PUTUSAN Nomor : 116/PID.Sus/2015/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap
: ALI KASRI BIN ARSYAD
Tempat lahir
: Tarok
Umur/tanggal lahir
: 35 Tahun/ 04 Desember 1979
Jenis kelamin
: laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat tinggal
: Desa Pante Cermin Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya.
Agama
: Islam
Pekerjaan
:Tukang.
Terdakwa ditahan dalam perkara lain. Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya : ALAMSYAH HAMDANI, S.H., DARWIS, S.H., MAYA MANURUNG, S.H., ISKANDAR, S.H., NYA MUSLIMA, S.H., dan ONA HANDAYANI, S.H. Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung
di
Kantor
Advokat/Penasehat
Hukum
“DARWIS,
S.H.
&
ASSOCIATES” Jalan T.Hamzah Bendahara (Kuta Alam) no. 51 Kota Banda Aceh, bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2014 dibawah Register nomor : 32/PenK.Pid/2015/PN.Mdn Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 2.481/Pid.Sus/2014/PN.Mdn. dalam perkara terdakwa tersebut diatas;
Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 1
Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2014 No.Reg.Perk : PDM-17/BLP/09/ 2014 terdakwa didakwa sebagai berikut : Kesatu Bahwa terdakwa Ali Kasri Bin Arsyad bersama-sama dengan Muhammad Yahya Alias Silem Bin M. Amin, Husaini Bin Muhammad Ali Yusuf serta Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa pada bulan Maret 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rumah terdakwa di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan pekara pidana atas nama tersangka Ali Kasri Bin Arsyad, Dkk, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh,
menyerahkan
atau
mencoba
menyerahkan,
menguasai,
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut,
menyembunyikan,
mempergunakan
atau
mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa pada bulan Maret 2014
telah menerima titipan
sepucuk senjata AK 101 berwarna hitam dari Heri Ferdiansyah alias Dedek (DPO) dirumah terdakwa di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya untuk terdakwa simpan Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 11.30 Wib saksi Muhammad Yahya alias si Lem Bin M. Amin bersama-sama dengan saksi Husaini bertempat di Desa Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar telah bertemu untuk membuat perencanaan penembakan kantor posko PNA di Desa Guhang
Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk
pengalihan atas penembakan Faisal, SE Caleg PNA pada tanggal 02 Maret 2014, kemudian saksi Muhammad Yahya alias si Lem Bin M. Amin diminta oleh Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 2
saksi Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk ke Desa Babahrot untuk menjumpai terdakwa dan Saksi Nasrullah untuk membuat perencanaan selanjutnya guna melakukan penembakan Posko PNA di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 di rumah terdakwa di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, saksi Muhammad Yahya Alias Silem Bin M. Amin telah bertemu dengan terdakwa dan Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin lalu saksi Muhammad Yahya Alias Silem
Bin M. Amin
menyampaikan pesan dari
Husaini Bin M. Ali kepada terdakwa dan Nasrullah dengan mengatakan , “ saya datang kemari atas perintah Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk membuat perencanaan penembakan kontor posko PNA di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya sebagai pengalihan penembakan Faisal, SE caleg PNA yang terjadi Meukek Kab. Aceh Selatan pada tanggal 02 Maret 2014, apakah saudara-saudara siap’, kemudian terdakwa dan Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin menjawab ‘Siap’, lalu saksi Muhammad Yahya Alias Silem Bin M. Amin mengatakan , “ amanah dari Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api AK 101 pada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Nasrullah guna melakukan penembakan kantor Posko PNA di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, kemudian saksi Muhammad Yahya Alias Silem Bin M. Amin menanyakan kepada terdakwa dimana senjata api AK 101 tersebut, kemudian
terdakwa masuk kedalam
kamar rumahnya untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api AK 101 tersebut dan menyerahkan kepada saksi Muhammad Yahya Alias Silem kemudian senjata api tersebut oleh saksi Muhammad Yahya Alias Silem diserahkan kepada Nasrullah untuk melakukan penembakan posko PNA, setelah senjata api AK 101 tersebut diterima oleh Nasrullah lalu Nasrullah menyiimpan kembali senjata api AK 101 tersebut kedalam kamar rumah terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib Nasrullah kembali kerumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata Api AK 101 tersebut dari dalam kamar rumah terdakwa lalu senjata api tersebut saksi Nasrullah masukkan kedalam karung plastik warna putih, lalu saksi Nasrullah naik diboncengan temannya Sdr. Nazar (DPO) yang mengendarai sepeda motor menuju kantor posko PNA di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya guna melakukan penembakan kantor posko PNA tersebut, sesampai didepan kantor Posko PNA saksi Nasrullah melawati dahulu kantor PNA untuk mengeluarkan senjata api AK 101 dari karung plastik Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 3
kemudian saksi Nasrullah sekira pukul 19.30 kembali kedepan kantor Posko PNA Desa Guhang kemudian langsung turun dari sepeda motor dan melepaskan tembakan kearah kantor posko PNA Desa Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya sebanyak 3 (tiga) kali rentetan, kemudian saksi Nasrullah langsung naik kembali kemotor yang dikendarai oleh Sdr. Nazar yang tetap menunggu didepan Posko kantor PNA, lalu saksi Nasrullah dan Nazar kembali ke rumah terdakwa di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dan menyerahkan kembali senjata api AK 101 yang telah digunakan untuk menembak posko PNA tersebut kepada terdakwa untuk disimpan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab. : 3919/BSF/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir. Sapto Sri Suhartomo, pemeriksa 2. Binsaudin Saragih S.Si, M.Si., pemeriksa 3. Supriyadi, ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Haris Aksara, SH yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : 1. Barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang Ak 101 kaliber 5,56 x 45 mm dan nomor seri 11180756 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 x 45 mm. 2. Barang bukti (BB2) tersebut diatas adalah senjata api laras panajang Ak 101 kaliber 5,56 x 45 mm dan nomor seri 001181705 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 x 45 mm. 3. Selongsong peluru bukti dari BAP nomor Lab 1863/BSF/2014, adalah identik deengan selongsong peluru pembanding (SPP1) atau dengan kata lain bahawa senjata Api Bukti (BB1) dipergunakan untuk menembakkan selongsong pekluru bukti dari BAP Nomor Lab 1863/BSF/2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab. : 1863/BSF/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir. Sapto Sri Suhartomo, pemeriksa 2. Binsaudin Saragih S.Si, M.Si., pemeriksa 3. Supriyadi, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Lakhar (Dra. Melta Tarigan, M.Si) yang dalam kesimpulannya menyatakan : 1. Barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm
yang sama, seperti SS1 buatan Pindad, Rugermini buatan
Amerika, M16 buatan Amerika dan Ar 15 buatan Amerika. Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 4
2. Barang bukti (BB2) adalah serpihan anak peluru berupa core dan jacket dalam keadaan rusak berat. Perbuatan terdakwa Ali Kasri Bin Arsyad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal (1) ayat 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana DAN Kedua : Bahwa terdakwa Ali Kasri Bin Arsyad bersama-sama dengan Muhammad Yahya Alias Silem Bin M. Amin, Husaini Bin Muhammad Ali Yusuf serta Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu dan tanggal 15 maret 2014 sekira pukul 19.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di kantor Posko PNA dan dirumah tempat tinggal Anhar Bin Asnawi di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, Berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan pekara pidana atas nama tersangka Ali Kasri Bin Arsyad, Dkk, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira pukul 11.30 Wib saksi Muhammad Yahya alias si Lem Bin M. Amin bersama-sama dengan saksi Husaini bertempat di Desa Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar telah bertemu untuk membuat perencanaan penembakan kantor posko PNA di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya dengan tujuan untuk pengalihan atas penembakan Faisal, SE Caleg PNA pada tanggal 02 Maret 2014, kemudian saksi Muhammad Yahya alias si Lem Bin M. Amin diminta oleh saksi Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk ke Desa Babahrot Kab. Aceh Barat Daya untuk menjumpai terdakwa dan Saksi Nasrullah untuk membuat perencanaan Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 5
selanjutnya guna melakukan penembakan Posko PNA di Desa Guhang tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 di rumah terdakwa di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya, saksi Muhammad Yahya Alias Silem Bin M. Amin telah bertemu dengan terdakwa dan Nasrullah RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin lalu saksi Muhammad Yahya Alias Silem Bin M. Amin menyampaikan pesan dari Husaini Bin M. Ali kepada terdakwa dan Nasrullah dengan mengatakan , “ saya datang kemari atas perintah Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk membuat perencanaan penembakan kontor posko PNA di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya sebagai pengalihan penembakan Faisal, SE caleq PNA yang terjadi Meukek Kab. Aceh Selatan pada tanggal 02 Maret 2014, apakah saudara-saudara siap’, kemudian terdakwa dan Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin menjawab, ‘Siap’, lalu saksi Muhammad Yahya Alias Silem Bin M. Amin mengatakan, “ amanah dari Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api AK 101 pada terdakwa untuk diserahkan kepada saksi Nasrullah guna melakukan penembakan kantor Posko PNA di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, kemudian saksi Muhammad Yahya Alias Silem Bin M. Amin menanyakan kepada terdakwa dimana senjata api AK 101 tersebut, kemudian
terdakwa masuk kedalam kamar rumahnya untuk
mengambil 1 (satu) pucuk senjata api AK 101 tersebut dan menyerahkan kepada saksi Muhammad Yahya Alias Silem kemudian senjata api tersebut oleh saksi Muhammad Yahya Alias Silem diserahkan kepada Nasrullah untuk melakukan penembakan posko PNA, setelah senjata api AK 101 tersebut diterima oleh Nasrullah lalu Nasrullah menyimpan kembali senjata api AK 101 tersebut kedalam kamar rumah terdakwa, sekira pukul 18.00 Wib Nasrullah kembali kerumah terdakwa dan mengambilkan 1 (satu) pucuk senjata Api AK 101 tersebut dari dalam kamar rumah terdakwa lalu senjata api tersebut saksi Nasrullah masukkan kedalam karung plastik warna putih, lalu saksi Nasrullah naik diboncengan temannya Sdr. Nazar (DPO) yang mengendarai sepeda motor menuju kantor posko PNA di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya guna melakukan penembakan kantor posko PNA tersebut, sesampai didepan kontor Posko PNA saksi Nasrullah melawati dahulu kantor PNA untuk mengeluarkan senjata api AK 101 dari karung plastik kemudian saksi Nasrullah sekira pukul 19.30 Wib kembali kedepan kantor Posko PNA Desa Guhang kemudian langsung turun dari sepeda motor dan melepaskan Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 6
tembakan kearah kantor posko PNA di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya sebanyak 3 (tiga) kali rentetan, kemudian saksi Nasrullah langsung naik kembali kemotor yang dikendarai oleh Nazar yang tetap menunggu didepan Posko kantor PNA, lalu saksi Nasrullah dan Nazar kembali ke rumah terdakwa di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dan menyerahkan kembali senjata api AK 101 yang telah digunakan untuk menembak posko PNA tersebut kepada terdakwa untuk disimpan. Bahwa akibat penembakan terhadap kantor posko PNA di Desa Guhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya tersebut telah menyebabkan kaca jendela posko dan jendela rumah saksi Anhar Bin Asnawi Pecah dan tembok depan dan samping rumah saksi Anhar Rusak sehingga pecahan kaca juga mengenai bahu sebelah kiri saksi Lilis Harlina. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab. : 3919/BSF/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir. Sapto Sri Suhartomo, pemeriksa 2. Binsaudin Saragih S.Si, M.Si., pemeriksa 3. Supriyadi, ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Haris Aksara, SH yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : 1. Barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang Ak 101 kaliber 5,56 x 45 mm dan nomor seri 11180756 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 x 45 mm. 2. Barang bukti (BB2) tersebut diatas adalah senjata api laras panajang Ak 101 kaliber 5,56 x 45 mm dan nomor seri 001181705 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 x 45 mm. 3. Selongsong peluru bukti dari BAP nomor Lab 1863/BSF/2014, adalah identik deengan selongsong peluru pembanding (SPP1) atau dengan kata lain bahawa senjata Api Bukti (BB1) dipergunakan untuk menembakkan selongsong pekluru bukti dari BAP Nomor Lab 1863/BSF/2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab. : 1863/BSF/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir. Sapto Sri Suhartomo, pemeriksa 2. Binsaudin Saragih S.Si, M.Si., pemeriksa 3. Supriyadi, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Lakhar (Dra. Melta Tarigan, M.Si) yang dalam kesimpulannya menyatakan : Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 7
1. Barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm yang sama, seperti SS1 buatan Pindad, Rugermini buatan Amerika, M16 buatan Amerika dan Ar 15 buatan Amerika. 2. Barang bukti (BB2) adalah serpihan anak peluru berupa core dan jacket dalam keadaan rusak berat. Perbuatan terdakwa Ali Kasri Bin Arsyad tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal
27
Nopember
2014
No.Reg.Perkara
:PDM-17/BLP/09/2014
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Ali Kasri Bin Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai,
membawa,
mempunyai
dalam
mempunyai
persediaan
miliknya,
menyimpan,
padanya
atau
mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak” melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu dan telah terbukti secara sah dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tdak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain melanggar pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ali Kasri Bin Arsyad dengan pidana selama 4 (empat) tahun penjara dipotong selama dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 5,56 dan bertuliskan FNB. - Pecahan-pecahan proyektil.
Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 8
- 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AK -101 dengan no. senpi : 011180756 (Dipergunakan dalam perkara Nasrullah, RH Alias Tgk. Nas Alias Nas Bin Rahyimuddin) 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb : 1. Menyatakan Terdakwa ALI KASRI BIN ARSYAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
:
“Secara
menguasai,
bersama-sama
menyimpan,
tanpa
hak,
menerima,
menyembunyikan, sesuatu senjata
api, amunisi atau suatu bahan peledak Dan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai ,barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain“. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan 3. Menetapkan barang bukti berupa: - 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 5,56 dan bertuliskan FNB. - Pecahan-pecahan proyektil. - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AK -101 dengan no. senpi : 011180756 Dipergunakan dalam perkara Nasrullah, RH Alias Tgk. Nas Alias Nas Bin Rahyimuddin. 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ); Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 2 Februari 2015 dan tanggal 4 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 9
Nomor:19/Akta.Pid.B/2014/PN.Mdn.- serta Nomor : 26/Akta.Pid/2014/PN-Mdn.dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Februari 2015, dan pemberitahuan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2015 ; Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Februari 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya dengan sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2015 ; Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 05 Maret 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Maret 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Juru sita Pengadilan Negeri Medan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2015 ; Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya Nomor:
W2.U.1/1904/HK.01/II/2015
tanggal
09
Februari
2015
perihal
Mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang isinya memberikan kesempatan
untuk
mempelajari berkas perkara No.2481/Pid.Sus/2014/PN-Mdn.- sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang bahwa memori banding dari penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.2481/Pid.Sus/2014/PN-Mdn.- tanggal 29 Januari 2015, dan mengadili sendiri :
- Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata api, Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 10
amunisi atau suatu bahan peledak dan menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai , barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ ; - Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum membebaskan Terdakwa dari tahanan Negara ; - Merehabilitasi nama baik Terdakwa dan Martabat Terdakwa ; - Membebankan biaya perkara kepada Negara dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : I.Mengenai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berbeda dari apa yang terungkap dipersidangan : - Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi adalah apa yang tertuang dalam BAP yang dibuat oleh pihak Kepolisian Aceh dibantah oleh Terdakwa dimana BAP dibuat oleh Penyidik dalam keadaan tertekan dan Terdakwa tidak punya pilihan harus setuju dengan apa yang diperbuat oleh Penyidik ; - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menjadikan keterangan dalam BAP sebagai pertimbangan dan bukan fakta yang terungkap dipersidangan dan juga pertimbangan Majelis Hakim sudah menyalahi ketentuan pasal 189 ayat 3 dan pasal 189 ayat (1) KUHAP ; - Bahwa walaupun terdapat pengakuan Terdakwa seperti dalam BAP Kepolisian tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat 1 KUHP Keterangan Terdakwa
adalah apa yang Terdakwa nyatakan didepan
persidangan, dengan demikian pelaku yang harus dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut dalam perkara ini adalah tidak jelas “ Eror ini persona “ sehingga unsur barang siapa yang dikwalifikasi kepada diri Terdakwa tidak terpenuhi sama sekali ; II. Mengenai tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum : - Bahwa Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, sesuai dengan ketentuan pasal 56 KUHAP, dengan demikian berdampak pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak sah dan batal demi hukum ; III.Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai tanggapan terhadap pledoi Penasihat Hukum Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 11
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum bahwa mengenaidalil dan fakta yang mengungkapkan tidak adanya didampingi oleh Penasihat Hukum dan BAP yang diperbuat dalam tekanan adalah bertentangan dengan hukum yang sesungguhnya ; - Bahwa keberatan yang kami ajukan semuanya berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi Mahkota, justru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat berbeda dan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam melaksanakan ketentuan pasal 189 ayat 3 KUHAP ; Menimbang bahwa atas memori banding dari penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Mengenai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berbeda dari apa yang terungkap dipersidangan : - Bahwa dalam proses
persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan
saksi Verbalisan yakni Muhammad Zubir dan Abdul Mufakir yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam memeriksa terdakwa tidak ada dilakukan penyiksaan, penekanan baik secara fisik maupun psikis, pada saat pemeriksaan sangat rileks, terdakawa diberikan merokok, minum kopi sehingga apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terlalu mengada-ada dan sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap diperisidangan dimana Terdakwa tidak membantah apapun yang menjadi keterangan Verbalisan tersebut ; - Bahwa Terdakwa mempunyai hak untuk mengingkari perbuatannya, sedangkan Jaksa Penuntut Umum Hukum membuktikan semua dakwaan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga 2(dua) alat bukti sudah terpenuhi untuk menentukan kesalahan terdakwa dan berdasarkan Yuris prodensi Mahkamah Agung RI Regno.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Regno 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 dan Regno 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1982 yang pada pokoknya menyatakan pengakuan Terdakwa diluar sidang (dimuka Polisi, Jaksa) kemudian sidang dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa ; 2. Mengenai tanpa didampingi Penasihat Hukum : Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 12
- Bahwa Penyidik telah memberikan bantuan Hukum (penasihat Hukum) kepada
Terdakwa,
akan
tetapi
Terdakwa
menolaknya
dengan
membubuhkan tandatangan diatas materai Rp.6.000.-(enam ribu rupiah) dan dipersidangan terdakwa mengatakan tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan terdakwa sendiri, artinya terdakwa sendirilah yang menolak didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, dan penasihat Hukum terdakwa tidak memberikan alasan yang mendasar dakwaan Penuntut Umum tidak sah dan batal ; 3. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mengenai tanggapan terhadap Pledoi penasihat Hukum Terdakwa - Bahwa penuntut Umum menanggapi kembali terhadap BAP yang dibuat dalam tekanan oleh Penyidik adalah suatu hal yang terlalu mengada-ada karena Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan kepersidangan yaitu
Muhammad
Zubir
dan
Abdul
Mufakir
yang
pada
pokoknya
menerangkan tidak ada melakukan penyiksaan, penekanan baik secara phisik maupun psikis pada terdakwa sewaktu memeriksa terdakwa, pemeriksaan sangat rileks terdakwa diberikan merokok, minum kopi dan makan durian, sehingga apa yang menjadi keberatan penasihat Hukum Terdakwa terlalu mengada-ada dan sangat bertolak belakang dengan faktafakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa tidak membantah apapun yang menjadi keterangan Verbalisan tersebut, sehingga apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berputar-putar sehingga
membuat
atau
menyesatkan
fakta-fakta
yang
terungkap
dipersidangan ; - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat memutus perkara tersebut dengan telah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat ; Menimbang bahwa
setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan
seksama berita acara pemeriksaan dari Penyidik, berita acara pemeriksaan persidangan
dan
surat-surat
dalam
berkas
perkara
Nomor
:
2481/Pid.Sus/2014/PN-Mdn.-serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 2481/Pid.Sus/2014/PN-Mdn.- dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan kontra memori banding dari Jaksa penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :
Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 13
- Bahwa memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa tidak mempunyai alasan hukum yang tepat karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak keliru dan tidak menyalahi ketentuan pasal 189 ayat 1 dan pasal 189 ayat 3 KUHAP, yang telah menjadikan keterangan Terdakwa dalam BAP sebagai pertimbangan hukum karena Terdakwa
tidak
keberatan
terhadap
keterangan
para
saksi
Verbalisan sehingga pengakuan terdakwa dalam BAP (diluar sidang) yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa (vide putusan MARI Regno 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 selain itu terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan di penyidik karena Terdakwa sendiri yang menolak didampingi Penasihat Hukum ; - Bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melanggar pasal dalam dakwaan kesatu dan kedua sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai faktafakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukuk tersebut telah sesuai dengan dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ; - Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat (1) UU RI No.12 Tahun 1951 ayat 1 ke 1 dan pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke 1KUHPidana, pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut juga sudah tepat dan benar ; - Bahwa
selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tidak ada
ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga sudah tepat dan benar perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan salah dan terdakwa dijatuhi pidana ; - Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan
serta
hal-hal
yang
memberatkan
dan
yang
meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim tingkat Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 14
pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat perftama telah setimapl dengan kesalahan terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memperi efek jera bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa ; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2015 Nomor : 2481/Pid.Sus/2014/PN-Mdn.- yang dimintakan banding haruslah dipertahanankan dan dapat dikuatkan ; Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No.12 Tahun 1951 Jo.Pasal 55 ayat 1 ke a KUHPidana dan Pasal 406 ayat (1) KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Pasal-Pasal dari Perturan Perundangundangan lain yang bersangkutan :
MENGADILI - Menerima permintan banding dari Penasihat Hukum Tewrdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2015
Nomor
:
2481/Pid.Sus/2014/PN.Mdn.-
yang
dimintakan
banding ; - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 oleh kami Hj.WAGIAH
ASTUTI,SH
sebagai
Ketua
Majelis
dengan
YANSEN
PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Februari 2015 Nomor 116/PID/.Sus/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 15
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim
Anggota,
serta AGUS IBNU SUTARNO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota ;
Hakim Ketua ;
ttd.-
ttd.-
1. ( YANSEN PASARIBU,SH )
( Hj.WAGIAH ASTUTI,SH )
ttd.2. ( ABDUL FATTAH,SH,MH ) Panitera Pengganti :
ttd.( AGUS IBNU SUTARNO,SH )
Putusan Nomor 116/PID/2015/PT.MDN
Halaman 16
