PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 332/PDT/2014/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FRANSISKA BONGARTZ, Umur 54 Tahun/2 juli 1959, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, alamat jalan Duyung Kavling

Blok

Kecamatan

C,

Kelurahan

Citangkil,

Kota

Taman

Baru,

Cilegon,Propinsi

Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj.

SRI

YUNI

HARTATI,

SH.

CN.

dan

SUKAMTO, SH. Advokat / Penasihat Hukum, berkantor pada Kantor Hj. SRI YUNI HARYATI, SH. CN. & REKAN berkantor di Jl. Putri Hijau Baru Nomor 34 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2013, selanjutnya disebut

sebagai

Pembanding

semula

Penggugat; Lawan CANDRA SYAM, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat

di

Jalan

Teladan

Nomor

13,

Kelurahan Pasar merah Barat, Kecamatan Medan, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ; Setelah membaca berkas perkara Nomor 332/PDT/2014/PT.MDN dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Putusan nomor : 332/PD/T2014/PT.MDN Hal. 1 dari 16 Hal.

Setelah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam Register Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat adalah merupakan

isteri dari Tergugat yang telah

menikah dengan Tergugat secara siri (dibawah tangan) di Medan pada tahun 2009 yang lalu ; 2. Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat ada memilki sebidang tanah seluas 459 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan , Kelurahan Pasar Merah Barat sesuai Sertifikat Hak Milik No.20 atas nama Candra Syam (Tergugat) ; 3. Bahwa tanah sebagaimana tersebut diatas diperoleh Penggugat dan Tergugat dengan cara membeli pada tahun 2010 yang lalu dan uang untuk pembelian tanah tersebut adalah merupakan keseluruhan uang dari Penggugat ; 4. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara siri (dibawah tangan) maka selanjutnya pada tanggal 16 Desember Tahun 2011, untuk menjaga hal-hal yang mungkin akan terjadi dikemudian hari yang akan membawa kerugian bagi Penggugat dibuatlah Pernyataan Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa SH Notaris di Medan ; 5. Bahwa oleh karena tidak adanya kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, sejak akhir tahun 2011 yang lalu, sudah tidak hidup bersama lagi (berpisah) dan Penggugat pulang ke Kota Cilegon Propinsi Banten sementara Tergugat tetap tinggal di Medan dan menempati serta menguasai sebidang tanah seluas seluas 459 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan, Kota Medan , Kelurahan Pasar Merah Barat sesuai Sertifikat Hak Milik No.20 sampai dengan sekarang ini ; 6. Bahwa sesuai dengan Pernyataan Kesepakatan yang dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, SH Notaris di Medan disepakati bahwa jika


antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan terjadi perpisahan maka Penggugat dan Tergugat berjanji dan saling mengikatkan diri satu sama lain siapa pun yang menjual tanah berikut bangunannya harus dibagi dan sama rata yang dalam artian 1/2 untuk Penggugat dan 1/2 untuk Tergugat berapapun hasil dari penjualan tanah tersebut ; 7. Bahwa oleh karena pada saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan berpisah dan sekarang ini tidak hidup bersama lagi maka berlakukah Pernyataan Kesepakatan yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa SH Notaris di Medan tertanggal 16 Desember 2011 tersebut; 8. Bahwa sampai dengan sekarang ini Tergugat masih menguasai sebidang tanah seluas 459 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan,

Kelurahan Pasar

Merah Barat yang dibeli dengan menggunakan uang Penggugat tanpa adanya uang Tergugat ; 9. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta secara baik-baik apa yang menjadi haknya sesuai Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 16 Desember 2011, yaitu setengah (1/2) bagian dari objek perkara harus diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat apapun, namun Tergugat tidak memperdulikan sedikitpun

permintaan Penggugat sampai gugatan ini

diajukan ; 10. Bahwa atas tindakan penguasaan secara sepihak terhadap sebidang tanah seluas 459 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan,

Kelurahan Pasar Merah

Barat sesuai Sertifikat Hak Milik No.20 yang dilakukan oleh Tergugat dalam hal ini Penggugat merasa sangat dirugikan ; 11. Bahwa keinginan Penggugat meminta

½ bagian tersebut adalah untuk

kepentingan pengembangan usaha (bisnis) Penggugat, dengan dikuasainya objek gugatan ini oleh Tergugat maka Penggugat sebagai seorang Wiraswastawan telah mengalami kerugian atau dengan kata lain dengan nilai uang dari ½ bagian yang seharusnya diproleh oleh Penggugat tentunya dalam hitungan bisnis Penggugat akan memperoleh keuntungan ; 12. Bahwa dengan melihat fakta yang tersebut diatas maka pantas dan wajar menurut Hukum apabila Pengadilan Negeri Medan menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sebagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatige daads) sebagaimana termaktub dalam pasal 1365 KUH Perdata;


13. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah menguasai secara sepihak sebidang tanah seluas 459 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan Kecamatan Medan, Kelurahan Pasar Merah Barat sesuai Sertifikat Hak Milik No.20 tersebut Penggugat merasa dirugikan baik secara materil maupun immaterial yaitu tercemarnya nama baik dan perasaan tidak enak akibat perbuatan

Tergugat

dan

kerugian

Penggugat

tersebut

apabila

diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah). Kerugian tersebut harus dibayar sekaligus dan tunai oleh Tergugat ; 14. Bahwa untuk menjamin agar objek Perkara tetap sedemikian rupa adanya dan oleh karena Tergugat yang masih menguasainya dan khawatir ada pengalihan oleh Tergugat kepada Pihak lain, maka wajar dan pantas demi Hukum apabila Pengadilan Negeri Medan meletak kan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap objek Perkara ; 15. Bahwa untuk menjaga agar tuntutan Penggugat tidak illusionir kelak, maka wajar dan pantas demi Hukum Pengadilan Negeri Medan menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari kepada Penggugat jika lalai mematuhi Putusan ini ; 16. Bahwa oleh karena objek perkara adalah merupakan harta milik Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama hidup bersama maka Tergugat harus menyerahkan setengah bagian kepada Tergugat sesuai dengan Pernyataan Kesepakatan tanggal 16 Desember 2011 ; 17. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh Bukti-Bukti Authentik yang memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg, maka cukup beralasan apabila Penggugat memohon agar Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ; Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini dan sudi kiranya memanggil Pihak yang berperkara untuk menghadap didepan Persidangan yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan selanjutnya mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai secara sepihak sebidang tanah seluas 459 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan,


Kelurahan Pasar Merah Barat sesuai Sertifikat Hak Milik No.20 adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daads) ; 3. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) yang diletakkan dalam Perkara ini ; 4. Menyatakan sah Pernyataan Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa SH Notaris di Medan tertanggal 16 Desember 2011 ; 5. Menghukum Tergugat untuk membagi 2 (dua) sebidang tanah seluas 459 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan, Kelurahan Pasar Merah Barat sesuai Sertifikat Hak Milik No.20 ; 6. Menghukum Tergugat menyerahkan 1/2 (setengah) bagian harta bersama kepada Tergugat secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara dan hasilnya dibagi dua ; 7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil maupun immaterial yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) ; 8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari kepada Penggugat jika lalai mematuhi Putusan ini ; 9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ; 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul Perkara ini Atau : Bilamana Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono ).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut : A. DALAM KONPENSI I.

DALAM EKSEPSI

bahwa Tergugat akan menyampaikan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut : 

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan yang bukan kewenangan Pengadilan Negeri Medan (Peradilan Umum) untuk mengadilinya.


Sebab Penggugat dalam dalil gugatannya poin 2 menyatakan Penggugat adalah isteri

Tergugat

demikian juga dalam poin 3 gugatan Penggugat

mendalilkan harta yang diperoleh semasa hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat; bahwa dengan mempelajari gugatan Penggugat ini jelas menunjukkan gugatan menyangkut harta bersama (harta gono gini) dan melihat identitas Tergugat dan Penggugat yang tertuang di dalam gugatan Penggugat halaman 1 terlihat jelas agama Pengugat dan Tergugat adalah beragama Islam; bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan dalam dalil gugatan dinyatakan Penggugat adalah isteri Tergugat sedangkan yang disengketakan menyangkut harta yang diperoleh sewaktu hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Medan (Peradilan Umum) dinyatakan tidak berwenang memeriksa mengadili gugatan yang diajukan Penggugat ; bahwa dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama yang mengadili sengketa harta bersama antara pihak pihak yang beragama Islam sesuai dengan

kewenangan

peradilan agama yang diatur dalam peraturan perundang undangan; 

EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK ( PLURIUM LITIS CONSORTIUM) bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara Nomor : 249/Pdt.G/2013/PN-Mdn tanggal 7 Mei 2013 merupakan gugatan yang tidak memenuhi ketentuan syarat formil suatu gugatan. Bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya mendalilkan Sertifikat Hak Milik No. 20, namun Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Pertanahan selaku pihak yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 20 tersebut. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan tidak menarik Kepala Kantor Pertanahan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan yang di ajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijk Verklaard);



EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCURI LIBELLI) Gugatan mengandung Paradoks. bahwa gugatan yang diajukan Penggugat terdapat kelemahan yaitu gugatan kabur dan tidak jelas, karena gugatan Penggugat mengandung pertentangan (paradok) antara Posita gugatan dan Petitum gugatan; bahwa Penggugat dalam posita gugatannya poin 4 dan poin 7 mendalilkan adanya pernyataan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat


di hadapan Notaris Risma Rahmi Arifa, SH notaris di Medan. Dengan memperhatikan rangkaian dalil posita tersebut jelas gugatan Penggugat adalah gugatan perbuatan ingkar janji (wan prestasi), namun memperhatikan petitum gugatan Penggugat khususnya petitum kedua, ternyata Pengugat menuntut Tergugat dengan perbuatan melawan hukum (onrecht Matigedaad); bahwa oleh karena akibat hukum dan sumber hukum dari perbuatan ingkar janji dengan perbuatan melawan hukum adalah berbeda, maka gugatan yang diajukan Penggugat sangat beralasan menurut hukum dinyatakan gugatan yang tidak jelas dan kabur; Objek gugatan tidak jelas bahwa objek gugatan yang diajukan Penggugat adalah menyangkut sebidang tanah seluas 459 M2 berikut bangunan diatasnya yang terletak di dalam Daerah Propisnsi Sumatera Utara, Kecamatan Medan, Kelurahan Pasar Merah Barat sebagaimana didalilkan dalam posita poin 2 dan petitum poin 2; bahwa objek gugatan yang didalilkan Penggugat tidak menguraikan secara jelas nomor, jalan dan batas batas objek sengketa. Sehingga dengan demikian objek gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur. Hal ini sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1391.K/Sip/1975, tanggal 26 April 1979; Berdasarkan alasan alasan eksepsi tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum dijatuhkan putusan sela dalam perkara a quo yang menyatakan Pengadilan Negeri Medan (Peradilan Umum) tidak berwenang mengadili perkara a quo. Disamping itu juga oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvan Kelijk Verklaard); II.

DALAM POKOK PERKARA

1.

bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan dari Penggugat terkecuali dalam hal yang diakui secara tegas;

2.

bahwa segala apa yang telah diuraikan pada bahagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan alasan pada bahagian pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

3.

bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak memenuhi syarat syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang undang No. 1 Tahun 1974. Sehingga tidak ada hak dan kewajiban dalam perkawinan tersebut;

4.

bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “…antara Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah seluas 459 M2 berikut bangunan diatasnya….”


Adalah dalil yang keliru. Sebab tanah seluas 459 M2 yang terdaftar dalam sertifikat hak milik No. 20 atas nama Tergugat adalah bukan harta yang diperoleh selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat; 5.

bahwa keliru Penggugat yang mendalilkan pembelian tanah tersebut keseluruhan uang dari Penggugat. Sebab sebidang tanah seluas 459 M2 tersebut adalah merupakan harta warisan yang sebelumnya terdaftar atas nama Ellyanoor Syamsudin (ayah kandung Tergugat) yang kemudian beralih menjadi atas nama Tergugat;

6.

bahwa peralihan kepemilikan dari ayah kandung Tergugat menjadi milik Tergugat adalah berdasarkan Pewarisan yaitu berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tgl. 4 Januari 2008 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Pasar Merah Barat No. 02/SKW/PMB/I/ 2008 Tgl. 4 Januari 2008 dan dikuatkan oleh Camat Medan Kota No. 470/01 Tgl. 4 Januari 2008. Dan kemudian dikuatkan dengan Akta Pembagian Warisan No. 03 Tgl. 03 Agustus 2009;

7.

bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pernyataan kesepakatan dibuat dihadapan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H. adalah dalil keliru. Sebab dalam surat kesepakatan bersama tersebut Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H., hanya melihat untuk mengesahkan tanda tangan Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan berhadapan dengan Notaris Risna Rahmi Arifa, S.H.;

8.

bahwa pernyataan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah kesepakatan yang cacat hukum. Sebab kesepakatan tersebut dibuat tidak mempunyai kepastian hukum dan tidak seimbang. Hal ini terlihat dari isi kesepakatan yang menyatakan “…jika kami sudah tidak bersama lagi….” yang menunjukkan tidak ada kepastian hukum hukum menyangkut suatu kehidupan yang dinyatakan tidak bersama lagi, kecuali adanya suatu perceraian yang mempunyai kekuatan hukum (incraht);

9.

bahwa kesepakatan tersebut dibuat dengan tidak seimbang, karena objek dalam kesepakatan tersebut adalah harta warisan Tergugat yang diperoleh Tergugat berdasarkan pembagian warisan. Sehingga dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk membuat kesepakatan menyangkut harta warisan Tergugat;

10. bahwa oleh karena kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah kesepakatan yang tidak berkepastian dan tidak seimbang disamping Penggugat tidak mempunyai kapasitas membuat kesepakatan menyangkut harta warisan Tergugat, maka sangat beralasan menurut hukum kesepakatan


bersama antara Penggugat dan Tergugat Tgl. 16 Desember 2011 sangat beralasan menurut hukum untuk dikesampingkan; 11. bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah terikat perkawinan secara hukum dan oleh karena tidak ada perkawinan maka sudah pasti tidak ada perpisahan. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah memutuskan berpisah dan sekarang tidak hidup bersama lagi adalah dalil keliru; 12. bahwa Tergugat menguasai dan mengusahai tanah seluas 459 M2 berikut bangunan diatasnya yang menjadi objek perkara tersebut adalah sah menurut hukum yang diperoleh Tergugat melalui pembagian warisan orang tua Tergugat sendiri. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum adalah dalil yang keliru dan tidak mempunyai dasar hukum; 13. bahwa tuntutan ganti kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang didalilkan oleh Penggugat adalah tuntutan yang mengada ngada dan tidak mempunyai dasar hukum. Sebab objek perkara diperoleh Tergugat berdasarkan pembagian warisa, sehingga penguasaan objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat adalah sah menurut hukum; 14. bahwa objek perakara diperoleh Tergugat secara legal dan sertifikat hak milik atas objek perkara terdaftar atas nama Tergugat, maka sita yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya sangat berlasan menurut hukum untuk ditolak atau sekurang kurangnya dikesampingkan; 15. bahwa oleh karena pernyataan kesepakatan yang dibuat Penggugat dan Tergugat cacat hukum, maka tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk menjalankan isi pernyataan kesepakatan tersebut. Sedangkan tuntutan dwangsom dan serta merta yang dimohonkan oleh Penggugat tidak relevan lagi untuk diterapkan pada saat sekarang ini, sehingga sangat beralasan menurut hukum untuk ditolak; Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan tersebut untuk ditolak seluruhnya atau sekurang kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onttvankelijk Verklaard); B. DALAM REKONPENSI Bahwa Chandra Syam melalui kuasa hukumnya bertindak sebagai Penggugat dalam rekonpensi (Penggugat dr), dengan ini mengajukan gugatan Terhadap Fransiska Bongartz sebagai Tergugat dalam rekonpensi (Tergugat dr); Adapun alasan yang diajukan dalam gugatan rekonpensi ini adalah sebagai berikut :


1. bahwa Penggugat dr. tidak pernah terikat perkawinan dengan Tergugat dr sebagaimana perkawinan dimaksud dalam Undang undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan; 2. bahwa oleh karena Penggugat dr dan Tergugat dr tidak pernah terikat perkawinan, maka tidak ada keterikatan hukum perkawinan menyangkut hak hak dan kewajiban suami isteri antara Penggugat dr atas Tergugat dr maupun sebaliknya; 3. bahwa oleh karena tidak ada perkawinan antara Pengugat dr dan Tergugat dr, maka tidak ada harta bersama (harta gono gini) antara Penggugat dr dan Tergugat dr; 4. bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 459 M2 berikut bangunan diatasnya yang setempat dikenal dengan Jalan Teladan No. 13 Kelurahan Pasar Merah Barat No. 13 Kelurahan Medan Kota Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Serifikat Hak Milik No. 20 atas nama Penggugat dr. adalah diperoleh Penggugat dr. berdasarkan Pewarisan yaitu berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Tgl. 4 Januari 2008 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah Pasar Merah Barat No. 02/SKW/PMB/I/ 2008 Tgl. 4 Januari 2008 dan dikuatkan oleh Camat Medan Kota No. 470/01 Tgl. 4 Januari 2008 dan dikuatkan dengan Akta Pembagian Warisan No. 03 Tgl. 03 Agustus 2009; 5. bahwa perbuatan Tergugat dr. yang mengajukan gugatan konpensi atas harta warisan Penggugat dr yang diperoleh Penggugat dr melalui pembagian warisan adalah

perbuatan melawan

hukum

yang menimbulkan kerugian

bagi

Penggugat dr; 6. bahwa kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Tergugat dr tersebut dimana Penggugat dr mengalami ketidaknyamanan akibat tersitanya waktu, tenaga dan pikiran Penggugat dr. Disamping itu juga Penggugat dr mengalami kerugian moril yaitu tercemarnya nama baik Penggugat dr. Kerugian tersebut keseluruhannya jika diperkirakan secara materi sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah); 7. bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat

dr dan

mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dr, maka kewajiban Tergugat dr untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdata. Sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum Tergugat dr dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dr sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) secara tunai dan kontan; 8. bahwa selain mengganti kerugian tersebut untuk menimbulkan efek jera bagi Tergugat dr., maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dr. dihukum


untuk mengumumkan permintaan ma’af kepada Penggugat dr di 3 (tiga) surat kabar nasional yang diterbitkan 3 (tiga) hari secara berturut turut; 9. bahwa untuk menghindari tuntutan ganti kerugian tersebut menjadi hampa, maka sangat beralasan menurut hukum untuk meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat dr. yang diantaranya adalah 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Duyung Kavling Blok C Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon Propinsi Banten; 10. bahwa untuk menjaga agar Tergugat dr. tidak menghindar menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan dihukum Tergugat dr. membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya kepada

Penggugat dr. sampai Tergugat dr. mematuhi isi

putusan ini; 11. bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dr. adalah perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat dr.

dihukum membayar

biaya perkara yang dibebankan dalam perkara ini; Berdasarkan alasan tersebut diatas Penggugat dr. memohon agar berkenan kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili gugatan rekonpensi ini memutuskan yang amar bunyinya sebagai berikut : DALAM REKONPENSI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr. untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga sita yang diletakkan dalam perkara ini; 3. Menyatakan Penggugat dr adalah pemilik atas sebidang tanah seluas lebih kurang 459 M2 berikut bangunan diatasnya yang setempat dikenal dengan Jalan Teladan No. 13 Kelurahan Pasar Merah Barat No. 13 Kelurahan Medan Kota Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam Serifikat Hak Milik No. 20; 4. Menyatakan Tergugat dr. telah melakukan perbuatan melawan hukum; 5. Menghukum Tergugat dr. untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dr. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan; 6. Menghukum Tergugat dr.

untuk membayar dwangsom sebesar

Rp.

1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya; 7. Menghukum Tergugat dr. untuk membayar segala biaya biaya yang timbul dalam perkara ini; 8. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);


Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan

Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 23

Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI : -

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ; -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI ; 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi Tergugat dalam Konpensi untuk sebahagian ; 2. Menyatakan Penggugat Dalam Rekonpensi Tergugat Dalam Konpensi adalah pemilik sebidang tanah seluas 459 M2 berikut bangunan diatasnya setempat dikenal dengan Jalan Teladan No.13 Kel. Pasar Merah barat Kec. Medan Kota SHM No.20 ; 3. Menolak gugatan selebihnya ; DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI -

Menghukum Penggugat Dalam Konpensi Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah). Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor

02/2014 tanggal 10 Januari 2014 yang dibuat oleh ILHAM PURBA, S.H. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Juni 2014; Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 28 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Mei 2014 dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Nopember 2013; Menimang,

bahwa

keberatan

Pembanding

semula

Penggugat

sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :


-

Pertimbangan hukum Putusan Judex Aquo Pengadilan Negeri Medan tidak obyektif, tidak netral dan tanpa dasar hukum;

-

Putusan Judex Aquo Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki pertimbangan hukum yang cukup;

-

Putusan Judex Aquo Pengadilan Negeri Medan salah dalam menerapkan hukum; Menimbang, bahwa Terbanding

semula Tergugat telah mengajukan

Kontra Memori Banding tanggal 15 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 juli 2014 dan pada tanggal 14 Agustus 2014 Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Kontra memori banding kepada Pembanding semula Penggugat ; Menimbang, isi kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut: -

Pertimbangan Hukum dalam putusan Judex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) bersifat obyektif, netral dan bertindak secara profesional dengan menerapkan dasar hukum;

-

Pertimbangan hukum Putusan Judex Factie (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan) telah memiliki pertimbangan hukum yang cukup;

-

Pertimbangan Judex Factie (Majelis hakim Pengadilan Negeri Medan) telah tepat dalam penerapan dasar hukum; Menimbang, bahwa pada tanggal 10 pebruari 2014 Pengadilan Negeri

Medan telah memberitahukan kepada terbanding semula Tergugat dan pada tanggal 12 Pebruari 2014 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;


Menimbang,

bahwa

setelah

Pengadilan

Tinggi

memeriksa

dan

mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 332/PDT/2014/PT.MDN turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2013 dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat yang antara lain menyatakan pada pokoknya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan tidak obyektif, tidak netral dan tanpa dasar hukum adalah tidak tepat karena Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya telah mempertimbangkan bukti-bukti baik dari Pembanding semula Penggugat maupun bukti-bukti Terbanding semula Tergugat secara seksama, oleh karenanya keberatan dalam memori banding Pembanding semula Penggugat perihal tersebut haruslah ditolak; Menimbang, bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat

dalam

memori banding lainnya menyatakan pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri Medan tidak memiliki pertimbangan hukum yang cukup juga tidak tepat karena Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya telah secara lengkap mempertimbangkan perihal pokok gugatan dan petitum pokok gugatan dari Pembanding semula Penggugat, sehingga keberatan perihal tersebut harus ditolak; Menimbang, bahwa keberatan pembanding semula Penggugat berikutnya adalah putusan Pengadilan Negeri Medan salah dalam penerapan hukumnya khususnya halaman 22 yakni tentang bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 16 Desember 2011 yang dibuat oleh Pembanding dan terbanding adalah tidak mengikat karena tidak adanya ikatan perkawinan yang sah antara Pembanding dan Terbanding

sehingga tidak menimbulkan hak atau

kewajiban bagi Pembanding terhadap harta Tergugat; Menimbang, bahwa keberatan tersebut menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat

karena

dipersidangan

Pembanding

semula

penggugat

tidak

dapat

membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah dan membuktikan uang yang dipakai untuk membeli tanah tersebut adalah uang berdua (bersama-sama) dan merupakan harta bersama dari Pembanding semula penggugat dan Terbanding semula Tergugat, sehingga keberatan tersebut patut ditolak;


Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,sehingga segala pertimbangan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan putusan di Tingkat Banding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 249/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan , maka Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;

-

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor

249/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 23 Desember 2013, yang dimohonkan banding; -

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 oleh kami : RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, BENAR KARO-KARO, SH.MH., dan HERU PRAMONO, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 6 Nopember 2014, nomor : 332/PDT/2014/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta SAIFUL AKHYAR, SH. sebagai


Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. BENAR KARO-KARO, SH.MH.

RUSTAM IDRIS, SH.

ttd 2. HERU PRAMONO, SH.MHum. PANITERA PENGGANTI,

ttd SAIFUL AKHYAR, SH. Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan

Rp

139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,Untuk salinan sesuai dengan aslinya. WAKIL PANITERA,

HAMONANGAN RAMBE, SH.MH. NIP. 040043391.


PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents