PUTUSAN Nomor : 111/PDT/2015/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PERUM BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) DIVRE SUMATERA UTARA dalam hal ini diwakili oleh NASRUN RAHMANI selaku Kepala Perum BULOG Divre Sumatera Utara, berkedudukan di Jln. Jendral Gatot Subroto No. 180 Medan, Dalam hal ini diwakili kuasanya H. HAMDANI HARAHAP, SH, MH., MASITA HASIBUAN, SH dan DAM HASONANGAN HARAHAP, SH Masing-masing Advokat pada Biro Hukum "CITRA KEADILAN" beralamat di Jln. Mesjid No.14 Kesawan Medan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat
kuasa
khusus
(terlampir)
untuk
selanjutnya
disebut
sebagai
PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;
MELAWAN 1. Drs. H. SOEBROTO, MM, pekerjaan pensiunan Bulog, beralamat di Jln. Selam I No. 34, Kecamatan Medan Jeruk, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-I dahulu TERGUGAT - I,
2. Hj. SUPADMI SYA'BAN, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jln. Kamboja Ujung No. 63, Kecamatan Palmerah, Propinsi Daerah Khusus ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-II dahulu TERGUGAT - II;
3. Hj. SRI SOEHARTI, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Jln. Selam I No.34 Kecamatan Kebayoran Jeruk, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Kotamadya Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-III dahulu TERGUGAT- III ;
4. Hj.
NURBAITI
PADAMULLA LUBIS,
pekerjaan Ibu rumah tangga,
beralamat di Jin. Lodan Raya No.17-19, Kecamatan Pulo Gadung,
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 1
Kotamadya Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING –IV dahulu TERGUGAT - IV; 5. Hj.
ANDI
NILAWATI
CHAERUDDIN,
pekerjaan
Ibu rumah
tangga,
beralamat di Jln. Mundu III No.5-A, Kecamatan Kebayoran Jeruk, Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-V dahuluTERGUGAT - V;
6.
Ir. H. MUCHTAR SAAD, MM, pekerjaan Perum Bulog, beralamat di Komplek Taman Setia Budi indah II Blok V No.12, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-VI dahulu TERGUGAT - VI;
7. SOEPARNO, SH, Notaris di Medan, beralamat di Jln. Brigjend Katamso No.39 Medan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING-VII dahulu TERGUGAT - VII;
Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 April 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal
29
April
2013 dibawah register Nomor : 228 / Pdt. G / 2013 /
PN.Mdn mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa pada (sekitar) tahun 1976 Kepala Depot Lologistik (Dolog) Sumatera Utara sekarang disebut Kepala Perum BULOG Divre Sumatera Utara berinisiatif membentuk organisasi (internal) dikalangan Pimpinan, Staf dan Pegawai Depot Lologistik Sumatera Utara yang diberi nama Ikatan Kekeluargaan Logistik (IKAL) Sumatera Utara seperti organisasi yang terbentuk ditingkat pusat dan didaerah lainnya (disetiap Provinsi di seluruh Indonesia) dengan maksud membangun silaturahmi dikalangan (sesama) DOLOGSU sambil membantu sesama dan mewujudkan kepedulian sosial terhadap masyarakat yang lebih luas ; 2. Bahwa kemudian lebih lanjut oleh Kepala Depot Logistik Sumatera Utara (Dolog) yang dijabat oleh Haji Subroto setelah mendapat restu dan surat kuasa dari Haji Mochhamad Syaban Kepala Dolog Jakarta Raya organisasi ini (IKAL) merubah
nama
organisasi
dari
meningkatkan
statusnya
dari
Kekeluargaan Logistik (IKAL) Sumatera Utara menjadi Yayasan Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Ikatan Pengurus Halaman 2
Ikatan Kekeluargaan Logistik Sumatera Utara, sesuai dengan kekuatan Akte Nomor 3 tertanggal 04 Juni 1984 yang dibuat oleh dan
dihadapan Neneng
Salmiah Bachtiar, SH. Notaris di Medan oleh penghadap Kepala Depot Logistik (BULOG sekarang) sebagai Penerima Kuasa dari Haji
Mochamad Sya'ban
Kepala Depot Logistik Jakarta Raya ; 3. Bahwa sebelum dan sesudah IKAL berbadan hukum (Yayasan), IKAL telah beberapa kali menerima kekayaan (hibah) berupa tanah, uang dan kekayaan lain berbentuk barang (material) lainnya seperti Surat Penghibahan Nomor : 19 /Yaskal / Dologsu/ 1978 tertanggal 31 Maret 1978, dari Moch. Sja'ban sebagai Ketua Yaskal Dologsu kepada Ny Moch Sja'ban Ketua Ikal Dolog Sumut, Surat Penyerahan Tanah Nomor : 07/PT/KOKADOSU/1979 tertanggal 27 Juni 1979 dari Ketua Koperasi Karyawan Depot Logistik Sumatera Utara ic Korel Sitompul kepada IKAL, yang kemudian tanah tersebut telah didirikan bangunan di Jl Gaperta Medan untuk Sekolah Taman Kanak-kanak (sekarang bermurid 110 orang)
dan untuk sekolah tingkat lanjutan dibangun gedung bertingkat tiga
lengkap dengan sarana dan prasarana pendukungnya, sekarang anak didiknya berjumlah, untuk Sekolah Dasar berjumlah 1.203 siswa, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berjumlah 214 siswa, Madrasah Tsanawiyah berjumlah 74 siswa, sehingga jumlah siswa yang dikelolala Yayasan Pendidikan Ikal
Sumut
berjumlah 1.601 siswa. Proses beiajar - mengajar berjalan lancar,
dapat
dikualifikasikan sebagai taman belajar yang aman, nyaman dan
kondusif yang
di kelola oleh Ketua Yayasan Pendidikan IKAL Sumut yang
diangkat dan
diberhentikan oleh Penggugat sebagai Pembina yang
sekaligus sebagai
Kepala Bulog Divre Sumut ; 4. Bahwa sejak berdirinya IKAL dari dahulu hingga sebelum terbit Akte Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Akte Pendirian Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara yang dibuat oleh Tergugat I s/d Tergugat VI sebagai Pembina, telah beberapa kali penggantian Pembina dan Pengurus Yayasan IKAL Sumut belum pernah sejarahnya Pembina (pemegang otoritas utama) di Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara dijabat oleh orang lain selain dari Kepala
Bulog Divre Sumut
atau pejabat yang masih aktif di Perum Bulog Provinsi Sumut, setiap Sebagai ilustrasi bila si A sebagai Kepala Perum Bulog Divre sumut pindah tugas penggantinya sebagai Pembina adalah Kepala Perum Bulog Divre Sumut yang baru; 5. Bahwa untuk menjaga roh dan semangat dan visi - misi pendiri Yayasan Perguruan IKAL Sumatera terdahulu dan karena dianggap sebagai kebutuhan dalam membangun silaturrahmi dikalangan Perum Bulog Sumatera Utara dan terbukti system organisasi yang dirumuskan pendiri terdahulu evektif dan maju (terbukti sekolah TK, SLTP dan Madrasah yang Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
dikelola oleh Yayasan Halaman 3
Pendidikan IKAL Sumut sekarang yang mengelola ribuan murid dan gedung sekolah yang refresentatif), maka Kepala Bulog Divre yang dijabat H. Budi Wijono, MM Kepala Perum Bulog Divre Sumut yang bertindak sebagai Pembina Yayasan IKAL pada tahun 2007 berinisiatif mempermanentkan kittah (roh dan semangat) pendiri terdahulu tersebut dalam kapasitasnya sebagai Pembina, membuat Akte No. : 17 tertanggal 18 Seluruh Anggaran Dasar Yayasan
Januari 2007 Tentang Pengubahan
Pendidikan IKAL Sumatera Utara yang
Aktenya dibuat oleh dan dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan, ditegaskan dalam pasal 7 ayat 4 (Akte No,17 tersebut) ditentukan : "Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina dalam yayasan ini harus orang muslim dan menjabat sebagai kepala Perum Bulog Devisi Regional Sumatera Utara" ; 6. Bahwa roh dan semangat pendiri Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera
Utara
yang tertuang dalam Akte No. 17 tahun 2007 mulai terusik, tatkala H. Budi Wijono, MM. berpindah tugas yang digantikan oleh Ir. Muchtar Saad,
MM
sebagai Kepala Bulog Divre Sumut yang otomatis menjadi Pembina
Yayasan
Ikal, Ir. Muchtar Saad, MM (Tergugat VI) mengadakan rapat yang
Aktenya
dituangkan dalam Akte No. 04 tertanggal 09 Juli 2009 Tentang Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan IKAL Sumut yang aktenya dibuat
oleh dan
dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan (Tergugat VII) dengan menetapkan Ir. H Mucktar Saad, MM sebagai Pembina Yayasan Pendidikan IKAL Sumut; 7. Bahwa sekalipun telah ada Akte Yayasan Pendidikan IKAL Sumut yakni Akte No. 17 Tahun 2007, Ir Mucktar Saad, MM ic. Tergugat VI
Mendirikan lagi
Yayasan baru sesuai dengan Akte No. 01 Tahun 2010 tertanggal 04 Oktober 2010 Tentang Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara yang Aktenya dibuat oleh dan dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan ic. Tergugat VII dengan mengangkat dirinya sebagai Pembina, yang nama, asas, tujuan sama dengan Akte No. 17 Tahun 2007 dan seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Akte 17 Tahun 2007 dan tidak membatalkan atau membubarkan Akte No. 17 tahun 2007 tersebut, kemudian beberapa bulan kemudian setelah Akte No. 01 Tahun 2010 diterbitkan, Tergugat VI
menerbitkan lagi Akte No, 13 tertanggal 19
November 2010 Tentang Perbaikan Akte Pendirian Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara yang aktenya dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VII sebagai Notaris ; 8. Bahwa sekalipun belum ada aktivitas (kegiatan) yang signifikan dari Pengurus versi Yayasan (Akte No. 01 Tahun 2010) buatan Tergugat VI, tiba-tiba Tergugat VI sebagai Pembina mengadakan rapat pengurus Yayasan yang dipimpin oleh Tergugat VI dihadiri oleh Dra. Hj Srinita, HJ. Erlinda, dan Hj. llmah Irwani, rapat telah memutuskan, sebagai berikut:
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 4
1)
Membubarkan Yasan Pendidikan IKAL Sumut, (versi Akte No. 01 Tahun 2010).
2)
Menetapkan Ir. Mucktar Saad, MM (Tergugat VI) sebagai satu-satunya Likwidator.; bahwa belum jelas ujung pangkal dan nasib Yayasan (versi Akte Nomor 01 tahun 2010) yang didirikan Tergugat VI Yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat V sebagai Notaris, tiba-tiba Tergugat I, II, III, IV dan V membuat lagi Akte Pendirian yang baru yakni Akte No. 17 Tahun 2012 tertanggal 19 Januari 2012 Tentang Akte Pendirian Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara, dengan menetapkan : Tergugat I sebagai Ketua Pembina, Tergugat II, III, IV, dan V masing-masing sebagai anggota Pembina Yayasan Pendidikan IKAL Sumut. Sekali lagi nama, asas dan tujuan Yayasan yang baru ini sama dengan Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera versi Akte No. 17 tahun 2007 dan versi Akte No. 01 Tahun 2010 ;
10.
Bahwa kemudian besoknya yakni tanggal 20 Januari 2012, Tergugat VI, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V telah mengadakan rapat rapat, rapat mana telah melahirkan 04 (empat) keputusan, dan setiap keputusan (rapat) selalu difasilitasi dan hasil keputusan rapatnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat dan di Aktekan oleh Tergugat VII sebagai Notaris, Akte mana adalah sebagai berikut: 1) Akte No. 19 Tahun 2012 Tentang Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara (Dalam Likwidasi) 2)
Akte No. 20 Tahun 2012 Tentang Pengikatan Hibah.
3) Akte No. 21 Tahun 2012 Tentang Pemindahan Pengalihan Dan Penyerahan Surat-surat Izin Pendidikan Serta Penyerahan Dan Pengelolaan Pendidikan. 4) Akte No. 22 Tahun 2012 Tentang Penyerahan Asset-asset Yayasan (Dalam Likwidasi); 11. Bahwa jika dipelajari secara seksama Akte-akte yang timbul kemudian setelah terbitnya Akte No.17 Tahun 2007 Tentang Pengubahan Seluruh Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara, yang dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VII sebagai Notaris, secara hukum setiap Akte yang timbul kemudian seperti Akte No. : 01 Tahun 2010, Akte No. :13 Tahun 2010, Akte No. : 17 Tahun 2012 dan akte-akte lain turunannya yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan Tergugat VI yang aktenya dibuat oleh dan dihadapan Tergugat VII sebagai Notaris dapat dikualifikasikan dibuat secara beriktikat buruk dengan maksud lain (hendak menguasai secara
pribadi
Yayasan
tersebut)
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
secara
melawan
hukum
yang
Halaman 5
mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat dirugikan, dengan alasan sebagai berikut : 1) Akte No. 17 Tahun 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan, yang dalam Anggaran Dasarnya yakni pasal 7 ayat 4
telah mengatur, "Yang dapat diangkat sebagai anggota
Pembina dalam
yayasan ini harus orang muslim dan menjabat
sebagai kepala Perum Bulog Devisi Regional Sumatera Utara" Dan sampai saat ini belum
ada hasil keputusan rapat yang berwenang
untuk itu maupun oleh
Tergugat-tergugat untuk membatalkan
substansi Akte 17 Tahun 2007 tersebut, sekalipun telah beberapa kali timbul Akte yang membayanginya Tergugat-tergugat tidak berani mempersoalkannya, karena para Tergugat sesungguhnya mengetahui, makna hukum pasal 7 ayat 4 dari Akte 17 tahun 2007 bernilai filosofis, juridis, sosiologis dan
berkeadilan sebagai dogma yang keramat dan
kebaikan untuk semua
orang, karena seluruh akte yang terbit setelah
Akte No. 17 Tahun 2007 bertentangan dengan nilai-nilai di atas dan tidak secara explicit dibatalkan, maka secara hukum Akte yang timbul setelah Akte No. 17
tahun 2007 yakni Akte No.1 tanggal 4 Oktober
2010 Tentang Yayasan
Pendidikan IKAL Sumatera Utara, Akte No.
17 tanggal 19 Januari 2012 Tentang Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara yang masing-masing
dibuat oleh dan dihadapan
Soeparno, SH (Tergugat VII) sebagai Notaris di Medan, berikut akte lain (turunannya) seperti Akte No. 19, 20, 21 dan masing-masing tertanggal 20 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Soeparno, SH (Tergugat VII) sebagai Notaris di Medan atau setiap akte lain yang timbul kemudian yang sifatnya bertentangan dengan dan setelah terbitnya Akte No. 17 tahun 2007 Tentang
Pengubahan Seluruh
Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara yang dibuat oleh dan dihadapan Soepano, SH (Tergugat VII) Notaris di Medan menjadi tidak sah dan tidak
sebagai
berkekuatan hukum.
2) Sesuai dengan makna namanya dan sejarahnya, IKAL adalah singkatan dari IKatan Kekeluargaan Bulog Sumatera Utara, sementara Tergugat I s/d Tergugat VI tidak menjabat lagi sebagai Kepala Bulog, atau sebagai staf dan Pegawai Bulog Sumatera Utara dan tidak lagi sebagai Istri (keluarga dari) Bulog Sumut yang aktip, sehingga secara hukum serta merta Tergugat I, II,III, IV, V dan Tergugat VI dipandang tak memiliki hubungan hukum lagi dengan Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara.
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 6
3) Penggugat mengajukan gugatan ini setelah belajar dan didasari dari pengalaman organisasi sejenis yang mengalami pengalaman buruk acap kali terjadi konplik, dikarenakan ahli waris dari Pengurus menganggap kekayaan Yayasan adalah harta pribadi orang tuanya sebagai pengurus, Penggugat kuatir bila kebiasaan yang sudah terpola di Yayasan Pendidikan IKAL Sumut dirubah systemnya akan mengalami seperti yang diilustrasikan di atas Sebab berdasarkan hukum dan Undang-undang kekayaan Yayasan identik dengan harta wakap (umat) yang
tidak dapat diwariskan, sehingga guna
menghindari salah tafsir kedepan dan demi kepastian hukumnya dipandang perlu kedudukan Tergugat tergugat sebagai Pembina pada Yayasan Pendidikan IKAL Sumut perlu
dibatalkan guna kepastian
hukumnya ; 4) Tergugat VII sebagai Notaris telah menyalahgunakan kewenangannya (kode etik Notaris) membuat akte yang berbenturan satu dengan lain dan idealnya sebagai Notaris membimbing penghadapnya supaya mematuhi hukum dan tujuan dari suatu lembaga didirikan dengan mempertimbangkan segala aspek untuk membangun tujuan Yayasan didirikan.
5) Para Tergugat (minus Tergugat VII ) telah tidak menjabat lagi di Divre Bulog Sumut dan tinggal di Jakarta atau tempat lain yang jauh dari lokasi
Yayasan, bilapun diberi wewenang membina atau sebagai
mengurus Yayasan Pendidikan IKAL Sumut, dikuatirkan tidak efektip lagi, sementara kepada Penggugat sebagai Kepala Perum Bulog Sumut secara mutatis-mutandis sebagai Pembina Yayasan dipandang beralasan
hukum,
berkeadilan,
efisien
dan
efektif
Pengadilan
melegitimasinya ; 12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan logis di atas dapat disimpulkan, perbuatan Tergugat-tergugat yang membuat dan menerbitkan setiap Akte atau akte lainnya yang timbul sejak Akte No. 17 Tahun 2007 adalah cacat hukum dan dalam keadaan melawan hukum yang mengakibatkan Penggugat dirugikan, sebagai berikut: Kerugian Materi : a. Bahwa jika seandainya Penggugat tidak sebagai Pembina yang tidak memiliki akses mengelola dan akan dikelola Tergugat-tergugat dikuatirkan seluruh kekayaan Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera yakni tanah berikut kekayaan lain akan dipergunakan lain dari tujuannya oleh Tergugat-
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 7
tergugat, Penggugat akan mengalami kerugian yang diperhitungkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliyar); b. Penggugat
telah
pengembalian|
mengeluarkan
-kedudukan
biaya-biaya
Penggugat
sebagai
untuk Pembina
mengurus Yayasan
Pendidikan IKAL Sumatera Utara, yang diperhitungkan sebesar Rp. 200.000.000,00 (duaratus Juta rupiah) ; Keuntungan yang diharapkan : Bila Penggugat diberi kewenangan mengelola sebagai Pembina, Penggugat akan mengelola lagi secara optimal dan lebih professional lagi atas sekolah TK, SD, SLTP dan Madrasah Tsanawiyah, yang diperhitungkan mendapat Rp. 3.831.840.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setiap tahun. Hasil tersebut akan dimanfaatkan lagi membangun sarana pisik dan menambah kesejahteraan tenaga Pendidik. Kerugian Moral: Penggugat telah sangat malu terlebih nama Penggugat tidak dimasukkan lagi sebagai Pembina sebelum Penggugat dapat mengatasi permasalahan dan malu dikalangan birokrasi sesama Pejabat di Bulog se Indonesia seolah-olah Penggugat tidak berdaya. untuk memulihkan nama baik Penggugat dan Lembaga Negara Bulog, sangat beralasan Tergugattergugat dihukum secara tanggung menanggung membayar kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) sebagai konpensasi dan
menyatakan meminta maaf melalui iklan setengah halaman di
Harian Waspada, Kompas berturut-turut 3 kali terbit ; 13. Bahwa selanjutnya agar gugatan ini tidak menjadi hampa dan sia-sia dikemudian hari, maka mohon untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta-harta milik Tergugat I. II, III, IV, V, VI dan VII baik bergerak maupun tidak bergerak, yang akan dimohonkan kemudian ; 14. Bahwa Penggugat" menaruh sangka bahwa Tergugat -Tergugat tidak bersedia mematuhi putusan ini maka beralasan hukum Tergugat Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar 5.000.000.- /hari apa bila Tergugat -Tergugat lalai mematuhi putusan
Rp. ini;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang authentik, cukup dan sempurna maka dimohon pula Pengadilan berkenan memberi amar putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi maupun perlawanan (uit voorbaarbij voorrad) dan membebankan seluruh biaya perkara kepada Tergugat-Tergugat; Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 8
Maka berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan suatu hari persidangan seraya
memanggil
para
pihak
untuk
menghadiri
persidangan,
seterusnya
mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah melakukan perbuatan melawan hukum ; 3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini; 4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Akte No.1 tanggal 4 Oktober 2010 Tentang Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara, Akte No. 17 tanggal 19 Januari 2012 Tentang Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera
Utara yang masing-masing dibuat oleh dan dihadapan
Soeparno, SH (Tergugat VII) sebagai Notaris di Medan, berikut akte lain (turunannya)
seperti Akte No. 19, 20, 21 dan 22 masing-masing
tertanggal 20 Januari 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan Soeparno, SH (Tergugat VII) sebagai Notaris di Medan atau setiap akte lain yang timbul kemudian yang sifatnya
bertentangan dengan dan setelah
terbitnya Akte No. 17 tahun 2007 Tentang
Pengubahan Seluruh
Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara yang dibuat oleh dan dihadapan Soeparno, SH (Tergugat VII) sebagai
Notaris di
Medan ; 5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte No. 17 tahun 2007 Tentang Pengubahan Seluruh Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara yang dibuat oleh dan dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan ; Menyatakan
Penggugat
satu-satunya
sebagai
Pembina
Yayasan
Pendidikan IKAL Sumatera Utara ;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil yang diderita Penggugat yakni kerugian materil sebesar Rp.15. 200.000.000,00 (lima belas miliyar dua ratus juta rupiah), keuntungan yang diharapkan Rp. 3.831.840.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh
satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) setiap
tahun, dan kerugian moral sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah) MenghukumTergugat-Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 9
7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa atau dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.-/perhari apa
bila
Tergugat
-Tergugat
secara
tanggung-menanggung
lalai
melaksanakan dan mematuhi keputusan ini; 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada banding, kasasi maupun periawanan (uit voorbaar bij voorrad) ; 9. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat- Tergugat secara tanggung renteng; Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aquo et bono); Menimbang, bahwa atas gugatan
III, IV, V, VI, dan VII Tertanggal
Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, II,
telah mengajukan Eksepsi dan jawaban secara tertulis
27 Agustus 2013 serta mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada
pokoknya sebagai berikut : A.
EKSEPSI
1. Tentang Eksepsi Legita Persona Standa In Judicio . -
Bahwa Penggugat tidak mempunyai kwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini, sebab sesuai dengan kedudukan Penggugat mengatas namakan Kepala Pengurus Bulog Divre Sumatera Utara, hal ini tidak ada relevan dan tidak ada hubungan korelasi antara kedinasan Bulog dengan Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara:
2. Tentang Eksepsi Pihak-Pihak tidak lengkap ; Bahwa gugatan Penggugat termasuk yang menyangkut terhadap pembatalan akte Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara No. 17 tanggal 19 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan Bahwa dalam Akte No 17 tanggal 19 Januari 2012 tersebut Pembina dan
-
pengurusnya ada di cantumkan cukup jelas, akan tetapi Penggugat tidak mengikutkan pihak-pihak pengurus yang lain seperti Ketua, sekretaris bendahara dan Pengawas; - Bahwa sehubungan tidak lengkapnya pihak-pihak yang di gugat oleh Penggugat, maka sudah pasti menurut hukum gugatan tersebut patut dinyatakan tidak lengkap pihak-pihak oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima Niet Onvankelijk Vanklaard (NO); -
Bahwa selain itu Akte No. 17 tanggal 19 Januari 2012 tersebut telah di sahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manuasia, sedangkan dalam gugatan Penggugat tidak menggugat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 10
semestinya Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia harus di ikutkan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini; 3. Tentang Absolut
Bahwa karena gugatan ini semestinya harus di gugat atau di ikut sertakan
-
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka menurut hukum gugatan Penggugat dimajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka dengan perkara ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Medan sepantasnya perkara ini dinyatakan tidak dapat di terima; Dalam Pokok Perkara -
Bahwa Tergugat I s/d VII menyangkal seluruh isi gugatan Penggugat seluruhnya
kecuali ada beberapa hal yang telah diakui Tergugat I s/d
Tergugat VII secara jelas dan nyata: 1. Bahwa Yayasan Pendidikan IKAL Sumut terdahulu oleh Ahmarhum Kolonel TNI H. Moch. Sya'ban dan Drs. H. Soebroto, MM adalah secara pribadi (individu) dan mempunyai maksud dan bersifat sosial dan kemanusiaan yaitu membantu masyarakat di lingkungan tempat domisili yayasan dalam rangka
pendidikan generasi penerus bangsa yang dinilai saat itu sangat
minim dan terbatas pada waktu itu belum mempunyai payung hukum dan hanya berdasarkan akte Notaris; 2. Bahwa Pendirian Yayasan dengan Akte No. 3 tanggal 4 Juni 1984 yang dibuat
dihadapan MASNERI, Sarjana Hukum Candidat Notaris. Atas
kekuatan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Medan, tertanggal 14 April 1984 No.W2.D.md.Hl.03.03-5/1984, Pengganti NENENG SALMIAH BACHTIAR,
Sarjana Hukum, Notaris di Medan, kemudian Drs.
Haji Soebroto, M.M,selaku Kepala Depot Logistik Sumatera Utara untuk diri sendiri bertempat tinggal di Jalan Gaperta.No.16 Medan dan juga bertindak selaku Kuasa dari Haji Muhammad Sya'ban Kepala Depot Logistik Jakarta Raya, bertempat tinggal di Jakarta Jalan Taman Radio Dalam HI/4 sesuai dengan Surat Kuasa dibawah tangan tertanggal 25 Mei 1984; -
Bahwa cukup Jelas dan pasti disebutkan dalam Akte Yayasan No. 3 tertanggal 4 Juni 1984, untuk diri sendiri, bahwa ia bersama-sama dengan
pemberi kuasa tersebut Dengan ini telah Memisahkan
Kekayaan mereka uang sebesar Rp. 50.000.,- (Lima puluh ribu rupiah). Kemudian pendiri
pertama Drs. H. Soebroto, M.M. memberikan
tambahan dana untuk
pembangunan lokal sekolah sejumlah Rp.
16.000.000,- (Enam belas juta rupiah). Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 11
-
Bahwa lebih jelasnya lagi pada Akte tersebut telah disebutkan dengan jumlah uang tersebut sebagai Modal Permulaan mereka untuk mendirikan Yayasan sesuai Anggaran Dasar.
-
Bahwa sudah jelas dan pasti yang mendirikan Yayasan, yang bernama "YAYASAN
PENDIDIKAN
IKATAN
KEKELUARGAAN
LOGISTIK
SUMATERA UTARA" yang selanjutnya disingkat dengan YAYASAN PENDIDIKAN DCAL Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan, jalan Gaperta No. 18, sebagai Pendiri Pertama kali adalah Drs. HAJI SOEBROTO. M.M. (ic. Tergugat I) dan HAJI MOCHAMAD SYA'BAN (Alm) (tidak ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini). Namun isteri
ahmarhum H. Moch. Sya'ban yaitu Hajjah Supadmi Sya'ban
(ic.Tergugat I )saat ini menjadi Anggota Pembina Yayasan Pendidikan IKAL Sumut -
Bahwa jelas kedua nama tersebut yaitu Drs. HAJI SOEBROTO M.M ic. Tergugat I dan Alm. HAJI MOCHAMAD SYA'BAN sebagai Pendiri Pertama yang telah memisahkan harta pribadi mereka untuk Modal Yayasan IKAL Sumatera Utara, maka hal ini cukup jelas dan pasti Yayasan IKAL Sumatera Utara Bukan Milik dan Bukan Kepunyaan Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Sumatera Utara), Hal ini dapat dibuktikan bahwa yayasan pendidikan Ikal Sumut tidak tercatat sebagai asset Bulog di dalam Neraca Harta kekayaan Bulog.
-
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah pasti Pendiri Pertama Yayasan IKAL Sumatera Utara adalah Drs. HAJI SOEBROTO. M.M. (ic. Tergugat II dan Alm. HAJI MOCHAMAD SYA'BAN. oleh karena itu satu-satunya Pendiri Pertama yang masih ada/ tinggal pada saat ini hanya
Drs. HAJI SOEBROTO
M.M. (i.c. Tergugat I) yang berhak
untuk memilih, menunjuk, membuat Yayasan yang sesuai dengan Undang- Undang Republik Indonesia (Berbadan Hukum). 3.
Bahwa benar ada hibah berupa tanah maupun berbentuk (material) hal ini adalah sesuai dengan pasal 5 Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara, dan
telah benar harta-harta Yayasan yang diperoleh dengan
jalan Hibah dan lain-lain telah dipergunakan dengan selayaknya untuk kepentingan mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui pendidikan sesuai dengan pasal 4 (empat) sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara. -
Bahwa posisi Penggugat pada point 3 baris terakhir tidak benar Penggugat sebagai anggota Pembina dan tidak ada relevannya sebagai Bulog Divre Sumatera Utara, hal ini telah sangat bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan, Penggugat (ic. NASRUN RAHMANI)
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 12
tidak boleh mengangkat dan memberhentikan Pengurus sebab Penggugat
hanya diangkat dengan Surat dibawah tangan maka
perbuatan Penggugat tersebut adalah Melanggar Anggaran Dasar Yayasan, hal tersebut dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Pidana;
4.
Bahwa Pembina dalam Akte No. 17 tahun 2012 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan sebagai Pembina adalah Tergugat I sampai
dengan Tergugat V sedangkan Tergugat VI tidak ikut sebagai
Pembina harap diteliti akte tersebut, sebelumnya juga Tergugat VI hanya ditunjuk dan
dipercayakan Drs.H, Soebroto, M.M sebagai pendiri
yayasan diangkat sebagai anggota pembina yayasan., ini tercantum pada akte No. 17 tahun 2007 Pasal 7 butir 4. Dalam hal ini kapasitasnya hanya melaksanakan pengabdian bersifat
sosial dan kemanusiaan
sambil beramal dan ibadah, tanpa menerima imbalan
gaji maupun
honor. -
Bahwa untuk Penggantian Pembina dalam Yayasan IKAL Sumatera Utara adalah berdasarkan musyawarah dan hak yang utama adalah Pendiri
Pertama yaitu Drs. HAJI SOEBROTO. M.M (ic Tergugat )
adalah satu-satunya yang ada dan masih hidup pada saat ini; -
Bahwa
Akte
Yayasan
Pendiri
IKAL
Sumatera
Utara
didirikan
berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, sebab para penghadap telah setuju dan sepakat untuk mendirikan Yayasan tersebut sesuai dengan Undang-Undang yayasan Republik Indonesia; -
Bahwa dalam Akte No. 17 tahun 2012 Pendirian Yayasan IKAL Sumatera Utara tidak ada disebutkan atau yang mengatur. Kepala Bulog Logistik Divre Sumatera Utara atau Pejabat yang masih aktif di Perum Badan Urusan
Logistik (Bulog) Divre Sumatera Utara harus
sebagai Ketua Pembina; 5.
Bahwa Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara baik dahulu dengan Akte Yayasan No.3 tanggal 4 Juni 1984 jelas disebutkan maksud dan tujuan Yayasan IKAL Sumatera Utara adalah membantu Pemerintah mengembangkan dan meningkatkan Pembangunan di Bidang Pendidikan dalam arti luas untuk
mencapai Manusia Indonesia seutuhnya yang
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan hal ini sama dengan Akte Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera
Utara No. 17 tanggal 19 Januari
2012 Bidang Sosial dan Keagamaan serta 6.
Kemanusiaan.
Bahwa dalam Penggugat yang menyatakan roh dan semangat pendiri Yayasan
Pendidikan IKAL Sumatera Utara yang tertuang dalam Akte
No. 17 tahun 2007 mulai Terusik tidak jelas dan tidak mempunyai alasan Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 13
yang tepat karena
Penggugat tidak menjabarkan alasan-alasan yang
terusik, sebab sewaktu Akte
No.17 tahun 2007 dibuat tidak ada
sangkut pautnya dengan Penggugat,
karena pada saat Akte No.17
tahun 2007 pada saat mengadakan Rapat
membahas masalah Akte
No.4 tanggal 9 Juli 2009 Penggugat belum menjabat sebagai Kepala Perum Bulog Divre Sumatera Utara, sedangkan Penggugat baru diangkat sebagai Anggota Pembina Yayasan Pendidikan IKAL baru pada tanggal 20 Januari 2012 seiring dengan Surat Keputusan No. Skep 01/YASPEN/IKAL/I/2012, sehingga keberatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum oleh karena itu harus di TOLAK; 7.
Bahwa adapun Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara dengan Akte No. 17 tahun 2007 di buat adalah untuk memenuhi dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Yayasan yang baru, sedangkan Akte No.01 tanggal 04 Oktober 2010, telah dibubarkan dengan alasan karena tidak ada kegiatan;
8.
Bahwa Tergugat VI (ic. Ir. MUCHTAR
SAAD, MM) ditunjuk selaku
Anggota Pembina adalah atas dasar musyawarah Pembina, dan terhadap perbaikan akte Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara yang dibuat oleh Tergugat VII telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan; 9.
Bahwa benar dari Pengurus Yayasan Akte No. 1 tanggal 04 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Soeparno, S.H, Notaris di Medan benar Ketua Pembina
adalah Tergugat VI (ic. Ir. Muchtar Saad, M.M.) yang sudah
dibubarkan. - Bahwa benar Pembina bersama Pengurus Yayasan IKAL Sumatera Utara yang di Pimpin oleh Tergugat VI telah bermusyawarah untuk : 1. Membubarkan Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara Versi Akte No.01 tahun 2010. 2. Menetapkan Ir. H. Muchtar Saad, M.M (i.c. Tergugat - VI) satusatunya sebagai Likwidator. 10. Tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat belum jelas ujung pangkal dan
nasib Yayasan (Versi Akte No. 1 tahun 2010) yang dibuat oleh
Tergugat VI yang dibuat dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan (i.c. Tergugat - VII), karena yayasan pendidikan IKAL Sumut maju pesat dalam pengembangan -
mutu pendidikannya.
Bahwa pembuatan Akte Pendirian Baru yaitu akte No. 17 tanggal 19 Januari
2012 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan
dan sebagai payung hukum didaftarkan di Menkumham RI. adalah cukup jelas, sebab Tergugat I (i.c. Drs. H. Soebroto. M.M) adalah satusatunya Pendiri Yayasan IKAL Sumatera Utara yang Masih Hidup; Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 14
-
Bahwa bukti Drs. H.Soebroto M.M orang yang Pertama Mendirikan Yayasan IKAL Sumatera Utara dapat dilihat dalam Akte No.3 tanggal 4 Juni 1984 dan Pendiri yang lainnya adalah Tergugat II, III dan Tergugat -IV dan Tergugat V juga adalah Pendiri malah Azas dan Tujuan sejak berdirinya
Yayasan adalah sama yaitu Yayasan Pendidikan Dan
Sosial; -
Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V membuat Akte Pendirian Yayasan IKAL
Sumatera Utara yang baru dengan Akte No. 17 tahun 2012,
tanggal 19 Januari 2012 adalah berdasarkan Undang-Undang Yayasan, sebab
dalam
Undang-Undang
Yayasan
tersebut
harus
ada
PENYESUIAN atau harus disesuaikan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2004 Tentang Yayasan, jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut mempunyai batas waktu; -
Bahwa benar Yayasan IKAL Sumatera Utara sanggup untuk mendirikan sendiri dengan kata lain tidak perlu bergabung dengan Yayasan yang lain,
maka oleh sebab itu untuk memenuhi Undang-undang dan
Peraturan Yayasan agar sesuai dengan Payung Hukum oleh Tergugat I, II, III, IV dan V telah mengajukan Pengesahan; 11. Bahwa benar pada tanggal 20 Januari 2012 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III
Tergugat IV dan Tergugat V mengadakan Rapat secara
Musyawarah dan 1)
benar telah membuat 4 (empat) Akte yaitu:
Akte No. 19 Tahun 2012 Tentang Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara (dalam Likwidasi) yang dibuat dihadapan Soeparno,.SH Notaris di Medan.
2)
Akte No. 20, tanggal 20 Januari 2012 yaitu Pengikatan Hibah hal ini juga dibuat di hadapan Soeparno, SH Notaris di Medan;
3)
Akte No.21 tanggal 20 Januari 2012 yaitu Pemindahan/ Pengalihan dan Penyerahan surat-surat izin pendidikan serta penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan.
4)
Akte Penyerahan Aset-Aset Yayasan (dalam Likwidasi) dengan No.22 tanggal 20 Januari 2012;
12. Bahwa dalil Penggugat yang menyebutkan terbitnya akte No. 17 tahun 2007, akte No.01 tahun 2010, Akte No. 13 tahun 2010 dan Akte No.20 Tahun 2012 yang dibuat oleh Tergugat I, II, III, IV, V, dan VI yang dibuat di hadapan Soeparno, SH Notaris di Medan dapat di kwalifikasikan dibuat secara beriktiket buruk dengan maksud lain (hendak menguasai secara pribadi Yayasan, tersebut) secara melawan hukmn yang mengakibatkan kepentingan hukumPenggugat dirugikan adalah hanya ISAPAN JEMPOL BELAKA, sebab secara hukum Penggugat tidak dapat menjelaskan Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 15
secara hukum dan Penggugat tidak dapat menguraikan secara Hukum yang mana yang dilanggar oleh ParaTergugat. Penggugat hanya merekareka saja dengan jalan fitnah tanpa mempunyai dasar hukum; Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak ada dan tidak pernah beritiket
-
buruk terhadap Yayasan IKAL Sumatera Utara dimana iktiket buruknya Penggugat tidak dapat menjelaskan secara hukum mengenai etiket buruk Para Tergugat; -
Tergugat I, II, III, IV, V dan VI tidak pernah dan tidak akan pernah dan tidak mempunyai niat sama sekali hendak menguasai secara pribadi Yayasan
Pendidikan IKAL Sumatera Utara, apa buktinya
Para Tergugat ingin
menguasai secara pribadi hal tersebut tidak
dapat Penggugat menjelaskan secara rinci, apabila Para Tergugat ingin menguasai Yayasan IKAL Sumatera Utara untuk apa Penggugat diangkat sebagai Anggota Pembina
dan untuk apa
semua dana Yayasan diserahkan kepada isteri Penggugat yang diangkat sebagai ketua pengurus Yaspend Ikal Sumatera seharusnya
Penggugat dapat bekerjasama untuk memajukan
Yayasan IKAL Sumatera Utara bukan sebaliknya malah memfitnah Para Tergugat akan menguasai Yayasan IKAL; -
Bahwa bahkan sebaliknya Penggugat yang ingin menguasai secara pribadi terbukti Penggugat ingin menjadi Ketua Pembina. dan berani pendidikan
mengambil dan mengeluarkan uang yayasan IKAL
Sumut,
bukan
pendidikan tetapi untuk kepentingan
kepentingan
operasional
mantan-mantan Kadivre
Sumut ke kantor Perum Bulog Pusat Jakarta, hal ini
tidak punya
dasar hukum, apalagi Ketua Pengurus sekarang yang ada di Akte No. 17 tanggal 19 Januari 2012 adalah Istri Penggugat (ic. Ny.Hajjah
Megarita Amir Nasrun Rahmani) maka secara logika
hukum Penggugat (ic.
Nasrun Rahmani) dengan istri Penggugat
tersebut yang ingin menguasai
Yayasan IKAL Sumatera Utara
secara pribadi, hal tersebut dengan jelas
terlihat bahwa
keinginan Penggugat untuk menjadi Pembina dan Ny. Hajjah Megarita Amir Nasrun Rahmani sebagai Ketua Pengurus;-
Bahwa dalam suatu Yayasan yang bergerak di Bidang Pendidikan Dan
Sosial adalah hal yang tidak wajar untuk dikuasai secara
pribadi, sebab
Yayasan tersebut adalah bukan milik PRIBADI,
sedangkan Yayasan IKAL
Sumatera Utara sebagai Pendirinya
adalah masyarakat dan untuk Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
masyarakat serta Para Pendiri Halaman 16
hanya berniat untuk beramal ibadah
(hanya karena Allah) hal
tersebut telah terbukti dengan jelas Penggugatlah yang menguasai Yayasan IKAL Sumatera Utara tersebut;
-
Bahwa Para Pembina Yayasan IKAL Sumatera Utara yang ada pada akte ALLAH
No. 17 Tahun 2012 tersebut semuanya BERNIAT KARENA sebagai Curahan Amal Ibadah, bukan seperti Penggugat
(ic. Nasrun Rahmani) dan Isterinya sebagai Ketua Pengurus (ic. Ny. Hajjah Megarita
Amir Nasrun Rahmani)
masih baru menjadi
Pengurus sudah ingin menghambur-hamburkan uang Yayasan Perguruan IKAL Sumatera Utara,
sebab perbuatan kedua orang
tersebut dengan mengeluarkan uang Yayasan
IKAL Sumatera
Utara untuk mengecet yang tidak pantas, padahal Gedung Sekolah tersebut baru saja di cet dan membuat Kantin dengan mark
up
membesar-besarkan
(Membengkak)
biaya-biaya,
merenovasi dan melakukan pengecatan sekolah, TK IKAL Sumatera Utara berulang- ulang dalam tempo hanya dalam beberapa bulan saja dan iuga
mengeluarkan uang yang tidak
tepat sasaran ini baru namanya ingin menguasai secara pribadi, apalagi bila hasrat dan tujuan dari Penggugat (ic. Nasrun Rahmani) tercapai menjadi Ketua Pembina Yayasan Pendidikan
IKAL
Sumatera Utara akan hancurlah Yayasan tersebut, yang aksesnya menghancurkan sendi-sendi masa depan generasi penerus bangsa,seharusnya
Penggugat
dikeluarkannya uang Yayasan
merasa
Malu
dengan
dan dihambur-hamburkan tanpa
mufakat/ musyawarah dan tidak ada
persetujuan Dewan
Pembina Yaspend Ikal Sumut yang diamanatkan Undang-Undang Yayasan dan Penggugat tidak ada merasa segan dan
main
kepada orang yang pertama kali mendirikan Yayasan IKAL Sumatera Utara yaitu Drs. Haji Soebroto, M.M. (ic. Tergugat-I) dan Almarhum Haji Muchamad Salman yang telah mengeluarkan/ menyisihkan
harta kekayaannya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh
ribu rupiah) pada tahun
1984 ditambah Rp. 16.000.000,- untuk
menambahkan lokal-lokal dalam
mendirikan Yayasan Pendidikan
IKAL Sumatera Utara; 12-1. Bahwa dalam akte No. 17 tahun 2007 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan yang dapat diangkat sebagai Anggota Pembina dalam Yayasan IKAL harus orang Muslim dan menjabat sebagai Kepala Perum Divisi Regional Sumatera Utara. Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 17
-
Bahwa karena Akte No. 17 tahun 2007 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH belum disesuaikan dengan Undang-undang No. 16
tahun 2001 dan kemudian di Robah dengan Undang-Undang
No.28
Tahun 2004 mengenai Yayasan seiring dengan Undang-
Undang Yayasan tersebut diatas Pengubahan seluruh Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan IKAL tidak ada perbuatan melawan hukum karena telah sesuai dan berdasarkan Undang-Undang, dengan demikian Anggaran Dasar sebagaimana diatur dalam Akte No. 17 tahun 2007 TIDAK berlaku lagi; -
Bahwa dengan telah terbentuknya Akte No. 17 tanggal 19 Januari 2012 Yayasan yang dibuat berdasarkan hukum dan UndangUndang oleh Tergugat I, II, III, IV dan V dan telah disahkan oleh Menteri Hukum & HAM, No. AHU-1995.AH.01.04 Tahun 2012 maka secara hukum yang berlaku adalah Akte No. 17 tahun 19 Januari 2012 Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara sampai sekarang;
-
Bahwa dengan demikian Akte sesudahnya yaitu Akte lain (turunannya) seperti Akte No. 19, 20, 21 dan 22 masing-masing tertanggal 19 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan adalah sah menurut hukum dan Undang-Undang;
-
Bahwa perobahan Anggaran Dasar sebagaimana Tergugat I, II, III, IV, V dan VII uraikan di atas semasa Tergugat-VI menjadi anggota Pembina pada tanggal 19 Nopember 2010 Akte No.01 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan pada Anggaran Dasar pada Pasal 7 ayat 4 kata-kata yang mengatur "yang dapat diangkat sebagai Anggota Pembina adalah orang perorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan Rapat Anggota Pembina di Nilai mempunyai Dedikasi yang tinggi
untuk mencapai maksud dan tujuan
Yayasan" -
Bahwa semua ini walaupun telah di robah sedemikian rupa tidak ada yang keberatan dan tidak ada gugatan terhadap bunyi pasal 7 ayat 4 ini.
-
Bahwa sedemikian halnya dan juga pada Anggaran Dasar Akta Pendirian Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara No. 17 tanggal 19 Januari 2012 yaitu semua Tergugat I, II, III, IV, V pada saat ini disebutkan dalam pasal 7 ayat 4 berbunyi sebagai berikut: "Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pembina adalah orang perorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/ atau mereka yang
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 18
berdasarkan keputusan rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan". -
Bahwa Akte No. 17 tanggal 19 Januari 2012 dengan Anggaran Dasaryang baru telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum & Ham;
12-2. Bahwa makna dan sejarah Yayasan IKAL yang didalilkan oleh Penggugat
tidak jelas dan tidak ada diatur dalam Anggaran Dasar,
bahwa yang harus di Pedomani Secara Hukum adalah Anggaran Dasar Yayasan, sebab dalam Anggaran Dasar Yayasan IKAL Sumatera Utara tidak ada menyebutkan bila tidak menjabat sebagai Kepala Bulog atau sebagai Staff
dan Pegawai Bulog Sumatera Utara dan tidak lagi
sebagai istri Ka. Divre Bulog yang aktif tidak ada diatur dalam Akte No. 17 tanggal 19 Januari
2012 masih boleh dan tepat sesuai dengan
Undang-Undang Yayasan ; 12-3. Bahwa Penggugat rupanya mengajukan gugatan ini telah ketahuan setelah membaca, meneliti pada halaman 5 No. 3 gugatan Penggugat adalah hanya khayalan belaka dan mereka-reka pengalaman organisasi, semuanya itu hanya ILUSI belaka dan bukan karena Hukum (TIDAK BERDASARKAN HUKUM) -
Bahwa kekhawatiran Penggugat benar-benar hanya bayanganbayangan tanpa dasar hukum, bila itu yang Penggugat khawatiran sebenarnya tidak perlu sampai ke Pengadilan, cukup dengan membuat/mengusulkan agar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disesuaikan secara baik dan benar,sebenarnya Para Tergugat-Tergugat kecewa kepada Penggugat sebagai pendatang
baru
ingin
sebagai
PAHLAWAN
KESIANGAN,
seakan-akan berhati Jujur dan Mulia. Padahal Yayasan IKAL Sumatera Utara telah berdiri lebih kurang 28 tahun (dua puluh delapan tahun) tidak pemah ada perobahan dan tidak ada gugatmenggugat sesama pengurus, sebenarnya Penggugat SELAKU sebagai
pendatang baru yang masih MUDA sepantasnya
berterima kasih
kepada sesepuh (Orang Tua) yang telah
mendirikan dan
memajukan dan mencerdaskan generasi
bangsa di bidang pendidikan ada terdengar atau di Dengar adanya konflik atau perseteruan dalam kepengurusan Yayasan IKAL Sumatera Utara, semestinya Penggugat yang masih muda
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 19
dari Para Tergugat-Tergugat harus lebih berhati-hati melihat dan meneliti bukti-bukti. apakah ada penyelewengan dalam Ke Pengurusan Yayasan IKAL Sumatera/Utara, jika benar-benar ada penyelewengan
baru
memajukan
gugatan
dan
bila
perlu
mengajukannya ke KPK atau Polisi; 12-4.
Bahwa terhadap Tergugat VII (ic. Soeparno, SH Notaris di Medan) tidak benar menyalah gunakan wewenang (kode etik Notaris) sebab Tergugat VII tidak benar membuat Akte yang berbenturan satu dengan yang lain, hal ini tidak benar, semestinya Penggugat harus secara jelas membuat dalil-dalil atau alasan yang mana yang berbenturan, sebab Tergugat VII membuat Akte Yayasan IKAL Sumatera Utara adalah berdasarkan
permintaan dari Tergugat I, II, III, V dan VI, dan
permintaan tersebut adalah berdasarkan atau yang didasari dan di Payungi Hukum dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 dan kemudian
ubah dengan Undang-Undang No.28 tahun
2004, permintaan dari para yang ada adalah berdasarkan
Tergugat dalam membuat akte-akte hukum dan Undang-Undang
Yayasan yang baru; 12-5. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V benar tidak menjabat lagi sebagai Divre Bulog Sumatera Utara dan tinggal di Jakarta, akan tetapi untuk beramal atau demi kemajuan Yayasan IKAL Sumatera Utara tidak ada masalah. Pendiri Yayasan selalu semangat dan produktif dalam rangka pengembangan dan meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Utara.; -
Bahwa walaupun Penggugat sebagai Kepala Perum Bulog pada saat sekarang ini akan tetapi Penggugat tidak secara terus menerus dan selama masa menjabat sebagai Kepala Perum Bulog Divre Sumatera Utara, maka para Tergugat berpendapat dalil-dalil Penggugat keseluruhannya tidak mempunyai dasar-dasar hukum:
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas tidak ada satupun alasan Penggugat yang berdasarkan hukum, sebab Akte-akte yang dibuat
oleh Tergugat VII (ic. Soeparno, SH Notaris di Medan) telah benar
dan berurutan dan sesuai dan telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.28
tahun 2004 Tentang Yayasan dan Perubahan Undang-Undang No.
16 tahun
2001, oleh karena itu tidak ada alasan Penggugat menyatakan
perbuatan Tergugat VII membuat Akte tersebut cacat hukum dan tidak ada dalam
keadaan melawan hukum, tidak benar dan tidak ada
Penggugat dirugikan ;
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 20
KERUGIAN MATERIL: -
Bahwa Para Tergugat menegaskan secara Hukum Acara Perdata di Indonesia gugatan perbuatan melawan hukum tidak boleh disamakan atau disatukan dengan gugatan ganti rugi:
-
Bahwa cacat hukum dan dalam keadaan melawan hukum dalam perkara ini belum terbukti secara Hukum; a. Bahwa gugatan Penggugat yang mengulangi kata-kata hayalan menyebutkan jika seandainya Penggugat tidak sebagai Pembina yang tidak memiliki akses mengelola dan akan dikelola Tergugat-Tergugat dikhawatirkan seluruh Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara; - Bahwa alasan Penggugat akan di pergunakan lain dari tujuannya oleh Tergugat-Tergugat, Penggugat akan mengalami kerugian yang diperhitungkan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) - Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan akan mengalami kerugian tidak jelas dan kabur (obcuur Libel) Penggugat tidak mempunyai dasar-dasar
hukum dan mohon kiranya untuk di
TOLAK. - Bahwa apabila yang di gugat oleh Penggugat mengenai tanah dan kekayaan Yayasan IKAL Sumatera Utara bila di GUGAT BUKAN Tergugat I, II, III, IV dan V akan tetapi semua Pengurus ikut bertanggung jawab, OLEH KARENA ITU GUGATAN PENGGUGAT JELAS KABUR, KARENA TIDAK CUKUP PIHAK- PIHAK SEBAGAI TERGUGAT. - Bahwa bila mengenai kemajuan yang dilakukan oleh Yayasan IKAL Sumatera Utara, yang mengeluarkan uang adalah Ketua Pengurus yaitu Hajjah Megarita Amir Nasrun Rahmani (ic. Istri) Penggugat dan Hajjah Ilmah Irawani adalah sebagai bendahara dalam Yayasan IKAL Sumatera Utara kenapa mereka-mereka yang mengeluarkan uang tidak di ikut
sertakan sebagai Tergugat,
berarti pihak-pihak dalam perkara Reg.No.228/PDT-G/2013/PNMDN kurang tidak cukup pihak-pihak sebagai Tergugat, maka patut dan adil menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Ovankelijk Vanklaard (N.O.). b. Bahwa walaupun Penggugat mengeluarkan biaya-biaya untuk mengurus pengembalian kedudukan Penggugat sebagai Pembina Yayasan
Pendidikan
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
IKAL
Sumatera
Utara
sebesar
Rp.
Halaman 21
200.000.000,- (dua ratus
juta rupiah) hal tersebut tidak
mempunyai alasan hukum. sebab
mengurus pengembalian itu
tidak ada dasar hukumnya, hal itu patut dan adil untuk di TOLAK dan tidak ada diatur dalam Anggaran Dasar
Yayasan IKAL
Sumatera Utara; -
Bahwa sebenarnya Penggugat telah diangkat oleh Tergugat I, II, III, IV & V sebagai Anggota Pembina Yayasan IKAL Sumatera Utara, pada waktu itu dan Pengangkatan tersebut telah diterima oleh
Penggugat,
hal
ini
terbukti
Penggugat
telah
menandatanganinya, maka dengan demikian biaya-biaya untuk pengurusan
pengembalian
kedudukan
Pembina
tidak
mengenai alasan hukum oleh karena patut untuk di Tolak; KEUNTUNGAN YANG DIHARAPKAN -
Bahwa hayalan yang ketiga dari Penggugat bila benar kewenangan mengelola
sebagai Pembina Penggugat akan mengelola optimal dan
lebih profesional lagi yang diperhitungkan mendapat Rp. 3.831.840.000, (tiga milyard delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluhribu rupiah) setiap tahun adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai dasar hukum, sebab hal ini tidak ada kepastian dan tidak dapat dipastikan, maka hal tersebut mohon untuk tidak dikabulkan. karena yayasan tujuannya bukan mencari benefit (keuntungan) tetapi untuk kepentingan sosial keagamaan dan kemanusiaan; KERUGIAN MORAL; -
Bahwa alasan Penggugat tidak tepat sebab Penggugat, sebagaimana telah Para Tergugat uraikan di atas telah diangkat sebagai Anggota Pembina maka alasan malu dalam hal ini tidak benar, mengenai alasan kerugian dalam hal ini tidak terbukti sama sekali dan tidak mempunyai dasar menurut Undang-undang;
-
Bahwa demikian juga Penggugat mendalilkan sebagai Kompensasi dan menyatakan maaf karena itu bukan perkara pidana dan perkara ini mengenai Yayasan semestinya Penggugat yang meminta maaf karena telah mencampuri dan menghebohkan Yayasan Pendidikan IKAL Sumut tanpa ada dasar hukum yang mengaturnya, sedangkan Para Tergugat
membuat Akte-Akte tersebut telah mempunyai landasan
Hukum untuk
penyempurnaan Undang-Undang Yayasan No.28 tahun
2004 Tentang
Perubahan Undang-Undang No. 16 tahun 2001 dan
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 22
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 63 tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan;
-
Maka berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil yang Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII uraikan di atas patut kiranya gugatan Penggugat DITOLAK seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima Niet Ovankelijk Vanklaard (N.O.);
14.
Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul;
Bahwa karena gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum maka tidak beralasan untuk meletakkan sita jaminan atas harta para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII, oleh karena itu mohon untuk di TOLAK;
15.
Bahwa alasan Penggugat terhadap untuk membayar uang paksa (dwang soom) mohon untuk ditolak;
16.
Bahwa alasan putusan serta-merta (Uitvoerbaar bij woorraad) yang dimohonkan TIDAK PERLU DIKABULKAN karena gugatan Penggugat tidak akurat dan tidak sesuai dengan hukum dan Undang-Undang mohon kiranya untuk di TOLAK;
17.
Bahwa Penggugat sudah menghina dan mencemarkan nama baik Pendiri / Pembina sehingga menimbulkan shock dan trauma untuk ini Tergugat I s/d V menuntut
Penggugat
membayar
ganti
rugi
masing-masing
Rp.
1.000.000.000,- (Satu Milyard Rupiah). Dalam Rekonpensi: -
Bahwa apa-apa yang Penggugat dr./Tergugat dalilkan dalam Pokok perkara mohon secara mutatis-mutandis sebagai telah termasuk dalam gugatan Rekonpensi itu;
-
Bahwa Penggugat I, II, III, IV, V dr/Tergugat I, II, III, IV, V dk adalah sebagai Pendiri Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara di Medan;
-
Bahwa/ Penggugat I dr./Tergugat I dk adalah satu-satunya Pendiri Pertama Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara yang masih hidup, maka bersama-sama dengan pendiri lainnya yaitu Penggugat II, III, IV dan V dr./Tergugat II, III, IV dan V dk. telah sepakat untuk mendirikan Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara;
-
Bahwa dengan memisahkan terlebih dahulu dari harta kekayaan pribadinya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai kekayaan awal Yayasan akan dipergunakan untuk mendirikan Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara;
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 23
-
Bahwa dengan demikian Penggugat I, II, III, IV, V dr/Tergugat I, II, III, IV, V dk. telah sepakat untuk mendirikan Yayasan yang bernama Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara dengan akte No. 17 tanggal 19 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan, yang pertama kalinya diangkat Pembina, Pengurus, Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: a. Pembina - Ketua----------
Drs. HAJI SOEBROTO, MM
- Anggota-------: 1.
HAJJAH SUPADMI SYA'BAN
2.
HAJJAH SRI SOEHARTI
3.
HAJJAH NURBAITI PADAMULIA LUBIS
4.
HAJJAH ANDI NILA CHAERUDDIN
b. Pengurus: - Ketua ----------------NYONYA HAJJAH MEGARITA AMIR NASRUN RAHMANI - Sekretaris -----------NYONYA HAJJAH ERLINDA - Bendahara---------- HAJJAH ILMAH IRWANI SIREGAR, SE c. Pengawas INSINYUR TASMANTO -
Bahwa Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara No. 17 tanggal 19 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Soepamo, SH Notaris di Medan telah mendapat Pengesahan Yayasan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1995. AH.01.04. Tahun 2012 pada tanggal 24 April 2012;
-
Bahwa menurut hemat Penggugat I, II, III, IV, V dr/Tergugat I, II, III, IV, V dk Yayasan
Pendidikan
IKAL Sumatera Utara telah benar sesuai
Peraturan dan Undang-Undang Yayasan oleh karena itu tidak dibatalkan
maka dengan demikian patut dan adil menurut
dengan mungkin
hukum serta
peraturan Perundang-Undangan Akte Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara dengan Akte No. 17 tanggal 19 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan dan Akte-Akte lain (Turunannya) yaitu Akte No. 19, 20, 21 dan 22 masing-masing tanggal 20 Januari 2012 juga yang dibuat dihadapan
Soeparno, SH (Tergugat VII)
Notaris di Medan sah
menurut hukum; -
Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bantahan yang Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII telah kemukakan di atas, maka sangat beralasan dan berdasarkan
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 24
hukum bagi Majelis Hakim yang mulia dalam memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Penggugat
dalam
gugatannya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan mohon mengabulkan gugatan Tergugat dalam rekonpensi dan berkenaan mengambil putusan dalam hal sebagai berikut: Dalam Eksepsi 1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII seluruhnya; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima Niet Ovankelijk Verklaard (N.O.); 3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; Dalam Konpensi: 1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Permohonan Penggugat untuk meletakkan Sita Jaminan di Tolak karena tidak beralasan hukum; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul selama perkara ini berlangsung. Dalam Rekonpensi 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi I, II, III, IV, V, VI dan VII/ Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII dalam Konpensi seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akte Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara No. 17 tanggal 19 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Soeparno, SH, Notaris di Medan; 3. Menyatakan sah menurut hukum : a. Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara (dalam Likwidasi) Akte No. 19 tanggal 20 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH, Notaris di Medan. b. Akte Pengikatan Hibah No.20 tanggal 20 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH, Notaris di Medan. c. Akte No. 21 tanggal 20 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Soeparno, SH Notaris di Medan, d. Akte No. 22 tanggal 20 Januari 2012 yang dibuat dihadapan Soeparno,SH Notaris di Medan,
Menyatakan Penggugat telah menghina dan membuat malu Pendiri / Pembina
Yayasan Pendidikan IKAL Sumut sehingga menimbulkan shock dan
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 25
trauma bagi masing-masing Tergugat I s/d. V, juga termasuk Tergugat VI sebagai sesepuh (mantan Kadivre Bulog Sumut) yang ikut dipermalukan oleh Penggugat;
Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2014 Nomor : 228/Pdt.G/2013/PN-MDN.- amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI: DALAM EKSEPSI : -
Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;-------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;----------------------
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)....
DALAM REKONPENSI : -
Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi tidak dapat diterima;------------------------------------------------------------------
-
Menghukum Penggugat Rekonpensi/para Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebanyak Nihil;---------------------------------------
Menimbang bahwa
terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 17 Maret 2014 No.228/Pdt.G/2013/PN-MDN.- tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Maret 2014, sebagaimana
Akta pernyataan banding No.40/2014.- yang dibuat oleh
Bastarial,SH.MH.- Panitera Pengadilan Negeri Medan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding pada tanggal 29 Oktober 2014 ; Menimbang bahwa
Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat
telah mengajukan memori banding bertanggal 16 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Mei 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2014 ; Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 26
Menimbang bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 13 Nopember 2014, kontra mmori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya oleh Jutusita Pengadilan Negeri Medan kepada Bagian Umum Perum Bulog Divre Sumut yang bernama Heri Ardiansyah pada tanggal 20 Januari 2015 Menimbang bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana risalah pemberitahuan
pemeriksaan
berkas
perkara
228/Pdt.G/2013/PN-MDN.- yang dibuat oleh Jurusita Medan
(Inzage)
Nomor:
Pengadilan Negeri
masing-masing tanggal 20 Januari 2015 dan tanggal 29 Oktober
2014; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang bahwa
oleh karena permohonan banding dari Kuasa
Hukum Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding telah memenuhi syarat-syarat formal banding oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding dapat diterima ; Menimbang bahwa alasan keberatan Pembanding dahulu Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2014 No.228/Pdt.G/2013/PNMdn.- sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2014 No.228/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- dan mengadili sendiri : Dalam Konpensi Dalam Eksepsi Menolak eksepsi dari Para Terbanding dahulu Para Tergugat untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara : Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 27
Mengabulkan
gugatan
Pembanding
dahulu
Penggugat
untuk
seluruhnya ; Dalam Rekonpensi Menolak gugatan Rekonpensi Para Terbanding dahulu Para Tergugat; Dengan alasan-alasan sebagai berikut : Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : 1. Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 53 alinea 3 tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi sebab pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tersebutdiatas sangatlah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya didalam putusannya karena sangatlah jelas bahwa untuk mendukung maksud dan tujuan pendirian Yayasan Perguruan Ikatan Kekeluargaan Logistik (IKAL) Sumatera Utara (Sumut), maka sejak awal berdirinya Yayasan Pendidikan IKAL Sumut, yang kemudian berubah nama menjadi Yayasan Pendidikan IKAL Sumut berdasarkan Akta Notaris Nomor 55 Tahun 1990, seseorang yang diangkt dan menjabat sebagai Kepala Depot Logistik (Dolok) sekarang Devisi Regional (Divre) Sumut, maka secara ex Officio, pejabat Kepala Dolog Sumut tersebut akan menjabat pula sebagai Pembina Yayasan Pendidikan IKAL,Sumut, sedangkan istri dari pejabatKepala Dolog Sumut menjadi sebagai Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan IKAL Sumut, hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan IKAL Sumut dari istri pejabat Kepala Dolog Sumut yang lama kepada istri pejabat Kepala Dolog Sumut yang baru; - Bahwa akan tetapi pada saat Terbanding VI/dahulu Tergugat VI menjabat sebagai Kepala Divre Sumut sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 30 Mei 2011, Terbanding IV/dahulu Tergugat VI yang menerima jabatan sebagai pembina Yayasan Pendidikan IKAL Sumut secara otomatis dan ex Office dari Drs.Budi Wiyono,MM selaku pejabat Kepala Divre Sumut yang lama, maka Terbanding VI/dahulu Tergugat VI setelah dimutasi/ dialih Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 28
tugaskan ke Kantor Pusat Perum BULOG sebagai peneliti Utama Devisi R & D, tidak bersedia untuk menyerahkan jabatannya sebagai pembina Yayasan Pendidikan IKAL Sumut kepada Pembanding/daulu Penggugat dengan alasan sebagaimana yang termuat dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2010 bahwa Pembina Yayasan Pendidikan IKAL Sumut tidak secara otomatis dan ex Office melekat pada pejabat Kepala Divre Sumut yang baru,Hal ini bertentangan dengan maksud dan tujuan awal pendirian Yayasan Pendidikan IKAL Sumut sebagai Akta Notaris Nomor 55 tanggal 5 Mei Tahun 1990 Jo.Akta Notaris Nomor 10 tanggal 27 Nopember 2006 Jo. Akta Notaris Nomor 17 tanggal 18 Januari 2007 ; - Bahwa terhadap Akta Notaris Nomor 01 tanggal 4 Oktober 2010 yang dibuat oleh Terbanding VI/dahulu Tergugat VI dihadapan Terbanding VII/dahulu Tergugat VII telah dibatalkan sendiri oleh Terbanding VI/dahulu Tergugat VI berdasarkan Akta Notaris Pernyataan Notulen Berita Acara Rapat Yayasan Pendidikan IKAL Sumut Nomor 18 tanggal 23 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Terbanding VII/dahulu Tergugat VII, dengan demikian Akta Notaris yang berlaku adalah berdasarkan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 18 Januari 2007,maka
dengan
demikian,
terhadap
Jabatan
Pembina
Yayasan
Pendidikan IKAL Sumut tetap secara otomatis dan ex Office dijabat oleh Kepala
Dolog/Divre
Sumut
incumbent,
dalam
hal
ini
adalah
Pembanding/dahulu Penggugat ; - Bahwa oleh karenanyagugatan yang telah diajukan oleh Pembanding/dahulu Penggugat terhadap Terbanding I/dahulu Tergugat I sampai dengan Terbanding
VII/dahulu
Tergugat
VII,
yang
mana
Pembanding/dahulu
Penggugat selaku Kepala Perum BULOG Divre Sumut, juga menjabat sebagai Pembina
Yayasan
Pendidikan
IKAL
Sumut
dengan
demikian,
Pembanding/dahulu Penggugat memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan a quo (azas legitima persona standi in judicio) karena Pembanding/dahulu Penggugat merupakan orang atau subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dalam gugatan ini, dan oleh karenanya terhadap eksepsi Para Terbanding/dahulu Para Tergugat tersebut haruslah ditolak dengan tegas oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebab diajukannya gugatan ini oleh Pembanding dahulu Penggugat adalah sehubungan dengan dibuatnya Akta Notaris 01 tanggal 4 Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 29
Oktober 2010 (vide bukti P-17) oleh Terbanding VI/dahulu Tergugat VI dan dibuatnya Akta Notaris Nomor 17 tanggal 19 Januari 2012 oleh Terbanding I/dahulu Tergugat I sampai dengan Terbanding V/dahulu Tergugat V ; - Bahwa pada saat dibuatnya Akta Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2010 yang menjabat sebagai Pembinna Yayasan Pendidikan IKAL Sumut adalah Terbanding VI/dahulu Tergugat VI, sedangkan yang membuat Akta Notaris Nomor 17 tanggal 19 Januari 2012 adalah Terbanding I/dahulu Tergugat I sampai dengan Terbanding V/dahulu Tergugat V yang menjabat selaku Ketua dan Anggota Pembina Yayasan Pendidikan IKAL Sumut ; - Bahwa Pembanding/dahulu Penggugat mengajukan gugatan kepada Terbanding I/dahulu Tergugat I sampai dengan Terbanding VI/dahulu Tergugat VI selaku kedudukannya sebagai Ketua maupun Anggota Pembina Yayasan Pendidikan IKAL Sumut yang karena kewenangannya selaku pembina Yayasan telah membuat Akta Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2010 dan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 19 Januari 2012 yang sangatlah patut diperkirakannya adanya itikad yang tidak baik dan menyimpang dari maksud dan tujuan Terbanding I/dahulu Tergugat I sampai dengan Terbanding VI/dahulu Tergugat VI selaku Pembina Yayasan untuk mengambil dan menguasai asset-asset yang terdapat di Yayasan Pendidikan IKAL Sumut untuk kepentingan pribadi Terbanding I /dahulu Tergugat I samapai dengan Terbanding VI/dahulu Tergugat VI atas dibuatnya Akta Nomor 01 tanggal 04 Oktober 2010 dan Akta Notaris Nomor 17 tanggal 19 Januari 2012, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berita acara rapat Yayasan Pendidikan IKAL Sumut sebagaimana Akta Notaris Nomor 17 tanggal 23 Juli 2011 yang mana Terbanding VI/dahulu Tergugat VI selaku Pembina Yayasan Pendidikan IKAL Sumut pada saat itu dan bertindak sebagai Ketua rapat didalam rapat mengatakan bahwa “ Usaha dan kegiatan Yayasan “ sampai saat ini tidak ada kegiatan sama sekali, maka Ketua rapat mengusulkan kepada anggota rapat lebih baik “Yayasan “ dibubarkan dan atas usul Ketua rapat segenap para anggota rapat secara bulat menyetujui untuk membubarkan yayasan, terhitung secara tanggal ditandatangani akta ini yaitu tanggal 23 Juli 2011
pada hal sampai dengan saat ini Yayasan
pendidikan IKAL Sumut masih berjalan dan kegiatan pendidikan di Yayasan Pendidikan
IKAL
semakin
pesat
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
dan
berkembang
dengan
semakin Halaman 30
meningkatnya jumlah siswa-siswi yang mendaftar bersekolah di Yayasan Pendidikan IKAL Sumut, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), sekolah Dasar (SD), sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah, oleh karenannya jelaslah terbukti adanya itikad yang tidak baik yang mana sebenarnya berasal dari Terbanding VI/dahulu Tergugat VI dan Terbanding I/dahulu Tergugat I sampai dengan Terbanding V/dahulu Tergugat V; Dengan demikian sangatlah beralasan bahwa gugatan Pembanding/dahulu Penggugat ditujukan kepada Pembina Yayasan, yaitu Terbanding I/dahulu Tergugat I sampai dengan Pembina Terbanding VI/dahulu Tergugat VI, bukan kepada pengurus sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya pada bagian eksepsi tentang pihak-pihak tidak lengkap ; Dalam Pokok Perkara : - Bahwa
Pembanding/dahulu
Penggugat
sangat
keberatan
dengan
pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 59 alinea terakhir yang menyebutkan : ‘ Bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat beralasan sehingga Majelis mengabulkan eksepsi tersebut, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan tentang pokok perkara dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dpat diterima “ - Bahwa dikarenakan pokok perkara dalam gugatan Pembanding/dahulu Penggugat belum diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, maka Pembanding/dahulu Penggugat tetap pada gugatannya semula, namun demikian
Pembanding/dahulu
Penggugat
menganggap
untuk
perlu
menyampaikan dan menjelaskan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengenai sejarah berdiri Yayasan Pendidikan IKAL Sumut sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya untuk memutuskan perkara ini ditingkat banding ; Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, kuasa Tergugat I,II,III,IV,V, VI dan VII/ dahulu Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 31
menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 228/Pdt.G/2013/PNMdn.- tanggal 27 Maret 2014 dengan alasan-alasan sebagai berikut : 1. Bahwa Terbanding I,II,III,IV,V,VI dan VII, sangat sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat adalah PERUM BADAN URUSAN LOGISTIK (BULOG) DIVRE SUMATERA UTARA, yang diwakili oleh NASRUN RAHMANI, selaku Kepala Perum Bulog Divre Sumatera Utara (Penggugat dalam perkara ini) yang bukan/tidak termasuk organ Pengurus pada Yayasan Pendidikan
IKAL
Sumatera
Utara,
sehingga
Penggugat
tidak
mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, maka sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak (Non Persona Standi in judicio) ; Bahwa , benar sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. No.294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, yang menyatakan suatu gugatan perdata harus diajukan oleh orang atau subjek hukum, yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan (azas Legitima Persona Standi in judicio) Bahwa, tidak benar alasan Pembanding yang menyatakan alasan Pembanding selaku Kepala DEPOT LOGISTIK (DOLOK)/ sekarang Devisi Regional (Divre) Sumut secara ex officio, Pejabat Kepala Dolog Sumut tersebut akan menjabat pula sebagai Pembina Yayasan Pendidikan IKAL Sumut, dan tidak benar istri Pejabat Kepala Bulog Sumut menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan IKAL Sumut secara otomatis menjadi Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan IKAL Sumut hal ini tidak mempunyai dasar hukum ; Bahwa hal-hal ex officio, tersebut Tidak Benar hal ini dapat dilihat pada bukti para Terbanding yaitu bukti yang bertanda bukti T.1 yaitu : AKTA PENDIDIKAN YAYASAN PENDIDIKAN IKAL SUMATERA UTARA No.17 tanggal 19 Januari 2012, yang dibuat
oleh
SOEPARNO,SH Notaris di Medan, pada pasal 7 ayat (4) berbunyi “ yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusn Rapat Anggota Pembina dinial mempunyai indikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, maka berdasarkan akte Pendirian Yayasan No.17 tanggal 19 Januari 2012 ini Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 32
telah dapat membantah yang menyatakan Pembina ex officio atau secara otomatis, karena ternyata menurut bukti bertanda T-1. Adalah berdasarkan rapat anggota, oleh karena itu para Terbanding telah dapat MEMBANTAH/MEMATAHKAN keberatan Pembanding terhadap alasan-alasan
Pembanding
yang
menyatakan
Kepala
DEPOT
LOGISTIK (DOLOG) akan menjabat sebagai Pembina hal ini TIDAK BENAR ; Bahwa , bila ada acara serah terima KetuaYayasan Pengurus Yayasan Pendidikan IKAL Sumut kepada DOLOG/DIVRE Sumut, secara otomayis adalah PELANGGARAN HUKUM ; 2. Bahwa, pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 53 alenia ke 4, yang menyatakan gugatan Penggugat yang tidak mengikut sertakan para Pengurus Yayasan Pendidikan IKAL Sumut yang lain dan juga tidak ikut digugat MENTERI HUKUM dan HAM adalah suatu kesalahan Penggugat (kurang Pihak) sebab cukup jelas dan pasti disebutkan pada pasal 35 Undang-Undang No.16 Tahun 2001, kemudian telah dirubah denganh Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tantang Yayasan yang menyatakan bahwa yang berhak mewakili Yayasan didalam maupun di luar Pengadilan adalah pengrus Yayasan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat a quo harus menggugat PENGURUS YAYASAN tersebut ; Maka oleh karena itu patut untuk menolak isi keberatan Pembanding karena memori banding Pembanding TIDAK BERDASARKAN HUKUM; DALAM POKOK PERKARA : 1. Bahwa, sangat tepat pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Medan karena Eksepsi para Tergugat cukup beralasan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengabulkan Eksepsi tersebut, maka Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan ; 2. Bahwa, benar dengan Eksepsi dari Para Tergugat telah beralasan dan dikabulkan
oleh
Pengadilan
Negeri
Medan,
sehingga
tidak
mempertimbangkan pokok perkara, karena Penggugat adalah orang yang tidak berhak mengajukan gugatan ; 3. Bahwa,
adapun
isi
memori
banding
dari
Pembanding
yang
mengemukakan mengenai sejarah dan asal usul berdirinya akte Notaris Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 33
akta pendirian IKAL Sumut tidak dapat dipedoman karena telah ada Undang-Undang Yayasan yaitu Undang-Undang RI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang melengkapi Undang-Undang RI.No.28 Tahun 2004 sebab akte Yayasan yang diuraikan oleh Pemohon banding dalam memorinya tidak dapat dipakai lagi dengan adanya UndangUndang baru Yayasan dan yang benar sesuai dengan Undang-Undang baru adalah yang mempunyai Badan Hukum adalah Akta Pendirian Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara No.17 tanggal 19 Januari 2012 ; 4. Bahwa Akte-Akte yang Terbanding I,II,III,IV dan V adalah telah sesuai dengan Undang-Undang Yayasan dan oleh karena itu Patut di Putuskan secara Hukum dan Undang-Undang ; Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara No.228/Pdt.G/2013/PNMdn.- dan turunan resmi putusan Penmgadilan Negeri Medan tanggal 17 Maret 2014 No.228/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- serta memori banding dari Pembanding dahulu Penggugat dan kontra memori banding dari
Terbanding I,II,III,IV,V,VI dan VII dahulu Tergugat I,II,III,IV,V
berpendapat sebagai berikut : Dalam Konpensi : Dalam Eksepsi : Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan eksepsi dari Terbanding I,II,III,IV,V,VI dan VII dahulu Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII dengan alasan pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa Pembanding semula Penggugat (BULOG) Divre Sumatera Utara tidak mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan, maka
sesuai
dengan
Undang-Undang Yayasan,
Pembanding dahulu
Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak (Non Persona Standi in Judicio) ; -
Bahwa gugatan Pembanding dahulu Penggugat bukan sekedar kurang
lengkap para pihaknya, namun salah menarik para Tergugat sebagai pihak dalam kedudukannya sebagai para Pembina Yayasan karena sesuai dengan ketentuan pasal 35 Undang-Undang No.16 Tahun 2001 yang telah diubah Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 34
dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2004 tentang Yayasan menyatakan “ bahwa yang berhak mewakili Yayasan baik didalam mapun diluar Pengadilan adalah Pengurus Yayasan ; Menimbang
bahwa
Pengadilan Tinggi tidak sependapat
dengan
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Pembanding dahulu Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai pihak (Non Persona Sandi in Judicio) sesuai dengan Undang-Undang Yayasan karena baik Pembanding dahulu Penggugat dan Terbanding I,II,III,IV,V,VI dan VII, dahulu Tergugat I,II,III,IV,V,VI dan VII, sama-sama menyatakan bahwa Yayasan pendidikan IKAL berdasarkan pada Akta Nomor 3 tanggal 4 Juni 1984, oleh karena itu untuk menjawab apakah
Pembanding dahulu Penggugat
mempunyai legal standing atau tidak harus berdasar akta No.3 tanggal 4 Juni 1984 ; Menimbang bahwa pada halaman pertama akta No.3 tanggal 4 Juni 1984 tersebut, disebutkan antara lain bahwa Tuan Drs.H.Subroto, Kepala Depot Logistik Sumatera Utara dan Kuasa dari Tuan Haji.Machmud Sya’ban Kepala Depot Logistik Jakarta Raya,penghadap untuk diri sendiri dan menjalani Jabatannya, terlebih dahulu menerangkan bahwa ia bersama-sama dengan pemberi kuasa
tersebut dengan ini telah memasukkan kekayaan
mereka uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan seterusnya ; Menimbang bahwa dari kalimat penghadap untuk diri sendiri dan menjalani Jabatannya tersebut dimana jabatan Drs.Haji.Subroto Tergugat I pada waktu itu adalah Kepala Depot Logistik Sumatera Utara, dihubungkan dengan pasal 14
ayat 3 dari Akta No.3 tanggal 4 Juni 1984 yang
menyebutkan “ Sisa harta kekayaan setelah dibayar hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban lainnya serta beban, diserahkan hanya kepada Depot Logistik Sumatera Utara, maka dapat di simpulkan bahwa
Depot Logistik
Sumatera Utara sekarang menjadi Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Sumatera Utara, merupakan cikal bakal dari Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara, sehingga mempunyai hubungan hukum yang sangat erat dengan Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara, oleh karena itu Pembanding
dahulu
Penggugat
mempunyai
Legal
Standing
untuk
mengajukan gugatan terhadap Yayasan Pendidikan IKAL, Sumatera Utara ; Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 35
Menimbang bahwa namun demikian oleh karena gugatan Pembanding dahulu Penggugat menyangkut pembatalan Akta Yayasan Pendidikan IKAL Sumatera Utara No.17 tanggal 19 Januari 2012 akan tetapi tidak mengajukan gugatan kepada semua Pembina dan pengurus yang tercantum dalam akta No.17 tanggal 19 Januari 2012, maka gugatan Penggugat kurang pihak ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertmbangan tersebut diatas, maka eksepsi dari Terbanding I,II,III,IV,V,VI dan VII dahulu tentang pihak-pihak tidak lengkap dapat diterima dan harus dikabulkan ; Menimbang bahwa oleh karena eksepsi dari Terbanding I,II,III,IV,V,VI dan VII dapat diterima meskipun dengan pertimbangan berbeda, maka tentang pokok perkara dan gugatan rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima telah tepat dan benar dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding
sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17
Maret 2014 Nomor : 228/Pdt.G/2013/PN-Mdn dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ; Menimbang bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini : Mengadili : -
Menerima Permohonan banding dari Pembanding dahulu sebagai Penggugat ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan
tanggal 17 Maret
2014 No.228/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding tersebut; -
Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ejumlah Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 36
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis Tanggal 25 Juni 2015 oleh kami Hj.WAGIAH
ASTUTI,SH
selaku
Ketua
Majelis
dengan
YANSEN
PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 Nomor : 111/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : Jumat Tanggal 10 Juli 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini; Hakim Anggota :
Hakim Ketua :
1. (YANSEN PASARIBU,SH)
( Hj.WAGIAH ASTUTI,SH )
2. (ABDUL FATTAH,SH,MH) Panitera Pengganti :
( AGUS IBNU SUTARNO ) Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
Putusan Nomor 111/PDT/2015/PT.MDN
Halaman 37
