PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor : 272/PDT/2015/PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MULIA TEGUH, Tempat dan Tanggal Lahir, Medan, 10 Agustus 1950, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Budha, Bangsa : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Prabu Kian Santang Gg. Al Hidayah No. 8 B - Kampung Sangiang Rt. 003/Rw. 004 Kelurahan Sangiang Jaya, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Propinsi Banten. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. H. Mangasi Simbolon, SH 2. TM. Ivan Doli Situmorang, SH

3.

Herman Hadrian

Simbolon, SH Kesemuanya Advokat berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum “H.MANGASI SIMBOLON, SH & ASSOCIATES’ beralamat di Jalan Bambu II, No.69-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Juni 2014 Reg.Nomor : 1483/Penk/2014/PN.Mdn. Selanjutnya

disebut

sebagai

PEMBANDING

semula

PENGGUGAT ; L A WA N : 1. BAMBANG HERMANTO, Pekerjaan : Pensiunan Perumka, Alamat

: Jalan

Kayu Putih Lingk. VI, No.103 A, Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, Kota Medan untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I ; 2. AMIR ZAINI, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Pematang

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn

Pasir No.121

halaman 1 dari 42 hal

Lingk. 14, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli,

Kota

Medan

untuk

selanjutnya

disebut

sebagai

TERBANDING II semula TERGUGAT II ;

Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2015, Nomor: 272/PDT/2015/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ; 2. Berkas perkara tanggal 11 Maret 2015 Nomor: 316/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; TENTANG DUDUK PERKARA Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Juni 2014 dengan register Nomor : 316/Pdt.G/2014 /PN.Mdn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Adapun alasan-alasan hukum gugatan ini, adalah sebagai berikut : 1. Bahwa PENGGUGAT (Mulia Teguh) adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No.20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. 2. Bahwa objek berupa sebidang tanah seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan diperoleh oleh Penggugat dari Ny. Hetty Donourwaty br. Tampubolon – Silitonga berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No. 31 tanggal 29 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Ny. Asmah Sarbaini S.H. Notaris di Medan. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


3. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. 4. Bahwa sejak bidang tanah tersebut beralih kepemilikannya dari Ny.Hetty Donourwaty br. Tampubolon – Silitonga kepada Penggugat berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No.31 tanggal 29 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Ny. Asmah Sarbaini S.H. Notaris di Medan, Penggugat secara terus menerus dan tidak pernah terputus menguasai tanah tersebut dan tidak pernah dialihkan/dipindahtangankan/dijual kepada pihak lain. 5. Bahwa kepemilikan Penggugat atas objek sengketa tidak dapat dibantah lagi, karena berdasarkan Putusan dalam perkara Reg. No. 360/Pdt.G/1997/PN. Mdn. tanggal 30 Mei 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 525/Pdt/1998/PT. Mdn tertanggal 10 April 1999 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) nyata dan jelas Mulia Teguh (ic. PENGGUGAT dalam perkara ini) adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas ± seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. 6. Bahwa dari kasus posisi dan Putusan No. 360/Pdt.G/1997/PN. Mdn. tanggal 30 Mei 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 525/Pdt/1998/PT. Mdn tertanggal 10 April 1999 diketahui dan diperoleh hal-hal sebagai berikut  Bahwa pada tahun 1997 Bambang Hermanto DKK yang menyatakan dirinya adalah selaku ahli waris alm. Sakdiah telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap : Mulia Teguh Sebagai Tergugat I, Habil Lubis sebagai Tergugat II dan Sudarmarsidi sebagai Tergugat III di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Reg. Perkara No. 360 /Pdt. G/ 1997/PN. Mdn, tanggal 29 Agustus 1997.



 Bahwa dalam gugatan tersebut Bambang Hermanto DKK sebagai Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : Bahwa dari perkawinan antara Alm. Saru dengan Almarhumah Sakdiah memperoleh 5 (lima) orang anak yaitu : 1. ISMAIL SALEH (ALMARHUM), 2. SITI SARIFAH (ALMARHUMAH), 3. JAMAIYAH, 4. HABSAH, 5. BAMBANG HERMANTO. Bahwa disamping meninggalkan 5 (lima) orang anak, juga meninggalkan sebidang tanah kurang lebih 3185 M² terletak di Kelurahan Mabar, kecamatan Medan Deli, Kotamadya Daerah TK II Medan yang diperoleh dari jual beli dari almarhumah Sakdiah dengan orangtuanya bernama Oneng alias Ketjil pada tanggal 30 Agustus 1972. Bahwa tanah terperkara sampai dengan gugatan ini didaftarkan di Pengadilan negeri Medan dikuasai oleh Para Tergugat dengan cara melawan hukum (on recht matige daad) yakni Tergugat I (Mulia Teguh) mengusai sebidang tanah terperkara sejak tahun 1990 sampai sekarang, sedangkan Tergugat II (Habil Lubis) menguasai sebahagian tanah terperkara dari tahun 1978 sampai sekarang dan Tergugat III (Sudarmarsidi) menguasai sebahagian tanah terperkara dari tahun 1972 sampai sekarang.  Bahwa sehubungan dengan gugatan tersebut, Para Tergugat tersebut memberikan Jawaban masing-masing tentang cara memperoleh tanah tersebut yaitu : Mulia Teguh sebagai Tergugat I, memperoleh tanah tersebut dari Ny. Hetty Donourwaty br. Tampubolon – Silitonga berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No. 31 tanggal 29 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Ny. Asmah Sarbaini S.H. Notaris di Medan, sedangkan Ny. Hetty Donourwaty br. Tampubolon – Silitonga membeli tanah tersebut dari Ismail Saleh berdasarkan Surat Jual beli tertanggal 19 Juni 1978 sebagai penjual yang bertindak berdasarkan kuasa dari ibunya yang bernama Sakdiah tertanggal 11 Desember 1973. Habil Lubis sebagai Tergugat II yang membeli tanah tersebut dari Abdullah Nasution pada tahun 1977, sedangkan Abdullah Nasution membeli tanah tersebut dari Ismail Saleh pada tahun 1975. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


Sudarmasidi sebagai Tergugat III membeli tanah tersebut langsung dari Sakdiah pada tahun 1972.  Bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Bambang Hermanto tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah meletakkan Sita Jaminan terhadap Objek Gugatan yaitu antara lain sebidang tanah Hak Milik Mulia Teguh berdasarkan Penetapan No. 360/Pdt.G/1997/PN.Mdn tertanggal 21 Oktober 1997 dan Berita Acara Sita jaminan (Concervatoir Beslag) No. 360/Pdt.G/1997/PN. Mdn tertanggal 21 Oktober 1997 yang setempat dikenal Jalan Kayu Putih/Jl. Mangaan II, Kelurahan Mabar, kec. Medan Deli, Kota Madya Medan yang berukuran dan berbatas sebagai berikut : a. Sebelah Utara ± 64 m, berbatas dengan jalan Benteng ; b. Sebelah Selatan ± 64,30 m, berbatas dengan Jl.Kayu Putih/Mangaan II; c. Sebelah Timur ± 49 m, berbatas dengan bangunan bengkel milik Ayap; d. Sebelah Barat ± 46,50 m berbatas dengan bangunan Bengkel bubut Milik Mulia Teguh;  Bahwa selanjutnya objek sengketa tersebut diatas telah diserahkan kembali oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Medan kepada Mulia Teguh, Habil Lubis dan Sudarmasidi untuk dijaga;  Bahwa perkara Reg. No.360/Pdt.G/1997/PN.Mdn. tersebut telah diputus pada tanggal 30 Mei 1998 dengan dictum Putusan sebagai berikut : DALAM KONPENSI ; Dalam Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III - Menolak eksepsi untuk seluruhnya. DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-

Menghukum Penggugat-Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 231. 500,- (Dua Ratus tiga Puluh Satu Ribu lima ratus rupaih);

-

Menyatakan

Sita

Jaminan

sesuai

Berita

Acara

No.

360/Pdt.G/1997/PN. Mdn tertangal 21 Oktober 1997, haruslah dinyatakan tidak sah dan diangkat ; Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


DALAM REKONPENSI ; -

Mengabulkan gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;

-

Menyatakan bahwa Penggugat I dr/Tergugat dk (ic. Mulia Teguh) adalah pemilik yang sah dari 2 bidang tanah :

-

Dan seterusnya;

Bahwa

Bambang

Hermanto

Dkk

telah

mengajukan

Banding

ke

Pengadilan Tinggi Medan dan selanjutnya telah diputuskan oleh Pengadilan

Tinggi

Medan

dengan

berdasarkan

Putusan

No.

525/Pdt/1998/PT. Mdn tertanggal 10 April 1999 yang dictumnya berbunyi sebagai berikut : -

Menerima

Permohonan

banding

dari

Para

Penggugat

dalam

Konpensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Para Pembanding. -

Membatalkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

360/Pdt.G/1997/PN. Mdn.,yang dimohonkan banding; DALAM EKSEPSI : - Menolak eksepsi dari Para Tergugat/Terbanding ; DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan Gugatan para Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima; DALAM REKONVENSI : - Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI / REKONVENSI: - Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat banding yang diperhitungkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah). Bahwa tehadap Putusan No. 360/Pdt.G/1997/PN. Mdn. tanggal 30 Mei 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 525/Pdt/1998/PT. Mdn tertanggal 10 April 1999 tersebut, Bambang Hermanto selaku Penggugat dalam perkara No. 360/Pdt.G/1997/PN. Mdn tersebut tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan demikian Putusan perkara No. 360/Pdt.G/1997/PN. Mdn.tanggal 30 Mei 1998 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 525/Pdt/1998/PT. Mdn tertanggal 10 April 1999 telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga nyata dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


jelas Mulia Teguh (ic. PENGGUGAT dalam perkara ini) adalah sebagai pemilik tanah seluas ± seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan yang diperoleh oleh Penggugat (Mulia Teguh) dari Ny. Hetty Donourwaty br. Tampubolon – Silitonga berdasarkan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No. 31 tanggal 29 Juli 1996, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Bahwa berdasarkan Penetapan No.360/Pdt.G/1997/PN.Mdn tertanggal 21 Oktober 1997 Jo. Berita Acara Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) No. 360/Pdt.G/1997 tanggal 21 Oktober 1997 pada halaman 2 yang menerangkan bahwa

tanah

yang

menjadi

objek

gugatan

dalam

perkara

No.

360/Pdt.G/1997/PN.Mdn sepenuhnya dikuasai oleh Mulia Teguh sebagaimana dapat dilihat dari kutipan Pemohon atas Penetapan dan Berita Acara Sita perkara tersebut sebagaimana dikutip dibawah ini : “Selanjutnya saya jurusita dengan disaksikan oleh kedua orang saksi tersebut diatas dan atas hunjukan dari Sdr. Bambang Hermanto (Penggugat), telah meletakkan sita jaminan (concervatoir beslag) atas Sebidang tanah yang berukuran dan berbatas sebagai berikut : - Sebelah Utara ± 64 m, berbatas dengan jalan Benteng; - Sebelah Selatan ± 64,30 m, berbatas dengan Jl.Kayu Putih/Mangaan II; - Sebelah Timur ± 49 m, berbatas dengan bangunan bengkel milik Ayap; -

Sebelah Barat ± 46,50 m berbatas dengan bangunan Bengkel bubut Milik Mulia Teguh;

Bahwa selanjutnya dalam Berita Acara Penetapan Sita Jaminan tersebut diterangkan dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yang diunjuk oleh Bambang

Hermanto,

Juru

Sita

Pengadilan

Negeri

Medan

telah

menyerahkan kembali barang tidak bergerak yang telah diletakkan sita jaminan (concervatoir beslag) tersebut kepada 1. Mulia Teguh, 2. Habil Lubis, 3. Sudarmarsidi untuk menjaga barang sitaan, sedangkan diatas Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


tanah milik Mulia Teguh (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998),sama sekali tidak ada ditemukan/berdiri bangunan, yang ada adalah di atas tanah milik Habil Lubis berdiri bangunan rumah tempat tinggal yang juga dijadikan bengkel sepeda berukuran 11 x 18 m dan juga diatas tanah milik Sudarmarsidi berdiri bangunan rumah tempat tinggal ukuran 7 x 10,7 m dan satu kios minyak ukuran 4,20 x 5 m. BAHWA SITA JAMINAN (CONCERVATOIR BESLAG) ATAS TANAH TERSEBUT MASIH MELEKAT SAMPAI SEKARANG INI KARENA BELUM PERNAH DICABUT/DIANGKAT. 7.

Bahwa akan tetapi alangkah terkejutnya Penggugat ketika datang ke kota Medan sekitar bulan April 2011 untuk sembahyang kuburan (cheng beng), Penggugat mengetahui dan melihat Tergugat I telah menguasai dan mendirikan bangunan tempat tinggal di atas tanah milik Penggugat tersebut, dan menurut hasil penyelidikan Penggugat, Tergugat I telah menguasai tanpa hak tanah Penggugat tanpa hak sejak tahun 2007.

8.

Bahwa atas tindakan Tergugat I tersebut, kemudian Penggugat melaporkan Tergugat I kepihak Kepolisian RI cq. Polres Belawan sesuai dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : LP/258/VII/SU/Pel. Belawan tanggal 10 Juli 2011, dengan dugaan telah melakukan tindak Pidana “Penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak dan/atau membuat surat Palsu dan/atau

melepaskan

barang

yang

telah

disita

menurut peraturan

perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385 ayat (1) subs pasal 263 ayat (1) Subs Pasal 231 ayat (1) KUH Pidana”, dan perkara pidana tersebut sekarang sedang dalam proses pemeriksaan di pihak Kepolisian POLRES Belawan. 9.

Bahwa meskipun Penggugat telah melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I kepada pihak kepolisian, tetapi Tergugat I tetap menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat sesuai dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, bahkan lebih jauh lagi telah menyerahkan atau menjual sebahagian dari tanah tersebut kepada pihak lain, yaitu kepada Tergugat II.



10. Bahwa pada saat ini telah berdiri beberapa bangunan permanen/semi permanen diatas tanah milik Penggugat yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, yang didirikan oleh Tergugat I dan Tergugat II, padahal Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa tidak pernah menjual/mengalihkan/memindahtangankan tanah tersebut kepada pihak lain termasuk kepada Tergugat I maupun Tergugat II dan tidak pernah mengizinkan pihak manapun untuk mendrikan bangunan diatas tanah tersebut baik kepada Tergugat I maupun Tergugat II . 11. Bahwa oleh karena menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa a quo, maka tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanpa hak sebidang tanah seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan bahkan telah mengalihkan sebahagian kepada Tergugat II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat selaku pemilik yang sah dari objek sengketa a quo. 12. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mendirikan bangunan permanen/semi permanen diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa a quo. 13. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, jelas sangat merugikan Penggugat dimana Penggugat tidak dapat memanfaatkan sebidang tanah seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) tersebut dimana untuk setiap tahunnya bila tanah tersebut disewakan tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya. 14. Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat uang sewa objek sengketa a quo sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


tahunnya yaitu selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan saat gugatan ini diajukan yaitu : Rp. 50.000.000,- x 8 tahun = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan uang sewa tanah tersebut berjalan terus setiap tahunnya sampai putusan dalam perkara a quo berkekuatan hukum tetap. 15. Bahwa cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini agar Tergugat I dan Tergugat II serta pihak ketiga atau pihak manapun juga yang memperoleh hak

dari Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk

membongkar dan meruntuhkan segala bangunan yang berdiri diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa a quo dalam keadaan kosong (tanpa ada bangunan diatasnya) kepada Penggugat, dan apabila Tergugat I dan Tergugat II terlambat menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong, maka mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatan pengosongan dan penyerahan tanah tersebut. 16. Bahwa disamping itu cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan demi hukum bahwa segala suratsurat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa a quo yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga lainnya yang berasal dari Tergugat I maupun Tergugat II dinyatakan batal dan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. 17. Bahwa untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi hampa dan juga Penggugat khawatir Tergugat I dan Tergugat II akan mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan tujuan agar permasalahan ini berlarutlarut dan mempersulit kedudukan Penggugat sebagai pemilik yang sah, serta Tergugat I dan Tergugat II sendiri tidak mampu untuk memenuhi putusan perkara ini nantinya, oleh karena itu cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk meletakan sita persamaan KHUSUS atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, dan juga mohon diletakkan Sita Jaminan (concervatoir beslag) atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan ditunjuk kemudian oleh Penggugat. 18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan autehentik maka adalah suatu hal yang pantas dan beralasan menurut hukum bila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi. Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum di atas maka PENGGUGAT memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil para pihak untuk datang bersidang pada suatu hari sidang yang sudah ditentukan untuk itu dan berkenan untuk mengambil putusan sebagai berikut : PRIMER . 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya . 2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini; 3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998 ADALAH HAK MILIK PENGGUGAT. 4. Menyatakan demi hukum Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan Melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan PENGGUGAT. 5. Menyatakan jual beli tanah atau pengalihan hak dengan ganti rugi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan

No.

220/Mabar

tanggal

10

Juli

1998,

Surat

Ukur

No.

20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, dari TERGUGAT I (Bambang Hermanto) kepada TERGUGAT II (Amir Zaini) BATAL DEMI HUKUM, TIDAK Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN. 6. Menyatakan TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat I dan Tergugat II oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I maupun Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk meyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998. 8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada PENGGUGAT berupa uang sewa objek tanah seluas seluas 1.534 M² (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, milik PENGGUGAT sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 (± 8 tahun) sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 50.000.000,- x 8 tahun = Rp. 400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan uang sewa tersebut berjalan terus menerus setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai mematuhi putusan ini. 10.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi;



11.

Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar segala biayabiaya yang timbul dalam perkara ini. ;

SUBSIDER. Apabila Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain dalam peradilan yang baik (in geode justice) mohon putusan yang seadil-adilnya ; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. MANGASI SIMBOLON, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2014 ; Untuk Tergugat I hadir Tergugat Sendiri ; Untuk Tergugat II hadir kuasanya NURDIANTO, SH Advokat dan Penasehat Hukum dari Law Office Wahana Prawira, beralamat di Jalan Prof.H.M.Yamin, SH No.6-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2014 ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HIRAS SIHOMBING, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Mediator ; Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 02 September 2014 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2014 telah mengajukan jawabannya dan sekaligus Gugatan Rekopensi atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut : JAWABAN TERGUGAT I I. DALAM KONVENSI. a. Tentang Eksepsi. Tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium): -

Bahwa Tergugat I, membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya kecuali hal-hal diakui kebenarannya secara tegas. ;

-

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan memperoleh objek perkara dari Ny.HETTY DONOURWATY br TAMPUBOLON -



SILITONGA sesuai dengan Akta Melepaskan Hak Atas Tanah dan Ganti Rugi No. 31 tanggal 29 Juli 1996 yang dibuat dihadapan Ny. ASMAH SARBAINI S.H Notaris di Medan ; -

Bahwa berdasarkan Akta 31 tersebut Penggugat mengajukan Surat Hak Guna Bangunan yang telah diterbitkan No.220/Mabar tanggal 10 Juli 1998 oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Medan ;

-

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukan Penggugat tersebut seharusnya Penggugat mengikut sertakan pihak Penjual Ny.HETTY DONOURWATY br Tampubolon - Silitonga, Notaris Ny. ASMAH SARBAINI S.H dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dalam gugatan ini sebagai pihak-pihak Tergugat ;

-

Bahwa Notaris Ny. ASMAH SARBAINI S.H dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan harus turut serta sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo ini, karena pihak Notaris dan Kantor Pertanahan Kota Medan dihubungkan dengan fungsinya sebagai pihak yang mengeluarkan Surat Hak Guna Bangunan yang telah diterbitkan No.220/Mabar tanggal 10 Juli 1998 oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Medan ;

-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas secara hukum dengan tidak ditariknya Ny.HETTY DONOURWATY br Tampubolon Silitonga, Notaris Ny. ASMAH SARBAINI S.H dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan sebagai pihak Tergugat menyebabkan Gugatan Penggugat Kurang Pihak Tergugatnya (plurium litis consortium) ;

b. Tentang Pokok Perkara. -

Bahwa segala yang telah dikemukakan dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;

-

Bahwa

sebagaimana

telah

diuraikan

Penggugat

bahwa

Tergugat-I

merupakan Pemilik atas Sebidang tanah yang terletak di kampong mabar, kecamatan labuhan Deli Kota Madya Medan dengan batas Sebelah Utara 64 M2 berbatasan dengan Kampung Mabar,

Sebelah Selatan 64,30 M2



Berbatasan dengan Pasar Linggara Tanjung Mulia, Barat 63 M2 berbatasan dengan M.salaeh, Timur 57 M2 berbatasan dengan PUSAKA Oneng, dengan Hak mewarisi dari Almarhum SARU dan Almarhumah SA'DIYAH, kepada 4 (empat) ahliwarisnya yaitu I. ISMAIL SALEH II. H.JAMAIYAH., III. HABSAH, IV.BAMBANG HERMANTO., sesuai dengan alas hak sebagai berikut : 1. Grand Sultan Nomor 186; 2. Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Desember 1972/ SKT/ XII/192. ; -

Bahwa dalil guatan aquo yang menerangkan Tergugat-I telah membuat surat palsu berupa tindak pidana penggelapaan hak atas barang-barang yang tidak bergerak dan atau membuat surat palsu dan atau melepaskan barang yang telah

disita

sesuai

dengan

laporan

Tergugat

nomor

:

LP/258/VII/SU/Pel.bellawan tidak dapat Penggugat buktikan kebenarannya ; -

Bahwa sita jaminan berdasarkan penetapan Nomor : 360/pdt.G/1997/ PN.Medan berdasarkan gugatan putusan majelis dalam perkara reg No.360/Pdt.G/1997/PN.Medan senyatanya telah memiliki kekosongan hukum setelah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor :

360/pdt.G/1997/PN.Medan

menolak dalil para pihak yang berperkara ; -

Bahwa dengan sendirinya sita jaminan pada saat tingat Putusan Banding yang telah berkekuatan hukum tetap maka dengan sendirinya penetapan sita jaminan tersebut telah digugurkan oleh putusan Tingkat Banding ;

-

Bahwa oleh karena hak atas sebidang tanah yang terietak di Keluruhan Mabar Kecamatan Medan Deli kota Madya Medan sebagaimana disebut objek perkara merupakan hak dari Tergugat-I selaku ahli waris Almarhum SARU dan Almarhumah SA'DIYAH atas dasar surat keterangan tanah tanggal 17 Desember 1972, sebagai peralihan Hak grand sultan No.186,- merupakan hak kepemilikan yang mendasar yang memiliki sejarah Perrolehan hak atas tanah, maka sangat beralasan hukum atas Objek sengketa aquo Tergugat-I untuk melakukaan segala tindakan hukum terhadap tanah milik Tergugat - I ;

-

Bahwa peralihan hak yang di buat oleh notaries Ny. ASMAH SARBAINI, SH di Medan berupa akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dangan Ganti rugi No.31 tanggal 29 Juii 1996 tidak memiliki dasar hak tentang asal muasal perolehan



hak atas tanah antara NY-HETTY DONOURMAWAATY Br.TAMPUBOLON SILIT0N6A kepada Pengugat sehingga proses peralihan hak tersebut dibuat semata-mata hanya agar administrasi agar perolehan hak surat sertifikat hak guna bangunan tersebut cukup syarat ; -

Bahwa terhadap kebenaran materil untuk dapat melakukan jual beli tanah haruslah didukung dengan bukti kepemilikan sebagai dasar pembenar dari pejabat yang berwenang tentang dasar perolehan dan jumlah kepemilikan tanah ;

-

Bahwa sampai gugatan ini dimajukan pengugat tidak dapat membuktikan kebenaran kepemilikan atas objek perkara dan hanya mengacu kepada SHGB No.220/Mabar tanggal 10 Juli 1998 yang didasari oleh senyatanya hanya diperoleh dari akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti rugi No.31 tanggal 29 Juli 1996 yang dibuat oleh pihak yang tidak berhak dan dirasa sangat merugikan Tergugat-I ;

-

Bahwa

oleh

karena

Tergugat-I

telah

membuktikan

kebenaran

atas

kepemilikan tanah objek Perkara dan secara hukum patut melakukan segala tindakan hukum terkait kebendaan milik Tergugat-I, maka sangat beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. II. TENTANG REKONVENSI. -

Bahwa Penggugat d.r/Tergugat d.k menolak dengan tegas dan tidak mengakui dalil-dalil Tergugat d.r/Penggugat d.k. sepanjang tidak diakui kebenarannya dalam Rekonpensi ini ;

-

Bahwa apa yang telah diuraikan Dalam Pokok Perkara mohon kiranya dianggap merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan secara mutatismutandis di dalam bagian Rekonpensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu untuk diulang kembali ;

-

Bahwa Penggugat dr telah membuktikan terhadap Objek Sebidang tanah yang terletak di kampong mabar, kecamatan labuhan Deli Kota Madya Medan dengan batas Sebelah Utara 64 M2 berbatasan dengan Kampung Mabar, Sebelah Selatan 64,30 M2 berbatasan dengan Pasar Linggara Tanjung Mulia, Barat 63 M2 berbatasan dengan M.Salaeh, Timur 57 M2



berbatasan dengan PUSAKA Oneng, dengan Hak mewarisi dari Almarhum SARU dan Almarhumah SA'DIYAH, kepada 4 (empat) ahli warisnya yaitu I. ISMAIL SALEH, II.JAMAIYAH, III. HABSAH, IV. BAMBANG HERMANTO., sesuai dengan alas hak (1). Grand Sultan Nomor 186., (2). Surat Keterangan Tanah tanggal 17 Desember 1972/ SKT/ XII/192. Merupakan milik Penggugat dr. -

Bahwa alas hak kepemilikan Penggugat d.r / Tergugat d.k memiliki dasar tentang proses peralihan kepemilikan sehingga tidak dapat dikesampingkan, namun sebaliknya Tergugat dr yang telah menguasai objek perkara milik Penggugat d.r/Tergugat d.k dr sejak tahun 1996 sesuai dengan akta melepaskan hak atas tanah dengan ganti rugi No.31 tanggal 29 Juli 1996, tidak memiliki dasar tentang kepemilikan tanah, dilakukan oleh pihak yang tidak berhak dengan cara yang tidak dibenarkaan oleh hukum/melanggar hukum melakukan transaksi jual beli terhadap hak milik dari pada pengugat dr yang dapat dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

-

Bahwa oieh karena tidak memiliki dasar dan alas hak yang sah, maka sangat beralasan hukum menyatakan peralihan hak jual beli yang dibuat oleh Notaries Ny. ASMAH SARBAINI, SH di Medan berupa akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.31 tanggal 29 Juli 1996 tidak sah dan berkekuatan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;

-

Bahwa oleh karena tidak sahnya jual beli yang dilakukan oleh Tergugat d.r / Penggugat d.k mengakibatkan penguasaan fisik atas sebagian tanah yang dikuasai oleh Tergugat dr maka sangat beralasan hukum memerintahkan Tergugat d.r / Penggugat d.k mengosongkan objek tanah sengketa yang berada dalam alas hak milik Penggugat d.r/ Tergugat d.k

-

Bahwa untuk menjaga gugatan ini tidak sia-sia serta menjamin kepastian hukum terhadap objek perkara dalam penguasaan pengguat selaku pemilik sah maka sangat beralasan hukum gugatan Rekovensi yang dimajukan Penggugat d.r / Tergugat d.k dijalankan terlebih dahulu meski adanya upaya perlawan hukum dari Tergugat maka selayaknya meletakkan putusan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet,

banding, kasasi mapun

peninjauan kembali ; Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


Bahwa, berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi : I. Dalam Konvensi. a.Tentang Eksepsi : -Menenerima eksepsi dari Tergugat-I untuk seluruhnya; -Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO). b. Tentang Pokok Perkara : - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. II.Tentang Rekovensi : -

Mengabulkan

gugatan

Rekovensi

yang

dimajukan

Penggugat

d.r

/Tergugat d.k untuk seluruhnya ; -

Menyatakan Penggugat d.r / Tergugat d.k merupakan pemilik sah atas Sebidang tanah yang terletak di kampong mabar, kecamatan labuhan Deli Kota Madya Medan dengan batas Sebelah Utara 64 M2 berbatasan dengan Kampung Mabar, Sebelah Selatan 64,30 M2 Berbatasan dengan Pasar Linggara Tanjung Mulia, Barat 63 M2 berbatasan dengan M.Salaeh, Timur 57 M2 berbatasan dengan PUSAKA Oneng.;

-

Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat d.r / Penggugat d.k dikwalifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

-

Menyatakan peralihan hak jual beli yang dibuat oleh Notaries Ny. ASMAH SARBAINI, SH di Medan berupa akta Melepaskan Hak Atas Tanah Dengan Ganti Rugi No.31 tanggai 29 Juli 1996 tidak sah dan berkekuatan hukum sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

-

Memerintahkan Tergugat d.r / Penggugat d.k mengosongkan objek tanah sengketa yang berada dalam alas hak milik Penggugat dr;

-

Menyatakan gugatan Rekovensi yang dimajukan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya perlawan hukum dari Tergugat dr maka selayaknya meletakkan putusan serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi mapun peninjauan kembali ;



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain "Mohon Putusan Hukum Yang Seadiladilnya (ex aequo et bono)" ; JAWABAN TERGUGAT II DALAM KONPENSI A. TENTANG EKSEPSI I. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel). 1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya baik dalam Posita maupun Petitum poin 8 (delapan) pada pokoknya telah menuntut untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat berupa uang sewa objek tanah seluas 1.534 M 2 (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 (± 8 tahun) sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 50.000.000,- x 8 tahun = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). 2. Bahwa akan tetapi Penggugat dalam posita gugatannya tidak ada menguraikan secara rinci dan konkrit serta individual tentang besarnya kerugian yang dituntut, akan tetapi Penggugat dengan begitu saja sampai pada kesimpulannya menyebutkan bahwa kerugian Penggugat dimana bila tanah objek perkara disewakan tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, sehingga tidak jelas bagaimana perhitungan kerugian tersebut, lagipula Penggugat tidak pernah menyewakan tanah objek perkara tersebut. 3. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 550 K/Sip/1970 tanggal 31 Mei 1980 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, masing-masing termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia Jilid 3, Chaidir Ali, SH, Penerbit Armico Bandung, Tahun 1984, halaman 183 dst, dan Rangkuman Yurisprudensi Indonesia, Cetakan Kedua, MARI, 1993, halaman 305 butir 144, alinea keempat pada prinsipnya menegaskan bahwa :



“Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diperinci kerugian yang dituntut Penggugat” 4. Bahwa yurisprudensi sebagaimana dimaksud sejalan dengan “Sidang Lokakarya di Cilegon Serang tanggal 20 Pebruari 1988 yang memberikan stressing yang pada pokoknya menekankan bahwa seandainya dalam gugatan tidak jelas adanya kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya gugatan itu sejak permulaan harus dinyatakan tidak dapat diterima (termuat dalam buku “Rangkuman Sidang Paripurna Perencanaan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum” Proyek Pembinaan Tehnis Yustisial MARI 1995). 5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) maka patutlah jika Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). II. Tentang Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas 1. Bahwa dalam petitum gugatannya poin 6 Penggugat telah menuntut sebagai berikut : “Menyatakan TIDAK SAH, TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM, DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat I dan Tergugat II oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga” 2. Bahwa akan tetapi surat-surat yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas, surat apa, nomor berapa, tanggal berapa, tidak ada disebutkan oleh Penggugat, Penggugat hanya menyebutkan segala surat-surat yang mendatangkan hak atas objek sengketa, sehingga menyebabkan petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi tidak jelas, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970. 3. Bahwa demikian juga dengan petitum Gugatan Penggugat poin 5 juga tidak jelas, karena Penggugat tidak ada menyebutkan jual beli tanah atau pengalihan hak dengan ganti rugi mana yang Penggugat mintakan batal demi hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, Penggugat hanya menyebutkan Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


jual beli tanah atau pengalihan hak dengan ganti rugi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.534 M2 (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan. 4. Bahwa oleh karena Petitum Gugatan Penggugat poin 5 dan poin 6 tidak jelas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). III. Tentang Para Pihak Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) 1. Bahwa Penggugat seharusnya menarik pihak Badan Pertanahan Kota Medan selaku pihak yang mengeluarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar yang Penggugat dalilkan sebagai dasar kepemilikan Penggugat atas tanah perkara a-quo seluas 1.534 M2 (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, untuk menjadi jelas dan terang tentang apakah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tersebut telah diperbuat dengan dasar yang sah atau tidak, mengingat Tergugat I juga mengklaim bahwa tanah perkara aquo sebagian adalah juga merupakan milik dan kepunyaan Tergugat I. 2. Bahwa selain itu baik dalam posita maupun khususnya petitum gugatan Penggugat poin 5 oleh Penggugat dimintakan agar Pengadilan Negeri Menyatakan jual beli tanah atau pengalihan hak dengan ganti rugi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.534 M2 (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, dari Tergugat I kepada Tergugat II batal demi hukum, tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian. 3. Bahwa dengan petitum gugatan Penggugat sebagaimana diatas dan sekiranya Penggugat konsekwen dengan tuntutannnya tersebut maka secara yuridis

seharusnya Pengguagat juga menarik pihak Camat Kecamatan

Medan Deli Kota Medan yang telah mengeluarkan surat pengalihan hak dengan ganti rugi atas sebagian tanah perkara a-quo dari Tergugat I kepada Tergugat II tersebut, sebagai pihak yang juga harus digugat sebagai partijen dalam perkara a-quo.



4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan baik itu pihak Badan Pertanahan Kota Medan maupun pihak Camat Kecamatan Medan Deli Kota Medan sebagai pihak Tergugat (Partijen) dalam perkara a-quo maka keadaannya semakin jelas bahwa Gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan hukum formil, karena pihak tidak lengkap, sehingga patutlah jika Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. B. TENTANG POKOK PERKARA 1. Bahwa Tergugat II menyangkal dan tidak mengakui seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dibawah ini. 2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bahagian eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam bahagian pokok perkara ini dan untuk itu tidak perlu diulangi kembali. 3. Bahwa Tergugat II pada saat sekarang adalah selaku pemilik 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang menjadi satu kesatuan, yang terletak di Jalan Kayu Putih, Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan luas keseluruhan 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi), sesuai dengan : a. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/193/III/SPMTGR/M.D/2010 tanggal 26 Maret 2010, seluas 60 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. b. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/191/III/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 24 Maret 2011, seluas 68,8 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. c. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/422/VI/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 16 Juni 2011, seluas 77,05 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. yang merupakan sebagian dari tanah objek perkara a-quo. 4. Bahwa tanah dan bangunan tersebut Tergugat II beli dari Saudara Bambang Hermanto (i.c. Tergugat I), dan fisik tanah juga Tergugat II ketahui dikuasai oleh Saudara Bambang Hermanto (i.c. Tergugat I). 5. Bahwa pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan tersebut telah dilunasi oleh Tergugat II selaku pembeli kepada Tergugat I selaku penjual dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


6. Bahwa oleh karena segala hak dan kewajiban Tergugat II selaku pembeli telah Tergugat II penuhi dan laksanakan sepenuhnya dan terhadap fisik tanah beserta bangunan oleh Tergugat I telah diserahkan kepada Tergugat II, maka secara hukum jual beli terhadap tanah dan bangunan seluas 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) tersebut antara Tergugat II dengan Tergugat I, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Melepaskan

Tanah

Dengan

Ganti

Rugi

Nomor

:

593.83/193/III/SPMTGR/M.D/2010 tanggal 26 Maret 2010, Surat Pernyataan Melepaskan

Tanah

Dengan

593.83/191/III/SPMTGR/M.D/2011 Pernyataan

Melepaskan

Ganti

tanggal

Tanah

Rugi

Nomor

24

Maret

2011,

Dengan

Ganti

Rugi

dan

: Surat

Nomor

:

593.83/422/VI/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 16 Juni 2011 tersebut adalah sah menurut hukum, dan terhadap tanah dan bangunan seluas 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) tersebut telah menjadi hak milik Tergugat II seutuhnya. 7. Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli Tergugat II telah melakukan pengecekan atas tanah tersebut dengan menanyakan langsung kepada Bambang Hermanto selaku pihak Penjual dan juga kepada pihak kepling dan kelurahan tentang status tanah tersebut dan baik Tergugat I maupun pihak kepling dan kelurahaan menyatakan bahwa tanah tersebut bebas dari sita dan tidak ada tersangkut perkara apapun, sehingga Tergugat II bersedia membeli tanah seluas 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) tersebut dari Tergugat I. 8. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan seluas 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) tersebut adalah merupakan milik dan kepunyaan Tergugat II, maka Tegugat II mempunyai hak untuk melakukan tindakan apapun terhadap tanah tersebut termasuk mendirikan bangunan baik permanen maupun semi permanen diatas tanah tersebut. 9. Bahwa Tergugat II selaku pembeli yang beritikad baik secara hukum haruslah dilindungi, hal ini sesuai atau sejalan dengan : a) Jurisprudensi MARI Nomor 210 K / Sip / 1957, tanggal 10 Januari 1957, Jo. Nomor 257 K /Sip / 1957, tanggal 26 Desember 1958, Jo. Nomor 337 K / Sip / 1960, tanggal 26 Oktober 1960, yang mengatakan :

Oleh karena itu

sekalipun Pemohon Kasasi membeli rumah dari orang yang tidak berhak Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


(bukan dari pemilik), tetapi pembeli dengan itikad baik maka ia harus dilindungi; b) Jurisprudensi MARI Nomor 251 K/ Sip / 1958, tanggal 26 Desember 1958, yang mengatakan : Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli bersangkutan haruslah dianggap sah; c) Jurisprudensi MARI Nomor 126 K / Sip / 1962, tanggal 09 Juni 1962, yang mengatakan : Pembeli tanah yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum; d) Jurisprudensi MARI Nomor 221 K / Sip / 1971, tanggal 09 Februari 1972, yang mengatakan : Pembeli yang beritikad baik, dilindungi hukum; e) Jurisprudensi MARI Nomor 1230 K / Sip / 1980, tanggal 29 Maret 1982, yang mengatakan : Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum; 10. Bahwa dengan demikian tidak benar dan harus ditolak seluruhnya dalil Gugatan Penggugat halaman 7 poin 11 dan poin 12 yang menyatakan : “Bahwa oleh karena menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa a quo, maka tindakan/perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanpa hak sebidang tanah seluas 1.534 M2 (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) milik Penggugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan bahkan telah mengalihkan sebahagian kepada Tergugat II, adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang sangat merugikan Penggugat selaku pemilik yang sah dari objek sengketa a quo.” “Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mendirikan bangunan permanen / semi permanen diatas sebidang tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, Surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, seluas 1.534 M 2 (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat sebagai pemilik yang sah dari objek sengketa a quo.” 11. Bahwa selanjutnya walaupun Tergugat II BUKAN SEBAGAI PIHAK dalam perkara Reg. No. 360/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 30 Mei 1998 Jo. Reg. No. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


525/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 10 April 1998, yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tinggi Medan Reg. No. 525/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 10 April 1998 dalam amar putusannya telah Menyatakan gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi (i.c. Penggugat dalam perkara a-quo) tidak dapat diterima, maka dengan demikian tidak benar jika Penggugat menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara berdasarkan putusan No. 360/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 30 Mei 1998 Jo. No. 525/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 10 April 1998 tersebut, sehingga dengan demikian dalil Gugatan Penggugat halaman 2 poin 5 dan halaman 5 paragrap 1 (pertama) haruslah ditolak seluruhnya. 12. Bahwa lagipula dalam putusan perkara Reg. No. 360/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 30 Mei 1998 Jo. Reg. No. 525/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 10 April 1998, yang telah berkekuatan hukum tetap, TIDAK ADA satupun amar putusan yang menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah objek perkara, sehingga Penggugat telah salah dalam menafsirkan putusan Reg. No.

360/Pdt.G/1997/PN.Mdn

tanggal

30

Mei

1998

Jo.

Reg.

No.

525/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 10 April 1998 tersebut. 13. Bahwa demikian juga dengan Penetapan No. 360/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 21 Oktober 1997 Jo. Berita Acara Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) No. 360/Pdt.G/1997 tanggal 21 Oktober 1997, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya halaman 5 paragraf kedua sambung halaman 6, tidak dapat dijadikan dasar bahwa Penggugat adalah selaku pemilik dari tanah objek perkara, karena Sita Jaminan tersebut hanya menyatakan bahwa terhadap tanah objek perkara telah disita dan kepada Penggugat untuk menjaga barang sitaan tersebut, jadi bukan dinyatakan tanah objek perkara tersebut adalah menjadi milik dan kepunyaan Penggugat. 14. Bahwa dengan demikian tanah objek perkara a-quo bukanlah merupakan milik dan kepunyaan dari Penggugat, khususnya terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kayu Putih, Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan luas keseluruhan 205,85 m 2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) yang merupakan milik Tergugat II, dan diduga Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar telah diperbuat dengan secara melawan hukum. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


15. Bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka dengan demikian tuntutan Penggugat tentang ganti kerugian sebesar Rp. 50.000.000,- x 8 tahun = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) adalah tuntutan yang mengada-ada dan haruslah ditolak seluruhnya. 16. Bahwa apalagi tuntutan ganti kerugian tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak ada menguraikan secara rinci dan konkrit serta individual tentang besarnya kerugian yang dituntut, akan tetapi Penggugat dengan begitu saja sampai pada kesimpulannya menyebutkan bahwa kerugian Penggugat dimana bila tanah objek perkara disewakan tidak kurang dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, sehingga tidak jelas bagaimana perhitungan kerugian tersebut, lagipula Penggugat tidak pernah penyewakan tanah objek perkara tersebut, dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 550 K/Sip/1970 tanggal 31 Mei 1980 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970, masingmasing termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia Jilid 3, Chaidir Ali, SH, Penerbit Armico Bandung, Tahun 1984, halaman 183 dst, dan Rangkuman Yurisprudensi Indonesia, Cetakan Kedua, MARI, 1993, halaman 305 butir 144, alinea keempat pada prinsipnya menegaskan bahwa : “Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diperinci kerugian yang dituntut Penggugat” 17. Bahwa oleh karena Tergugat II adalah selaku pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang menjadi satu kesatuan, yang terletak di Jalan Kayu Putih, Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan luas keseluruhan 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) yang menurut Penggugat merupakan sebagian dari tanah objek perkara, dan oleh karena Tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), maka dengan demikian dalil Gugatan Penggugat halaman 7 poin 15 yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II serta pihak ketiga atau pihak manapun juga yang memperoleh hak dari Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membongkar dan meruntuhkan segala bangunan yang berdiri diatas objek sengketa dan menyerahkan objek sengketa a quo dalam keadaan kosong (tanpa ada bangunan diatasnya) kepada Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


Penggugat, dan meminta agar Tergugat I dan II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari atas keterlambatan pengosongan dan penyerahan

tanah

tersebut,

haruslah

ditolak

seluruhnya,

karena

tidak

berdasarkan hukum sama sekali. 18. Bahwa demikian juga dengan dalil Gugatan Penggugat halaman 7 poin 16 juga haruslah ditolak dan dikesampingkan, karena selain Tergugat II tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), dalil gugatan Penggugat tersebut juga Tidak Jelas karena tidak disebutkan secara jelas surat apa, nomor berapa, tanggal berapa yang dituntut oleh Penggugat untuk dinyatakan batal dan tidak sah atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, Penggugat hanya menyebutkan segala surat-surat alas hak yang berkaitan dengan objek sengketa a quo yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga lainnya yang berasal dari Tergugat I maupun Tergugat II, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970. 19. Bahwa selanjutnya terhadap Sita Persamaan dan juga Sita Jaminan khususnya terhadap Tergugat II yang dimohonkan oleh Penggugat dalam perkara a-quo haruslah ditolak seluruhnya, karena tidak berdasarkan hukum sama sekali. 20. Bahwa demikian pula dengan permohonan putusan serta merta haruslah ditolak, karena persyaratan dalam Pasal 180 ayat 1 HIR/191 ayat 1 R.Bg tidak terpenuhi. 21. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut Tergugat II mohonkan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mulia agar tidak mengabulkan serta menolak gugatan dari Penggugat dalam perkara a-quo untuk seluruhnya, dan menyatakan Penggugat tidak mempunyai hak atau bukan sebagai pemilik terhadap tanah milik Tergugat II yang terletak di Jalan Kayu Putih, Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan luas keseluruhan 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi), lagipula Tergugat II harus dilindungi oleh undang-undang selaku pembeli yang beritikad baik. Berdasarkan segala uraian faktual dan juridis diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara a-quo untuk menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankleijke verklaard). DALAM REKONPENSI Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


1. Bahwa Tergugat II dalam Konpensi, dalam gugatan Rekonpensi ini disebut juga Penggugat dalam Rekonpensi disingkat Penggugat dr/Tergugat II dk, dengan ini mengajukan gugat balik (Rekonpensi) terhadap Penggugat dalam Konpensi yang dalam Rekonpensi ini disebut Tergugat I dalam Rekonpensi disingkat Tergugat I dr/Penggugat dk., dan terhadap Tergugat I dalam Konpensi yang dalam Rekonpensi ini disebut Tergugat II dr/Tergugat I dk. 2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian Konpensi, secara mutatis mutandis dianggap tercantum dalam bahagian Rekonpensi ini, oleh karena itu tidak diulangi lagi. 3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat II dk adalah selaku pemilik 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang menjadi satu kesatuan, yang terletak di Jalan Kayu Putih, Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan luas keseluruhan 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi), sesuai dengan : a. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/193/III/SPMTGR/M.D/2010 tanggal 26 Maret 2010, seluas 60 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli, dengan batas-batas sebagai

berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almh. Sakdiah

: 4 m.

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kayu Putih

: 4 m.

Sebelah Timur berbatas dengan d/h Almh. Sakdiah sekarang Amir Zaini

: 15 m

Sebelah Barat berbatas dengan Gang 1,5 meter

: 15 m

b. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/191/III/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 24 Maret 2011, seluas 68,8 m2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli, dengan batas-batas sebagai

berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bambang Hermanto : 8 m. Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Amir Zaini / Jalan Kayu Putih

: 4,5/3,80 m

Sebelah Timur berbatas dengan d/h Bambang Hermanto sekarang Amir Zaini

: 15 m

Sebelah Barat berbatas dengan Gang 1,5 meter / Amir Zaini Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn

: 1 / 16 m halaman 28 dari 42 hal

c. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/422/VI/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 16 Juni 2011, seluas 77,05 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bambang Hermanto : 4 m. Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Kayu Putih

: 5,2 m.

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Khairuddin Hasibuan

: 17,50 m

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Amir Zaini

: 16 m

4. Bahwa tanah dan bangunan tersebut Penggugat dr/Tergugat II dk beli dari Tergugat II dr/Tergugat I dk. 5. Bahwa pembayaran atas pembelian tanah dan bangunan tersebut telah dilunasi oleh Penggugat dr/Tergugat II dk selaku pembeli kepada Tergugat II dr/Tergugat I dk selaku penjual dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 6. Bahwa oleh karena segala hak dan kewajiban Penggugat dr/Tergugat II dk selaku pembeli telah Penggugat dr/Tergugat II dk penuhi dan laksanakan sepenuhnya dan terhadap fisik tanah beserta bangunan oleh Tergugat II dr/Tergugat I dk telah diserahkan kepada Penggugat dr/Tergugat II dk, maka secara hukum jual beli terhadap tanah dan bangunan seluas 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) tersebut antara Penggugat dr/Tergugat II dk dengan Tergugat II dr/Tergugat I dk, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/193/III/SPMTGR/M.D/2010 tanggal 26 Maret 2010, Surat Pernyataan

Melepaskan

Tanah

593.83/191/III/SPMTGR/M.D/2011 Pernyataan

Melepaskan

Dengan

Ganti

Rugi

24

Maret

2011,

Dengan

Ganti

Rugi

tanggal

Tanah

Nomor dan

:

Surat

Nomor

:

593.83/422/VI/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 16 Juni 2011 tersebut adalah sah menurut hukum, dan terhadap tanah dan bangunan seluas 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) tersebut telah menjadi hak milik Penggugat dr/Tergugat II dk seutuhnya. 7. Bahwa sebelum melakukan transaksi jual beli Penggugat dr/Tergugat II dk telah melakukan pengecekan atas tanah tersebut dengan menanyakan langsung kepada Tergugat II dr/Tergugat I dk selaku pihak Penjual dan juga kepada pihak kepling dan kelurahan tentang status tanah tersebut dan baik Tergugat II dr/Tergugat I dk maupun pihak kepling dan kelurahaan menyatakan bahwa tanah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


tersebut bebas dari sita dan tidak ada tersangkut perkara apapun, sehingga Penggugat dr/Tergugat II dk bersedia membeli tanah seluas 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) tersebut dari Tergugat II dr/Tergugat I dk. 8. Bahwa dengan demikian patutlah jika Mejelis Hakim Yang Terhormat Menyatakan sah dan berharga : a. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/193/III/SPMTGR/M.D/2010 tanggal 26 Maret 2010, seluas 60 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. b. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/191/III/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 24 Maret 2011, seluas 68,8 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. c. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/422/VI/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 16 Juni 2011, seluas 77,05 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. 9. Bahwa dengan demikian Tergugat I dr/Penggugat dk tidak mempunyai hak dan bukan sebagai pemilik terhadap tanah milik Penggugat dr/Tergugat II dk seluas 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) yang terletak di Jalan Kayu Putih, Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. 10. Bahwa terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, juga diduga telah diperbuat dengan secara melawan hukum, sehingga patutlah jika Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum. 11. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan seluas 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) tersebut adalah merupakan milik dan kepunyaan Penggugat dr/Tergugat II dk, maka Penggugat dr/Tergugat II dk mempunyai hak untuk melakukan tindakan apapun terhadap tanah tersebut termasuk mendirikan bangunan baik permanen maupun semi permanen diatas tanah tersebut. 12. Bahwa

selanjutnya

terhadap

Sita

Jaminan

dalam

perkara

Reg.

No.

360/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 30 Mei 1998 Jo. Reg. No. 525/Pdt/1998/PT.Mdn Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


tanggal 10 April 1998 yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan No. 360/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 21 Oktober 1997 Jo. Berita Acara Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) No. 360/Pdt.G/1997 tanggal 21 Oktober 1997, haruslah diangkat dan dicabut, karena selain putusan dalam perkara Reg. No. 360/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 30 Mei 1998 Jo. Reg. No. 525/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 10 April 1998 telah berkekuatan hukum tetap, juga karena sita jaminan tersebut telah mengenai tanah milik dan kepunyaan Penggugat dr/Tergugat II dk yaitu untuk seluas 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi), padahal Penggugat dr/Tergugat II dk bukanlah sebagai pihak dalam perkara Reg. No. 360/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 30 Mei 1998 Jo. Reg. No. 525/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 10 April 1998 tersebut, dan hal ini tentunya sangat merugikan bagi Penggugat dr/Tergugat II dk, selaku pembeli yang beritikat baik. 13. Bahwa Penggugat dr/Tergugat II dk selaku pembeli yang beritikad baik secara hukum haruslah dilindungi, hal ini sesuai atau sejalan dengan : a) Jurisprudensi MARI Nomor 210 K / Sip / 1957, tanggal 10 Januari 1957, Jo. Nomor 257 K /Sip / 1957, tanggal 26 Desember 1958, Jo. Nomor 337 K / Sip / 1960, tanggal 26 Oktober 1960, yang mengatakan :

Oleh karena itu

sekalipun Pemohon Kasasi membeli rumah dari orang yang tidak berhak (bukan dari pemilik), tetapi pembeli dengan itikad baik maka ia harus dilindungi; b) Jurisprudensi MARI Nomor 251 K/ Sip / 1958, tanggal 26 Desember 1958, yang mengatakan : Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli bersangkutan haruslah dianggap sah; c) Jurisprudensi MARI Nomor 126 K / Sip / 1962, tanggal 09 Juni 1962, yang mengatakan : Pembeli tanah yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum; d) Jurisprudensi MARI Nomor 221 K / Sip / 1971, tanggal 09 Februari 1972, yang mengatakan : Pembeli yang beritikad baik, dilindungi hukum; e) Jurisprudensi MARI Nomor 1230 K / Sip / 1980, tanggal 29 Maret 1982, yang mengatakan : Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum; 14. Bahwa dengan demikian patutlah jika Penggugat dr/Tergugat II dk dinyatakan sebagai Penggugat dan Pembeli yang beritikad baik. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


15. Bahwa karena Penggugat dr/Tergugat II dk pada saat sekarang adalah selaku pemilik tanah dan bangunan seluas 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) yang menjadi sebagian objek dalam perkara a-quo, dan untuk melindungi hak Penggugat dr/Tergugat II dk tersebut serta agar tanah dan bangunan tersebut tidak dikuasai secara semena-mena dan menghindari adanya klaim atau tuntutan dari pihak-pihak yang tidak berhak selama dalam proses persidangan berlangsung, maka dengan ini Penggugat dr/Tergugat II dk mohonkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat kiranya meletakkan sita penjagaan (conservatoir beslag) dalam perkara a-quo terhadap : “ 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan yang menjadi satu kesatuan, yang terletak di Jalan Kayu Putih, Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan luas keseluruhan 205,85 m 2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi), sesuai dengan Surat Pernyataan Melepaskan

Tanah

Dengan

Ganti

Rugi

Nomor

:

593.83/193/III/SPMTGR/M.D/2010 tanggal 26 Maret 2010, Surat Pernyataan Melepaskan

Tanah

Dengan

Ganti

Rugi

Nomor

:

593.83/191/III/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 24 Maret 2011, dan Surat Pernyataan

Melepaskan

Tanah

Dengan

Ganti

Rugi

Nomor

:

593.83/422/VI/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 16 Juni 2011” 16. Bahwa selanjutnya akibat dari adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat I dr/Penggugat dk dalam perkara a-quo di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat dr/Tergugat II dk telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah milik Tergugat I dr/Penggugat dk dan meminta Penggugat dr/Tergugat II dk mengosongkan tanah tersebut, dengan alasanalasan dan dasar hukum yang tidak benar, padahal tanah yang Penggugat dr/Tergugat II dk kuasai sekarang yaitu seluas 205,85 m 2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi) adalah tanah milik dan kepunyaan Penggugat dr/Tergugat II dk, maka tindakan dari Tergugat I dr/Penggugat dk tersebut dapat dikategorikan

sebagai

suatu

Perbuatan

Melawan

Hukum

yang

telah

mengakibatkan kerugian bagi Penggugat dr/Tergugat II dk dan tercemarnya nama baik Penggugat dr/Tergugat II dk di kalangan rekan-rekan pengusaha serta relasi bisnis yang dapat berdampak kepada kelanjutan bisnis yang sedang dan akan dijalankan, adapun bentuk kerugian yang Penggugat dr/Tergugat II dk alami yaitu : Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


a. Kerugian Materil, yaitu Penggugat dr/Tergugat II dk menjadi terkendala dalam menjalankan usaha dan bisnisnya sehari-hari akibat adanya gugatan dari Tergugat I dr/Penggugat dk tersebut, sehingga dengan terpaksa Penggugat

dr/Tergugat

II

dk

mencari

Konsultan

Hukum

dan

Pangacara/Advokat di Kota Medan, hal mana telah mengeluarkan beban pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang cukup besar, untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat dr/Tergugat II dk, dan menuntut kembali dalam perkara ini kepada Tergugat I dr/Penggugat dk sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan kondisi dan keadaan Penggugat dr/Tergugat II dk dan Tergugat I dr/Penggugat dk sekarang ini yang sepatut dan sewajarnya yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). b. Kerugian Moril (Immateriel), yaitu akibat dari adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat I dr/Penggugat dk dalam perkara a-quo, telah mencemarkan nama baik dari Penggugat dr/Tergugat II dk karena seolah-olah Penggugat dr/Tergugat II dk telah membeli tanah yang tidak benar, padahal tanah tersebut dimaksudkan akan dibangun kembali untuk pengembangan usaha Penggugat dr/Tergugat II dk, dan dengan adanya gugatan dari Tergugat I dr/Penggugat dk mengakibatkan Penggugat dr/Tergugat II dk tidak bisa mendapatkan kredit dari Bank untuk pembangunan tanah tersebut, padahal untuk membangun kembali tanah tersebut Penggugat dr/Tergugat II dk sangat membutuhkan kredit dari Bank, dan Penggugat dr/Tergugat II dk juga tidak bisa mengalihkan tanah objek perkara kepada pihak lain, hal ini telah menimbulkan Kerugian Moril (immateriel) bagi Penggugat dr/Tergugat II dk yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan ukuran apapun, akan tetapi dapat mendekati rasa keadilan dengan penilaian sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah). 17. Bahwa oleh karena itu sudah sewajarnya Tergugat I dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar Kerugian Materil dan Kerugian Moril kepada Penggugat dr/Tergugat II dk seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). 18. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti kerugian sebagaimana tersebut diatas tidak sia-sia kelak dikemudian hari, maka dengan ini dimohonkan kepada Majelis

Hakim

Yang

Terhormat

untuk dapat


meletakkan

sita

jaminan


(conservatoir beslag) terhadap harta-harta Tergugat I dr/Penggugat dk yang secara spesifik akan Penggugat dr/Tergugat II dk ajukan dalam permohonan secara tersendiri. 19. Bahwa selanjutnya agar Tergugat I dr/Penggugat dk tidak lalai untuk melaksanakan isi/dictum putusan dalam perkara a-quo, kiranya cukup beralasan Penggugat dr/Tergugat II dk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan kiranya menghukum Tergugat I dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dr/Tergugat II dk sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat I dr/Penggugat dk dalam melaksanakan isi/dictum putusan dalam perkara a-quo. 20. Bahwa kemudian oleh karena Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada fakta hukum dan bukti-bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna menurut hukum, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum untuk Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas dengan ini dimohonkan agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus perkara a-quo dengan amar putusan sebagai berikut : DALAM KONPENSI DALAM EKSEPSI 1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankleijke verklaard). DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. DALAM REKONPENSI 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat dr/Tergugat II dk untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berharga masing-masing sita penjagaan dan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini. 3. Menyatakan Penggugat dr/Tergugat II dk sebagai Penggugat dan Pembeli yang beritikad baik. 4. Menyatakan sah dan berharga :



a. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/193/III/SPMTGR/M.D/2010 tanggal 26 Maret 2010, seluas 60 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. b. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/191/III/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 24 Maret 2011, seluas 68,8 m2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. c. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/422/VI/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 16 Juni 2011, seluas 77,05 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. 5. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dr/Tergugat II dk (i.c. Amir Zaini) adalah sebagai satu-satunya pemilik sah atas tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kayu Putih, Lingkungan VI, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dengan luas keseluruhan 205,85 m2 (dua ratus lima koma delapan puluh lima meter persegi), sesuai dengan : a. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/193/III/SPMTGR/M.D/2010 tanggal 26 Maret 2010, seluas 60 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. b. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/191/III/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 24 Maret 2011, seluas 68,8 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. c. Surat Pernyataan Melepaskan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor : 593.83/422/VI/SPMTGR/M.D/2011 tanggal 16 Juni 2011, seluas 77,05 m 2, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Medan Deli. 6. Menyatakan Tergugat I dr/Penggugat dk tidak mempunyai hak dan bukan sebagai pemilik terhadap tanah terperkara sebagaimana tersebut pada petitum poin 5 diatas. 7. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. 8. Menyatakan Sita Jaminan dalam perkara Reg. No. 360/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 30 Mei 1998 Jo. Reg. No. 525/Pdt/1998/PT.Mdn tanggal 10 April 1998 yang telah diletakkan berdasarkan Penetapan No. 360/Pdt.G/1997/PN.Mdn tanggal 21 Oktober 1997 Jo. Berita Acara Sita Jaminan (Concervatoir Beslag) No. 360/Pdt.G/1997 tanggal 21 Oktober 1997, diangkat dan dicabut. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


9. Menyatakan perbuatan Tergugat I dr/Penggugat dk yang mengajukan gugatan dalam perkara a-quo di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

yang

menyatakan Penggugat dr/Tergugat II dk telah melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah milik Tergugat I dr/Penggugat dk dan meminta Penggugat dr/Tergugat II dk mengosongkan tanah tersebut, dengan alasanalasan dan dasar hukum yang tidak benar, adalah Perbuatan Melawan Hukum. 10. Menghukum Tergugat I dr/Penggugat dk untuk membayar Kerugian Moril dan Kerugian Materil kepada Penggugat dr/Tergugat II dk yang seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan perincian sebagaimana tersebut dalam posita gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat II dk. 11. Menghukum Tergugat I dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat dr/Tergugat II dk. sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi/dictum putusan dalam perkara a-quo. 12. Menghukum Tergugat I dr/Penggugat dk dan Tergugat II dr/Tergugat I dk untuk mematuhi putusan ini. 13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi. 14. Menghukum Tergugat I dr/Penggugat dk dan Tergugat II dr/Tergugat I dk untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diambil putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Memperhatikan Pasal 162 R.Bg/136 HIR,serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memutus perkara tersebut dengan Nomor: 316/Pdt.G/2014/PN.Mdn tanggal 11 Maret 2015 dengan amar putusan sebagai berikut: -

DALAM KONPENSI :

-

DALAM EKSEPSI : - Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II, tersebut di atas ;

-DALAM POKOK PERKARA : - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -DALAM REKONPENSI : Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


- Menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonpensi / Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konpensi tidak dapat diterima ; -DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : - Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.1.416.000,- (satu juta empat ratus enam belas

ribu

rupiah) ; Membaca : 1. Membaca Akte Banding, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan SUGENG WAHYUDI,SH.M.M tanggal

19

Maret 2015,

yang menerangkan bahwa pada hari Kamis

Kuasa

Hukum

Pembanding TM. IVAN DOLI

SITUMORANG, SH telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor.316/Pdt.G/2014/PN.Mdn. 2. Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding, yang dibuat oleh HJ. MARTALINA,SH

sebagai

Jurusita

Pengganti

Pengadilan

Negeri

Medan,

permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada para Terbanding

masing-masing pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 dan hari

Selasa tanggal 14 April 2015 . 3. Membaca, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding tanggal 30 April 2015 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015, 4. Membaca

relaas

penyerahan

Memori

Banding,

yang

dibuat

oleh

HJ.

MARTALINA, SH sebagai Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, penyerahan Memori Banding mana telah diberitahukan kepada para Terbanding pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 5. Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Pengadilan Negeri Medan, yang diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada hari Rabu tanggal 22 April 2015, dan kepada para Terbanding semula Tergugat masing-masing pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 dan hari Rabu tanggal 29 April 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan



mempelajari berkas perkara nomor: 316/Pdt.G/2014/PN.Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang,

bahwa

Pembanding

semula

Penggugat

melalui

Kuasa

Hukumnya telah megajukan Memori Banding, tertanggal 30 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Medan tanggal 04 Mei 2015 terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Maret 2015 Nomor: 316/Pdt.G/2014/PN.Mdn Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan demi hukum sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini. 3. Menyatakan demi hukum bahwa sebidang tanah seluas 1.534

(seribu lima

ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, kel.Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998 Adalah Hak Milik Penggugat. 4. Menyatakan demi hukum Perbuatan Terguggat I dan Terguggat II yang menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang merugikan Penggugat. 5. Menyatakan jual beli tanah atau pengalihan hak dengan ganti rugi yang merupakan bahagian dari tanah seluas 1.534

(seribu lima ratus tiga puluh

empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, kel.Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan

No.

220/Mabar

tanggal

10

Juli

1998,

surat

Ukur

No.

20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998,yang terletak di Jl. Kayu Putih, Kel. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, dari Tergugat I (Bambang Hermanto) kepada Tergugat II (Amir Zaini) Batal Demi Hukum, Tidak Sah, Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Pembuktian. 6. Menyatakan Tidak sah, Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum, dan Tidak Mempunyai

Kekuatan

Hukum

Pembuktia

segala

surat-surat

yang

mendatangkan hak atas objek sengketa yang dipegang oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun yang berasal dan diperoleh dari Tergugat I dan Tergugat II oleh pihak ketiga atau pihak manapun juga; 7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun pihak ketiga yang memperoleh hak dari Tergugat I maupun Tergugat II baik sendiri-sendiri mauun bersama-sama untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat atas sebidang tanah seluas 1.534

(seribu lima

ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, kel.Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998. 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil keapda Penggugat berupa uang sewa objek tanah seluas 1.534 (seribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi) yang terletak di Jl. Kayu Putih, kel.Mabar, Kec. Medan Deli, Kota Medan, sesuai dengan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 220/Mabar tanggal 10 Juli 1998, surat Ukur No. 20/Mabar/1998 tanggal 4 Juni 1998, milik Pengguat sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) untuk setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan Tahun 2014 ( + 8 tahun) sehingga jumlah keseluruhannya Rp. 50.000.000,- x 8 tahun = Rp. 400.000.000 (Empat ratus juta rupiah) dan uang sewa tersebut berjalan terus menerus setiap tahunnya sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap. 9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.



5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari apabila Tergugat I dan Tergugat II lalai mematuhi putusan ini 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dujalankan terlebih dahulu (Uit Voerbaar Bij Voorraad) walaupun ada verzet, Banding atau Kasasi. 11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi Medan setelah mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula penggugat melalui Kuasanya diatas Majelis Pengadilan Tinggi menilai bahwa pada dasarnya alasanalasan/keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama secara cermat dan benar dan ternyata pula bahwa materi-materi dalam Memori Banding tidak memuat hal-hal baru

yang

dapat membatalkan Putusan

Hakim tingkat pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan Kontra Memori Banding tidak diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Maret 2015 No. 316/Pdt.G/2014/PN. Mdn; Menimbang, bahwa

Pengadilan

Tinggi

setelah

membaca, meneliti dan

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Maret 2015 No. 316/Pdt.G/2014/PN.Mdn, Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya, Kontra Memori Banding tidak diajukan oleh para Terbanding semula para Tergugat, Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan

hal-hal

yang

disengketakan oleh pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

tanggal

11

Maret

2015

No.

316/Pdt.G/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan; Putusan Pengadilan Tinggi Nomor:272/PDT/2015/PT.Mdn


Menimbang, bahwa

oleh karena Pembanding semula Penggugat berada

di pihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ; Memperhatikan KUHPerdata dan R.Bg, serta peraturan-peraturan hukum lainya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI: -

Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;

-

Menguatkan

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

nomor

:

316/Pdt.G/2014/PN.Mdn, tanggal 11 Maret 2015, yang dimohonkan banding tersebut; -

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 oleh kami DAHLIA BRAHMANA, SH. MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, AMRIL, SH.MHum. dan ADE KOMARUDIN, SH.MHum. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Agustus 2015 nomor : 272/PDT/2015/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta P. SIAHAAN, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;



HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd,

ttd,

ttd

ttd

AMRIL, SH,M.Hum

DAHLIA BRAHMANA, SH,MH.

ttd, ttd ADE KOMARUDIN, SH.MHum. PANITERA PENGGANTI, ttd,

P. SIAHAAN, SH

Perincian Biaya : 1. Meterai

Rp.

6.000,-

2. Redaksi

Rp.

5.000,-

3. Pemberkasan

Rp

139.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,-



PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents