PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 353/PDT/2015/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. DAME Br SIRAIT, Bertempat tinggal di Lumban Nabolon, Desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir; 2. MARLAUNG MANURUNG, Bertempat tinggal di Jalan Bangau XI No. 94 RT.03/ RW.23 Kav. Harapan Kita, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi; 3. DOPAN MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan A III No. 28, RT.04/ RW.15, Kel. Cipinang Timur, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur; 4. SOLO J MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Singgalang IV No.15 RT.06/RW.06, Kel. Karawang Tengah, Kec. Karawang Tengah – Kota Tangerang; 5. TUMPAL MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Pulo Indah No.22 RT.08/ RW.09 Sunter Jaya Tanjung Priok, Jakarta Utara; 6. SONTANG MANURUNG, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma 9/08, RT.05/RW.1 Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi, Kota Bekasi; 7. Pdt. Ny. SISYE MAS AGUNG (ISTRI ALM. MAS AGUNG MANURUNG), bertempat tinggal di Jalan Attahiriyah No.14, RT.010/ RW.03, Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andilo Sinaga, SH. Advokat & Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum,

-2-

UNIKA ST. Thomas Sumut, berkantor di Jl. Setia Budi No.479-F Tanjung Sari, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VII; Melawan : 1. ROBINSON TAMBUNAN, Umur 68 Tahun, Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Bandeng II No. 190, Rt.04/ Rw.09, Kelurahan Kayu Ringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Bekasi; 2. OSCAR TAMBUNAN, Umur 58 Tahun, Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bumi Teluk Jambi Blok S-278 Karawang; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Parulian Lumbantobing AdvokatPengacara-Penasihat

Hukum

di

Kantor

Hukum

“PARULIAN

LUMBANTOBING, SH & REKAN” yang berkantor di Jalan Diponegoro No. 16 A-B Tarutung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal tertanggal 08 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 22 Mei 2014 dibawah Register No. 63/SK/2014/PN.BLG, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat; Dan : 1. KEPALA DESA Lumban Huala, beralamat di Desa Lumban Huala, Kec. Porsea, Kab. Toba Samosir, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat VIII; 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir di Balige, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat IX; Pengadilan Tinggi tersebut;

-3-

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA; Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register Nomor : 25/Pdt.G/2014/PN.Blg tertanggal 22 Mei 2014, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut : 1. Bahwa Para Penggugat adalah anak sekaligus ahli waris yang sah dari Alm. Gerhard Tambunan dan Alm. Ibu Yenni br Sitorus. 2. Bahwa orang tua para Penggugat yaitu Alm. Gerhard Tambunan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 1979 dan Alm. Ibu Yenni br Sitorus juga telah meninggal dunia pada tanggal 4 Juli 2005 3. Bahwa dari perkawinan Alm. Gerhard Tambunan dan Alm. Yenni br Sitorus mempunyai keturunan sebanyak 5 (lima) orang anak yaitu :  Robinson Tambunan  Serepina br Tambunan  Kameria br Tambunan  Oscar Tambunan  Herlina Nurhaida br.Tambunan 4. Bahwa dengan meninggalnya Alm.Gerhard Tambunan dan Alm. Ibu Yenni Sitorus, maka yang berhak atas harta-harta peninggalannya adalah kami seluruh anak-anaknya yaitu 1. Robinson Tambunan 2. Serepina br Tambunan 3.Kameria br Tambunan 4. Oscar Tambunan 5. Herlina Nurhaida br.Tambunan. 5. Bahwa semasa hidupnya Alm.orang tua para Penggugat beliau ada memiliki dan menguasai serta mengusahai sebidang tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal dan Tanah Perladangan yang terletak di Kampung Lumban Nabolon,Desa

Lumban

Kuala,Kec.Parmaksian,Kab.Toba

Samosir,

yaitu

sebagai berikut : Tanah dan Bangunan Rumah Tinggal dengan ukuran Panjang 8m X Lebar 12m = ± 96 m², dengan batas-batas sebagai berikut: -

Sebelah Timur berbatasan dengan

: Tanah Kosong

-

Sebelah Barat berbatasan dengan

: Rumah Kel.Pahala Manurung

-

Sebelah Utara berbatasan dengan

: Parit Ompu Surta

-

Sebelah selatan berbatasan dengan

: Jalan Umum

-4-

Tanah Perladangan dengan ukuran Panjang 31,5m X Lebar27,40m = ± 862 m², dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Timur berbatasan dengan

: Tanah Tergugat

-

Sebelah Barat berbatasan dengan

: Tanah Tergugat

-

Sebelah Utara berbatasan dengan

: Jalan Umum

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan

: Parit/ Saluran air

6. Bahwa adapun tanah dan bangunan rumah serta tanah perladangan tersebut diatas diperoleh Almarhum orang tua para Penggugat dari almarhum ANGGIAT TAMBUNAN ( kakek dari para Penggugat ), dengan cara mewariskannya kepada Almarhum orang tua para Penggugat, dan hal tersebut telah berlangsung secara turun temurun

diwariskan

oleh

keturunan

Marga

Tambunan, mulai dari Almarhum GURU LATONG TAMBUNAN kepada RAJA SAUL TAMBUNAN kemudian kepada anaknya ANGGIAT TAMBUNAN kemudian diwariskan lagi kepada GERHARD TAMBUNAN sampai dengan pewaris yang terakhir dari anak-anak Alm. GERHARD TAMBUNAN yaitu para Penggugat, dan ahli waris lainnya. 7. Bahwa perlu Para Penggugat jelaskan sejarah Leluhur Para Penggugat, yaitu Alm. GURU LATONG TAMBUNAN dapat bertempat tinggal di Kampung Lumban Nabolon adalah karena diberikan oleh Alm. St. HERMAN MANURUNG Pertapakan Rumah dan Perladangan untuk bertempat tinggal di kampung Lumban Nabolon, karena Kampung Lumban Nabolon adalah merupakan salah satu bagian dari Lumban Bayon Kampung milik Alm. St. Herman Manurung di samping kampung-kampung lainnya yaitu Lumban Jior, Banjar Tonga-Tonga, Lumban Gorat, Lumban Pisang. 8. Bahwa sejak Leluhur Para Penggugat hingga kepada orangtua Para Penggugat bertempat tinggal di kampung Lumban Nabolon, tidak pernah ada keberatan selama ini termasuk Leluhur Para Tergugat hingga kepada Para Tergugat, dan baru belakangan ini Tergugat I mengatakan bahwa Tanah Pertapakan Rumah dan Perladangan milik warisan Para Penggugat tersebut adalah Tanah Miliknya. 9. Bahwa oleh karena tanah berikut bangunan rumah yang terdapat diatasnya dengan ukuran Panjang 8m x Lebar 12m = 96m² adalah merupakan warisan dari Alm.orangtua para penggugat dan secara terus menerus tetap dikuasai dan diusahai para penggugat sampai dengan saat ini,

maka patut dan

beralasan menurut hukum apabila tanah berikut bangunan rumah yang terdapat diatas tanah terperkara adalah dinyatakan sah milik para Penggugat,

-5-

dan ahli waris lainnya dari Alm. GERHARD TAMBUNAN dan Ibu YENNI BR. SITORUS. 10. Bahwa demikian juga halnya tentang tanah perladangan dengan ukuran 31,50m x 27,40m = 862m² adalah merupakan warisan dari Alm.orangtua para penggugat dan secara terus menerus tetap dikuasai dan diusahai oleh orangtua para penggugat dan para penggugat dengan menanam berbagai macam tanaman sampai dengan saat ini, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila tanah perladangan dimaksud dinyatakan sebagai tanah warisan dari Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. GERHARD TAMBUNAN dan Ibu YENNI BR.SITORUS. 11. Bahwa diatas tanah tersebut telah berdiri satu unit rumah permanen yang dibangun oleh leluhur para Penggugat

begitu juga dengan lahan tanah

Perladangan yang dikuasai dan diusahai secara turun temurun dengan menanam berbagai jenis tanaman yaitu : pohon durian, pohon duku, pohon bambu, pohon petai, pohon nangka dan hasil dari tanaman – tanaman tersebut selalu dipanen dan diambil hasilnya oleh almarhum orang tua para Penggugat dan hasil panennya dijual ke pasar yang mana keadaan tersebut sudah berlangsung secara turun temurun sejak dulu sampai dengan saat ini tanpa pernah mendapat gangguan dari pihak manapun juga. 12. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2013, saudari perempuan Para Penggugat berkunjung ke Lumban Nabolon atau kekampung halaman para Penggugat untuk membersihkan tanah perladangan yang ditinggalkan oleh Alm. Orang tua para Penggugat, ternyata pada

waktu mengerjakan tanah

perladangan tersebut secara tiba – tiba Tergugat I datang dan membawa anggota Polisi serta melarang saudari perempuan para Penggugat untuk tidak melakukan pekerjaan diatas tanah tersebut sembari mengatakan bahwa tanah itu adalah miliknya dengan menunjukkan / memperlihatkan Sertipikat Hak Milik No 19 Tahun 2013 atas nama Tergugat II,III,IV,V,VI dan VII. 13. Bahwa para Penggugat sangat terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Tergugat I, karena setahu para Penggugat dan keluarga besar Almarhum orang tua para Penggugat tidak pernah menjual atau memindah tangankan tanah dan bangunan serta tanah perladangan tersebut kepada pihak manapun juga,

dan bahkan rumah serta tanah perladangan dimaksud masih tetap

dikuasai dan diusahai oleh para Penggugat sampai dengan saat ini. 14. Bahwa setelah kami selidiki barulah kami ketahui jika Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII terlebih dahulu mengurus surat - surat tanah para penggugat kepada Tergugat VIII dan kemudian memohonkan Sertipikatnya kepada Tergugat IX tanpa

-6-

sepengetahuan dan seizin kami para penggugat sebagai pemilik yang menguasai dan mengusahai rumah dan tanah perladangan dimaksud. 15. Bahwa karena Para Penggugat dan ahli waris lainnya berada diperantauan sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VII ingin mengambil dan menguasai serta mengusahai Tanah Pertapakan Rumah dan Perladangan tersebut tanpa se-izin dan sepengetahuan dari Para Penggugat dan ahli waris lainnya, dan belakangan ini Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah mulai mengerjakan Tanah Perladangan tersebut dan mengrusaki Pagar dan pohonpohon yang ada di atas tanah tersebut sehingga Para Penggugat sangat kwatir Tanah perladangan tersebut akan diambil alih oleh Tergugat I s/d Tergugat VII. 16. Bahwa karena telah terbukti jika tanah yang disertipikatkan oleh Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII melalui Tergugat VIII dan Tergugat IX tanpa sepengetahuan dan seizin kami para penggugat selaku pemilik yang menguasai dan mengusahai tanah warisan Alm.orangtua kami tersebut, maka tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum mengingat sebahagian dari tanah yang disertipikatkan menjadi

Sertipikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 termasuk

didalamnya tanah yang diwarisankan orangtua para Penggugat yang notabene masih tetap dikuasai dan diusahai oleh para Penggugat. 17. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX tersebut telah dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila Sertipikat Hak Milik No 19 Tahun 2013 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. 18. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No : 19 tahun 2013 tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan menurut

hukum

apabila

Tergugat

I,II,III,IV,V,VI,VII

dihukum

untuk

mengembalikan Sertipikat Hak Milik No : 19 tahun 2013 tersebut kepada Tergugat IX. 19. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No : 19 tahun 2013 tersebut telah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, maka patut dan beralasan juga menurut hukum apabila Tergugat IX dihukum untuk menarik kembali Sertipikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 tersebut dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII atau setidak-tidaknya memerintahkan Tergugat IX untuk mencoret Sertipikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 tersebut didalam daftar pembukuan tanah Sertipikat yang ada di kantor Tergugat IX.

-7-

20. Bahwa sebagai akibat tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut diatas secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat baik kerugian Materil maupun kerugian Moril yaitu sebagai berikut : -

KERUGIAN MATERIL : Bahwa dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 yang didalamnya termasuk tanah warisan yang hingga saat ini masih tetap dikuasai dan diusahai oleh para Penggugat, sehingga para penggugat harus mengeluarkan biaya-biaya antara lain biaya transportasi, penginapan dan

biaya lainnya yang terduga yang jika dikumpulkan seluruhnya

mencapai Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah ) -

KERUGIAN MORIL : Bahwa sebagai akibat dari perbuatan para Tergugat yang secara diam-diam telah memohonkan dan membuatkan Sertifikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 yang termasuk di dalamnya tanah yang dimiliki dan dikuasai serta diusahai oleh Para Penggugat, maka masyarakat adat sekitar lokasi tanah tersebut menjadi beranggapan bahwa selama ini MARGA TAMBUNAN / para penggugat dan seluruh ahliwaris dari Alm. GERHAD TAMBUNAN seolah-olah telah menguasai tanah Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII secara tanpa hak sedangkan yang sesungguhnya tanah yang dimiliki dan dikuasai serta diusahai oleh para penggugat dimaksud adalah benar merupakan tanah warisan dari Alm.GERHAD TAMBUNAN sehingga nama baik MARGA TAMBUNAN / keturunan Alm.GURU LATONG TAMBUNAN, RAJA SAUL TAMBUNAN, ANGGIGAT TAMBUNAN dan Alm.GERHAD TAMBUNAN serta para penggugat menjadi tercemar, yang jika dinilai dengan materi ditaksir sebesar Rp. 2.000.000.000 ( dua milyard rupiah ). Jika dijumlahkan 2.050.000.000,-

total kerugian seluruhnya menjadi sebesar Rp. ( dua milyard lima puluh juta rupiah )

21. Bahwa oleh karena Tanah Perkara tersebut adalah sah milik warisan Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Gerhard Tambunan dan Almh. Yenni Br. Sitorus, maka adalah patut dan adil menurut hukum apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dihukum untuk menyerahkan dan mengembalikan Tanah Perkara kepada Para Penggugat, dalam keadaan baik seperti semula dimiliki dan diusahai oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya sebagai pemilik sah atas Tanah Perkara. 22. Bahwa para Penggugat sangat

khawatir akan sikap Para Tergugat yang

nantinya akan memindah tangankan, menjual, menggadaikan tanah terperkara

-8-

tersebut kepada orang lain, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) terhadap objek tanah perkara sebagaimana yang terdapat / tercantum didalam Sertifikat Hak Milik tanah No.19 tahun 2013. 23. Bahwa oleh karena terjadinya perkara ini adalah disebabkan tindakan dan perbuatan para Tergugat, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasarkan hal-hal yang telah para Penggugat uraikan / kemukakan tersebut di atas, bersama ini para Penggugat mohonkan kepada

Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil para pihak dalam perkara ini untuk didengarkan keterangannya didepan persidangan serta berkenan pula mengambil suatu Putusan yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan : Para Penggugat Robinson Tambunan, dan Oscar Tambunan di samping ahli waris lainnya adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Gerhard Tambunan dan Almh. Yenni Br. Sitorus. 3. Menyatakan tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran panjang 8m x lebar 12m = 96 m² yang terletak di Kampung Lumban Nabolon, Desa Lumban Kuala,Kec.Parmaksian,Kab.Toba Samosir,dengan batas-batas : -

Sebelah Timur berbatasan dengan

: Tanah Kosong

-

Sebelah Barat berbatasan dengan

: Rumah Kel.Pahala Manurung

-

Sebelah Utara berbatasan dengan

: Parit Ompu Surta

-

Sebelah selatan berbatasan dengan

: Jalan Umum

Adalah sah milik para Penggugat, dan ahli waris lainnya. 4. Menyatakan lagi bahwa tanah perladangan seluas panjang 31,50m x lebar 27,40 = ± 862M² yang terletak di Kampung Lumban Nabolon, Desa Lumban Kuala,Kec.Parmaksian,Kab.Toba Samosir,dengan batas-batas : -

Sebelah Timur berbatasan dengan

: Tanah Tergugat

-

Sebelah Barat berbatasan dengan

: Tanah Tergugat

-

Sebelah Utara berbatasan dengan

: Jalan Umum

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan

: Parit/ Saluran air

Adalah sah milik para Penggugat, dan ahli waris lainnya. 5. Menyatakan bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII yang memohonkan pensertipikatan tanah warisan para Penggugat dengan bantuan

-9-

Tergugat VIII kepada Tergugat IX tanpa sepengetahuan dan seizin

para

penggugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum. 6. Menghukum Tergugat I, II. III, IV,V,VI,VII atau orang lain yang mendapat Hak dari padanya untuk meninggalkan Tanah Perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik untuk dapat dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat sebagaimana layaknya pemilik yang sah. 7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No 19 Tahun 2013 tidak berkekuatan hukum yang mengikat. 8. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No : 19 tahun 2013 tersebut kepada Tergugat IX. 9. Menghukum Tergugat IX untuk menarik kembali Sertipikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 tersebut dari Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII atau setidak-tidaknya memerintahkan Tergugat IX untuk mencoret Sertipikat Hak Milik No : 19 Tahun 2013 tersebut didalam daftar pembukuan tanah Sertipikat yang ada di Kantor Tergugat IX. 10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp. 2.050.000.000,- ( dua milyard lima puluh juta rupiah ) dengan perincian sebagai berikut : -

Kerugian Materil sebesar Rp. 50.000.000 ( lima puluh juta rupiah )

-

Kerugian Moril sebesar Rp. 2.000.000.000 ( dua milyard rupiah ).

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir beslaag ) yang diletakkan didalam perkara ini. 12. Menghukum Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII dan IX

untuk membayar segala

biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Bapak / Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, bersama ini para Penggugat mohonkan putusan yang seadil – adilnya. ( Ex Aequo Et Bono ).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII begitu juga Kuasa Hukum Tergugat IX masing-masing telah mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 11 Nopember 2014 yang isinya adalah sebagai berikut: Jawaban Tergugat I sampai dengan Tergugat VII : I. DALAM KONPENSI A. DALAM EKSEPSI 1. Tentang Kompetensi Absolut

- 10 -

-

Bahwa jika mencermati dengan teliti dalil-dalil gugatan para penggugat dalam surat gugatannya jelas para penggugat mempermasalahkan sertifikasi bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 19 Tahun 2013. Para Penggugat keberatan sebab Sertifikat Hak Milik terbit tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat. Dengan demikian para penggugat jelas dan terang sedang mempermasalahkan prosedural penerbitan sertifikat hak milik.

-

Bahwa dari itu Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII berpendapat bahwa Pengadilan

Negeri

Balige

tidak

berwenang

mengadili

perkara

ini,

seharusnya para penggugat mengajukan perkara ini pada Peradilan Tata Usaha Negara. 2. Tentang Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata -

Bahwa dengan mempermasalahkan terbitnya Sertifikat Hak Milik tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat maka para Penggugat telah keliru dan sesat untuk melakukan suatu gugatan perdata, karena tidak memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUH Perdata. Hal ini dengan dasar, bahwa sebidang tanah yang disertifikatkan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.19 Tahun 2013 adalah berasal dari tanah leluhur Tergugat I s.d. Tergugat VII yaitu Willem Manurung, dan BUKAN berasal dari tanah St. Herman Manurung sebagaimana didalilkan para Penggugat. Oleh sebab itu tidak ada hubungan hukum antara para Penggugat dengan Tergugat I s.d. VII atas sebidang tanah sebagaimana tertuang dalam sertifikat Hak Milik No.19 Tahun 2013. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 No.9064 K/Sip/1958 yang isinya “syarat mutlak untuk menuntut seseorang didepan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara dua pihak”

-

Bahwa Gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat benar-benar tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata, dimana tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I s.d. VII dengan para Penggugat.

3. Tentang Gugatan Salah Pihak -

Bahwa para Penggugat dalam hal ini telah salah dan keliru dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat VIII dan Tergugat IX, sebab Tergugat VIII dan IX tidak mempunyai hubungan hukum dengan para Tergugat maupun dengan Tergugat I s.d. Tergugat VII, akan tetapi Tergugat VIII dan IX adalah pejabat yang membuat segala kelengkapan administrasi dalam proses penerbitan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara, dan untuk

- 11 -

menguji adanya suatu perbuatan melawan hukum pada proses pembuatan Keputusan Tata Usaha Negara hanya dapat dilakukan di Peradilan Tata Usaha Negara. -

Bahwa dengan demikian jelaslah Tergugat VIII dan IX tidak dapat diajukan sebagai pihak Tergugat di dalam gugatan para Penggugat; hal ini dipertegas lagi melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 130.K/Sip/1970 tanggal 12 September 1970 yang berbunyi: “Karena penarikan orang ketiga yang bukan pihak ke dalam perkara adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku maka semua perbuatan/putusan Hakim mengenai pihak ketiga ini harus ditolak”

4. Tentang Tidak berkualitas sebagai penggugat -

Bahwa para Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah atas keseluruhan ataupun sebagian bidang tanah yang bersertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013.

-

Bahwa dengan hanya berdasarkan sejarah pernah menumpang untuk tinggal di lokasi tanah terperkara tidak menjadi alasan yang kuat bagi para Penggugat untuk menganggap telah memiliki sebagian tanah atas tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013.

-

Bahwa para penggugat hanya berdasarkan klaim lisan saja mengakui tanah terperkara dahulunya milik leluhur para Penggugat. Selanjutnya untuk menguatkan

argumentasinya

para

penggugat

mendalilkan

bahwa

leluhurnya memperoleh tanah terperkara dari alm. St. Herman Manurung. Akan tetapi selama ini tidak pernah ada muncul suatu keberatan dari pihak alm. St. Herman Manurung, bahkan alm. St. Herman Manurung tidak diketahui siapa dan dari mana, atau dengan kata lain para Tergugat tidak mengenal siapa itu St. Herman Manurung. -

Bahwa jika memang Alm. St. Herman Manurung ada kaitan dengan tanah terperkara seharusnya pihaknya lah yang maju sebagai penggugat bukannya marga Tambunan, karena secara letak dan sejarah tiada marga Tambunan yang memiliki tanah adat di lokasi tanah terperkara. Setidak tidaknya juga pihak alm. St. Herman Manurung harus ditarik bersama sama sebagai penggugat, namun dalam perkara aquo tak satu pun ada terdapat ahli waris alm. St. Herman Manurung yang duduk bersama sebagai pihak dintara para penggugat.

-

Bahwa dengan demikian hubungan hukum para Penggugat dengan tanah terperkara tidak ada, maka dari itu para penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan.

- 12 -

5. Tentang Kurang Pihak -

Bahwa demikian juga dalam dalil nya para penggugat menyatakan bahwa tanah terperkara telah turun temurun diwariskan mulai dari Guru Latong Tambunan ke Raja Saul Tambunan, ke Anggiat Tambunan dan ke Gerhard Tambunan, namun dalam perkara ini hanya keturunan Gerhard Tambunan yang maju sebagai penggugat, sedangkan para ahli waris lainnya dari keturunan Guru Latong Tambunan yang masih hidup tidak ada ditarik untuk ikut sebagai penggugat.

-

Bahwa dengan demikian para penggugat jelas kurang pihak dalam mengajukan gugatan karena tidak mengikutkan ahli waris lainnya dari keturunan Guru Latong Tambunan.

6. Tentang Gugatan Kabur -

Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya pada posita atau fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan para Penggugat, sehingga gugatan yang demikian adalah kabur.

-

Bahwa demikian juga objek tanah terperkara, baik ukuran dan batas batasnya tidak jelas atau kabur. Ukuran tanah pertapakan rumah yang disebutkan berukuran 8m X 12m, padahal luas tanah yang dahulu pernah diserahkan sebagai tempat bangunan sebuah rumah panggung buat tinggal sementara bagi leluhur para penggugat adalah berukuran 6m X 10m, dengan demikian ukuran yang disebutkan dalam surat gugatannya adalah tidak benar. Demikian juga batas batas tanah Perladangan yang di uraikan para Penggugat menyatakan bahwa Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Umum adalah tidak benar, yang benar bagian utara tersebut adalah hamparan tanah milik para Tergugat yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 19 Tahun 2013 atas nama Tergugat II, III, IV, V, VI, VII yang kebetulan sering dilewati sebagai jalan pintas milik pribadi, jadi bukan jalan umum.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan – alasan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil, sehingga

gugatan

Penggugat

haruslah

TIDAK

DAPAT

DITERIMA

(Niet

Onvankelijk verklaard). B. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa-apa yang telah diuraikan dan dikemukakan pada bahagian eksepsi, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termasuk ke dalam bahagian pokok perkara dan untuk itu tidak perlu diulangi kembali.

- 13 -

2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagaimana disebutkan secara tegas di bawah ini. 3. Bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII adalah pemilik sah atas tanah seluas 5.979 m2 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) di desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. Tanah tersebut telah dimiliki dan diusahai secara utuh oleh para leluhur Tergugat II, III, IV, V, VI, VII. Maka secara turun temurun hingga sampai kini telah pula menjadi milik Tergugat II, III, IV, V, VI, VII. Tanah tersebut juga telah didaftarkan di kantor Pertanahan, dan telah dilekati Sertifikat Hak Milik No. 19 Tahun 2013. 4. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII membantah serta menolak secara tegas dalil Penggugat pada halaman 2 angka 5 surat gugatannya yang menyatakan para Penggugat ada memiliki sebidang tanah perumahan seluas 8m X 12m Dengan batas batas: - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah kosong - Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Kel. Pahala Manurung - Sebelah Utara berbatasan dengan : Parit Ompu Surta - Sebelah Selatan berbatasan dengan

: Jalan Umum

Selanjutnya juga membantah para Penggugat ada memiliki tanah perladangan seluas 31,5m X 27,40m Dengan batas: - Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah tergugat - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah tergugat - Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan Umum - Sebelah Selatan berbatasan denan

: Parit/Saluran Air

dan tanah tersebut adalah sebagian dari sebidang tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No. 19 Tahun 2013 atas nama Tergugat II, III, IV, V, VI, VII. 5. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII juga membantah dalil para penggugat yang menyatakan bidang tanah dalam hamparan tanah bersertifikat No. 19 Tahun 2013 ada kaitan dengan St. Herman Manurung. Dalam dalil gugatannya di halaman 3 angka 7 ada menyatakan bahwa St. Herman Manurung dahulu memberikan tanah kepada Guru latong Tambunan. Tentu dalil ini mengada ada. Adalah Anggiat Tambunan dan anaknya dahulu datang ke kampung Lumban Nabolon membawa serta empat orang anaknya, yakni dua anak lakilaki dan dua anak perempuan dahulunya masih kecil tapi sudah bisa berjalan kaki, dan mereka datang ke Lumban nabolon karena di usir dari tempat mereka tinggal.

- 14 -

6. Bahwa dahulunya kakek dari para penggugat tersebut boleh menumpang tinggal di lokasi tanah terperkara adalah atas izin atau persetujuan dari leluhur dari Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII yaitu Willem Manurung, dengan syarat Anggiat Tambunan bertugas sebagai penunggu/penjaga kampung dan bertanggungjawab untuk memperbaiki dan menjaga seluruh parik/batas kampung. Willem Manurung memperbolehkan kakek dari para penggugat menumpang tinggal di lokasi tanah terperkara adalah atas dasar rasa simpati ataupun rasa belas kasihan karena kedatangan kakek para penggugat ke kampung Lumban Nabolon adalah akibat diusir dari kampung Lumban Tongatonga. 7. Bahwa dengan demikian maka tanah yang ditumpangi oleh kakek dan juga diteruskan oleh orang tua dari para penggugat tersebut hanya diperuntukkan sebatas menumpang untuk bermukim, bukan untuk menetap selamanya dan bukan juga untuk kemudian memiliki tanah tersebut seutuhnya. 8. Bahwa bangunan rumah diatas tanah terperkara dahulunya adalah rumah panggung dinding bambu, ada perjanjian tidak tertulis antara kakek para Tergugat dengan kakek para Penggugat bahwa rumah tersebut tidak boleh di rehab dengan alasan apapun, karena jika suatu saat rumah panggung tersebut rubuh, maka kehadiran Alm. Gerhard Tambunan dan keturunannya di kampung Lumban Nabolon dengan sendirinya berakhir. Demikian juga tanah perladangan yang juga menjadi tanah terperkara, dahulunya merupakan bekas berdirinya rumah sopo pandak milik alm. Op. Si Takkas Sitorus. Pada masa hidupnya kemudian Op. Si Takkas Sitorus memindahkan rumahnya ke kampung Lumban Baion, setelah dipindahkan kemudian bibit cabe, bibit tomat dan bibit bayam banyak tumbuh secara liar di lokasi bekas rumah sopo pandak milik Op. Si Takkas Sitorus tersebut berdiri. Lalu ibu para Penggugat alm. Yenny Sitorus mohon izin kepada suami Tergugat I Alm. Ruma Manurung untuk diperbolehkan memagari lokasi tersebut untuk dijadikan kebun dengan alasan hasilnya lumayan untuk tambahan penghasilan menutupi kebutuhan sehari-hari. Dengan demikian tanah perladangan hanya diberikan izin untuk diusahai oleh Alm. Yenny Sitorus, bukan untuk memiliki. 9. Bahwa para penggugat telah keliru menganggap bahwa bidang tanah yang pernah ditumpangi oleh kakek, juga orang tua para penggugat dengan serta merta menjadi milik sendiri dan dianggap pula menjadi tanah warisan bagi keturunan Alm. Gerhard Tambunan/Alm. Yenni br. Sitorus. 10. Bahwa tidak benar leluhur Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII membiarkan para Penggugat berupaya memiliki tanah terperkara seperti disebutkannya dalam

- 15 -

dalil gugatan di halaman 3 angka 8. Para Penggugat beserta keluarga besarnya pernah ada upaya untuk membuat pemakaman di tanah terperkara, namun upaya tersebut gagal karena tindakan tersebut jelas jelas telah melanggar dasar sejarah awal mereka tinggal dahulunya. Yakni hanyalah untuk menumpang tinggal saja bukan memiliki. Upaya pertama yang hendak dilakukan

namun

digagalkan

adalah

usaha

percobaan

melakukan

pemakaman Alm. Gerhard Tambunan yang meninggal pada tanggal 1 Agustus 1979 di tanah terperkara, namun kemudian suami Tergugal I Alm. Ruma Manurung semasa hidupnya melarang mereka. Tidak sampai disitu, selanjutnya keluarga besar para penggugat kemudian juga hendak mendirikan tugu, namun juga berhasil digagalkan oleh keluarga besar Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII. Dengan demikian keluarga besar Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII tetap menjaga, mengusahai dan menguasai secara fisik tanah terperkara hingga saat sekarang ini. 11. Bahwa kemudian sebagai penerus generasi/keturunan Willem Manurung dan juga sebagai warga negara yang baik maka Tergugat II sd VII mendaftarkan tanah tersebut ke kantor Tergugat IX. Pada tanggal 17 April 2012 Tergugat II sd VII mengajukan permohonan kepada Kantor Pertanahan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir untuk mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM). 12. Bahwa berdasarkan pada aturan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tentang syarat-syarat mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) maka ada persyaratan yang diperlukan antara lain, bukti mengetahui dari Kelurahan, Bukti pelunasan pajak PBB, identitas diri KTP, Kartu Keluarga, semua dipenuhi tergugat II s.d. VII. Kemudian pengukuran lapangan yang dilakukan oleh Pihak BPN, dan baru pada tanggal 26 Februari 2013 sertipikat hak milik nomor 19 Tahun 2013 terbit dan kemudian tergugat II s.d. VII menerima Sertipikat Hak Milik tersebut setelah mengalami proses. Menurut aturan yang ada tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat II s.d. VII. 13. Bahwa tergugat telah memenuhi semua prosedur dalam proses penerbitan Sertipikat Hak milik sesuai aturan yang berlaku dan diberlakukan oleh Tergugat IX, sehingga Sertipikat Hak Milik Nomor 19 Tahun 2013 boleh terbit pada tanggal 26 Februari 2013. 14. Bahwa bilamana permohonan dari Tergugat II s.d. VII tidak memenuhi syarat, maka sudah dapat dipastikan instansi yang berwenang menerbitkan

- 16 -

Sertifikat hak milik dalam hal ini Tergugat IX tentu akan menolak permohonan Tergugat II s.d. VII. 15. Bahwa juga setelah terbitnya sertifikat hak milik, tidak pernah ada sanggahan maupun gugatatan dari pihak manapun sampai dengan 60 hari setelah pengumuman. II. DALAM REKONPENSI 1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII dalam Konpensi yang dalam Rekonpensi ini disebut Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII disingkat dengan Penggugat d.r., dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap para penggugat asal yang dalam Rekonpensi disebut Tergugat d.r. 2. Bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bahagian konpensi, mutatis mutandis dianggap tercantum dan diberlakukan dalam bahagian Rekonpensi ini. Oleh karena itu tidak diulang lagi. 3. Bawah Para penggugat d.r. adalah ahli waris dari Alm. Willem Manurung. Diterangkan bahwa Alm. Willem Manurung memiliki 3 (tiga) anak laki laki, yaitu: 1. Ruma Manurung, merupakan suami Dame Br. Sirait, Ayah dari Marlaung Manurung dan Dopang Manurung 2. Gapang Manurung, merupakan Ayah dari Solo J. Manurung dan Tumpal Manurung 3. Godang Manurung, merupakan Ayah dari Sontang Manurung dan Mas Agung Manurung 4. Bahwa disamping sabagai ahli waris dari Alm. Willem Manurung, Penggugat II, III, IV, V, VI, VII d.r. juga selaku pewaris yang berhak atas tanah seluas 5.979 m2 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) di desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. 5. Bahwa mengenai tanah seluas 5.979 m2 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) yang merupakan peninggalan Alm. Willem Manurung sebagian telah dikuasai oleh para Penggugat d.r. Akan tetapi sebahagian lagi tanah pertapakan rumah seluas ± 96 m 2 (sembilan puluh enam meter persegi) dan tanah ladang seluas ± 862 m 2 (delapan ratus enam puluh dua meter persegi) yang sampai sekarang ini belum para Penggugat d.r. kuasai/tempati karena tanah tersebut sekarang dikuasai oleh para Tergugat d.r. secara melanggar hak, sebab semula para Tergugat d.r. hanya menumpang sementara diatas tanah tersebut yang terletak di

- 17 -

kampung Lumban Nabolon desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara. 6. Bahwa kemudian setelah para Tergugat d.r. membangun rumah menjadi bangunan permanen, juga memagari tanah ladang melebihi dari luas yang pernah diperbolehkan telah menimbulkan perselisihan, karena tindakan para Tergugat d.r. tersebut merupakan tindakan arogan karena telah melanggar dasar sejarah awal mereka tinggal dahulunya. Jasa leluhur para Penggugat d.r. yang memperbolehkan kakek para Tergugat d.r. untuk menumpang bermukim di tanah terperkara selama berpuluh puluh tahun tidak dihargai, justru yang datang adalah penghianatan dari keturunan Alm. Anggiat Tambunan. 7. Bahwa penyelesaian perselisihan telah diupayakan melalui pertemuan baik ditingkat Desa maupun di tingkat Kecamatan. Akan tetapi itikad baik para Tergugat d.r. tidak pernah ada, terbukti Para Tergugat d.r. tidak pernah menghadiri segala rapat yang diselenggarakan; pada tanggal 8 Jan 2012 para Tergugat d.r. ingkar janji tidak menghadiri acara palolo raja, padahal acara tersebut diselenggarakan atas permintaan Robinson Tambunan namun justru dia sendiri yang tidak menghadirinya, selanjutnya juga diadakan lagi pertemuan di Kecamatan Parmaksian pada tanggal 19 Maret 2012, dan juga rapat horja di Balai Desa Lumban Huala pada tanggal 27 Maret 2012 tidak juga dihadiri oleh pihak Tergugat d.r. Karena itikad baik dari para Tergugat d.r. tidak pernah ada selama ini maka para Penggugat d.r. telah meminta kepada para Tergugat d.r. agar tanah yang dikuasai supaya dikembalikan dalam keadaan kosong kepada para Penggugat d.r. selaku yang berhak atas tanah tersebut, namun karena permintaan tersebut tidak pernah digubris maka dengan demikian secara Juridis Formil dan Juridis Materil sudah beralasan jika para Penggugat d.r. mengajukan permasalahan ini melalui Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Negeri Balige. 8. Bahwa tindakan para Tergugat d.r. yang menguasai, membangun rumah permanen dan memagari tanah terperkara secara tanpa hak yang merupakan peninggalan Alm. Willem Manurung adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum. 9. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat d.r. yang menguasai tanah terperkara merupakan perbuatan melawan hukum maka para Penggugat d.r. mohon kepada Pengadilan Negeri Balige dapat menghukum para Tergugat d.r. atau siapa saja yang menguasai dan menempati tanah milik

- 18 -

ahli waris alm. Willem Manurung untuk mengosongkan tanah yang ditempati. 10. Bahwa

demikian

juga

dengan

adanya

gugatan

para

Tergugat

d.r./Penggugat d.k. tersebut, terhadap Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII d.r./para Tergugat d.k. menyebabkan kerepotan dan ketidaknyamanan bagi para Penggugat d.r. Sebelumnya terhadap objek yang sama juga telah didaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige dengan nomor perkara: 09/Pdt.G/2014/PN-Blg akan tetapi dicabut kembali. 11. Bahwa akibat gugatan yang diajukan para Tergugat d.r./Penggugat d.k., maka para Penggugat d.r./Tergugatt d.k. merasa dirugikan dan telah pula direpotkan dan menjadi resah terganggu secara fisik dan psikis karena terbelah fikiran dalam menjalankan pekerjaannya, dimana para Penggugat d.r. harus mengeluarkan ongkos-ongkos dan biaya-biaya sehubungan dengan perkara tersebut yang perinciannya adalah sebagai berikut: 1. Ongkos-ongkos transportasi ke dan dari Pengadilan dan biaya akomodasi selama perkara berlangsung Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) 2. Biaya-biaya fotocopy, biaya pengiriman surat menyurat melalui pos dan ekspedisi, biaya korespondensi, mengurus surat dan legalisir alat bukti dan honorarium Pengacara Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) 3. Bahwa bangunan permanen yang didirikan secara tidak sah oleh Tergugat d.r. telah menimbulkan kerugian materil karena berakibat pada tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan sejak dibangun permanen sekitar tahun 1990 sampai dengan sekarang, juga tanah ladang yang dipagari melebihi luas yang pernah di ijinkan, diperkirakan menimbulkan kerugian pada para Penggugat d.r. senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 12. Bahwa disamping kerugian materil di atas, para Penggugat d.r./para Tergugat d.k., telah pula mengalami kerugian moril yaitu tersitanya tenaga dan pikiran para Penggugat d.r./para Tergugat d.k. dengan perkiraan sebesar Rp 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah). 13. Bahwa guna menghindari agar tanah terperkara tersebut tidak dialihkan kepada orang lain (pihak ketiga) maka para Penggugat d.r. mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah terperkara.

- 19 -

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas maka dimohonkan kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut: DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI: Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII d.r. seluruhnya. 2. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga. 3. Menyatakan sah Penggugat II, III, IV, V, VI, VII d.r. sebagai ahli waris Alm. Willem Manurung. 4. Menyatakan tanah terperkara yang dikuasai oleh para Tergugat d.r. sah milik ahli waris Alm. Willem Manurung. 5. Menyatakan sah dan dapat dipertangung jawabkan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 19 Tahun 2013. 6. Menyatakan para Tergugat d.r. melakukan perbuatan melawan hukum. 7. Menghukum para Tergugat d.r. atau siapa saja yang berada di atas tanah terperkara, setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Nabolon Desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara, untuk mengosongkan/membongkar bangunan rumah di atas tanah terperkara tersebut serta menyerahkan/mengembalikan kepada para Penggugat d.r. selaku ahli waris dari Alm. Willem Manurung dalam keadaan kosong. 8. Menghukum para Tergugat d.r. membayar ganti kerugian material dan immaterial sejumlah Rp. 1.305.000.000 (satu milyard tiga ratus lima juta rupiah) dengan sekaligus dan tunai. 9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada Verzet, banding atau Kasasi. 10. Menghukum para Tergugat d.r. untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

- 20 -

Jawaban Tergugat IX : DALAM EKSEPSI A. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie) Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil gugatan Para Penggugat halaman 4 angka 14 sampai dengan angka 18 membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (fundamentum petendi) dalam perkara ini adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat IX sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 19/Lumban Huala, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. UndangUndang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard); B. Penggugat Tidak Berkualitas Mengajukan Gugatan Bahwa apabila dihubungkan dengan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap perkara ini, maka Tergugat IX menilai Para Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan, dikarenakan Para Penggugat tidak berada dalam posisi hukum sebagai pemilik sah bidang tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Lumban Huala seluas 5.979 m2. Bahwa sebagaimana diketahui yang menjadi dasar kepemilikan Para Penggugat adalah hanya berdasarkan klaim secara lisan dari Para Penggugat bahwa mereka adalah pemilik sah 2 bidang tanah, yaitu : seluas ± 96 m2 dan seluas ± 862, yang terletak di Desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, yang diperoleh dari pewarisan secara turuntemurun dari Almarhum Guru Latong Tambunan, yang diwariskan kepada Raja Saul Tambunan, kemudian diwariskan kepada anaknya Anggiat Tambunan, yang diwariskan lagi kepada anaknya Almarhum Gerard

- 21 -

Tambunan dan kemudian diwariskan lagi kepada Para Penggugat dan tanah tersebut sebelumnya diperoleh Almarhum Guru Latong Tambunan dari Almarhum St. Herman Manurung. Sedangkan Tergugat II sampai dengan Tergugat VII memperoleh tanah tersebut sebelumnya dari kakek mereka, Almarhum Williem Manurung, yang kemudian dimohonkan haknya berupa Hak Milik kepada Tergugat IX, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dan kemudian Tergugat IX menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 19/Lumban Huala atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat VII. Bahwa kemudian para Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kualitas untuk mengajukan gugatan oleh karena secara fisik bidang tanah yang digugat tidak dikuasai dan diusahai oleh Tergugat secara terus-menerus dengan itikad baik. Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada halaman 3 angka 9 dan 10, yang intinya menyatakan Para Penggugat terus-menerus menguasai dan mengusahai tanah obyek perkara. Bahwa disamping itu alas hak yang didalilkan oleh Penggugat tidak jelas, hanya berdasarkan pernyataan sepihak dari para Penggugat bahwa obyek perkara aquo adalah tanah milik para Penggugat yang diperoleh secara turuntemurun dari nenek moyang para Penggugat tanpa adanya bukti-bukti tertulis, sebagaimana tertuang dalam gugatan para Penggugat. C. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak Bahwa kapasitas Penggugat yang bertindak seolah-olah untuk kepentingan seluruh ahli waris dalam mengajukan gugatan patut dipertanyakan, mengingat Para Penguggat mendalilkan dalam gugatannya halaman 3 angka 6, bahwa tanah objek perkara merupakan warisan dari Almarhum Guru Latong Tambunan. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ahli waris dari Almarhum Guru Latong Tambunan hanyalah Para Penggugat saja, yang hanya berjumlah 2 (dua) orang? Mengapa ahli waris dari Almarhum Guru Latong Tambunan lainnya tidak turut memberikan persetujuan dalam gugatan para Penggugat tersebut? Bahwa apabila memang tanah aquo telah turun-temurun diwariskan oleh orang tua Para Penggugat (Almarhum Gerhard Tambunan) kepada Para Penggugat dengan bukti-bukti yang jelas, mengapa ketiga anak Almarhum Gerhard Tambunan lainnya, yaitu Serepina br. Tambunan, Kameria br. Tambunan, dan Herlina Nurhaida br. Tambunan (sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat pada halaman 2 angka 4) tidak turut memberikan persetujuan kepada Para Penggugat?

- 22 -

Bahwa dengan demikian maka perlu dijelaskan apakah tindakan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Neger Balige adalah merupakan inisiatif pribadi atau mewakili kepentingan serta mendapatkan persetujuan ahli waris lainnya? Mengingat bukan hanya Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Almarhum Guru Latong Tambunan ataupun Almarhum Gerhard Tambunan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak untuk bertindak untuk dan atas nama ahli waris lain. D. Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Lible). Bahwa para Penggugat dalam dalil gugatannya pada posita, saling bertolak belakang satu sama lain. Hal ini terlihat dalam gugatan para Penggugat pada halaman 3 angka 9 dan 10 yang menyatakan bahwa tanah objek perkara telah dikuasai

dan

diusahai

oleh

para

Penggugat

secara

terus-menerus.

Sebagaimana bunyi lengkapnya sebagai berikut : “9.

Bahwa oleh karena tanah berikut bangunan rumah yang terdapat diatasnya dengan ukuran Panjang 8m x Lebar 12m = 96 m2 adalah merupakan warisan dari Alm. Orangtua para penggugat dan secara terus menerus tetap dikuasai dan diusahai para penggugat sampai dengan saat ini, ...

10. Bahwa demikian juga halnya tentang tanah perladangan dengan ukuran 31,50m x 27,40m = 862 m2 adalah merupakan warisan dari Alm.orangtua para penggugat dan secara terus menerus tetap dikuasai dan diusahai oleh orangtua para penggugat dan para penggugat ...” Bahwa di lain pihak para Pengugat kemudian mendalilkan bahwa para Penguggat selama ini berada di perantauan, dengan kata lain para Penggugat tidak menguasai dan mengusahai tanah objek perkara secara terus menerus, sebagaimana didalilkan para Penguggat dalam gugatannya halaman 4 angka 15, yang berbunyi : “15. Bahwa karena Para Penggugat dan ahli waris lainnya berada diperantauan sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat VII...” Bahwa dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan para Penggugat kabur, dikarenakan adanya ketidaksinkronan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya dalam gugatan para Penggugat tersebut. II. DALAM EKSEPSI 1. Bahwa Tergugat IX dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;

- 23 -

2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi; 3. Bahwa pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama” 4. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematik; 5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, defenisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut : ”1.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang

tanah

dan

satuan-satuan

rumah

susun,

termasuk

pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.” 6. Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama; 7. Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut : ”Pasal 24

- 24 -

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulupendahulunya, dengan syarat : a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.” 8. Bahwa benar Tergugat IX telah menerbitkan Sertipikat Hak Milk No. 19/Lumban Huala tanggal 26 Pebruari 2013, terdaftar atas nama Marlaung Manurung, Drs. Dopang Manurung, Solo J. Manurung, Tumpal Manurung, Sontang Manurung, dan Drs. Mas Agung, MBA, MTH, seluas 5.979 m2, yang terletak di Desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir; 9. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 02 April 2012, yang diperbuat dibawah tangan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu Pasang Manurung (Op. Sihar) dan Desmon Manurung (Op. Ivan) dan diketahui oleh Pangoloan Manurung, Kepala Desa Lumban Huala, dinyatakan bahwa Marlaung Manurung, Drs. Dopang Manurung, M.Si (anak dari Almarhum Jagumalak Manurung), Solo J. Manurung, SH, Tumpal Manurung (anak dari Almarhum Manggapang Manurung), Sontang Manurung, dan Drs. Mas Agung Manurung, MBA, MTH (anak dari Godang Manurung), memperoleh tanah yang terletak di Desa Lumban Huala,

- 25 -

Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir, yang merupakan pewarisan dari Almarhum Willem Manurung, gelar Parputtu Ringgit; 10. Bahwa selain berdasarkan surat tersebut di atas, Marlaung Manurung dkk ic. Tergugat I sampai dengan Tergugat VII memohonkan hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dengan melampirkan Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 10 April 2012 sebagai alas haknya. Surat Pernyataan Pemilikan tersebut diketahui oleh Kepala Desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Toba Samosir. Hal ini menguatkan posisi dari Marlaung Manurung dkk sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dikarenakan Kepala Desa Lumban Huala sebagai pihak yang paling mengetahui kepemilikan bidang-bidang tanah yang berada

di

dalam

wilayah

kepemimpinannya

telah

membenarkan

pernyataan Marlaung Manurung dkk sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah tersebut. 11. Bahwa kemudian Tergugat II sampai dengan Tergugat VII juga turut melampirkan Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas tertanggal 10 April 2012 dan dalam surat tersebut diterangkan bahwa Tergugat II sampai dengan Tergugat VII telah menguasai objek aquo dengan batas-batas sebagai berikut ; - Sebelah Utara

: Parik

- Sebelah Timur

: Bondar

- Sebelah Selatan : Jalan Desa - Sebelah Barat

: Parik

12. Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut di atas, Tergugat II – Tergugat VII memohon haknya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan kemudian bidang tanah aquo diukur oleh petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan kemudian diterbitkan Peta Bidang Tanah No. 527/2012 tanggal 22 Oktober 2012; 13. Bahwa selanjutnya Panitia Penelitian Data Yuiridis dan Penetapan Batas Atas Bidang Tanah mengumpulkan data-data yang terkait dengan bidang tanah tersebut dan menuangkannya dalam Risalah Penelitian Data Yuiridis dan Penetapan Batas No. 183/HTPT/2012 tanggal 31 Oktober 2012; 14. Bahwa setelah itu kemudian terhadap bidang tanah aquo dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuiridisnya di Kantor Desa Lumban Huala dan di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan setelah jangka waktu yang telah ditentukan yaitu selama 60 (enam puluh) hari tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka dibuatkan Berita Acara

- 26 -

Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuiridis atas bidang tanah aquo dengan No.71/HM/R/HTPT/II/2013 tanggal 12 Pebruari 2013; 15. Bahwa

selanjutnya

atas

dasar

hasil

Berita

Acara

Pengesahan

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tersebut di atas, kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir menegaskan konversi hak milik adat dari Tergugat II – Tergugat VII menjadi Hak Milik / diakui sebagai Hak Milik dengan pemegang hak Marlaung Manurung, Drs. Dopang Manurung, Solo J. Manurung, Tumpal Manurung, Sontang Manurung, dan Drs. Mas Agung, MBA, MTH; 16. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas dilakukan penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 19/Lumban Huala atas nama Marlaung Manurung pada tanggal 26 Pebruari 2013 dan Surat Ukur No. 02/Lumban Huala/2013 tanggal 20 Pebruari 2013; 17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas tidaklah tepat kiranya Para Penggugat menyatakan dalam gugatannya (pada halaman 4) bahwa dalam menerbitkan sertipikat aquo Tergugat IX melakukan perbuatan yang bertentangan dengan asas kecermatan dan kurang hati-hati serta melakukan tindakan yang tidak sah dan melawan hukum; 18. Bahwa Tergugat IX dalam penerbitan sertipikat aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi Tergugat IX untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak

gugatan

Penggugat

untuk

seluruhnya

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono).

- 27 -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan putusan nomor : 258/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 23 Juni 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi; Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX; Dalam Pokok Perkara: - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; -

Menyatakan Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Alm. Gerhard Tambunan dan Alm. Yenni Br. Sitorus;

-

Menyatakan tanah berikut bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran panjang 8m x lebar 12m = 98 m2 yang terletak di Kampung Lumban Nabolon, Desa Lumban Huala, Kec. Parmaksian Kab. Toba Samosir, dengan batas-batas: -

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Kosong;

-

Sebelah Barat berbatasan dengan : Rumah Kel. Pahala Manurung;

-

Subelah Utara berbatasan dengan : Parit Ompu Surta;

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Umum;

Adalah sah milik para Penggugat dan ahli waris lainnya; -

Menyatakan tanah perladangan seluas panjang 31,50 m x lebar 27,40 m = + 862 m2 yang terletak di Kampung Lumban Nabolon, Desa Lumban Kuala, Kec. Parmaksian, Kab. Toba Samosir, dengan batas-batas: -

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Tergugat;

-

Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Tergugat;

-

Subelah Utara berbatasan dengan : Jalan Umum;

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit/ Saluran Air;

Adalah sah milik para Penggugat dan ahli waris lainnya; -

Menyatakan Tergugat I,II, III, IV,V, VI, dan VII melakukan perbuatan melawan hukum;

-

Menghukum Tergugat I,II, III, IV,V, VI, dan VII atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik untuk dapat dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat sebagaimana layaknya pemilik yang sah;

-

Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 19 Tahun 2013 tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

- 28 -

-

Menghukum Tergugat I,II, III, IV,V, VI, dan VII untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 19 tahun 2013 tersebut kepada Tergugat IX;

-

Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi; -

Menolak Gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan Penggugat VII dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi; -

Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX dalam Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.966.000,- (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Setelah memperhatikan : 1. Akta permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VII melalui kuasa hukumnya pada tanggal 6 Juli 2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 258/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 23 Juni 2015; 2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2015, dan tanggal 22 Juli 2015 kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VIII dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IX telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut; 3. Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VII melalui kuasa hukumnya tertanggal 31 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 31 Agustus 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat VIII dan kepada Turut Terbanding II semula Tergugat IX masing-masing tanggal 8 September 2015, Tanggal 11 September 2015 dan tanggal 1 September 2015;

- 29 -

4. Kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 22 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 22 September 2015; 5. Kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Tergugat IX tertanggal 30 September 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 1 Oktober 2015; 6. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige, bahwa masing-masing pihak pada hari telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VII melalui kuasa hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VII melalui kuasa hukumnya tertanggal 31 Agustus 2015, menerangkan sebagai berikut : -

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Juni 2015 No. 25/G/2014/PN.BLG,

dalam

penerapan

hukum

maupun

dalam

pertimbangannya tidak menggambarkan keadilan bagi pencari keadilan; DALAM EKSEPSI 1. Tentang Kompetensi Absolut Bahwa telah jelas para Terbanding/Penggugat asal mempersoalkan prosedur penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 19 Tahun 2013, maka dengan demikian para Pembanding keberatan atas pemeriksaan yang dilakukan Judex Factie terhadap perkara a quo dan tetap berpendapat bahwa kewenangan mengadili dalam perkara a quo ada pada Peradilan Tata Usahan Negara. 2. Tentang Gugatan Tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata Bahwa berdasarkan bukti yang dimajukan dalam persidangan jelas Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang para Pembanding memiliki alas hak, sebaliknya para Terbanding/Penggugat asal tidak dapat membuktikan jika objek sengketa

- 30 -

mereka

peroleh

dari

Alm.

St.

Herman

Manurungdengan

kata

lainTerbanding/Penggugat asal hanya mengada ada saja, tidak ada bukti tertulis dan juga tidak ada saksi yang melihat langsung adanya penyerahan tanah dari Alm.

St.

Herman

Manurung

kepada

Alm.Gerhad

Panjang

Tambunan,keterangan saksi yang dimajukan hanya berdasarkan cerita orang saja bukan katerangan yang dilihat langsung oleh saksi. Dengan demikian maka Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang para Pembanding berhak mengusai objek sengketa, maka perbuatan menguasai atau memiliki dan mensertipikatkan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang para Pembanding tidak dapat dikategorikan dalam suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. 3. Tentang Gugatan Salah Pihak Bahwa Kepala Desa Lumban Huala dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir tidak dapat ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam perkara a quo melainkan hanya dapat ditarik sebagai Turut Tergugat saja, dengan demikian para Pembanding keberatan dengan ditetapkannya Kepala Desa Lumban Huala sebagai Tergugat VIII dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir sebagai Tergugat IX. 4. Tentang Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang para Pembanding keberatan terhadap isi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Balige tanggal 23 Juni 2015 No. 25/G/2014/PN.BLG

karena

Putusan

tersebutsama

sekali

tidak

ada

mempertimbangkan Eksepsi Tentang Tidak Berkualitas Sebagai Penggugat. 5. Tentang Kurang Pihak BahwaTergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang para Pembanding keberatan dengan pertimbangan Judex Factie tentang eksepsi kurang pihak ini, karena tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 yang menyatakan bahwa: “Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara” 6. Tentang Gugatan Kabur Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang Para Pembanding tetap berpendapat bahwa gugatan para Penggugat/ sekarang para Terbanding adalah kabur, karena terbukti telah mencampur adukkan antara gugatan kepemilikan dan gugatan tata usaha negara dalam memeriksa keabsahan sertipikat hak milik. DALAM POKOK PERKARA

- 31 -

-

Bahwa alat alat bukti yang diajukan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang Para Pembanding sudah cukup otentik yaitu alat bukti T I s.d. VII-1 sampai dengan T I s.d. VII – 12 akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige memutus perkara ini sama sekali tidak berdasarkan hukum dan telah salah dalam penerapan hukumnya, hal ini telah merugikan kepada Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang Para Pembanding.

-

Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan tertanggal 22 Februari 1963 telah ada bukti autentik yang dimiliki oleh Alm. Willem Manurung alias Ompu si Mopul Manurung (vide Bukti T I s.d. VII - 2) yakni leluhur Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang Para Pembanding. Dalam surat pengakuan tersebut turut menandatangani keluarga dari para Terbanding/Para Penggugat asal yaitu A. Luses Manurung. Dengan demikian bukti yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang Para Pembanding adalah sangat kuat.

-

Bahwa walaupun Kakek dari para Terbanding/para Penggugat asal mengusai objek perkara, namun Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang Para Pembanding tetap mempertahankan tanah terperkara, karena Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang Para Pembanding adalah pemilik sebenarnya, sedangkan Terbanding/para Penggugat asal hanya sebagai penumpang saja atau memiliki hak numpang karang saja, hal ini terbukti dari bukti Surat Pernyataan tertanggal 27 Oktober 1984 (vide bukti T I s.d. VII – 3).

-

Bahwa karena Alm. Willem Manurung telah memiliki bukti bukti otentik, maka dengan demikian ahli warisnya berhak atas objek sengketa, sebab objek sengketa adalah merupakan bagian dari bidang tanah ahli waris Alm. Willem Manurung dengan total luas keseluruhannya

seluas 5.979 M2 (lima ribu

sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) di Lumban Nabolon, Desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir. -

Bahwa dengan demikian Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang Para Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Majelis hakim pada halaman 49 alinea ketiga yang menyatakan “bahwa dengan memperhatikan penguasaan objek sengketa oleh Kakek para Penggugat kemudian diteruskan oleh Orangtua para Penggugat dan diteruskan oleh para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa Objek Sengketa adalah milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya.” Pertimbangan hukum ini tidak berdasar karena tidak sejalan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang Para Pembanding (vide Bukti T I s.d. VII - 4) Berdasarkan bukti tersebut jelas bahwa Tergugat II, III, IV, V, VI, VII / sekarang Para Pembanding adalah merupakan pemilik tanah tersebut karena inti dari bukti surat ini adalah

- 32 -

Pihak Penggugat meminta ijin melalui Viktor Manurungkepada Tergugat I / sekarang

Pembanding

untuk

mengusahai

sebidang

tanah

untuk

perladangan.Dengan demikian berdasarkan surat tertanggal 7 Oktober 1987 tersebut para Terbanding / para Penggugat asal jelas mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Tergugat II, III, IV, V, VI, VII / sekarang Para Pembanding, dan juga tetap aktif mempertahankan tanah tersebut.Demikian juga berdasarkan fakta persidangan yaitu pada saat sidang lapangan jelas terdapat berdiri utuh makam leluhur yang berbentuk tugu leluhur para Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII / sekarang para Pembanding yang telah berada di sekitar lokasi objek perkara selama ratusan tahun (vide bukti T I s.d. VII - 11). -

Bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya hanya dengan berdasarkan pihak para Penggugat / sekarang Terbanding menguasai tanah terperkara kemudian secara otomatis menjadi miliknya, sebenarnya para Penggugat/sekarang Terbanding hanya memiliki Hak Numpang Karang saja, jadi bukan Hak Milik.

-

Bahwa hak Numpang Karang berbeda dengan Hak Milik yang dapat diwariskan secara turun temurun, dengan demikian Judex Factie telah salah menerapkan hukum dan keliru dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa Objek Sengketa adalah milik Para Penggugat bersama ahli waris lainnya.

-

Bahwa para Terbanding/para Penggugat asal juga tidak dapat membuktikan bahwa tanah pertapakan dan perladangan yang menjadi objek sengketa tersebut mereka perolehdari St. Herman Manurung, karena keterangan saksi saksi yang diajukan oleh para Penggugattidak ada yang dapat membuktikan adanya

penyerahan

tanah

dari

St.

Herman

Manurung

kepada

LeluhurTerbanding/para Penggugat asal, dengan demikian keterangan saksi para Terbanding/Penggugat asal hanya berdasarkan cerita dari orang lain dan bukan dilihat langsung oleh saksi saksi yang diajukan. Juga dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa St. Herman Manurungdahulunya adalah hanya seorang Kepala Kampung (Happung), jadibukanlah Sipukka Huta. -

Bahwa

para

Pembanding

mempertimbangkan dari

mana

keberatan para

karenaJudex

Terbanding/para

Factie

tidak

Penggugat

asal

memperoleh tanah perkara. Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika tanah tersebut diperoleh dari St. Herman Manurung, karena tidak ada bukti tertulis dan keterangan saksi juga hanya berdasarkan cerita orang atau tidak menyaksikan langsung ada penyerahan tanah dari Alm. St. Herman Manurung kepada Leluhur para Terbanding/Penggugat asal.

- 33 -

-

Bahwa karena tidak terbukti para Terbanding/ Penggugat asal memperoleh tanah tersebut dari Alm. St. Herman Manurung, maka sudah selayaknya tanah tersebut dikembalikan kepada ahli waris Alm. Willem Manurung, sebab objek sengketa adalah bagian dari total 5.979 M2 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) milik ahli waris Alm. Willem Manurungdi Lumban Nabolon, Desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir.

-

Bahwa kemudian para Pembanding keberatan jika kemudian pertimbangan prosedur pengurusan sertifikat yang tidak memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjadi pertimbangan untuk menghilangkan hak keperdataan Tergugat II, III, IV, V, VI VII/ sekarang para Pembanding atas bidang tanah yang sekarang dipersengketakan. Untuk mengetahui ada tidaknya kesalahan administrasi pada proses Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 19 Tahun 2013 para Pembanding berpendapat bahwa kewenangan untuk memeriksanyaada pada Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan di Pengadilan Negeri Balige.

TENTANG ALAT-ALAT BUKTI PENGGUGAT -

Bahwa bukti surat P-1 bukanlah merupakan surat yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti kepemilikan karena bukti P-1 adalah hanya berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Lumban Huala mengenai nama nama keturunan dari Alm. Gerhat Tambunan/Alm.Yenni Br. Sitorus.

-

Bahwa bukti surat P-2 merupakan Surat Undangan, bukti ini telah dipatahkan oleh Bukti Tergugat yaitu bukti T I.s.d. VII-5 berupa Surat Undangan dan bukti T I.s.d. VII-6 berupa Berita Acara Rapat Horja Lumban Huala tentang Persoalan Tanah di Lumban Nabolon Desa Lumban Huala Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir.

-

Bahwa bukti surat P-3 sangat jelas bertentangan dengan dalil gugatan para Penggugat sehingga membuat gugatan para Penggugat semakin kabur, karena bukti ini adalah berupa Surat Kuasa untuk mengusahai objek sengketa dari Oscar Tambunan kepada Jonggara Manurung. Jonggara Manurung disebut sebut sebagai perwakilan keturunan St. Herman Manurung, mengapa justru terbalik Oscar Tambunan yang memberi kuasa kepada Jonggara Manurung.

-

Bahwa bukti P-4, P-5 dan P-6 tidak dapat dikategorikan sebagai bukti kepemilikan karena bukti bukti tersebut berturut-turut hanya merupakan surat pernyataan sepihak dari Ny. Manombang Br. Manurung (Op. Marintan), Sangkio Sitorus dan Jonggara Manurung.

- 34 -

-

Bahwa bukti P-7 adalah surat mengenai mohon penjelasan dan pengaduan atas terbitnya Sertipikat No. 19 atas nama Marlaung Manurung dkk., seharusnya bukti ini dilanjutkan dan diperiksa dalam peradilan TUN, karena memeriksa prosedural penerbitan Sertipikat Hak Milik bukanlah kompetensi Peradilan Umum.

DALAM REKONVENSI -

Bahwa para Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum Judex Factie pada halaman 51 alinea 3 menyatakan bahwa Para Tergugat dalam Rekonvensi dan ahli waris lainnya sebagai pemilik sah atas objek sengketa.Para Pembanding keberatan karena Para Tergugat d.r. tidak memiliki alas hak yang kuat untuk disebut sebagai pemilik sah atas objek sengketa.

-

Bahwa Telah jelas para Tergugat d.r. adalah sebagai pihak yang tidak bertanggung jawabterhadap permasalahan tanah tersebutberdasarkan Berita Acara Desa yaitu: Berita Acara Rapat Horja Lumban Huala tentang Persoalan Tanah di Lumban Nabolon Desa Lumban Huala Kecamatan Parmaksian Kabupaten Toba Samosir tanggal 27 Maret 2012 (vide bukti T I s.d. VII – 6)

-

Bahwa berdasarkan bukti tersebut maka dengan demikian secara Juridis Formil dan Juridis Materil sudah beralasan jika para Penggugat d.r. mengajukan permasalahan ini melalui Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Negeri Balige.

Berdasarkan dalil-dalil keberatan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan No. 25/G/2014/PN.BLG Tanggal 23 Juni 2015 tidak dapat dipertahankan karena terdapat cukup alasan untuk membatalkannya, selanjutnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan berkenan menerima dan memeriksa serta mengadili sebagai berikut: MENGADILI -

Menerima Permohonan dan Memori Banding dari Para Pembanding/semula Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII.

-

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 25/G/2014/PN.BLG Tanggal 23 Juni 2015. MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI: Menerima eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII (sekarang para Pembanding) DALAM POKOK PERKARA

- 35 -

Menolak gugatan para Penggugat (sekarang para Terbanding) untuk seluruhnya DALAM REKONVENSI 11. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII d.r. (sekarang para Pembanding) seluruhnya. 12. Menyatakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) sah dan berharga. 13. Menyatakan sah Penggugat II, III, IV, V, VI, VII d.r. (sekarang para Pembanding) sebagai ahli waris Alm. Willem Manurung. 14. Menyatakan tanah terperkara yang dikuasai oleh para Tergugat d.r. (sekarang para Pembanding) sah milik ahli waris Alm. Willem Manurung. 15. Menyatakan sah dan dapat dipertangung jawabkan menurut hukum Sertipikat Hak Milik Nomor: 19 Tahun 2013. 16. Menyatakan para Tergugat d.r. (sekarang para Terbanding) melakukan perbuatan melawan hukum. 17. Menghukum para Tergugat d.r. (sekarang para Terbanding) atau siapa saja yang berada di atas tanah terperkara, setempat dikenal dengan nama Kampung Lumban Nabolon Desa Lumban Huala, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten

Toba

Samosir

Sumatera

Utara,

untuk

mengosongkan/membongkar bangunan rumah di atas tanah terperkara tersebut serta menyerahkan/mengembalikan kepada para Penggugat d.r. (sekarang para Pembanding) selaku ahli waris dari Alm. Willem Manurung dalam keadaan kosong. 18. Menghukum para Tergugat d.r. (sekarang para Terbanding) membayar ganti kerugian material dan immaterial sejumlah Rp. 1.305.000.000 (satu milyard tiga ratus lima juta rupiah) dengan sekaligus dan tunai. 19. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) meskipun ada Verzet, banding atau Kasasi. 20. Menghukum para Tergugat d.r. (sekarang para Terbanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau Jika Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 22 September 2015, menerangkan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :

- 36 -

Bahwa keberatan Pembanding mengenai Eksepsi haruslah ditolak seluruhnya, karena pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Balige telah tepat dalam Putusan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat, sehingga Eksepsi Para Tergugat telah ditolak seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa setelah Terbanding membaca dan mempelajari dalil-dalil keberatan Pembanding dalam memori banding yang diajukanoleh Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang di sampaikan oleh Pembanding yang dapat melumpuhkan pertimbangan Yudex Factie. 2. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat (Vide Bukti T.I s/d VII -1 hingga Bukti TI s/d VII – 12, bukan merupakan bukti otentik sebagaimana didalilkan Pembanding dalam memori banding, bukti-bukti tersebut hanya bersifat

sepihak

dari

pernyataan-pernyataan

keluarga

Pembanding,

sehingga Bukti-bukti tersebut tidak mengikat kepada Para Penggugat. 3. Bahwa dalil keberatan Pembanding yang mengatakan bahwa benar Kakek Para Penggugat tinggal di tanah Perkara, namun atas izin dari Willem manurung dan kakek Para Penggugat tinggal di atas Tanah Perkara adalah hanya menumpang tetapi tidak memiliki, ternyata hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Para Tergugat dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat. 4. Bahwa tidak benar keberatan Pembanding yang mengatakan Para Penggugat tidak dapat membuktikan jika Tanah Perkara diperoleh Kakek Para Penggugat dari St. Herman Manurung. Bahwa benar berdasarkan bukti surat Para Penggugat tidak mempunyai bukti surat bahwa St. Herman Manurung yang mengizinkan Kakek para Penggugat tinggal di tanah Perkara, bahwa akan tetapi sebenarnya Para Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Tanah Perkara diperoleh Kakek Para Penggugat berasal dari St. Herman Manurung, adalah berdasarkan fakta dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi Para Penggugat, yaitu keterangan saksi JUNGGU MANURUNG, Saksi JONGGARA MANURUNG, dan Saksi SANGKIO SITORUS. Bahwa saksi Junggu Manurung adalah Cucu dari St. Herman Manurung, yang mengetahui bahwa St. Herman Manurung yang mengizinkan Kakek Para Penggugat tinggal di Tanah Perkara, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut, Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil Gugatannnya. Sebaliknya Para Tergugat yang mendalilkan bahwa Kakek Para Penggugat dapat tinggal di Tanah Perkara karena izin dari Willem Manurung, tidak dapat dibuktikan

- 37 -

oleh Para Tergugat baik berdasarkan bukti surat maupun bukti saksi-saksi Para Tergugat. 5. Bahwa telah terbukti pula penguasaan Tanah Perkara selama ini adalah terus menerus dikuasai dan diusahai secara warisan turun temurun dari Kakek Para Penggugat kepada orangtua Para Penggugat hingga kepada Para Penggugat, dan hal itu diakui oleh Para Tergugat dan saksi-saksi Para Tergugat. Bahwa selama Tanah Perkara dikuasai dan diusahai oleh Kakek Para Penggugat, orang tua Para Penggugat hingga kepada Para Penggugat, ternyata tidak pernah ada keberatan selama ini, Sehingga oleh karena itu patut dapat dianggap bahwa Tanah Perkara adalah milik Para Penggugat dan ahli warislainnya. 6. Bahwa sudah tepat dan benar pertimbangan Yudex Factie Pengadilan Negeri Balige yang menimbang bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 19 Tahun 2013 tersebut tidak memenuhi Peraturan Pemerintah N0. 24 tahun 2013, karena telah terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Para Penggugat maupun saksi-saksi Para Tergugat, menerangkan bahwa tidak pernah dilihat oleh Para saksi Bukti T.IX -14 ditempelkan di Kantor Kepala Desa Lumban Huala maupun ditempat yang ramai yang mudah dilihat masyarakat. Bahwa demikian juga halnya Bukti T.IX -13 tersebut adalah cacat hukum, karena ditanda tangani oleh Kepala Desa yang bernama Gelora S. Manurung dan hal itu terjadi pada tahun 2009. Sedangkan Bukti T.IX-12 adalah Surat dari BPN kepada Kepala Desa Lumban Huala untuk menempelkan Pengumuman Data Fisikdan Data Yuridis No. 209/2012 tanggal 31 Oktober 2012, yang ditandatangani Kepala Desa Pangaloan Manurung, yaitu Bukti T.IX-14. Berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum tersebut di atas, maka telah terbantahkan seluruhnya keberatan-keberatan Pembanding, sehingga haruslah ditolak seluruhnya dalil-dalil keberatan Pembanding dan oleh karena itu Terbanding memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan / Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengambil Keputusan Hukum yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI :

- 38 -

-

Menolak permohonan Banding dariPembanding;

-

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Balige

Nomor:

25/Pdt.G/2013/PN.BLG, tanggal 23 Juni 2015; -

Menghukum Pembanding membayar ongkos perkara dalam Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tinggi setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VII melalui kuasa hukumnya tersebut, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya pengulangan yang telah disampaikan di persidangan dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya memori banding Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VII melalui kuasa hukumnya tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 22 September 2015 pada pokoknya mendukung Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 258/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 23 Juni 2015; Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 258/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 23 Juni 2015, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VII melalui kuasa hukumnya, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo karena pertimbangan tersebut telah tepat serta benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding; Menimbang, bahwa alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 258/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 23 Juni 2015 adalah karena objek sengketa merupakan harta peninggalan dari pewaris almarhum Gerhard Tambunan dengan isterinya bernama Yenni Br Sitorus

- 39 -

(merupakan boedel) yang sudah seharusnya jatuh kepada para ahli waris atau Para Terbanding semula Para Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige nomor : 258/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 23 Juni 2015, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VII tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya; Memperhatikan KUHPerdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini; MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VII melalui kuasa hukumnya;

-

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Balige

nomor

:

258/Pdt.G/2014/PN.Blg tanggal 23 Juni 2015, yang dimohonkan banding tersebut; -

Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VII untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyarawatan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2015 oleh kami Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH., dan DALIZATULO ZEGA, SH., sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi

Medan

tanggal

7

Oktober

2015

nomor

:

353/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan diucapkan pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.,

- 40 -

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihakpihak berperkara maupun kuasa hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

Dr. H. SOEDARMADJI, SH.M.Hum.

ttd 2. DALIZATULO ZEGA, SH. Panitera Pengganti,

ttd HAMONANGAN RAMBE SH.MH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya. WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 040043391.