PUTUSAN Nomor : 452/PDT/2015/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Cq. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Karo Cq. Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah
Karo
Cq.
Penyidik
Kecelakaan
Lalu
Lintas
Kepolisian Resor Tanah Karo, Berkedudukan di Jln. Djamin Ginting – Kabanjahe;, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Faudu N.Halawa,SH 2.AKP M.Manik, SH,MH 3.IPTU Deddy S.Ginting,SH dan 4.Aiptu Ridwan Sasono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2015, semula disebut sebagai Tergugat I; 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Cq. Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Karo Cq. Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Karo, Berkedudukan di Jln. Djamin Ginting – Kabanjahe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Faudu N.Halawa,SH 2.AKP M.Manik, SH,MH 3.IPTU Deddy
S.Ginting,SH
dan
4.Aiptu
Ridwan
Sasono,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2015, semula disebut sebagai Tergugat II; 3. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo Cq. Kepala
-2-
Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Karo, Berkedudukan di Jln. Veteran No. 45 – Kabanjahe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Faudu N.Halawa,SH 2.AKP M.Manik, SH,MH 3.IPTU Deddy S.Ginting,SH dan 4.Aiptu Ridwan Sasono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2015, semula disebut sebagai Tergugat III; 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Tanah Karo, Berkedudukan di Jln. Veteran No. 45 -
Kabanjahe,
dalam hal ini
memberikan kuasa kepada 1.Faudu N.Halawa,SH 2.AKP M.Manik, SH,MH 3.IPTU Deddy S.Ginting,SH dan 4.Aiptu Ridwan
Sasono,
berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus
tertanggal 12 Pebruari 2015, semula disebut sebagai Tergugat IV; 5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Berkedudukan di Jln. Putri Hijau No. 14 Medan, dalam
hal ini memberikan
kuasa kepada
1.Faudu
N.Halawa,SH 2.AKP M.Manik, SH,MH 3.IPTU Deddy S.Ginting,SH dan 4.Aiptu Ridwan Sasono, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Pebruari 2015, semula disebut sebagai Tergugat V; 6. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Berkedudukan di Jln. Sisingamangaraja Km. 10, 5 No. 60, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.Kombes Pol. Aman Gane,SH, 2.AKBP Didik Miraharja,SH,M.Hum, 3.Kompol
Betri
J.Purba,SH,MH,
Hanum,SH berdasarkan
dan Surat
4.Ipda Kuasa
Rismanto Khusus
tertanggal 25 Pebruari 2015, dengan hak substitusi kepada 1.Faudu N.Halawa,SH dan 2.AKP M.Manik,
-3-
SH,MH, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 10 Maret 2015 Medan semula disebut sebagai Tergugat VI; Untuk selanjutnya Tergugat I, II, III, IV, V dan VI disebut sebagai Para Pembanding; Lawan: SANDY RISDO SIMBOLON, umur 27 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kutacane Nomor 10 Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1.
Rizal
Sihombing,
S.H.,
2.
Rakerhut
Situmorang,S.H., dan 3.Togap Rajuandi Sianturi S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum ”HOMBING RIZAL & REKAN”, berkedudukan di Jalan Ampel No.137 Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat; Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA ; Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 23 Januari 2015 dalam Register Nomor 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014, sekitar Pukul 15.30 Wib. di Jln. Kapten Pala Bangun - Simpang Jln. Letnan Ratta Perangin-angin, Kabanjahe - Kabupaten Karo tepatnya di depan Doorsmeer Bukit telah terjadi Kecelakaan Lalu Lintas. Adapun Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, yaitu antara Kenderaan/Mobil Jenis Truck Pick Up, Merk Mitsubishi Colt, Pengangkut Ayam telah menabrak Korban yang diketahui bernama : STEPANI Br. RITONGA seorang murid Sekolah Dasar (SD) Katolik Santo Yoseph - Kabanjahe dan Korban tersebut akhirnya meninggal dunia ;
-4-
2. Bahwa pasca peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, yaitu pada sore harinya menjelang magrib, Kenderaan/Mobil Penggugat dengan spesifikasi sebagaimana tertera pada Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) Bermotor yang diterbitkan oleh Direktur Lalu Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan oleh Samsat Propinsi Sumatera Utara, sebagai berikut : -
Merk / Type
: Mitsubishi / Colt Diesel.
-
Jenis / Model
: Mobil Beban / Truck.
-
Tahun Pembuatan : 2013.
-
Warna
: Kuning.
-
Nomor Rangka
: MHMFE74P5DK101477.
-
Nomor Mesin
: 4D34T-J69915.
-
Nomor Polisi
: BK 8673 SH.
Nama Pemilik
: SANDY RISDO SIMBOLON.
Telah DIAMANKAN oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Aparat Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo yang diduga atas Perintah dari Tergugat III (AJUN KOMISARIS POLISI TONY IRWANSYAH, SH.) dengan menggunakan Kenderaan / Mobil Derek dengan cara menarik Kenderaan/Mobil Milik Penggugat dari arah belakang dan kemudian membawanya ke Kantor Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Karo, berkedudukan di Jln. Djamin Ginting – Kabanjahe ; 3. Bahwa proses hukum terhadap terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, dimana sebagai Penyidiknya adalah Tergugat I (BRIGADIR GELORIA PURBA) dan sebagai Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah Tergugat II (INSPEKTUR POLISI DUA SURYA NEFO GINTING) ; 4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dalam melakukan Penyidikan, diketahui berdasarkan
adanya
Laporan
Polisi
dengan
Nomor
:
LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober 2014. Dimana seolah-olah bahwa Kenderaan/Mobil milik Penggugatlah yang menabrak Korban bernama STEPANI Br. RITONGA sehingga mengakibatkan luka parah dan akhirnya
Korban
tersebut
meninggal
dunia.
Padahal
faktanya
Kenderaan/Mobil Penggugat tersebut sejak pagi harinya diparkir diluar halaman rumah tempat tinggal Penggugat, persis diberam jalan sebelah rumah dan sebagai Supir yang biasanya membawa Kenderaan mobil tersebut
bernama
JOHANES
MUNTHE
saat
terjadinya
peristiwa
Kecelakaan Lalu Lintas tersebut sedang mengemudikan kenderaan yang lain milik Penggugat.Tegasnya Kenderaan/Mobil tersebut pada hari Kamis,
-5-
tanggal 23 5Oktober 2014 saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tidak berjalan dan dalam posisi diparkirkan oleh Penggugat diluar halaman rumahnya ; 5. Bahwa akan tetapi, pada hari Kamis sore harinya, tanggal 23 Oktober 2014 tersebut, TANPA DASAR HUKUM, AROGAN dan CEROBOH oleh Kepolisian
Lalu
Lintas
Resor
Tanah
Karo
telah
mengamankan
Kenderaan/Mobil milik Penggugat Nomor Polisi BK 8673 SH, seolah-olah bahwa Kenderaan/Mobil Penggugat tersebut telah menabrak Korban, hanya karena didasarkan atas asumsi negatif yaitu : 5.1. Noda Darah
: Ditemukan pada bagian lampu depan sebelah kiri.
5.2. Sehelai Rambut : Ditemukan dekat batang kaca sebelah kiri. 5.3. Sehelai Benang : Ditemukan dibagian aksesoris penahanan lumpur ban sebelah kiri. 6. Bahwa Noda Darah, Sehelai Rambut dan Sehelai Benang yang melekat pada bagian depan Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut diduga dilekatkan/ditempelkan oleh Oknum Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo pada saat mengamankan Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut ; 7. Bahwa saat Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo mengamankan Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut, dimana Penggugat sedang berada di Medan membawa orang tuanya untuk berobat ke Rumah Sakit dan saat itu ada seseorang yang menelepon Penggugat dan mengaku anggota Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo untuk meminta kunci kontak Kenderaan/Mobil tersebut, akan tetapi dijawab oleh Penggugat bahwa Kenderaan/Mobilnya sejak pagi harinya sedang parkir dan tidak dijalankan, mendengar perkataan Penggugat tersebut kemudian oleh oknum Polisi tersebut berkata dengan lantang kepada Penggugat “ Jangan Banyak Ceritamu, bahwa mobilmu menabrak orang “ ; II. TINDAKAN PARA TERGUGAT DIKWALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGEDAAD). 8. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut sebagaimana diuraikan tersebut diatas dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata. oleh karena mana pada saat Tergugat I, Tergugat II dalam MENGAMANKAN Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut Tanpa Adanya BERITA ACARA PENYITAAN yang Ditandatangani oleh Penggugat ataupun Keluarga Penggugat sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 75 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia
-6-
Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ; 9. Bahwa selain Tanpa dilengkapi dengan BERITA ACARA PENYITAAN juga Tanpa dilengkapi dengan SURAT IZIN SITA dari Pengadilan Negeri setempat sehingga Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali Tertangkap Tangan (Vide Ketentuan Pasal 40 KUHAP) ; 10. Bahwa ke-esokan harinya, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014, Supir yang biasanya membawa Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut, bernama JOHANES MUNTHE dengan didampingi oleh Penggugat telah dimintai Keterangan oleh Tergugat I di Kantor Kesatuan Lalu Lintas – Resor Tanah Karo -
Kabanjahe, tanpa adanya Surat Panggilan yang Sah.
Sehingga Penggugatpun tidak mengetahui apakah supirnya bernama : JOHANES MUNTHE tersebut di tetapkan sebagai Tersangka atau sebagai Saksi ; 11. Bahwa pemeriksaan terhadap JOHANES MUNTHE oleh Tergugat I selaku Penyidik atas Perintah atasannya langsung, yaitu Tergugat II dan Tergugat III Tanpa adanya SURAT PANGGILAN YANG SAH, sehingga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;
12. Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu setelah peristiwa tersebut, Tergugat I telah melakukan Pemeriksaan terhadap Penggugat sebagai Saksi dan juga Saksi lainnya bernama : EDI TANJUNG, serta JOHAN SIMANJORANG di Kantor Tergugat I, Tergugat II, pada Kantor Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo, Berkedudukan di Jln. Gjamin Ginting
- Kabanjahe. Pada saat
Penggugat memberikan Keterangan sebagai Saksi pada intinya Penggugat menerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bahwa pada saat terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tersebut, yaitu : pada hari Kamis sore, tanggal 23 Oktober 2014 Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut sedang TIDAK BERJALAN dan posisinya sedang DIPARKIR diluar halaman rumahnya ; 13. Bahwa oleh karena itu, atas Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang memproses atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas, sehingga
-7-
secara MELAWAN HUKUM telah Mengamankan Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut Tanpa Dilengkapi Berita Acara Penyitaan dan juga Surat Izin Sita dari Pengadilan Negeri setempat, sehingga Kuasa Hukum dari Penggugat telah melayangkan SURAT KEBERATAN dengan Nomor : 1085/KHHR/M/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014, Perihal : Keberatan yang ditujukan kepada Tergugat III dalam Kapasitasya sebagai Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Tanah Karo ; 14. Bahwa terhadap Surat Kuasa Hukum Penggugat tersebut sampai tanggal 29 Desember 2014 tidak adanya Jawaban dari Tergugat III selaku atasan dari Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Kuasa Hukum Penggugat melayangkan lagi Surat dengan Nomor : 1086/KHHR/M/XII/ tanggal 29 Desember 2014 yang ditujukan kepada Turut Tergugat V dalam Kapasitasnya sebagai Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Perihal : Pemberitahuan dan Sekaligus Mohon Tindakan ; 15. Bahwa setelah Penggugat melayangkan Surat kepada Turut Tergugat V di Medan, ke-esokan harinya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 30 Desember 2014 oleh Tergugat III menyampaikan Surat kepada Kuasa Hukum Penggugat dengan Surat Nomor : B/18/XII/2012/Lantas tanggal 29 Desember 2014, Perihal : Klarifikasi Surat Keberatan terhadap Surat dari Kuasa
Hukum
Penggugat
terdahulu
dengan
Nomor
:
1085/KHHR/M/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014 tersebut ; 16. Bahwa Surat dari Tergugat III tersebut, pada halaman 1 (satu) butir 3 (tiga) huruf a menyebutkan : ----- “ Pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 sekira Pukul 15.30 Wib di Jalan Umum Kapt Pala Bangun – Simpang Jalan Letnan Rata Peranginangin tepatnya di depan Doorsmeer Bukit Jalan Letnan Rata Peranginangin Kabanjahe telah terjadi Laka Lantas diduga satu unit Mobil Truck Colt Diesel Merk Misubishi No. Pol. BK 8673 SH yang Pengemudinya dalam LIDIK, dan seterusnya --------------------------------- “ dan pada huruf b menyebutkan : ----- “ Berdasarkan hasil PENYIDIKAN dan Pemeriksaan Saksi-saksi Penyidik telah menyita satu unit mobil Truck Colt Diesel Merk Mitsubishi No. Pol. BK 8673 SH milik Klien Sdra. dan seterusnya ----------------------- “ 17. Bahwa Tergugat III didalam menerbitkan Surat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Tidak Profesional dimana didalam Suratnya tersebut disatu sisi menyatakan penanganan kasus dimaksud LIDIK dan disisi lain menyatakan PENYIDIKAN. Membuktikan Tergugat III tersebut Tidak
-8-
Profesional (Vide Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan bedakan dengan angka 5 KUHAP) ; 18. Bahwa kemudian Penggugat mendapat informasi sebagai respon atas Surat dari Kuasa Hukum Penggugat dengan Nomor : 1086/KHHR/XII/2014 tertanggal 29 Desember 2014, Perihal : Pemberitahuan Dan Sekaligus Mohon Tindakan yang ditujukan kepada Turut Tergugat VI, sehingga Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada hari Rabu, tanggal 7 Januari 2015 mengadakan GELAR PERKARA yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; 19. Bahwa hingga saat ini, Turut Tergugat V belum memberitahukan kepada Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tentang hasil Gelar Perkara dimaksud padahal Penggugat dan Kuasanya sudah berulang kali datang ke Kantor Turut Tergugat V untuk memperolh informasi tentang hasil Gelar Perkara tersebut, akan tetapi hasil Gelar Perkara tersebut hingga saat ini belum juga diberitahukan kepada Penggugat ataupun Kuasanya. Sehingga Penggugat maupun Kuasa Hukumnya semakin yakin, ada sesuatu yang TERSELUBUNG dan atau TERSEMBUNYI dalam Penanganan Kasus Kecelakaan Lalu Lintas tersebut. Oleh karena mana hingga saat ini, baik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV bahkan Turut Tergugat V belum memberitahukan HASIL Gelar Perkara dimaksud pada Penggugat. Padahal Gelar Perkara dimaksud didasarkan atas Surat dari Kuasa Hukum Penggugat
yang
ditujukan
kepada Turut
Tergugat
V
yang
Surat
Tembusannya disampaikan kepada Tergugat IV dan Turut Tergugat VI ; 20. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) a quo, pada tanggal 15 Januri 2015 Kuasa Hukum
Penggugat
telah
melayangkan
Surat
dengan
Nomor
:
1088/KHHR/M/I/2015 yang ditujukan kepada Turut Tergugat VI, Perihal : Permohonan Agar Dilakukan Tindakan. Adapun Surat tersebut dilayangkan oleh Kuasa Hukum Penggugat kepada Turut Tergugat VI sehubungan oleh karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum melakukan proses hukum terhadap Kenderaan/Mobil dengan Nomor Polisi BK 8147 SH dan juga terhadap Pengemudinya yang telah menabrak Korban hingga meninggal dunia, sehingga proses hukumnya terindikasi tidak dilaksanakan secara Profesional dan bahkan Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo terkesan MELINDUNGI terhadap Kenderaan/Mobil dan Pengemudinya tersebut ;
-9-
21. Bahwa padahal faktanya dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah mengetahui bahwa Kenderaan/Mobil yang diduga menabrak Korban sehingga Korbannya meninggal dunia adalah milik Pengusaha atau Pedagang Ayam Kabanjahe dengan Nomor Polisi BK 8147 SH. Dan saat ini Kenderaan/Mobil tersebut masih tetap BERJALAN di sekitar Kota Kabanjahe dan PENGEMUDINYA atau SUPIRNYA masih juga berkeliaran secara bebas ; 22. Bahwa untuk menguatkan bahwa yang menabrak Korban sampai meninggal dunia, bukanlah Kenderaan/Mobil milik Penggugat, maka Pihak Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke Kantor Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo untuk memberikan Keterangan. Adapun 2 (dua) orang Saksi tersebut adalah M. Br. SEMBIRING dan Suaminya R. BUKIT yang MELIHAT SECARA LANGSUNG saat terjadinya Kecelakaan tersebut dan dikuatkan pula dengan hasil rekaman CCTV dari SD Santo Yoseph dan CCTV dari BRI Kabanjahe bahwa Kenderaan/Mobil yang menabrak Korban pada tanggal 23 Oktober 2014 tersebut BUKANLAH Kenderaan/Mobil milik Penggugat dengan Nomor Polisi BK 8673 SH., melainkan Kenderaan/Mobil milik orang lain dengan Nomor Polisi BK 8147 SH ; 23. Bahwa selain atas adanya Keterangan 2 (dua) orang Saksi dan hasil rekaman CCTV tersebut diatas yang membuktikan bukan Kenderaan/Mobil milik Penggugat yang menabrak Korban, fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya, berdasarkan adanya Surat dari
Tergugat II
dengan Nomor : B/150/XII/2014/Lantas, Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tertanggal 16 Desember 2014 yang ditujukan kepada Penggugat, pada halaman 1 (satu) hurub B Surat tersebut, menyebutkan : - PEMERIKSAAN DARAH : Tanpa Pemeriksaan lebih lanjut. - PEMERIKSAAN BENANG dan RAMBUT : Tidak Identik. Hal tersebut didasarkan atas hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor : R/BA/6905/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 yang di Tandatangani oleh KOMBES HARIS AKSARA, SH. tentang : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 7912/KBF/2014 yang diterima Tergugat II pada tanggal 15 Desember 2014 ; 24. Bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan hukumnya seharusnya Tergugat I,
Tergugat
III
dan
juga
Tergugat
III
segera
mengembalikan
Kenderaan/Mobil milik Penggugat Nomor Polisi BK 8673 SH dalam keadaan seperti
semula
kepada
Penggugat,
oleh
karena
sudah
terbukti
- 10 -
Kenderaan/Mobil tersebut tidak terlibat dalam kecelakaan lalu lintas yang menewaskan Korban STEPANI Br. RITONGA. Akan tetapi hingga saat ini hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sehingga Penggugat semakin dirugikan oleh karena mana ternyata pula Spare part dari Kenderaan/Mobil milik Penggugat yang dalam Penguasaan Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo tersebut banyak yang hilang yang nantinya akan dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan a quo ; 25. Bahwa sudah nyata-nyata sikap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang salah dalam MENGAMANKAN Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut
akan
Penggugat,
tetapi
sehingga
belum
mengembalikan
mengakibatkan
Kenderaan/Mobil
Penggugat
terganggu
pada dalam
menjalankan usaha dagang ayam di Kabanjahe oleh karena itu Penggugat harus mengeluarkan biaya untuk menyewa Kenderaan/Mobil Truck Pick Up milik orang lain sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) / per-bulan dalam menjalankan usaha mengangkut dagang ayam; 26. Bahwa oleh karena itu, sangat wajar dan beralasan hukum tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) oleh karena TANPA DASAR HUKUM, AROGAN dan SEWENANG-WENANG dalam MENGAMANKAN Kenderaan/Mobil Mitsubishi Colt Diesel Nomor Polisi BK 8673 SH milik Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2014. Sedangkan faktanya
Kenderaan/Mobil
tersebut
tidak terlibat
dalam
kecelakaan lalu lintas yang menabrak Korban hingga meninggal dunia akan tetapi saat ini Kenderaan/Mobil tersebut masih berada di Kantor Kepolisian Lalu Lintas Resor Tanah Karo; 27. Bahwa ketika Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam mengamankan Kenderaan/Mobil dengan Nomor Polisi BK 8673 SH milik Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2014 tersebut dengan cara menariknya dari bagian belakang
dengan
menggunakan
Kenderaan
Derek
dan
membawa
Kenderaan/Mobil Penggugat ke Kantor Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Tanah Karo di Jln. Djamin Ginting Kabanjahe menjadi PERHATIAN dan TONTONAN masyarakat luas, khususnya masyarakat Kabanjahe dan umumnya masyarakat di Kabupaten Karo yang melihat tindakan Kepolisian Lalu
Lintas
Resor
Tanah
Karo
yang
sangat
AROGAN
dan
MENGENYAMPINGKAN HUKUM tersebut mengakibatkan Nama Baik Penggugat dan Keluarga Besar Penggugat Marga Simbolon ditengahtengah masyarakat dan dalam Dunia Usaha Dagang Ayam yang sudah
- 11 -
sejak lama dirintis di Kabanjahe menjadi TERCEMAR, padahal faktanya yang
menabrak
Korban
sehingga
meninggal
dunia
bukanlah
Kenderaan/Mobil milik Penggugat dengan Nomor Polisi BK 8673 SH ; 28. Bahwa sedangkan terhadap Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI selaku atasan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengupayakan
langkah-langkah
sesuai
Tugas
dan
Wewenangnya
sesegera mungkin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang : Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengungkap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas diwilayah hukum Tanah Karo yang menewaskan Korban tersebut agar dapat terungkap, siapa sebenarnya aktor intlektual yang membuat skenario adanya Noda Darah, Sehelai Rambut dan Sehelai Benang dibagian depan Kenderaan/Mobil milik Penggugat pada saat diamankan oleh Kepolisian Lalu Lintas Resosr Tanah Karo ; III.
AKIBAT
PERBUATAN
PARA
TERGUGAT,
MENGAKIBATKAN
PENGGUGAT MENGALAMI KERUGIAN MATERIAL DAN INMATERIAL. 29. Bahwa oleh karena itu, maka wajar dan beralasan menurut hukum agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah nyata-nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengganti Kerugian Material dan Inmaterial kepada Penggugat. Dimana
Kenderaan/Mobil milik Penggugat tersebut
dalam 1 (satu) minggu berjalan 4 (empat) trip, maka oleh karena itu Kerugian Penggugat tersebut dapat dirinci sebagai berikut : - KERUGIAN MATERIAL : A. Penghasilan
yang
seharusnya
diperoleh
Penggugat
dari
Kenderaan/Mobil tersebut, yaitu sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai saat ini bulan Januari 2015, yaitu :
No.
Bulan
Uraian Perincian Biaya
Jumlah
(Rp)
(Rp)
1
Oktober 2014
1 Minggu 4 x 5.500.000,-
22.000.000,-
2
Nopember 2014
4 Minggu 16 x 5.500.000,-
88.000.000,-
3
Desember 2014
4 Minggu 16 x 5.500.000,-
88.000.000,-
4
Januari 2015
3 Minggu 12 x 5.500.000,-
66.000.000,-
Jumlah
264.000.000,-
- 12 -
B. Kerugian atas hilangnya sparepart Kenderan/Mobil milik Penggugat, yaitu : No.
Nama/Jenis Barang
Harga (Rp)
1
Breet dan Knalpot Original
7.500.000,-
2
Ban Serap
2.000.000,-
3
Baterei 2 (dua) buah
2.000.000,-
4
Dop Ban
1.500.000,-
5
Wayar Mesin
2.000.000,Jumlah
15.000.000,-
C. Biaya sewa Kenderaan/Mobil Truck Pick Up milik orang lain No. 1
Keterangan
Jumlah (Rp)
Sewa Kendraan/ Mobil Truck Pick Up selama 2
30.000.000,-
(dua) Bulan x Rp. 15.000.000,-
D. Pengeluaran terhadap Penggunaan Jasa Advokat, yaitu : No
Keterangan
Jumlah (Rp)
1
Melayangkan Surat-surat ke Kantor Kepolisian
2
Penanganan Perkara Gugatan Perdata Perbuatan Melawan
Hukum
Terhadap
Para
Tergugat
25.000.000,-
di 50.000.000,-
Pengadilan Negeri Kabanjahe Jumlah
75.000.000,-
Maka jumlah Kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat III hingga gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Kabanjahe, yaitu : A + B + C + D tersebut diatas adalah sejumlah Rp. 384.000.000,- Terbilang : (Tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah). - KERUGIAN INMATERIAL : Nama baik, harkat dan martabat Penggugat dan Keluarga Penggugat Marga Simbolon menjadi tercemar, tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dapat ditaksir sejumlah Rp. 9.999.999.999,-
- 13 -
Terbilang : (Sembilan milyard sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ; 30. Bahwa
untuk
menjamin
Gugatan
Perbuatan
Melawan
Hukum
(Onrechtmatigedaad) yang diajukan oleh Penggugat ini tidak menjadi nihil, maka kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR dan Pasal 211 RBG berkenan Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang nantinya akan disampaikan oleh Penggugat secara tersendiri; 31. Bahwa oleh karena adanya kepentingan Penggugat yang sangat mendesak menyangkut Kenderaan/Mobil dengan Nomor Polisi BK 8673 SH milik Penggugat tersebut untuk dipergunakan dalam menjalankan kegiatan usaha dagang mengangkut ayam dan didasarkan atas Bukti Authentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR / Pasal 191 RBG sangat beralasan hukum dapat dijatuhkan Keputusan yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) dalam perkara a quo, meskipun ada upaya Hukum Banding maupun Kasasi ; 32. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo bukan untuk memojokkan Para Tergugat-Tergugat, melainkan agar supaya dikemudian hari agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai anggota POLRI dalam menjalankan tugasnya lebih BERHATI-HATI dan PROFESIONAL dengan mengacu kepada ketentuan Undang-Undang yang berlaku, baik hukum Formil maupun hukum Materil, sehingga tidak ada orang lain yang dirugikan; 33. Bahwa akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana diuraikan tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan juga agar dikemudian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam menjalankan tugas sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara Profesional dan lebih ber-hati-hari dalam memproses setiap Laporan atau Pengaduan menyangkut Kecelakaan Lalu Lintas serta mempunyai Tanggung Jawab kepada Bangsa dan Negara, maka sangat beralasan hukum, agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan Permohonan Maaf yang sebesar-besarnya kepada Penggugat dan Keluarga Besar Penggugat Marga Simbolon dengan membuat Pengumuman pada 3 (tiga) harian terbitan Medan yaitu : Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Analisa dan
- 14 -
Waspada
selama 2 (dua) kali secara berturut-turut yang Isinya sebagai
berikut: P E N G U M U M A N: Kami yang bertandatangan dibawah ini : 1. PENYIDIK KECELAKAAN LALU LINTAS, BRIGADIR GLORIA PURBA, Berkedudukan di Jln. Djamin Ginting - Kabanjahe ; 2. KEPALA UNIT KECELAKAAN LALU LINTAS
KEPOLISIAN RESOR
TANAH KARO, INSPEKTUR POLISI DUA SURYA NEFO GINTING, Berkedudukan di Jln. Djamin Ginting - Kabanjahe ; 3. KEPALA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO, AJUN KOMISARIS POLISI, TONI IRWANSYAH, SH. Berkedudukan di Jln. Veteran No. 45 - Kabanjahe ; Dengan ini menyampaikan Permohonan Maaf yang sebesar-besarnya kepada : SANDY RISDO SIMBOLON Atas tindakan yang kami lakukan pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 di Kabanjahe telah Mengamankan atau Menarik secara paksa Kenderaan/Mobil Truck Colt Diesel Nomor Polisi BK 8673 SH. milik SANDY RISDO SIMBOLON yang sama sekali tidak tersangkut dalam kecelakaan lalu lintas yang menewaskan : Korban STEPANI Br. RITONGA Demikianlah Pengumuman Permohonan Maaf ini kami sampaikan, agar masyarakat luas mengetahuinya ; Hormat Kami Yang Menyampaikan Permohonan Maaf : 1. PENYIDIK KECELAKAAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO BRIGADIR GLORIA PURBA, Berkedudukan di Jln. Djamin Ginting - Kabanjahe ; 2. KEPALA UNIT KECELAKAAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR TANAH KARO, INSPEKTUR POLISI DUA SURYA NEFO GINTING, Berkedudukan di Jln. Djamin Ginting - Kabanjahe ; 3. KEPALA SATUAN LALU LINTAS KEPOLISIAN RESOR TANAH NEGARA KARO, AJUN KOMISARIS POLISI TONI IRWANSYAH, SH. Berkedudukan di Jln. Veteran No. 45 - Kabanjahe ; IV. P E R M O H O N A N. Bahwa berdasarkan segala uraian-uraian Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) tersebut diatas, dengan ini dimohonkan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe agar menetapkan suatu hari Persidangan
- 15 -
dalam perkara a quo dan memanggil Pihak-pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan yang telah ditentukan untuk itu dengan menjatuhkan keputusan hukum yang Adil, Benar yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : M E N G A D I L I: 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya ; 2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini ; 3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrehctmatihgedaad) ; 4. Menyatakan Tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Dalam Mengamankan Kenderaan/Mobil milik Penggugat dengan Nomor Polisi BK 8673 SH adalah Tidak Sah, Cacat Hukum dan Batal Demi Hukum; 5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad), meskipun ada Upaya Hukum Banding dan Kasasi ; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan kepada Penggugat (satu) unit Kenderaan/Mobil, dengan spesifikasi sebagai berikut : - Merk / Type
: Mitsubishi / Colt Diesel.
- Jenis / Model
: Mobil Beban / Truck.
- Tahun Pembuatan : 2013. - Warna
: Kuning.
- Nomor Rangka
: MHMFE74P5DK101477.
- Nomor Mesin
: 4D34T-J69915.
- Nomor Polisi
: BK 8673 SH.
- Nama Pemilik
: SANDY RISDO SIMBOLON.
Dalam keadaan baik dan mesin hidup seperti keadaan semula kepada Penggugat ; 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat, yang dirinci sebagai berikut : - Kerugian Materil sejumlah
Rp.
384.000.000,-
Terbilang : (Tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah). - Kerugian Inmaterial sejumlah Rp. 9.999.999.999,Terbilang : (Sembilan milyard sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
- 16 -
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyampaikan Permohonan Maaf yang sebesar-besarnya kepada Penggugat dan Keluarga Besar Penggugat Marga Simbolon dengan membuat Pengumuman pada 3 (tiga) harian terbitan Medan, yaitu : Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Harian Analisa dan Harian Waspada selama 2 (dua) kali secara berturut-turut : 9. Menghukum Tergugat IV untuk memproses Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan menyerahkannya kepada Turut Tergugat VI untuk dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia; 10. Menghukum Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mematuhi Putusan ini ; 11. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ; Atau apabila Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, Penggugat memohon Keputusan Hukum yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et bono) ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : I. Jawaban Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat-V DALAM EKSEPSI : Gugatan Penggugat, mohon dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut : 1. Gugatan Penggugat salah alamat, Kabur dan tidak sempurna : - Bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena ditunjukkan kepada Penyidik Pembantu Brigadir Geloria Purba yaitu sebagai Tergugat –I (dalil Gugatan no. 3) dimana dalam hal ini juga Tergugat – I Penyidik Pembantu Brigadir Geloria Purba ditarik sebagai Pihak untuk mewakili pemerintah RI, sedangkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tetang kepolisian RI, maka cukup jelas bahwa Brigadir Geloria Purba belum memenuhi syarat dan belum diangkat sebagai Penyidik dan oleh sebab itu baik berdasarkan pangkat/Jabatan maupun kapasitas, Penggugat telah salah alamat dan keliru menarik/menetapkan
Brigadir Geloria Purba
(Tergugat – I) sebagai Pihak dalam perkara ini atau mewakili Pemerintah RI.
- 17 -
- Bahwa Penggugat salah menetukan subjek Hukum yaitu Tergugat –I,II.III, dimana menurut Hukum acara perdata dan UU RI NO. 2 Tahun 2002 serta Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo. Peraturan Pemerintah RI No. 58 Tahun 2010 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Penanggung jawab Tertinggi Polri RI adalah Kapolri, Penanggung jawab Polri Tingkat Daerah adalah Kapolda Penanggung jawab Polri Tingkat resort adalah Kapolres dan penanggung jawab polri tingkat sector adalah Kapolsek, maka dengan demikian cukup jelas bahwa Tergugat –I,II,III bukan sebagai subjek Hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya karena Tergugat – IV yang menjadi subjek Hukum tingkat Polres dan hal ini juga sangat jelas dalam surat – surat yang dikeluarkan/ditanda tangani
oleh Tergugat – III
maupun Tergugat – I,II seluruhnya ada tertulis atas nama Kapolres Tanah Karo
sebagai
Penyidik,
dalam
arti
akibat
hukum
yang
timbul dari
keputusan/tindakan yang di lakukan oleh Tergugat – I,II,III menjadi tanggung jawab Kapolres Tanah Karo Tergugat – IV, sehingga yang patut dijadikan subjek hukum atau tergugat dalam perkara ini seharusnya adalah Hanya Kapolres Tanah karo. - Bahwa gugatan Penggugat salah alamat atau setidaknya kekurangan pihak karena tidak ditunjukakan kepada Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Pemerintahan RI atau setidaknya ditunjukan kepada Kepala kepolisian Negara RI sebagai Penanggung jawab tertinggi Kepolisian Negara RI. - Bahwa Negara RepubIik Indonesia dan
Pemerintah Republik Indonesia
hanya ada dan dikenal satu di dunia dan sedangkan Gugatan yang diajukan Penggugat ditunjukkan kepada beberapa yaitu
Pemerintah Republik Indonesia
Pemerintah Republik Indonesia sebagai Tergugat-I, Pemerintah
Republik Indonesia sebagai Tergugat - II, Pemerintah Republik Indonesia sebagai Tergugat - III, Pemerintah Republik Indonesia sebagai Tergugat – IV, Pemerintah Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat – V dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Turut Tergugat – VI, dan dari ke enam Pemerintah RI yang dijadikan sebagai Tergugat-Tergugat dan turut Tergugat seluruhnya diwakilkan kepada satu instansi yaitu instansi kepolisian RI, sehingga dengan demikian
Gugatan
menguaraikan
Penggugat
kabur
dan
tidak
jelas
dengan
tidak
Pemerintah Republik Indonesia yang mana yang dimaksud
Penggugat sebagai Tergugat –I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Turut Tergugat – V dan Turut Terguat – VI ;
- 18 -
- Bahwa Penggugat juga telah menetapkan pihak Turut Tergugat – V dan Turut Terguat – VI akan tatapi dalam Posita dan Petitum Gugatan tidak ditemukan siapa pihak Turut tergugat –I,II, III, IV. hal ini juga mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak sempurna. 2. Gugatan Penggugat prematur : - Bahwa alasan Gugatan Penggugat yaitu sehubungan dengan Tindakan Penyidik satlantas Polres tanah karo (Tergugat – I, II,III) yang telah melakukan Penyitaan mobil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat untuk kepentingan Penyidikan perkara Pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud
dan
diuraikan
dalam
Laporan
Polisi
Nomor
:
LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober 2014. - Bahwa Laporan Polisi No. : LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober 2014 masih dalam proses Hukum atau belum ada Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. - Bahwa sehubungan dengan belum ada Putusan hukum tetap atas Laporan Polisi No. : LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober 2014 maka dengan demikian Gugatan Penggugat yang menjadikan objek gugatannya sepanjang mengenai Penyitaan mobil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat adalah Prematur ; - Bahwa berdasarkan hal dan urain tersebut diatas mohon dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena salah alamat, prematur dan
tidak
sempurna atau kabur ; DALAM POKOK PERKARA Bahwa apa yang Tergugat –I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Turut Tergugat – V uraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok Perkara ini ; Bahwa Tergugat –I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Turut Tergugat – V membantah seluruh alasan dan dalil Gugatan Penggugat terkecuali yang secara tegas Tergugat –I, Tergugat – II, Tergugat – III, Tergugat – IV, Turut Tergugat – V akui dengan tegas dibawah ini : Bahwa
benar berdasarkan surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh
Tergugat – III selaku Penyidik, Tergugat – I, II, telah melakukan Penyitaan mobil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat untuk kepentingan Penyidikan perkara Pidana kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober 2014 ; Bahwa sehubungan alasan gugatan Penggugat adalah masalah Penyitaan benda bergerak milik Penggugat maka terlebih dahulu kami menyampaikan apa yang
- 19 -
dimaksud dengan Penyitaan, Penyitaan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan Pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan (pasal 1 ayat 16 KUHAP). bahwa alasan Tergugat –I,II,III melakukan Penyitaan mobil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat yaitu untuk kepentingan Penyidikan/Penyelidikan tindak Pidana kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober 2014. Bahwa sebagai dasar Hukum
Tergugat –I,II,III melakukan Penyitaan mobil
Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat yaitu : 1. Laporan Polisi Nomor : LP/0216/156/X/2014/Lantas, tanggal 23 Oktober 2014. 2. Keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya (bukti permulaan yang cukup) 3. Ketentuan Pasal 5,6,7,8,9,10,11,12,38,39 KUHAP Bahwa dalam hal melakukan Penyitaan mobil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik
Penggugat
tersebut
Tergugat
–
I,II,III
telah
memperhatikan
dan
melaksanakannya sesuai ketentuan Pasal 38,39 dan 75 KUHAP (tindakan Penyidik dalam hal Penyitaan di lenggkapi dengan Berrita acara, sehingga tindakan penyidik telah sesuai dengan KUHAP ; Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas
dalam hal Tergugat – I,II,III
melakukan Penyitaan Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku dan oleh sebab itu Tindakan
Tergugat
–
I,II,III
tersebut
bukan
perbuatan
melawan
hukum
sebagaimana alasan Gugatan Penggugat ; Bahwa dengan niat baik agar Penggugat tidak mengalami kerugian maka pada tanggal 17 November 2014 Tergugat- III mengeluarkan surat perintah Penitipan Barang bukti berupa Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH untuk dititipkan kepada Penggugat atau kerabatnya akan tetapi Penggugat tidak bersedia dengan berbagai alasan ; Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat 1 KUHAP maka pada tanggal 12 Desember 2014 Penyidik/Tergugat –III telah memberitahukan kepada Penggugat perkembangan hasil penyidikan dan memberitahukan
juga
bahwa
mobil
Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat sudah bisa diambil di kantor Satlantas polres tanah karo dan sebagai tindak lanjutnya Tergugat III telah mengeluarkan surat Perintah Pengembalian Benda sitaan tanggal 21 Desember 2014 yaitu berupa Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH sekaligus mengirimkan surat
- 20 -
kepada Penggugat untuk menerima mobil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH yaitu sebelum Gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Bahwa walaupun Tergugat –I,II,III telah berusaha menyampaikan melalui surat resmi
dan
secara
lisan
kepada
Penggugat
untuk
mengambil/menerima
Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat, tetapi Penggugat tidak menerimanya, sehingga sampai saat ini Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH masih tersimpan di kantor satlantas polres tanah karo. Bahwa sehubungan dengan Penggugat sendiri yang tidak mau menerima pengembalian/Penyerahan Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat tersebut maka tidak beralasan apabila Penggugat menuntut ganti kerugian materil dan inmateril yang diakibatkan tidak dioperasikannya Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat tersebut kepada para Tergugat sehubungan dengan Penggugat sendiri yang tidak bersedia menerima/mengambil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat. Bahwa walaupun permasalahan
ini telah diproses oleh Pengadilan negeri
kabanjahe, namun Tergugat I,II,III tetap berharap agar Penggugat bersedia menerima penyerahan/pengembalian Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat tanpa menunggu putusan Pengadilan karena sebelum Gugatan ini didaftarkan Penggugat di kepaniteraan Pengadilan Negeri kabanjahe para tergugat sudah berusaha agar Penggugat mengambil/menerima Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat yang diserahkan oleh para Tergugat. Bahwa Tergugat – I,II,III dalam hal melakukan Penyitaan Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH telah sesuai dengan ketentuan hukum dan sehubungan dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – I,II,III,IV dan turut tergugat - V dalam hal pelaksanaan Penyitaan Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat tersebut dan juga Penggugat sendiri yang tidak menerima/mengambil Mitsubishi/colt diesel Bk 8673 SH milik Penggugat yang menurut Penggugat mengakibatkan kerugian maka sangat tidak beralasan apabila Penggugat menuntut ganti kerugian materil maupun kerugian moril dari Tergugat – I,II,III dan oleh sebab itu alasan Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak ; Bahwa selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku juga karena Gugatan Penggugat sangat tidak beralasan serta tidak mempunyai bukti autentik, maka tidak berasalan Penggugat memohon peletakan sita jaminan atas harta milik Tergugat-I,II,III atau milik Kepolisian Negara RI ; Bahwa seluruh uraian fakta yang menjadi tanggapan/argumtasi dalam jawaban ini, akan Tergugat – Tergugat buktikan nantinya dalam acara Pembuktian dalam proses perkara ini ;
- 21 -
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah cukup jelas bahwa apa yang dijadikan Penggugat sebagai dasar dan alasan Gugatannya adalah suatu hal yang tidak Beralasan, tidak mempunyai dasar hukum, Bertentangan dengan Hukum, bertentangan dengan fakta dan tidak memiliki nilai kebenaran dan oleh sebab itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya. Bahwa berdasarkan hal dan uraian Tergugat –I,II,III,IV,Turut Tergugat-V tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat –I,II,III,IV,Turut Tergugat-V memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk berkenaan memutuskan Perkara ini seraya menyatakan dalam amar putusan berbunyi sebagai berikut : PRIMAIR : Dalam eksepsi : 1. Menerima eksepsi Tergugat –I,II,III,IV dan Turut Terguat - V seluruhnya. 2. Menyatakan Gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima karena kabur, salah alamat dan tidak sempurna dan atau Prematur. Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Membebankan Biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat SUBSIDAIR : Apabila Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. II. Jawaban Turut Tergugat-VI DALAM EKSEPSI 1. Tidak Jelas Dalam Penentuan Turut Tergugat Pencantuman turut tergugat V dan Turut Tergugat-VI dalam surat gugatan tanpa didahului dengan Turut Tergugat-I sampai dengan Turut Tergugat-IV adalah kekeliruan, sehingga dapat dikategorikan cacat formil. 2. Keliru Dalam Pengajuan Gugatan Bahwa pengajuan gugatan perdata atas proses penyidikan yang dilakukan anggota Polri dalam rangka tugas adalah kekeliruan, seharusnya apabila ada indikasi ketidakprofesionalan penyidik dalam menjalankan profeesinya maka wadah hukum yang tersedia adalah sidang disiplin Polri dengan hukum materil Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, dengan hukum formil (acara) Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.:Kep/43/IX/2004, tanggal 30 September 2004 atau sidang kode etik profesi Polri dengan hukum materil Perkap Nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan hukum formil Perkap
- 22 -
Nomor : 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Memperhatikan argumentasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat adalah cacat hukum, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) DALAM POKOK PERKARA Terminologi turut tergugat dalam praktek hukum acara perdata dapat diartikan sebagai pihak yang tidak melakukan sesuatu (perbuatan), yang turut digugat, sehingga pada akhirnya turut tergugat tunduk pada isi putusan pengadilan, Dr.Luhut M.P.Paangaribuan,SH,LL.M. Hukum Online.com Kemudian rumusan Pasal 1 butir 3 dan 4 Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah mendefinisikan bahwa Kepolisian Daerah yang selanjutny disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah propinsi yang berada dibawah Kapolri, sedangkan Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. Kemudian pada pasal 15 ayat (2) diatur bahwa Kapolda bertugas : (a). Memimpin, membina, dan menkoordinasikan satuan-satuan organisasi dalam lingkup Polda (b). Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolri; Memperhatikan hal tersebut maka dalam jawaban ini Turut Tergugat_VI tidak sampai pada hal-hal yang bersifat teknis yang merupakan domein Tergugat-I sampai dengan Tergugat-IV. Namun sebagai pimpinan Polri di provinsi Sumatera Utara, Tergugat-VI memastikan akan senantiasa mengupayakan dalam setiap pelasanaan tugas Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, secara khusus dalam hal penegakan hukum dilakukan secara profesional, proporsional dan prosedural. Apabila ditemukan pelanggaran dan ketidakprofesionalan dalam hal menjalankan profesinya yang berpotensi merugikan pada masyarakat yang dilayani akan diproses secara disiplin maupun kode etik profesi Polri, dalam rangka pembinaan personel polri; Bahwa dengan memperhatikan uraian dalil Turut Tergugat-VI, maka mohon Majelis Hakim yang Mulia memberikan putusan sebagai berikut : - Menerima Eksepsi dari Turut Tergugat-VI dan menyatakan gugatan dari penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) - Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Ex Bono);
- 23 -
Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI - Menolak Eksepsi Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV, Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrehctmatihgedaad) ; 3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan kepada Penggugat (satu) unit Kenderaan/Mobil, dengan spesifikasi sebagai berikut : - Merk / Type
: Mitsubishi / Colt Diesel.
- Jenis / Model
: Mobil Beban / Truck.
- Tahun Pembuatan : 2013. - Warna
: Kuning.
- Nomor Rangka
: MHMFE74P5DK101477.
- Nomor Mesin
: 4D34T-J69915.
- Nomor Polisi
: BK 8673 SH.
- Nama Pemilik
: SANDY RISDO SIMBOLON
Dalam keadaan baik dan mesin hidup seperti keadaan semula kepada Penggugat ; 4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar
Rp.
30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah); 5. Menghukum Turut Tergugat V dan Turut Tergugat VI untuk mematuhi Putusan ini ; 6. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.290.000, (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)- ; Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kabanjahe, menerangkan pada tanggal 4 Agustus 2015, Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015, dan permohonan banding
- 24 -
tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 September 2015; Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya tertanggal 18 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 24 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 2 September 2015; Membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) yang disampaikan kepada Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya, dan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya masing-masing pada tanggal 9 September 2015, dan tanggal 14 September 2015; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM : Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya tertanggal 18 Agustus 2015, menerangkan sebagai berikut : 1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe telah keliru memahami dan menerapkan hukum sebagaimana ketentuan hukum acara perdata khususnya tentang penentuan subjek hukum yang dapat dijadikan/ ditarik sebagai pihak Tergugat untuk mewakili kepentingan hukum Pemerintah RI seabgai lembaga negara yang sudah pasti tidak sama dengan subjek hukum dalam kapasitas TergugatTergugat sebagai pribadi/ inperson dan atas kekeliruan Majelis Hakim tersebut telah mengakibatkan eksepsi Pembanding/ Para Tergugat ditolak; 2. Bahwa Majelis Hakim sangat tidak adil dalam memutus perkara ini karena sama sekali tidak memperhatikan atau mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu bukti surat Pembanding/ Tergugat-Tergugat dan keterangan saksi yang membuktikan bahwa para Tergugat telah berusaha/ berupaya untuk mengembalikan barang sitaan kepada Penggugat akan tetapi
- 25 -
Penggugat tidak menerima penyerahan barang sitaan tersebut tanpa alasan menurut hukum; 3. Bahwa Majelis Hakim juga tidak adil dalam menilai dan mempertimbangkan jawaban Pembanding/ Tergugat-Tergugat yang sama sekali tidak dapat dibantah oleh Penggugat/ Terbanding dan jawaban tersebut telah dikuatkan oleh bukti-bukti berupa surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding/ Tergugat-Tergugat, akan tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan alat bukti Pembanding/ Tergugat-Tergugat tersebut, dan hal ini sebagai bentuk keberpihakan hakim; 4. Bahwa Majelis Hakim juga keliru dan salah dalam putusannya yang menyatakan menghukum Tergugat I, II, III untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng kepada Penggugat/ Terbanding padahal dalam gugatan Penggugat sangat jelas bahwa yang digugat adalah Pemerintah RI sebagai instansi/ lembaga pemerintah atau badan hukum atau dengan kata lain para tergugat sebagai subjek hukum mewakili instansinya/ lembaganya bukan sebagai pribadi dan sehubungan dengan Pemerintah RI itu hanya satu maka sangat tidak tepat apabila Majelis Hakim menyatakan kerugian ditanggung renteng, maka harus dipertimbangkan; 5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang dimaksud pada point 1 s/d 4 tersebut diatas, menurut Pembanding/ Tergugat-Tergugat adalah bentuk
kekeliruan
Hakim
Pengadilan
Negeri
Kabanjahe
yang
harus
dipertimbangkan kembali oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara; Bahwa
berdasarkan
fakta-fakta
dalam
persidangan
perkara
ini
di
Pengadilan Negeri Kabanjahe serta pertimbangan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagaimana dalam putusan nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015 yang seluruhnya menjadi bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengadilli perkara ini, maka telah cukup alasan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk menerima permohonan banding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015, seraya menyatakan dalam putusan yang amarnya sebagai berikut :
Mengadili : Primair : 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Tergugat-Tergugat ; 2. Membatalkan
putusan
Pengadilan
02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015; Mengadili Sendiri :
Negeri
Kabanjahe
nomor
:
- 26 -
Dalam Eksepsi : -
Menerima eksepsi Tergugat I/ Pembanding I, Tergugat II/ Pembanding II, Tergugat III/ Pembanding III, Tergugat IV/ Pembanding IV untuk seluruhnya;
Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe dan ditingkat banding; Subsidair : Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding; Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya tertanggal 18 Agustus 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pada dasarnya alasan/ keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara cermat dan benar serta ternyata pula materi-materi dalam memori banding tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015, dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya tertanggal 18 Agustus 2015,
maka
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
dapat
menyetujui
pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan tersebut dinilai telah tepat serta benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015 adalah karena mobil truck atau objek sengketa tersebut adalah betul-
- 27 -
betul milik Terbanding semula Penggugat yang disita dengan tanpa Berita Acara, serta tidak terbukti dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe nomor : 02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015 tersebut diatas dapat dipertahankan untuk dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka
biaya perkara dalam ke dua
tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI: -
Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI melalui kuasa hukumnya;
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Kabanjahe
nomor
:
02/Pdt.G/2015/PN.Kbj tanggal 24 Juli 2015, yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyarawatan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan DALIZATULO ZEGA, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Januari 2016 nomor : 452/PDT/2015/PT-MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota serta MUSA PENGARAPEN PURBA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Para Pembanding semula
- 28 -
Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dan Terbanding semula Penggugat maupun kuasa hukumnya; Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
ttd
ttd
1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.
ttd 2. DALIZATULO ZEGA, SH. Panitera Pengganti,
ttd MUSA PENGARAPEN PURBA SH. Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,-
2. Redaksi
Rp.
5.000,-
3. Pemberkasan
Rp
139.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
Untuk salinan sesuai dengan aslinya. PANITERA,
Hj. MERI ULFA, SH.MH. NIP. 195703011985032002.
