PUTUSAN Nomor:358/PDT/2014/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. HENDRA ONGSO : Partikelir, bertempat tinggal di Jalan Singo sari No.1A Medan, dalam hal ini memeri kuasa kepada SARONO,SH Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Jln.Merbabu Lt.II No.10-D Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2011, semula disebut TERGUGAT III sekarang PEMBANDING I;
2. PEMERINTAH R.I. Cq. Menteri Keuangan R.I. Cq. Direktorat Jenderal Anggaran, beralamat di Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Indra Surya,SH,LLM dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2011 Nomor:SKU95/MK.1/2011,
semula
disebut
TERGUGAT
VII
sekarang PEMBANDING II ; LAWAN 1. TUAN TANSRI CHANDRA : Partikelir, bertempat
tinggal di
Jalan Gandhi No.14/124 Kelurahan Sei Rengas I Kecamatan Medan Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa dan memilih domisili
hukum di kantor kuasa
hukumnya: ABDURRAHMAN, SH. M. Hum., MARAH MUDA HD. HARAHAP, SH., dan RADEN RORO ISWAHYU NINGSIH,SH., para Advokat / Pengacara pada
Kantor
Hukum
ABDURRAHMAN
&
Rekan,
berkantor di Jalan Prof. H.M. Yamin,SH. No. 253 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 1 dari 67
2011,
semula
disebut
PENGGUGAT
sekarang
TERBANDING I ; 2. DJOHAR RAMLI : Partikelir, bertempat tinggal di Jl. Kolonel Sugiono No.8-D Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun, dalam hal ini memberi kuasa kepada LANGSIR GINTING,SH, LYONST SITEPU,SH Advokat berkantor di Jln.Kumango No.11 Medan dan Jln.Kapten Pattimura N0.415 bedrdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2011, semula disebut TERGUGAT
II sekarang
TERBANDING II ;
3. AHLI WARIS GUNAWAN RAMLI, yaitu SINTRAWATTI : Partikelir, bertempat tinggal
di Kompleks Taman
Permata Indah (TPI) II Blok Y No. 12 RT 012 / RW O15 Kelurahan
Pejagalan, Jakarta Utara,
semula
disebut TERGUGAT I sekarang TURUT TERBANDING I 4. SURYA NAGA : partikelir, bertempat tinggal di Jl. Madong Lubis No. 23A Medan, semula disebut
TERGUGAT
IV
sekarang TURUT TERBANDING II ;
5. LIKUIDATUR BEKAS PERKUMPULAN TONG AN KIM HA KONG HWE:
Dahulu beralamat di Jalan Sun Yat Sen No. 39 A Medan, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Negara
Republik
Indonesia,
semula
disebut
TERGUGAT V sekarang TURUT TERBANDING III ; 6. PEMERINTAH R.I. Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Sumatera Utara Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, berkedudukan di Jl. Pangkalan Masyur No. 10 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SRI PUSPITA DEWI,SH dkk beralamat pada Kantor Pertanahan Kota Medan Jln.Jend.Besar Abdul Haris Nasution Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2011 Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 2 dari 67
Nomor:1265/SK-12-71/III/2011,
semula
disebut
TERGUGAT VI sekarang TURUT TERBANDING IV ; 7. Pemerintah R.I. Cq. Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Gubernur Propinsi Sumatera Utara, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABDUL JALIL,SH,MSP dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2011, semula disebut TERGUGAT VIII sekarang TURUTTERBANDING V ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARA Mengutip serta memperhatikan surat gugat Penggugat tanggal 14 Pebruari 2011 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Pebruari 2011 dalam Register Perkara Nomor:67/Pdt.G/2011/PN.Mdn, dan perbaikan gugatan pada tanggal 18 Oktober 2011 telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 1. Bahwa pada tahun 2003, tepatnya pada tanggal 27 Februari Penggugat membeli satu bidang tanah seluas 340 M2 bertitel bekas Grant C No. 4754 berikut bangunan gedung permanen yang berada di atasnya yang dikenal dengan Jalan Sun Yat Sen No. 39 A Medan, dengan batasbatas sebagai berikut : -
Sebelah Utara dengan tanah Hak Milik No.795 / Sei Rengas I.
-
Sebelah Barat dengan Jalan Sun Yat Sen.
-
Sebelah Timur dengan tanah HGB No. 1179.
-
Sebelah Selatan dengan Gang Kebakaran.
2. Bahwa
tanah berikut bangunan gedung permanen tersebut
dibeli
Penggugat dari Tergugat II yang bertindak selaku kuasa dari Pewaris Tergugat I incasu Alm. Gunawan Ramli, berdasarkan Akta Perjanjian tertanggal 27 Februari 2003 yang dilegalisasi oleh Halim, SH. Notaris di Medan No. 60 / L / 2003 tanggal 27 Februari 2003 dan Akta Pernyataan Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 3 dari 67
tanggal 27 Februari 2003 yang dilegalisasi oleh Halim, SH. Notaris di Medan No. 61 / L / 2003 tanggal 27 Februari 2003 ; 3. Bahwa
tanah / bangunan gedung yang dibeli Penggugat tersebut
diperoleh Pewaris Tergugat I dari Tergugat
IV berdasarkan
Akta
Penjualan dan Pembelian No. 51 tanggal 9 Desember 1978 yang dibuat oleh dan dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan, sedangkan Tergugat IV membeli tanah/ bangunan tersebut dari Tergugat V berdasarkan Akta No. 56 tanggal 29 September 1978 yang dibuat oleh dan dihadapan Walter Siregar. Notaris di Medan ; 4. Bahwa
tanah / bangunan yang dibeli oleh Penggugat
Tergugat I tersebut
dalam keadaan
dari Pewaris
sengketa tata usaha negara di
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yaitu tentang gugatan pembatalan sertifikat
hak milik No. 1019 / Sei Rengas I atas nama
Tergugat III yang terdaftar dalam perkara No. 87 / G / TUN / 2003 / PTUN-Mdn dan perkara tentang gugatan pembatalan terhadap terbitnya Izin Mendirikan Bangunan di atas tanah terperkara No. 0639 / 648 / M / 583 tanggal 12 Juni 2002 atas nama Tergugat III yang terdaftar dalam perkara No. 88 / G / TUN / 2003 / PTUN-Mdn ; 5. Bahwa Penggugat
mau membeli tanah / bangunan yang dalam
sengketa tersebut dari Pewaris Tergugat I karena menurut Penggugat alas hak (titel) Tergugat I atas tanah / bangunan tersebut cukup kuat, yaitu berdasarkan bukti otentik dan Pewaris Tergugat I berjanji siap membantu Penggugat untuk melakukan tindakan hukum lebih lanjut guna mengembalikan hak atas tanah tersebut kepada Penggugat, sehingga karenanya Penggugat yakin gugatan yang diajukan Pewaris Tergugat I tersebut dikabulkan Pengadilan tata usaha negara. Selain dari pada itu alasan Penggugat membeli tanah/ bangunan tersebut karena bangunan di atas tanah itu adalah bangunan bersejarah maka harus dilindungi dengan cara melestarikannya, yaitu menjadikan gedung tersebut sebagai objek wisata ; 6. Bahwa tak berapa lama setelah Penggugat membeli tanah/ bangunan terperkara dari Pewaris
Tergugat I dan perkara tata usaha negara
tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 4 dari 67
Negara Medan, Tergugat III menghancurkan/ merobohkan bangunan bernilai sejarah tersebut, sehingga memupuskan harapan Penggugat untuk melestarikannya ; 7. Bahwa Tergugat III melakukan penghancuran terhadap bangunan gedung tersebut karena merasa sudah memiliki sertifikat hak milik atas tanah terperkara dan juga sudah mempunyai Izin Mendirikan Bangunan, akan tetapi ternyata setelah bangunan gedung yang bernilai sejarah itu dihancurkan dan diratakan Tergugat III dengan tanah, Izin Mendirikan Bangunan No. 0639 / 648 / M / 583 tanggal 12 Juni 2002 atas nama Tergugat III dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya yang
berkekuatan hukum tetap sebagaimana
disebutkan dalam putusannya No. 88 / G / TUN / 2003 / PTUN-Mdn tanggal 28 April 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No. 60/ BDG/ 2003/ PT-TUN. Mdn tanggal 30 September 2003 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. No. 286 K/ TUN/ 2004 tanggal 30 Agustus 2007 ; Berikut bunyi amar putusan kasasi tersebut : MENGADILI Menyatakan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : I. WALIKOTA MEDAN, II. HENDRA ONGSO tersebut tidak dapat diterima; Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ; 8. Bahwa membaca putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang telah membatalkan Izin Mendirikan Bangunan di atas tanah terperkara, maka Penggugat yakin gugatan yang diajukan oleh Pewaris Tergugat I untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 1019 / Sei Rengas I tanggal 15 – 10 - 2002 atas tanah terperkara dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan nyatanya gugatan Pewaris Tergugat I dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dan tingkat banding, namun ditingkat kasasi gugatan Pewaris Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 5 dari 67
Berikut amar putusan Pengadilan tersebut mulai tingkat pertama sampai kasasi sebagai berikut : a. Putusan Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, amar putusannya berbunyi : MENGADILI DALAM EKSEPSI. -
Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Intervenient ditolak seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1019/ Sei Rengas I tanggal 15 Oktober 2002 di Jalan Sun Yat Sen No. 39-A atas nama Hendra Ongso ; 3. Mewajibkan kepada Tregugat
untuk
mencabut
Sertifikat Hak
Milik No.1019/ Sei Rengas I tanggal 15 Oktober 2002 di Jalan Sun Yat Sen No. 39-A atas nama Hendra Ongso ; 4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 87/ G/ TUN/ 2002/ PTUN-Mdn yang berisi Perintah Penangguhan
terhadap tindak lanjut
Administrasi Surat
Keputusan objek sengketa menjadi kuat dan tetap dipertahankan sepanjang belum ada keputusan Hakim yang sebaliknya ; 5. Mewajibkan kepada Tergugat dan Inervenient secara tanggung renteng
membayar biaya perkara
yang timbul sebesar
Rp.199.000 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan amarnya berbunyi: MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervenient / Pembanding II ;
-
Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No.
87G/2002/PTUN-Mdn
tanggal
28
April
2003
yang
dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI. Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 6 dari 67
-
Menyatakan Eksepsi Tergugat / Pembanding I dan Tergugat II Intervenient/ Pembanding II ditolak seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1019/ Sei Rengas I tanggal 15 Oktober 2002 di Jalan Sun Yat Sen No. 39-A atas nama Hendra Ongso ; 3. Mewajibkan kepada Tegugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No.1019/ Sei Rengas I tanggal 15 Oktober 2002 di Jalan Sun Yat Sen No. 39-A atas nama Hendra Ongso ; 4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 87/ G/ TUN/ 2002/ PTUN-Mdn yang berisi Perintah Penangguhan
terhadap tindak lanjut
Keputusan objek
Administrasi Surat
sengketa tetap dipertahankan sampai
adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 5. Mewajibkan
kepada Tergugat dan
tanggung renteng
Inervenient
membayar biaya perkara
secara
yang timbul
sebesar Rp.199.000 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ; c.
Putusan Mahkamah Agung R.I. amarnya berbunyi : MENGADILI - Menyatakan Permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II
;
Hendra Ongso tidak dapat diterima ; - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi I : Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tersebut ; - Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 70 /BDG/2003/PT.TUN-Mdn tanggal 30 September 2003 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 87/ G/ TUN/ 2002/ PTUN-Mdn tanggal 28 April 2003; MENGADILI SENDIRI -
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 7 dari 67
-
Menghukum Termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;
9. Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Mahkamah Agung R.I. menyatakan gugatan Penggugat cq. Pewaris Tergugat I
tidak dapat
diterima. adalah sebagai berikut : ”...... bahwa ternyata dalam perkara ini pada pokoknya menyangkut mengenai sengketa Kepemilikan atas tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi yang dengan bukti alas hak masingmasing menyatakan yang berhak milik atas tanah tersengketa aquo. Oleh karena itu untuk memastikan siapakah pemilik yang sebenarnya atas tanah tersengketa, apakah itu Penggugat atau sebaliknya Tergugat II Intervensi yang menjadi pemilik
atas tanah tersengketa adalah
merupakan
Negeri,
wewenang
Pengadilan
sehingga
seharusnya
gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri ...” 10. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Mahkamah Agung R.I., mengenai tanah/ bangunan
terperkara,
maka dapat
diketahui hal-hal : a. Izin mendirikan bangunan di atas tanah terperkara telah dibatalkan dengan putusan yang berkekuatan tetap ; b. Mengenai
pemilikan hak
atas tanah terperkara diajukan ke
Pengadilan Negeri untuk penentuan siapa pemilik tanah yang sah ; 11. Bahwa oleh karena hak atas tanah / bangunan terperkara telah beralih dari Pewaris Tergugat I kepada Penggugat dan sesuai dengan bunyi Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 2003 dan dihubungkan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I. No. 113 K / TUN / 2004 Jo. No. 70 / BDG / 2003 / PT. TUN. Mdn Jo. No. 87 / G / TUN / 2002 / PTUN. Mdn yang menyatakan gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri, maka yang berhak mengajukan gugatan terhadap hak atas tanah / bangunan terperkara ke Pengadilan Negeri untuk menentukan siapa pemiliknya yang sah adalah Penggugat, sebab sejak tanggal 27 Februari 2003 hak atas tanah / bangunan terperkara telah beralih dan menjadi milik Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 8 dari 67
Penggugat. Namun Penggugat
belum
melakukan
gugatan
ke
Pengadilan Negeri karena Pewaris Tergugat I masih berharap dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung R.I. No. 113 K / TUN / 2004 akan dikabulkan, akan tetapi upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan oleh Pewaris Tergugat I tersebut
ternyata ditolak
Mahkamah Agung R.I.
sebagaimana disebutkan dalam putusannya No. 65 PK / TUN / 2008 ; 12. Bahwa sehubungan dengan ditolaknya permohonan Peninjauan kembali tersebut, maka Penggugat
minta kepada Pewaris Tergugat I agar
memberikan berkas permohonan peninjauan kembali itu untuk dipelajari dan ketika Penggugat membaca berkas Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali II
i.c. Tergugat III cq.
Hendra Ongso ada memuat uraian mengenai sengketa kepemilikan atas tanah/ bangunan terperkara telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 225 / Pdt.G / 2003 / PN-Mdn., dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 68 / PDT / 2005 / PT-Mdn., yang amarnya menolak gugatan Penggugat Selanjutnya
i.c. Pewaris Tergugat I.
Penggugat mendapat informasi dari Pengadilan Negeri
Medan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1562 K / Pdt / 2006, permohonan kasasi Pemohon kasasi i.c. Pewaris Tergugat I dalam perkara perdata tersebut ditolak ; 13. Bahwa Penggugat sangat terkejut membaca kontra peninjauan kembali dari Termohon PK II i.c. Tergugat III tersebut, sebab sesuai dengan Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 2003, yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan adalah Penggugat. Bukan Pewaris Tergugat I, sebab hak atas tanah / bangunan terperkara telah beralih dari Pewaris Tergugat I kepada Penggugat sejak tanggal 27 Februari 2003 ; Bahwa quadnon
Pewaris Tergugat I hendak membantu
Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 2003,
maka seharusnya Pewaris Tergugat I
mengikut sertakan Penggugat
untuk mengajukan gugatan agar
hak
atas tanah/ bangunan tersebut kembali kepada Penggugat. ; Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 9 dari 67
14. Bahwa perbuatan Pewaris Tergugat I yang mengajukan gugatan terhadap tanah terperkara yang terdaftar dengan No. 225 / Pdt.G / 2003 / PN-Mdn jo. No. 68 / PDT / 2005 / PT-Mdn. Jo. No. 1562 K / Pdt / 2006 tanpa memberitahukan kepada Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat. Oleh sebab itu cukup
beralasan
Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Medan untuk mempertahankan hak Penggugat atas tanah / bangunan terperkara dan mohon agar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 225 / Pdt.G / 2003 / PN-Mdn. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 68 / PDT / 2005 / PT-Mdn. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1562 K / Pdt / 2006 mengenai tanah / bangunan terperkara dinyatakan tidak mengikat
dan
tidak berkekuatan hukum
kepada Pengadilan Negeri Medan agar
dan selanjutnya mohon
tanah terperkara diserahkan
kepada Penggugat dalam keadaan baik dan dikosongkan dari segala orang atau badan yang mendapatkan hak dari padanya ; 15. Bahwa sebagaimana diuraikan di atas Penggugat
membeli tanah/
bangunan terperkara dari Pewaris Tergugat I melalui Tergugat II, sedangkan Pewaris Tergugat I membeli tanah / bangunan tersebut dari Tergugat IV dan Tergugat IV membeli tanah/ bangunan tersebut dari Tergugat
V. Untuk lengkapnya berikut kronologis perolehan tanah /
bangunan terperkara : 15.1. Bahwa semula tanah / bangunan terperkara bertitel Grant C No. 4754 adalah milik Perkumpulan Tong An Kim Ha Kong Hwe Cq. Tergugat V yang berkedudukan di Jalan Sun Yat Sen No. 39 A Medan, perkumpulan mana didirikan pada tahun 1925 (zaman Penjajahan) sampai masa Kemerdekaan ; 15.2. Bahwa setelah Indonesia Merdeka, situasi Ketatanegaraan R.I belum stabil yang ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan oleh partai politik, salah satu diantaranya adalah G 30 S oleh PKI yang ber-ekses terhadap seluruh asset berupa tanah/ bangunan milik
Asing / Cina di Indonesia diambil alih dan dikuasai oleh
Penguasa Militer, termasuk tanah/ bangunan milik Tong An Kim Ha
Kong Hwe Cq. Tergugat V dikuasai oleh Kodam II Bukit
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 10 dari 67
Barisan Cq. Komando Operasi Pemulihan Keamanan
Dan
Ketertiban Daerah Sumatera Utara ; 15.3.
Bahwa dimasa Pemerintahan Negara R.I., dibawah pimpinan Presiden Suharto/ Pemerintahan Orde Baru, maka Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan / Ketertiban Daerah Sumatera Utara mengeluarkan Surat Keputusan No. SKEP/67/KAMDA/XI/1978
tanggal
28
Nopember
1978
menghapuskan tanah / bangunan yang terletak di Jalan Sun Yat Sen No. 39 - A Medan dari Daftar Rumah yang dikuasai oleh LAKSUS PANGKOPKAMTIBDA SUMUT dan diserahkan kepada Likuidatur
Perkumpulan Tong An Kim Ha Kong Hwe
Cq.
Tergugat V ; 15.4. Bahwa setelah Tergugat V menerima Surat Keputusan tersebut, maka Tergugat V menjual tanah / bangunan terperkara kepada Tergugat IV berdasarkan Akte Jual beli No. 56 tanggal 29 Nopember 1978 dihadapan Walter Siregar. Notaris di Medan dan seterusnya Tergugat IV mengalihkan tanah / bangunan terperkara dengan cara jual beli dengan Pewaris Tergugat I berdasarkan Akta No. 51 tanggal 9 Desember 1978 dihadapan Kusmulyanto Ongko.
Notaris
di
Medan,
seterusnya
berdasarkan
Surat
Perjanjian tanggal 27 Pebruari 2003 Pewaris Tergugat I mengalihkan tanah / bangunan tersebut kepada Penggugat ; 15.5. Bahwa pada waktu Pewaris Tergugat
I mengalihkan tanah /
bangunan terperkara kepada Penggugat, nama Tong An Kim Ha Kong Hwe
masih terdaftar dalam buku Petunjuk Penanganan
Masalah Organisasi Ekskusif Rasial tanggal 27 Februari 1997, halaman 138 point. 121 dan Himpunan Surat Edaran No. 1 s/d No. 9 yang dikeluarkan tahun 1989 dan 1997 ; 15.6. Bahwa dari kenyataan-kenyataan hukum tersebut di atas, maka status
hukum kepemilikan atas tanah / bangunan terperkara
adalah :
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 11 dari 67
a. Sejak penyerahan tanah / bangunan
terperkara kepada
Tergugat V berdasarkan Surat Keputusan Pelaksana Khusus Komando Operasi Pemulihan Keamanan / Ketertiban Daerah Sumatera Utara No. SKEP / 67/KAMDA/XI/1978 tanggal 28 Nopember 1978,
maka sejak itu pula hak atas tanah /
bangunan menjadi milik Tergugat V ; b. Pada tanggal 29 Nopember 1978 berdasarkan Akte No. 56 yang dikeluarkan oleh Walter Siregar. Notaris di Medan, maka sejak hari, tanggal dan tahun itu hak atas tanah / bangunan terperkara beralih dan menjadi milik Tergugat IV ; c. Pada tanggal 9 Desember 1978 berdasarkan Akte No. 51 yang dikeluarkan oleh Kusmulyanto Ongko. Notaris di Medan tanah/ bangunan terperkara dialihkan Tergugat IV kepada Pewaris Tergugat I, maka sejak
tanggal, hari, bulan dan tahun itu
tanah/ bangunan terperkara beralih kepada dan menjadi milik PewarisTergugat I ; d. Pada tanggal 27 Februari 2003 berdasarkan Surat Perjanjian dan Surat Pernyataan masing-masing dilegalisasi oleh Halim, SH. Notaris di Medan dengan Np. 60 / L / 2003 tanggal 27 Februari 2003 dan No. 61 / L / 2003 tanggal 27 Februari 2003, maka sejak hari, tanggal, bulan dan tahun itu tanah / bangunan terperkara beralih dan menjadi milik Penggugat ; e. Negara R.I. dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak pernah memiliki tanah/ bangunan terperkara ; 15.7. Bahwa atas dasar akta-akta otentik yang ada pada Tergugat I, maka pada tanggal 24 Februari
1979 Pewaris Tergugat I
mengajukan permohonan hak atas tanah / bangunan tersebut kepada Tergugat VI, akan tetapi permohonan tersebut
tidak
ditanggapi oleh Tergugat VI, namun meskipun demikian Tergugat I berturut-turut mengirimkan surat kepada Tergugat VI, yaitu surat tanggal 19 Februari 2002 No. 01 / K.11 / B.412/LG/2002 dan
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 12 dari 67
surat No. 02 K. V/B./LG/2002 tanggal 15 Mei 2002, akan tetapi belum ditanggapi oleh Tergugat VI ; 15.8.Bahwa meskipun Tergugat VI belum menanggapi permohonan Pewaris Tergugat I, namun Pewaris Tergugat I tetap sabar menunggu jawaban dari Tergugat VI. Akan tetapi dalam masa penantian surat jawaban dari Tergugat VI mengenai permohonan hak
atas tanah / bangunan terperkara, Pewaris Tergugat I
dikejutkan dengan adanya informasi bahwa Tergugat VI telah menerbitkan sertifikat hak milik No. 1019 / Sei Rengas I tanggal 15 - 10 2002 atas nama Tergugat III terhadap tanah/ bangunan terperkara ; 15.9. Bahwa mendapat informasi itu maka Pewaris Tergugat I mengadakan investigasi dan menghasilkan informasi bahwa terbitnya sertifikat tersebut didasarkan pada hal-hal berikut ini : a. Pada tanggal 3 Juli 2000 dengan suratnya No. 03 / VII / 200 Tergugat III mengajukan permohonan kepada Tergugat VIII untuk membeli tanah/ bangunan terperkara ; b. Tergugat VIII
menyahuti permohonan Tergugat III dengan
suratnya No. 005 / 19317 tanggal 27 Nopember 2000 perihal, Undangan kepada Tergugat III
untuk
membahas tanah /
bangunan terperkara ; c. Surat Tergugat VIII No. 593 / 13360 tertanggal 29 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Tergugat VII tentang laporan penelitian dan penaksiran harga tanah / bangunan terperkara ; d. Surat Tergugat VII kepada Tergugat VIII No. S – 4379 / A / 2001 tanggal 5 November 2001, perihal persetujuan penjualan tanah
/
bangunan
terperkara
dengan
harga
Rp.
Rp.
648.578.000 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ; e. Formulir
Setoran Pembayaran Kompensasi atas tanah/
bangunan terperkara ke rekening Menteri
Keuangan
R.I.
No.122-07-0091020662;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 13 dari 67
f. Surat Tergugat VIII No.593.04 / 2367 tertanggal 24 April 2002 kepada Walikota Medan / Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
perihal penyelesaian permohonan hak atas tanah /
bangunan terperkara ; 15.10. Bahwa atas dasar hal-hal yang disebutkan pada huruf a s/d f tersebut di atas, maka permohonan Tergugat III atas tanah / bangunan terperkara yang sudah berstatus hukum itu dikabulkan oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yang ditandai dengan terbitnya sertifikat hak milik No. 1019 / Sei Rengas I tanggal 15-10- 2002 ; 16. Bahwa perbuatan Tergugat III yang mengajukan permohonan atas tanah/ bangunan terperkara kepada Tergugat VIII dan menyetorkan pembayaran uang sebesar tersebut di atas kepada Tergugat VII sebagai kompensasi atas tanah/ bangunan
terperkara adalah perbuatan
melawan hukum, sebab bertentangan dengan hak Pewaris Tergugat I yang pada waktu itu selaku pemilik tanah/ bangunan terperkara yang sah, sebab pada waktu Tergugat III mengajukan permohonan kepada Tergugat VIII untuk membeli tanah/ bangunan terperkara, tanah / bangunan terperkara sudah mempunyai status hukum, yaitu milik Pewaris Tergugat I (sekarang milik Penggugat). Bukan milik negara atau milik Pemprov. Sumut. Hal ini sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelesaian Masalah Asset Bekas Milik Asing /
Cina
pada tanggal 4 Maret 1993 dari Direktorat Jenderal Pembinaan Kekayaan Negara selaku Ketua Harian Asset Bekas Milik
Tim Penyelesaian Masalah
Asing / Cina Point II berupa
Pelaksanaan
Penyelesaian Jo. Surat Menteri Keuangan No. S-394 / MK.03/ 1989 tanggal 12 April 1989, tentang petunjuk penyelesaian asset bekas Asing / Cina, pada bahagian penutup yang substansinya adalah : ” ...Dengan kepastian status hukum itu akan dapat diketahui apakah asset tersebut milik sah perseorangan warga negara Indonesia, atau asset yang dapat diproses sebagai kekayaan Departemen / Instansi Pemerinah ......dst”
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 14 dari 67
17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas nyatalah status hukum atas tanah/ bangunan terperkara telah jelas, yaitu milik Tergugat V dan beralih kepada Tergugat IV. Lalu beralih menjadi milik Pewaris Tergugat I dan
sekarang milik Penggugat. Oleh sebab itu cukup beralasan
Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar menyatakan penyetoran uang sebesar Rp. 648.578.000 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan Tergugat III ke rekening Tergugat VII sebagai kompensasi atas tanah / bangunan terperkara adalah
penyetoran
yang
tidak sah dan tidak
mengikat , sebab tanah / bangunan yang dikompensasikan oleh Tergugat III kepada Tergugat VII bukan kekayaan Departemen/ Instansi Pemerintah; 18. Bahwa oleh karena itu pula cukup beralasan Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar Tergugat III dan setiap orang atau badan dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat ; 19.
Bahwa
demikian
pula
halnya
perbuatan
Tergugat
III
yang
menghancurkan/ merobohkan gedung terperkara adalah perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat. Oleh sebab itu cukup beralasan Penggugat mohon kepada Tergugat III agar dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat; 20. Bahwa selanjutnya, perbuatan Tergugat VII yang menerima penyetoran uang sebesar Rp. 648.578.000 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari Tergugat III sebagai kompensasi atas tanah / bangunan terperkara adalah perbuatan melawan hukum, sebab tanah/ bangunan yang dikompensasikan Tergugat III bukan Pemprov. Sumut
asset negara dan bukan pula asset Cq. Tergugat
VIII, akan tetapi
Instansi
adalah milik
Penggugat ; 21. Bahwa perbuatan Tergugat VIII yang merasa sebagai pemilik tanah/ bangunan terperkara dan meminta agar Walikota Medan Cq. Tergugat VI menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah / bangunan No. 1019 / Sei Rengas I tanggal 15-10-2002 atas nama Tergugat III cq. Hendra Ongso, adalah perbuatan melawan hukum ; Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 15 dari 67
22. Bahwa
seterusnya perbuatan Tergugat VI menerbitkan sertifikat hak
milik No. 1019/ Sei Rengas I tanggal 15-10-2002 atas nama Tergugat III, adalah perbuatan melawan hukum, sebab Tergugat VI sudah mengetahui Tergugat I telah terlebih dahulu mengajukan permohonan hak atas tanah/ bangunan terperkara kepada Tergugat VI, yaitu tanggal 24 Februari 1979. Sedangkan Tergugat III melakukan penyetoran pada tanggal 21 Januari 2002 Oleh sebab itu cukup beralasan Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1019 / Sei Rengas I tanggal 15 – 10 - 2002 atas nama Tergugat III tidak berkekuatan hukum ; 23. Bahwa Tergugat II juga melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai mengingatkan Pewaris Tergugat I pada waktu mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. No. 225 / Pdt.G / 2003 / PN-Mdn., bahwa tanah/ bangunan
terperkara
bukan milik
Pewaris Tergugat I lagi, akan tetapi adalah milik Penggugat. Oleh karena itu cukup beralasan Penggugat mohon agar Tergugat II bersama-sama Tergugat I dihukumsecara hoofdelijk membayar denda sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Surat Perjanjian tanggal 27 Pebruari 2003 ; 24. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pewaris Tergugat I, Tergugat II, Tergugat
III, Tergugat VI, Tergugat VII dan
Tergugat VIII telah merugikan Penggugat baik materil maupun immateril ; 25. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut ; A. Kerugian Materil ; Berupa kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh (gederfde wintz),
yaitu, bila
Penggugat
melestarikan bangunan
terperkara yang bernilai sejarah, karena dibangun pada tahun 1950. Bangunan tersebut
termasuk dalam
Situs yang dilindungi oleh
Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 Tentang Cagar Budaya Alam Jo. PP No. 10 Tahun 1993, dan Penggugat tersebut sebagai Museum yang dapat mengahasilkan keuntungan
menjadikan bangunan
dijadikan objek wisata dan
dari Pengunjung dari biaya masuk
sebesar Rp. 10.000 perorang dan diperkirakan akan dikunjungi oleh Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 16 dari 67
Pengunjung, paling sedikit perharinya 10 orang/ hari X Rp. 10.000 = Rp.100.000 / hari ; B. Kerugian Immateril ; Berupa rasa kecewa yang amat mendalam atas hancurnya bangunan yang bernilai
sejarah
kebudayaan Tionghoa yang
sesungguhnya rasa kecewa yang dalam itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini ditetapkan Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah) ; 26. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad baik Tergugat III terhadap tanah terperkara dan untuk menghindarkan agar tanah terperkara tidak dialihkan kepada pihak lain dan juga agar gugatan aquo tidak menjadi hampa, maka Penggugat mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan agar meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap : ” Tanah yang terletak di Jalan Sun Yat Sen No. 39
A Kelurahan Sei
Rengas I Kecamatan Medan Kota ” 27. Bahwa oleh karena gugatan aquo diajukan berdasarkan bukti otentik, maka cukup beralasan Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan
agar memutus perkara dengan putusan serta merta (Uit
voerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet atau banding atau kasasi ; 28. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dimohonkan kehadapan Bapak
Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan
kiranya memanggil para pihak yang berperkara guna diperiksa dalam perkara ini pada suatu hari sidang dan tempat yang ditentukan untuk itu, selanjutnya memutus perkara ini dengan amar
yang berbunyi,
sebagai berikut : PRIMAIR; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dijalankan ; 3. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah yang berhak atas tanah/ bangunan terperkara berdasarkan : Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 17 dari 67
a. Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 2003 yang dibuat oleh Penggugat dengan Pewaris Tergugat I yang dilegalisasi oleh Halim, SH. Notaris di Medan dibawah No. 60 / L / 2003 tanggal 27 Februari 2003 ; b. Surat
Pernyataan tanggal 27 Februari 2003 yang dibuat oleh
Pewaris Tergugat I yang dilegalisasi oleh Halim,SH. Notaris di Medan dibawah Register No. 61 / L / 2003 tanggal 27 Februari 2003 ; 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum : a. Akta Jual Beli No. 51 tanggal 9 Desember 1978 yang dibuat oleh dan dihadapan Kusmulyanto Ongko, Notaris di Medan ; b. Akta Jual Beli No. 56 tanggal 29 Nopember 1978 yang dibuat oleh dan dihadapan Walter Siregar. Notaris di Medan ; c. Surat No. B-0989/ I / 1979 tanggal 3 Januari 1979 dari Kodam II Bukit Barisan / Kodim 0212 / MK kepada Tergugat IV selaku kuasa dari Perkumpulan Tong An Kim Ha Kong Hwe tentang ”Penyerahan dan Pengembalian tanah dan bangunan terletak di Jalan Sun Yat Sen No. 39-A Medan ; d. Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.3123 / 11 /
SKPT / AKM / 1979 tanggal 9 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI atas tanah bekas Grant C No. 4754 atas tanah perkumpulan Tong An Kim Ha Kong Hwe
yang terletak di
Kelurahan Sei Rengas I seluas 340 M2 ; e. Surat No. 932/ 105.5 / LK / 2001 tanggal 14 Agustus 2001 yang diterbtikan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Provinsi Sumut, perihal : Pengembalian asset bekas sekolah Asing / Cina
yang terletak di Jalan Sun Yat Sen No. 39 – A
Medan ; 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan melawan hukum ; 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar denda kepada Penggugat sebesar
Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai
dengan bunyi Pasal 5 Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 2003 ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 18 dari 67
7. Menghukum Tergugat III dan sekalian orang dan / atau badan yang mendapatkan hak dari tanah terperkara untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong. Apabila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) ; 8. Menghukum Tergugat III membayar ganti rugi
kepada Penggugat
sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak bangunan gedung terperkara dihancurkan Tergugat III, yaitu sejak tanggal 30 April 2003 sampai perkara ini diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap ; 9. Menyatakan demi hukum penyetoran uang yang dilakukan Tergugat III pada tanggal 21 Januari 2002 kepada Negara melalui Rekening Tergugat VII sebesar Rp. 648.578.000 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) kompensasi atas tanah / bangunan terperkara adalah
sebagai
penyetoran
yang cacat hukum, tidak sah dan tidak mengikat; 10. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik No. 1019 / Sei Rengas I tanggal 15-10-2002 yang terdaftar atas nama Hendra Ongso cq. Tergugat III tidak berkekuatan hukum ; 11. Menyatakan tidak berkekuatan hukum : a. Surat permohonan Tergugat III tanggal 3 Juli 2000 No. 03 / VII / 2000 kepada Tergugat VIII ; b. Surat Tergugat VIII kepada Tergugat III No. 005 / 19317 tanggal 27 Nopember 2000 perihal perihal; Undangan untuk membahas tanah / bangunan terperkara ; c. Surat Tergugat VIII No. 593 / 13360 tertanggal 29 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Tergugat VII tentang laporan penelitian dan penaksiran harga tanah/ bangunan terperkara ; d. Surat Tergugat VII kepada Tergugat VIII No. S-4379 / A / 2001 tanggal 5 November 2001, perihal persetujuan penjualan tanah / bangunan terperkara dengan harga Rp. 648.578.000 (enam ratus empat puluh
delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu
rupiah) ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 19 dari 67
e. formulir Setoran Pembayaran Kompensasi atas tanah / bangunan terperkara ke rekening Menteri Keuangan R.I. No. 122-07S0091020662 ; f. Surat Tergugat VIII No.593.04 / 2367 tertanggal 24 April 2002 kepada Walikota Medan/ Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan perihal penyelesaian permohonan hak atas tanah / bangunan terperkara ; g. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.225 / Pdt.G / 2003 / PNMdn. tanggal 15 July 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 68 / PDT / 2005 / PT. MDN tanggal 10 Juni 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1562 K / Pdt / 2006
tanggal 23
Februari 2007 ; 12. Menghukum Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII secara hoofdelijk
membayar ganti rugi immateril kepada
Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ; 13. Menghukum Tergugat
IV dan Tergugat V mematuhi isi putusan
dalam perkara ini ; 14. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet atau banding atau kasasi ; 15. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; SUBSIDAIR; -- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; Membaca jawaban Tergugat-Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: Jawaban Tergugat II : EKSEPSI TERHADAP SUBJEK HUKUM 1. Bahwa, Tergugat–Il tidak mempunyai kaitan hukum dan/atau korelasi hukum berkaitan Perjanjian Jual Beli yang didalilkan Penggugat terhadap objek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat–I, yang masing– masing selaku pihak Pembeli dan pihak Penjual ; Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 20 dari 67
2. Bahwa, Tergugat–Il selaku Penerima Kuasa Jual dari Tergugat–I Gunawan Ramli (Alm) terhadap objek yang telah disepakati terlebih dahulu keadaan objek tersebut ; 3. Bahwa, sewaktu Jual Beli dilakukan, faktanya pihak Penjualnya dalam hal ini Tuan Gunawan Ramli masih hidup artinya belum meninggal dunia pada tanggal 27 Febtuari 2003 ; 4. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut, menurut hukum Tergugat–Il tidak dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau dinyatakan ikut sebagai pihak yang telah melawan hukum bersama– sama dengan Tergugat–I (Gunawan Ramli. Alm), Tergugat–Ill, Tergugat– IV, Tergugat–Vl dan Tergugat–Vlll, sebagaimana dimaksud didalam petitum tuntutan gugatan Penggugat di butir nomor 5 (lima) ; Dengan uraian tersebut diatas, agar gugatan Penggugat yang mengikutkan Tergugat–Il sebagai pihak–pihak dalam perkara a quo, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum ; DALAM POKOK PERKARA. 1. Bahwa, Tergugat–Il (Djohar Ramli) dengan tegas menolak seluruh dalil/posita Penggugat (Tuan Tansri Chandra), kecuali terhadap hal–hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini ; 2. Bahwa, tentang hal–hal yang telah Tergugat–Il kemukakan pada eksepsi (Eksektief) diatas, mutatis mutandis diambil over untuk dalil I posita jawaban Tergugat–Il terhadap dalil/posita gugatan Penggugat ; 3. Bahwa, benar Terugat–Il selaku kuasa hukum atau pemegang kuasa Jual dari Tergugat–I untuk pembayaran Ganti Rugi terhadap hak Tergugat–I atas sebidang tanah di Jalan Sun Yat Sen No.39 A Medan, seluas 340 m2 bekas hak tanah Grand C No. 4754 atau objek a quo ; 4. Bahwa, adapun tanah objek perkara atau objek a quo, semula diperoleh Tuan Gunawan Ramli (Alm) ic Tergugat–I berdasarkan Akte Penjualan dan
Pembelian
No.
51
tertanggal
09
Desember
1978,
yang
dilangsungkan dihadapan Ongkimliyan atau Kusmuli Yanto Ongko, Notaris di Medan ; 5. Bahwa, tentang bukti surat tanah objek perkara tersebut, yang tertulis atas nama perkumpulan TONG AN KIM HA KONG HWE, dimana pada waktu situasi keadaan politik diseluruh Wilayah Indonesia, terhadap Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 21 dari 67
bangunan gedung sekolah yang berdiri diatas tanah a quo miliknya dari perkumpulan
tersebut,
diambil
alih
pengawasannya
oleh
Pangli,
Ketertiban Wilayah I Sumatera Utara di Medan, sehingga fisik objek a quo tidak dapat dikuasai Tergugat–I sejak Tergugat–I membelinya dari pihak perkumpulan tersebut; 6. Bahwa, terhadap tanah objek perkara, kemudian diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat–IV (Kepala Pertanahan Kota Medan) dengan Sertifikat Hak Milik No : 1019/Sei Rengas–I atas nama Tergugat–Ill ; 7. Bahwa, lalu benar Tergugat–I melalui kuasa hukumnya menggugat Badan Tata Usaha Negara yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.:1019/Sei Rengas–I di Jalan sun Yat sen No.39 A Medan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan di Medan, dan berdasarkah putusan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Medan, mengabulkan gugatan Gunawan Ramli ic Tergugat–I ; 8. Bahwa, kemudian perkara tersebut berlanjut ke tingkat Kasasi ke MARI, namun Penggugat dalam keadaan sedemikian rupa berminat untuk membeli hak Gunawan Ramli ic Tergugat–I atas objek a quo, lalu terjadilah kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat–I, untuk pelaksanaan pembuatan aktanya di Notaris pada tanggal 27 Februari 2003, Tergugat–I memberikan kuasa kepada Tergugat–Il, dan pada saat itu juga melalui Tergugat–Il diserahkan bekas Grand C No.4754 tanah seluas 340 m2 di Jalan Sun Yat Sen No.39 A Medan ; 9. Bahwa, Tergugat–Il telah menjalankan tugas hukumnya berkaitan dengan Pembuatan dan Penanda tanganan Perjanjian tertanggal 27 Februari 2003, yang dilegalisir oleh Halim, SH., Notaris di Medan pada tanggal 27 Februari 2003 dibawah No.:60/L/2003 ; 10. Bahwa, Tergugat–Il baik pribadi maupun untuk dan atas nama Penjual Hak yaitu Gunawan Ramli ic Tergugat–I, tidak pernah menjamin bahwa putusan hukum yang telah diperoleh kemenangan oleh Gunawan Ramli, yang membatalkan Sertifikat Hak Milik No.:1019/Sei Rengas–I di Jalan sun Yat sen No.39 A Medan tersebut, pasti dapat kemenangan di tingkat kasasi ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 22 dari 67
11. Bahwa, Penggugat secara terbuka dan terang–terangan tahu dan mengetahui keadaan tanah objek perkara pada waktu perjanjian diperbuat, oleh karena itu, segala akibatnya menurut hukum adalah wajar menjadi resiko Penggugat, demikian juga keuntungan yang diperoleh karena kenaikan harga sudah barang tentu menjadi keuntungan mutlak daripada Pembeli ic Penggugat a quo ; 12. Bahwa, adapun pasal 4 PERJANJIAN tanggal 27 Pebruari 2003 tersebut, dengan
tegas
menyebutkan
Pihak
Pertama
berkewajiban
untuk
membantu Pihak Kedua dalam melakukan tindakan hukum...dst dan apabila Pihak Pertama tidak bersedia membantu Pihak Kedua agar tanah dan bangunan tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dikenakan denda Rp.100.000.000,- ; 13. Bahwa, adapun gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum Tergugat–I, jelas–jelas tujuannya adalah untuk membantu Penggugat mendapatkan tanah dan bangunan objek perkara dan bukan melanggar Pasal 4 perjanjian tersebut sebagaimana dalil gugatan Penggugat ; Dengan uraian–uraian tersebut diatas, agar tuntutan Penggugat terhadap Tergugat–Il ditolak seluruhnya ; Jawaban Tergugat III : A. TENTANG EKSEPSI. 1. Tentang Gugatan Nebis In Idem. −
Bahwa Tergugat III (Hendra Ongso) menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yang lalu, kecuali apabila ada hal–hal yang diakuinya secara tegas ;
−
Bahwa
dalil–dalil
yang
diajukan
oleh
Penggugat
dalam
gugatannya adalah tentang bidang tanah yang terletak di Jalan Sun Yat Sen No.39–A Medan dengan batas–batas sbb : Utara berbatas dengan tanah hak milik No.795lSei Rengas I ; Selatan berbatasan dengan Gang Kebakaran ; Timur berbatasan dengan tanah HGB Nomor : 1179 ; Barat berbatasan dengan Jalan Sun Yat Sen ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 23 dari 67
−
Bahwa perlu diketahui dimana untuk bidang tanah tersebut diatas telah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Medan dengan : Reg. Nomor : 225/Pdt.G/2003/PN.Mdn, tanggal 15 Juli 2004 Jo. Reg. Nomor : 68/PDT/2005/PT.Mdn, tanggal 10 Juni 2005 Jo. Reg. Nomor : 1562 K/Pdt/2006, tanggal 23 Februari 2006 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) ;
−
Bahwa oleh karena untuk perkara bidang tanah terperkara yang sama telah diperkarakan dan diputus terlebih dahulu dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht), maka secara Juridis formil dan Juridis Materiel gugatan Penggugat patut ditolak dengan alasan Ne Bis In Idem ; Vide : Putusan Mahkamah Agung RI yang berlaku tetap Nomor : 647 K/Sip/1973, tanggal 13–4–1979, yang berbunyi sbb : Ada tidaknya Ne Bis In ldem tidak semata–mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa Objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah berkekuatan hukum tetap ;
−
Bahwa akan halnya dengan bidang tanah terperkara telah diberikan status tertentu oleh Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 225/Pdt.G/2003/PN.Mdn, tanggal 15 Juli 2004, Jo. Nomor : 68/PDT/2005/PT.Mdn, tanggal 10 Juni 2005 Jo. Reg. Nomor : 1562 K/Pdt/2006, tanggal 23 Februari 2006, dengan demikian sengketa tersebut telah final/selesai ;
2. Tentang Tidak Ada Hubungan Hukum Penggugat dan Tergugat III, Sehingga Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel). −
Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya, dimana Penggugat telah membeli tanah terperkara dari Tergugat II (DJO}{AR RAMLI) selaku Kuasa dari Tergugat I (Gunawan Ramli), berarti hubungan hukumnya antma Penggugat dengan Tergugat I dan II, sedangkan dengan Tergugat III (Hendra Ongso), Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 24 dari 67
dalam bentuk apapun termasuk pengalihan hak dan atau jual beli tanah terperkara ; −
Bahwa untuk rnengajukan gugatan syarat formilnya adalah mempunyai hubungan hukum dengan pihak yang akan digugat, disebabkan antara Penggugat (Tuan Tansri Chandra) dengan Tergugat III (Hendra Ongso) tidak pemah mempuilyai hubungan hukum, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, dengan demikian gugatan Penggugat secaraa juridis mengandung cacat formil, untuk itu cukup alasan bagi Majelis hakim Yth untuk menolak gugatan Penggugat dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;
B. DALAM POKOK PERKARA − Bahwa segala sesuatu yang Tergugat III kemukakan tersebut diatas seyogianya dapat dimasukkan dalam Jawaban Pokok Perkara dibawah ini untuk itu tidak perlu diulangi lagi ; −
Bahwa untuk bidang tanah tersebut yang merupakan dasar hukum kepemilikan oleh Tergugat III (Hendra Ongso) adalah : Keputusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor:
225/Pdt.G/2003/PN.Mdn, tanggal 15 Juli 2004, dengan pihak–pihak sebagai berikut : 1. Gunawan Ramli (sebagai Penggugat) ; Melawan : 1. Hendra Ongso (sebagai Tergugat I). 2. Kantor Pertanahan Kota Medan (sebagai Tergugat II). 3. Walikota Medan (sebagai Tergugat III), dimenangkan oleh Tergugat III (Hendra Ongso) ; Keputusan
Pengadilan
Negeri
Medan
Nomor
:
68/PDT/2005/PT.Mdn, tanggal 10 Juni 2005, dengan pihak–pihak sebagai berikut : 1. Gunawan Ramli (sebagai Penggugat Asal/Pembanding) Melawan. 1. Hendra Ongso (sebagai Tergugat I Asal/Terbanding I) ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 25 dari 67
2. Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan (sebagai Tergugat II Asal/Terbanding II) ; 3. Walikota Medan (sebagai Tergugat III Asal/Terbanding III), dimenangkan oleh Tergugat III (Hendra Ongso) ; −
Bahwa didalam pertimbangan hukum pengadilan Negeri Medan Nomor : 225/Pdt.G/2003/PN.Mdn Halaman 61, 62, 63 dan 64, tetah membultikan bahwa kepemilikan Tergugat III (Hendra Ongso) sudah sesuai dengan
prosedur hukum yang telah dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung RI di Jakarta (akan dibuktikan nantinya) dan telah pula diterbitkan Sertifikatnya Nomor : 1019/Sei Rengas I tanggal 23 Matet 2003, atas nama Tergugat III (Hendra Ongso), dengan demikian gugatan Penggugat yang mendalilkan tanah terperkara adalahnya miliknya patut ditolak ; −
Bahwa Penggugat secara hukum terkesan nekad mernbeli Tanah yang dalam keadaan berperkara, ............. Nah kalau pada akhirnya perkaranya
kalah/tidak
bisa
dimenangkan,
dengan
demikian
Penggugat telah ditipu oleh Tergugat I dan II, maka jalan keluarnya adalah mengadukan secara pidana telah terjadi tindakan pidana penipuan, ...namun ini tidak dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan II, dengan kenyataan ini diduga Penggugat telah membeli tanah terperkara hanya rekayasa belaka, terlebih Surat Peralihan suratnya hanya di legalisasi/bukan akte Notaris itu suatu tindakan yang konyol dan terkesan pura–pura saja. Nah dalam hal ini Tergugat III (Hendra Ongso) selaku pemilik tanah terperkara telah akan mengajukan pengaduan melalui POLDASU secara pidana, untuk itu alasan Penggugat yang mengklaim tanah terperkara adalah miliknya alasan yang Non Juridis dan harus diiolak ; DAN YANG SANGAT ANEH SELAMA BERTAHUN–TAHUN TERGUGAT I BERPERKARA DENGAN TERGUGAT III (HENDRA ONGSO) DAN VI, PENGGUGAT TERKESAN TIDAK BERGEMING DAN TENANG–TENANG SAJA
DAN
SEKARANG
BARU
MENGAKU
SEBAGAI
PEMILIK
........................ DIDUGA HANYA REKAYASA ;
−
Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat pada halaman (2) angka (2 dan 3) telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 26 dari 67
Medan Nomor : 225/Pdt.G/2003/PN.Mdn, tanggal 15 Juli 2004 .............. dimana Kuasa Likwidatur Perkumpulan Tong An Kim Han Kong Hwe yaitu Tuan Surya Naga (Tergugat IV) tidak diberikan kewenangan untuk mengalihkan bidang tanah, sebab terbukti isi Surat Panglima Komando Operasi Pemulihan, Keamanan dan Ketertiban tanggal 11 Mei 1979 Nomor : R.195/KOPKAM/V/1979, yang ditujukan kepada para Laksuswil dan Laksusda kewenangan untuk peralihan bidang tanah terperkara tidak ada , melainkan ada pada Gubemur Sumatera Utara selaku Ketua Tim Penelitian dan Penyelesaian Masalah Asing/Cina Propinsi Sumatera Utara sebagai tim asistensi tim penelitian dan penyelesaian masalah asing/cina pusat (akan dibuktikan nantinya) ; −
Bahwa oleh karena Tergugat IV (Surya Naga) tidak ada mempunyai kewenangan untuk mengalihkan bidang tanah terperkara tersebut, maka peralihan hak bidang tanah terperkara kepada Tergugat I dan II, kemudian kepada Penggugat secara hukum batal demi hukum, sebab Tergugat IV (Surya Naga) bukanlah orang yang berhak atas bidang tanah terperkara ;
−
Bahwa oleh karena peralihan hak bidang tanah terperkara oleh Tergugat IV (Surya Naga) kepada Tergugat I dan II dan kemudian kepada Penggugat batal demi hukum, maka secara hukum keberadaan/eksistensi dan kepentingan Penggugat terhadap bidang tanah terperkara secara hukum menjadi hapus dan sebagai konsekwensinya Penggugat telah salah mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV (Hendra Ongso), sebab yang merugikan Penggugat adalah Tergugat I dan II bukan Tergugat IV (Hendra Ongso) ;
−
Bahwa oleh karena secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan terhadap Tergugat IV (Hendra Ongso) kecuali kepada Tergugat I dan II yang telah merugikan Penggugat, maka secara hukum gugatan terhadap tergugat IV (Hendra Ongso) patut ditolak dan atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan untuk dalil posita dan petitum gugatan yang selanjutnya
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 27 dari 67
sampai pada halaman (17) patutdan beralasan untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan ; Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Yth, untuk memutus perkara ini sbb : DALAM EKSEPSI −
Menolak Eksepsi Tergugat III (Hendra Ongso) untuk seluruhnya ;
DALAM POKOK PERKARA −
Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
−
Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;
Jawaban Tergugat VI : I.
DALAM EKSEPSI. 1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R). −
Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R dan dalil gugatan Penggugat sebagaian merupakan gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara Hal ini diperkuat dihalaMan 10 Angka 15.7 dan Angka
15.8
membuktikan
yang
menjadi
dasar
gugatan
Penggugat (fundamentum petendi) dalam perkara ini adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara
yang
berdasarkan
peraturan
perundang–
undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 Ayat 3 Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang–Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang–Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Tergugat VI sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 1019/Sei Rengas I, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata–nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 17 ayat (1) Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang–Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang–Undang No. 51 Tahun 2009 Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 28 dari 67
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; 2. Tentang Gugatan Penggugat melakukan Kumulasi Subyek. −
Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara aquo yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat VI, VII dan Tergugat VIII ;
−
Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat ic. Tergugat I, II, III, IV dan V diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Tergugat VI selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang–Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang–Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara aquo telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek
hukum
privat
dan
publik
sehingga
tidak
dapat
digabungkan dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara oquo, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima ; −
Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas Tergugat VI menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 343 K/Sip/1975 tanggal 11 Pebruari 1971, yang secara tegas menyatakan sebagai berikut : “Karena
antara Tergugat–Tergugat I
s/d
VIII
tidak ada
hubungannya satu dengan yang lainnyan tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima” ; Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 29 dari 67
3. Tentang
Gugatan
Penggugat–Penggugat
Obscuur
Libel
(Kabur/Tidak Jelas). −
Bahwa tidak jelas kedudukan, kapasitas dan kualitas serta dasar hukum pemilikan obyek perkara yang diajukan oleh Penggugat ;
−
Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dapat menguraikan perbuatan hukum atau perbuatan yang berteatangan dengan ketentuan hukum apa yang telah dilakukan Tergugat VI terhadap Penggugat ;
−
Bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat jelas adalah Obscuur Libels dan untuk mendukung argumen Tergugat VI diperkuat berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 1357 K/Pdt/1984, tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : “....Berdasarkan azas–azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum tidak ternyata adanya kepentingan yang dimaksud atau setidak–tidaknya kabur, maka gugatan Penggugat Asal harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
II. DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat VI dengan tegas membantah dalil–dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal–hal yang diakui secara tegas didalam jawaban ini ; 2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ; 3. Bahwa benar Tergugat VI telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1019/Sei Rengas I tanggal 15–12–2002, terdaftar atas nama HENDRA ONGSO, seluas 339 m2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 990–520.1–22.01–2002 tanggal 05–07-2002 terletak di JI. Sun Yat Sen Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan, Kota Medan ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 30 dari 67
4. Bahwa Penggugat merupakan Pembeli yang tidak beritikad baik hal ini dibuktikan seperti dalam dalil gugatan Penggugat halaman 3 yang antara lain menyatakan Bahwa tanah/bangunan yang dibeli oleh Penggugat dari Tergugat I tersebut dalam keadaan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yaitu tentang gugatan pembatalan Sertipftat Hak Milik No. 1013/Sei Rengas I ; 5. Bahwa
dengan
demikian
dari
uraian–uraian
tersebut
diatas
penerbitan Sertipikat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang–Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok–Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; Maka berdasarkan hal–hal tersebut diatas, Tergugat VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut : Dalam Eksepsi : −
Menerima Eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya ;
Dalam Pokok Perkara : 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau sdidak–tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Jawaban Tergugat VII : DALAM EKSEPSI Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil–dalil Penggugat kecuali terhadap hal–hal yang diakui secara tegas kebenarannya ; EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT/PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA.
1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa atas satu bidang tanah seluas 340 M2 bertitel bekas Grant C No. 4745 berikut bangunan gedung permanen yang berada di atasnya
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 31 dari 67
yang terletak di Jalan Sun Yat Sen No. 39 A Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1019/Sei Rengas latas nama Hendra Ongso ; 2. Bahwa yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dalam dalil–dalil gugatannya, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat Vll adalah sehubungan tindakan Tergugat Vll yang telah menyetujui penjualan atau pelepasan hak atas aset Bekas Milik Asing/Cina kepada Tergugat lll sesuai Surat No. S–43791A/2011 tanggal 05 November 2001 dangan cata pembayaran kompensasi kepada Negara sebesar Rp.648.578.000,; 3. Bahwa menurut Penggugat, dirinya adalah pihak yang berhak atas bidang tanah dan bangunan tersebut karena telah membeli tanah tersebut dari Tergugat l, yang sebelumnya dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat lV dan Tergugat IV membelinya dari Tergugat V ; 4. Bahwa dalam petitum gugatannnya pada halaman 16 angka 10 dan angka 11 huruf d, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dengan menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1019/Sei Rengas I tanggal 24 Maret 2003 atas nama Henda Ongso, tidak berkekuatan hukum tetap dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Surat No. S– 43791/A/2001
tanggal
05
November
2001,
perihal
Persetujuan
Penjualan Aset Bekas Milik Asing Cina di Jl. Sun Yat Sen 39 A, Medan– Sumatera Utara, yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ; 5. Bahwa selanjutnya, dalam petitum gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaru a quo untuk menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat l, Tergugat ll, Tergugat lll, Tergugat Vl, Tergugat Vll dan Tergugat Vlll adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan meminta pembayaran ganti kerugian immateriil kepada Tergugat Ill, Tergugat Vl dan Tergugat Vll dan Tergugat Vlll secara hoofdelijk sebesar Rp.1.000.000.000,- ; 6. Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mengenai tindakan Tergugat Vll yang telah mengeluarkan Surat No. S–43791/A/2001 tanggal 05 Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 32 dari 67
November 2001, perihal Persetujuan Penjualan Aset Bekas Milik Asing Cina di Jl. Sun Yat Sen 39 A, Medan–Sumatera Utara, yang merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No. 1019/Sei Rengas I tanggal 24 Maret 21003 atas nama Henda Ongso, yang merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (i.c. Tergugat Vl/Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan), apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang–Undang No. 51 Tahun 2009 jelas merupakan kewenangan absolut (mutlak) dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Vl dan Tergugat Vll tidak termasuk dalam lingkup Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadili perkaranya ; 7. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang–Undang No. 51 Tahun 2009 menyebutkan : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ; 8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang–Undang No.51 Tahun 2009 bahwa : a. Sertifikat Hak Milik No. 1019/Sei Rengas I tanggal 24 Maret 2003 atas nama Henda Ongso yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan ; b. Surat No. S–4379/A/2001 tanggal 05 November 2001, perihal Persetujuan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina di Jl. Sun Yat Sen 39 A, Medan–Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Pejabat
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 33 dari 67
Tata Usaha Negara, Direktur Jenderal Anggaran untuk dan atas nama Menteri Keuangan ; diklasifikasikan sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain yang bersifat : -
Konkrit, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
-
lndividual, artinya keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukkan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju ;
-
Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum ;
9. Bahwa dalam hal timbul sengketa sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dalam perkara a quo, maka sengketa yang demikian adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan : Pasal 1 angka 10 Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha neglara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang– undangan yang berlaku”; 10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang–Undang Nomor 49 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama” ; Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 34 dari 67
11. Bahwa oleh karena itu adalah tidak tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dengan alasan Tergugat Vl dan Tergugat Vll telah melakukan perbuatan melawan hukum karena masalah pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur tersendiri dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 ; 12. Bahwa berdasarkan alasan–alasan tersebut di atas, maka upaya hukum Penggugat dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan selain sangat bertentangan dengan ketentuan hukum acara peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, juga akan mengacaukan tertib hukum yang pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum ; 13. Bahwa berdasarkan hal–hal tersebut di atas, maka sudah seharusnya apabila
Pengadilan
Negeri
Medan
menyatakan
dirinya
TIDAK
BERWENANG SECARA MUTLAK (ABSOLUTE NON BEVOEGHEID) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ; 14. Bahwa oleh karena Turut Tergugat ll mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka atas eksepsi tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara memberikan putusan sela sebelum memeriksa pokok perkaranya ; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, dan Tergugat Vll menolak seluruh dalil–dalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya ; 2. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Vll sampaikan dalam Eksepsi di atas, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa atas satu bidang tanah seluas 340 M2 bertitel bekas Grant C No. 4745 berikut bangunan gedung permanen yang berada di atasnya yang terletak di Jalan Sun Yat Sen No. 39 A Medan, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1019/Sei Rengas l atas nama Hendra Ongso ; 3. Bahwa yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat dalam dalil–dalil gugatannya, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat Vll adalah Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 35 dari 67
sehubungan tindakan Tergugat VII yang telah menyetujui penjualan atau pelepasan hak atas Aset Bekas Milik Asing/Cina kepada Tergugat lll sesuai Surat No. S–43791/A/2011 tanggal 05 November 2001 dangan cara pembayaran kompensasi kepada Negara sebesar Rp.648.578.000,; 4. Bahwa menurut Penggugat, dirinya adalah pihak yang berhak atas bidang tanah dan bangunan tersebut karena telah membeli tanah tersebut dari Tergugat l, yang sebelumnya dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat lV dan Tergugat lV membelinya dari Tergugat V ; 5. Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat l, Tergugat ll, Tergugat lll, Tergugat Vl, Tergugat Vll dan Tergugat Vlll adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan meminta pembayaran ganti kerugian immateriil kepada Tergugat lll, Tergugat Vl dan Tergugat Vll dan Tergugat Vlll secara hoofdelijk sebesar Rp.1.000.000.000,- ; 6. Bahwa dalil–dalil Penggugat tersebut adalah sangat mengada–ada dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu mohon ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ; 7. Bahwa sebelumnya, perkenankan Tergugat Vll hendak menyampaikan latar belakang dan sejarah penguasaan atas Aset Bekas milik Asing/Cina yang dilakukan oleh Negara khususnya terkait dengan obyek sengketa a quo ; 8. Bahwa pada tahun 1958, Penguasa Perang Pusat telah mengeluarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt/Perpu/032/1958 tentang Larangan Adanya Organisasi Organisasi Yang Didirikan Oleh Dan Atau Untuk Orang–Orang Warga Negara Dari Negara Asing Yang Tidak Mempunyai Hubungan Diplomatik Dengan Negara Republik lndonesia, dimana berdasarkan konsiderannya hal ini dikarenakan perlunya pencegahan seperlunya guna mencegah akan kemungkinan timbulnya kejadian–kejadian yang tidak diinginkan karena sulitnya meminta
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 36 dari 67
pertanggungjawaban dari orang-orang warganegara dari negara asing yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan lndonesia ; 9. Bahwa Penguasa Perang Pusat kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan
Peraturan
Nomor
:
Kpts/Perpu/0439/1958
tentang
Penempatan Semua Sekolah/Kursus Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Dan/Atau Diusahakan Oleh Organisasi Yang Didirikan Oleh Dan/Atau Untuk Orang–Orang Tionghoa Perantauan (Hoa Kiaw) Yang Bukan Warga Negara Dari Negara Asing Yang Telah Mempunyai Hubungan Diplomatik Dengan Republik lndonesia Dan/Atau Telah Memperoleh Pengakuan Dari Negara Republik lndonesia Di Bawah Pengawasan Pemerintah Republik Indonesia ; 10. Bahwa Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 315 Tahun 1959 yang menyatakan bahwa keadaan perang telah berakhir pada tanggal 16 Desember 1959 dan kemudian terhadap Keputusan Presiden tersebut, Penguasa Perang Tertinggi mengeluarkan lnstruksi Deputi Penguasa Perang Tertinggi No. I/D/02/PEPERTI Tahun 1963 tentang Benda-Benda Bergerak Dan Tidak Bergerak Jang Dikuasai Oleh Penguasa Keadaan Bahaja, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap benda–benda tidak bergerak yang dianggap vital digunakan untuk kepentingan negara dan diserahkan kepada Departemen yang bersangkutan ; 11. Bahwa pada tahun 1960, keluar Undang–Undang Nomor 50 Prp Tahun 1960
tentang
Larangan
Organisasi
dan
Pengawasan
Terhadap
Perusahaan–Perusahaan Orang Asing Tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 dengan tegas dinyatakan bahwa “Dilarang organisasi–organisasi yang didirikan untuk orang asing : a. Yang tidak mempunyai kewarganegaraan ; b. Yang mempunyai kewarganegaraan dari suatu negara yang tidak diakui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan oleh Republik lndonensia ; c.
Yang menurut hukum negara yang diakui oleh Republik lndonesia mempunyai kewarganegaraan tersebut, akan tetapi yang tidak turut oleh yang bersangkutan ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 37 dari 67
12. Bahwa sejak diberlakukannya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1957, yang digantikan dengan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 1959, yang berakhir pada tanggal 01 Mei 1963, untuk selanjutnya diberlakukan Penguasaan Dwikora sampai dihapuskannya Komando operasi Militer (KOTI) dengan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1gOT. Sehingga berdasarkan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1967, maka semua masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatankegiatan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah di daerah yang selama ini dilakukan oleh PEPERDA atau PEPELRADA, selanjutnya ditampung oleh Gubernur Kepala Daerah ; 13. Bahwa
berdasarkan
surat
PANGKOPKAMTIB
Nomor
R–
19S/KPKAM/V/1979 tanggal 11 Mei 1979 perihal Masalah Gedung/persil Bekas sekolah Asing/cina kepada Para LAKSUSWIL dan Para Laksusda menyatakan bahwa atas aset asing/cina dikuasai oleh Negara dan atas gedung bekas sekolah asing/cina penggunaannya ditentukan untuk kepentingan pendidikan nasional. oleh karena itu, baik PEPERDA tahun 1958, dalam keputusan ini pada pokoknya mencabut semua izin pengajaran dan kebudayaan kepada seseorang yang menyelenggarakan sekolah/kursus
yang
sebagian
atau
seluruhnya
milik
dan/atau
diusahakan oleh organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orangorang Tionghoa Perantauan (hoa kiauw) yang bukan warga negara dari negara asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Republik lndonesia dan/atau telah memperoleh pengakuan dari negara
Republik
lndonesia
perizinannya
dicabut
dan
atas
penguasaannya sekolah/kursus dan penggunaan benda-benda tersebut di serahkan kepada Menteri Pendidikan ; 14. Bahwa
selanjutnya,
untuk
penyelesaian
aset–aset
bekas
milik
Asing/Cina yang tersebar di seluruh wilayah lndonesia sebagaimana termuat di dalam Daftar Lampiran I Surat Menteri Keuangan No. 394/MK.0311989 tanggal 12 April 1989, termasuk obyek sengketa a quo, telah dibentuk Tim Penyelesaian yang keanggotaannya mencakup unsur Tim lnterdep Pusat dan dibantu oleh Tim Asistensi Daerah ; 15. Bahwa berdasarkan data yang terdapat di dalam Daftar Lampiran I Surat Menteri Keuangan No. 394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989, bahwa Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 38 dari 67
terhadap obyek sengketa yang dahulu status bangunannya merupakan bekas Perkumpulan Tong an Kim Ha Hong Hwee, yang oleh karenanya, berdasarkan ketentuan perundang–undangan yang berlaku, maka terhadap aset tersebut diambilalih/dikuasai oleh Negara dan dipinjam pakai oleh Yayasan Institut Karate Do lndonesia (lNKAl) Sumatera Utara ; 16. Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang– Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik lndonesia memegang kekuasaan pemerintahan dan Pasal 10 Undang–Undang Dasar 1945 mengenai kewenangan Presiden di bidang pertahanan dan keamanan, dihubungkan dengan aset–aset bekas milik Asing/Cina yang dilakukan oleh PEPERPU cq. PEPERDA dan PEPELRADA, maka sesuai dengan kewenangannya sebagai Pembina Umum Kekayaan Negara menyerahkan penguasaan atas aset-aset bekas milik Asing/Cina tersebut kepada Menteri Keuangan ; 17. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam lndische Compatibiliteitswet/lCW (sekarang Pasal 6 ayat (1) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), disebutkan bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai kekuasaan pemerintahan ; 18. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam lndische Compatibiliteitswet/lCW (sekarang Pasal 6 ayat (2) huruf a Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) disebutkan bahwa kekuasaan Presiden tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan ; 19. Bahwa perlu juga dikemukakan mengenai kewenangan Tergugat Vll tersebut,
yang
dahulu
Compatibiliteitswet/lCW
diatur
(sekarang
dalam Pasal
ketentuan 25
lndische
Undang–Undang
Perbendahataan lndonesia) dimana disebutkan bahwa “pemerintah memegang urusan umum Keuangan Negara (dan milik mutlaknya) (Undang–Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1). Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa “Gubernur Jenderal” memegang pimpinan Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 39 dari 67
umum (algemeen bestuur) atas keuangan negara dan harta benda negara dan karena itu berwenang untuk mengambil tindakan–tindakan yang mengakibatkan keuangan negara bagi Negara. Wewenang penguasaan (otorisasi) ini olehnya dilimpahkan (didelegasikan) kepada berbagai penguasa ; 20. Bahwa perlu Tergugat Vll tegaskan mengenai tugas Tergugat Vll, bahwa sebagaimana diatur dalam lndische Compatibiliteitswet/lCW (sekarang Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara), pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara. Dengan mengacu kepada ketentuan– ketentuan tersebut di atas, Presiden melimpahkan tugasnya kepada Menteri Keuangan untuk memegang urusan umum keuangan negara, termasuk untuk mengurus aset bekas milik Asing/Cina yang dikuasai oleh Negara berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Presiden ; 21. Bahwa perlu Tergugat Vll sampaikan, bahwa obyek sengketa dimaksud di dalam Daftar Lampiran I Surat Menteri Keuangan No. 394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 adalah jelas dikuasai oleh Negara dengan kondisi sebagai berikut : a. Status tanah Negara ex Granc C No. 4754 a.n. Perkumpulan Tong an Kim Ha Hong Hwee ; b. Penggunaan : digunakan oleh perguruan INKAI ; c. Asset dinilai kembali oleh Tim Asistensi Daerah dengan koordinasi Tim lnterdep Pusat. Kemudian dijual kepada pihak swasta dan hasil penjualannya disetor ke Rekening Menteri Keuangan ; 22. Bahwa Tergugat Vll dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam posita gugatannya bahwa atas obyek sengketa a quo telah di beli oleh Penggugat dari Tergugat I yang yang sebelumnya dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat lV dan Tergugat lV membelinya dari Tergugat V ; 23. Bahwa dalil/alasan tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo karena jelas secara fakta hukum obyek sengketa a quo sebelum dilakukan pelepasan/penjualan kepada Tergugat lll dengan membayar kompensasi kepada Negara sebesar Rp. 648.578.000,- adalah jelas–jelas dikuasai Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 40 dari 67
oleh Negara karena merupakan Aset Bekas Milik Asing Cina bekas milik Perkumpulan
Tong an
Kim
Ha
Hong Hwee
yang merupakan
perkumpulan/organisasi eklusif rasial yang dilarang keberadaannya di lndonesia ; 24. Bahwa proses persetujuan/penjualan atas Aset Bekas Milik Asing Cina tersebut kepada Sdr. Hendra Ongso dapat diuraikan sebagai berikut : a. Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara No. 593/13360 tanggal 29 Agustus 2001, Menteri keuangan dengan Surat No. S– 4379/A/2001, tanggal 05 November 2001 telah menyetujui asset tersebut dijual kepada Sdr. Hendra Ongso dengan membayar kompensasi sebesar Rp.648.578.000,- ; b. Bahwa Menteri Keuangan dengan Surat No. S–615/MK.2/2002 tanggal 25 Februari 2002 telah menerbitkan surat pelepasan hak atas aset tersebut kepada Sdr. Hendra Ongso, sehubungan dengan telah dipenuhinya pembayaran kompensasi aset tersebut oleh yang bersangkutan ; c. Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Hak tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1010/Sei Rengas I atas tanah yang terletak di Jalan Sun Yat Sen No. 39–A Medan atas nama Hendra Ongso ; 25. Bahwa berdasarkan hal–hal tersebut, maka atas Aset Bekas Milik Asing Cina yang terletak di Jalan Sun Yat Sen No. 39–A Medan telah beralih kepemilikannya kepada Sdr. Hendra Ongso yang telah membeli tanah tersebut dari Negara dengan pembayaran uang kompensasi kepada Negara sebesar Rp.648.578.000. dan atas peralihan hak yang dilakukan antara Tergugat Vll dengan Sdr. Hendro Ongo adalah sah secara hukum; 26. Bahwa selain pada keberatan pada angka 34 s/d 37 tersebut diatas, Terugat VI juga keberatan dengan dalil/alasan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas obyek sengketa a quo telah di beli oleh Penggugat dari Tergugat I yang sebelumnya dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat IV dan Tergugat lV membelinya dari Tergugat V. Adapun dalil/alasan keberatan Tergugat Vll adalah berdasarkan pada alasan– alasan sebagai berikut : Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 41 dari 67
a. Bahwa jual beli atas objek sengketa yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat I yang sebelumnya dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat lV dan Tergugat lV membelinya dari Tergugat V adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan ; b. Bahwa berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata untuk syahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yakni: A. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ; B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ; C. Suatu hal tertentu ; D. Suatu sebab yang halal ; c. Bahwa berdasarkan pada syarat tersebut diatas, jelas atas peralihan/jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat l, Tergugat I dengan Tergugat lV dan Tergugat lV dengan Tergugat V tidak memenuhi syarat kecakapan untuk membuat perjanjian dan suatu sebab yang halal karena jelas baik kedudukan Tergugat l, Tergugat lV dan Tergugat V bukankanlah sebagai pihak/orang yang cakap atau berwenang untuk melakukan jual beli atas objek sengketa karena barang yang diperjual belikan jelas bukan miliknya. Dengan didasarkan pada ketentuan yang berlaku karena atas objek sengketa sah dibawah penguasaan dari Negara sehingga peralihan yang dilakukan oleh Tergugat l, lV dan Tergugat V adalah tidak sah. Oleh karena itu terhadap perjanjian yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat l, Tergugat lV dan Tergugat V adalah tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal ; 27. Bahwa selain itu, dengan dilarangnya keberadaan Perkumpulan Tong an Kim Ha Hong Hwee di lndonesia, eksistensi perkumpulan tersebut sebagai subyek hukum telah hapus sehingga tidak mungkin lagi melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh Likuidatur Perkumpulan Tong an Kim Ha Hong Hwee (i.c Tergugat V) dengan Sdr. Surya Naga (ic Tergugat lV) adalah tidak sah karena unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KuHPerdata yaitu “kecakapan untuk membuat suatu perjanjian” tidak terpenuhi ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 42 dari 67
28. Bahwa perbuatan hukum jual beli antara Tergugat V dan Tergugat lV dan antara Tergugat lV dan Tergugat I dan jual beli antara Tergugat I dan Penggugat hanyalah perbuatan proforma (pura–pura) saja. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3201 K|PDT11991 tanggal 30 Juni 1996, perjanjian yang dilakukan secara proforma sama sekali tidak mengikat terhadap pihak ketiga ; 29. Bahwa dapat Tergugat Vll tegaskan, bahwa dikarenakan jual beli yang dilakukan atas obyek sengketa oleh Penggugat dari Tergugat I yang sebelumnya dibeli oleh Tergugat I dari Tergugat lV dan Tergugat lV membelinya dari Tergugat V jelas didasarkan pada suatu perjanjian jual beli yang dilakukan secara melawan hak dan terdapat unsur tindak pidana karena menjual atas barang yang bukan miliknya, oleh karena itu jelas atas perjanjian jual beli tersebut adalah tidak sah secara hukum ; 30. Bahwa selain pada alasan tersebut di atas, Tergugat Vll juga menegaskan bahwa Penggugat didalam melakukan jual beli, tidak memperhatikan prinsip kehati–hatian karena seharusnya sebelum melakukan jual beli, Penggugat menanyakan dan mempelajari atas riwayat dan keterangan atas obyek yang akan dibelinya tersebut. Sehingga jelas apakah Tergugat l, Tergugat lV dan Tergugat V adalah pihak berwenang atau tidak untuk melakukan jual beli ; 31. Bahwa berdasarkan alasan–alasan tersebut diatas, maka dalil/alasan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan sudah sepatutnya di tolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Apabila Penggugat menuntut ganti rugi atas perjanjian jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat l, tuntutan tersebut seharusnya ditujukan kepada Tergugat l, Tergugat lV dan Tergugat V karena telah melakukan perjanjian jula beli tanpa hak dan sebab yang halal ; 32. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas Tergugat Vll adalah pihak yang berhak atas objek sengketa sehingga peralihan hak yang dilakukan oleh Tergugat Vll kepada sdr. Hendro Ongso adalah sah secara hukum ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 43 dari 67
Maka berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat Vll mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut : Dalam Eksepsi : 1. Menerima Eksepsi Tergugat VII ; 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang secara mutlak (ABSOLUTE NON BEVOEGHEID) untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ; 3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Dalam Pokok Perkara : 1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidak–tidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara Jawaban Tergugat VIII : I. TENTANG EKSEPSI ; 1.tentang Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili − bahwa dari uraian-uraian dalil gugatan dan perbaikan gugatan, terutama bila dilihat dalil gugatan angka15.7 samapi dengan 24 serta petitum gugatan angka 5,9,10 dan 11 dapat diketahui bahwasanya yang menjadi dasar dan alasa Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat VI,VII dan VIII (selanjutnya disebut Para Tergugat) selaku Pejabat Tata Usaha Negara adalah berkaitan dengan keputusan Tata Usaha Negara yang dilakukan Para Tergugat dalam kedudukan/jabatannya masing-masing selaku Pejabat Tata Usaha Negara sesuai kewenangan yang diberikan Undang-Undang yang menurut Penggugat bertentangan dengan hukum dan merugikan Penggugat dan selanjutnya menuntut agar keputusan Pejabat Tata Usaha Negara Incasu Tergugat VI,VII dan VIII tersebut tidak berkekuatan hukum ; − bahwa tindakan Tergugat VIII selaku Pejabat Tata Usaha Negar menyahuti permohonan Tergugat II dengan mengundangnya untuk membahas objek penjualan Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
perkara
adalah
sebahagian
dari
Halaman 44 dari 67
perlayanan masyarakat sesuai asas-asas pemerintahan yang baik dan tindakan Tergugat VII menyampaikan laporan penelitian dan penaksiran harga objek perkara kepada Tergugat VII selaku aparatur pemerintah yang berwenang untuk itu sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku adalah bahagian dari proses dan prosedur yan wajib dilakukan oleh Tergugat VIII dalam kapasitasnya selaku Pejabat Negara serta kemudian tindakan Tergugat VII menyetujui penjualan objek perkara dengan menetapkan harga sebagaimana terurai dalam gugatan tentulah didasarkan kepada persyaratan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya tindakan Tergugat VI selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang diberika wewenang untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik No.1019/Sei Rengas I tanggal 15 Oktober 2002 tidaklah melebihi kewenangan yang diberikan UndangUndang sehingga merupakan perbuatan melawan hukum ; − bahwa oleh karena keseluruhan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VI, VII dan VIII sebagaimana diuraikan diatas adalah dalam pokok dan fungsi mesing-masing sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka bilapun Penggugat merasa dirugikan atas itu (walaupun sesungguhnya Penggugat secara hukum tidak ada kaitan dan hubungan hukum dengan objek perkara sebab berdasarkan fakta yang terungkap dalam dalil gugatan objek perkara yang dibeli Penggugat masih dalam sengketa dan kemudian pihak penjual telah dinyatakan sebagaai pihak yang kalah dalam putusan peradilan
umum
dan
peradilan
Tata
Usaha
Negara
dan
keputusannya telah mempunyai kekutan hukum yang tetap), maka seyogianya Pengggugat mengajukan gugutan atas tindakan Tergugat VI,VII dan VIII tersebut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana kaidah pasal 4, pasal 53 ayat 1 dan pasal 54 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 sebagimana dirubah dengan UU No.9 Tahun 2004 dan perubahan kedua sebagaimana UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; − bahwa oleh karena nyata-nyataa dasar dan alasan mengajukan gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VI, VII dan VIII adalah Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 45 dari 67
perihal terbitnya surat keputusan Tata Usaha Negara yang diperbuat dalam jabatan masing-masing selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bukan merupakan perbuatan hukum perdata melainkan adminisatrasi Negara yang merupakn sengketa Tataa Usaha Negara, maka lembaga peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkaranya adalah Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum sebagai gugatan aquo ; − bahwa oleh karenanya demi tercipta kepastian hukum acara perdata dan tegaknya kepastian hukum dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri Medan harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini dengan segala akibat hukumnya ; − bahwa oleh karana Eksepsi Tergugat VIII diatas adalah merupakan eksepsi
Absolut
tentang
kewenangan
Pokok
Perkara,
maka
Pengadilan Negeri Medan harus terlebih dahulu memeriksa dan mengadili eksepsi dimaksud dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan pendahukuan (Putusan Sela) yang amarnya berbunyi : “ Menyatakan demi hukum Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini” ; 2. Tentang Gugatan Penggugat Keliru dan Tidak Berdasarkan Hukum − bahwa berdasarkan tertib hukum yang berlaku di Indonesia yang diintradusir
dalam
berbagai
peraturan
perundang-undangan
terutamadihubungkan dengan syarat mutlak mengajukan gugatan dalam putusasn perkara Linden Baum Coken Arrest H.R tahun 1919 yang dipertegas kembali dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan diterapkan dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I diantaraya agustus
Yurisprudensi 1975
telah
MARI diketahui
No.995/K/Sip/1975 syarat
mutlak
tanggal
08
mengajukan
gugatanadalah hubungan hukum dan perselisihan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, atau lebih konkritnya hak subjektif Tergugat yang dilanggar Tergugat atau Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya ; − bahwa dalam uraian dalai gugatan sama sekali tidak terurai dengan jelas hubungan apalagi perselisihan hukum Penggugat dengan Tergugat VIII, apalagi dalam uraian dalili gugatan angka 4 ternyata Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 46 dari 67
Penggugat telah melakukan dengan terang, tegas dan jelas objek perkara yang telah dibeli dari Tergugat II selaku kuasa dari Tergugat I adalah objek yang masih dalam sengketa dan kemudina dalam dalil gugatana angka 8,11,12 dan 14 Penggugat telah mengetahui dan mengakui gugatan pihak yang mengaku sebagai pemilik barang yang dibeli yakni Tergugat II selaku kuasa Tergugat I telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah berdasarkan putusan peradilan Tata Usaha Negara maupun peradilan umum dengan segala akibat hukumnya, maka tentulah tidak ada lagi hubungan hukum Penggugat dengan objek perkara tersebut apalagi dengan Tergugat VIII ; − bahwa Perihal Dalil gugatan Penggugat angka 11, 13 dan 14 yang menyebutkan berdasarkan Surat Perjanjian tertanggal 27 Februari 2003 yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan adalah bukan Tergugat I dan tindakan Tergugat I mengajukan gugatan terhadap tanah terperkara melalui Pengadilan Negeri Medan sebagaimana putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Nomor : 225/Pdt.G/PN-MDN jo No.: 68/Pdt/2005/PT-MDN jo putusan Makamah Agung R.I Nomor 1562/Pdt/2006 sebagai perbuatan melawan hukum adalah dalli yang tidak dapat dibenarkan serta tidak memiliki dasar dan landasan hukum sehingga oleh karennya ditolak ; − bahwa perihal adanya Surat Perjanjian yang diperbuat Penggugat dengan
Tergugat
II
selaku
kuasa
Tergugat
I
dengan
memperjuabelikan tanah/bangunan yang masih dalam sengketa sehingga isinya cacat yuridis dan faktanya beluma ada penyerahan (levering) yang dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan angka 6 dan 7 tentang objek perkara berada dalam penguasaan
Tergugat
III
dan
kemudian
menghancurkan
bangunannya memberikan bukti yang tidak terbantahkan tentang belum terpenuhinya syarat sahnya jual beli atas objek perkara yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat II selaku kuasa Tergugat I dan bilapun Penggugat merasa dirugikan atas jual beli yang cacat hukum tersebut, maka tindakan hukun yang seharusnya dilakukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I atas dasar Wanprestasi dan menuntut ganti rugi bukan Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 47 dari 67
pemenuhan isi perjanjian atau setidak-tidaknya mengajukan tututan pidana atas dasar tindak pidana penipuan bukan mengajujan gugatan kepada Tergugat III, VI,VII dan VIII sebagaimana perkara aquo ; − bahwa fakta gugatan lainnya membuktikan tentang tidak adanya hubungan hukm Tergugat III, VI,VII dan VIII dengan Penggugat terlihat dengan jelas dari dalil gugatan angka 15.9 dihubungkan dengan dalil gugatan angka1,2,11 dan 13 yang memberikan bukti yang tak terbantahkan tentang para Tergugat diatas melakukan perbuatan yang digugat adalah pada tahun 2000,2001 da 2002 serta Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat III diterbitkan Tergugat VI pada tanggal 15 oktober 2002, sedangakan Penggugat membeli tanah dari Tergugat II selaku kuasa Tergugat I dan mengertahuinya secara
jelas
dalam
keadaan
perkara
di
Pengadilan
dan
kemudianTergugat I dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara mupun peradilan umum dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh Tergugat I lagi adalah pada tanggal 27 Pebruari sehingga menjadi nyata tentang tidak adanya hubungan dan atau kaitan hukum Penggugat dengan para Tergugat diatas atas objek perkara aquo ; − bahwa bila quod noon Penggugat mengaku dirugikan atas pembelian objek perkara dari Tergugat I yang nyata diketahuinya masih sengketa dan tidak mempertanyakan status tanahnya kepada Tergugat VI dana pada akhirnya Terguagt I dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga Tergugat I tidak mampu menyerahkan benda yang diperjualbelikan sesuai denngan isi perjanjiannya dengan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1236 BW, maka upaya hukum yang seharusnya ditempuh Penggugat adalah menuntu ganti rugi kepada Tergugat I bukan menuntut pemenuhan isi perjajian (lihat dan pahami Yurispridensi MARI No. 1079.K/Sip/1973 tanggal 25 Pebruari 1979) ; − bahwa dengan demikian gugatan aquo keliru terhadap subjek dan objek dan tidak memenuhi syarat mutlak mengajukan gugatan yang diatur dalam tertib hukum acara perdata sehingga gugatan aquo
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 48 dari 67
harus dipandang sebagai tidak berdasarkan hukum dengan segala akibat hukumya ; − bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum yang diuraikan diatas telah ternyata dan terbukti gugatan aquo keliru dan tidak berdasarkan hukun dan oleh karenya gugatan yang ditujukan kepada Tergugat VIII haruslah dipandang sebagai tidak beralasan ; 3. Tentang Penggugat Bukan Pembeli Yang Beritikad Baik − bahwa berdasarkan uaraikan dalil gugatan angka 4 dan 6 Penggugat dengan tegas, jelas dan terang mengakui bahwa tanah/bagunan yang dibeli oleh Penggugat dari Pewaris Tergugat I (selanjutnya disebut Objek perkara) tersebut dalam keadaan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; − bahwa kemudian dalam dalil gugatan angka 8 Penggugat mengakui dengan tegas terhadap sengketa Tata Usaha Negara tersebut gugatan Pewaris Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana
putusan
Mahkamah
Agung
R.I
Nomor
:
113.K/TUN/2004 dan selajutnya berdasarkan dalil gugatan angka 11 Penggugat juga mengakui dan mengetahui permohonan Peninjauan kembali yang diajukan Pewaris Tergugat I berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I Nomor : 65/TUN/2008 telah ditolak sehingga dengan demikian putusan tersebut saat diajukan gugatan aquo telah memiliki kekuatan hukum tetap (Incracht Van Gewijde) ; − bahwa selanjutnya dalam dalili gugatan angka 12 Penggugat juga mengakui sengketa kepemilikna atas objek perkara tersebut telah diputus oleh peradilan umum dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 152.K/Pdt/2008 telah terang, tegas, dan jelas permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi i.c Pewaris Tergugat I dalam perkara perdata Nomor : 225/Pdt.G/2003/PN-Mdn ditolak : -
Bahwa dengan demikian tidak terdapat bukti hak (recht title) Pewaris Tergugat I atas objek perkara tersebut yang berakibat Surat Perjanjian yang diperbuat Penggugat dengan Tergugat II selaku kuasa Pewaris Tergugat I sebagaimana dalil gugatan angka 1,2,3,5,11,13 dan 15 tidaklah memilik kekuatan hukum (batal absolute) ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 49 dari 67
-
Bahwa oleh karena Penggugat mengakui dan megetahui secara terang, tegasa dan jelas tentang barang yang dibelinya dari Tergugat II selaku kusa Pewaris Tergugat I yakni objek perkara adalah dalam keadaan sengketa dan kemudian dalam sengketa baik dalam Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan umum Pewaris Tergugat I berada dipihak yang dikalahkan, maka tindakan Tergugat membeli objek perkara tersebut dam kemudian menuangkannya dalam Surat Perjanjian adalah memiliki cacat juridis dan Pengggat haruslah dinyatakan pembeli yang beritikad baik dan tidak layak dilindungi Undang-undang ;
-
Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka gugatan aquo tidaklah beralasan dan harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;
-
Bahwa berhubung dalil eksepsi Tergugat VIII diatas telah didukung oleh data, fakta dan argurmentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,
maka
demi
keadilan
dan
terciptanya
kepastian hukum gugatan aquo harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). II. TENTANG POKOK PERKARA -
Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalail Eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil jawaban terhadap pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
-
Bahwa mencermati uraian demi uraian dalil gugatan, sesungguhnya telah dimaklumi gugatan Aquo merupakan gugatan gado-gado yang mencampuradukkan perbuatan pidana, perdata dan sengketa tata usaha Negara dalam wilayah mengadili yang berbeda tetap diajukan melalui peradilan umum ;
-
Bahwa dari uraian dalil gugatan Tergugat VIII, dapat memakmuli keresahan dan kenekatan Penggugat membeli objek perkara kepada Penggugat dinyatakan kalah oleh Pengadilan baik Pengadilan Tata Usaha Negara maupu Pengadilan Umum dan putusannya telah
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 50 dari 67
mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan yang mengaku pemilik asal objek jual belinya lagi ; -
Bahwa tindakan Penggugat yang membeli tanah dalam keadaan sengketa
baik
sengketa
Tata
Usaha
Negara
dan
sengketa
kepemilikan melalui peradilan umum yang berujung pada kekalahan sesungguhnya merupakan tindakan konyol dan ibarat bermain judi dan masih untung Penggugat mengkin tidak rugi terlalu banyak dari permainan untungan-untangan tersebut ; -
Bahwa terlepas dari tindakan nekat yang dilakukan Penggugat tersebut,
dalam
uaraian
dalilm
gugatan
sesungguhnya
tidak
ditemukan suatau fakta hukum yang mendukung dalil gugatan tentang Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tindakan hukum yan dilakukan tergugat VIII sebagaimana dalil gugatan angka 15.9 huruf b,c,d dan f adalah bahagian dari pelayanan prima terhadap masyarakat sebagai wujud asas pemerintahan yang baik ; -
Bahwa tindana hukum yang dilakukan Tergugat VIII pada tahun 2000, 2001 dan 2002 sebagaimana posita gugatan diatas tidak ada kaitan dan hubungan hukumnya dengan Penggugat yang mengaku membeli tanah/bangunan yang masih dalam keadaan sengketa di Pengadilan dari Tergugat II selaku kuasa Tergugat I bedasarkan Surat Perjanjian tertanggal 27 Februari 2003, apalagi ternyata pada tanggal 15-102002 Tergugat VI telah menerbitkan bukti hak (recht title) berupa Sertifikat Hak Milik No.1019/Sei Rengas I atas nama Tergugat III atas objek yang dibeli Penggugat tersebut ;
-
Bahwa oleh karena Penggugat telah mengetahui objek yang dibel;inya dari Tergugat II selaku kuasa Tergugat I masih mendapat perlindungan hukum serta berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan diatas ternyata dan terbukti tidak terdapat hubungan hukum atas tindakan Tergugat VIII yang menerbitkan surat pada tahun 2000,2001 dan 2002 dengan kepentingan “perolehan untungan-untungan” Penggugat atas objek perkara pada tahun 2003, maka keseluruhan petitum gugatan terutama petitum angka 5,11,12 dan 15 tidaklah
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 51 dari 67
dapat dibenarkan dan harus ditolak karena tidak didasarkan kepada data, fakta dan bukti yang kuat dan dapat dipertangungjawabkan ; -
Bahwa dalil guagatan angka 24 dan 25 yang menyebutkan akibat perbuatan Tergugat VIII telah merugikna Penggugat baik materil maupun immaterial adalah dalil yang mengada-ada sebab kerugian yang dialami Penggugat tersebut adalah akibat ulanhya sendiri yang tidak melakukan tindakan kehati-hatian membeli tanah/bangunan yang masih sengketa atau tidak menutup kemungkinan merupakan tindakan sengaja Penggugat untuk bermain untung-untungan dengan harapan mendapat keutungan yang besar membeli tanah/ bangunan dari Tergugat II selaku kuasa Tergugat I walaupun pada akhirnya menjadi bunting (rugi) ;
-
Bahwa oleh karena kerugian yang timbul dati ketidak hati-hatian dan tindakan nekat Penggugat diatas adalah akaibat ulah dan perbuatan Penggugat sendiri, maka tidak terdapat aturan hukum manapun di Republik ini mewajibkan orang lain termasuk tidak terkecuali Tergugat VIII untuk membayar kerugiaan tersebut kepada Penggugat ;
-
Bahwa oleh karena dasar gugatan terutama yang ditujukan kepada Tergugat VIII tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum maka keseluruhan petitum gugatan haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;
Bahwa berdasarkan dalil jawaban dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut diatas, maka Tergugat VIII dengan hormat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan yang berbunyi : A. Dalam Eksepsi : 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat VIII tersebut seluruhnya. 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini. 3. Menyatakan
gugatan
Penggugat
tidak
dapat
diterima
(Niet
Ontvankelijke Verklaard) B. Dalam Pokok Perkara: 1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 52 dari 67
2. Menghukum Penggugat untuk membeyar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau : Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono). Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Mei 2012 Nomor
67/Pdt.G/2011/PN.Mdn
atas
gugatan
Penggugat
yang
amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; DALAM EKSEPSI ; - Menyatakan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tidak dapat diterima ; DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; 2.
Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah di letakkan Pengadilan Negeri Medan ;
3. Menyatakan demi hukum Penggugat adalah yang berhak atas tanah/ bangunan terperkara berdasarkan : a. Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 2003 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I yang dilegalisasi oleh Halim, SH. Notaris di Medan dibawah No. 60 / L / 2003 tanggal 27 Februari 2003 ; b. Surat Pernyataan tanggal 27 Februari 2003 yang dibuat oleh Pewaris Tergugat I yang dilegalisasi oleh Halim,SH. Notaris di Medan dibawah Register No. 61/ L/ 2003 tanggal 27 Februai 2003 ; 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum : a. Akta Jual Beli No. 51 tanggal 9 Desember 1978 yang dibuat oleh dan dihadapan Kusmulyanto Ongko. Notaris di Medan ; b. Akta Jual Beli No. 56 tanggal 29 Nopember 1978 yang dibuat oleh dan dihadapan Walter Siregar. Notaris di Medan ; c. Surat No. B-0989/I /1979 tanggal 3 Januari 1979 dari Kodam II Bukit Barisan / Kodim 0212/ MK kepada Tergugat IV selaku kuasa dari Perkumpulan Tong An Kim Ha Kong Hwe tentang Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 53 dari 67
”Penyerahan dan Pengembalian tanah dan bangunan terletak di Jalan Sun Yat Sen No. 39-A Medan ; d. Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No.3123/
11/SKPT/ AKM/ 1979 tanggal 9 Maret 1979 yang dikeluarkan oleh Tergugat VI atas tanah bekas Grant C No. 4754 atas tanah perkumpulan Tong An Kim Ha Kong Hwe
yang terletak di
Kelurahan Sei Rengas I seluas 340 M2 ; e. Surat No. 932/ 105.5/ LK/ 2001 tanggal 14 Agustus 2001 yang diterbtikan
oleh
Kantor
Wilayah
Departemen
Pendidikan
Nasional Provinsi Sumut, perihal : Pengembalian asset bekas sekolah Asing/ Cina yang terletak di Jalan Sun Yat Sen No. 39 – A Medan; 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat
VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah perbuatan
melawan hukum ; 6. Menghukum Tergugat III dan sekalian orang dan/ atau badan yang mendapatkan hak dari tanah terperkara untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong. Apabila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) ; 7. Menghukum Tergugat III membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari
terhitung
sejak bangunan gedung terperkara dihancurkan Tergugat III, yaitu sejak tanggal 30 April 2003 sampai perkara ini diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap ; 8. Menyatakan demi hukum penyetoran Tergugat
III
uang
yang dilakukan
pada tanggal 21 Januari 2002
kepada Negara
melalui Rekening Tergugat VII sebesar Rp. 648.578.000 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
sebagai kompensasi atas tanah / bangunan terperkara
adalah
penyetoran yang cacat hukum, tidak sah dan tidak
mengikat ; 9. Menyatakan demi hukum Sertifikat Hak Milik No. 1019/ Sei Rengas I tanggal 15-10-2002 yang terdaftar atas nama Hendra Ongso cq. Tergugat III tidak berkekuatan hukum ; Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 54 dari 67
10. Menyatakan tidak berkekuatan hukum : a. Surat permohonan Tergugat III tanggal 3 Juli 2000 No. 03/ VII/ 2000 kepada Tergugat VIII ; b. Surat Tergugat VIII
kepada Tergugat III No. 005/ 19317
tanggal 27 Nopember 2000 perihal perihal ; Undangan untuk membahas tanah/ bangunan terperkara ; c. Surat Tergugat VIII No. 593/ 13360 tertanggal 29 Agustus 2001 yang ditujukan kepada Tergugat VII tentang laporan penelitian dan penaksiran harga tanah/ bangunan terperkara ; d. Surat Tergugat VII kepada Tergugat VIII No. S-4379/ A/ 2001 tanggal 5 November 2001, perihal persetujuan penjualan tanah/ bangunan terperkara dengan harga Rp. 648.578.000 (enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ; e. formulir
Setoran
Pembayaran
Kompensasi
atas
tanah/
bangunan terperkara ke rekening Menteri Keuangan R.I. No. 122-07-S0091020662 ; f. Surat Tergugat VIII No.593.04/2367 tertanggal 24 April 2002 kepada Walikota Medan/ Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan
perihal penyelesaian permohonan hak atas tanah/
bangunan terperkara ; g. Putusan Pengadilan Negeri Medan No.225/ Pdt.G/ 2003/ PNMdn
tanggal 15 Juli 2004 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi
Medan No. 68/ PDT/ 2005/PT. MDN tanggal 10 Juni 2005 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1562 K/ Pdt/ 2006 tanggal 23 Februari 2007 ; 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V mematuhi isi putusan dalam perkara ini; ; 12. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VIII membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.7.527.000,- (tujuh juta lima ratus dua puluh tujuh ribuh rupiah); 13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; Membaca akta pemberitahuan isi putusan kepada Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 11 September 2012, kepada Tergugat III/ Pembanding Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 55 dari 67
I tanggal 03 September 2012, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding II tanggal 19 September 2012, kepada Tergugat V/Turut Terbanding III melalui Media massa Gaya Medan tanggal 28 Agustus 2012, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding IV tanggal 28 Agustus 2012, Kepada Tergugat VII/Pembanding II tanggal 29 Oktober 2012, Kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding V tanggal 30 Agustus 2012; Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri .Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 13
September
2012
Tergugat
III/Pembanding
I
telah
mengajukan
permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Mei 20112 Nomor:67/Pdt.G/2011/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding I pada tanggal 20 Nopember 2012, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 10 Desember 2012, kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 01 Nopember 2012, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding II tanggal 19 Nopember 2012, kepada Tergugat V/Turut Terbanding III tanggal 19 Nopember 2012, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding IV tanggal 21 Nopember 2012, kepada Tergugat VII/Pembanding II tanggal 12 Nopember 2012, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding V tanggal 01 Nopember 2012 ; Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri .Medan yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 Nopember 2012 Tergugat VII/Pembanding II telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Mei 2012 Nomor:67/Pdt.G/2011/PN.Mdn untuk diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 56 dari 67
secara syah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding I pada tanggal 12 Desember 2012, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 28 Januari 2013, kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 17 Desember 2012, kepada Tergugat III/Pembanding I tanggal 12 Desember 2012, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding II tanggal 21 Desember
2012, kepada
Tergugat V/Turut Terbanding III tanggal 21 Desember 2012, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding IV tanggal 12 Desember 2012, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding V tanggal 19 Desember 2012 ; Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat III/ Pembanding I tertanggal 14 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 20 Nopember 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding I pada tanggal 12 Desember 2012, kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I tanggal 28 Januari 2013, kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 17 Desember 2012, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding II tanggal 21 Desember 2012, kepada Tergugat V/Turut Terbanding III tanggal 21 Desember 2012, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding IV tanggal 12 Desember 2012, kepada Tergugat VII/Pembanding II tanggal 22 Januari 2013, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding V tanggal 19 Desember 2012:
Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat VII/ Pembanding II tertanggal 17 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Desember 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding I pada tanggal 01 Maret 2013, kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I tanggal 02 Mei 2013, kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 06 Maret 2013, Kepada Tergugat III/Pembanding I tanggal 07 Maret 2013, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding II tanggal 20 Pebruari 2013, kepada Tergugat V/Terbanding III tanggal 20 Pebruari
2013, kepada
Tergugat VI/Turut Terbanding IV tanggal 28 Pebruari 2013, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding V tanggal 20 Maret 2013 ;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 57 dari 67
Membaca
kontra
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Penggugat/Terbanding I atas memori banding dari Tergugat III/Pembanding I tertanggal 03 Januari 2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 03 Januari 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah
pula
diberitahukan
dengan
cara
seksama
kepada
Tergugat
III/Pembanding I tanggal 04 Maret 2013, kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I tanggal 02 Mei 2013, kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 06 Maret 2013, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding II tanggal 20 Pebruari 2013, kepada Tergugat V/Terbanding III tanggal 20 Pebruari 2013, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding IV tanggal 28 Pebruari 2013, kepada Tergugat VII/Pembanding II tanggal 07 Mei 2013, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding V tanggal 20 Maret 2013 ;
Membaca Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I atas memori banding dari Tergugat VII/Pembanding II tertanggal
-- Maret
2013 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Medan tanggal 05 Maret 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah
pula
diberitahukan
dengan
cara
seksama
kepada
Tergugat
III/Pembanding I tanggal 09 April 2013, kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I tanggal 19 Juli 2013, kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 29 April 2013, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding II tanggal 29 April 2013, kepada Tergugat V/Turut Terbanding III tanggal 29 April 2013, kepada Tergugat VI/Turut
Terbanding
IV
tanggal
09
April
2013,
kepada
Tergugat
VII/Pembanding II tanggal 09 April 2013, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding V tanggal 09 April 2013 ;
Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II tertanggal 19 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan Tanggal 20 Desember 2012
dan surat kontra
memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Tegugat I/Pembanding I tanggal 04 Maret 2013, kepada Penggugat/Terbanding I tanggal 01 Maret 2013, kepada Tergugat I/ Turut Terbanding I tanggal 02 Mei 2013, kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 17 Desember 2012, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding II tanggal 21 Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 58 dari 67
Desember 2012, kepada Tergugat V/Turut Terbanding III tanggal 21 Desember 2012, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding IV tanggal 12 Desember 2012, kepada Tergugat VII/Pembanding II tanggal 22 Januari 2013, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding V tanggal 19 Desember 2012 ; Membaca
risalah
pemberitahuan
pemeriksaan
berkas
perkara
(Inzage) Nomor:67/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan kepada pihak Tergugat III/Pembanding I tanggal 12 Desember 2012, dan kepada Penggugat/Terbanding I pada tanggal 26 Nopember 2012, kepada Tergugat I/Turut Terbanding I tanggal 10 Desember 2012, kepada Tergugat II/Terbanding II tanggal 08 Nopember 2012, kepada Tergugat IV/Turut Terbanding II tanggal 19 Nopember 2012, kepadaTergugat V/Turut Terbanding III tanggal 19 Nopember 2012, kepada Tergugat VI/Turut Terbanding IV tanggal 21 Nopember 2012, kepada Tergugat VII/Pembanding II tanggal 12 Nopember 2012, kepada Tergugat VIII/Turut Terbanding V
telah
memberi kesempatan untuk mempelajari
berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Tergugat III/Pembanding I atas permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikugt : TENTANG EKSEPSI: - Bahwa Judex Factie (ic.Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Muhammad,SH,MH, terkesan licik dan tidak adil dalam memutus perkara a quo), dimana Pembanding/Tergugat III (Hendra Ongso) dalam jawaban perkara a quo telah mengajukan keberatan dalam bentuk eksepsi tentang gugatan Ne Bis In Idem, akan tetapi setelah diperiksa pertimbangan-pdertimbangan hukum Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 59 dari 67
yang dibuat dan dipertimbangkan oleh judex factie, untuk eksepsi gugatan ne bis in idem yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat III (Hendra Ongso) tidak dipertimbangkan sama sekali; DALAM POKOK PERKARA : - Bahwa judex factie
(ic. Pengadilan Negeri Medan) dalam
prtimbangan hukumnya telah keliru dan tidak meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak terutama bukti yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat III (Hendra Ongso); - Bahwa dasar hukum yang dimiliki oleh Penggugat/Terbanding (Tansri Chandra) yakni: jual beli tanggal 27 Pebruari 2003 (P-1) antara Djohar Ramli/Tergugat I/Terbanding II memperolehnya dari Surya Naga/Tergugat IV/Terbanding IV, sedangkan Surya Naga memperoleh dari pihak Tong An Kim Ha Kong Hwe (yakni:Loo E Chew dan Law Siong San), sesuai dengan akta Jual Beli 56 tanggal 29 Nopember 1978, dimana bidang tanah tersebut berasal dari bekas Grant C-4754 - Bahwa jika diperhatikan sesuai dengan Surat Keputusan Pengurus Perang Pusat No.Prt/Peperpu/032/195 tanggal 30 Oktober 1958 dimana tanah dan bangunan terperkara telah menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, maka jual beli Nomor:56 tanggal 29 Nopember 1978 antara Perkumpulan Tong An Kim Hah Kong Hwe dengan Surya Naga tidak dapat dibenarkan, sebab pihak penjual bukanlah orang yang berhak lagi, sebab bidang tanah dan bangunan tersebut adalah sudah dikuasai langsung oleh Negara, sehingga
jual
beli
tersebut
telah
melanggar
pasal
1320
KUHPerdata; - Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan antara Likwidatur Perkumpulan Tong An Kim Hah Kong Hwe dengan Surya Naga tidak sah (jual beli No.59 tanggal 29 Nopember 1978), maka dengan sendirinya jual beli yang kemudian dilakukan oleh Surya Naga kepada Gunawan Ramli juga menjadi tidak sah (Jual beli dengan Akte No.51 tanggal 9 Desember 1978); - Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan antara Surya Naga dengan Gunawan Ramli tidak sah, maka secara juridis jual beli Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 60 dari 67
yang dilakukan antara Djohar Ramli (selaku kuasa dari Gunawan Ramli) dengan Tansri Chandra menjadi tidak sah pula (ic. Perjanjian jual beli tanggal 27 Pebruari 2003) dengan demikian tidak berkekuatan hukum lagi; Menimbang, bahwa Tergugat VII/Pembanding II atas permohonan bandingnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: - Bahwa Pembanding (dahulu Tergugat VII) keberatan terhadap amar putusan sela tanggal 2 April 2012 majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat VI, Pembanding dan Tergugat VIII; - Bahwa Pembanding (dahulu Tergugat VII) keberatan dan menolak dengan tegas amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara tersebut, karena sangat keliru, salah dan tidak berdasar hukum; - Bahwa yang berwenang menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum atas berlakunya surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara adalah bukan merupakan lingkup kompetensi Peradilan Umum untuk memeriksa dan mengadilinya; - Bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Medan yang telah menolak Eksepsi Kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat VI, Pembanding (dahulu Tergugat VII) dan Tergugat VIII merupakan kekeliruan yangsangat nyata; DALAM POKOK PERKARA. - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah jauh melampaui
kewenanganya
dengan
menganulir
putusan
Pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya; - Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya serta tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 61 dari 67
Pembanding (dahulu Tergugat VII) mengenai penguasaan asset Bekas Milik Asing/Cina in casu objek sengketa a qua oleh Negara yang pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Keuangan; - Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Medan tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat yang sebelumnya dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV dan Tergugat IV kepada Tergugat; Menimbang, bahwa atas memori banding Tergugat III/Pembanding I, Penggugat/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : TENTANG EKSEPSI : A. Tentang Gugatan Ne Bis In Idem. - Bahwa dalam memori bandingnya menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding tentang gugatan Penggugat/Terbanding Ne Bis In Idem karena menurut Pembanding bahwa Ne Bis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak, melainkan terutama ditentukan objek sengketa telah diberi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; - Bahwa alasan keberatan tentang eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat III/Pembanding tersebut keliru dan tidak tepat, maka harus ditolak sebab eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III/Pembanding telah dipertimbangkan Pengadilan Negeri Medan secara sekaligus dengan eksepsi tentang Kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat IV/Turut Terbanding V, Tergugat VII/Turut terbanding VI dan Tergugat VIII/Turut Terbanding VII yang dimuat dalam pertimbangan Putusan Sela Pengadilan Negeri Medan yang sekarang dimohonkan banding oleh pembanding; TENTANG POKOK PERKARA : - Bahwa
Penggugat/Terbanding
tetap
dengan
dalil-dalil
gugatannya, seterusnya menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan-alasan banding pembanding untuk seluruhnya;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 62 dari 67
Menimbang,
bahwa
atas
memori
banding
dari
Tergugat
VII/Pembanding II, Penggugat/Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : TENTANG EKSEPSI: - Bahwa Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar menolak eksepsi absulut yang diajukan oleh TergugatVII/Pembanding, sebab yang diadili oleh Pengadilan Negeri medan adalah sengketa kepemilikan, bukan sengketa mengenai Keputusan Pejabat Tata Usaha. Sengketa mengensi Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah selesai dan telah diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana disegbutkan dalam fundamentum petendi reques gugatan Penggugat/Terbanding; TENTANG POKOK PERKARA: - Bahwa
Penggugat/Terbanding
tetap
dengan
dalil-dalil
gugatannya, seterusnya menolak dan membantah dengan tegas seluruh alasan-alasan banding pembanding untuk seluruhnya; - Bahwa alasan-alasan banding pembanding sangat keliru dan tidak tepat dan harus ditolak dan dibantah dengan tegas; Menimbang,
bahwa
atas
memori
banding
dari
Tergugat
III/Pembanding I dan memori banding dari Tergugat VII/Pembanding II, Tergugat II/Terbanding II telah mengajukan kontra memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI: - Bahwa ditolaknya oleh peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri
Medan)
perkara
yang
dimohonkan
banding
oleh
Pembanding/Tergugat II asal (Hendra Ongso) telah tepat dan benar dan sama sekali tidak bertentangan dengan satu gugatan yang Nebis In Idem; - Bahwa dipersengketakan oleh Gunawan Ramli ic Terbanding II/Tergugat I asal dalam perkara perdata melawan Hendra Ongso ic Pembanding a quo, adalah tentang asset bekas kepunyaan bekas (eks) Perguruan/Sekolah Perkumpulan “Tong An Kim Ha Kong Hwe” sekolah (Bangunannya) berdiri diatas tanah bekas Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 63 dari 67
(eks) Grand C No.4754 ”terdaftar”, dan belum pernah bukti kepemilikan Grand C No.4754 tersebut ditarik oleh Badan Pertanahan Kota Medan ataupun Kakanwil Badan Pertanahan Propinsi Sumartera Utara di Medan ataupun oleh Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta ; - Bahwa Terbanding II/Tergugat I asal (Gunawan Ramli) tidak pernah menerima pembayaran ganti rugi dari pihak manapun juga didalam diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No.1019/Sei Rengas-I tersebut sehingga keberadaannya tetap berada pada Terbanding II/Tergugat I asal; DALAM POKOK PERKARA : - Bahwa Terbanding III/Tergugat II asal dengan tegas menolak terhadap dalil serta alasan keberatan banding Pembanding/ Tergugat III asal terhadap pertimbangan dan keputusan tingkat pertama perkara a quo sebab baik pertimbangan hukumnya maupun
amar
putusannya
telah
tepat
dan
benar
serta
mencerminkan keadilan ; - Bahwa tanah bekas Grand C No.4754 tersebut, terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Kota Medan dahulu Kantor Agraria Medan, semula ialah Kantor Kadaster Kota Medan yang dibeli oleh Terbanding II/Tergugat I asal dari Tuan Surya Naga ic Terbanding IV/Tergugat IV asal ; - Bahwa tentang pengalihan hak atas tanah a quo kepada Pembanding/Tergugat III asal, nyata-nyata telah melanggar ketentuan dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berkaitan berkas hak yang diterbitkan pada waktu kekuasaan Penjajahan Hindia Belanda, apabila dirterbitkan hak yang baru setelah diberlakukannya UU No.5 Tahun 1960 tentang Agraria, maka hak semula (Grand C No.4754) ditarik dari keberadaannya dan ditahan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kantor Pertanahan, dan hak-hak dari pemegang hak semula harus dilakukan pemberesan
sepanjang
pemilik
semula
itu
mengajukan
permohonan haknya;
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 64 dari 67
Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat tertanggal 20 Nopember 2012, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding II semula Tergugat VII tanggal 17 Desember 2012 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Penggugat terhadap memori banding dari Pembanding I semula Tergugat III tertanggal 03 Januari 2013 dan terhadap memori banding dari Pembanding II semula Tergugat VII tertanggal 05 Maret 2013, serta kontra memori banding dari Terbanding II/Tergugat II tanggal 20 Desember 2012 ternyata pada prinsipnya kesemuanya materi dalam memori banding maupun materi dalam kontra memori banding tersebut oleh majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi sependapat dan mengambil alih pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum pengadilan tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara nomor 67/Pdt.G/2011/PN.Mdn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan nomor : 67/Pdt.G/2011/PN.Mdn tanggal 29 Mei 2012, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat III / Pembanding I, surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat VII/Pembanding II, surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding I dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat II/Terbanding II berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum, karena pertimbanganpertimbangan tersebut telah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan,
maka
Pengadilan
Tinggi
dapat
menyetujui
dan
membenarkan putusan hakim tingkat pertama dan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah
tepat,
benar
dan
beralasan
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
menurut
hukum
tersebut
dan
Halaman 65 dari 67
menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Mei 2012 Nomor:67/Pdt.G/2011/PN.Mdn dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya
Undang-undang
No.48
tahun
2009
(tentang
Kekuasaan
Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ; MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat III dan permohonan banding dari Pembanding II semula Tergugat VII; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Mei 2012 Nomor:67/Pdt.G/2011/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Tergugat/Pembanding
untuk membayar seluruh
biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah ); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA tanggal 16 DESEMBER 2014 oleh kami YANSEN PASARIBU,SH selaku Ketua Majelis dengan KAREL TUPPU,SH,MH dan MARYANA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 66 dari 67
Nopember 2014 Nomor: 358/PDT/2014/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 07 JANUARI 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh BAIK SITEPU,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini; Hakim Anggota :
Hakim Ketua :
( KAREL TUPPU,SH,MH )
( YANSEN PASARIBU,SH )
( MARYANA,SH,MH )
Panitera Pengganti :
(
BAIK SITEPU,SH )
Putusan Nomor.358/PDT/2014/PT.MDN
Halaman 67 dari 67
