PUTUSAN Nomor : 726/PID/2015/PT.MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap
: SUGIONO.
Tempat lahir
: Medan.
Umur / Tgl. lahir
: 68 tahun / 06 Agustus 1948.
Jenis kelamin
: Laki-laki.
Kebangsaan
: Indonesia.
Tempat tinggal
: Alamat sesuai KTP : KP Bendungan RT/RW 002/002 Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan Jalan Ampera Raya Gg. Kancil No. 25 Kel. Ragunan Pasar Minggu Jakarta, Jalan Wahidin No. 9 J Kel. Sungai Rengas I Kec. Medan Kota.
Agama
: Islam.
Pekerjaan
: Wiraswasta.
Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan : 1. Penyidik, sejak tanggal 18 Mei 2015 sampai dengan tanggal 06 Juni 2015; 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2015 sampai dengan tanggal 16 Juli 2015; 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015; 4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 28 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015; 5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015; 6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2015; 7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
-2-
Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Nopember 2015 nomor : 726/PID/2015/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri
Medan
nomor
:
2061/Pid.B/2015/PN.Mdn,
dan
surat-surat
yang
bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa Sugiono pada hari Rabu tanggal 26 Pebruari 2014 sekira pukul 14.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Ruang Persidangan Cakra II Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Nomor 8 Medan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dalam hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bermula terdakwa Sugiono mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Medan dengan No. Perkara 137/Pdt.G/2013/PN-MDN Tanggal 18 Maret 2013 dengan tergugat: A.
PT. Taman Malibu Indah;
B.
Yayasan Tentara Nasional Indonesia AU / YASAU;
C.
Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor BPN Kota Medan;
D.
Walikota Medan.
Kemudian pada saat proses pembuktian surat di ruang sidang Cakra II pada tanggal 26 Pebruari 2014, kuasa hukum terdakwa Sugiono yang bernama Rocky Kawilarang atas perintah terdakwa Sugiono menunjukkan asli Grant Sultan No. 1 tahun 1935 sebagai bukti dengan kode P-3, dengan ciri-ciri ukuran kertas besar berwarna kekuning-kuningan bagian atas kertas robek/koyak tidak ada tertulis Grant Sultan No. 1, mempergunakan aksara Arab dan dari terjemahan Grant Sultan No. 1 tahun 1935 tersebut tidak ada disebutkan mengenai lokasi tanah dan batas-batas tanah dan luas serta tidak ada tanda tangan Sultan Deli. Bahwa Kesultanan Deli tidak pernah menerbitkan Grant Sultan No. 1 tahun 1935 an. Tengku Otteman Als. Sani Deli oleh karena Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 an. Tengku Otteman als Sani Deli tidak terdaftar di Kesultanan Deli,karena Grant Sultan No. 1 telah diterbitkan oleh Sultan Deli an. Tengku Redwan dan Encik Puan Nemah pada tanggal 1 Januari 1909 dan lokasi tanahnya di Desa Jenenah
-3-
yang sekarang berlokasi di Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang, Sultan Deli tidak pernah menerbitkan Grant dengan nomor yang sama pada tempat dan tahun yang berbeda karena Grant-Grant yang diterbitkan oleh Sultan Deli di terbitkan dengan cara berurutan tidak mengacu pada tempat dan tanggal serta tahun penerbitan dan juga lokasi tanah yang disebutkan di dalam Grant Sultan No. 1 tahun 1935 ini terletak di wilayah Kampung Baru Polonia termasuk dalam Wilayah Konsesi, dan di wilayah Konsesi tidak pernah diterbitkan Grant Sultan. Akibat perbuatan terdakwa yang menggunakan Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 pada proses pembuktian digugatan Perdata tersebut mengakibatkan PT. Taman Malibu Indah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana. Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan “tindak pidana dengan sengaja menggunakan surat palsu yang dapat
mendatangkan sesuatu kerugian”
melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGIONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : -
1 (satu) berkas fotocopy legalisir putusan Pengadilan Negeri No. 87/Pid.B/1999/PN.Medan,
-
1 (satu) berkas fotocopy legalisir putusan Pengadilan Tinggi No. 19/Pid/2000/PT.Medan,
-
1 (satu) berkas fotocopy legalisir putusan Mahkamah Agung No. 1586 K/PID/2002,
-
1 (satu) berkas Akta Bukti Nomor : 404/OCK.II/2014 tanggal 26 Februari 2014,
Terlampir dalam berkas perkara. 4. Menetapkan agar terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
-4-
Membaca
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
2061/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 22 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan terdakwa SUGIONO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan yang menimbulkan kerugian“; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; 5. Menyatakan barang bukti berupa : -
1 (satu) berkas fotocopy legalisir putusan Pengadilan Negeri No. 87/Pid.B/1999/PN.Medan,
-
1 (satu) berkas fotocopy legalisir putusan Pengadilan Tinggi No. 19/Pid/2000/PT.Medan,
-
1 (satu) berkas fotocopy legalisir putusan Mahkamah Agung No. 1586 K/PID/2002,
-
1 (satu) berkas Akta Bukti Nomor : 404/OCK.II/2014 tanggal 26 Februari 2014, Terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,(Seribu rupiah) ; Telah membaca : 1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Oktober 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2061/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 22 Oktober 2015; 2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2061/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 22 Oktober 2015;
-5-
3. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa permintaan banding tersebut telah dengan
sempurna
diberitahukan
kepada
Terdakwa
melalui
Penasihat
Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2015 dan tanggal 11 Nopember 2015; 4. Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal Nopember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Nopember 2015, dan memori banding tersebut telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2015; 5. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Oktober 2015 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi; Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh UndangUndang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal Nopember 2015, menerangkan sebagai berikut : Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Judex Factie Tingkat Pertama, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Judex Factie Tingkat Pertama Nomor : 2061/Pid.B/2015/PN.Mdn tertanggal 22 Oktober 2015 tersebut tidak tepat dan tidak benar ; Bahwa sebelum menyimpulkan alasan-alasan yang menjadi keberatan Pemohon Banding/Terdakwa diuraikan, maka sangatlah perlu adanya pelurusan kasus atau pun apa yang menjadi Objek/dasar dan alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian dapat dilakukan penilaian apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum memenuhi suatu persyaratan untuk disebut sebagai suatu dakwaan pidana atau tidak. Dan dengan menganalisi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan dihubungkan dengan
-6-
hukum pidana positif, akhirnya akan terungkap fakta hukum yang sebenarnya. Hal ini sangat beralasan karena dalam perkara ini, terkait dua persoalan hukum yaitu, perkara pidana dan perkara perdata, yang keduanya diatur oleh hukum dan aturan yang berbeda dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya ; Untuk itu persoalan hukum yang pertama yang harus disoroti adalah persoalan lain hukum pidana (Hukum Pidana positif) dalam kaitannya dengan pertanggung jawaban pidananya dan pemidanaannya yang akan dijatuhkan dalam perkara ini ; Dalam hukum pidana positip disebutkan bahwa untuk dapat dikategorikan adanya suatu perbuatan pidana harus lah dipenuhi unsur-unsur perbuatan atau peristiwa pidana tersebut, antara lain : -
Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ;
-
Perbuatan tersebut merupakan perbuatan terlarang ;
-
Perbuataan tersebut telah diatur terlebih dahulu dalam Undang-undang ;
-
Adanya suatu kesalahan ;
-
Adanya sanksi ;
-
Adanya suatu kerugian. Bahwa konsekuensi unsur tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang
tidak terpisahkan. Artinya, bila salah satu unsur tidak di penuhi maka semua unsur juga tidak terpenuhi ; Bahwa selanjutnya, dari sudut hukum perdata disebutkan bahwa bilamana seseorang merasa mempunyai hak atas suatu objek, maka oleh hukum diberihak untuk mempertahankan dengan bukti atau saksi yang dimilikinya dengan tidak melarang orang lain untuk mengajukan bukti sebaliknya, oleh sebab itu setiap orang yang merasa berhak atas sesuatu yang dikuasainya atau dianggap dikuasainya oleh orang lain, hukum memperkenankan orang tersebut untuk mengajukan gugatan perkara ke Pengadilan. Selanjutnya setiap orang yang mengajukan gugatan ke Pengadilan maka oleh hukum mewajibkan Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi serta memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk mengajukan bukti lawan ; Bahwa, adapun konsekuensi Pengajuan alat bukti atau saksi dalam perkara perdata adalah sebagai berikut : 1. Bila alat bukti/saksi yang diajukan mempunyai persesuaian dengan gugatan maka gugatan di kabulkan ; 2. Bila alat bukti tersebut sama sekali tidak mempunyai persesuaian dengan gugatan maka gugatan ditolak ;
-7-
3. Bilamana alat bukti/saksi tidak jelas dan kabur atau tidak lengkap maka gugatan tidak dapat diterima. Bahwa kepada pihak Tergugat dalam perkara perdata juga diberikan hak oleh
hukum
Acara
Perdata
untuk
mengajukan
gugatan
balik
(Gugatan
Rekonpensi) dan juga wajib untuk mengajukan alat bukti/saksi untuk menguatkan gugatan rekonpensinya dan konsekuensi pengajuan alat bukti/saksi dalam gugatan rekonpensi ini juga sama dengan apa yang disebut pada gugatan konpensi yang telah diuraikan diatas ; Tentang Dakwaan Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendasarkan dakwaannya karena adanya perkara Perdata No. 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 18 Maret 2013, dimana pada saat berperkara Pemohon Banding (Terdakwa) mengajukan alat bukti berupa Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 yang disebut palsu. Dan oleh karena Pemohon Banding mengajukan alat bukti Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 yang disebut Palsu tersebut, Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Perbuatan dimaksud merupakan perbuatan pidana, padahal pengajuan alat bukti dalam proses perkara perdata merupakan kewajiban setiap pihak, baik Penggugat maupun Tergugat. Dalam Hukum Acara Perdata, tidak ada satu ketentuan pun yang menyatakan bentuk daripada bukti-bukti yang harus diajukan dalam persidangan jika tidak sesuai dengan bentuk-bentuk yang ditentukan,kemudian dianggap sebagai suatu perbuatan pidana ; Bahwa pengajuan alat bukti dalam perkara perdata bukanlah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang mengajukan alat bukti tertulis berupa Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 tidaklah lantas disebut telah memenuhi unsur-unsur pidana.Dari posisi kasus ini, Pengadilan Negeri Medan telah berpendapat lain, dan karena itulah Pemohon Banding/Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan antara dengan alasan-alasan sebagai berikut : a.
Tentang Unsur “Barang Siapa” Bahwa pertimbangan hukum pengadilan Negeri Medan menyebutkan
bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini telah sesuai dengan alasan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan juga dengan alasan bahwa Terdakwa mengerti akan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Bahwa pertimbangan hukum tersebut sangatlah keliru dan bertentangan dengan hukum, sebab hingga saat ini tidaklah ada suatu ketentuan dalam hukum
-8-
pidana positif yang menyebutkan bahwa bilamana surat dakwaan dimengerti oleh Terdakwa maka unsur “barang siapa” dianggap terbukti ; Bahwa selain dari pada itu, Pemohon Banding (Terdakwa) melalui kuasanya juga mengajukan bantahan berupa Eksepsi dalam perkara ini walaupun eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa tidak dipertimbangan secara hukum ; Bahwa agar terpenuhi dengan unsur “barang siapa”, hal tersebut berkaitan perbuatan dan apakah perbuatan tersebut memenuh unsur-unsur pidana dan dapat dipertanggung jawabkan, atau apakah perbuatan tersebut murni perbuatan pidana atau ada perbuatan lain berupa perbuatan perdata; Bahwa hal tersebut sesungguhnya telah diuraikan oleh Penasihat Hukum Pemohon Banding (Terdakwa) dalam mengajukan Eksepsi dalam perkara ini, namun tidak digubris/dipertimbangkan secara profesional oleh Pengadilan Negeri Medan ; Tentang alasan pemaaf,sesungguhnya dalam Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pemohon Banding (Terdakwa) dengan tegas diuraikan, yaitu bahwa pengajuan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) adalah dalam rangka menjalankan kewajiban hukum pada gugatan perkara perdata dengan Register Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn, yang saat ini masih dalam Tingkat Kasasi, artinya bahwa perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa) tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana ; Selanjutnya jka karena alasan Pemohon Banding (Terdakwa) mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam setiap perkara pidana, maka tidak ada artinya pembelaan yang diperkenankan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau dengan perkataan lain hak-hak Terdakwa yang diatur dalam KUHAP haruslah dihilangkan atau dihapus. Selanjutnya jika seorang Terdakwa tidak mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka itu artinya perbuatannya juga tidak dapat di pertanggung jawabkan ; Bahwa dari semua itu, dapat digarisbawahi, Pengadilan Negeri Medan tidak dengan sungguh-sungguh mencari kebenaran materil dalam perkara ini, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum pidana positip ; b.
Tentang Unsur “Dengan Sengaja” Bahwa apabila niat bathin dengan sengaja dihubungkan dengan gugatan
perkara perdata register Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn dan dihubungkan dengan Surat Kuasa No. 2 dan 3 (Bukti T.2.) masing-masing tertanggal 3 Agustus 1987, sesungguhnya siapakah yang mempunyai niat ? pemberi kuasa atau penerima kuasa? ;
-9-
Jika hal tersebut ditelusuri dengan seksama menurut hukum positif, maka niat mengajukan gugatan bukanlah niat Pemohon Banding (Terdakwa) sebagai penerima kuasa, sebab yang diuntungkan adalah pemberi kuasa, dan penerima kuasa hanya menjalankan syarat sebagai penerima kuasa dan mengajukan alat bukti yang dimilki oleh Pemberi Kuasa sesuai dengan isi gugatan, oleh sebab itu sesungguhnya unsur“sengaja” dari Pemohon Banding (Terdakwa) tidak ditemukan dalam perkara ini ; Bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Medan tidak dengan seksama dan serius memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini sepanjangmenyangkut unsur “barang siapa”, sebab yang lebih dipertimbangkan adalah tentang apakah “palsu”
atau
tidaknya
akta
grant
sultan.
Padahal
pokok perkara
yang
sesungguhnya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa ada pengajuan alat bukti dalam perkara perdata Nomor : 137/Pdt.G/PN.Mdn dan alat bukti tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan palsu. Artinya, yang seharusnya dipertimbangan adalah apakah pengajuan alat bukti dalam perkara perdata berupa bukti tertulis yang palsu atau apakah perbuatan itu tidak merupakan
perbuatan
pidana?
Hal
tersebut
sama
sekali
tidak
pernah
dipertimbangkan sehingga cenderung Pengadilan Negeri Medan tidak memberi kebenaran materil secara Fair, Objektif dan jujur dalam memutuskan perkara ini ; Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum judex Factie pada halaman 18, menyebutkan, “Terdakwa dengan sengaja mempergunakan atau memakai Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 untuk melakukan perbuatan menggugat instansi pemerintah RI, Yasau dan PT. Taman Malibu Indah, maka dengan demikian hal tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja sebagai tujuan untuk memiliki tanah tersebut di atas” haruslah dibantah dengan tegas sebab bertentangan dengan hukum, karena yang berniat menguasai tanah bukan Pemohon Banding (Terdakwa) sebagai Penerima Kuasa, artinya niat dan sikap bathin untuk mengajukan gugatan dalam perkara perdata Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn bukan berasal dari Pemohon Banding (Terdakwa). Pendapat ini juga diakui oleh Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman ke 16 alinea terakhir dari bawah dan berlanjut ke halaman ke 17 yang menyatakan : “Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut diatas maka secara hukum unsur dengan sengaja tidak terbukti dalam perkara ini”; c.
Tentang Unsur “Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan mendatangkan kerugian”
yang
- 10 -
Bahwa sebagaimana diketahui, adanya dakwaan Jaksa Penuntut Umum didasarkan
atas
adanya
gugatan
perkara
perdata
Nomor
:
137/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang diajukan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) berdasarkan akta No. 2 dan 3 yang masing-masing bertanggal 3 Agustus 1987. Kemudian dalam waktu yang sama pula salah satu Tergugat yaitu PT. Taman Malibu Indah dengan sertamerta mengajukan gugatan balik (Rekonpensi), perbuatan mana diperkenankan dalam Hukum Acara Perdata; Bahwa benar, merupakan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti guna mempertahankan dalilnya masing-masing dan kemudian adalah kewajiban menurut hukum untuk mempertimbangkan semua bukti-bukti yang diajukan para pihak serta melakukan penilaian terhadap kekuatan masing-masing bukti tersebut ; Bahwa dalam menilai alat bukti, Majelis Hakim dalam perkara perdata Nomor: 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn, mengesampingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Banding (Terdakwa) dan selanjutnya menguatkan bukti-bukti yang diajukan oleh PT. Taman Malibu Indah. Dengan perkataan lain, gugatanPenggugat dalam Konpensi yaitu Pemohon Banding (Terdakwa) di TOLAK sedangkan gugatan Rekonpensi DIKABULKAN ; ALASAN-ALASAN KEBERATAN Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan. Bahwa fakta Hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama tersebut merupakan hasil dari manipulasi fakta hukum yang dilakukan oleh Judex Factie Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas dapat dikatakan sangat tidak jelas sumbernya, adanya pertentangan antara saksi-saksi dengan pertimbangan hukum Judex Factie dan terlebih-lebih adanya manipulasi dari keterangan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan ; Bahwa sampai dengan sekarang, Pemohon Banding/Terdakwa masih tidak memahami apa yang diperbuat oleh Pemohon Banding/Terdakwa sehingga Pemohon
Banding/Terdakwa
menggunakan
surat
palsu
dihukum atau
dengan
sengaja
dipalsukan
“Dengan
yang
sengaja
menimbulkan
kerugian”sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP; Bahwa sekalipun nota ini dalam bentuk AKTA BANDING, tidak salah dan berkelebihan bila terulang kata “fiat justitia ruat coelum” (tegakkan keadilan
- 11 -
meskipun langit akan runtuh),dengan motto yang harus kita junjung bersama, yaitu: “ Lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah “ Demikianlah seharusnya ! A. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DAN MENGABAIKAN
ALAT
BUKTI
YANG
TERUNGKAP
DI
DALAM
PERSIDANGAN Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H “Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian itu ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alatalat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang ada pada Terdakwa, maka Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan Terdakwa dapat dibukikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP, Terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian dengan meneliti sampai dimana batas minimum “kekuataan pembuktian” atau bewijs kracht” dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP ; Bahwa berdasarkan pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah : a. keterangan saksi b. keterangan ahli c, surat d. petunjuk e. keterangan terdakwa. Bahwa jika Judex Factie Tingkat Pertama mempertimbangkan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 KUHAPsecara jujur dan profesional, maka dapat diyakini dengan sebenar-benarnya, hukuman terhadap Pemohon Banding sangat tidak beralasan, dimana sesungguhnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti adanya. Namun sebaliknya,Judex Factie Tingkat Pertama terlalu memaksakan diri untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang tidak ada hubungannya dengan perkara dan dipihak lain mengkebiri fakta-fakta yuridis yang telah diiungkap pada persidangan ini ; Bahwa Khusus mengenai alat bukti Keterangan Ahli, M. Yahya Harahap dalam
bukunya:
Pembahasan
Permasalahan
dan
Penerangan
KUHAP
- 12 -
Pemeriksaan Sidang Pengadilan,Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali (Edisi Kedua), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,2005, pada halaman 304-305 antara lain menerangkan bahwa alat bukti Keterangan Ahli mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij bewijskracht”. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Akan tetapi, hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum ; Bahwa saksi ahli adalah orang yang mempunyai kepakaran di bidang ilmu pengetahuan tertentu yang keterangannya dibutuhkan dalam persidangan. Saksi ahli tidak menceritakan fakta atau peristiwa, tetapi dia menerangkan sesuatu yang ditanyakan dalam sidang pada suatu pengadilan sesuai dengan keahliannya ; Bahwaberkaitan dengan itu, pemeriksaan terhadap saksi ahli Dr. O.K. Saidin, SH., M.Hum, terkesan sudah disediakan dan direncanakan untuk membuktikan suatu keadaan, yaitu menerangkan Akta Grant Sultan Nomor 1 Tahun 1935 adalah palsu, padahal menurut hukum, keterangan ahli yang tidak sesuai dengan keahliannya, tidaklah dapat dipertimbangkan dengan alasan apapun. Oleh sebab itu, seluruh pertimbangan Judex Factie berkaitan dengan keterangan Dr. O.K. Saidin, SH., M.Hum, harus dibatalkan ; Bahwa
fakta
yang
terungkap
di
persidangan,
Dr.
OK
SAIDIN,
S.H.,M.Hummenerangkan di bahwa sumpah bahwa ia nya ahli dalam bidang Hukum Perjanjian(cabang ilmu Keperdataan), maka menurut hukum pembuktian, keterangan ahli Dr. O.K. Saidin ini tidak mempunyai peranan dalam penyelesaian kasus pidana, terlebih-lebih menerangkan bahwa grant sultan Nomor 1 Tahun 1935 adalah palsu ; Bahwa perlu di catat, selama pemeriksaan di persidangan, DR. O.K. SAIDIN, S.H.,M.Hum., tidak pernah menyatakan Grant Sultan No.1 Tahun 1935 adalah palsu, sebagaimana isi pertimbangan Judex Factie pada halaman 12 yang tertulis “Bahwa Grant Sultan yang asli yang diterbitkan Kesultanan Deli pada penulisannya akan di tuliskan dengan jelas lokasi tanah berikut batas-batasnya, apabila tidak dituliskan lokasi dan batas-batasnya dengan jelas maka dipastikan Grant Sultan tersebut palsu”;
- 13 -
Bahwa keterangan Dr. O.K. Saidin, SH., M.Hum yang terdapat dalam petikan putusan Judex Factie menyebutkan Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 palsu, merupakan keterangan yang dimanipulatif, sengaja ditambahkan, dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Oleh karena itu, Pemohon Banding menolak dengan tegas keterangan ahli Dr. O.K. Saidin, SH., M.Hum dan dengan demikian harus disingkirkan ; Bahwa selama pemeriksaan di persidangan, ahli Dr. O.K Saidin, SH, M.Hum, menerangkan sejarah lahirnya grant sultan oleh kerajaan Kesultanan Deli, itupun berdasarkan berdasarkan hasil penelitiannya, tetapi secara fisik, Dr. O.K. Saidin, SH., M.Hum, tidak menyerahkan hasil penelitiannya tersebut ke persidangan, sebab keterangan yang berdasarkankan hasil penelitian, merupakan keterangan formal yuridis, mempunyai nilai pembuktian dan mengikat sepanjang dapat dipertangggung jawabakan secara hukum. Jika demikian, hasil penelitian yang tidak disertai dengan bukti fisik, harus dianggap sebagai keterangan informalyang bersifat rekaan semata ; Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya: Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cetakan 4/Edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 303, menyatakan “Alat bukti keterangan ahli yang berbentuk laporan, juga menyentuh alat bukti surat. Alasannya, ketentuan Pasal 187 huruf c KUHAP telah menentukan salah satu di antara alat bukti surat adalah: “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya, mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya” ; Bahwa Dr. Lilik Mulyadi dalam tulisannya yang berjudul “RUU KUHAP dalam Perspektif Seorang Hakim” berpendapat, “...hendaknya keahlian mempunyai hubungan antara keterangan ahlinya dengan perkara serta hubungan keahliannya dengan keterangan yang diberikannya“ ; Bahwadari uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa keterangan Dr. O.K. SAIDIN, SH., M.Hum, bukanlah keterangan seorang ahli berdasarkan kualitas keahliannya dan melanggar hukum pembuktian yang berlaku. Maka sebagai konsekuensinya, seluruh pertimbangan hukum dan putusan Judex Factie yang bersandar kepada saksi ahli yang tidak mempunyai kualitas keahliannya, harus dibatalkan ; Bahwa di sisi lain, keterangan Ahli PidanaProf. DR. MAIDIN GULTOM, SH.MH.,justrusama sekali tidak di pertimbangkan Judex Factie Tingkat Pertama. Padahal keterangan Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., MH. merupakan keterangan ahli
- 14 -
yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam perkara a quo. Keterangan ahli Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.H., adalah salah satu faktor penentu kedudukan Pemohon Banding/Terdakwa menyikapi dakwaan dan tuntutan Jasa Penuntut Umum ; Bahwa adapun keteranganProf. DR.MAIDIN GULTOM, S.H.,MH., kami urai sebagai berikut : -
Saksi menerangkan bahwa saksi adalah seorang ahli hukum pidana dan sudah sering menjadi saksi ahli ;
-
Saksi menerangkan saat ini saksi adalah guru besar Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan ;
-
Saksi menerangkan bahwa menurut Undang-undang apabila seseorang menyuruh orang lain menggunakan surat yang di duga palsu maka yang dapat diminta pertanggungjawaban adalah orang yang menyuruh tersebut bukan orang yang disuruh ;
-
Saksi menerangkan bahwa menurut saksi Terdakwa tidak dapat di hukum karena terdakwa bertindak bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nama ahli waris Datuk Muhammad Cheer;
-
Saksi menerangkan bahwa bila suatu surat dinyatakan palsu, maka harus ada hasil dari Laboratorium Forensik yang menyatakan bahwa surat tersebut palsu ;
-
Saksi menerangkan bahwa antara Palsu dan tidak sah itu berbeda, jika tidak sah bukan berarti secara otomatis palsu dan tidak sah dapat diperbaiki sebagaimana mestinya ;
-
Saksi menerangkan bahwa jika surat hendak dinyatakan palsu, maka harus ada pembandingnya, dan harus jelas apa yang di palsukan ;
-
Saksi menerangkan dengan tegas bahwa telah terjadi upaya Kriminalisasi terhadap diri Terdakwa, karena tidak ada aturan yang menyatakan menghukum seseorang bila barang bukti yang diajukan dalam perkara perdata tidak diterima ;
-
Saksi menerangkan bahwa perkara perdata tidak bisa dijadikan atau diolah menjadi perkara pidana. Bahwa ketika keadilan harus ditegakkan di dalam sebuah perkara, hakim
dituntut harus teliti, cermat dan bijaksana dalam memutus perkara tersebut berlandaskan kebenaran fakta-fakta serta benar-benar berdasarkan bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum dan kepastian hukum ;
- 15 -
Bahwa merujuk tuntutan di atas, seharusnyaketerangan ahli Prof. DR.MAIDIN GULTOM, S.H., MH., adalah cara untuk memeriksa kebenaran adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa apakah unsur pidana terpenuhi atau tidak ; Bahwa mengkaitkan keterangan Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., M.H, dengan keterangan Terdakwa/Pemohon Banding, maka kami berpendapat bahwa telah terdapat persesuaian yang signifikan antara fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan apa yang telah diterangkan Terdakwa/Pemohon Banding ; Bahwa Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., MH pada dasarnya menerangkan bahwa Terdakwa tidak boleh dihukum karena bertindak bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kepentingan ahli waris Datuk Muhammad Cheer ; Bahwa jika demikian, tidak terdapat adanya “kehendak” atau “niat” dari Terdakwa ketika mengajukan gugatan perdata Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN.MDN dengan tujuan merugikan pihak PT Taman Malibu Indah, tetapi berada pada caracara yang diwajibkan hukum untuk mempertahankan hak yang ada pada ahli waris, itupun terjadi sejak diketahui ahli warisDatuk Muhammad Cheer bahwa PT. Taman Malibu Indah telah menguasai objek perkara di atas tanah yang bukan milik nya ; Bahwa keterangan Prof. Dr. Maidin Gultom, SH., MH ini simetris dengan apa yang diterangkan Terdakwa/Pemohon Banding dalam persidangan yang kami kutip sebagai berikut sebagai berikut : -
Saksi tidak mengerti mengapa dijadikan Tersangka bahkan menjadi Terdakwa dalam perkara in casu ;
-
Saksi menerangkan bahwa Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 atas nama Datuk Muhammad Cheer;
-
saksi menerangkan awalnya saksi diajak untuk berkonsultasi oleh teman saksi yang bernama Sulaiman kepada Prof. O.C Kaligis terkait dengan Permohonan Peninjauan Kembali No. 27/PK/TUN/1996 yang dianggap melanggar Pasal 66 ayat 2 UUMA;
-
Saksi menerangkan bahwa ternyata Prof. O.C. Kaligis menanggapi untuk mengajukan gugatan perdata;
-
Saksi menerangkan awalnya saksi menceritan keinginan nya untuk di eksekusinya putusan Putusan Kasasi No. 56/K/TUN/1995, tanggal 15 Desember 1995 (antara Datuk Hamsir, dkk melawan Kepala Badan Pertanahan Nasional, dkk), namun O.C. Kaligis memerintahkan agar dilakukannya gugatan perdata perbuatan melawan hukum;
- 16 -
-
Saksi menerangkan bahwa sebenarnya saksi tidak tahu menahu tentang adanya kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata dalam hal Perbuatan Melawan Hukum ;
-
Saksi menerangkan setelah pertemuan tersebut saksi kembali lagi ke kantor O.C. Kaligis untuk menghantarkan seluruh bukti-bukti yang dikuasai saksi kepada O.C. Kaligis ;
-
Saksi menerangkan bahwa hingga gugatan putusan, saksi tidak terlalu sering untuk turun ke medan ;
-
Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengenal ROCKY KAWILARANG dan hanya kenal dengan Prof. O.C KALIGIS, SH. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa/Pemohon Bandingdi atas, dapat
disimpulkan : 1. terdakwa bertindak bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nama ahli waris Datuk Muhammad Cheer ; 2. jika Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 dinyatakan palsu, maka harus ada pembandingnya dan harus jelas apa yang dipalsukan ; 3. dalam mengajukan Perkara Perdata Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN.MDN tidak dapat diolah menjadi perkara pidana ; 4. terdakwa/Pemohon Banding tidak pernah menyuruh Rocky Kawilarang untuk menyerahkan Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 sebagai alat bukti di persidangan Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Pebruari 2014 ; Bahwa keterangan Pemohon Banding/Terdakwa bukankah hanya bersifat menerangkan sesuatu yang tanpa alasan. Untuk menguatkan keterangannya, Pemohon Banding mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut : 1. Fotocopy Surat Kuasa No. 002/SK.I/2013 untuk O.C.Kaligis Dkk tertanggal 8 Januari 2013(alat Bukti T-1) ; 2. Fotocopy Akte No. 2 dan Akte No. 3 tanggal 3 Agustus 1987 dihadapan Notaris SYAHRIL SOFYAN,SH. (alat Bukti T-2) ; 3. Fotocopy Surat Keterangan Sultan Deli tertanggal 18 Desember 1989 (alat Bukti T-3) ; 4. Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Medan dengan No.: 600.666/04/PKM/2001 tertanggal 17 April 2001 (alat Bukti T-4); 5. Fotocopy putusan perkara Perdata Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn (alat Buki T-5) ; 6. Fotocopy Tanda Terima Memori Kasasi No. 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015 (alat Bukti T-6).
- 17 -
Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya: Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Cetakan 4/Edisi 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 289, mengatakan : “asas proses pemeriksaan perkara pidana ialah untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran sejati (materiel waarheid), bukan mencari kebenaran formal. Dengan asas ini, hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat” ; Bahwa meskipun disebut sebagai alat bukti formal, isi dan makna surat bukti yang diajukan Pemohon Banding/Terdakwa merupakan kebenaran materiil yang tidak dapat diabaikan begitu saja oleh Judex Factie, sebab azas hukum pidana menghendaki demikian. Maka, Bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5., dan bukti T.6 yang diajukan Pemohon Banding/Terdakwa layak dipertimbangkan Judex Factie demi mengungkapkan kebenaran materiil ; Bahwa Bukti T-1 berupa Surat Kuasa No. 002/SK.I/2013 untuk O.C.Kaligis Dkk tertanggal 8 Januari 2013 (T-1),membuktikan bahwa Pemohon Banding (Terdakwa)
tidak pernah memberi kuasa kepada ROCKY KAWILARANG,
sehingga tindakan dari ROCKY KAWILARANG menyerahkan Grant Sultan No. 1 Tahun
1935
sebagai
137/Pdt.G/2014/PN.Mdn
bukti
pada
bukanlah
persidangan
atas
perintah
perkara dari
Perdata
Pemohon
No.
Banding
(Terdakwa). Maka unsur “menyuruh atau memerintahkan orang lain” dalam Dakwaan Jasa Penuntut Umum”, terbantahkan ; Bahwa Bukti T-2 berupa Akte No. 2 dan Akte No. 3 tanggal 3 Agustus 1987 dihadapan Notaris SYAHRIL SOFYAN,SH., membuktikan bahwa benar Pemohon Banding adalah Penerima Kuasa dari para ahli waris Datuk Moh. Cheer atas tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 ; Bahwa bukti ini telah bersesuaian dengan apa yang dimaksudkan Prof. Dr. MAIDIN GULTOM, SH. MH., yang pada pokoknya menyatakan “Terdakwa tidak dapat dihukum karena Terdakwa bertindak bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk dan atas nama ahli waris Datuk Muhammad Cheer”. Maka pertimbangan Judex Factie yang mengatakan “... Terdakwa dengan sengaja mempergunakan atau memakai Grant Sultn No. 1 Tahun 1935 untuk melakukan perbuatan menggugat instansi pemerintah RI, Yasau dan PT. Taman Malibu Indah, maka dengan demikian hal tersebut merupakan perbuatan dengan sengaja sebagai tujuang untuk memiliki tanah tersebut di atas, oleh karena itu unsur dengan sengaja telah terpenuhi”, telah dipatahkan dengan tegas melaluui bukti T-2 ini ;
- 18 -
Bahwa bukti T-3 berupaSurat Keterangan Sultan Deli tertanggal 18 Desember 1989, membuktikan bahwa Sultan Deli mengakui adanya Grant Sultan Nomor 1 Tahun 1935 tertanggal 23 April 1935. Bukti ini juga telah membantah seluruh apa yang diterangkan Dr. O.K. Saidin, SH.,M.Hum, sehingga menurut hukum, keterangan ahli yang sedemikian tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai alasan-alasan pembenaran hukum ; Bahwa bukti T-4 berupa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Medan dengan No.: 600.666/04/PKM/2001 tertanggal 17 April 2001,membuktikan bahwa PT. TAMAN MALIBU INDAH tidak benar pada lokasi Blad C.4, 5, dan 6, sehingga PT. Taman Malibu Indah tidak mempunyailegal standingterhadap perkara ini ; Bahwa di dalam Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Medan dengan
No.:
600.666/04/PKM/2001
tanggal
17
April
2001,dengan
jelas
menyatakan : -
Bahwa bukti T.4. membuktikan PT. Taman Malibu Indah tidak menduduki eks tanah Negara (Blad C 4, 5 dan 6) : 1. Blad C.4 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang terletak: a. Di sebahagian dari Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, yang terletak diantara Sungai Babura, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Dr. Cipto. b. Di sebahagian Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimum, yang terletak di antara Jalan Dr. Cipto, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Mongonsidi. 2. Bad C.5 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang terletak: a. Di sebahagian dari Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, yang terletak di antara Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Imam Bonjol, Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Walikota. b. Di sebahagian dari Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan polonia yang terletak di antara Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Imam Bonjoldan Perumahan di sekitar Wisma Arafuru. 3. Bad C.5 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang terletak: a. Di sebahagian dari Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, yang terletak diantara Jalan Imam Bonjol, Jalan Haji Misbach, Sungai Deli dan Jalan Ir. H. Juanda.
- 19 -
b. Di sebahagian Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, yang terletak diantara Jalan Ir. H. Juanda, Sungai Deli, Perumahan Taman Polonia dan Jalan Imam Bonjol. 4. Lokasi Perumahan Taman Malibu Indah ternyata tidak terdapat pada Blad C.4, C.5 dan C.6 tersebut di atas. Bahwa dari Bukti surat No.: 600.666/04/PKM/2001tanggal 17 April 2001ini, memberi jawaban bahwa “tidak ada terdapat hubungan hukum antara Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimiliki PT. Taman Malibu Indah dengan Grant Sultan No. 1 tahun 1935”. Justru karena tidak mempunyai hubungan hukum inilah, maka terbitlahgugatan
perdata
Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN.MDN dalam
rangka
mempertahankan hak milik dari ahli Waris Dt. M. Cheer. Selagi pula, perkara perdata Nomor : 137/Pdt.G/2013/PN.MDN dimaksud masih berada pada tingkat KASASI di Mahkamah Agung RI (Lihat bukti T-5 dan T-6). Dalam arti, gugatan perdata tersebut masih belum memperoleh putusan yang berkuatan hukum tetap (incrah van gewisjde) ; Bahwa di lain pihak,Bukti T.4 (Nomor: 600.666/04/PKM/2001) ini dengan sendirinya sudah membantah legal standing in judicio PT. Taman Malibu Indah yang senyatanya tidak mempunyai kualitas apapun menyatakan perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa yang mengajukan gugatan perdata oleh Terdakwa menyebabkan timbulnya kerugian bagi PT. Taman Malibu Indah ; Bahwa
bukti
T-5,
berupaputusan
perkara
Perdata
Nomor
:
137/Pdt.G/2013/PN.Mdnmembuktikan bahwa PT. TAMAN MALIBU INDAH adalah pihak Penggugat Rekonvensi yang dimenangkan atau diuntungkan yang akibatnya hukumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa kerugian yang dimaksud sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak terbukti adanya ; Bahwa
bukti
T-6,berupa:Tanda
Terima
Memori
Kasasi
No.
137/Pdt.G/2013/PN.Mdn, pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2015,membuktikan bahwa benar Perkara No. 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn masih berjalan dan belum mempunyai kekuataan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ; Bahwa merujuk peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 dalam pasal 1, menerangkan : “Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua
pihak
tertentu,
maka
pemeriksaan
perkara
pidana
dapat
dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam
- 20 -
pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.” ; Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 1956 tersebut telah diikuti dan dipedomani oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung sebagaimana tertera dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan No. 628 K/Pid/1984. Dalam putusan ini Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gejwisde), yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah ; Bahwaselain itu,Yurisprudensi MA Nomor : 628K/PID/1984juga menyatakan : “pengadilan tinggi sebelum memutus pokok perkara ini seharusnya menunggu dulu putusan pengadilan yang akan menentukan status pemilikan tanah dan rumah tersebut mempunyai kekuatan pasti ; Bahwa adalah sesuatu yang naif dan tidak berdasar, ketika perkara pidana ini
dimajukan
sementara
putusan
pengadilan
Perdata
Nomor
:
137/Pdt.G/2013/PN.MDN belum putus dan berkekuatan hukum tetap. Maka, berdasarkan sumber hukum ini, cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Judex Factie karena telah melanggar peraturan yang berlaku ; Bahwa mengenai tidak dipertimbangkannya surat bukti Pemohon Banding, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, Ed. 2 Cet. 3, 2002, hal 288289, menyatakan : “Dalam pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, surat authentik atau surat resmi seperti bentuk-bentuk surat resmi yang disebut dalam Pasal 187 huruf a dan b KUHAP, dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat bagi
hakim...”.
yangdalam arti sempit, Hakim tidak dapat mengabaikan ketentuan Pasal 187 huruf a dan b tersebut, sementara itu Alat bukti Surat dari Pemohon Banding sangat menentukan kedudukan perkara pidana ini ; Bahwa dengan demikian,tanpa mengambil dan menambah alasan hukum apapun, Judex Factie telah memberikan pertimbangan hukum dan putusannya dengan melanggar ketentuan yang tersebut diatas, sehingga layak dan patut menurut hukum, putusan Judex Factie Tingkat Pertama harus dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;
- 21 -
B. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MENILAI DALAM
MENILAI
DAN
MENYIMPULKAN
FAKTA
(HUKUM)
YANG
TERUNGKAP DI DEPAN PERSIDANGAN. Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh Judex Factie Tingkap Pertama sebagai fakta hukum, karena fakta hukum yang diungkapkan Judex Factie Tingkat Pertama lebih merupakan kesimpulan tanpa berdasarkan bukti fomal dan yuridis ; Bahwa Judex Factiesekadar mengutip dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait
yang
menyatakan
“Terdakwa
memerintahkan
Rocky
Kawilarang
menunjukkan asli Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 sebagai bukti dengan Kode P-3 (halaman 15)” ; Bahwa baik dalam Pledoi maupun melalui Nota Banding ini, Pemohon Banding membantah dengan tegas dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak pernah “menyuruh Rocky Kawilarang menunjukkan asli Grand Sultan No. 1 Tahun 1935 di ruang sidang Cakra II Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Pebruari 2014”; Bahwa di dalam persidangan,demi untuk menguatkan keterangannya, Pemohon Banding menyerahkan dan menunjukkan bukti-bukti surat yang menurut hukum telah memenuhi syarat limitatif dalam dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP yang menyatakan : “Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. Keterangan saksi ; b. Surat ; c. Keterangan terdakwa. Bahwa mengartikan Pasal 188 ayat (2) KUHAP ini, M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya : Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Eedisi Kedua, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, th.2000, hal. 294, mengatakan : “Disamping hakim diajak dan diperingati menarik petunjuk dengan arif dan bijaksana serta harus lebih dulu mengadakan
pemeriksaan dengan penuh
kecermatan dan saksama berdasarkan hati nuraninya, Pasal 188 ayat (2) “membatasi” kewenangan hakim dalam cara memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim tidak boleh sesuka hati mencari petunjuk dari segala sumber. Sumber yang dapat dipergunakan mengkonstruksikan alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang scara “limitatif” ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2)” ;
- 22 -
Bahwa Bukti T.1., yakni Surat Kuasa No. 002/SK.I/2013 untuk O.C.Kaligis Dkk tertanggal 8 Januari 2013 yang membenarkan fakta bahwa Pemohon Banding/ Terdakwa tidak pernah menyuruh Rocky Kawilarang menunjukkan asli Grant Sultan No. 1 Tahun 1935, sebab Rocky Kawilarang tidak pernah dicantumkan dalam surat kuasa tersebut ; Bahwa Judex Factie melakukan kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukumnya, karena Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan kesultanan Deli tidak pernah menerbitkan Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 an. Tengku Otteman Sani Deli ; Bahwa pendapat sedemikian itu dikutip Judex Facite dari keterangan ahli Dr. O.K. Saidin, SH., M.Hum sehingga menjadi pertimbangan hukumnya; Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, keterangan ahli Dr. O.K. Saidin, SH., M.Hum, yang mendiskripsikan peristiwa lahirnya grant sultan sampai tahun 1935, masih diragukan kebenarannya ; Bahwa pada saat itu, lahirnya akta Grant Sultan No. 1 pada tahun 1935 oleh Kesultanan Deli masih memakai bahasa Arab asli dan belum diterjemahkan. Maka, untuk menemukan adanya fakta-fakta hukum pada sampai tahun 1935, diperlukan suatu penelitian khusus dan teruji dalam upaya mengungkapkan eksistensi grant sultan tersebut ; Bahwa pada saat pemeriksan Dr. O.K. Saidin, SH., M.Hum sebagai ahli, benar menyatakan bahwa rangkaian ahirnya grant sultan sampai dengan tahun 1935 adalah hasil penelitian ilmiah yang dilakukannya ; Bahwa sayangnya, secara fisik, hasil penelitian tersebut tidak pernah di tunjukkan atau diserahkan Dr. O.K. Saidin SH., M.Hum ke pengadilan ; Bahwa bukti penelitian ini adalah sebagai surat resmi yang dikeluarkan oleh seorang ahli sebagaimana dituntut Pasal 187 huruf d yang menyebutkan : “surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya” Bahwa karena Dr. O.K. Saidin, SH, M.Hum tidak menyerahkan surat resmi (hasil penelitian) di persidangan, maka seluruh keterangan yang disampaikan di persidangan harus disingkirkan ; Bahwa dengan demikian, pertimbangan Judex Factie berkaitan dengan keterangan Dr. O.K. Saidin, S.H., M.Hum, adalah kekeliruan yang nyata dan bertentangan dengan hukum. Oleh sebab itu pertimbangan Judex Factie tersebut harus dibatalkan demi hukum ;
- 23 -
Bahwa meskipun demikian, seluruh keterangan Dr. O.K. Saidin telah dibantah dengan tegas oleh Pemohon Banding, karena Kesultanan Deli pernah memberikan akta grant sultan Nomor 1 Tahun 1935 tertanggal 23 April 1935kepada Ahli Waris Dt. M. Cheer, pada tanggal 18 Desember 1989 (lihat bukti T-3 : Surat Keterangan Sultan Deli tertanggal 18 Desember 1989); Bahwa tidak hanya itu, bukti Bukti T-4., yakni Surat Kepala kantor Pertanahan Kota Madya Medan No. : 600.666/04/PKM/2001 tertanggal 17 April 2001, adalah bukti yang cukup kuat untuk mematahkan hasil penelitian Dr. O.K. Saidin, SH., M.Hum ; Bahwa Bukti T-4 ini pada pokoknya menyatakan bahwa tanah yang diduduki PT. Taman Malibu Indah, bukanlah berada di atas tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935. Dengan demikian, harus dinyatakan dengan tegas bahwa apa yang diterangkan oleh PT. Taman Malibu Indah dalam perkara a quo, tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan Grant Sultan No. 1 Tahun 1935, maka patut kiranya bukti-bukti yang dimiliki oleh PT. Taman Malibu Indah harus disingkirkan ; Bahwa dari bukti-bukti di atas, cukup alasan hukum Pemohon Banding untuk
membantah
seluruh
pertimbangan
hukum
Judex
Factie
sekaligus
menyatakan bahwa Judex Factie telah keliru memberikan pertimbangan hukumnya ;
C. PEMOHON BANDING TIDAK SEPENDAPAT DENGAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE TERKAIT UNSUR-UNSUR DALAM PASAL 263 AYAT (2) KUHPIDANA.
Bahwa pada hakekatnya, semua pertimbangan Judex Factie adalah sama dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutannya, oleh karena itu, dimohonkan agar Nota Banding ini dianggap satu kesatuan dengan Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Banding yang telah diserahkan ke persidangan; Bahwa apa yang kami terangkan di atas, sebagai pendahulan pada Nota Banding ini, adalah satu kesatuan dengan bantahan dan keberatan kami. Sebab itu, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; Bahwa untuk menjelaskan unsur-unsur dalam Pasal 263 ayat (2) lebih spesifik berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami urai sebagai berikut :
- 24 -
ad. 1. Unsur “Barang Siapa” Bahwa telah dijelaskan di awal nota Banding ini, Pemohon Kasasi tidak mengerti mengapa dirinya dijadikan tersangka sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; Bahwa menurut hukum, pengajuan alat bukti dalam suatu perkara perdata bukanlah merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, karena pengajuan bukti dalam perkara perdata merupakan kewajiban hukum yang diamatkan oleh Hukum Acara Perdata dan azas-azas yang terkandung di ddalamnya ; Bahwa di dalam azas perkara perdata disebutkan, “siapa yang mendalilkan sesuatu maka diwajibkan membuktikan dalilnya tersebut”, maka dengan demikian, perbuatan mengajukan bukti Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 bukanlah merupakan kejahatan ; Bahwa dari sudut pandang hukum perdata disebutkan, bilamana seseorang merasa mempunyai hak atas suatu objek, maka oleh hukum diberi hak untuk mempertahankannya melalui bukti-bukti yang kuat yang bisa menggambarkan hubungan hukum antara dalil-dalil gugatan dan fakta yuridis yang dimilikinya ; Sedemikian juga dengan PT. Taman Malibu Indah, diberi hak oleh hukum untuk mempertahankan objek kepemilikan sehingga kedudukan antara penggugat dan Tergugat, menjadi adil di depan hukum ; Bahwa, di dalam Perkara Perdata Nomor : 137/Pdt.G/2014/PN.MDN, justru PT. Taman Malibu Indah yang diuntungkan, sebab gugatan rekonvensinya dikabulkan Pengadilan yang memeriksa perkara tersebut ; Bahwa di dalam gugatan tersebut, Pemohon Banding memaparkan beberapa peristiwa peralihan hak di atas tanah eks Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 yang merupakan perbuatan PELANGGARAN HUKUM yang dilakukan oleh Pangkowilu I Medan YASAU, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan PT. Taman Malibu Indah : 1. Demi kepentingan perluasan Pangkalan TNI-AU Polonia Medan, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Keputusan Dirjen Agraria No. 1/HPL/DA/70 tanggal 3 Februari 1970 mengabulkan permohonan Panglima Komando Wilayah Udara (Pangkowilu) I Medan tentang pemberian tanah hak pengelolaan (HPL) seluas 1.379.659,50 m2 di atas tanah yang terletak di Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan (termasuk tanah Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 seluas 35 Ha) dengan syarat (klausul) sebagai berikut :
- 25 -
Penguasaan atas tanah tersebut adalah untuk melakukan kuasa militer (SOB) di daerah-daerah daratan dalam radius tiga (3) mil dari titik pusat landasan pangkalan; Hak pengelolaan berlaku selama/sepanjang tanah tersebut dipergunakan untuk keperluan pangkalan Angkatan Udara Medan; Jika ternyata ada pihak lain yang dapat membuktikan hak miliknya atas tanah tersebut, maka pihak AURI harus bersedia membayar ganti rugi kepada yang bersangkutan; Peralihan hak Pengelolaan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan kecuali dengan ijin Menteri Dalam Negeri/Dirjen. Agraria; Penerima hak pengelolaan wajib mengembalikan hak pengelolaannya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, apabila tidak dipergunakan lagi untuk keperluan pangkalan Angkatan Udara Medan; Pemberian hak tersebut dapat dicabut atau ditinjau kembali, apabila pemberian hak tersebut ternyata keliru atau tidak tepat lagi, serta apabila luas tanah yang diberikan tersebut melebihi keperluan. 2. Tanpa seijin Menteri Dalam Negeri, Pangkowilu I Medan menerbitkan Skep.No. 019/B/VI/74 tanggal 1 Juni 1974 tentang pemberian sebagian tanah hak pengelolaannya (eks tanah GS. 1/1935 seluas 219.506 m2) kepada PT. Surya Dirgantara. 3. Dirjen. Agraria menerbitkan SK No.217/HP/DA/1976 tentang pemberian tanah hak pakai seluas 219.506 m2 (sebagaian dari eks tanah GS.1/1935) kepada PT. Surya Dirgantara dengan mempertimbangkan : SURAT KUASA AHLI WARIS TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PENERIMA
KUASA
UNTUK
MENGALIHKAN
HAK
TANAH
ADAT
(GS.1/1935), yang dibuat di hadapan Notaris A.P. Parlindungan , S.H. Surat Keterangan Deli Maatschappij tertanggal 30 Agustus 1892 dan tanggal 3 Februari 1946 tentang perjanjian sewa antara perusahaan Deli Maatschappij dengan Dt. M. Cheer sebagai pemilik; SURAT PERNYATAAN PENANGGALAN HAK NO.76/1974 TANGGAL 17 DESEMBER 1976 dihadapan Kepala Kantor Agraria Medan, terntang penanggalan hak ahli waris atas tanah adat (GS.1935) kepada PT. Surya Dirgantara.
- 26 -
4. PT. Surya Dirgantara sebagai badan hukum privat yang diberikan tanah Hak Pakai, tidak dapat meneguhkan hak tersebut sebab : Proses pengalihan tanah hak pengelolaan (sebagai dari eks tanah adat GS.1/1935) yang diduduki oleh Pangkowilu I Medan, telah melanggar seluruh ketentuan (klausul) yang ditetapkan oleh SK. Dirjen. Agraria No.1/HPL/DA/70; PROSES PEMNBERIAN UANG GANTI RUGI KEPADA PEMILIK TANAH GS.1/1935
YANG
BERSIFAT
INTIMIDATIF
DAN
MANIPULATIF,
melanggar seluruh ketentuan tentang pemberian tanah HPL kepada Pangkowilu I Medan; 5. Terbit SK Dirjen Agraria No.150/DJA/82 tanggal 8 September 1982 tentang pembatalan tanah hak pengelolaan (HPL) Pangkowilu I Medan yang isinya menyatakan antara lain : a) Mencabut/membatalkan hak pengelolaan (HPL) tanah seluas 1.379.659.50 m2 yang diperoleh Pangkowilu I Medan berdasarkan SK Dirjen.Agraria No. 1/HPL/DA/70; b) Memerintahkan kepada Kantor Agraria Kodya Medan untuk melakukan pencoretan/penyesuaian
dalam
Buku
Tanah
atas
pemberian
HPL
termaksud, kemudian mencatatnya sebagai tanah yang dikuasai langsung Negara; c) Mempersilahkan Pangkowilu I Medan untuk mengajukan permohonan Hak Pakai, dengan syarat:
Tanah yang diberikan harus bebas dari adanya hak-hak pihak ketiga yang ada di atasnya; dan
BAGIAN TANAH YANG TERDAPAT HAK-HAK PIHAK KETIGA DAN SECARA OBJEKTIF TIDAK DIPERLUKAN SABAGAI WILAYAH PANGKALAN ANGATAN UDARA, AKAN DIKELUARKAN DARI PEMBERIAN HAK PAKAI.
6. Proses peralihan eks tanah GS.1/1935 menjadi eks tanah Negara (Blad C 4, 5 dan 6) yang sekarang dikuasai oleh PT. TMI adalah sebagai berikut : a. Dirjen. Agraia (SARWATA, S.H.) melalui SK No. 78/HP/DA/87 tanggal 25 Agustus 1987, MEMUTARBALIKKAN FAKTA TANAH ADAT (GS.1/1935) MENJADI TANAH NEGARA, yang isinya antara lain :
- 27 -
Membatalkan SK No.217/HP/DA/76 tentang pemberian tanah Hak Pakai kepada PT. Surya Dirgantara (yang telah dibatalkan oleh SK No.150//DJA/82);
Memberikan Tanah Hak Pakai seluas 201.000 m2 kepada Yayasan TNI-AU
“Adi
Upaya”
Konpensi/Penggugat
II
(YASAU),
dalam
rekonpensi
hal
(yang
ini
Tergugat
selanjutnya
II
disebut
Terbanding II);
Mempertimbangkan bahwa tanah yang dimohonkan dan diberikan kepada YASAU tersebut adalah Tanah Negara;
b. Terbit Sertifikat Hak Pakai No. 194/Polonia tanggal 13 April1990 atas nama YASAU tanpa batas waktu (bertentangan dengan ketentuan Pasl 41 (2a) UU No. 5 Th 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria; c. YASAU menjual tanah adat (GS.1/1935) kepada PT. TAMAN MALIBU INDAH seharga Rp. 5.628.000.000,- (lima milyar enam ratus dua puluh delapan juta rupiah). Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding menerangkan, keberadaan tanah yang sekarang dikuasai dan didududki oleh PT. TMI bukan sebagai EKS TANAH NEGARA melankan EKS TANAH ADAT (GS.1.1935), dibuktikan sendiri oleh Badan Pertanahan Nasional Pusat beserta pembuktian lain di bawah ini : a. Hasil pemeriksaan Deputi Bidang Pengawaan BPN (Badan Pertanahan Nasional) No. 38/ND/DV/II/91 tanggal 26 Ferbuari 1991 menyimpulkan: Keberadaan atau eksistensi tanah Grant Sultan No. 1 Th. 1935 tercatat atas nama Tengku Otteman dan telah diserahkan kepada Dt. M. Cheer, dan terdapat di Kantor Asisten Wedana Kecamatan Deli Tua tahun 1950; b. Analisa
dan
kesimpulan
Laporan
Deputi
Bidang
Pengawasan
BPN
No.11/DV/LHP/K/WI/1/91 tanggal 22 Januari 1989 menyimpulkan : Secara juridis formal diakui adanya tanah ahliwaris Dt. M. Cheer seluas 35 Ha, yang terletak di Jl. Karang Sari Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan. Dan ternyata sebagian dari tanah tersebut tumpang tindih dengan tanah Hak Pakai No.194/Polonia atas nama YASAU; c.
Kesimpulan Laporan Khusus Inspektur Bakorstanas DPB.KDH Tk.I Sumatera Utara No. 01/Lapsus/Irstanas/X/1989 tanggal 6 Oktober 1989 menyimpulkan: Bahwa tanah yang dimaksud dalam Hak Pakai yang diberikan kepada YASAU berdasarkan SK. Mendagri c/q Dirjen. Agraria (SARWATA, S.H.) No.
- 28 -
78/HP/DA87 tanggal 25 Agustus 1987, bukan berada di atas tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, tetapi di atas tanah adat (Grant Sultan No. 1 Th. 1935); d. Kesimpulan hasil penelitian BANAS II POLDAGRI tanggal 22 Ferbruari 1990, ditandatangani Sofian Harahap, S.H, menyimpulkan: Surat Grant Sultan No. 1 adalah benar tentang hak atas tanah adat warisan dari Sultan Deli yang dikui sebagai tanah adat; e. Laporan
hasil penerlitan
Tim
Asistensi Hukum Ketua
DPA
(Dewan
Pertimbangan Agung) No. 13/TAH/DPA/1998 tanggal 18 Maret 1998 menyimpulkan : Tanah HGB No.1/1990 yang berasal dari tanah Grant Sultan No. 1 Th.1935 terletak di Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Baru, Kotamadya Medan; f.
Surat pernyataan Sultan Deli Azmy Perkasa Alam Al Haj (anak/ahli waris Tengku Otteman) tanggal 18 Desember 1989 menyatakan : Bahwa tanah yang diduduki oleh PT. Taman Malibu Indah tersebut adalah tanah bekas tanah adat (Grant Sultan No. 1 Th.1935);
g. Surat Keterangan ketua YASAU (Letkol PNB. Syaefulah) tanggal 16 Juli 1988 menerangkan : Bahwa tanah yang dikuasi oleh YASAU tersebut adalah tanah bekas tanah adat (Grant Sultan No. 1 Th. 1935). Bahwa pada saat masih berlangsung dan atau setelah putusan-putusan Peradilan (Tata Usaha Negara, Perdata, dan Pidana) telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), Kantor Pertanahan Kotamadya Medan menerbitkan Surat Nomor : 600.666/24/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 (Bukti T-4) tentang PT. TMI tidak menduduki eks tanah Negara (Blad C 4, 5 dan 6) yang menyatakan : 5. Blad C.4 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang terletak: c. Di sebahagian dari Kelurahan Anggrung, Kecamatan Medan Polonia, yang terletak diantara Sungai Babura, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Dr. Cipto. d. Di sebahagian Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimum, yang terletak di antara Jalan Dr. Cipto, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Mongonsidi. 6. Bad C.5 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang terletak :
- 29 -
c. Di sebahagian dari Kelurahan Jati, Kecamatan Medan Maimun, yang terletak di antara Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Imam Bonjol, Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Walikota. d. Di sebahagian dari Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan polonia yang terletak di antara Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Imam Bonjoldan Perumahan di sekitar Wisma Arafuru. 7. Bad C.5 adalah peta yang menggambarkan tanah-tanah yang terletak : c. Di sebahagian dari Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, yang terletak diantara Jalan Imam Bonjol, Jalan Haji Misbach, Sungai Deli dan Jalan Ir. H. Juanda. d. Di sebahagian Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Medan Polonia, yang terletak diantara Jalan Ir. H. Juanda, Sungai Deli, Perumahan Taman Polonia dan Jalan Imam Bonjol. 8. Lokasi Perumahan Taman Malibu Indah ternyata tidak terdapat pada Blad C.4, C.5 dan C.6 tersebut di atas. Bahwa berdasarkan fakta-fakta/peristiwa-peristiwa hukum yang sudah disampaikan di atas, Pemohon Banding berkeyakinan bahwa secara hukum: 1. Telah terjadi PELANGGARAN PERUNTUKAN TANAH yang dilakukan oleh Pangkowilu I Medan dan YASAU, dengan cara menyimpangi peruntukan tanah perluasan Pangkalan Udara Polonia menjadi tanah yang dijual kepada PT. Taman Malibu Indah; 2. Telah terjadi MANIPULASI SEJARAH TANAH oleh Badan Pertanahan Nasional, dengan cara merekayasa status eks TANAH ADAT (GS. 1/1935) menjadi TANAH NEGARA sekarang diduduki PT. Taman Malibu Indah; 3. KANTOR
PERTANAHAN
TANAH
KOTAMADYA
MEDAN
TELAH
MENGAKUI KESALAHAN HUKUM yang dilakukannya dalam pemberian sertifikat HGB No. 1/1990 an. PT. Taman Malibu Indah dengan cara menerbitkan Surat Nomor : 600.666/24/PKM/2001 tanggal 17 April 2001 sebagaimana tersebut di atas ; 4. PT. TAMAN MALIBU INDAH TELAH MENDUDUKI TANAH SECARA MELAWAN HUKUM, sebab PT. Taman Malibu Indah tidak menduduki tanah yang seharusnya (demi hukum) didudukinya. Dengan kata lain, PT. Taman
- 30 -
Malibu Indah, demi hukum, harus menduduki eks tanah Negara (Blad C 4, 5 dan 6); 5. SELURUH PUTUSAN BADAN PERADILAN TUN (KECUALI PUTUSAN KASASI NO. 56 K/TUN/1995), PERDATA DAN PIDANA, BAIK YANG SEDANG BERJALAN MAUPUN YANG TELAH
IN KRACHT VAN
GEWIJSDE MENJADI CACAT DAN BATAL DEMI HUKUM, sebab PT. Taman Malibu Indah bukan pihak yang berhak demi hukum di atas tanah yang sekarang dikuasai dan didudukinya; 6. BERDASARKAN FAKTA “KEBATALAN HUKUM HGB NO. 1 TAHUN 1990” YANG BERAKIBAT “CACAT DAN BATALNYA PUTUSAN PERADILAN TUN (KECUALI PUTUSAN KASASI NO. 56 K/TUN/1995), PERDATA DAN PIDANA” sebagaimana tersebut di atas, menimbulkan konsekuensi hukum berikut ini : Tidak terbukti adanya fakta pembuatan akta palsu di atas tanah eks Grand Sultan No. 1/1935; Tidak terbukti adanya fakta penggunaan akta palsu di ata tanah eks tanah Grant Sultan No. 1/1935; Hapusnya hak-hak hukum (legal standing in judicio) PT. Taman Malibu Indah
terhadap
siapapun
sepanjang
menyangkut
tanah
yang
didudukinya, baik yang dilakukan (upaya hukum) yang sudah berlalu maupun pidana a quo yang sekarang dihadapi oleh Terdakwa; Bahwa berdasarkan keyakinan hukum yang terkonstruksi oleh logika hukum, sebagaimana tersebut di atas, maka pertimbangan Judex Factiedalam perkara a quo, sangat memperlihatkan KESALAHAN ELEMENTER dalam memahami dan menterjemahkan hukum dan keadilan ; Bahwa dengan dasar uraian di atas sudah mengkonstruksikan suatu peristiwa bahwa perbuatan mengajukan alat bukti dalam lingkup perkara perdata adalah hal yang dilindungi oleh Undang-undang, sebab itu, Pemohon Banding tidak mengerti mengapa ia nya harus menanggung akibat pidana ketika mengajukan gugatan perdata ; Bahwa, dihubungkan dengan unsur mempergunakan surat palsu, maka didapati suatu kenyataan, Pemohon Banding bukanlah orang yang menyuruh atau memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain ;
- 31 -
Bahwa menurut Yurisprudensi MA Nomor : 1804K/PID/1988 : “dalam ilmu hukum pidana "menyuruh lakukan" mengandung arti, bahwa si pelaku langsung tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pidana, padahal dalam perkara ini keadaannya tidak demikian, dengan melihat segala bukti sehugungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah jelas apa yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang langsung dilakukan oleh terdakwa. jadi terdakwa adalah pelaku langsung dan bukan menyuruh lakukan seperti pendapat judex facti” ; Bahwa uraian-uraian di atas sudah cukup membuktikan bahwa apa yang dimaksud dengan ”barang siapa” dalam unsur ini, sama sekali tidak terbukti adanya ; ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja” Bahwa menunjuk Bukti T.2, berupa Akte Notaris No. 2 dan 3 tanggal 3 Agustus 1987 yang dilakukan di hadapan Notaris SYAHRIL SOFYAN, SH., menunjukkan Pemohon Banding sebagai Penerima Kuasa dari Ahli Waris Dt. M. Cheer ; Bahwa bukti ini adalah bukti yang tidak dapat dibantah, baik secara logika maupun yuridis formalnya, yang pada hakekatnya menerangkan bahwa Pemohon Banding adalah penerima kuasa yang diberi kuasa untuk menjalankan kepentingan hukum dari Ahli Waris Dt. Muhammad Cheer (Dt. M. Cheer) atas sebidang tanah yang kini dikuasai oleh PT. Taman Malibu Indah ; Bahwa ketika berbicara mewakilikepentingan dari ahli Waris Dt. M. Cheer, tidaklah lantas dikatakan dengan mudah bahwa perbuatan Pemohon Banding mengajukan perbuatan perdata adalah merupakan representatif dari sikap bathin. Sikap bathin yang dimaksudkan perlu mendapat pendalaman secara hukum; Bahwa menurut P.A.F. Lumintang, S.H., (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti, Cet. V, 2013) menyatakan, “khususnya di bidang hukum pidana, adalah menjadi kewajiban hakim untuk menerapkan ketentuan-ketentuan pidana yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan itu dengan setepat-tepatnya, dan untuk maksud tersebut, menjadi kewajiban mereka pula untuk menafsirkan ketentuan-ketentuan pidana dengan setepattepatnya, yakni tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan rumusan-rumusan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tersebut” . Kemudian, lebih lanjut ia mengatakan, “tujuan perbuatan menafsirkan undang-undang itu sendiri selalu
- 32 -
untuk menentukan arti yang sebenarnya dari wilsbesluit atau adari putusan kehendak pembentuk undang-undang yaitu seperti yang tertulis di dalam rumusanrumusan dari ketentuan-ketentuan pidana di dalam Undang-undang “ Bahwa sikap bathin yang dipertimbangkan Judex Factie dalam putusannya terkesan terlalu sederhana dan tidak mencerminkan adanya upaya kuat untuk membuktikan kebenarannya di dalamnya. Ini terlihat pada pertimbangan Judex Factie pada halaman 16 putusannya, yang menyatakan: “Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah suatu sikap bathin dari seseorang yang merupakan niat untuk melakukan sesuatu berdasarkan pada suatu kesadaran dengan diserati maksud tertentu, disini Terdakwa menerima kuasa dari Datuk Samsir alias Hamsir, dkk sebagaimana tertuang di dalam Akta No. 2 dan 3 tentang surat kuasa masing-masing tertanggal 3 Agustus 1987 yang dibuat dihadapan Syahril Sofyan, Notaris di Medan untuk mewakili Datuk Samsir alias Hamsir, dkk selaku Penggugat untuk menggugat instansi pemerintah RI, Yasau dan PT. Taman Malibu Indah yang sudah memiliki Hak Guna Bangunan, dan diberi izin untuk membangun perumahan di atas tanah seluas 20,1 ha...” Bahwa demikian seterusnya, terdapat lagi pertimbangan hukum Judex Factieyang lebih tidak logis dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya (halaman 18), yaitu : “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa dengan sengaja mempergunakan atau memakai Grant Sultan No. 1 Tahun 1935 untuk melakuka perbuatan menggugat instansi Pemerintah RI, Yasau dan PT. Taman Malibu Indah, maka dengan demikian hal tersebut merupakan dengan sengaja sebagai tujuan untuk memiliki tanah tersebut di atas...” Bahwa Judex Factie keliru serta memberikan pertimbangan yang tidak masuk akal dan bertengan dengan bukti yang disampaikan Pemohon Banding di dalam persidangan ; Bahwa kedudukan hukum Pemohon Banding/Terdakwa sebagai penerima kuasa masuk kepada lalu lintas hukum perdata. Kewajiban penerima kuasa dirumuskan dalam Pasal 1800-1806 KUHPerdata (Handri Raharjo, S.H., Hukum Perjanjian di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, Cet.1, 2009, hal 116), diantaranya :
- 33 -
1. Melaksanakan kuasanya (selama kuasa yang dilimpahkan masih secara sah melekat kepadanya) : a. Menanggung segala biaya ; b. Menanggung kerugian ; c. Menanggung segala bunga yang dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu. 2. Menyelesaikan urusan yang telah dimulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dunia; 3. Bertanggungjawab terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja; 4. Bertanggung jawab terhadap kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalakan kuasanya; 5. Memberi laporan menjalankan kuasaya; Bahwa rumusan Pasal 1800-1806 KUHPerdata tidak membutuhkan penjelasan yang lebih jauh, tetapi cukup disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi tidak melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan ia sendiri, melainkan lebih kepada kepentingan dari Pemberi Kuasa (ahli waris Dt. M. Cheer) ; Bahwa bagaimana mungkin Pemohon Banding melakukan gugatan sebagai maksud untuk memiliki tanah yang menjadi objek perkara, sementara Pemohon Banding adalah seseorang penerima berdasarkan Akta Nomor 2 dan 3 tanggal 3 Agustus 1987 ?; Bahwa jika diteliti dengan cermat, unsur “dengan sengaja” dalam pertimbangannya Judex Factie lebih dikonstruksikan kepada palsu atau tidaknya Grant Sultan No. 1 Tahun 1935, bukan kepada bagaimana niat bathin yang “dengan sengaja” itu diformulasi berdasarkan rumusan hukum yang berlaku, sehingga unsur niat bathin pelaku (ic. Pemohon Kasasi) dalam pertimbangan hukum Judex Factiedapat terpenuhi ; Bahwa pertimbangan Judex Factie terkait unsur “dengan sengaja” ini sangat dangkal dan terasa kabur sehingga tidak mencerminkan kualitas hukum yang benar. Ada dugaan bahwa unsur dengan sengaja ini sangat dipaksakan demi mendudukkan unsur “dengan sengaja” itu terpenuhi ; Bahwa membahas pertimbangan yang tidak tepat ini, Drs. P.A.F. Lumintang, S.H. dalam bukunya: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, penerbit:
- 34 -
PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2013, hal 39, memberikan pengertian : “Bahwa perlu kiranya disadari bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusanrumusan yang terdapat di dalam suatu undang-undang pidana erat hubungannya dengan usaha manusia untuk memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada hak-hak azasi manusia, justru karena suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat di dalam Undang-undang pidana tersebut akan membuat hak-hak atas kebebasan pribadi dan atas kepemilikan harta milik itu tanpa suatu dasar hukum dapat menjadi dirampas atau dibatasi secara sewenang-wenang” ; Bahwa dapat dipertegas, Yurisprudensi MA Nomor : 492K/KR/1981 : juga berpendapat, “pengadilan tinggi telah tepat dengan mempertimbangkan, bahwa tuduhan yang samar-samar/kabur harus dinyatakan batal demi hukum”; Bahwa tanpa diragukan lagi, seluruh pertimbangan Judex Factie yang keliru atau dikategorikan sebagai pertimbangan kabur dan sesat,adalah pertimbangan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku dan harus dibatalkan demi hukum; ad. 3.
Unsur “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dalam hal mempergunakan dapat mendatangkan suatu kerugian” Bahwa Judex Factie mendefinisikan unsur “menggunakan surat palsu”
adalah berdasarkan perbuatan Pemohon Banding/Terdakwa yang menyuruh Rocky Kawilarang menunjukkan asli Grant Sultan di Ruang Cakra II pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Pebruari 2014 telah berulang-ulang di jelaskan di atas, dan mohon dianggap juga sebagai bantahan terhadap unsur ini ; Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena putusan Pengadilan tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa Terdakwa dalam perkara Perdata No. 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn adalah pihak yang dikalahkan ; Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena putuan Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan kedudukan PT. Taman Malibu Indah sebagai pihak Tergugat Rekonpensi di dalam gugatan Perdata Nomor : 137/Pdt.G/PN.MDN, dimana pada akhirnya gugatan Rekonpensi dikabulkan/dimenangkan, sehingga dengan demikian, tidak terdapat kerugian yang diderita PT. Taman Malibu Indah ; Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena putusan Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan putusan perkara Perdata
- 35 -
No. 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn yang amarnya menolak kerugian PT. Taman Malibu Indah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah) ; Bahwa Berdasarkan hal-hal yang dikemukan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggunakan surat palsu atau dipalsukan yang menimbulkan kerugian” ; Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru pertimbangan hukumnya pada halaman 19 alinea 4 yang menyatakan : ”Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh fakta bahwa PT. Taman Malibu Indah mengalami kerugian dalam menjalankan bisnisnya ;” Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut adalah salah dan keliru ; Bahwa apa yang menjadi ukuran tentang kerugian dalam menjalankan bisnisnya tidak terungkap dalam Persidangan perkara in casusehingga Pemohon Banding (Terdakwa) menolak dengan tegas pertimbangan hukum dari Judex Factie Tingkat Banding tersebut ; Bahwa
Pemohon
Banding
(Terdakwa)
sangat
tegas
meyatakan
pertimbangan Hukum Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan di dalam persidangan telah terbukti PT. Taman Malibu Indah mengalami kerugian adalah bertentangan dengan fakta hukumyang sebenarnya ; Bahwa dengan adanya gugatan No. 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn, PT. Taman Malibu Indah dimenangkan dan diuntungkan, dalam arti tidak ada kerugian yang diderita PT. Taman Malibu Indah ; Bahwa Pemohon Banding kembali mengutip hal-hal yang terungkap di dalam persidangan berkaitan dengan nilai kerugianini ; Bahwa berdasarkan keterangan saksi YUANA BERLIANTY, S.H.,M.H., dan SUGIANTO SUHERMAN, mengakui dengan benar PT. Taman Malibu Indah mengajukan
gugatan
kembali
atau
Rekonpensiterhadap
gugatan
SUGIONOdimana gugatan rekonpensi tersebut dikabulkan Pengadilan Negeri Medan ;
- 36 -
Bahwa hal ini mempertegas bahwa PT. Taman Malibu Indah tidak mengalami kerugian atas timbulnya gugatan perdata Nomor: 137/Pdt.G/2013/PN. Mdn ; Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru pertimbangan hukumnya pada halaman 19 alinea 4 yang menyatakan : “Bahwa oleh karena apabila kerugian kasat mata itu dibuat nyata, dengan rupiah maka kerugian yang diderita oleh korban yaitu PT. Taman Malibu Indah senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;” “Menimbang, berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi ;” Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut adalah salah dan keliru ; Bahwa apa yang menjadi kerugian PT. Taman Malibu Indah tidaklah terbukti di dalam persidangan, sementara JudexFactie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menilai kerugian dari PT. Taman Taman Malibu Indah sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) adalah kerugian yang tidak diketahui dari mana sumbernya, sehingga Pemohon Banding menilai kerugian tersebut
adalah
kerugian
yang
diciptakan
oleh
Judex
Factie
Tingkat
Pertamadengan tujuan agar unsur “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang mendatangkan kerugian” seolah-olah terpenuhi ; Bahwa dari uraian diatas Judex Factie Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang menjadi Fakta Hukum terkait dengan adanya unsur kerugian bukanlah berdasarkan fakta yang sebenarnya dan hanya bersifat rekaan saja yang tidak memiliki dasar hukum ; Bahwa Judex Factie dalam putusannya telah menghilangkan keterangan saksi Yuana Berlianty, SH., MH yang menerangkan bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Taman Malibu Indah sebesar Rp. 1.000.000.000,- berbentuk : tiket pesawat, biaya hotel dan akomodasi lainnya yang dipergunakan oleh dirinya dalam rangka mewakili kepentingan PT. Taman Malibu Indah dalam perkara Perdata No. 137/Pdt,G/2013/PN.MDN ; Bahwa keterangan yang dimanupilasi Judex Factie ini akhirnya diketahui untuk memberikan pendapatnya sendiri tentang “suatu perbuatan yang merugikan nama baik PT. Taman Malibu Indah” dengan maksud pertimbangan hukum seperti ini tidak berlawanan dengan keterangan Saksi Yuana Berlianty, SH., MH ;
- 37 -
Bahwa pada kenyataannya, sejak berperkara tahun 1999 sampai dengan sekarang, PT. Taman Malibu Indah berhasil menjual property secara besarbesaran dan meraup keuntungan yang tidak sedikit dimana msyarakat penghuni perumahan PT. Taman Malibu Indah tidak terusik sedikitpun dengan perkara a quo. Dengan tidak perlu repot-repot membuktikannya, seluruh masyarakat Kota Medan telah mengetahui bahwa perumahan PT. Taman Malibu Indah merupakan lokasi perumahan elit yang dihuni oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan cukup dan kebanyak berasal dari kalangan atas ; Bahwa adapun alasan yang sedemikian itu dari Judex Factie. dapat dirasakan bukan lagi sekadar sebagai dasar kebutuhan dan tuntutan hukum, melainkan adanya upaya memanipulasi hukum untuk melindungi pihak-pihak tertentu ; Bahwa Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH dalam bukunya : Ilmu Hukum, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, cet ke-VII, hal 317-318, menyatakan, “hukum tidak menuntut adanya suatu kepastian yang absolut tentang kebenaran suatu keputusan. Sekalipun pengadilan itu memang harus memutuskan secara benar, penting pula untuk dipahami, bahwa pengadilan itu memberikan keputusan atas permintaan para pihak dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak pula. Bagaimanapun keputusan haruslah diambil. Dalam konteks yang demikian itu, menuntut agar dapat dicapai kepastian
atau bahkan, yang mendekati
kepastian saja, adalah tidak praktis dan tidak dikehendaki oleh mereka yang terlibat dalam penyelesaian perkara. Hukum, dengan demikian melakukan kompromi” ; Bahwa salah satu persyaratan mutlak atau conditio sine qua non dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum adalah pengadilan yang mandiri, netral (tidak berpihak), kompeten dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan. Hanya pengadilan yang memiliki semua kriteria tersebut yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia ; Bahwa berangkat dari pandangan di atas, sekali lagi, Pemohon Banding dengan tegas menolak seluruh pertimbangan dan putusan Judex Factie dalam perkara ini dan mohon kiranya dibatalkan ; D.
JUDEX FACTI TELAH MEMANIPULASI DAN MENGHILANGKAN FAKTAFAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN
- 38 -
Bahwa Judex Factie telah memanipulasi sejumlah fakta yang terungkap dipersidangan, dengan tidak mencantumkan/memasukkan keterangan-keterangan saksi dalam persidangan di dalam putusan Nomor : 2061/Pid.B/2015/PN.MDN tanggal 22 Oktober 2015, diantaranya : 1. Keterangan Yuana Berlianty, SH.., MH, a. nilai kerugian yang diderita malibu adalah berupa tiket pesawat, biaya penginapan hotel dan lain sebagainya ; b. rekonpensi PT. Taman Malibu Indah dalam perkara Perdata Nomor: 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn dikabulkan Pengadilan Negeri Medan sekaligus menguntungkan PT. Taman Malibu Indah ; 2. Keterangan ahli Dr. O.K. Saidin, SH., M.Hum yang menyatakan bahwa sejarah grant sultan dari kesultanan deli merupakan hasil penelitiannya; Bahwa keterangan saksi-saksi di atas yang dimanipulasi Judex Factie adalah bertentangan dengan hukum, dimana secara materiil, bukti ini sangat menentukan kedudukan hukum dan hak azasi dari Terdakwa SUGIONO yang telah dipersalahkan melanggar ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana ; Bahwa jika terjadi penggelapan keterangan saksi, maka penggelapan keterangan saksi tersebut sebagai cara membatasi sidang pengadilan pidana dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran yang terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 991 K/Pid/2001 yang pada intinya menyatakan : “Judex Factie telah salah menerapkan hukum, terutama hukum pembuktian yaitu hanya memperhatikan keterangan seorang saksi, sementara hak-hak saksi lainnya diabaikan sekalipun semua saksi disumpah menurut agamanya masing-masing (anas testis null us testis)” ; Bahwa selain merugikan kepentingan hukum Pemohon Banding, Judex Factie juga melanggar hak azasi Pemohon Banding/Terdakwa yang tidak diperkenankan oleh hukum, dimana menurut UU No 39/1999, HAM hak azasi adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Dengan akal budinya dan
nuraninya,
manusia
memiliki
kebebasan
untuk
memutuskan
sendiri
perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya ;
- 39 -
E. PENUTUP didakwakan kepadanya, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan “menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang mendatangkan kerugian” sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (2), oleh karena itu pemohon banding (terdakwa) bermohon agar putusan pengadilan tinggi medan berkenan memberi putusan : MEMUTUSKAN : 1. Menyatakan Terdakwa SUGIONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengunakan surat palsu atau yang dipalsukan yang menimbulkan kerugian”sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; 2. Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Nomor:
2061/PID.B/2015/PN.MDN serta membebaskan PEMBANDING dari segala dakwaan dan tuntutan hukum ; 3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa SUGIONO pada harkat dan martabatnya semula ; 4. Memerintahkan Saudara Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Saudara SUGIONO dari dalam tahanan ; 5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama memori banding dari Terdakwa melalui penasihat hukumnya ternyata tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama melainkan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan di persidangan, dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan baik dan benar, oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2061/Pid.B/2015/PN.Mdn
tanggal
22
Oktober
2015,
berpendapat
bahwa
pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa
- 40 -
sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : -
Bahwa ternyata Terdakwa adalah pihak Penggugat dalam perkara nomor 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn melawan PT Taman Malibu Indah sebagai Tergugat dimana Terdakwa/ Penggugat mengajukan surat Grant Sultan nomor 1 tahun 1935 sebagai bukti P3 yang telah dinyatakan palsu berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 1999 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan : nomor 19/PDT/2000/PT.Mdn tanggal 8 April 2000 jo Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1586 K/Pdt/2002 tanggal 5 Maret 2002;
-
Bahwa surat bukti (P3 –surat grant sultan nomor 1 tahun 1935 tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Badan Pertanahan (BPN) Medan maupun di Kantor Wilayah Badan Pertanahan (BPN) Medan;
-
Bahwa terdakwa benar memerintahkan Kuasa Hukum Rocky Kawilarang menunjukkan asli Grant Sultan nomor 1 tahun 1935 (bukti P3) ketika proses pembuktian surat tanggal 26 Pebruari 2014 dalam perkara nomor : 137/Pdt.G.2013/PN.Mdn;
-
Bahwa terdakwa mengakui akibat perbuatannya merugikan PT Taman Malibu Indah (pihak tergugat dalam perkara nomor 137/Pdt.G/2013/PN.Mdn) kurang lebih Rp.1.000.000.000 ( satu milyar rupiah). Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh majelis
Hakim Pengadilan Negeri Medan dirasakan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat dan telah sesuai dengan bobot kesalahan Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 2061/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 22 Oktober 2015, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;
- 41 -
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ; MENGADILI: -
Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
-
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Negeri
Medan
nomor
:
2061/Pid.B/2015/PN.Mdn tanggal 22 Oktober 2015, yang dimintakan banding, tersebut; -
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
-
Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
-
Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015 oleh kami : Dr. H. SOEDARMADJI, SH.MHum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan DALIZATULO ZEGA, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Nopember 2015 nomor : 726/PID/2015/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota serta HAMONANGAN RAMBE,
- 42 -
SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.
Hakim - Hakim Anggota,
ttd 1. DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.
Hakim Ketua Majelis,
ttd Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.
ttd 2. DALIZATULO ZEGA, SH. Panitera Pengganti,
ttd HAMONANGAN RAMBE, SH.MH.
