PUTUSAN Nomor:324/PDT/2014/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : SARBUDIN PANJAITAN,SH,MH : Pekerjaan Dosen dan Advokat, tempat tinggal Jln. Nusa Indah No.44 A, Kelurahan Simarito,
Kecamatan
Pematangsiantar,
Semula
Siantar
Barat,
sebagai
Kota
PENGGUGAT,
sekarang PEMBANDING. Melawan 1. WALIKOTA PEMATANG SIANTAR : berkedudukan di Jalan Merdeka Pematangsiantar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gilbert L Ambarita,SH, Herri Okstarizal,SH, Betty N.T.I Doloksaribu,SH masing-masing berkedudukan di Jln.Merdeka No.6 Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa
Khusus
Nomor:180/6609/X/2013
tanggal
21
Oktober 2013, semula sebagai TERGUGAT I, sekarang TERBANDING I ; 2. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM ( PDAM ) TIRTAULI Kota Pematangsiantar : berkedudukan di Jalan Porsea No.02 Pematangsiantar,
semula
sebagai
TERGUGAT
II,
sekarang TERBANDING II; 3. PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM), berkedudukan di Jalan Porsea No.03 Pematangsiantar, semula sebagai TERGUGAT III, sekarang TERBANDING III ; 4. DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH
(DPRD)
KOTA
PEMATANG SIANTAR : berkedudukan
di
Pematangsiantar,
Jalan semula
Haji
Adam
sebagai
Malik
No.01
TERGUGAT
IV,
sekarang TERBANDING IV ;
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 1 dari 46
Dalam
hal
ini
Terbanding
Terbanding
IV
memberi
II,
Terbanding
kuasa
kepada
III
dan
Sarles
Gultom,SH,MH dan Riduan Damanik,SH,MH Advokat dan Konsultan
Hukum
pada
Kantor
Advokat
Sarles
Gultom,SH,MH & Rekan berkedudukan di Griya Sitorus Jln. Kpt.M.H.Sitorus No.B.10 Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 16 Oktobner 2013 dan tanggal 17 Oktober 2013; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip serta memperhatikan surat gugat
Penggugat tanggal 30
September 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 30 September 2013 dalam Register Perkara Nomor.59/Pdt.G/2013/PN.Pms telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pelanggan air minum di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Pematang Siantar tercatat RT.4 dalam register Nomor 02.03.120.579/044425 atas nama Sarbudin Panjaitan, S.H.; 2. Bahwa sejak Penggugat sebagai pelanggan (konsumen) di PDAM Tirtauli Permatang Siantar hingga pemakaian air bulan Juni 2013 penagihan/ pembayarannya bulan Juli 2013, harga golongan tarif air minum ditetapkan oleh Tergugat II untuk Blok-I (0-10 m3) Rp. 1.330,(seribu tiga ratus tiga puluh rupiah), Blok II (10-20 m3) Rp. 1.780,(seribu tujuh ratus delapan puluh rupiah), Blok III (20 m3 dst...) Rp.2.680,- (dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah); 3. Bahwa kemudian Tergugat II dengan persetujuan Tergugat I selaku Kepala Daerah dan sebagai pemilik modal telah menaikkan tarif air minum di PDAM Tirtauli Pematang Siantar yang berlaku sejak tanggal 01 Agustus 2013 untuk tagihan/pembayaran bulan September 2013 Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 2 dari 46
dari tarif lama menjadi tarif baru yaitu golongan tarif air Blok I (0-10 m3) Rp. 2.340,- (dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Blok II (10-20 m3) Rp. 5.370,- (lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), Blok III (20 m3 dst...) Rp. 8.085,- (delapan ribu delapan puluh lima rupiah); 4. Bahwa kenaikan harga tarif berdasarkan golongan tarif Blok I, II dan III tersebut merupakan kenaikan yang signifikan diluar asas kepatutan dari harga tarif Blok I dari harga lama ke harga baru sekitar 100 %, harga tarif Blok II dari harga lama ke harga baru sekitar 200 %, harga tarif Blok III dari harga lama ke harga baru sekitar 300 %; 5. Bahwa penetapan kenaikan tarif air minum 100 % hingga 300 % tersebut bukan hanya kepada Penggugat pelanggan RT.4 saja dibebankan tetapi juga kepada pelanggan RT.1, RT.2, RT.3, dan RT.5, oleh karena itu yang dirugikan Tergugat I dan Tergugat II bukan hanya Penggugat tetapi semua pelanggan yang lebih 50.000 pelanggan yang ada di Kota Pematang Siantar; 6. Bahwa kenaikan tarif air dari 100 % hingga mencapai 300 % tersebut adalah merupakan tindakan sewenang-wenang tanpa mempedomani ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (2) huruf x dan y, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 10 huruf a UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi dan juga tidak melihat kemampuan masyarakat, aspek keadilan serta tidak berorientasi pada harga pasar dan telah mengambil keuntungan yang tidak layak; 7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Setahu Penggugat bahwa penetapan kenaikan tarif Air minum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan tidak pernah di rapatkan dalam Paripurna DPRD Kota Pematang Siantar, hanya dibuatkan dalam bentuk Surat Keputusan Walikota No. 690/504/VII/WK tanggal 05 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 3 dari 46
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Pematang Siantar, oleh karena itu Surat Keputusan Walikota yang mengatur tarif air yang seharusnya diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) atau setidaknya dalam Peraturan Kepala Daerah, telah bertentangan dengan undangundang, dengan demikian Surat Keputusan Walikota tersebut secara juridis tidak mempunyai nilai mengikat dan cacat hukum serta tidak berlaku; 8. Bahwa Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan menetapkan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar dan dijadikan oleh Tergugat II dasar pemungutan retribusi air dari Penggugat dan dari sekitar 50.000 konsumen lainnya adalah perbuatan melawan hukum, karena melakukan pemungutan dari konsumen tanpa dasar hukum; 9. Bahwa dalam ketentuan Pasal 157 ayat (2) UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah
disetujui
bersama
oleh
Bupati/Walikota
dan
DPRD
Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan dimaksud, untuk dilakukan evaluasi apakah rancangan Perda tentang penetapan tarif harga air minum tersebut telah sesuai dengan Undang-undang ini dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun ketentuan ini dilanggar atau diabaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tidak melakukan rapat paripurna untuk membahas penetapan retribusi harga tarif air minum di PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar; 10. Bahwa disamping pelanggaran terhadap UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga telah melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (2) huruf x dan y, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 10 huruf a UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana Tergugat I dan Tergugat II telah menaikkan retribusi jasa usaha kekayaan daerah Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 4 dari 46
secara tidak wajar dengan menaikkan tarif air minum dari 100 % hingga 300 %, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Permendagri No. 23 Tahun 2006, bahwa tarif air minum tidak melampaui 4 % dari pendapatan masyarakat pelanggan yang disesuaikan dengan Upah Minimum Regional/UMR (Upah Minimum Kota Pematang Siantar) oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II telah mengambil tingkat keuntungan
yang
tidak
wajar
sehingga
merugikan
Penggugat
khususnya dan pelanggan (konsumen) lainnya masyarakat Kota Pematang Siantar pada umumnya; 11. Bahwa bila dilihat kenaikan retribusi pemakaian kekayaan negara pusat dan daerah lain seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang notabene mesin pembangkit listrik dan instalasi lainnya termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dibeli oleh perusahaan kenaikan tarif harga kepada
pelanggan
(konsumen)
hanya
maksimal
20
%,
bila
dibandingkan dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Pematang Siantar yang notabene tidak membeli air karena air yang dijual oleh Tergugat II dengan tarif retribusi kepada Penggugat dan pelanggan (konsumen) masyarakat Kota Pematang Siantar adalah berasal dari permukaan pegunungan yang sudah ada sejak bumi ini diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana Tergugat I dan Tergugat II hanya merawat bahan pipa dan instalasi lainnya tanpa memerlukan mesin pembangkit dan Bahan Bakar Minyak (BBM), bahkan setahu Penggugat untuk tahun 2011 dan tahun 2012 PDAM Tirtauli Pematang Siantar ada mendapat dana anggaran dari APBN yang sudah digunakan Tergugat II untuk perawatan pipa dan instalasi lainnya, tetapi Tergugat-I dan Tergugat II masih menaikkan tarif air mencapai 100 % hingga 300 %, seharusnya PDAM Tirtauli Pematang Siantar yang ada mendapat bantuan dari pemerintah pusat dapat membantu kesejahteraan rakyat Pematang Siantar tetapi malah sebaliknya mensengsarakan rakyat; 12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menaikkan tarif air minum di PDAM Tirtauli Pematang Siantar dari tarif lama menjadi tarif baru yaitu untuk RT.4 golongan tarif air Blok I (0-10 m3) Rp. 2.340,- (dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Blok II (10-20 m3) Rp. 5.370,- (lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), Blok III (20 m3 dst...) Rp. 8.085,- (delapan ribu Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 5 dari 46
delapan puluh lima rupiah) yang didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar No. 690/504/VII/WK tanggal 05 Juli 2013 adalah bertentangan dengan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena setiap pungutan retribusi termasuk
retribusi
air
di
daerah
harus
persetujuan
bersama
Walikota/Bupati dan DPRD; 13. Bahwa Tergugat III selaku Dewan Pengawas PDAM Tirtauli Pematang Siantar
tidak
menjalankan
atau
lalai
menjalankan
tugasnya
sebagaimana diatur dalam pasal 22 Permendagri No. 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang seharusnya melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM dan memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah (Tergugat I), seharusnya
Tergugat
III
menjalankan
tugasnya
sebagaimana
dikehendaki peraturan yang berlaku; 14. Bahwa demikian juga Tergugat IV tidak menjalankan atau lalai menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan Tergugat I dan Tergugat II dan tidak memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 30 huruf e PP RI No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, dimana Tergugat I dan Tergugat II menaikkan penetapan tarif air minum dari 100 % hingga 300 % tetapi Tergugat IV diam-diam saja seperti tidak ada masalah yang terjadi dihadapi oleh masyarakat Kota Pematang Siantar selaku pelanggan (konsumen) air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar, padahal Tergugat IV seharusnya sadar bahwa mereka duduk di DPRD Kota Pematang Siantar adalah mewakili rakyat Pematang Siantar yang mempunyai kewajiban
menampung dan memperjuangkan
serta
menindaklanjuti aspirasi rakyat; 15. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menaikkan tarif air minum di PDAM Tirtauli Pematang Siantar dari tarif lama menjadi tarif baru yaitu untuk RT.4 golongan tarif air Blok I (0-10 m3) Rp. 2.340,(dua ribu tiga ratus empat puluh rupiah), Blok II (10-20 m3) Rp. 5.370,(lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), Blok III (20 m3 dst...) Rp. 8.085,- (delapan ribu delapan puluh lima rupiah) berdasarkan pada Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 6 dari 46
Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar No. 690/504/VII/WK tanggal 05 Juli 2013 dan tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (2) huruf x dan y, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 10 huruf a UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); 16. Bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak menjalankan atau lalai menjalankan Permendagri
tugasnya
sebagaimana
diatur
dalam
Pasal
22
No. 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah Air Minum, yang seharusnya melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM dan memberikan pertimbangan dan saran kepada kepala daerah (Tergugat I), seharusnya Tergugat III menjalankan tugasnya sebagaimana dikehendaki peraturan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); 17. Bahwa perbuatan Tergugat IV yang tidak menjalankan atau lalai menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan Tergugat I dan Tergugat II yang sewenang-wenang menaikkan penetapan tarif air minum dari 100 % hingga 300 % sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 30 huruf e PP RI No.16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
adalah
merupakan
perbuatan
melawan
hukum
(onrechtmatigeraad); 18. Bahwa karena perbuatan para Tergugat telah nyata sewenang-wenang melanggar undang-undang dan peraturan yang ada serta asas hukum, menaikkan penetapan tarif harga air minum sebagaimana diuraikan pada dalil tersebut di atas, dan untuk menghindari kerugian semakin besar bagi Penggugat khususnya dan masyarakat Kota Pematang Siantar sebagai pelanggan (konsumen) PDAM Tirtauli Pematang Siantar pada umumnya, maka sudah wajar sebelum dalam perkara pokok diputus dapat diberi putusan provisi;
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 7 dari 46
19. Bahwa perkara ini timbul adalah akibat perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat, oleh karena itu sudah wajar bila biaya ongkos perkara dibebankan kepada para Tergugat; 20. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah berdasarkan fakta hukum yang nyata dan tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun juga, sudah wajar bila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bijvoorraad); Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, dimohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar berkenan menentukan hari dan tanggal persidangan serta memanggil para pihak untuk menghadap di persidangan
guna
memeriksa
dan
mengadili
perkara
ini
dan
selanjutnya mengambil putusan sebagai berikut: DALAM PROVISI. Untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi Penggugat khususnya dan bagi masyarakat Kota Pematang Siantar sebagai pelanggan PDAM Tirtauli Pematang Siantar, diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan pemungutan kenaikan tarif Air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar untuk bulan Oktober 2013 sampai ada putusan mengenai pokok perkara ini; DALAM POKOK PERKARA. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan dalam hukum, bahwa Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar No. 690/504/VII/WK tanggal 05 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai
dasar
menaikkan
dan
memungut
tarif
air
minum
Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar dari pelanggan (konsumen); 3. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menaikkan tarif air minum di PDAM Tirtauli Pematang Siantar dari tarif lama menjadi tarif baru yaitu untuk RT.4 golongan tarif air Blok I (0-10 m3) Rp. 2.340,- (dua ribu tiga ratus Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 8 dari 46
empat puluh rupiah), Blok II (10-20 m3)
Rp. 5.370,- (lima ribu tiga
ratus tujuh puluh rupiah), Blok III (20 m3 dst...) Rp. 8.085,- (delapan ribu delapan puluh lima rupiah) yang hanya didasarkan pada Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar No. 690/504/VII/WK tanggal 05 Juli 2013 dan tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (4), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (2) huruf x dan y, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 10 huruf a UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); 4. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat III yang tidak menjalankan atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam pasal 22 Permendagri No. 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, yang seharusnya melaksanakan
pengawasan,
pengendalian
dan
pembinaan
terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM dan memberikan pertimbangan dan saran kepada kepala daerah (Tergugat I), seharusnya Tergugat III menjalankan tugasnya sebagaimana dikehendaki peraturan yang berlaku adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad); 5. Menyatakan dalam hukum, bahwa perbuatan Tergugat IV yang tidak menjalankan atau lalai menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kebijakan Tergugat I dan Tergugat II yang sewenang-wenang menaikkan penetapan tarif air minum dari 100 % hingga 300 % sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 30 huruf e PP RI No. 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigeraad); 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan penetapan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar pada tarif air semula;
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 9 dari 46
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang retribusi air yang telah dipungut oleh Tergugat II kepada Penggugat sebesar yang telah dipungut dari Penggugat apabila putusan dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 8. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini; 9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; Membaca jawaban Tergugat I, II, III, IV terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Jawaban Tergugat I. DALAM EKSEPSI. 1. Kompetensi Absolut.
Bahwa Penggugat pada petitum poin 2 yang berbunyi: Menyatakan dalam hukum, bahwa surat Keputusan Walikota Pematangsiantar No. 690/504/ VII/WK tanggal 5 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai dasar menaikkan dan memungut tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar dari Pelanggan (Konsumen). Bahwa petitum poin 2 yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah telah masuk pada kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, karena permintaan Penggugat untuk menyatakan Keputusan Tergugat I Nomor 690/ 504/VII/WK-Thn 2013 tanggal 05 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum dan non air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini dikarenakan Tergugat
I
adalah termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka hal yang menjadi pokok gugatan Penggugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Unsur Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah sebagai berikut; Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 10 dari 46
1. Bentuk tertulis; 2. Materi berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; 3. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; 4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Bersifat individual, konkret dan final; Oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni Keputusan Tergugat I Nomor 690/504/VII/WK tanggal 05 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum dan non air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar, diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat I, maka Penggugat seharusnya mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan bukan mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, adalah pantas dan wajar bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum memeriksa dan memutuskan pokok perkara berkenan untuk menyatakan dalam putusan sela sebagai berikut: a. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); b. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara aquo; 2. Gugatan tidak jelas (obscuur libels). a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I pada halaman 2 yang menyatakan kenaikan tarif air dari 100 % hingga 300 % tersebut adalah merupakan tindakan sewenang wenang tanpa mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah hal tersebut adalah tidak mendasar karena pokok gugatan Penggugat adalah mengenai kenaikan tarif air minum sedangkan hal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur Pajak Daerah dan Retribusi daerah baik provinsi maupun Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 11 dari 46
kabupaten kota tanpa mengatur tentang tarif air minum pada perusahaan daerah air minum. Sehingga ketentuan tarif air tidak diatur dalam Peraturan Daerah tapi cukup melalui penetapan Kepala Daerah sehingga tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan juga tidak memerlukan evaluasi dari Gubernur Sumatera Utara atau Kementerian Keuangan Republik Indonesia; b. Bahwa ketentuan tarif air minum berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dalam Pasal 21 dinyatakan “Tarif ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas”; c. Bahwa Penggugat pada angka 10 gugatannya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” maka bila Penggugat merasa Tergugat I/ Tergugat II melakukan pelanggaran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah seharusnya Penggugat mengajukan
laporan
kepada
pihak
yang
berwajib/kepolisian
sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; d. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat selaku pelanggan PDAM Tirtauli RT 4 (pribadi) namun dalam provisi yang menyatakan “untuk menghindari kerugian yang semakin besar bagi Penggugat khususnya dan bagi masyarakat Kota Pematang Siantar sebagai pelanggan PDAM Tirtauli Pematang Siantar, diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan pemungutan kenaikan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar untuk bulan Oktober 2013 sampai ada putusan mengenai pokok perkara ini” Bahwa hal tersebut merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur karena Penggugat tidak memiliki kuasa khusus dari pelanggan PDAM yang merasa dirugikan atas tarif air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar namun Penggugat mencampuradukkan antara gugatan pribadi dengan gugatan kelompok dalam provisinya; Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 12 dari 46
Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat adalah kabur (obscuur libel) sehingga gugatan demikian harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima; 3. Tidak ada Perselisihan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa yang di permasalahkan Penggugat adalah kenaikan tarif air minum PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar, atas pemakaian air yang digunakan Penggugat dengan register PDAM Tirtauli Nomor 02.03.120.579/044425, maka hal tersebut berarti hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, dan hal ini berkaitan antara produsen dan konsumen, sehingga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka selayaknya gugatan yang diajukan karena konsumen dirugikan, sedangkan kenaikan tarif air minum tidak dilarang oleh Peraturan Perundang-Undangan yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum. Bahwa Lagi pula sebagai pelanggan PDAM Penggugat mempunyai kehendak bebas untuk tetap sebagai pelanggan/tidak. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat I tidak memiliki perselisihan hukum maka adalah keliru dan tidak berdasar hukum bila Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat, sedangkan salah satu syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak sebagaimana disebutkan pada Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 13 Desember 1958 Nomor 4K/Sip/1958 dalam perkara Moehayati alias Djaroh lawan Gistaaf Dkk (Ropaun Rambe, Hukum acara Perdata Lengkap, penerbit Sinar Grafika halaman 342); 4. Erorr in object. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum pada Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan “setiap pelanggan air minum berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan dan Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 13 dari 46
apabila pelayanan ada yang merugikan pelanggan, maka pelanggan yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Maka apabila hal tersebut diatas dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat yang berkeberatan tentang kenaikan tarif air minum oleh PDAM Tirtauli Pematang Siantar adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2005 tentang Penyediaan Sistem Air Minum, karena menurut Peraturan Pemerintah tersebut yang dapat digugat oleh Penggugat selaku pelanggan PDAM Tirtauli Pematang Siantar adalah mengenai pelayanan PDAM Tirtauli, maka secara hukum objek dalam posita
gugatan
Penggugat
adalah
tidak
tepat
dan
keliru,
yang
mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau gugatan tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi diatas dianggap telah diulangi dalam pokok perkara ini dan menjadi dalil dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis; 2. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas semua dalil–dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui Tergugat I secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini; 3. Bahwa benar Penggugat adalah pelanggan/konsumen PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar yang terdaftar dengan Register 02.03.120 579, dengan nomor instalasi 04425 dengan golongan/klasifikasi pelanggan rumah tangga 4 (RT.4); 4. Bahwa benar Tergugat I telah menerbitkan Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/WK-Thn 2013 tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar yang berlaku efektif sejak bulan Agustus 2013 dan penagihannya dilaksanakan pada bulan September 2013. Bahwa penyesuaian tarif PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum, dimana
pada
Pasal 23
ayat (2) yang
berbunyi “untuk
kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif”. Bahwa berdasarkan ketentuan Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 14 dari 46
tersebut, demi untuk kontinuitas dan peningkatan pelayanan PDAM Tirtauli kepada pelanggan maka sudah selayaknya dan sewajarnya tarif air minum disesuaikan, karena sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 belum pernah dilakukan penyesuaian tarif. Bahwa penetapan blok konsumsi menjadi 3 blok adalah suatu kebijakan Pemerintah Kota Pematang Siantar dalam membantu dan meringankan beban masyarakat pelanggan dengan dasar alasan perhitungan bahwa sesuai Pasal 1 angka 8 dinyatakan Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/ kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, dimana konsumsi riil rata-rata pelanggan di Kota Pematang Siantar adalah sebesar 22 M3/pelanggan/ bulan, sehingga untuk penerapan tarif progresif berupa tarif dasar dan tarif penuh dilakukan secara bertingkat sehingga tidak memberatkan masyarakat pada pemakaian diatas 10 meter kubik; 5. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 4 yang menyatakan golongan tarif blok I, II dan III tersebut merupakan kenaikan yang signifikan diluar asas kapatutan adalah pendapat yang keliru dan tidak sesuai dengan fakta, dimana penetapan tarif didasarkan pada prinsip
sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 sebagai berikut : a. Keterjangkauan dan keadilan; b. Mutu pelayanan; c. Pemulihan biaya; d. Efisiensi pemakaian air; e. Transparansi dan akuntabilitas; dan f. Perlindungan air baku; Bahwa dalam penetapan penyesuaian tarif PDAM Tirtauli Tergugat I dan Tergugat II juga telah mempertimbangkan prinsip keterjangkauan dan keadilan sesuai Pasal 3 Permendagri Nomor 23 tahun 2006 yaitu: (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi; (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan; Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 15 dari 46
(3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; Bahwa sesuai ketentuan tersebut maka Tergugat I dengan SK Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/WK-THN 2013 telah memenuhi prinsip dan keterjangkauan daya beli beli masyarakat dimana pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % dari Pendapatan masyarakat/pelanggan berdasarkan standar Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 sebesar Rp. 1.375.000,- yang dapat kami uraikan sebagai berikut: Ta
Kebu
Harga
Pera
Kemam
Pem
Ke
rif
tuhan
/M3
watan
puan
bayar
sim
po
Meter &
bayar
an
pulan
kok
Admi
4%
air
nis
x
trasi
Rp. 1.375.000,-
Rp. 7000,-
Rp. 55.000,-
Rp. 12.800,-
Tdk
RT
RT-1
10 M3
Rp. 580,-
melebihi
RT-2
10 M3
Rp. 800,-
Rp. 7000,-
Rp. 55.000,-
Rp. 15.000,-
Tdk melebihi
RT-3
10 M3
Rp. 1.810,-
Rp. 7000,-
Rp. 55.000,-
Rp. 25.100,-
Tdk melebihi
RT-4
10 M3
Rp. 2.340,-
Rp.
Rp. 55.000,-
Rp. 30.400,-
7000,-
RT-5
10 M3
Rp. 2.870,-
Rp. 7000,-
Tdk melebihi
Rp. 55.000,-
Rp. 35.700,-
Tdk melebihi
Bahwa dari uraian diatas telah sangat jelas pemakaian standar kebutuhan pokok air minum sebesar 10 M3 yang dimasukkan dalam Blok I pemakaian air tidak melebihi dari 4 % dari UMP Sumatera Utara Tahun 2013;
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 16 dari 46
Bahwa tujuan penetapan blok konsumsi adalah untuk menciptakan tarif yang adil melalui pola tingkat pemakaian air oleh setiap pelanggan. Dengan adanya penetapan blok konsumsi tersebut, tingkat pemakaian air minum di atas standar kebutuhan pokok dapat dikenakan tarif progresif yang
bertujuan
sebagai
pengendalian
tingkat
konsumsi
(efisiensi
penggunaan air), konservasi sumber air baku, sebagai pendapatan untuk pengembangan pelayanan dan dan pelaksanaan subsidi silang; Bahwa pemakaian air pada Blok I didasarkan pada standar kebutuhan pokok air minum bagi suatu rumah tangga ditentukan sebesar 10 m3/bulan. Jumlah tersebut dihitung atas dasar kebutuhan seseorang akan air minum sebesar 60 liter/orang/hari, dengan asumsi setiap rumah tangga memiliki jumlah anggota keluarga rata-rata 6 (enam) orang. PDAM menyediakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok dengan tarif yang terjangkau oleh semua pelanggan, termasuk pelanggan yang tergolong berpenghasilan paling rendah; Bahwa untuk pemakaian air pada Blok II (11 s/d 20 M3) dan Blok III (21 seterusnya) merupakan pemakaian air diatas standar kebutuhan pokok air minum, untuk itu ditetapkan kebijakan tarif penuh yang didalamnya terdapat subsidi silang (yang mampu membantu yang lemah) dan pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), sehingga PDAM Tirtauli diharapkan mampu menghasilkan pendapatan yang nilainya minimal dapat menutup seluruh biaya usaha, dan PDAM Tirtauli diharapkan mampu mempertahankan dan meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan, sehingga kemudian PDAM Tirtauli mampu menghasilkan keuntungan yang memadai untuk pengembangan usahanya dan mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebagai hasil deviden atas ekuitas pemerintah daerah; Bahwa berdasarkan uraian diatas maka penyesuaian tarif air Minum yang dilakukan oleh Tergugat I masih dalam batas kewajaran/kepatutan, dan telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 6. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 5 adalah tidak benar dan patut untuk dikesampingkan, dimana Tarif Air Minum PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar tidak terjadi kenaikan/tetap memakai tarif yang lama Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 17 dari 46
untuk golongan/ klasifikasi pelanggan sosial, RT I dan RT II Blok I; 7. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 6 haruslah ditolak atau dalil gugatan tidak dapat diterima karena penetapan tarif air minum yang dilakukan oleh Tergugat I telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum, bahwa sebelum Tergugat I melakukan penyesuaian tarif terlebih dahulu Tergugat II melakukan Rapat Konsultasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematang Siantar dengan pelanggan di 7 (tujuh) Kecamatan Kota Pematang Siantar tentang Rencana Penyesuaian tarif dan pada prinsipnya masyarakat dapat menerima penyesuaian tarif asalkan pelayanan menjadi lebih baik, selanjutnya adanya persetujuan DPRD Kota Pematang Siantar dengan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 690/1076/DPRD/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 perihal Penyesuaian Tarif Air Minum PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar, serta persetujuan Dewan Pengawas PDAM Tirtauli dengan Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor 073/DPPDAM/VI/2013 tanggal 18 Juni 2013 perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif serta ditambah dengan rekomendasi forum pelanggan PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor 13/ FP-PDAM TU/V/2013 tanggal 6 Mei 2013 perihal Rekomendasi; Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 10 huruf a UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak berkaitan sama sekali dengan objek gugatan Penggugat berupa penyesuaian tarif air minum, untuk itu patut dan wajar untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima; Bahwa proses kenaikan tarif air minum PDAM Tirtauli tidak mempedomani Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, karena Tarif Air Minum yang dikenakan kepada pelanggan PDAM Tirtauli bukanlah Pajak Daerah/Retribusi Daerah, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dinyatakan “Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 18 dari 46
setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya sesuai kebijakan yang ditentukan Kepala Daerah dan PDAM yang bersangkutan”, dengan demikian tidak ada kewajiban oleh Undang-Undang untuk menetapkan tarif air minum dengan Peraturan Daerah; 8. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 7 haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena Penggugat sama sekali tidak memahami ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa retribusi daerah telah diatur secara limitatif oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang membagi retribusi daerah atas Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan tertentu (telah dijelaskan dalam eksepsi obscuur libel) yang telah ditindaklanjuti oleh Tergugat I dan Tergugat IV dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, namun tarif air minum bukanlah hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehingga pengaturannya tidak diatur dalam Peraturan Daerah sehingga tidak memerlukan persetujuan bersama dengan DPRD Kota Pematang Siantar dan evaluasi dari gubernur dan menteri keuangan; Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, pada pasal 21 ayat (1) dinyatakan “Tarif ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usulan direksi setelah disetujui oleh Dewan Pengawas”. Dan pada pasal 22 ayat (2) dinyatakan “penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh direksi kepada kepala daerah melalui badan pengawas untuk ditetapkan” sehingga penetapan tarif air minum PDAM Tirtauli cukup dilakukan dengan suatu Keputusan Kepala Daerah karena bersifat penetapan (beschiking) dan bukan tindakan Pengaturan (regeling), dengan demikian Keputusan Tergugat I Nomor 690/504/VII/WK-Thn 2013 tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar, telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sah dan mempunyai kekuatan mengikat; 9. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 8 haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 19 dari 46
Keputusan Nomor 690/504/VII/WK-Thn 2013 tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah Nomor16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga dasar penetapan tarif kepada seluruh pelanggan Tergugat II adalah sah secara hukum; 10. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 9 haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena sesuai jawaban Tergugat I pada angka 7 jawaban ini bahwa tarif air minum bukan termasuk retribusi daerah sehingga pengaturannya tidak dibuat dengan Peraturan Daerah sehingga tidak memerlukan persetujuan bersama dengan DPRD dan tidak memerlukan evaluasi dari Gubernur dan Menteri Keuangan, sehingga tidak ada ketentuan peraturan perundang-Undangan yang dilanggar oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat IV dalam penetapan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar; 11.Bahwa gugatan Penggugat pada angka 10 haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena di dalam penetapan tarif air Minum PDAM Tirtauli Pematang Siantar telah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada angka 7, 8 dan 9 jawaban ini; Bahwa penetapan tarif PDAM Tirtauli sesuai Keputusan Tergugat I Nomor 690/504/VII/WK-Thn 2013 tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar telah memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan
Daerah
Air
Minum
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
yaitu
“Tarif
memenuhi
prinsip
Halaman 20 dari 46
keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui
4%
(empat
perseratus)
dari
pendapatan
masyarakat
pelanggan.” Maka berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/711/ KPTS/2012 tanggal 29 November 2012 tentang penetapan Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013 sebesar Rp 1.375.000,- ( satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka prinsip keterjangkauan dapat digambarkan sebagai berikut: Ta
Kebu
Harga
Pera
Kemam
Pem
Kesim
rif RT
tuhan
/M3
watan
puan
Ba
pulan
Po
Meter &
bayar
yaran
kok
Adminis
4%
air
trasi
x Rp. 1.375.000,-
RT-1
10 M3
Rp. 580,-
Rp. 7000,-
Rp. 55.000,-
Rp. 12.800,-
Tdk melebihi
RT-2
10 M3
Rp. 800,-
Rp. 7000,-
Rp. 55.000,-
Rp. 15.000,-
Tdk melebihi
RT-3
10 M3
Rp.
Rp. 7000,-
Rp. 55.000,-
Rp. 25.100,-
Tdk
1.810,melebihi
RT-4
10 M3
Rp.
Rp. 7000,-
Rp. 55.000,-
Rp. 30.400,-
Tdk
2.340,melebihi RT-5
10 M3
Rp.
Rp. 7000,-
Rp. 55.000,-
Rp 35.700,-
Tdk
2.870,melebihi
Bahwa dari gambaran tersebut, maka pemakaian air sesuai standar kebutuhan pokok air minum masih tidak melampaui 4 % dari Upah Minimum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013, sehingga masih memenuhi prinsip keterjangkauan dan Penggugat/pelanggan tidak ada yang dirugikan atas penetapan tarif air minum, namun pemakaian air diatas standar kebutuhan pokok air minumlah yang dikenakan tarif Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 21 dari 46
progresif yang bertujuan sebagai upaya pengendalian tingkat konsumsi (efisiensi penggunaan air), konservasi sumber air baku, sebagai pendapatan untuk pengembangan pelayanan dan pelaksanaan subsidi silang; 12.Bahwa gugatan Penggugat pada angka 11 haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena antara PDAM dengan PLN adalah suatu perusahaan yang berbeda dari segi pendanaannya dimana PLN dalam menjalankan perusahaan mendapat mega subsidi setiap tahunnya oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimana sesuai berita Republika tanggal 24 Mei 2013 dengan judul PLN ajukan tambahan subsidi 9 triliun, dinyatakan “PT PLN (Persero) mengajukan tambahan subsidi mencapai Rp 9 triliun di APBN Perubahan 2013. Pada APBN 2013 subsidi untuk PT PLN Rp 78.627,1 triliun dan BUMN itu meminta tambahan subsidi di APBN Perubahan 2013 menjadi Rp. 87.236,7,- triliun; Sedangkan PDAM Tirtauli tidak mendapatkan subsidi melalui APBD dalam menjalankan perusahaan dalam menyalurkan air kepada pelanggan dan PDAM Tirtauli tidak pernah mendapat dana anggaran dari APBN, namun pemerintah pusat melalui Dirjen PSDA dan Cipta Karya membantu dalam pemasangan jaringan air; Bahwa dalam usaha penyaluran air minum sampai kepada rumah pelanggan PDAM Tirtauli dalam mendapatkan air bukan berasal dari permukaan pegunungan tetapi air didapatkan dari mata air dan sumur bor dan pompa dengan rincian sebagai berikut: Mata
1.Mual Goit, 2. Habonaran 3.
Nagahuta I dan II, 4.Nagahuta III dan IV 5.
Pancur lima 6. Silumangi air
Sumur
1.Jalan raya, 2, Simarito, 3. Bah Rahu, 4. Sabang Merauke, 5. Nagahuta Batu III, 6. Simarimbun Dolok, 7. Jalan Patuan Anggi, 8. Jalan kertas, 9. Jalan
Bor
Asashn KM 5, 10. Nomensen, 11. Jalan Bakung, 12. Puskesmas, 13. Sigulanggulang, 14. SMP 1, 15, Perwira, 16. Handayani, 17. Mawar, 18.Nagahuta V, 19.
dan
R. Sembiring.
Pompa
Sehingga Pengelolaan PDAM tidak sesederhana yang dipikirkan oleh Penggugat, tapi membutuhkan biaya operasional, perawatan, gaji Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 22 dari 46
karyawan, pajak dan litbang yang membutuhkan biaya tidak sedikit, sehingga mekanisme penetapan tarif PDAM didasarkan atas asas proporsionalitas kepentingan masyarakat pelanggan, PDAM selaku badan usaha dan penyelenggara; dan pemerintah daerah selaku pemilik PDAM telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, sehingga tarif yang diterapkan tidak mensengsarakan masyarakat; 13.Bahwa gugatan Penggugat pada angka 12 haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena penetapan tarif air minum yang ditetapkan dengan Keputusan Tergugat I Nomor 690/504/VII/WK-Thn 2013 tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar termasuk untuk golongan tarif RT 4 telah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, sebagaimana telah dijelaskan pada angka 7, 8 dan 9 jawaban ini; 14.Bahwa gugatan Penggugat pada angka 15 haruslah ditolak atau dikesampingkan, karena penetapan tarif air minum yang dilakukan oleh Tergugat I melalui Keputusan Nomor 690/504/VII/WK-Thn 2013 tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar, termasuk penetapan tarif RT 4 telah berpedoman/ berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana telah dijelaskan pada angka 5 dan 7 jawaban ini, sehingga penetapan tarif yang dilakukan oleh Tergugat I termasuk RT 4 bukan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) sehingga sah dan berlaku mengikat bagi setiap pelanggan PDAM Tirtauli Pematang Siantar; 15.Bahwa
gugatan
Penggugat
pada
angka
18
harus
ditolak
dan
dikesampingkan, karena sesuai dengan fakta hukum yang telah disajikan oleh Tergugat I diatas maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 23 dari 46
dilakukan oleh Tergugat I, dan Keputusan Tergugat I Nomor 690/504/VII/ WK-Thn 2013 tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku yakni sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum, dan untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan provisi haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur/ ditentukan dalam pasal 191 RBg/180 HIR dan tuntutan provisi Penggugat sudah memasuki pokok perkara sedangkan untuk itu belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 191 RBg/180 HIR maka dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar menurut hukum; 16.Bahwa gugatan Penggugat pada angka 19 dan 20 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil gugatan tidak dapat diterima karena tidak berdasar menurut hukum; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Tergugat I memohon
agar
Pengadilan
Negeri
Pematangsiantar/Hakim
Majelis
Persidangan perkara perdata Nomor 59/Pdt.G/2013/PN-PMS menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), serta memutus dengan amar putusan sebagai berikut: I.
DALAM PROVISI. Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya karena tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg/180 HIR;
II. DALAM EKSEPSI. 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara ini; 3. Menyatakan bahwa gugatan ini adalah kompetensi absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara; 4. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) sehingga tidak dapat diterima; III. DALAM POKOK PERKARA. Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 24 dari 46
1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); 2. Menyatakan bahwa Keputusan Tergugat I Nomor 690/504/VII/WK-Thn 2013 tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar, bukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) dan berlaku mengikat bagi setiap pelanggan PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Jawaban Tergugat II, III dan IV. I.
DALAM EKSEPSI.
Bahwa gugatan Penggugat telah mengandung kekeliruan yang bersifat mendasar berupa: 1. Tentang
kekuasaan
dan
kewenangan
pengadilan
(absolute
competency). Bahwa
Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang
memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat yaitu perkara Nomor 59/PDT.G/2013/ PN-PMS karena Penggugat dalam gugatannya menggugat
Surat
Keputusan
Walikota
Pematang
Siantar
No.
690/504/VII/WK tanggal 5 Juli 2013 Tentang Tarif Air Minum PDAM Tirta Uli Pematang Siantar. Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang RI
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan terakhir menjadi Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Maka apabila Penggugat berkeberatan tentang Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/WK tanggal 5 Juli 2013 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Tirta Uli Kota Pematangsiantar maka Penggugat harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan karena Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Walikota Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 25 dari 46
Pematang Siantar adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan
urusan
pemerintahan
berdasarkan
Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku (Vide : Pasal 1 ayat(2), (3) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang RI No 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tetang Peradilan Tata Usaha Negara) karena itu secara hukum maka yang berwenang mengadili dan memeriksa gugatan Penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan maka secara hukum pula gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard ); 2. Obscuur libel yaitu gugatan tidak jelas atau kabur. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan harus memuat dalil-dalil “posita yang lengkap dan jelas” baik dalil-dalil berupa “feitelijke gronden“ yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun dalil-dalil berupa “recht gronden” yang memuat dasar hukum dari penggugat yang mengajukan gugatan yang bersangkutan. Bahwa Penggugat telah mencampur-adukkan gugatan pribadi Penggugat selaku pelanggan PDAM Tirtauli Pematang Siantar dengan gugatan yang mengatasnamakan masyarakat Kota Pematang Siantar karena Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa untuk menghindari kerugian semakin besar bagi Penggugat khususnya dan masyarakat Kota Pematang Siantar sebagai pelanggan/konsumen PDAM Pematang Siantar pada umumnya adalah obscuur libel yaitu gugatan tidak jelas atau kabur karena bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 1 huruf (a), (b), (c). Dan Penggugat dalam gugatannya
adalah
seolah-olah
mengajukan
gugatan
untuk
kepentingan diri-sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak (masyarakat Kota Pematang Siantar) akan tetapi didalam posita gugatan Penggugat tidak mengemukakan secara jelas dan terinci seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi memberi kuasa kepada Penggugat untuk mewalikinya karena selain harus Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 26 dari 46
memenuhi persyaratan-persyaratan formal surat gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku surat gugatan perwakilan kelompok harus memuat hal-hal yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2002 maka gugatan yang demikian secara hukum harus ditolak atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 3. Error in objecto. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku pada peradilan kita, syarat utama untuk mengajukan gugatan/tuntutan agar dapat diterima oleh pengadilan untuk diperiksa (point d’interet,d’action), maka orang yang mengajukan gugatan/tuntutan hak tersebut harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup atas perkara perkara yang bersangkutan (bandingkan dengan Putusan MA tertanggal 7 Juli 1971 No. 294/K/Sip/ 1971). Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum pada Pasal 67 ayat (1) yaitu setiap pelanggan air minum berhak memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas, kuantitas dan kontinuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan dan apabila pelayanan ada yang merugikan pelanggan maka pelanggan yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Maka apabila hal tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang berkeberatan tentang kenaikan tarif air minum oleh PDAM Tirtauli Pematang Siantar adalah sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Sistim Air Minum karena menurut Peraturan Pemeritah RI Nomor 16 Tahun 2005 tersebut yang dapat digugat oleh Penggugat selaku pelanggan PDAM Tirtauli Pematang Siantar adalah mengenai pelayanan PDAM Tirtauli dan bukan mengenai kenaikan tarif air minum yang dilakukan oleh PDAM Tirtauli maka secara hukum perselisihan/kepentingan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, III, IV tidak jelas dan gugatan Penggugat adalah tidak tepat dan keliru, maka konsekuensi dari ketentuan diatas karena tidak terpenuhinya syarat yang erat antara Penggugat dan Tergugat II, III, IV (innerlijke samen hook) maka mengakibatkan gugatan menjadi cacat formil, gugatan yang demikian Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 27 dari 46
harus ditolak atau gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas secara hukum gugatan penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); II. DALAM POKOK PERKARA (verweerten principale).
1. Bahwa tentang hal-hal yang telah Tergugat II ,III dan IV uraikan dalam eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan bagian ini secara mutatis mutandis yang tidak dapat terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara ini; 2. Bahwa Tergugat II, III dan IV dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II, III dan IV; 3. Bahwa benar Penggugat sebagai pelanggan atau konsumen PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar yang terdaftar dengan Register 02.03.120. 579, Nomor Instalasi 04425 dengan golongan/klasifikasi pelanggan Rumah Tangga 4 (RT.4) dan setelah penyesuaian tarif berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 690/504/VII/WK-THN 2013 tanggal 5 Juli 2013 Tentang Tarif Air Minum Dan Non Air Minum Tirtauli
Kota
Pematang
Siantar
dan
Penggugat
sebagai
pelanggan/konsumen tetap pada golongan/klasifikasi rumah tangga 4 (RT.4); 4. Bahwa penetapan golongan/klasifikasi pelanggan berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2006, PDAM dapat menetapkan kebijakan jenis-jenis pelanggan pada masing-masing kelompok sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 ayat (1) berdasarkan kondisi objektif dan karakteristik pelanggan di daerah masing-masing sepanjang tidak mengubah jumlah kelompok pelanggan. Bahwa penetapan golongan/klasifikasi pelanggan rumah tangga dalam Surat Keputusan Walikota No. 690/504/VII/WK tanggal 5 Juli 2013 menjadi 6 (enam)
kelompok
adalah
sesuai
dengan
kondisi
objektif
dan
karakteristik pelanggan di Pematang Siantar, bahwa 90 % pelanggan di Kota Pematang Siantar adalah pelanggan rumah tangga sehingga untuk menetapkan
subsidi
silang
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
terhadap
pelanggan
rumah
tangga
Halaman 28 dari 46
digolongkan menjadi 6 kelompok berdasarkan pendekatan sosial ekonomi dengan indikator 8 parameter yaitu: 1. Luas lantai bangunan, 2. Kondisi bangunan, 3. Kondisi lingkungan, 4.Tenaga listrik/Watt, 5. Luas tanah (persil), 6. Lebar jalan, 7. Tingkat penghasilan (Rp) dan 8. Kelas PBB; 5. Bahwa benar Tergugat II menyesuaikan Tarif Air minum PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar berlaku efektif sejak bulan Agustus 2013 dan penagihannya bulan September 2013 sesuai Surat Keputusan Walikota Nomor 690/504/VII/WK-THN 2013 tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar dan penyesuaian tarif Air minum PDAM Tirtauli kota Pematang Siantar oleh Tergugat II telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diatur pada Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi “Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas demi untuk pelayanan PDAM Tirtauli Pematang Siantar kepada masyarakat pelanggan sudah selayaknya dan sewajarnya berdasarkan hukum tarif air minum disesuaikan karena sejak tahun 2002 sampai dengan tarif ini disesuaikan belum pernah dilakukan penyesuaian tarif bahwa sejak penyesuaian yang dilakukan efektif pada bulan Agustus 2013 yang penagihannya pada bulan September 2013 bahwa 85 % pelanggan PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar sudah membayar rekening airnya; 6. Bahwa gugatan Penggugat pada point 4 hal 2 yang mengatakan bahwa kenaikan harga tarif berdasarkan golongan tarif blok I, II dan III tersebut merupakan kenaikan yang signifikan diluar asas kepatutan harus ditolak dan dikesampingkan atau setidak-tidaknya dalil Penggugat tidak dapat diterima karena sistem perhitungan dan penetapan tarif air minum PDAM didasarkan pada total biaya usaha sebagai dasar penetapan dan perhitungan terhadap tarif yang dibedakan atas 4 (empat) tarif yaitu : Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 29 dari 46
berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan Pelanggan. Bahwa tahap awal dalam perhitungan tarif air minum adalah dengan menghitung biaya dasar atau tarif dasar dengan rumus: Total Biaya Dasar
Bahwa perhitungan tarif dasar sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sebagai harga daripada Blok I (0-10 M3) di rumah tangga 1 (satu) sebagai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar adalah 10 M3/bulan/rumah Jumlah Produksi60 – Kehilangan air Standar 20 %x 30 hari tangga dengan asumsi perhitungan liter/orang/hari x 6 orang
= 60 liter x 6 orang x 30 hari = 10.800 liter/bulan atau sama dengan 10 M3; Bahwa dalam perhitungan dan penetapan tarif harus memenuhi prinsip keterjangkauan dan keadilan (Pasal 2 Pemendagri Nomor 23 Thn 2006) sebagaimana dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 3 Pemendagri No. 23 Thn 2006 sebagai berikut: (1) Tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum harus terjangkau oleh daya beli masyarakat pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi; (2) Tarif memenuhi prinsip keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 apabila pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum tidak melampaui 4 % (empat perseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan; (3) Keadilan dalam pengenaan tarif dicapai melalui penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, penyesuaian tarif untuk kebutuhan pokok harus terjangkau oleh daya beli masyarakat dengan tidak melebihi 4 % dari pendapatan masyarakat dengan upah minimum Propinsi. Bahwa dalam Surat keputusan Walikota No : 690/504/VII/WK-THN 2013 tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar yang berlaku sekarang digambarkan sebagai berikut: Tarif RT
Kebutuhan
Kemampuan Bayar
Pembayaran
Memenuhi
Pokok
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 30 dari 46
3
10 M
3
Rp.55.000,-
Rp.12.800,-
Memenuhi
3
Rp.55.000,-
Rp.15.000,-
Memenuhi
3
Rp.55.000,-
Rp.25.100,-
Memenuhi
3
Rp.55.000,-
Rp.30.400,-
Memenuhi
3
Rp.55.000,-
Rp.35.700,-
Memenuhi
RT-1
10 M
RT-2
10 M
RT-3
10 M
RT-4
10 M
RT-5
10 M
Bahwa
4% x Rp.1.375.00
selanjutnya
dalam
Surat
Keputusan
Walikota
No
:
690/504/VII/WK-THN 2013, harga dasar atau biaya dasar ditetapkan sebesar Rp. 1.750/M3 adalah berdasarkan laporan hasil audit BPKP Prpinsi Sumatera Utara tentang kinerja PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar Tahun Buku 2012 Nomor : LHAK-195/PW.02/4/2013 tanggal 22 Mei 2013; Bahwa selanjutnya untuk pemakaian di blok II dan blok III ditetapkan tarif penuh yang merupakan tarif pemberi subsidi dan mengandung keuntungan yang wajar yakni 10 % dari asset produktif tahun sebelumnya; Bahwa penerapan tarif progresif (diatas kebutuhan dasar 10 M 3) melalui blok konsumsi dan subsidi silang (yang kuat membantu yang lemah) melalui pembagian golongan/klasifikasi pelanggan adalah bertujuan untuk mencapai tarif full cost recovery yakni pemulihan biaya secara penuh dimana pendapatan PDAM harus mencukupi untuk menutupi semua biaya/pengeluaran perusahaan, biasa mengganti barang modal pada waktu diperlukan dan biasa memberikan suatu tingkat hasil investasi tertentu diantaranya untuk pengembangan usaha perusahan; Bahwa
dari
uraian
penjelasan
diatas didalam
perhitungan
dan
penempatan tarif air munum PDAM ada beberapa prinsip dan standar formula yang secara limitatif sudah dipenuhi; 7. Bahwa gugatan Penggugat pada point 5 pada hal 2 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil Penggugat tidak dapat diterima karena RT.1 tidak ada perubahan/kenaikan tarif dan RT. 2 pada Blok I juga tidak ada perubahan /kenaikan tarif dan yang berubah adalah RT.2 pada Blok II dan di sosial tidak ada perubahan/kenaikan tarif dan tetap memakai tarif lama; Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 31 dari 46
8. Bahwa gugatan Penggugat pada point 6 hal 2 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil Penggugat tidak dapat diterima karena Tergugat II menaikkan tarif air minum telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum dan sebelum menaikkan tarif Tergugat II telah melakukan Rapat Konsultasi PDAM Tirtauli dengan pelanggan di 7 (tujuh) Kecamatan Kota Pematang Siantar tentang rencana penyesuaian tarif dan pada prinsipnya Masyarakat Kota Pematang Siantar dapat menerima penyesuaian tarif tersebut asalkan pelayanan lebih baik dan juga telah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar dan selanjutnya dengan Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/WK-THN 2013 Tentang Tarif Air Minum Dan Non Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar, dan Penggugat kurang memahami atau keliru memahami tentang UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi karena kedua Undang-Undang tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan kenaikan/perubahan tarif air minum yang dilakukan oleh tergugat II; 9. Bahwa gugatan Penggugat pada point 7 hal 3 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat sangat keliru memahami Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 yang berbunyi “Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan “bahwa apabila dicermati bunyi dari Pasal 23 ayat(3) tersebut bahwa kenaikan/perubahan tarif air minum cukup dengan Keputusan Kepala Daerah dan bukan berdasarkan PERDA sebagaimana dengan pemahaman Penggugat dan Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690 /504/VII/WK-THN 2013 Tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 32 dari 46
10. Bahwa gugatan penggugat pada point 8 hal 3 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil Penggugat tidak dapat diterima karena dasar hukum Tergugat II menaikkan tarif air minum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dan Penggugat harus dapat membedakan masalah tarif air minum dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena tarif air minum yang ditarik/diterima Tergugat II dari Pelanggan Air Minum berdasarkan Keputusan Tergugat I bukanlah merupakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009 dan Tergugat I, II, III mengajak Penggugat untuk membaca pendapat Prof. DR. Rahmat Sumitro tentang Pengertian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 11. Bahwa gugatan Penggugat pada point 9 hal 3 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil gugatan tidak dapat diterima karena yang mengatur tentang kenaikan/perubahan tarif air minum adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum khususnya pada Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 berbunyi “Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut kenaikan/perubahan tarif air minum tidak perlu ditetapkan berdasarkan Perda sebagaimana pemahaman Penggugat dan Penggugat harus memahami bahwa Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada kaitannya dengan kenaikan tarif air minum karena pengaturan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum sudah diatur tersendiri oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dan peninjauan/perubahan tarif tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat IV (DPRD Kota Pematang Siantar) karena peninjauan/ perubahan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum adalah merupakan kewenangan Kepala Daerah/Walikota Pematang Siantar;
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 33 dari 46
12. Bahwa gugatan Penggugat pada point 10 hal 3 pada surat gugatan
harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil Pengggugat tidak dapat diterima karena Tergugat I dan II dalam penyesuaian/perubahan tarif air minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Pematang Siantar telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dan Penggugat lagi-lagi kurang memahami tujuan Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen
karena
kedua
disebutkan
Penggugat
tidak
ada
Undang-Undang kaitannya
yang dengan
penyesuaian/penetapan tarif air minum oleh Tergugat I berdasarkan pengusulan Tergugat II melalui Tergugat III untuk ditetapkan Tergugat I berdasarkan
Surat
Keputusan
Tergugat
I.
Bahwa
berdasarkan
ketentuan tersebut diatas, penyesuaian tarif untuk kebutuhan pokok harus terjangkau oleh daya beli masyarakat dengan tidak melebihi 4 % dari pendapatan masyarakat dengan upah minimum Propinsi.Bahwa dalam SK Walikota No. 690/504/VII/WK-THN 2013 tentang Tarif Air Minum dan Non Air Minum PDAM Tirtauli Kota Pematang Siantar yang berlaku sekarang digambarkan sebagai berikut: Tarif RT
Kebutuhan Pokok 3
10 M
Kemampuan Bayar
Pembayaran
Memenuhi
4% x Rp.1.375.00
3
Rp.55.000,-
Rp.12.800,-
Memenuhi
3
Rp.55.000,-
Rp.15.000,-
Memenuhi
3
Rp.55.000,-
Rp.25.100,-
Memenuhi
3
Rp.55.000,-
Rp.30.400,-
Memenuhi
3
Rp.55.000,-
Rp.35.700,-
Memenuhi
RT-1
10 M
RT-2
10 M
RT-3
10 M
RT-4
10 M
RT-5
10 M
13.Bahwa gugatan Penggugat pada point 11 hal 4 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil Penggugat tidak dapat diterima karena penyesuaian tarif air minum disesuaikan dengan perhitungan harga tarif dasar dimana harga tarif dasar/biaya dasar telah ditetapkam dengan Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/WK-THN 2013 sebesar Rp. 1.750/M3 adalah berdasarkan laporan hasil audit BPKP atas kinerja PDAM Tirtauli Pematang Siantar Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 34 dari 46
tahun buku 2012 Nomor LHAK-195/PW.02/4/2013 tanggal 22 Mei 2013 dan apabila Penggugat membandingkannya dengan perusahaan lain contohnya PLN adalah kurang relevan karena PLN adalah Perusahaan BUMN yang sudah mapan dibandingkan dengan PDAM Tirtauli Pematang Siantar. Dan Tergugat I dan II melakukan penyesuaian tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Pematang Siantar telah sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; 14.Bahwa gugatan Penggugat pada point 12 hal 4 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil Pengggugat tidak dapat diterima
karena
Tergugat
I
dan
Tergugat
II
melakukan
penyesuaian/perubahan tarif air minum adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dan Tergugat I telah mengeluarkan
Keputusan
Walikota
Pematang
Siantar
Nomor:
690/504/VII/WK-THN 2013 Tentang Tarif Air Minum Dan Non Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar dan Keputusan Tergugat I tersebut tidak bertentangan dengan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah karena Undang-undang tersebut tidak ada kaitannya dengan penyesuaian/perubahan/penetapan tarif air minum oleh Tergugat II, dan penyesuaian/penetapan tarif air minum bukanlah harus persetujuan bersama
antara
Walikota/Bupati
dan
DPRD
karena
penyesuaian/penetapan tarif air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum adalah merupakan kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006; 15.Bahwa gugatan Penggugat pada point 13 hal 4 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil Penggugat tidak dapat diterima karena Tergugat III selaku Dewan Pengawas PDAM Tirtauli Pematang
Siantar
telah
menjalankan
tugasnya
sesuai
dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dan terbitnya Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/WK-THN 2013 adalah atas Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar Nomor 073/DP-PDAM/VI/2013 tanggal 18 Juni Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 35 dari 46
2013 Perihal Persetujuan Penyesuaian Tarif sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 Pasal 23 Ayat (3) yang berbunyi “Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan dan Tergugat III selaku Badan Pengawas PDAM Tirtauli Pematang Siantar telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 16.Bahwa gugatan Penggugat pada point 14 hal 5 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil Pengggugat tidak dapat diterima
karena
penyesuaian/penetapan
tarif
air
minum
oleh
Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Pematang Siantar adalah merupakan kewenangan Kepala Daerah/Walikota Pematang Siantar dan Tergugat IV selaku Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pematang Siantar berdasarkan PP No. 16 Tahun 2010 tidak ada mengatur bahwa Kepala Daerah/Walikota Pematang Siantar harus mendapat
persetujuan
dari
DPRD
Pematang
Siantar
dalam
penyesuaian/penetapan tarif air minum karena penyesuaian/penetapan tarif air minum pada Perusahaan Daerah Air Minum adalah merupakan kewenangan
Kepala
Daerah/Walikota
Pematang
Siantar
selaku
pemegang saham/pemilik perusahaan dan Tergugat IV selaku DPRD serta Tergugat I selaku Walikota Pematang Siantar adalah sama-sama penyelenggara pemerintahan di Kota Pematang Siantar dan sudah mempunyai tupoksi masing-masing; 17.Bahwa gugatan Penggugat pada point 15 dan 16 hal 5 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil gugatan tidak dapat diterima karena tidak berdasar menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat II dan III mengusulkan penyesuaian/penetapan tarif air minum kepada Tergugat I telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 dan perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) karena perbuatan Tergugat I, II dan III tidak ada melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku; 18.Bahwa gugatan Penggugat pada point 17 hal 5 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil gugatan tidak dapat diterima karena tidak berdasar menurut hukum dan Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
penyesuaian/
Halaman 36 dari 46
penetapan tarif air minum pada PDAM Tirtauli Pematang Siantar adalah merupakan kewenangan Kepala Daerah/Walikota Pematang Siantar dan Tergugat IV tidak dapat menggunakan fungsi pengawasannya dengan melanggar ketentuan Undang-Undang untuk melarang Tergugat I melakukan penyesuaian/penetapan tarif air minum pada PDAM Tirtauli Pematang Siantar dan tindakan Tergugat IV secara etika moral mengetahui penyesuaian/penetapan tarif air minum bukanlah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sebagaimana pendapat dari Penggugat; 19.Bahwa gugatan Penggugat pada point 18 hal 6 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil gugatan tidak dapat diterima bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu tuntutan provisi haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur/ditentukan dalam Pasal 191 RBg/180 HIR dan tuntutan provisi Penggugat sudah memasuki pokok perkara sedangkan untuk itu belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 RBg/180 HIR maka dengan demikian tuntutan provisi Penggugat tersebut harus ditolak karena tidak berdasar menurut hukum; 20.Bahwa gugatan Penggugat pada point 19 dan 20 pada surat gugatan harus ditolak dan dikesampingkan atau dalil gugatan tidak dapat diterima karena tidak berdasar menurut hukum yang mengaturnya; Berdasarkan uraian diatas dengan kerendahan hati dimohonkan kiranya Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: I.
DALAM PROVISI.
Menolak tuntutan provisi penggugat untuk seluruhnya karena tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur didalam Pasal 191 RBg/180 HIR; II. DALAM EKSEPSI.
Menerima Eksepsi Tergugat II, III dan IV untuk seluruhnya;
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 37 dari 46
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaar)
atas
alasan
tidak
memenuhi
syarat
formil
(Putusan
Mahkamah Agung No. 239.K/Sip/1986);
Menyatakan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tidak berwenang mengadili perkara pembatalan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar Nomor 690/504/VII/WK-THN 2013 tentang Tarif Air Minum Dan Non Air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirtauli Kota Pematang Siantar karena sesuai ketentuan Pasal 134 HIR/Pasal 160 RBg dengan tegas menyebutkan: jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta agar Hakim menyatakan dirinya tidak berwenang dan wajib pula karena jabatannya mengaku bahwa ia tidak berwenang (Put. MA. RI No. 317.K/Pdt/1984, absolute competency) sebab hal itu menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;
Menyatakan gugatan Penggugat kabur untuk seluruhnya oleh karena disatukannya
gugatan
atas
nama
pribadi
Penggugat
dengan
kepentingan masyarakat Kota Pematang Siantar dan pembatalan Surat Keputusan Walikota Pematang Siantar yang semestinya merupakan domaian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (Putusan MA RI No. 716.K/Sip/ 1973, absolute competency);
Menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima karena objek gugatan error in objekto karena bertentangan dengan Peraturan RI Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistim Pengendalian Air minum;
III.
DALAM POKOK PERKARA.
Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Membaca putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tanggal 19
Juni 2014 Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.Pms atas gugatan Penggugat yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 38 dari 46
DALAM PROVISI
Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM EKSEPSI
Menolak eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah); Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juni 2014 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 19 Juni 2014 Nomor:59/Pdt.G/2013/PN.Pms untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juli 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat I/Terbanding I, dan pada tanggal 01 Juli 2014 kepada Tegugat II,III,IV/Terbanding II,III,IV ; Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding tertanggal 14 Juli 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 16 Juli 2014 dan kepada Tergugat II,III,IV/Terbanding II,III,IV pada tanggal 15 Juli 2014, yang pada pokoknya mengemukakan halhalsebagai berikut: -
Bahwa terhadap putusan tentang eksepsi yang menolak seluruh eksepsi Tergugat I,II,III, dan IV Penggugat sependapat dengan majelis hakim karena pertimbangan majelis hakim sudah berdasarkan hukum acara perdata dan hukum yang berlaku;
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 39 dari 46
-
Bahwa dalam surat gugat Penggugat
posita No.1 sudah jelas
diuraikan, yang mengajukan gugatan adalah
Pembanding yaitu
Sarbudin Panjaitan,SH selaku pelanggan Air Minum PDAM Tirtauli Pematangsiantar
tercatat
RT.4
dalam
register
nomor:
02.03.120.579/044425; -
Bahwa dalam sutat gugatan Pembanding tidak ada menyebutkan Penggugat (Pembanding) mewakili kelompok untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya menyatakan
“selain menuntut untuk
kepentingan diri sendiri, Penggugat juga mengajukan tuntutan untuk kepentingan masyarakat Kota Pematangsiantar selaku pelanggan PDAM Tirtauli Pematangsiantar, padahal Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kedudukan (Legal Standing) dalam mengajukan tuntutan; -
Bahwa dalam Surat gugatan Pembanding tidak ada mencampuradukkan tuntutan kepentingan diri sendiri dengan tuntutan masyarakat Kota Pematangsiantar, dapat dilihat surat gugat tidak ada secara tegas menguraikan
bahwa
Penggugat/Pembanding
mewakili
kelompok
masyarakat Kota Pematangsiantar, akan tetapi karena keputusan Para Tergugat menaikkan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematangsiantar dalam satu Surat Keputusan yang mengatur 50.000 lebih pelanggan air minum termasuk Pembanding maka secara tidak langsung dalil gugatan ada menyinggung pelanggan yang lain; -
Bahwa bila Pembanding mengajukan gugatan selain untuk diri sendiri dan
mengatas
namakan
kepentingan
masyarakat
Kota
Pematangsiantar 50.000 lebih, Pembanding pasti akan mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok pada Pasal 3 dan 4, namun karena gugatan Pembanding adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dimana Para Tergugat menaikkan tarif air minum PDAM Tirtauli Pematangsiantar hingga mencapai 300% per meter kubik telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal,4, Pasal 5 ayat (4) ,Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 ayat (2) huruf x Permendagri No.23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah dan Paasal 8 ayat (1) huruf a, Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 40 dari 46
Pasal 10 huruf a UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II,III,IV/Terbanding II,III,IV tertanggal 04 Agustus 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 11 Agustus 2014 kepada pihak Penggugat/Pembanding, yang pada pokoknya menemukakan hal-hal sebagai berikut: -
Bahwa Terbanding II,III,IV dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo tentang penolakan permohonan terhadap Provisi yang dimohonkan oleh Pembanding/Penggugat ;
-
Bahwa Terbanding II,III,IV dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo dalam Eksepsi karena eksepsi Terbanding II,III,IV menyangkut kewenangan mengadili baik secara relatif maupun secara absolut sudah dipertimbangkan dalam putusan sela;
-
Bahwa Terbanding II,III,IV dapat menerima seluruh pertimbangan putusan a quo dalam pokok perkara karena menurut hemat Terbanding II,III,IV tidaklah salah dalam menerapkan hukum mengenai legal standing/kapasitas
Pembanding/Penggugat
dalam
mengajukan
gugatan a quo karena didalam gugatan a quo Pembanding telah mencampur adukkan gugatan pribadi Pembanding selaku pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematangsiantar dengan kepentingan Masyarakat Kota Pematangsiantar yang juga sebagai pelanggan PDAM Tirtauli Pematangsiantar, akan tetapi gugatan pembanding tidak ada satu poin pun dalam posita gugatan yang menyatakan bahwa pembanding bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak untuk dan atas nama serta mewakili masyarakat Kota Pematangsiantar yang juga selaku pelanggan PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat I/ Terbanding I tertanggal 15 Agustus 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 20 Agustus 2014 kepada pihak Penggugat/Pembanding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 41 dari 46
-
Bahwa putusan majelis hakim yang menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya adalah telah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
-
Bahwa Memori Banding Penggugat/Pembanding adalah pernyataan yang keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik bukti surat-surat maupun bukti saksi-saksi, bahwa Tergugat I/Terbanding I sependapat dengan pertimbangan majelis hakim dalam putusannya, dimana meskipun gugatan Penggugat bertindak untuk kepentingan diri sendiri sebagai pelanggan PDAM Tirtauli Pematangsiantar yang merasa dirugikan dengan penyesuaian tarif air minum yang dikeluarkan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi dalam dalil gugatannya dan dalam pembuktiannya Penggugat juga menyertakan kepentingan 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan PDAM Tirtauli Pematangsiantar; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage)
Nomor:59/Pdt.G/2013/PN.Pms yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 September 2014 dan kepada Tergugat I,II,III,IV/Terbanding I,II,III,IV pada tanggal 18 Agustus 2014. untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan
yang
ditentukan
oleh
Undang-undang,
oleh
karena
itu
permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 19 Juni 2014 Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.Pms dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
seksama
surat
Memori
Banding
yang
diajukan
oleh
pihak
Pembanding semula Penggugat tanggal 14 Juli 2014 dan surat Kontra Memori Banding yang telah diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I tanggal 15 Agustus 2014 dan Surat Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 42 dari 46
II,III,IV semula Tergugat II,III,IV tanggal 4 Agustus 2014 berpendapat sebagai berikut ; Dalam Provisi : Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak menemukan adanya alasan dan hal-hal lain untuk mengabulkan tuntutan provisi tersebut sehingga tuntutan provisi dari Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding dan putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; Dalam Eksepsi: Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan majelis hakim tingkat perama mengenai keseluruhan eksepsi dari Terbanding I,II,III,IV/Tergugat I,II,III,IV, menurut majelis hakim tingkat banding pertimbangan-pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding, dan putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan; Dalam pokok perkara : Menimbang,
bahwa memperhatikan memori banding yang diajukan
oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Juli 2014, memohon agar Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan mengadili sendiri yang amarnya
membatalkan
Putusan
Pengadilan
Nomor:59/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal
Negeri
Pematangsiantar
19 Juni 2014 dan selanjutnya
mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya dengan alasan bahwa majelis hakim telah keliru dalam menilai fakta persidangan dan keliru mempertimbangkan legal standing/kapasitas Penggugat/Pembanding dalam surat gugat sebagai mencampur-adukkan gugatan pribadi penggugat selaku pelanggan PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar dengan gugatan Kelompok yang mengatas namakan masyarakat Kota Pematangsiantar yang juga selaku pelanggan PDAM Tirtauli Kota Pematangsiantar ; Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tertanggal 15 Agustus 2014, pada Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 43 dari 46
pokoknya
menyetujui
pertimbangan-pertimbangan
dan
amar
putusan
Pengadilan Negeri Pematangsiantar nomor : 59/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal 19 Juni 2014, dan memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar nomor : 59/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal 19 Juni 2014 tersebut; Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II,III,IV semula Tergugat II,III,IV tertanggal 04 Agustus 2014, pada pokoknya juga menyetujui pertimbangan-pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 59/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal 19 Juni 2014, dan memohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar nomor : 59/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal 19 Juni 2014; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari
dengan
seksama
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Pembanding semula Penggugat tertanggal 14 Juli 2014, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I tanggal 15 Agustus 2014 dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding II,III,IV semulaTergugat II,III,IV tanggal 4 Agustus 2014, ternyata pada prinsipnya kesemuanya materi memori banding maupun materi dalam kontra memori banding tersebut oleh majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 59/Pdt.G/2013/PN.Pms dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 59/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal 19 Juni 2014, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, karena pertimbangan-pertimbangan tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 44 dari 46
Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor : 59/Pdt.G/2013/PN.Pms tanggal 19 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya
Undang-undang
No.48
tahun
2009
(tentang
Kekuasaan
Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ; MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 19 Juni 2014 Nomor:59/Pdt.G/.2013/PN.Pms yang dimohonkan banding tersebut ;
-
Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- ( seratus limapuluh ribu rupiah ); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari RABU tanggal 10 DESEMBER 2014 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan KAREL TUPPU,SH,MH dan MARYANA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Oktober 2014 Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SELASA Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 45 dari 46
tanggal 16 DESEMBER 2014 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh BAIK SITEPU,SH Panitera
Pengganti pada Pengadilan
Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini; Hakim Anggota :
Hakim Ketua :
( KAREL TUPPU,SH,MH )
( YANSEN PASARIBU,SH )
( MARYANA,SH,MH )
Panitera Pengganti :
( BAIK SITEPU,SH )
Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- Redaksi : Rp. 5.000,- Pemberkasan : Rp.139.000,Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Putusan Nomor 324/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 46 dari 46
