PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 117 / PID.SUS / 2015 / PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: 1. Nama lengkap

: HUSAINI BIN M. ALI YUSUF

2. Tempat lahir

: Bireuen

3. Umur/tanggal lahir

: 32 Tahun/ 02 Februari 1979

4. Jenis kelamin

: laki-laki

5. Kebangsaan

: Indonesia

6. Tempat tinggal

: Desa Kajhu, Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar/ Desa Sawang Dua Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan.

7. Agama

: Islam

8. Pekerjaan

: POLRI..

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa

didampingi oleh Kuasa Hukumnya : ALAMSYAH HAMDANI, S.H.,

DARWIS, S.H., MAYA MANURUNG, S.H., ISKANDAR, S.H., NYA MUSLIMA, S.H., dan ONA HANDAYANI, S.H. Para Advokat dan Asisten Advokat yang tergabung di Kantor Advokat/Penasehat Hukum “DARWIS, S.H. & ASSOCIATES” Jalan T.Hamzah Bendahara (Kuta Alam) no. 51 Kota Banda Aceh, bertindak secara bersama-sama maupun sendirisendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan pada tanggal 13 Januari 2014 dibawah

Register nomor : 33/PenK.Pid/2015/PN.Mdn. PENGADILAN TINGGI TERSEBUT. Telah membaca berkas dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2015 No. 2.480//Pid.Sus/2014/PN-Mdn dalam perkara tersebut diatas ; Halaman 1 dari 15 Hal.Put. No. 117/Pid.Sus/2014/PT-Mdn

2 Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 September 2014 No. Reg.Perkara : PDM-18/BLP/09/2014 yang berbunyi sebagai berikut : KESATU . Bahwa terdakwa Husaini Bin M. Ali Yusuf, pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Muhammad Yahya Alias Si Lem Bin M. Amin di desa Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Tapaktuan juga berwenang mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 telah menunjuk Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan pekara pidana atas nama tersangka Ali Kasri Bin Arsyad, Dkk, telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

menyimpan,

mengangkut,

menyembunyikan,

mempergunakan

atau

mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang Bukti Selongsong Peluru, Peluru dan Serpihan Anak Peluru No. Lab :1626/BSF/2014 tanggal 11 Maret 2014, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas terdakwa mendatangi rumah saksi M. Yahya Alias Si Lem Bin M. Amin (disidangkan dalam berkas terpisah) di Desa Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan terdakwa membuat rencana dan menyampaikan kepada M. Yahya bahwa “kita harus membuat pengalihan untuk melakukan penembakan kantor Posko PNA di Kab. Aceh Barat Daya sebagai pengalihan atas penembakan yang dilakukan terdakwa terhadap Faisal, SE yang terjadi Halaman 2 dari 15 Hal.Put. No. 117/Pid.Sus/2015/PT-Mdn

3 di Aceh Selatan” dan saksi M. Yahya menyetujuinya dengan menjawab “boleh” lalu terdakwa Husaini menyuruh saksi M. Yahya untuk berangkat ke rumah saksi Ali Kasri (disidangkan dalam berkas terpisah) di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya guna mengambil satu pucuk senjata api AK 101 yang disimpan di rumah saksi Ali Kasri, kemudian terdakwa Husaini juga memerintahkan agar senjata api AK 101 tersebut diserahkan kepada Nasrullah RH alias Tgk. Nas (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk melakukan penembakan kantor Posko PNA (Partai Nasional Aceh) di Desa Geuhang Kec. Blang Pidie Kab. Abdya sebagai pengalihan penembakan Faisal, SE caleg PNA yang terjadi Meukek Kab. Aceh Selatan pada tanggal 02 Maret 2014. Kemudian setelah melakukan perencanaan terdakwa Husaini kembali kerumahnya di Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, sedangkan saksi M. Yahya berangkat menuju Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya untuk melaksanakan perintah terdakwa Husaini. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi M. Yahya bertemu saksi Ali Kasri Bin Arsyad dan saksi Nasrullah di rumah saksi Ali Kasri di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dan terdakwa menyampaikan perintah dari terdakwa Husaini kepada Ali Kasri dan Nasrullah dengan mengatakan , “ saya datang kemari perintah Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk membuat perencanaan penembakan kantor posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya sebagai pengalihan penembakan Faisal, SE caleq PNA yang terjadi Meukek Kab. Aceh Selatan pada tanggal 02 Maret 2014, apakah saudara-saudara siap’, kemudian saksi M. Yahya dan Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin menjawab, Siap’, , “ amanah dari Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api AK 101 pada saksi M. Yahya untuk diserahkan kepada saksi Nasrullah guna melakukan penembakan kantor Posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, kemudian saksi M. Yahya menanyakan kepada saksi Ali Kasri dimana senjata api Ak 101 tersebut, kemudian saksi Ali Kasri masuk kedalam kamar rumahnya untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api AK 101 tersebut

Halaman 3 dari 15 Hal.Put. No. 117/Pid.Sus/2015/PT-Mdn

4 dan menyerahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan senjata api tersebut kepada Nasrullah untuk melakukan penembakan posko PNA, kemudian senjata api Ak 101 tersebut oleh Nasrullah disimpan kembali kedalam kamar rumah Ali Kasri, sedangkan saksi M. Yahya pulang kembali ke Banda Aceh. Bahwa sore harinya sekira pukul 18.00 Wib saksi Nasrullah kembali ke rumah saksi Ali Kasri dan mengambilkan 1 (satu) pucuk senjata Api 101 didalam kamar rumah saksi Ali Kasri lalu senjata api tersebut saksi Nasrullah masukkan kedalam karung plastik warna putih kemudian saksi Nasrullah naik diboncengan tenamnya Sdr. Nazar (DPO) menuju posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, sesampai didepan kantor Posko PNA saksi melawati dahulu kantor PNA untuk mengeluarkan senjata api AK 101 dari karung plastik kemudian saksi Nasrullah sekira pukul 19.30 kembali kedepan kantor Posko PNA Desa Geuhang lalu turun dari sepeda motor kemudian melepaskan tembakan kearah kantor posko PNA sebanyak 3 (tiga) kali rentetan, kemudian saksi Nasrullah langsung naik kembali kemotor yang dikendarai oleh Nazar yang tetap menunggu didepan Posko, lalu saksi Nasrullah dan Nazar kembali ke rumah sdr. Ali Kasri di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dan menyerahkan kembali senjata api AK 101 tersebut untuk disimpan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab. : 3919/BSF/2014 tanggal 17 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir. Sapto Sri Suhartomo, pemeriksa 2. Binsaudin Saragih S.Si, M.Si., pemeriksa 3. Supriyadi, ST yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Haris Aksara, SH yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa : 1. Barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang AK 101 kaliber 5,56 x 45 mm dan nomor seri 11180756 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 x 45 mm.


5 2. Barang bukti (BB2) tersebut diatas adalah senjata api laras panajang Ak 101 kaliber 5,56 x 45 mm dan nomor seri 001181705 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan Peluru kaliber 5,56 x 45 mm. 3. Selongsong peluru bukti dari BAP nomor Lab 1863/BSF/2014, adalah identik dengan selongsong peluru pembanding (SPP1) atau dengan kata lain bahwa senjata Api Bukti (BB1) dipergunakan untuk menembakkan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor Lab 1863/BSF/2014. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Pusat Laboratorium Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan Nomor Lab. : 1863/BSF/2014 tanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Ir. Sapto Sri Suhartomo, pemeriksa 2. Binsaudin Saragih S.Si, M.Si., pemeriksa 3. Supriyadi, ST dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Lakhar (Dra. Melta Tarigan, M.Si) yang dalam kesimpulannya menyatakan : 1. Barang bukti (BB1) tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm yang sama, seperti SS1 buatan Pindad, Rugermini buatan Amerika, M16 buatan Amerika dan Ar 15 buatan Amerika. 2. Barang bukti (BB2) adalah serpihan anak peluru berupa core dan jacket dalam keadaan rusak berat. Perbuatan terdakwa Husaini Bin M. Ali Yusuf tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. DAN KEDUA. Bahwa terdakwa Husaini Bin M.Ali Yusuf pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Rumah Muhammad Yahya Alias Si Lem Bin M. Amin di Desa Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4)


6 KUHAP maka Pengadilan Negeri Tapaktuan juga berwenang mengadili perkaranya, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 134/KMA/SK/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 telah menunjuk Pengadilan Negeri Medan untuk memeriksa dan memutuskan pekara pidana atas nama tersangka Ali Kasri Bin Arsyad, Dkk, telah melakukan, menyuruh lakukan, turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik barang Bukti Selongsong Peluru, Peluru dan Serpihan Anak Peluru No. Lab :1626/BSF/2014 tanggal 11 Maret 2014, perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas mendatangi rumah saksi M. Yahya Alias Si Lem Bin M. Amin (disidangkan dalam berkas terpisah) di Desa Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dan terdakwa Husaini membuat rencana dan menyampaikan kepada M. Yahya bahwa “kita harus membuat pengalihan untuk melakukan penembakan kantor Posko PNA di Kab. Aceh Barat Daya sebagai pengalihan atas penembakan yang dilakukan terdakwa terhadap Faisal. SE yang terjadi di Aceh Selatan” dan saksi M. Yahya menyetujuinya dengan menjawab “boleh” lalu terdakwa Husaini menyuruh saksi M. Yahya untuk berangkat ke rumah saksi Ali Kasri (disidangkan dalam berkas terpisah) di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya guna mengambil satu pucuk senjata api AK 101 yang disimpan di rumah saksi Ali Kasri, kemudian terdakwa Husaini juga memerintahkan agar senjata api AK 101 tersebut diserahkan kepada Nasrullah RH alias Tgk. Nas (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk melakukan penembakan kantor Posko PNA (Partai Nasional Aceh) di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya sebagai pengalihan penembakan Faisal, SE caleq PNA yang terjadi Meukek Kab. Aceh Selatan pada tanggal 02 Maret 2014. Kemudian setelah melakukan perencanaan terdakwa Husaini kembali kerumahnya di Desa Kajhu Kec. Baitussalam Kab. Aceh Besar, sedangkan


7 saksi M. Yahya berangkat menuju Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya untuk melaksanakan perintah terdakwa Husaini. Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014 sekira pukul 10.00 Wib saksi M. Yahya bertemu saksi Ali Kasri Bin Arsyad dan saksi Nasrullah di rumah saksi Ali Kasri di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dan menyampaikan perintah dari terdakwa Husaini kepada Ali Kasri dan Nasrullah dengan mengatakan , “ saya datang kemari perintah Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk membuat perencanaan penembakan kontor posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya sebagai pengalihan penembakan Faisal, SE caleq PNA yang terjadi Meukek Kab. Aceh Selatan pada tanggal 02 Maret 2014, apakah saudara-saudara siap’, kemudian saksi M. Yahya dan Nasrullah. RH Alias Tgk. Nas alias Nas Bin Rahyimuddin menjawab, Siap’, “ amanah dari Husaini Bin M. Ali Yusuf untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api AK 101 pada saksi M. Yahya untuk diserahkan kepada saksi Nasrullah guna melakukan penembakan kantor Posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Abdya, kemudian saksi M. Yahya menanyakan kepada saksi Ali Kasri dimana senjata api AK 101 tersebut, kemudian saksi Ali Kasri masuk kedalam kamar rumahnya untuk mengambil 1 (satu) pucuk senjata api AK 101 tersebut dan menyerahkan kepada Nasrullah untuk melakukan penembakan posko PNA, kemudian senjata api AK 101 tersebut oleh Nasrullah disimpan kembali kedalam kamar rumah Ali Kasri, sedangkan saksi M. Yahya pulang kembali ke Banda Aceh. Bahwa sore harinya sekira pukul 18.00 Wib saksi Nasrullah kembali ke rumah saksi Ali Kasri dan mengambilkan 1 (satu) pucuk senjata Api 101 didalam kamar rumah saksi Ali Kasri lalu senjata api tersebut saksi Nasrullah masukkan kedalam karung plastik warna putih kemudian saksi Nasrullah naik diboncengan temannya Sd. Nazar (DPO) menuju posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya, sesampai didepan kontor Posko PNA saksi melawati dahulu kantor PNA untuk mengeluarkan senjata api AK 101 dari karung plastik kemudian saksi Nasrullah sekira pukul 19.30 kembali kedepan kantor Posko PNA Desa Geuhang lalu turun dari sepeda


8 motor kemudian melepaskan tembakan kerarah kontar posko PNA sebanyak 3 (tiga) kali rentetan, kemudian saksi Nasrullah langsung naik kembali kemotor yang dikendarai oleh Nazar yang tetap menunggu didepan Posko, lalu saksi Nasrullah dan Nazar kembali ke rumah terdakwa di Desa Pante Cermin Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya dan menyerahkan kembali senjata api AK 101 tersebut untuk disimpan. Bahwa akibat tembakan terhadap posko PNA di Desa Geuhang Kec. Blangpidie Kab. Aceh Barat Daya menyebabkan Kaca Jendela posko dan Kaca Jendela rumah saksi Anhar Bin Asnawi Pecah serta beberapa bagian tembok depan, dalam rumah dan tembok samping rumah saksi Anhar mengalami kerusakan. Perbuatan terdakwa Husaini Bin M. Ali Yusuf tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Menimbang, bahwa

berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Blangpidie tanggal 18 Desember 2014 No. Reg.Perkara : PDM18/BLP/09/2014 yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa Husaini Bin M. Ali Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak” melanggar Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu dan telah terbukti secara sah dan mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tdak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain melanggar pasal 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Husaini Bin M. Ali Yusuf dengan pidana selama 6


9 (enam) tahun penjara dipotong selama dalam tahanan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : - 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 5,56 dan bertuliskan FNB. - Pecahan-pecahan proyektil. - 1 (satu) pucuk senpi laras panjang jenis AK -101 dengan no. senpi : 011180756

( Dipergunakan dalam perkara Nasrullah, RH Alias Tgk. Nas Alias Nas Bin Rahyimuddin) 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Januari 2015 No. 2.480/Pid.Sus/2014/PN-Mdn yang amar berbunyi sebagai berikut : 1

Menyatakan Terdakwa Husaini Bin M. Ali Yusuf.tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama tanpa hak , menerima, mencoba, menguasai, membawa, mempergunakan, sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak dan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai ,barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) tahun. 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) butir selongsong amunisi kaliber 5,56 dan bertuliskan FNB. - Pecahan-pecahan proyektil. - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK -101 dengan no. senpi : 011180756. Dipergunakan dalam perkara Nasrullah, RH Alias Tgk. Nas Alias Nas Bin Rahyimuddin 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;


10 Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan SUGENG WAHYUDI, SH.MM masing-masing pada tanggal 02 Februari 2015 dan tanggal 04 Februari 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding No. 18/Akta.Pid/2015/PN-Mdn dan No. 25/Akta.Pid/2015/PN-Mdn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 18/Akta.Pid/2015/PN-Mdn tanggal 04 Februari 2015 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa diberitahukan dengan cara seksama

dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 25/Akta.Pid/2015/PN-

Medan tanggal 12 Februari 2015 ; Menimbnang, bahwa

sehubungan

dengan permintaan

banding tersebut

Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal

Februari

2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Februari 2015 dan salinannya telah diserahkan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tangga 27 Februari 2015 dengan Akta No. 18/Akta.Pid/2015/PN-Mdn ; Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Terdakwa tersebut,. Jaksa Penuntut Umum dari Blang Pidie telah mengajukan Kontra Memori Banding tenggal 05 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Maret 2015, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2015 ; Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan dengan suratnya tanggal 09 Februari 2015

No. W2.U1/1903/HK-01/II/2015 perihal Mempelajari berkas Perkara

yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang isinya memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk mempalajari berkas

Perkara No. 2.480/Pid.Sus/2014/PN-Mdn

sebelum dikirim ke

Pengadilan Tinggi ; Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang


11 waktu dan dengan

cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang maka

permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Bandingnya tertanggal

Penasihat Hukum Terdakwa telah

mengajukan Memori

Februari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Medan pada tanggal 25 Februari 2015 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 2.480/Pid.Sus/2014/PN-Mdn dan mengadili sendiri : --- “ Menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu sebjata api, amunisi, atau suatu bahan peledak dan menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain “ ; --- “ Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan Negara “ ; --- “ Merehabilitasi nama baik Terdakwa dan martabat Terdakwa “ ; --- “ Membebankan biaya perkara kepada negara “ ; Dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : I. Mengenai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berbeda dari apa yang terungkap di persidangan ;  Bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi adalah apa yang tertuang dalam Berita Acara yang dibuat oleh pihak Kepolisian Aceh dibantah oleh Terdakwa, dimana Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh Penyidik dalam keadaan tertekan dan Terdakwa tidak punya pilihan harus setuju dengan apa yang di perbuat oleh Penyidik ;  Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menjadikan keterangan dalam Berita Acara sebagai pertimbangan dan bukan fakta yang terungkap dipersidangan dan juga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah menyalahi ketentuan Pasal 189 ayat 3 dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP “ ;  Bahwa walaupun terdapat pengakuan Terdakwa seperti dalam Berita Acara Kepolisian tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (1) KUHAP keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di depan persidangan. Dengan demikian pelaku yang harus di pertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut dalam perkara ini adalah tidak jelas “ Error in persona “, sehingga untusur barang siapa yang dikwalifikasi kepada diri Terdakwa tidak terpenuhi sama sekali “ ; II. Mengenai tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum. Halaman 11 dari 15 Hal.Put. No. 117/Pid.Sus/2015/PT-Mdn

12  Bahwa Tersangka atau Terdakwa disangka atau di dakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi yang tidak mampu yang diancam dengan pidana

lima tahun atau lebih yang tidak

mempunyai Penasihat Hukum wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP, dengan demikian berdampak pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak sah dan batal demi hukum ; III. Mengenai Pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama mengenai tanggapan terhadap Pledoi Penasihat Hukum.  Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan tidak cermat dalam mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum, bahwa mengenai dalil dan fakta yang mengungkapkan tidak adanya di dampingi oleh Penasihat Hukum dan Berita Acara Pemeriksaan yang diperbuat dalam tekanan adalah bertentangan dengan hukum yang sesungguhnya “ ‘;  Bahwa keberatan yang kami ajukan semuanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Mahkota , justru pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sangat berbeda dan tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru dalam melaksanakan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP ; Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Mengenai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berbeda dari apa yang terungkap dipersidangan :  Bahwa dalam proses persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan Yakni Muhammad Zubir dan Abd. Mufakir yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam memeriksa Terdakwa tidak ada dilakukan penyiksaan, penekanan baik secara fisik maupun psikis, pada saat pemeriksaan Tergugat rileks Terdakwa diberikan merokok, minum kopi, sehingga apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terlalu mengada-ada dan Tergugat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa tidak membantah apapun yang menjadi keterangan Verbalisan tersebut ;  Bahwa Tewrdakwa mempunyai Hak untuk mengingkari perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum membuktikan semua dakwaan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sehingga 2 (dua) alat sudah terpenuhi untuk menentukan kesalahan Terdakwa, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Regno. 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Regno 117 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 dan Regno. 414 K/Pid.1984 tanggal 11


13 Desember 1982 yang pada pokoknya menyatakan pengakuan Terdakwa diluar sidang (dimuka Polisi, Jaksa), kemudian

disidang

dicabut tanpa alasan

yang berdasar

merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa ; 2. Mengenai tanpa didampingi Penasihat Hukum.  Bahwa Penyidik telah memberikan bantuan hukum (Penasihat Hukum) kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolaknya dengan membubuhkan tanda tangan diatas Materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dipersidangan Terdakwa mengatakan, tanda tangan tersebut adalah benar tanda tangan Terdakwa sendiri, artinya Terdakwa sendirilah yang menolak didampingi Penasihat Hukum, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak memberikan alasan yang mendasar dakwaan Penuntut Umum tidak sah dan batal ; 3. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tanggapan terhadap Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa :  Bahwa Penuntut Umum menanggapi kembali terhadap Berita Acara Persidangan yang dibuat dalam tekanan oleh Penyidik adalah suatu hal yang terlalu mengada-ada karena Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan kepersidangan yaitu Muhammad Zubir dan Abdul Mujakir yang pada pokoknya menerangkan tidak ada melakukan penyiksaan, penekanan baik secara phisik maupun psikis pada Terdakwa pada waktu memeriksa Terdakwa, pemeriksaan sangat rileks Terdakwa di berikan Merokok, minum kopi dan makan durian, sehingga apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terlalu mengada-ada dan sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terunghkap di persidangan dimana Terdakwa tidak membantah apapun yang menjadi keterangan Verbalisan tersebut, sehingga apa yang menjadi keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang berputar-putar sengaja membuat atau menyesatkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;  Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah tepat memutus perkara tersebut dengan telah menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat ; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dan surat-surat berkenaan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan

yang

No. 2.480/

Pid.Sus/2014/PN-Mdn tanggal 29 Januari 2015 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :


14  Bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak mempunyai alasan hukum yang tepat karena : Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak keliru dan tidak menyalahi ketentuan Pasal 181 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang telah menjadikan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Persidangan sebagai pertimbangan hukum karena Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan para saksi Verbalisan sehingga pengakuan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (diluar sidang) yang kemudian disidang dicabut tanpa alasan berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa (Vide putusan MARI Regno 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960), selain itu Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan di Penyidik karena Terdakwa sendiri yang menolak di dampingi Penasihat Hukum ;  Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melanggar Pasal-pasal dalam dakwaan Kesatu dan Kedua sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dengan dan di dasarkan pada alatalat bukti yang diajukan kepersidangan ;  Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 dan Pasal 406 ayat (1) ke 1 KUHPidana,

pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim

Tingkat Pertama tersebut juga sudah tepat dan benar ;  Bahwa selama berlangsungnya pemerikasaan perkara tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga sudah tepat dan benar perbuatan Terdakwa tersebut dinyatakan salah dan Terdakwa dijatuhi pidana ;  Bahwa dengan memperhatikan azas keadilan kepastian hukum dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan telah memehuni rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan dapat memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan serupa ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2015 No. 2.480/Pid.Sus/2014/PN-Mdn yang dimintakan banding haruslah dipertahankan dan dapat dikuatkan ;


15 Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Memperhatikan Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 12 Tahun 1951 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH.Pidana dan Pasal 406 ayat (1) KUH.Pidana, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana dan Pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:  Menerima permintaan banding

dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa

Penuntut Umum tersebut ;  Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Januari 2015

No.

2.480/Pid.Sus/2014/PN-Mdn yang dimintakan banding ;  Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi

Medan pada hari Senin tanggal 06 April 2015 oleh kami HJ. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan,sebagai Ketua Majelis YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan

Surat

Penetapan Wakil Ketua

Pengadilan Tinggi Medan Nomor 117/PID.SUS/2015/PT-MDN tanggal 26 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 oleh Hakim Ketrua Majelis tersebut dengan didampingi

MUSALLIM

SIREGAR,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ; HAKIM ANGGOTA, ttd YANSEN PASARIBU,SH

KETUA MAJELIS, ttd HJ. WAGIAH ASTUTI, SH

ttd ABDUL FATTAH, SH. MH. Panitera Pengganti, ttd MUSALLIM SIREGAR, SH.-


PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents