PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 269/PDT/2014/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. RONALD MARTUA HAMONONGAN SIMBOLON, Umur 43 Tahun, , Pekerjaan Wiraswasta, alamat Perumahan Tunas Harmoni Blok F Nomor 4, Kelurahan Kuranyi, Kecamatan Kuranyi,Kota Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat I; 2. RINAWATI SINTAULI HOTMAIDA SIMBOLON, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl Sei Bengawan Nomor 198 B,Medan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat II; 3. AGUSTINA DELIMA RISMAULI SIMBOLON, Umur 39 Tahun, pekerjaan Wiraswasta ,Alamat Jl.Cikoko Barat IV, Nomor 29, RT/RW 03/05, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Peggugat III; 4. RITA MARTA MUTIARA SIMBOLON, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komplek Perumahan The Royal Residence F2/6,RT 17 RW 04, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung,

Jakarta

Timur,

selanjutnya

disebut

sebagai

Pembanding semula Penggugat IV; 5. RATNA DIANA LINDAWATI SIMBOLON, Umur 31 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl Sei Senayan Blok D Nomor 3 RT 022,RW 12, Kelurahan Bengkong Sadai, kota Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat V;

Putusan nomor : 269/PD/T2014/PT.MDN Hal. 1 dari 23 Hal.

Dalam hal ini Para pembanding semula Penggugat I sampai dengan V diwakili oleh Kuasanya MARTUA RAJA PANE,SH, NURMAHADI,SH DAN MANAHAN SEMBIRING,SH, Advokat –Kunsultan Hukum pada ”Law Office of MR Pane,SH & Partner ” dan selanjutnya memilih domisili hukum di Kantor Kuasanya tersebut di Jl. Bajak III Nomor 65 Mariendal,SM.Raja berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2012; Lawan : 1. HELMINA Br SITINJAK, Umur 70 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jl. Pelangi Nomor 1, Kelurahan teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I; 2. DITA HASTUTI, Pekerjaan Karyawati Swasta, alamat Jl. Pelangi Nomor 1, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat II; 3. RUDI SIMANGUNSONG, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jl Tembakau X Nomor 1, Perumahan Umum Nasional, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat III; 4. HASAN BASRI RUSLAN, SH, Pekerjaan Notaris/PPAT, Alamat di jl Ahmad Yani

Nomor

21

Medan,

selanjutnya

disebut

sebagai

Terbanding semula Tergugat IV; 5. LINDAWATI GIRSANG,SH, Pekerjaan Notaris /PPAT, berkantor di Jl Lettjend Suprapto Nomor 26 Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat V; 6. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat VI; Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor 269/PDT/2014/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;


Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 323/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 4 Pebruari 2014 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 7 Mei 2012 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 juni 2012 dalam Register Nomor 323/Pdt.G/2012/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tahun 1967 antara Helmina Br. Sitinjak dengan Drs. Richard Simbolon telah melangsungkan pernikahan yang sah menurut agama Kristen di Gereja HKBP Pakpahan Resort Onan Runggu ; 2. Bahwa dari perkawinan tersebut dilahirkan 5 (lima) orang anak kandung sekaligus sebagai ahli waris, masing-masing bernama : 1. Ronald Martua Hamonangan Simbolon, umur 43 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Perumahan Tunas Harmoni Blok F No. 4, Kelurahan Kuranyi, Kecamatan Kuranyi, Kota Padang, Sumatera Barat 2. Rinawati Sintauli Hotmaida Simbolon, umur 42 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Sei Bengawan No. 198 B, Medan 3. Agustina Delima Rismauli Simbolon, umur 39 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Cikoko Barat IV No. 29, RT/RW. 03/05, Kelurahan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 4. Rita Maria Mutiara Simbolon, umur 36 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Komplek Perumahan The Royal Residence F2/6, RT. 17 RW. 04, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur; 5. Ratna Diana Lindawati Simbolon, umur 31 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat JL. Sei Senayan Blok D No. 3, RT. 022 RW. 12, Kelurahan Bengkong Sadai, Kota Batam, Kepulauan Riau 3. Bahwa pada tanggal 5 Juli 1991, Bapak kandung Penggugat-Penggugat yang bernama Drs. Richard Simbolon telah meninggal dunia di Medan, dan meninggalkan ahli waris yakni 1 (satu) orang isteri bernama Helmina Br. Sitinjak (Tergugat I) dan 5 (lima) orang anak kandung (Penggugat-Penggugat) sebagaimana

tertera

pada

point-2

diatas

sesuai

dengan

Penetapan

Pengadilan Negeri Medan Nomor 875/Pdt,P/1992/PN.Mdn, tertanggal 8 September 1992 ;


4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs. Richard Simbolon memiliki sebidang tanah seluas 412 M2 dan bangunan rumah diatasnya sekaligus merupakan harta warisan yang merupakan hak dari Tergugat I dan Penggugat-Penggugat selaku ahli waris yang berhak, yang terletak dan setempat dikenal dengan Jln. Sei Alas No. 31 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, sesuai dengan sertifikat hak milik nomor : 579/Babura Sunggal yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan terdaftar atas nama Helmina Sitinjak (Tergugat I) dan anak-anaknya (Penggugat-Penggugat), dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Sei Alas - Sebelah selatan berbatasan dengan Bengkel Mobil Surya Sakti - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah Marbun - Sebelah timur berbatasan dengan Sekolah Dasar 5. Bahwa

Penggugat-Penggugat

merasa

heran,

tiba-tiba

Tergugat

III

mengklaim/megakui bahwa tanah dan bangunan rumah diatasnya sebagai milik Tergugat III, padahal Penggugat-Penggugat tidak pernah mengenal apalagi melakukan transaksi jual beli atas tanah warisan peninggalan orang tuanya tersebut dengan dan kepada Tergugat III 6. Bahwa atas pengakuan dari Tergugat III tersebut, kemudian PenggugatPenggugat mempertanyakan langsung perihal tanah warisan/peninggalan orang tuanya dimaksud kepada ibunya yakni Tergugat I dan diperoleh informasi bahwa Tergugat I telah ditipu oleh Tergugat II dengan cara membujuk rayu, memberikan iming-iming dan janji-janji palsu ; 7. Bahwa penipuan yang dialami Tergugat I terjadi sekitar bulan Maret 2010 dimana Tergugat II yang merupakan anak kost yang tinggal di rumah Tergugat I menjumpai Tergugat I dengan maksud dan keinginan untuk meminjam uang sebanyak 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) untuk menambah biaya proyek yang sedang dikerjakannya diluar kota dan uang pinjamannya tersebut akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah proyeknya selesai dengan imbalan akan dibayar sebanyak 2 (dua) kali lipat dari pinjaman pokok dan ditambah bonus 1 (satu) unit mobil merk Avanza serta bonus perjalanan ke Bali dan Jerusalem yang biaya akomodasi seluruhnya akan ditanggung dan dibiayai oleh Tergugat II 8. Bahwa Tergugat I sebagai seorang ibu rumah tangga yang sudah berusia lanjut menolak memberikan pinjaman dengan alasan tidak memiliki dana sebanyak itu, namun atas bujuk rayu, janji-janji palsu dan iming-iming yang menggiurkan yang dijanjikan oleh Tergugat II, lalu Tergugat I tergoda dan


bersedia menyerahkan surat tanah yang merupakan warisan dari almarhum suaminya yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal kepada Tergugat II sebagai jaminan (borg) hutang Tergugat II kepada Tergugat III yang nantinya akan dituangkan dalam suatu akte yang diperbuat dihadapan Hasan Basri Ruslan, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Medan (Tergugat IV) ; 9. Bahwa kemudian Tergugat II mengajak Tergugat I bersama-sama mendatangi Kantor Tergugat IV guna membuat akte perjanjian hutang piutang dan ternyata yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah Akte Surat Kuasa nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010, bukan akte perjanjian hutang piutang dengan jaminan (borg) surat tanah milik Tergugat I dan milik Penggugat-Penggugat sebagaimana yang diinginkan dan dimintakan oleh Tergugat I 10. Bahwa anehnya selama dalam proses pembuatan dan penerbitan akte Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 Tergugat I tidak pernah bertemu dan berhadapan dengan Tergugat IV 11. Bahwa setelah jatuh tempo 3 (tiga) bulan sebagaimana yang diperjanjikan, lalu Tergugat I meminta pengembalian Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal kepada Tergugat II, dan Tergugat II selalu menghindar dari tanggung jawabnya dengan alasan proyeknya belum selesai 12. Bahwa ironisnya pada awal tahun 2011, Tergugat I menerima somasi dari Tergugat III yang isinya meminta Tergugat I mengosongkan rumahnya yang terletak di Jalan Sei Alas No 31 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara padahal Tergugat I tidak pernah mengalihkan/menjual tanah dan rumah tersebut kepada Tergugat III; 13. Bahwa oleh karena Penggugat-Penggugat dan Tergugat I merasa tidak pernah mengalihkan / menjual tanah dan rumah warisan peninggalan orang tuanya tersebut, lalu Penggugat-Penggugat dan Tergugat I mendatangi Tergugat IV guna mempertanyakan proses pembuatan akte yang diperbuat dihadapan Tergugat IV sepanjang yang berkenaan dengan tanah dan rumah warisan yang dimaksud, dan sungguh ironis ternyata Akte yang ditanda tangani Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat IV adalah Akte Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang mana Tergugat I selaku Pemberi Kuasa dan Tergugat III Selaku Penerima Kuasa, bukan Akte Perjanjian Hutang Piutang dengan jaminan (borg) sebagaimana yang diinginkan dan dijanjikan oleh Tergugat II yang dimintakan kepada Tergugat IV;


14. Bahwa menurut hukum, setiap tindakan hukum baik berupa pengalihan hak, gadai, dll yang dilakukan terhadap tanah dan rumah yang diatasnya yang merupakan harta warisan haruslah atas persetujuan seluruh ahli waris yakni Penggugat-Penggugat yang memiliki hak, namun terhadap tindakan hukum Tergugat I dengan Tergugat III dalam membuat Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 diperbuat dihadapan Tergugat IV tanpa persetujuan dari Penggugat-Penggugat selaku ahli waris merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Pasal 1320 BW tentang syaratsyarat sahnya suatu perjanjian yang salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah keinginan dan kehendak dari para pihak dan dalam penerbitan Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 Tergugat I tidak memiliki adanya kehendak untuk memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat III, melainkan hanya ingin mengadakan perjanjian hutang piutang dengan jaminan (borg), sehingga sangat beralasan apabila Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum 15. Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat IV yang telah menerbitkan Akte Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat-Penggugat, lalu Penggugat-Penggugat telah membuat laporan / pengaduan kepada Majelis Pimpinan Daerah Notaris Kota Medan 16. Bahwa atas tindakan Tergugat IV yang menerbitkan Akte Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang diperbuat dihadapan Tergugat IV tersebut, oleh Tergugat III lalu dibuatkan Akte Jual Beli Nomor 29/2010 tertanggal 15 Desember 2010 yang diperbuat dihadapan Tergugat V tentang pengikatan Jual Beli dimana Tergugat III Selaku pihak penjual dan Tergugat III juga selaku pihak pembeli; 17. Bahwa tindakan Tergugat III dalam membuat Akte Nomor 29/2010 tertanggal 15 Desember 2010 yang diperbuat dihadapan Tergugat IV, dimana Tergugat III selaku pihak penjual dan sekaligus Tergugat III pihak pembeli atas tanah seluas 412 M2 dan rumah diatasnya yang terletak dan setempat dikenal dengan Jln. Sei Alas No. 31 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan sertifikat Hak Milik No : 579/Babura Sunggal yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan terdaftar atas nama Helmina Simanjuntak (Tergugat I) dan anak-anaknya (Penggugat-Penggugat) adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 Jo Surat Direktorat Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri RI Nomor 594/493/AGR,


tanggal 31 Maret 1982 yang pada intinya melarang “Pengesahan Akte Kuasa Mutlak” yang menyangkut Jual Beli Tanah, oleh karenanya Surat Kuasa Nomor 29/2010 tertanggal 15 Desember 2010 yang diperbuat dihadapan Tergugat V bertentangan dengan azas-azas keadilan dan kepatutan yang berlaku, sehingga sudah semestinya pula dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum 18. Bahwa berdasarkan Akte Jual Beli No.29/2010 tertanggal 15 Desember 2010 yang diperbuat dihadapan Tergugat V, selanjutnya Tergugat III membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomot 579/Babura Sunggal yang semula terdaftar atas nama Tergugat I dan Penggugat-Penggugat dikantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan (Tergugat VI) kepada atas nama Tergugat III, padahal Akte Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang diperbuat dihadapan Tergugat IV mengandung cacat hukum sehingga sangat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan Akte Jual Beli Nomor 29/2010 tertanggal 15 Desember 2010 juga mengandung cacat hukum maka sangat beralasan hukum pula apabila Tergugat VI membatalkan balik Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal dari semula terdaftar atas nama Tergugat I dan Penggugat-Penggugat menjadi atas nama Tergugat III; 19. Bahwa didalam salah satu klausule Akte Jual Beli Nomor 29/2010 tertanggal 15 Desember 2010 yang diperbuat dihadapan Tergugat V disebutkan bahwa tanah dan rumah dibeli dengan harga sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) padahal Tergugat I tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan tanah dan rumah miliknya tersebut dari Tergugat III; 20. Bahwa disamping itu peralihan hak atas tanah dan rumah diatasnya yang merupakan Hak Milik Penggugat-Penggugat dan Tergugat I tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dimana tidak dilakukan secara terang dan tunai dimana Penggugat-Penggugat dan Tergugat I tidak pernah menerima pembayaran dan tidak pernah dilakukan penyerahan (Lavering) fisik tanah sehingga sampai saat ini tanah dan rumah tersebut masih dikuasai oleh Penggugat-Penggugat dan Tergugat I 21. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V telah secara nyata melakukan tindakan perbuatan melawan hukum mengadakan pengikatan jual beli atas tanah berupa persetujuan dari Penggugat-Penggugat yang memiliki hak, maka sudah selayaknya Tergugat III dihukum untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 579/Babura Sunggal kepada Penggugat-Penggugat 22. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran dari Penggugat-Penggugat dimana nantinya Tergugat III mengalihkan tanah seluas 412 M2 dan rumah diatasnya


yang terletak dan setempat dikenal dengan Jln. Sei Alas No. 31 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara kepada pihak lain, maka sangat beralasan pula apabila diletakkan Sita Penjagaan (Revindicatoir beslag) ; 23. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat menjalankan isi putusan ini nantinya, maka sangat wajar apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap kelalaiannya melaksanakan isi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) ; 24. Bahwa karena gugatan Penggugat-Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang authentik, maka sangat wajar apabila putusan ini dapat dijalankan sertamerta (uitvoerrbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari persidangan, dan menjatuhkan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk seluruhnya 2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, V melakukan perbuatan melawan hukum 3. Menyatakan sah dan berharga sita penjagaan (Revindicatoir beslag) yang diletakkan dalam perkara ini ; 4. Menyatakan Akte Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang diperbuat dihadapan Hasan Basri Ruslan, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) di Medan ic. Tergugat IV tidak sah dan tidak berkekuatan hukum 5. Menyatakan Akte Jual Beli Nomor 29/2010 tertanggal 15 Desember 2010 yang diperbuat dihadapan Lindawani Girsang, SH., Notaris dan Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) di Medan ic. Tergugat V tidak sah dan tidak berkekuatan hukum 6. Memerintahkan Badan Pertanahan Nasional Kota Medan ic Tergugat VI untuk membatalkan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal semula terdaftar atas nama Tergugat I dan Penggugat-Penggugat kepada atas nama Rudi Simangunsong ic. Tergugat III ; 7. Menghukum Tergugat III untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal kepada Penggugat-Penggugat ; 8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari setiap kelalaiannya


melaksanakan isi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap (inkract van gewijsde) ; 9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar Bij Voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi 10. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut

Tergugat I

memberikan jawaban tanggal 30 Agustus 2012 pada pokoknya sebagai berikut: I.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (Legal Standing) PARA PENGGUGAT a. Bahwa benar Tergugat I dan Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Almarhum Drs. Richard Simbolon yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juli 1991 di Medan ; b. Bahwa selain meninggalkan para Ahli Waris diatas, Almarhum Drs. Richard Simbolon juga meninggalkan sebidang tanah dan bangunan diatasnya, yang terletak di Jl. Sei Alas No. 31, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan luas tanah 412 M2, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan yang terdaftar atas nama Tergugat I (Ibu Kandung Para Penggugat) dan Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut : -

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sei Alas ;

-

Sebelah Selatan berbatasan dengan Bengkel Mobil Surya Sakti;

-

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Marbun;

-

Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah Dasar ;

c. Bahwa sebidang tanah dimaksud adalah merupakan harta milik bersama (Boedel Warisan) antara Tergugat I dan Para Penggugat II.

TENTANG GUGATAN A. DALAM POKOK PERKARA ; - Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2011 Tergugat III ada mengirim Surat Perintah Pengosongan Rumah kepada Penyewa-Penyewa rumah a quo yang terletak di Jl. Sei Alas No, 31 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ; - Bahwa adapun dalil dari Tergugat III memberikan Surat Perintah Pengosongan Rumah tersebut, sejak tanggal 15 Desember 2010 tanah


dan rumah terperkara telah dibeli oleh Tergugat III dihadapan Tergugat V, berdasarkan Akte Jual Beli No ; 29/2010 ; - Bahwa setelah penyewa rumah a quo menyerahkan surat Tergugat III tersebut kepada Tergugat I, maka Tergugat I merasa heran dan terkejut sebab Tergugat I tidak pernah menjual tanah dan rumah terperkara kepada siapapun dan oleh karena itu Tergugat I menilai bahwa telah terjadi sesuatu atas tanah a quo ; - Bahwa setahu Tergugat I, sekira Bulan Maret 2010 Tergugat II (kost di rumah Tergugat I) pernah bercerita kepada Tergugat I tentang adanya proyek penimbunan tanah untuk pendirian PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di daerah Kab. Langkat ; - Bahwa dikarenakan Tergugat II tidak memiliki uang untuk menambah proyek yang sedang dikerjakan tersebut, maka Tergugat II meminjam uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat I, namun karena tidak memiliki uang maka Tergugat I tidak dapat memenuhi keinginan Tergugat II ; - Bahwa sehubungan dengan keterangan Tergugat I tersebut, maka Tergugat II berupaya membujuk rayu Tergugat I akan meng-AGUNKAN Sertifikat tanah a quo ; - Bahwa dikarenakan iming-iming, janji-janji dari Tergugat II akan mengembalikan Sertifikat tanah tersebut dalam jangka 3 (tiga) bulan, serta akan membayar imbalan 2 kali lipat atas pinjaman pokok tersebut, ditambah bonus sebuah mobil Avanza serta jalan-jalan ke Bali dan Jerusalem, maka Tergugat I tergiur dan menyerahkan sertifikat tanah a quo sebagai jaminan (borgh) - Bahwa sehubungan Sertifikat Tanah adalah atas nama Tergugat I dan Para Tergugat, maka Tergugat I menerangkan kepada Tergugat II; - Bahwa tidak mungkin kita minta persetujuan Para Penggugat untuk meng-AGUNKAN sertifikat tanah a quo ; - Bahwa kondisi diatas, Tergugat II tetap meyakinkan Tergugat I bahwa semuanya itu tidak ada masalah, sebab ternyata Tergugat II sudah merancang rencana untuk menggantikan STATUS Para Penggugat dihadapan Notaris nantinya ;\ - Bahwa selanjutnya sekira bulan Maret 2010 Tergugat I, Tergugat II dan orang-orang yang menggantikan STATUS Para Penggugat mendatangi seorang Notaris Boru Siahaan di Jl. Ahmad Yani Medan untuk bertemu


dengan Tergugat III dengan tujuan membuat Akta Perjanjian Hutang Piutang dengan agunan Sertipikat a quo ; - Bahwa setelah bertemu dengan Boru Siahaan yang mengaku seorang Notaris tersebut, maka pada saat itu juga dibuatlah Akta Perjanjian Hutang Piutang sejumlah uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh juta rupiah) antara Tergugat I dengan Tergugat III ; - Bahwa setelah Akta tersebut ditanda tangani oleh Tergugat I, orangorang pengganti Para Penggugat dan Tergugat III, maka selanjutnya Tergugat III menyerahkan uang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat I , dan seketika itu juga keseluruhan uang tersebut diserahkan Tergugat I kepada Tergugat II ; - Bahwa setelah selesai membuat Akta Hutang Piutang tersebut diatas, maka Tergugat I melihat Tergugat II memberikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per Orang kepada 5 orang yang menggantikan Status Para Penggugat juga dikenal oleh Tergugat I ; - Bahwa 3 (tiga) bulan setelah Akta Hutang Piutang tersebut dibuat, maka Tergugat I meminta pengembalian Sertipikat a quo kepada Tergugat II, tetapi Tergugat II selalu menghindar untuk mengembalikan Sertipikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal dengan alasan proyeknya belum selesai ; - Bahwa selanjutnya sekira tanggal 21 Februari 2011. Penyewa rumah a quo menerima sebuah surat pengosongan rumah dari Tergugat III dan menyerahkan Surat Somasi tersebut kepada Tergugat I ; - Bahwa setelah membaca surat tersebut, Tergugat I merasa terkejut karena didalam Surat Perintah Pengosongan Rumah yang diberikan oleh Tergugat III tertera uraian bahwa tanah dan rumah tersebut telah dibeli oleh Tergugat III dihadapan Tergugat V Notaris / PPAT di Medan; - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Tergugat I menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada Para Penggugat dan secara otomatis Para Penggugat marah dan kesal karena tanpa izin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum atas sertifikat tanah a quo ; - Bahwa setelah Tergugat I menjelaskan dan menerangkan keadaan yang sebenarnya yang terjadi maka Tergugat I dan Tergugat II berusaha mencari tahu Akta Jual Beli Nomor 29/2012 atas tanah terperkara dan sekira bulan Juni 2011 Tergugat I dan Para Penggugat mendatangi


Kantor Notaris di Jalan Ahmad Yani dimana Tergugat I sebelumnya pernah menandatangani suatu Akta Hutang Piutang ; - Bahwa ternyata setelah Tergugat I dan Para Penggugat tiba dikantor Notaris Jl. Ahmad Yani seorang pegawai Notaris menceritakan dan memperlihatkan minute bahwa Akta yang dibuat pada tanggal 10 Maret 2010 tersebut adalah Akta Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang mana Tergugat I selaku Pemberi Kuasa dan Tergugat III selaku Penerima Kuasa untuk menjual tanah a quo - Bahwa atas hal tersebut diatas, Tergugat I merasa keberatan karena sebelumnya Tergugat I hanya

menandatangani Akta Hutang Piutang

dengan Tergugat III bukan Akta Surat Kuasa untuk menjual tanah a quo ; - Bahwa selain hal diatas, yang lebih memperhatikan lagi bagi Tergugat I adalah Akta Surat tersebut diperbuat dihadapan Tergugat IV, padahal Tergugat I tidak mengenal Tergugat IV dan tidak pernah menandatangani surat apapun dihadapan Tergugat IV, sebab setahu Tergugat I pada tanggal 10 Maret 2010 Tergugat hanya mengenal Notaris Boru Siahaan dan menandatangani Surat Hutang Piutang dihadapan Notaris Boru Siahaan dan terakhir diketahui bahwa Boru Siahaan tersebut bukan seorang Notaris melainkan seorang AGEN Biro Adminitrasi dan jasa ; - Bahwa setelah adanya Akta Surat Kuasa yang diperbuat oleh Tergugat IV tersebut, maka sekira tanggal 15 Desember 2010 Tergugat III selaku penerima kuasa menghadap Tergugat V untuk melakukan peralihan jual beli tanah a quo, yang mana Tergugat III selaku pihak Penjual dan Tergugat III selaku pihak pembeli sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 29/2010 tertanggal 15 Desember 2010 ; - Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 29/2010 tertanggal 15 Desember 2010 yang diperbuat dihadapkan Tergugat V, selanjutnya Tergugat III membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal yang semula atas nama Tergugat I dan Para Penggugat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan (Tergugat VI) menjadi atas nama Tergugat III; B. DALAM PETITUM PARA PENGGUGAT - Bahwa atas tuntutan (Petitum) Para Penggugat yang menginginkan agar Akta Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang diperbuat oleh Tergugat IV dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum adalah hal yang wajar dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sebab Para Penggugat tidak


mengetahui dan tidak pernah menandatangani Akta apapun dihadapkan Tergugat IV ; - Bahwa terbitnya Akta yang diperbuat dihadapan Tergugat IV adalah hasil rekayasa dan adanya suatu kekeliruan hukum, sebab Tergugat I pun adalah korban penipuan dari Tergugat II ; - Bahwa dikarenakan Akta yang diperbuat oleh Tergugat IV, adalah Akta yang tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun, maka Akta Jual Beli Nomor : 29/2010 yang diperbuat oleh Tergugat V dengan dasar Akta yang diperbuat oleh Tergugat IV terdahulu serta merta tidak sah dan batal demi hukum; - Bahwa pula dengan tidak sahnya atau tidak memiliki kekuatan hukum apapun Akta yang diperbuat oleh Tergugat V, maka tanpa perlu dibuktikkan lebih jauh, maka balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 579/Babura Sunggal yang diperbuat oleh Tergugat VI tidak sah dan tidak berkekuatan hukum apapun dan harus dibatalkan; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat VI memberikan jawaban tanggal 13 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

DALAM EKSEPSI 1. Tentang Kompentensi Absolut (Pasal 160 R.bg/134 H.I.R) -

Bahwa yang menjadi dasar gugatan yang diajukan Para Penggugat terhadap Tergugat VI adalah menyangkut tentang sengketa Tata Usaha Negara antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu berkaitan dengan Tergugat VI menerbitkan peralihan Sertipikat Hak Milik Nom 579/Babura Semula atas nama Helmina Br. Sitinjak (Ic. Tergugat I), Ronald Martua Hamonangan Simbolon (Ic. Penggugat I), Rinawati Sintauli Hotmaida Simbolon (Ic. Penggugat II), Agustina Delima Rismauli Simbolon (Ic. Penggugat III), Rita Maria Mutiara Simbolon (Ic. Penggugat IV), Ratna Diana Lindawati Simbolon (ic. Penggugat V) atas tanah seluas 412 M2 yang terletak di Jalan Sei Alas No. 31 Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;

-

Bahwa Tergugat VI dalam menerbitkan peralihan Sertipikat Hak Milik No. 579/Babura kepada Rudi Simangunsong (Ic. Tergugat III) telah


melalui proses penelitian secara cermat baik secara yuridis formal berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2010 tanggal 15/12/2010 yang dibuat oleh Lindawani Girsang, SH selaku PPAT ; -

Bahwa selaku Pejabat Tata Usaha Negara, Tergugat VI dalam menerbitkan peralihan Sertipikat Hak Milik No. 579/Babura telah sesuai dan berpedoman pada prosedur ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Pasal 37 dan 38, maka dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksan dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat ;

2. Tentang Gugatan Para Penggugat Prematur -

Bahwa tindakan Para Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat VI adalah prematur, bahwa seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat, atau melaporkan Tergugat II dan Tergugat III secara pidana karena telah melakukan penipuan, karena Tergugat II meminjam uang sebesar Rp. 90.000.000,(sembilan puluh juta rupiah) kepada Tergugat III dengan jaminan (borg) Sertipikat Hak Milik No. 579/Babura Sunggal milik Helmina Br. Sitinjak (Ic. Tergugat I), yang kemudian dibuat Akte Surat Kuasa No. 06 tertanggal 10 Maret 2010, bukan Akte perjanjian hutang piutang dengan jaminan (borg) surat tanah milik Tergugat I

II.

DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat VI dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas didalam Jawaban ini ; 2. Bahwa segala apa-apa yang dikemukakan dalam eksepsi Tergugat VI sebutkan diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ; 3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 579/Babura Sunggal semula terdaftar atas nama

HELMINA

SITINJAK,

RONALD

MARTUA

HAMONANGAN

SIMBOLON, RINAWATY SINTAULI HOTMAIDA SIMBOLON, AGUSTINA DELIMA RISMAULI SIMBOLON, RITA MARIA MUTIARA SIMBOLON, RATNA DIANA LINDAWATY SIMBOLON terletak di Jalan Sei Alas No. 31, Kelurahan Babura Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan,


Propinsi Sumatera Utara dengan luas 412 M2, Surat Ukur No. 124/Babura Sunggal /1998 tanggal 26-2-1998; 4. Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli No. 29/2010 tanggal 15-12-2010 yang dibuat oleh Lindawaty Girsang, SH (Ic. Tergugat V) selaku PPAT, Sertipikat Hak Milik No. 579/Babura Sunggal beralih kepada RUDI SIMANGUNSONG; Bahwa dengan demikian dari uraian-uraian tersebut diatas penerbitan dan peralihan Sertipikat aquo telah menempuh prosedur yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 3 ayat 1,2,3,4,7 jo Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang pendaftaran tanah jo. Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah; Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : - Menerima eksepsi dari Tergugat VI untuk seluruhnya ; Dalam Pokok Perkara 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan

telah menjatuhkan putusan

Nomor 323/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 4

Pebruari 2014 yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat VI ; Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.661.000,- (satu juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);


Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 172/2013 tanggal 18 September 2013 yang dibuat oleh H. BASTARIAL,SH. MH, Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 323/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 4 Pebruari 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I , Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V masing-masing pada tanggal 24 Oktober 2013; Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan banding tersebut juga telah diberitahukan kepada Terbanding VI semula Tergugat VI; Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Oktober 2014; Menimang,

bahwa keberatan Pembanding I sampai dengan V semula

Penggugat I sampai dengan V sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : -

Bahwa Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V selaku pemilik tanah sengketa tidak pernah menyetujui dan tidak pernah menandatangani Akte Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang diperbuat dihadapan Terbanding IV semula Tergugat IV, isinya tentang Kuasa untuk menjual tanah sengketa kepada terbanding III semula Tergugat III dan Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V tidak pernah bertemu dan tidak mengenal Terbanding III semula Tergugat III;

-

Bahwa saksi Suryanto dan saksi Mumpuni Liani dan 3 (tiga) orang lainnya diajak oleh Tergugat II ke Kantor Notaris Hasan Basri Ruslan,SH untuk menggantikan posisi Para Pembanding semula para Penggugat selaku ahli waris (pemilik tanah) guna menandatangani Surat Perjanjian Hutang-Piutang dan tanpa dibaca terlebih dahulu, namun ternyata surat yang ditandatangani bukanlah Surat perjanjian Hutang-piutang melainkan akte surat kuasa Nomor 06 tanggal 10 Maret 2010, sehingga terjadai tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat (tandatangan palsu) dan hal ini telah dibuktikan oleh Para pembanding semula Para Penggugat di persidangan, namun sia-sia


karena Majelis hakim Judex factie telah lalai dalam menuangkan keterangan saksi-saksi tersebut ke dalam berita acara pemeriksaan

saksi dalam

persidangan sekaligus mengabaikannya dalam pertimbangan hukumnya; -

Bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Medan dalam sidang kode etik Notaris,Notaris Hasan Basri Ruslan,SH (Tergugat IV) telah dinyatakan bersalah yakni tidak melaksanakan kewajibannya untuk membacakan Akte dihadapan para pihak sebelum ditandatangani Akte Surat Kuasa Nomor 6 tanggal 10 Maret 2010;

-

Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Akte jual beli Nomor 29/2010 tanggal 15 Desember 2010 dihadapan Tergugat V /Terbanding V telah sesuai dengan aturan adalah pertimbangan yang keliru dan salah karena Judex factie telah lalai mempertimbangkan Tergugat IV ( Ic.Notaris Hasan Basri Ruslan,SH) telah dinyatakan bersalah melanggar peraturan Kode etik Notaris oleh majelis Pengawas Notaris kota Medan dalam menerbitkan Akte Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 10 Maret 2010 karena Akte Kuasa tersebut dibuat tanpa dibaca oleh Para pihak dan tanpa dibacakan oleh tergugat IV;

-

Bahwa sangat disayangkan dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, ternyata keterangan saksi-saksi tersebut walaupun secara jelas dan nyata diterangkan dipersidangan, akan tetapi keterangan tersebut tidak dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Judex factie Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu dengan hormat Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V memohon kehadapan Majelis Hakim Tinggi Medan untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan agar memerintahkan Pengadilan Negeri Medan memeriksa kembali saksi Suryanto dan saksi Mumpuni Liani di persidangan agar diperoleh fakta hukum keterangan saksi yang sebenarnya, yang konkrit dan kebenaran yang hakiki dalam perkara ini;

-

Bahwa Judex factie telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam menjatuhkan amar putusan yang menyatakan menolak gugatan Para penggugat tanpa dilandasi dengan pertimbangan hukum yang kongkrit dan faktual karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan terangkum di persidangan ternyata Tergugat II, III, IV, V setelah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir dipersidangan sehingga tidak menggunakan haknya dan dengan demikian menurut hukum acara perdata maka Para tergugat


tersebut telah memberikan pengakuan secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para penggugat; -

Bahwa Terbanding VI semula Tergugat VI di dalam persidangan tidak dapat menghadirkan saksi- saksi untuk mendukung dalil-dalilnya dan hanya mengajukan bukti berupa fotocopy SHM Nomor 579 / Babura Sunggal yang sudah balik nama menjadi atas nama Rudi Simangonsong, tanpa memeriksa dan mempertimbangkan peristiwa hukum/fakta-fakta hukum sebelumnya yakni prosedur terbitnya Akte Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 10 Maret 2010 dihadapan Terbanding IV semula Tergugat IV dan terbitnya Akte Jual beli Nomor 29/2010 tanggal 15 Desember 2010 dihadapan Terbanding V semula Tergugat V;

-

Bahwa pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, padahal sebaliknya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mampu secara jelas, terang dan nyata membuktikan dalil-dalilnya khususnya unsur perbuatan melawan hukum dalam prosedur dan mekanisme terbitnya Akte Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 10 Maret 2010 yang ditiru dan dipalsukan tanda tangannya oleh saksi Suryanto dan saksi Mumpuni liani dan 3 (tiga) orang lainnya; Menimbang, bahwa pada tanggal 5 juni 2014 Pengadilan Negeri Medan

telah memberitahukan kepada Pembanding I sampai denganV semula Penggugat I sampai dengan V dan pada tanggal 24 Oktober 2013 telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan terbanding II semula Tergugat II , Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan pada tanggal 10 Oktober 2013 kepada Terbanding III semula Tergugat III untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 269/PDT/2014/PT.MDN turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan

Nomor 323/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 4

Pebruari 2013 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa memori banding Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V yang antara lain menyatakan pada pokoknya

Putusan Pengadilan negeri Medan telah salah dan keliru karena

Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V selaku pemilik tanah sengketa tidak pernah menyetujui dan tidak pernah menandatangani Akte Surat Kuasa Nomor 06 tertanggal 10 Maret 2010 yang diperbuat dihadapan Terbanding IV semula Tergugat IV, isinya tentang Kuasa untuk menjual tanah sengketa kepada terbanding III semula Tergugat III dan Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V tidak pernah bertemu dan tidak mengenal Terbanding III semula Tergugat III; Menimbang, bahwa keberatan selanjutnya perihal saksi Suryanto dan saksi Mumpuni Liani dan 3 (tiga) orang lainnya diajak oleh Tergugat II ke Kantor Notaris Hasan Basri Ruslan,SH untuk menggantikan posisi Para Pembanding semula Para penggugat selaku ahli waris (pemilik tanah) guna menandatangani Surat Perjanjian Hutang Piutang dan tanpa dibaca terlebih dahulu, namun ternyata surat yang ditandatangani bukanlah surat perjanjian hutang piutang melainkan akte surat kuasa Nomor 06 tanggal 10 Maret 2010, sehingga terjadi tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat (tanda tangan palsu) dan hal ini telah dibuktikan oleh Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V di persidangan, namun sia-sia karena Majelis hakim Judex factie telah lalai dalam menuangkan keterangan saksi-saksi tersebut ke dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam persidangan sekaligus mengabaikannya dalam pertimbangan hukumnya; Menimbang, bahwa keberatan tersebut juga tidak beralasan karena sepanjang berita acara persidangan perkara Nomor 323/Pdt.g/2012/Pn.Mdn tidak tercantum fakta sebagaimana tersebut, dengan demikian keberatan ini harus ditolak;


Menimbang, bahwa keberatan lainnya berkaitan dengan keterangan saksisaksi tersebut walaupun secara jelas dan nyata diterangkan dipersidangan, akan tetapi keterangan tersebut tidak dimuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi oleh Judex factie Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu dengan hormat Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V memohon kehadapan Majelis Hakim Tinggi Medan untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan agar memerintahkan Pengadilan Negeri Medan memeriksa kembali saksi Suryanto dan saksi Mumpuni Liani di persidangan agar diperoleh fakta hukum keterangan saksi yang sebenarnya, yang konkrit dan kebenaran yang hakiki dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berita acara persidangan adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat Pengadilan Negeri yaitu Hakim dan Panitera Pengganti yang memuat hal-hal yang diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan sehingga Pengadilan tingkat Banding harus percaya dengan berita acara persidangan dimaksud, kecuali terbukti adanya pemalsuan yang harus dibuktikan secara pidana, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding berpendapat tidak relevan untuk menjatuhkan putusan sela dengan amar putusan agar memerintahkan Pengadilan Negeri Medan memeriksa kembali saksi suryanto dan saksi Mumpuni Liani di persidangan, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I sampai dengan V semula Tergugat I sampai dengan V dalam memori banding lainnya menyatakan pada pokoknya

Judex factie telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya

dalam menjatuhkan amar putusan yang menyatakan menolak gugatan Para penggugat tanpa dilandasi dengan pertimbangan hukum yang kongkrit dan faktual karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dan terangkum di persidangan ternyata Tergugat II, III, IV, V setelah dipanggil secara patut ternyata tidak hadir dipersidangan sehingga tidak menggunakan haknya dan dengan demikian menurut hukum acara perdata maka Para tergugat tersebut telah memberikan pengakuan secara diam-diam terhadap dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para penggugat; juga tidak tepat karena meskipun terdapat beberapa Tergugat yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut namun TergugatTergugat lainnya yang hadir telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, sehingga keberatan perihal tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;


Menimbang, bahwa kebaratan Pembanding semula Tergugat lainnya Terbanding VI

semula

Tergugat

VI

di dalam

persidangan

tidak dapat

menghadirkan saksi- saksi untuk mendukung dalil-dalilnya dan hanya mengajukan bukti berupa fotocopy SHM Nomor 579 / Babura Sunggal yang sudah balik nama menjadi

atas

nama

Rudi

Simangonsong,

tanpa

memeriksa

dan

mempertimbangkan peristiwa hukum/ fakta-fakta hukum sebelumnya yakni prosedur terbitnya Akte Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 10 Maret 2010 dihadapan Terbanding IV semula Tergugat IV dan terbitnya Akte Jual beli Nomor 29/2010 tanggal 15 Desember 2010 dihadapan Terbanding V semula Tergugat V adalah juga tidak tepat karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan baik dalil-dalil Penggugat maupun dalil-dalil bantahan Tergugat-Tergugat dengan benar, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V juga mengajukan keberatan dengan menyatakan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, padahal sebaliknya Para Pembanding semula Para Penggugat telah mampu secara jelas, terang dan nyata membuktikan dalil-dalilnya khususnya unsur perbuatan melawan hukum dalam prosedur dan mekanisme terbitnya Akte Surat Kuasa Nomor 06 tanggal 10 Maret 2010 yang ditiru dan dipalsukan tanda tangannya oleh saksi Suryanto dan saksi Mumpuni liani dan 3 (tiga) orang lainnya; Menimbang, bahwa keberatan tersebut tidak tepat karena dipersidangan telah diajukan bukti-bukti oleh Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan saksi Surianto, saksi Mumpuni Liani, saksi Hardin Sibarani , sedangkan Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti

berupa bukti TI-1 sampai dengan TI-8 dan

Terbanding VI semula Tergugat VI telah mengajukan bukti T VI-1, bukti –bukti kedua belah pihak tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dari pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut tidak pernah dipertimbangkan adanya pemalsuan

sebagaimana dimaksudkan dalam

keberatan Pembanding I sampai dengan V semula Tergugat I sampai dengan V tersebut, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;


Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh keberatan Pembanding I s/d V semula Penggugat I sampai dengan V ditolak seluruhnya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi bagian pertimbangan putusan di Tingkat Banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 323/Pdt.G/2012/PN.Mdn tanggal 4 Pebruari 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan

Undang-Undang

Nomor

49

Tahun

2009

Tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI : -

Menerima permohonan banding dari Pembanding I sampai dengan V semula Penggugat I sampai dengan V tersebut;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 323/Pdt.G/2012/ PN.Mdn, tanggal 4 Pebruari 2013 yang dimohonkan banding;

-

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 oleh kami : RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BANTU GINTING, SH., dan HERU PRAMONO, SH.MHum. masingmasing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 September 2014, nomor : 269/PDT/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta SAIFUL AKHYAR, SH. sebagai


Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. BANTU GINTING, SH.

RUSTAM IDRIS, SH.

ttd 2. HERU PRAMONO, SH.MHum. PANITERA PENGGANTI,

ttd SAIFUL AKHYAR, SH. Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan

Rp

139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-


PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents