pada tanggal 26 Desember 2000, tentang Penghunian Rumah oleh bukan Pemilik, sehingga bunyi ketentuan Pasal 1 Perjanjian Sewa–Menyewa No.12 tanggal 06 Juni 1987, tentang lamanya jangka waktu persewaan objek sengketa tanpa batas waktu masih diperkenankan ; 4. Bahwa akan tetapi dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik, menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) ditegaskan: “Sewa–Menyewa rumah baik dengan perjanjian tertulis maupun dengan perjanjian tidak tertulis yang tidak menetapkan batas waktu dan telah berlangsung sebelum berlakunya Undang–Undang No. 4 Tahun 1992, dinyatakan berakhir dalam jangka waktu 3 tahun sejak berlakunya Undang– Undang ini “ ; 5. Bahwa Penggugat untuk terakhir sekali menerima pembayaran uang sewa dari Tergugat, padad bulan Mei 2013, dan selanjutnya Penggugat tidak lagi menerima uang sewa dari Tergugat, sehingga dengan demikian hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan sewa – menyewa objek perkara telah berakhir ; 6.

Bahwa berdasarkan fakta, Perjanjian sewa menyewa atas objek perkara yang dibuat oleh orang tua Penggugat (Almh. Ny Zakaria Gunawan) dengan Tergugat dilakukan sebelum diberlakukannya Undang – Undang No. 4 Tahun 1992, yaitu pada tanggal 06 Juni 1987, sehingga dengan fakta yang demikian berdasarkan pemberlakuan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1994 tentang Penghunian Rumah bukan Pemilik, Perjanjian sewa menyewa atas objek perkara antara orang tua Penggugat (Almh. Ny. Zakaria Gunawan) dengan Tergugat telah berakhir pada tanggal 26 Desember 1997 (yaitu tepat tiga tahun berlakunya PP No. 44 Tahun 1994 yang diundangkan


pada tanggal 26 Desember 1994), sehingga dengan berakhirnya Perjanjian sewa menyewa atas objek perkarayang dibuat antara orang tua Penggugat (Almh. Ny Zakaria Gunawan) dengan Tergugat, maka berakhir pula hubungan hukum sewa menyewa

atas objek perkara, dan Penggugat juga telah

menyatakan tidak lagi menyewakan objek Perkara kepada Tergugat dan tidak lagi menerima uang sewa dari Tergugat sejak bulan Mei 2013, sehingga dengan demikian Tergugat tidak lagi berhak menghuni dan menguasai objek perkara, oleh karena itu Tergugat berkewajiban menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong, objek perkara kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ; 7.

Bahwa Perjanjian sewa menyewa atas objek perkara telah berakhir pada tanggal 26 Desember 1997, dan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas objek perkara tidak ada membuat perjanjian lain dengan Tergugat untuk penghunian objek perkara, tetapi secara nyata Tergugat masih tetap menghuni dan menguasai tanpa hak objek perkara tanpa izin yang sah dari Penggugat dan tidak mau menyerahkan objek perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat telah dapat dikwalifisir sebagaqi Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) ;

8. Bahwa Penggugat telah memberi peringatan (Somasi) secara tertulis kepada Tergugat

melalui

Surat

Nomor :

092/Konf/JA&A/IX/2013,

tanggal

23

September 2013, agar Tergugat menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong objek perkara kepada Penggugat, tetapi permintaan Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat ; 9. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat , yaitu dengan tetap menguasai/menghuni tanpa dan tidak menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, sehingga tindakan Tergugat yang demikian telah menimbulkan

kerugian

materiil

karena

Penggugat

terhalang

untuk

memenfaatkan dan menikmati nilai ekonomis dari objek perkara, sehingga dengan demikian adalah wajar dan patut serta beralasan hukum agar Tergugat dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai berikut : KERUGIAN MATERIIL ; 9.1. Akibat Tergugat lalai membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas pemanfaatan objek perkara selama 7 (tujuh) tahun yang menjadi kewajiban dan beban Tergugat yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Penggugat keseluruhannya berjumlah Rp.5.396.862,- (lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;


9.2. Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis objek perkara, yang kalau disewakan memperoleh nilai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan dihitung sejak bulan Juni 2013 s/d Pebruari 2014, yaitu sebanyak 8 (delapan) bulan, sehingga

keseluruhannya

berjumlah

Rp.16.000.000,- x dengan bunga

8

x

Rp.2.000.000,-

=

sebesar 2 % perbulannya =

Rp.18.560.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) ; 9.3. Ganti kerugian materil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengasdilan Negeri Medan sampai Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat/memperoleh dan bersandarkan hak dari Tergugat

sampai Tergugat menyerahkan dalam keadaan baik dan

kosong kepada Penggugat ; 9.4. Membayar biaya Advokat untuk memperjuangkan hak Penggugat atas objek perkara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; KERUGIAN IMMATERIIL : 9.5. Akibat kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan terganggunya usaha Penggugat serta tidak dapat dimanfaatkannya secara maksimum objek perkara

oleh

Penggugat,

sekalipun

tidak

dapat

dinilai

sebesar

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atau suatu jumlah yang patut ditetapkan oleh Pengadilan ; 10. Bahwa oleh karena Tergugat telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht Matige daad) karena telah menguasai tanpa hak objek perkara, maka adalah wajar dan patut serta beralasan hukum Tergugat sertas Pihak ketiga yang

memperoleh/mendapatkan

hak

dari

Tergugat

dihukum

untuk

menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong objek perkara kepada Penggugat ; 11. Bahwa penggugat khawatir Tergugat lalai dan beritikad tidak baik untuk melaksanakan putusan perkara ini untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong objek perkara kepada Penggugat, sehingga untuk tidak lebih menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Penggugat, maka wajar dan patut serta beralasan hukum Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya mana kala Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sempurna ;


12. Bahwa oleh karena gugatan penggugat berdasarkan pada bukti–bukti authentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg. Jis Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 3 Tahun 2000 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No. 4 Tahun 2001, oleh sebab itu sangat beralasan hukum bagi Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan dan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan menjatuhkan Putusan ini dengan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit Voorbaar bij vooraad). Berdasarkan alasan–alasan sebagaimana diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar sudi kiranya menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu, dengan memanggil para pihak yang berperkara guna hadir dipersidangan dan selanjutnya memberikan Putusan sebagai berikut : I.

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;

II. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Banda Aceh No. 29–L Medan, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 495 / Pandau Hulu I ; III. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ; IV. Menyatakan berakhir menurut hukum hubungan hukum sewa menyewa antara Ny. Zakaria Gunawan (orang tua Penggugat) dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12, tanggal 06 Juni 1987 atas objek perkara, tanah dan bangunan rumah yang terletak di jalan Banda Aceh No. 29–L, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; V. Menghukum Tergugat dan atau semua orang yang bersandarkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong objek perkara atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Banda Aceh No. 29–L, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan kepada Penggugat ; VI. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, berupa : a. KERUGIAN MATERIIL ;




Akibat Tergugat lalai membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas pemanfaatan objek perkara selama 7 (tujuh) tahun yang menjadi kewajiban dan beban Tergugat yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Penggugat keseluruhannya berjumlah Rp.5.396.862 (lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;



Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis objek perkara, yang kalau disewakan memperoleh nilai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya dan dihitung sejak bulan Juni 2013 s/d Pebruari 2014, yaitu sebanyak 8 (delapan) bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah 8 x Rp.2.000.000,Rp.16.000.000,- x dengan bunga

=

sebesar 2 % perbulannya =

Rp.18.560.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); 

Ganti kerugian materil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak Gugatan ini didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengasdilan Negeri Medan sampai Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat/memperoleh dan bersandarkan hak dari Tergugat

sampai Tergugat menyerahkan dalam keadaan baik dan

kosong kepada Penggugat ; 

Membayar biaya Honorarium /Jasa Advokat untuk memperjuangkan hak Penggugat atas objek perkara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

b. KERUGIAN IMMATERIIL : 

Akibat kehilangan waktu, tenaga, pikiran dan terganggunya usaha Penggugat serta tidak dapat dimanfaatkannya secara maksimum objek perkara oleh Penggugat, sekalipun tidak dapat dinilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), atau suatu jumlah yang patut ditetapkan oleh Pengadilan ;

VII. Menghukum

Tergugat

membayar

uang

paksa

(dwangsom)

kepada

Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari manakala Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan/memperoleh dan bersandarkan hak dari Tergugat lalai untuk melaksanakan petitum gugatan Penggugat pada butir V diatas, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan secara sempurna ;


VIII. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad ) ; IX.

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain dengan Penggugat, maka Penggugat mohon putusan yang seadil–adilnya ( Aequo Et Bono ). Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah mengajukan jawabannya bertanggal 03 April 2014, sebagai berikut : DALAM KONPENSI. I.

TENTANG EKSEPSI : Kapasitas/Kualitas sebagai Penggugat 1. Bahwa, Mantain Supandy mendalilkan dirinya dalam perkara a quo, selaku kuasa dari para ahli waris Almh Nyonya Zakaria Gunawan yaitu Ny. Zaria Goh dahulu bernama Goh Pit Ha, Ny. Rosmiri dahulu bernama OEN MEI PING, Tuan TAMINUN BUDJAYA dan Ny. ROSALINA BUDJAYA ; 2. Bahwa, kapasitas Penggugat/Mantain Supandy adalah sebagai kuasa dari para ahli waris Almh Ny. Zakaria Gunawan, berdasarkan Surat Kuasa Akte No. 25 tanggal 24 September 2013, oleh karena itu tentang pelimpahan Kuasa dari Supandy kepada Kuasa Hukum LAW OFFICE JONI ASMONO berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2014 untuk perkara a quo adalah tidak sah, sebab kuasa yang dapat dilimpahkan oleh Mantain Supandy adalah “Kuasa Subtitusi” dan bukan Kuasa Khusus ; 3. Bahwa, menurut hukum adapun para ahli waris Almh. Zakaria Gunawan Tergugat ketahui ada 3 orang yaitu seorang laki-laki yang telah berada di Luar Negeri (Amerika Serikat) dan 2 orang anak perempuan yaitu Penggugat I/Ny. Zariah Goh, dan Para Penggugat lainnya bukanlah anak– anak dari Almh. Zakaria Gunawan ; 4. Bahwa, dengan tidak ikutnya seluruh ahli waris/anak–anak almh Ny. Zakaria Gunawan sebagai subjek hukum Penggugat maka gugatan perkara ini tidak dapat diterima dan diikut sertakannya Penggugat III dan Penggugat IV sebagai ahli waris dan sebagai subjek hukum sebagai


Penggugat dalan perkara a quo maka gugatan Para Penggugat telah menjadi kabur dan tidak berkualitas ; Dengan uraian–uraian diatas Tergugat memohonkan ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaaraad) ; II. POKOK PERKARA : 1. Bahwa, hal–hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mutatis mutandis diambil alih dan dimasukan seluruhnya menjadi dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkar ; 2. Bahwa, berkaitan dengan rumah sewa yang terletak di Jalan Banda Aceh No.29-L, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, diakui para Penggugat, bahwa status Tergugat adalah penyewa yang sah berdasarkan Akte Perjanjian Sewa Menyewa No.12 tanggal 06 Juni 1987 antara pemilik rumah Almh Ny.Zakaria Gunawan dengan Tergugat ; 3. Bahwa, karena Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 12 Juni 1987 Akte No.12 telah merupakan Undang-Undang bagi kedua belah pihak sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 1338 KUH.Perdata, artinya walaupun ada perubahan peraturan perundang–undangan namun hak sewa Tergugat tetap diakui ; Perumahan Undang-Undang tersebut menyatakan PP No. 49 Tahun 1963 Tentang Perumahan, menyangkut sengketa perumahan antara penyewa penghuni dan penyewa diperiksa/diadili/diputus oleh Kantor Urusan Perumahan menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, demikian juga tentang PP No.44 Tahun 1994 mengatur bahwa, setiap sengketa perumahan yang belum dieksekusi pengosongannya setelah PP No.49 Tahun 1963 dinyatakan tidak berlaku lagi, akan diajukan ke Pengadilan Negeri (Umum) ; 4. Bahwa, baik UU No.4 Tahun 1992 maupun PP No.44 Tahun 1994, sama sekali tidak dan bukan menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Rumah yang telah diperbuat sebelum lahirnya UU No.4 Tahun 1992 dan PP No.44 Tahun 1994 “dinyatakan tidak berlaku” ; 5. Bahwa, kalaulah kiranya menyangkut jumlah serta besar sewa yang dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat atau yang diterima Penggugat dari Tergugat “tidak sesuai nilainya dengan harga yang terjadi belakangan”


sebagai akibat perubahan ekonomi baik dari segi nilai moneter dan harga pasar atas objek, dapat dilakukan negoisasi harga sewa, namun ternyata pemilik selaku yang menyewakan tidak pernah mengusulkan kepada Tergugat ; 6. Bahwa, Perjanjian Sewa Menyewa antara Tergugat dengan Almh Ny.Zakaria Gunawan tanggal 06 Juni 1987 Akte No.12 dipayungi oleh UU berdasarkan pasal 1338 KUH.Perdata oleh karena itu tidak dapat dilumpuhkan oleh UU No.4 Tahun 1992 dan PP No.44 Tahun 1994 ; 7. Bahwa, sepanjang Tergugat tidak pernah melanggar isi Perjanjian Sewa Menyewa dengan Almh Ny.Zakaria Gunawan, maka hak sewa Tergugat harus dipatuhi, kecuali kalau mau di andendum pasal-pasalnya bolehboleh saja dirundingkan secara musyawarah mupakat ; 8. Bahwa, adalah tidak benar dan tidak beralasan dinyatakan Para Penggugat tentang hak sewa Tergugat telah berakhir tanggal 26 Desember 1997, kata berakhir yang didalilkan Para Penggugat, adalah merupakan satu asumsi ; 9. Bahwa, benar Tergugat telah di somasi oleh Kuasa Hukum Para Penggugat untuk mengosongkan rumah sewa a quo, namun hal tersebut terjadi bukan karena sengketa sewa menyewa, namun karena harga jual rumah yang diajukan Para penggugat melalui Tuan ANGTEK kepada Tergugat dengan harga Rp.1.280.M lalu Tergugat mengajukan tawaran Rp.0,8.M naik menjadi Rp.0,9.M melalui teman baik kedua belah pihak bernama ANGTEK, namun belum tercapai ; 10. Bahwa, yang terjadi berkaitan rumah yang disewa Tergugat dari yang menyewakan rumah Almh.Zakaria Gunawan ic Para Penggugat faktanya bukan

tentang

menyangkut

sengketa

belum

hubungan

ketemu

sewa

harga jual

menyewa, yang

akan

tetapi

diajukan sebab

adapun dasarnya Tergugat mengajukan tawaran harga seperti tersebut diatas, mengigat Tergugat adalah berstatus penyewa yang sah dan juga penyewa yang baik, tidak pernah terlambat membayar sewa yang diakui Para Penggugat “sewa dibayar terakhir untuk bulan Mei 2013, pengakuan tersebut maka tidaklah beralasan dalil Para Penggugat” mengatakan “berdasarkan PP No.44 Tahun 1994 jo UU No.4 Tahun 1992 dinyatakan berakhir dalam jangka 3(tiga) tahun sejak berlakunya UU ini” dimana ditafsirkan Para Penggugat, bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Akte No.12


tanggal 06 Juni 1987 “ berakhir pada tanggal 26 Desember 1997 dihitung Para Penggugat jangka waktu tersebut melihat kepada diundangkannya UU No.4 Tahun 1992 jo PP No.44 Tahun 1994 Tentang Sewa Menyewa Rumah ; 11. Bahwa, kalau sekiranya a quo non pasal yang didalilkan Para Penggugat berlaku terhadap Perjanjian sewa Menyewa tanggal 06 Juni 1987 Akte No.12 yang mengikat Almh Ny.Zakaria Gunawan dengan Tergugat, maka timbul satu pertanyaan bagi Tergugat, mengapa Para Penggugat masih mau menagih dan menerima pembayaran sewa rumah objek perkara a quo dari Tergugat yang diakui Para Penggugat hingga Mei 2013, sedangkan Para Penggugat berpendapat perjanjian sewa tersebut telah berakhir sekitar tahun 1997, maka sepatutnya dan seharusnya uang sewa tidak lagi diterima dari Tergugat (penyewa) Mei 2013 yaitu jangka waktunya berjalan ± 16 tahun ; 12. Bahwa, sejak pembayaran sewa menyewa oleh Tergugat untuk Mei 2013, maka pembayaran sewa untuk Juni 2013 hingga sekarang Tergugat lakukan secara konsinyasi melalui pengiriman melalui Kantor Pos Medan, dengan “wesel” ; 13. Bahwa, Tergugat selaku penyewa yang sah yang beritikat baik, telah menepati kewajiban ; a. Sebagai bapak yang baik, memakai dan merawatnya rumah ; b. Membayar sewa tepat waktunya, terhitung sejak bulan Juni 2013 dilakukan pembayaran secara kosinyasi (Pasal 1560 KUH.Perdata) ; c. dan untuk pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) tetap dibayar sampai yang terakhir berdasarkan tagihan yaitu untuk tahun 2013 ; 14. Bahwa, Penggugat Rosalina Budjaya dengan suratnya tertanggal 10 Maret 2013 menyampaikan kepada Tergugat selaku penyewa rumah Jalan Aceh No.29-L Medan, memberikan hak prioritas (pertama), untuk membeli rumah yang disewa Tergugat dari Almh Ny.Zakaria Gunawan dengan tawaran harga Rp.1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ; 15. Bahwa, pada tanggal 17 April 2013 Penggugat / Rosalina Budjaya dengan merujuk kepada bunyi pasal 8 (delapan) Perjanjian Sewa Menyewa No.12 tanggal 06 Juni 1987, bahwa rumah Jalan Aceh No.29-L Medan yang


disewa Tergugat dengan harga Rp.1.280.000.000,- (satu milayar dua ratus delapan puluh juta rupiah) ; 16. Bahwa, kemudian Penggugat Rosalina Budjaya menyurati Tergugat dengan surat tertanggal 15 Mei 2013, bahwa harga jual yang ditawarkan kepada Tergugat ialah Rp.1.280.000.000,- (satu milayar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan mengatakan lagi mau menerima sewa rumah dari Tergugat ; 17. Bahwa, sewa berikutnya sejak surat Penggugat Rosalina Budjaya tersebut, Tergugat tetap membayarkan secara konsinyasi, pembayaran yang mana dibenarkan dan sah menurut hukum ; 18. Bahwa, Pengugat Rosalina Budjaya melalui kuasa hukumnya LAW OFFICE JONI ASMONO & ASSOCIATES tertanggal 23 September 2013 menyurati dan mensomasi Tergugat untuk mengosongkan rumah Jalan Aceh

No.29-L

Medan,

dengan

dalih

diantaranya

telah

diberikan

kesempatan untuk membeli rumah yang disewa Tergugat, namun menurut Penggugat Rosalina Budjaya tidak direspon oleh Tergugat, tanggapan tersebut sangat-sangat keliru, dan tidak benar, dimana Tergugat telah mengajukan tawaran harga membeli Rp.800.000.000,- pada mulanya dan kemudian naik menjadi Rp.900.000.000,- sebagai mana surat kuasa hukum Tergugat tertanggal 21 Oktober 2013 untuk menanggapi isi surat kuasa hukum Penggugat Rosalina Budjaya tersebut ; 19. Bahwa, berdasarkan hal–hal yang telah Tergugat kemukakan diatas maka adapun dalil gugatan Para Penggugat a quo adalah bertentangan dengan fakta serta kenyataan, oleh karena gugatan Penggugat patut dan haruslah ditolak, karena adapun masalahan dalam perkara ini, bukan masalah Perjanjian Sewa Menyewa akte No.12 tanggal 06 Juni 1987, akan tetapi yang terjadi, karena belum ada kecocokan harga jual rumah yang ditawarkan para ahli waris Almh Ny.Zakaria Gunawan ic Para Penggugat kepada tergugat a quo selaku penyewa yang sah dan beritikat baik ; Dengan uraian-uaraian tersebut diatas, dimohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak ini, untuk menolak seluruh gugatan Para Penggugat ; DALAM REKONPENSI :


1. Bahwa, hal–hal yang telah Penggugat dR / Tergugat dK kemukakan didalam konpensi mohon kiranya mutatis mutandis diambil alih menjadi dalil gugatan kembali (rekonpensi) Penggugat dR / Tergugat dK ; 2. Bahwa, Penggugat dR / Tergugat dK adalah penyewa yang sah dan beritikat baik atas rumah Jalan Aceh No.29-L Medan dari Almh Ny.Zakria Gunawan selaku pemilik / yang menyewakan, maka Perjanjian Sewa Menyewa tersebut merupakan UU bagi pihak–pihak berdasarkan pasal 1338 KUH.Perdata, perjanjian mana diperbuat menurut bunyi pasal 1320 KUH.Perdata, didalam hubungan sewa menyewa (rumah) dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari barang dalam satu waktu disepakati kedua belah pihak ; 3. Bahwa, harga sewa yang dibayarkan Penggugat dR/Tergugat dK kepada pemilik rumah ic Para Penggugat dr/Tergugat dK sejak tahun 1987 berdasarkan akte No.12 tanggal 06 Juni 1987 hingga Mei 2013 lalu secara konsinyasi pembayarannya adalah satu bukti dan/atau membuktikan bahwa Penggugat dR / Tergugat dK adalah penyewa yang beritikat baik dan harus dilindungi menurut hukum ( pasal 1560.KUH.Perdata) ; 4. Bahwa, kalau sekiranya Para Tergugat dR / Para Penggugat dK berkehendak untuk melakukan pemutusan hubungan sewa menyewa yang sah atas hak sewa Penggugat dR/Tergugat dK, maka adalah dalil dan wajar kepada penyewa yang beritikat baik diberikan uang pindah dengan jumlah 40% dari nilaki harga transaksi jual rumah yang Penggugat dR/Tergugat dK sewa di Jalan Aceh No.29-L.Medan tersebut ; 5. Bahwa,

karena

Penggugat

dR/Tergugat

dK

diberikan

hak

membeli

berdasarkan bunyi pasal 8 (delapan) Akte No. 12 tanggal 06 Juni 1987 berkaitan sewa menyewa rumah Jalan Aceh No.29-L.Medan tersebut, karena harga tawaran yang diajukan Penggugat dR/ Tergugat dK kepada Penggugat Rosalina Budjaya tidak pernah dinyatakan diterima atau ditolak terhadap selisih

tawaran

antara

harga

Rp.1.280.000.000,-

(pemilik)

dengan

Rp.900.000.000,- (penyewa) ic Penggugat dR / Tergugat dK, kalaulah kiranya kepada pihak ketiga diberikan “hak prioritas” penyewa Penggugat dR /Tergugat dK maka adalah adil dan wajar Penggugat dR/ Tergugat dK mendapat pembayaran uang pindah sebesar 40% dari harga jual yang terjadi ;


6. Bahwa, karena tuntutan Penggugat dR/Tergugat dK terhadap Para Tergugar dR/Penggugat dK cukup beralasan, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat Dr / Tergugat dK tersebut patut diterima dan dikabulkan ; 7. Bahwa, sebelumnya tuntutan Penggugat dR/Tergugat dK dipenuhi oleh para Tergugat dR/Penggugat dK, maka hak sewa Penggugat dR/Tergugat dK tetap dan patut dihormati menurut hukum ; 8. Bahwa, adapun rumah Jalan Aceh No.29-L tersebut, pada mulanya disewa oleh orang lain baru hak sewa penyewa yang pertama dialihkan kepada Penggugat dR / Tergugat dK, dimana pihak pemilik rumah Almh.Zakaria Gunawan menerima sejumlah uang berupa “Ciakteh” dengan tiap bulan dan tahunnya membayar sewa untuk selama sewa menyewa berjalan artinya tidak ada batas waktu ; 9. Bahwa, pasal 6 perjanjian sewa menyewa No.12 tanggal 06 Juni 1987 menegaskan bahwa, apabila si penyewa ic Penggugat dR / Tergugat dK dapat mengalihkan hak sewanya kepada orang lain dari jumlah pengalihan hak sewa tersebut, pihak pemilik rumah yaitu Almh.zakaria Gunawan mendapat pembayaran 15%, ini artinya bahwa, hak si penyewa tetap dilindungi oleh pihak pemilik rumah ; Dengan uraian–uaraian tersebut diatas, dimohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara kedua belah pihak ini, dimohonkan putusan hukum sebagai berikut : DALAM KONPENSI. TENTANG EKSEPSI : −

Menyatakan gugatan para Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA : −

Menolak seluruh gugatan para Penggugat tersebut yaitu para ahli waris Almh Ny. Zakaria Gunawan yaitu Ny. Zaria Goh,dkk ;

DALAM REKONPENSI. PRIMAIR: 1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dR/Tergugat dK yaitu Sutrisno Tanamas tersebut ; 2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian sewa menyewa rumah Jalan Aceh No. 29–L, Medan ;


3. Menyatakan Penggugat dR/Tergugat sebagai penyewa yang beritikat baik atas rumah Jalan Aceh No. 29–L, Medan ; 4. Menyatakan pembayaran sewa dilakukan dengan konsinyasi oleh Penggugat dR/Tergugat dK untuk rumah Jalan Aceh No. 29–L, Medan ; 5. Menghukum para Tergugat dR/Tergugat dK secara tanggung menanggung membayar biaya perkara yang timbul ; SUBSIDAIR: 1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dR / Tergugat dK yaitu Sutrisno Tanamas tersebut ; 2. Menghukum Para Tergugat dR / Para Penggugat dK untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Penggugat dR / Tergugat dK sebesar 40 % dari harga jual rumah Jalan Aceh / Jalan Banda aceh 29-L, Medan, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan yang berdiri diatas tanah Sertifikat hak Milik No.495/Pandau Hulu I dengan seketika dan tunai ; 3. Menghukum Para Tergugat dR/ Penggugat dK lalai untuk membayar uang denda (duang some) sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta) per bulan setiap kali Para Tergugat dR/Penggugat dK untuk membayar hak ganti rugi kepada Penggugat dR/Tergugat dK terhitung sejak rumah tersebut dijual ; DALAM KONPENSI DAN DALAN REKONPENSI : −

Menghukum para Tergugat dR/ Tergugat dK secara tanggung menanggung membayar biaya perkara yang timbul ;

Atau : Memberikan putusan yang seadil–adilnya ; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : –

Menolak Eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA/KONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ; 2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut bangunan diatasnya seluas 137 M2 (seratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jalan Banda Aceh No. 29–L Medan, Kelurahan Pandau Hulu I,


Kecamatan Medan Area, kota Medan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 495/Pandau Hulu I ; 3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; 4. Menyatakan berakhir menurut hukum hubungan hukum sewa menyewa antara Ny. Zakaria Gunawan (orang tua Penggugat) dengan Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12, tanggal 06 Juni 1987 atas objek perkara, tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Banda Aceh No. 29–L, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan ; 5. Menghukum Tergugat dan atau semua orang yang bersandarkan hak dari Tergugat untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan kosong objek perkara atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Banda Aceh No. 29–L, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Area, kota Medan kepada Penggugat ; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat, berupa : Kerugian Material : –

Akibat Tergugat lalai membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas pemanfaatan objek perkara selama 7 (tujuh) tahun yang menjadi kewajiban dan beban Tergugat yang telah dibayar terlebih dahulu oleh Penggugat keseluruhannya berjumlah Rp.5.396.862 (lima juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

–

Akibat terhalangnya Penggugat untuk menikmati manfaat dari nilai ekonomis objek perkara, yang kalau disewakan memperoleh nilai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulannya, dan dihitung sejak bulan Juni 2013 s/d Pebruari 2014, yaitu sebanyak 8 (delapan) bulan, sehingga keseluruhannya berjumlah 8 x Rp.2.000.000,- = Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari manakala Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan / memperoleh dan bersandarkan hak dari Tergugat lalai untuk melaksanakan petitum gugatan Penggugat pada butir 5 diatas, terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan secara sempurna ; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit voerbaar bij voorraad) ; 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; DALAM GUGATAN BALIK/REKONPENSI :


-

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI : -

Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini hingga kini ditaksir sebesar Rp.161.000,- (Seratus enam puluh satu ribu rupiah ) ; Membaca Akte Banding nomor : 65/2014, yang dibuat oleh

Panitera

Pengadilan Negeri Medan, menerangkan pada tanggal 30 Mei 2014, Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

tanggal

22

Mei

2014

nomor

:

69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 21 Juli 2014; Membaca surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Juni 2014 dan surat memori banding tersebut telah pula diberitahukan serta diserahkan salinan surat memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 Juli 2014; Membaca surat kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 7 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 7 Agustus 2014, dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan serta diserahkan salinan surat kop kontra memori banding tersebut kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2014; Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2014 dan tanggal 28 Agustus 2014; Tentang Pertimbangan Hukum : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut


cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 Juni 2014 pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, dan Menolak seluruh gugatan para Penggugat untuk seluruhnya, dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut : I. Terhadap Eksepsi : -

Bahwa adalah beralasan eksepsi Pembanding berkaitan surat Kuasa Khusus yang diterima oleh Kuasa Hukum Para Terbanding/ Para Penggugat dK yang diberikan oleh MAINTAIN SUPANDY selaku penerima kuasa khusus dari Para Penggugat dK tanggal 24 September 2013 Akte No.25 berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat (vide bukti P-2) ternyata isi Surat Kuasa tersebut “Khusus” yang mewakili kepentingan pemberi kuasa oleh penerima kuasa;

-

Bahwa didalam dalil eksepsi/ ekseptif Pembanding/ Tergugat dK tentang Ny. Zakaria Gunawan artinya yang bertindak sebagai subjek hukum didalam perjanjian sewa menyewa rumah dengan Pembanding/ Tergugat dK adalah : isteri dari pada Zakaria Gunawan sedangkan dalam dalil dikemukakan Ny. Zakaria Gunawan itu atau isteri dari pada alm. Zakaria Gunawan tersebut ialah bernama Ny. ZARIA GOH dahulu bernama GOH PIT HA yang lahir tanggal 26 Januari 1937, yang saat ini berumur ± 77 tahun yang masih hidup;

II. Terhadap Pokok Perkara -

Bahwa Pembanding/ Tergugat dR tidak mempersoalkan tentang status dan kedudukan Para Terbanding/ Para Penggugat dK/ Tergugat dR selaku pemilik rumah objek sewa menyewa di Jl. Aceh No.29-L Medan sekarang menjadi Jl. Banda Aceh No.29-L Medan;

-

Bahwa faktanya sejak Para Terbanding/ Para Penggugat dK sejak bulan Mei 2013 tidak lagi bersedia menerima untuk pembayaran sewa mulai bulan Juni 2013 hingga saat ini namun Pembanding/ Tergugat dK tetap membayar sewa berdasarkan bukti pengiriman uang sewa (vide bukti T-9 s/d T-15) oleh karena itu tidak ada alasan yang kuat untuk menghukum


Tergugat membayar kerugian akan sewa yaitu dari bulan Juni 2013 s/d Januari 2014 sebesar 8 bulan X Rp.2.000.000,- atau Rp. 16.000.000,III. Dalam Rekonpensi -

Bahwa Pembanding/ Penggugat dR/ Tergugat dK tetap pada gugatan rekonpensinya; Menimbang, bahwa surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa

Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 7 Agustus 2014, pada prinsipnya memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, dan nenolak memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dengan alasan karena putusan judex factie telah dibuat dengan dasar dan alasan hukum yang telah benar serta didasarkan pada pertimbangan hukum yang telah benar dan tepat baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 Juni 2014 tersebut, yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata setelelah Pengadilan Tinggi mempelajari pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar dan telah mempertimbangkan hal-hal yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak sehingga memori banding Pembanding tersebut tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut yang berkualitas dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Mdn tersebut, sedangkan surat kontra memori banding yang Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 7 Agustus 2014 yang pada pokoknya mendukung putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Mdn; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 26 Juni 2014, serta surat kontra memori banding dari Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 7 Agustus 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang


disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan

menurut

hukum

dan

menjadikannya

sebagai

alasan

dan

pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

tanggal

22

Mei

2014

nomor

:

69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 Mei 2014 nomor : 69/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;

-

Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyarawatan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2015 oleh kami Dr. H. Soedarmadji, SH., M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Dharma E. Damanik, SH.,MH., dan Dahlia Brahmana, SH.,MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Januari 2015 nomor : 05/PDT/2015/PT-Mdn untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Musa Pengarapen Purba SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan


Tinggi Medan tanpa dihadiri pihak Pembanding semula Tergugat dan Para Terbanding semula Para Penggugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

ttd 1. DAHLIA BRAHMANA, SH.MH. Panitera Pengganti,

ttd MUSA PENGARAPEN PURBA SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya. WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 040043391.


PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents