PUTUSAN Nomor : 17/PID.SUS.TPK/2015/PT.MDN.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap
:
ZAINAL ABIDIN. S.Pd ;
Tempat Lahir
:
Medan ;
Umur / Tgl. Lahir :
55 Tahun / 06 Juli 1959 ;
Jenis Kelamin
:
Laki-Laki ;
Kebangsaan
:
Indonesia ;
Tempat Tinggal
:
Dusun XI Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai ;
Agama
:
Islam ;
Pekerjaan
:
PNS ;
Pendidikan
:
Sarjana Pendidikan ;
Terdakwa ditahan oleh : -
Penuntut Umum, ditahan dalam Tahanan Kota, sejak tanggal 17 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 08 Maret 2015 ;
-
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 01 April 2015 ;
-
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 31 Mei 2015;
-
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, dalam tahanan rutan, 30 hari terhitung sejak penetapan ini dilaksanakan;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut; Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 September 2015 nomor : 205/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.MDN, serta Putusan tindak
-2-
pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan nomor : 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut; Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejakasaan Negeri Medan tanggal 28 April 2014, No.Register Perkara : PDS-11/N.2.10/Ft.2/04/2014, yang berbunyi sebagai berikut : KESATU : PRIMAIR: Bahwa Terdakwa Zainal Abidin, Spd selaku Kasubbag Umum dan Ke-pegawaian Dinas dan Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai dan menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan jasa sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) Ir Sucipto L Tobing selaku
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Serdang
Bedagai baik sendiri sendiri ataupun secara bersama sama dengan Okky Tantra selaku Direktur CV Wardah Sejati (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan September 2007 atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Serdang Bedagai di SeiRampah atau pada tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang me-ngadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang N0. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No. 22/KMA/SK-II/2011 sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat me-rugikan keuangan negara atau perekonomian negara“, perbuatan mana dilaku-kan terdakwa cara sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa Zainal Abidin selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai yang juga me-rupakan Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai No.122/900/Tahun 2007 tentang Pe-netapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemkab Serdang Bedagai tahun 2007. Bahwa terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan pelaksana-an kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diteruskan untuk disampaikan ke-pada Bupati Serdang Bedagai, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan dan membuat laporan realisasi fisik keuangan ;
-3-
Bahwa sekitar bulan Mei 2007 s/d September 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan kegiatan Pengadaan 1 (satu) Paket Sepeda Motor sebanyak 6 (enam) unit yang terdiri dari 4 unit Sepeda Motor kecil jenis Honda Revo, dan 2 unit Sepeda Motor besar jenis Honda Mega Pro ; Bahwa Anggaran Pengadaan Sepeda Motor tersebut bersumber dari APBD Kab. Serdang Bedagai Tahun 2007 No.DPA SKPD No.2.02.01.02.05.5.2 tang-gal 1 Pebruari 2007 Kode Rekening 5.2.303.12 .sebesar Rp 106.000.000,-. (Se-ratus Enam Juta Rupiah) ; Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan 1 (satu) Paket Sepeda Motor sebanyak 6 (enam) unit yang terdiri dari 4 unit Sepeda Motor kecil jenis Honda Revo, dan 2 unit Sepeda Motor besar jenis Honda Mega Pro tanpa memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak pernah mengikuti pendidikan dan latihan barang dan jasa ; Bahwa tupoksi Panitia Penerima barang adalah sbb : a. Menerima setiap barang yang diadakan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Serdang Bedagai ; b. Meneliti prosedur dan dokumentasi adminitrasi pengadaannya ; c. Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud ke dalam Berita Acara ; d. Lain-lain sehubungan dengan kebenaran pengadaan tersebut ; Bahwa tanggal 20 April 2007 Ir. Sucipto L. Tobing,MM selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Serdang Bedagai menerbitkan Surat Keputus-an No. 601/1436/KPD/BTU/2007 tentang Susunan Panitia Pengadaan Barang dan Sumber Pendanaan APBN dan APBD Kabupaten Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Serdang Bedagai TA.2007 dengan susunan sebagai berikut : Struktur Panitia Pengadaan : Ketua
: Zainal Abidin ;
Sekretaris
: Chairul, SP ;
Anggota
: Dedy Iskandar, SP ; Herry Suwanda Ginting, Amd ; L.M. Sihombing, SH ; Syahnan Hrp. ; Dra. Roslina Purba ; Muhadi, ST ;
Bahwa Susunan Panitia Pemeriksa Barang di Dinas Kehutanan dan Perkebun-an daerah Kab. Serdang Bedagai tahun 2007 sbb : Ketua
: Amsir ;
Sekretaris
: Dedy Iskandar ;
-4-
Anggota
: H.T. Marhaidin ; Erwin Kurniawan ;
Bahwa Susunan Panitia Penerima barang di Dinas kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai tahun 2007 berdasarkan SK Kepala Dinas Ke-hutanan dan Perkebunan Kab. Serdang Bedagai No. 028/2241/KPD/ BTU/2007 sbb : Ketua
: Hannip Lubis, SP ;
Sekretaris
: Nizma Oktoviana ;
Anggota
: Rusdi Leidonald, SP ; Meylina S. Depari, SP ;
Bahwa harga pengadaan Sepeda Motor tersebut sbb : 4 unit Motor kecil jenis Revo @ 14.209.550
Rp. 56.838.200,-
2 unit Motor besarjenis Mega Pro @ 24.554.900
Rp. 49.109.800,Jumlah
Rp.105.948.000,-
Bahwa sistem pengadaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Sepeda Motor di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Serdang Bedagai adalah dengan sistem lelang (tender terbuka) yang diikuti oleh 3 perusahaan yaitu : CV. Wardah Sejati, CV. Budi Kenanga dan CV. Agdi Raksa, selanjutnya tanggal 15 Juni 2007 CV.Wardah Sejati ditetapkan sebagai Pemenang Lelang/Tender dan menjadi rekanan Pengadaan oleh PPTK berdasarkan Surat Nomor : 800/2300/ KPD/BTU/2007 atas usulan Panitia Pengadaan dengan surat Nomor : 900/2299/ KPD/BTU/2007 tanggal 14 Juni 2007. Panitia menetapkan CV. Wardah Sejati sebagai Pemenang Lelang/Tender alasannya karena penawaran yang terendah Kemudian terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan ada mengeluarkan Surat Laporan hasil lelang Sepeda Motor Roda dua dengan No. 900//2299/KPD/ BTU/2007 tanggal 14 Juni 2007, Surat Penetapan Calon Pemenang dan Calon Cadangan Pemenang No. 800/2300/KPD/BTU/2007 tanggal 14 Juni 2007 dan Surat Pengumuman Penetapan Penyedia Barang No. 900/2329/KPD/ BTU/2007 tanggal 15 Juni 2007, terdakwa juga selaku PPTK ada mengeluarkan Surat Ke-putusan PPTK Dinas Kehutanan dan Perkebunan No. 800/2327/KPD/BTU/2007 tanggal 15 Juni 2007. Terdakwa mengeluarkan surat dan menandatanganinya dengan dalih karena adanya perintah atasannya Ir. Sucipto L Tobing selaku Ke-pala Dinas Kehutanan Kabupaten Serdang Bedagai ; Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Juli 2007 mengadakan Perikatan Kontrak dengan Okky Tantra Sentosa selaku Direktur CV. Wardah Sejati sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengadaan 1 Paket Sepeda Motor No. 800/2710/KPD/BTU/2007 yang ditandatangani di hadapan Kepala Dinas Ir. Sucipto L. Tobing ;
-5-
Bahwa tanggal 04 September 2007 terdakwa Zainal Abidin selaku Panitia PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) bersama Okky Tantra selaku Direktur CV. Wardah Sejati
menyepakati
dan
menandatangani
Berita
Acara
Pembayaran
No.
900/3004/KPD/BTU/2007 sebesar Rp. 105.948.000,- (seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan akan dibayarkan ke rekening No.01.04.000.839-0 pada Bank SUMUT Cabang Lubuk Pakam ; Bahwa Panitia Penerima barang tidak pernah memberikan Berita Acara Penerimaan Barang karena keenam Sepeda Motor tersebut tidak dilengkapi oleh STNK dan BPKBnya, namun Ketua Panitia Penerima Barang baru me-ngetahui saat di penyidikan ada Berita Acara Penerimaan Barang yang hanya ditandatangani oleh dirinya ; Bahwa tanggal 10 September 2007 2007 Ir Muhammad Said selaku Bendahara Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/3002/ KPD/BTU/2007 senilai Rp. 105.948.000,- (seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atas permintaan terdakwa selaku PPTK, kemudian Kepala Dinas Kehutan dan Perkebunan Kab. Serdang Bedagai Ir. Sucipto L. Tobing yang selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 911/3003/ KPD/BTU/2007 senilai Rp. 94.871.500,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah, sehingga hal ter sebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian/kontrak No. 800/2710/ KPD/BTU/2007 dimana seharusnya pembayaran sekaligus atas barang peng-adaan haruslah setelah barang barang diterima dengan baik dan lengkap dengan melampirkan Surat Permohonan Pembayaran yang di dalamnya berisi Berita Acara Pemeriksaan Barang / pekerjaan dan Berita Acara Serah terima sebagaimana yang tertera pada Pasal 3 Dokumen Kontrak dan ketentuan berlaku ; Bahwa perbuatan terdakwa Zainal Abidin Spd selaku PPTK bertentangan dengan Pasal 184 (2) Pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pe-ngelolaan Keuangan Daerah yang menjelasakan : Bahwa pejabat yang me-nandatangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran Materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud ; Bahwa sekitar tanggal 13 September 2007, Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten Serdang Menerbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
1332/LS/Per/2007 atas pembayaran pengadaan 6 Unit Sepeda Motor kepada- pihak rekanan CV. Wardah Sejati an Okky Tantra selaku direktur No. Rek. 01. 04.000.839-0
-6-
menerima pembayaran 100% sebesar Rp 94.871.500,-, tetapi sampai saat ini STNK dan BPKB keenam unit Sepeda Motor tersebut belum diterima ; Bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai mendapat permintaan Pengajuan Pembayaran (SPP) meski-pun STNK dan BPKB Sepeda Motor tersebut belum diterima dari pihak rekanan. Bahwa seluruh panitia pemeriksa barang dan Panitia penerima Barang sudah menanyakan tentang ketiadaan STNK dan BPKB kepada terdakwa selaku PPTK dan Bendahara, namun terdakwa mengatakan BPKP dan STNK masih dalam pengurusan ; Bahwa Bendahara pengeluaran Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab.Serdang Bedagai mendapat perintah dari Ir. H. Sucipto L. Tobing selaku Kuasa Peng-guna Anggaran bahwa Pembayaran kepada pihak rekanan harus diproses karena barang sudah diterima meskipun belum dilengkapi dengan STNK dan BPKB, karena KPA yakin rekanan akan mengurus STNK dan BPKB nya segera. Kemudian tanggal 14 September 2007 Bendahara Pengeluaran langsung melakukan pembayaran dan langsung diterima oleh Okky Tantra (DPO) sebesar Rp. 94.871.500 setelah dipotong pajak atas perintah Kepala Dinas Ir Sucipto L Tobing untuk mencairkan pembayaran walaupun STNK dan BPKB kendaraan belum ikut serta diserahkan Okky Tantra dan STNK serta BPKB kendaraan masih atas nama SAMSUR selaku Pemilik Showroom UD. Seri Motor Per-baungan sehingga barang Pengadaan Sepeda Motor tidak terdaftar diinventaris kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Serdang Bedagai dan ternyata Samsur selaku Pemilik Showroom UD. Seri Motor Perbaungan belum menerima dari pihak rekanan yaitu Okky Tantra selaku Direktur CV. Wardah Sejati atas pembayaran Pengadaan 1 (satu) Paket Sepeda Motor sebanyak 6 (enam) unit yang terdiri dari 4 unit Sepeda Motor kecil jenis Honda Revo, dan 2 unit Sepeda Motor besar jenis Honda Mega Pro karena Cek yang diberikan Okky Tantra selaku Direktur CV. Wardah Sejati ternyata adalah Cek Kosong ; Bahwa keenam unit Sepeda Motor tersebut belum menjadi aset Pemkab. Serdang Bedagai, karena BPKB dan STNK masih atas nama orang lain (bukan atas nama Pemkab Serdang Bedagai) dan tidak tercatat dalam buku invetaris sebagai aset Pemkab Serdang Bedagai khususnya Dinas Kehutanan dan Per-kebunan Kabupaten Serdang Bedagai hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang- milik Negara / Daerah. sehingga mengakibatkan Negara dan Pemerintah Ka-bupaten Serdang Bedagai Mengalami kerugian sesuai dengan Lporan hasil Audit BPKP Sumatera Utara Nomor SR7299/PW02/5/2011 tanggal 28 November 2011 dengan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 94.871.500 (biaya yang dikeluarkan negara setelah dipotong pajak) ;
-7-
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantas-an Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUHPidana ; SUBSIDAIR: Bahwa Terdakwa Zainal Abidin Spd selaku Kasubbag Umum dan Kepe-gawaian Dinas dan Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai dan menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan jasa sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
yang ditunjuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) Ir Sucipto L Tobing selaku
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Serdang
Bedagai baik sendiri sendiri ataupun secara bersama sama dengan Okky Tantra selaku Direktur CV Wardah Sejati (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Mei 2007 sampai dengan bulan September 2007 atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2007 bertempat di Kantor Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Serdang Bedagai di SeiRampah atau pada tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang me-ngadilinya berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang N0. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung RI No. 22/KMA/SK-II/2011 sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempat an atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana di-lakukan terdakwa cara sebagai berikut : Bahwa ia terdakwa Zainal Abidin selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai yang juga merupakan Ketua Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Serdang Bedagai No.122/900/Tahun 2007 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Satuan Kerja Pemkab Serdang- Bedagai tahun 2007. Bahwa terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tanggung jawab untuk mengendalikan pelaksana-an kegiatan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Ke-pala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diteruskan untuk disampaikan ke-pada Bupati Serdang Bedagai, menyiapkan dokumen anggaran atas beban pe-ngeluaran pelaksana kegiatan dan membuat laporan realisasi fisik keuangan ; Bahwa sekitar bulan Mei 2007 s/d September 2007 Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai melaksanakan kegiatan Pengadaan 1
-8-
(satu) Paket Sepeda Motor sebanyak 6 (enam) unit yang terdiri dari 4 unit Sepeda Motor kecil jenis Honda Revo, dan 2 unit Sepeda Motor besar jenis Honda Mega Pro ; Bahwa Anggaran Pengadaan Sepeda Motor tersebut bersumber dari APBD Kab.Serdang Bedagai Tahun 2007 No.DPA SKPD No.2.02.01.02.05.5.2 tanggal 1 Pebruari 2007 Kode Rekening 5.2.303.12.sebesar Rp.106.000.000,-. (Seratus Enam Juta Rupiah) ; Bahwa terdakwa menjabat sebagai Ketua Panitia Pengadaan 1 (satu) Paket Sepeda Motor sebanyak 6 (enam) unit yang terdiri dari 4 unit Sepeda Motor kecil jenis Honda Revo, dan 2 unit Sepeda Motor besar jenis Honda Mega Pro tanpa memiliki Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa dan tidak pernah mengikuti pendidikan dan latihan barang dan jasa ; Bahwa tupoksi Panitia Penerima barang adalah sbb : a. Menerima setiap barang yang diadakan oleh Dinas Kehutanan dan Per-kebunan Kab. Serdang Bedagai ; b. Meneliti prosedur dan dokumentasi adminitrasi pengadaannya ; c. Penuangan hasil pemeriksaan dimaksud ke dalam Berita Acara ; d. Lain-lain sehubungan dengan kebenaran pengadaan tersebut ; Bahwa tanggal 20 April 2007 Ir. Sucipto L. Tobing,MM selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Serdang Bedagai menerbitkan Surat Keputusan No. 601/1436/KPD/BTU/2007 tentang Susunan PanitiaPengadaan Barang dan Sumber Pendanaan APBN dan APBD Kabupaten Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Serdang Bedagai TA.2007 dengan sususnan sebagai berikut : Struktur Panitia Pengadaan : Ketua
: Zainal Abidin ;
Sekretaris
: Chairul, SP ;
Anggota
: Dedy Iskandar, SP ; Herry Suwanda Ginting, Amd ; L.M. Sihombing, SH ; Syahnan Hrp. ; Dra. Roslina Purba ; Muhadi, ST ;
Bahwa Susunan Panitia Pemeriksa Barang di Dinas Kehutanan dan Perkebun-an daerah Kab. Serdang Bedagai tahun 2007 sbb : Ketua
: Amsir ;
Sekretaris
: Dedy Iskandar ;
Anggota
: H.T. Marhaidin ; Erwin Kurniawan ;
-9-
Bahwa Susunan Panitia Penerima barang di Dinas kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai tahun 2007 berdasarkan SK Kepala Dinas Ke-hutanan dan Perkebunan Kab. Serdang Bedagai No. 028/2241/KPD/ BTU/2007 sbb : Ketua
: Hannip Lubis, SP ;
Sekretaris
: Nizma Oktoviana ;
Anggota
: Rusdi Leidonald, SP ; Meylina S. Depari, SP ;
Bahwa harga pengadaan Sepeda Motor tersebut sbb : 4 unit Motor kecil jenis Revo @ 14.209.550
Rp. 56.838.200,-
2 unit Motor besarjenis Mega Pro @ 24.554.900
Rp. 49.109.800,Jumlah
Rp.105.948.000,-
Bahwa sistem pengadaan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Sepeda Motor di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Serdang Bedagai adalah dengan sistem lelang (tender terbuka) yang diikuti oleh 3 perusahaan yaitu : CV. Wardah Sejati, CV. Budi Kenanga dan CV. Agdi Raksa, selanjutnya tanggal 15 Juni 2007 CV.Wardah Sejati ditetapkan sebagai Pemenang Lelang/Tender dan menjadi rekanan Pengadaan oleh PPTK
berdasarkan Surat Nomor : 800/2300/ KPD/BTU/2007 atas usulan Panitia
Pengadaan dengan surat Nomor : 900/2299/ KPD/BTU/2007 tanggal 14 Juni 2007. Panitia menetapkan CV. Wardah Sejati sebagai Pemenang Lelang/Tender alasannya karena penawaran yang terendah Kemudian terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan ada mengeluarkan Surat Laporan hasil lelang Sepeda Motor Roda dua dengan No. 900//2299/KPD/ BTU/2007 tanggal 14 Juni 2007, Surat Penetapan Calon Pemenang dan Calon Cadangan Pemenang
No.
800/2300/KPD/BTU/2007
tanggal
14
Juni
2007
dan-
Surat
Pengumuman Penetapan Penyedia Barang No. 900/2329/KPD/BTU/2007 tanggal 15 Juni 2007, terdakwa juga selaku PPTK ada mengeluarkan Surat Keputusan PPTK Dinas Kehutanan dan Perkebunan No. 800/2327/KPD/BTU/ 2007 tanggal 15 Juni 2007. Terdakwa mengeluarkan surat dan menanda-tanganinya dengan dalih karena adanya perintah atasannya Ir. Sucipto L Tobing selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Serdang Bedagai ; Bahwa terdakwa pada tanggal 06 Juli 2007 mengadakan Perikatan Kontrak dengan Okky Tantra Sentosa selaku Direktur CV. Wardah Sejati sebagaimana dalam Surat Perjanjian Pekerjaan Pemborongan Pengadaan 1 Paket Sepeda Motor No. 800/2710/KPD/BTU/2007 yang ditandatangani di hadapan Kepala Dinas Ir. Sucipto L. Tobing ; Bahwa tanggal 04 September 2007 terdakwa Zainal Abidin selaku Panitia PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) bersama Okky Tantra selaku Direktur CV. Wardah
- 10 -
Sejati
menyepakati
dan
menandatangani
Berita
Acara
Pembayaran
No.
900/3004/KPD/BTU/2007 sebesar Rp. 105.948.000,- (seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan akan dibayarkan ke rekening No.01.04.000.839-0 pada Bank SUMUT Cabang Lubuk Pakam ; Bahwa Panitia Penerima barang tidak pernah memberikan Berita Acara Penerimaan Barang karena keenam Sepeda Motor tersebut tidak dilengkapi oleh STNK dan BPKBnya, namun Ketua Panitia Penerima Barang baru mengetahui saat di penyidikan ada Berita Acara Penerimaan Barang yang hanya ditanda-tangani oleh dirinya ; Bahwa tanggal 10 September 2007 2007
Ir Muhammad Said selaku Bendahara
Pengeluaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No. 911/3002/ KPD/BTU/2007 senilai Rp. 105.948.000,- (seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) atas permintaan terdakwa selaku PPTK, kemudian Kepala Dinas Kehutan dan Perkebunan Kab. Serdang Bedagai Ir. Sucipto L. Tobing yang selaku KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) No. 911/3003/ KPD/BTU/2007 senilai Rp. 94.871.500,- (sembilan puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah, sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian/kontrak No. 800/ 2710/KPD/BTU/2007 dimana seharusnya pembayaran sekaligus atas barang pengadaan haruslah setelah barang barang diterima dengan baik dan lengkap dengan melampirkan Surat Permohonan Pembayaran yang di dalamnya berisi Berita Acara Pemeriksaan Barang / pekerjaan dan Berita Acara Serah terima sebagaimana yang tertera pada Pasal 3 Dokumen Kontrak dan ketentuan berlaku ; Bahwa perbuatan terdakwa Zainal Abidin Spd selaku PPTK bertentangan dengan Pasal 184 (2) Pemendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pe-ngelolaan Keuangan Daerah yang menjelaskan : Bahwa pejabat yang menanda tangani dan /atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar penerimaan dan / atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran Materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud ; Bahwa sekitar tanggal 13 September 2007, Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten Serdang Menerbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.
1332/LS/Per/2007 atas pembayaran pengadaan 6 Unit Sepeda Motor kepada pihak rekanan CV. Wardah Sejati an Okky Tantra selaku direktur No. Rek. 01. 04.000.839-0 menerima pembayaran 100% sebesar Rp 94.871.500,-, tetapi sampai saat ini STNK dan BPKB keenam unit Sepeda Motor tersebut belum diterima ;
- 11 -
Bahwa Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai mendapat permintaan Pengajuan Pembayaran (SPP) meski-pun STNK dan BPKB Sepeda Motor tersebut belum diterima dari pihak rekanan. Bahwa seluruh panitia pemeriksa barang dan Panitia penerima Barang sudah menanyakan tentang ketiadaan STNK dan BPKB kepada terdakwa selaku PPTK dan Bendahara, namun terdakwa mengatakan BPKP dan STNK masih dalam pengurusan ; Bahwa Bendahara pengeluaran Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab.Serdang Bedagai mendapat perintah dari Ir. H. Sucipto L. Tobing selaku Kuasa Peng-guna Anggaran bahwa Pembayaran kepada pihak rekanan harus diproses karena barang sudah diterima meskipun belum dilengkapi dengan STNK dan BPKB, karena KPA yakin rekanan akan mengurus STNK dan BPKB nya segera. Kemudian tanggal 14 September 2007 Bendahara Pengeluaran langsung melakukan pembayaran dan langsung diterima oleh Okky Tantra (DPO) se-besar Rp. 94.871.500 setelah dipotong pajak atas perintah Kepala Dinas Ir Sucipto L Tobing untuk mencairkan pembayaran walaupun STNK dan BPKB kendaraan belum ikut serta diserahkan Okky Tantra dan STNK serta BPKB kendaraan masih atas nama SAMSUR selaku Pemilik Showroom UD. Seri Motor Perbaungan sehingga barang Pengadaan Sepeda Motor tidak terdaftar diinventaris kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Serdang Bedagai dan ternyata Samsur selaku Pemilik Showroom UD. Seri Motor Perbaungan belum menerima dari pihak rekanan yaitu Okky Tantra selaku Direktur CV.- Wardah Sejati atas pembayaran Pengadaan 1 (satu) Paket Sepeda Motor sebanyak 6 (enam) unit yang terdiri dari 4 unit Sepeda Motor kecil jenis Honda Revo, dan 2 unit Sepeda Motor besar jenis Honda Mega Pro karena Cek yang diberikan Okky Tantra selaku Direktur CV. Wardah Sejati ternyata adalah Cek Kosong ; Bahwa keenam unit Sepeda Motor tersebut belum menjadi aset Pemkab. Serdang Bedagai, karena BPKB dan STNK masih atas nama orang lain (bukan atas nama Pemkab Serdang Bedagai) dan tidak tercatat dalam buku invetaris sebagai aset Pemkab Serdang Bedagai khususnya Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik Negara/Daerah. sehingga mengakibatkan
Negara dan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Mengalami
kerugian sesuai s negara (setelah di-potong pajak) ; Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1e KUH-Pidana ;
- 12 -
Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 29 Agustus 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN, SPd telah
terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “secara ber-sama-sama melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair ; 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ; 3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN, SPd selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama berada dalam tahanan denda Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; 4. Menyatakan barang bukti berupa : -
1 (Satu) set Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sepeda Motor Roda Dua pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai (Foto copy) ;
-
1 (satu) lembar pengumuman pelelangan umum dengan prakualifi-kasi No : 900/1664/KPD/BTU/2007 (Foto Copy) ;
-
1 (satu) set penetapan calon pemenang dan calon cadangan pe-menang penyedia barang pengadaan 1 (satu) paket pengadaan sepeda motor roda dua No: 800/2300/KPD/BTU/2007, Tahun Ang-garan 2007 (Foto Copy) ;
-
1 (satu) Dokumen peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 9 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi jabatan pada organisasi dinas- dinas daerah Kab. Serdang Bedagai (Foto Copy) ;
-
1 (Satu) Dokumen tanda terima sub dinas No : 903/2866/KPD/BTU/ 2007 tentang permohonan pembuatan buku pemilik kendaraan ber-motor (BPKB) dan surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Foto Copy) ;
-
1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 027/175/ PAN/B-J 2007 (Foto Copy) ;
- 13 -
-
1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 028/176/ PAN/B-J 2007 (Foto Copy) ;
-
1 (Satu) lembar Berita Acara Serah terima barang pengadaan speda motor roda dua pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai (Foto Copy) ;
-
1 (satu) Dokumen kontrak pengadaan 1 (satu) paket Sepeda Motor roda dua harga Rp. 105.948.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) No. SPK: 800/2587KPD/BTU/2007 (Foto Copy) ;
-
1 (satu) lembar pemberitahuan perubahan spesifikasi kendaraan sepeda motor No: 21/ WS/ VIII/ 2007, (Foto Copy) ;
-
1 (Satu) lembar kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai kepada Direktur CV. Wardah Sejati, (Foto Copy) ;
-
1 (satu) dokumen tanda bukti lunas pembayaran No: 800/4065/ KPD/ BTU/2007, (Foto Copy) ;
-
1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Serdang Bedagai kepada Direktur CV. Wardah Sejati, (Foto Copy) ;
-
1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 911/3003/KPD/BTU/200. (Foto Copy) ;
-
1 (satu) Dokumen Berita Acara pembayaran No: 900/3004/KPD/BTU/ 2007, (Foto Copy) ;
-
1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Per-kebunan daerah Kab. Serdang Bedagai No : 601/1436/KPD/BTU/ 2007 tentang susunan panitia pengadaan barang dan jasa sumber pendanaan APBN dan APBD Kab. Serdang Bedagai T.A 2007, (Foto Copy) ;
-
1 (satu) set Dokumen Keputusan Bupati Serdang Bedagai No : 122/ 900/2007 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Kab. Serdang Bedagai T.A 2007 (Foto Copy) ;
-
1 (Satu) dokumen Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Serdang Bedagai No : 028/2241/KPD/BTU/ 2007 tentang pembentukan Panitia Penerima Barang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Serdang Bedagai T.A 2007 (Foto Copy) ;
-
1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang 4 (empat) unit Sepeda Motor Honda Supra Revo (foto Copy) ;
- 14 -
-
1 (Satu) bundel dokumen lelang kegiatan APBN/APBD Kab. Serdang Bedagai T.A 2007 Kegiatan Pengadaan Sepeda Motor Roda dua pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai, (Foto Copy) ;
-
1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai No : 601/2332/KPD/BTU/ 2007 tentang revisi susuna panitia pengadaan barang sumber pen-danaan APBD dan APBN Kabupaten Dinas Kehutanan dan Per-kebunan Serdang Bedagai T.A 2007 (Asli) ;
-
1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perang-kat Daerah (DPA-SKPD) T.A 2007 (Asli) ;
-
1 (satu) set surat tanda penerimaan pembayaran pengadaan sepeda motor roda
dua
sesuai
dengan
Berita
Acara
Pembayaran
No
:
900/
3004/KPD/BTU/2007 (Foto Copy) ; -
1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp. 105.948.000,- (seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pem-bayaran belanja modal pengadaan Alat- alat angkutan darat ber-motor, sepeda motor 1 (satu) paket terdiri dari 2 (dua) unit sepeda motor type besar dan 4 (empat) unit sepeda motor type kecil T.A 2007 (Asli) ;
-
1
(satu)
set
Surat
Permintaan
Pembayaran
(SPP)
no:
911/3002/
KPD/BTU/2007 (asli) ; -
1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No: 911/3003/ KPD/ BTU/2007 (asli) ;
-
1 (satu) set dokumentasi fisik CV. Wardah Sejati tentang serah terima barang (asli) ;
-
1 (satu) bundel Buku Inventaris satuan kerja pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010 (Asli) ;
-
1 (satu) Unit Honda Revo Dengan BK 3979 MZ, warna Merah, abu- abu. Nomor Mesin HB61E- 1130218 ;
-
1 (Satu) Buah STNK Dengan BK 3979 MZ ;
-
1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan BK 3979 MZ ;
-
1 (satu) Unit Honda Revo Dengan BK 3981, warna Merah, abu- abu. Nomor Mesin HB61E- 1096470 ;
-
1 (Satu) Buah STNK Dengan BK 3981 MZ ;
-
1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan BK 3981 ;
-
1 (satu) Unit Honda Revo Dengan BK 4167 MZ, warna Merah, abu- abu ;
-
1 (Satu) Buah STNK Dengan BK 4167 MZ ;
- 15 -
-
1 (satu) Unit GL 160 D Dengan BK 3980 MZ, warna Biru. Nomor Mesin KC11E-1083595 ;
-
1 (Satu) Buah STNK Dengan BK 3980 MZ ;
-
1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan BK 3980 MZ ;
Digunakan dalam perkara lain. 5. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;
Membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juni 2015, nomor : 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1.
Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN,S.Pd, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
2.
Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ;
3.
Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN,S.Pd, telah terbukti secara sah dan me yakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ;
4.
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5.
Menetapkan uang yang disetor oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Muhammad Said sebesar Rp. 94.451.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke kas Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai uang peng-ganti kerugian keuangan Negara, dirampas untuk Negara ;
6.
Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7.
Menetapkan barang bukti berupa :
1.
1 (Satu) set Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sepeda Motor Roda Dua pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai (Foto copy) ;
2.
1 (satu) lembar pengumuman pelelangan umum dengan prakualifikasi No : 900/1664/KPD/BTU/2007 (Foto Copy) ;
3.
1 (satu) set penetapan calon pemenang dan calon cadangan pe-menang penyedia barang pengadaan 1 (satu) paket pengadaan sepeda motor roda dua No: 800/ 2300/KPD/BTU/2007, Tahun Anggaran 2007 (Foto Copy) ;
- 16 -
4.
1 (satu) Dokumen peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 9 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi jabatan pada organisasi dinas-dinas daerah Kab. Serdang Bedagai (Foto Copy) ;
5.
1 (Satu) Dokumen tanda terima sub dinas No : 903/2866/KPD/BTU/ 2007 tentang permohonan pembuatan buku pemilik kendaraan ber-motor (BPKB) dan surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Foto Copy);
6.
1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No: 027/175/PAN/B-J 2007 (Foto Copy) ;
7.
1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No: 028/176/PAN/B-J 2007 (Foto Copy) ;
8.
1 (Satu) lembar Berita Acara Serah terima barang pengadaan speda motor roda dua pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai (Foto Copy) ;
9.
1 (satu) Dokumen kontrak pengadaan 1 (satu) paket Sepeda Motor roda dua harga Rp. 105.948.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) No. SPK: 800/2587KPD/BTU/2007 (Foto Copy) ;
10. 1 (satu) lembar pemberitahuan perubahan spesifikasi kendaraan sepeda motor No : 21/ WS/ VIII/ 2007, (Foto Copy) ; 11. 1 (Satu) lembar kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai kepada Direktur CV. Wardah Sejati, (Foto Copy) ; 12. 1 (satu) dokumen tanda bukti lunas pembayaran No : 800/4065/KPD/ BTU/2007, (Foto Copy) ; 13. 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Serdang Bedagai kepada Direktur CV. Wardah Sejati, (Foto Copy) ; 14. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 911/3003/ KPD/BTU/200. (Foto Copy) ; 15. 1 (satu) Dokumen Berita Acara pembayaran No: 900/3004/KPD/BTU/ 2007, (Foto Copy) ; 16. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai No: 601/1436/KPD/BTU/2007 tentang susunan panitia pengadaan barang dan jasa sumber pendanaan APBN dan APBD Kab. Serdang Bedagai T.A 2007, (Foto Copy) ; 17. 1 (satu) set Dokumen Keputusan Bupati Serdang Bedagai No: 122/ 900/2007 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Kab. Serdang Bedagai T.A 2007 (Foto Copy) ;
- 17 -
18. 1(Satu) dokumen Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Serdang Bedagai No: 028 / 2241 / KPD / BTU / 2007 tentang pembentukan
Panitia
Penerima
Barang
pada
Dinas
Kehutanan
dan
Perkebunan Daerah Kab. Serdang Bedagai T.A 2007 (Foto Copy) ; 19. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang 4 (empat) unit Sepeda Motor Honda Supra Revo (foto Copy) ; 20. 1(Satu) bundel dokumen lelang kegiatan APBN/APBD Kab. Serdang Bedagai T.A 2007 Kegiatan Pengadaan Sepeda Motor Roda dua pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai, (Foto Copy) ; 21. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai No: 601/2332/KPD/BTU/2007tentang revisi susuna panitia pengadaan barang sumber pendanaan APBD dan APBN Kabupaten Dinas Ke-hutanan dan Perkebunan Serdang Bedagai T.A 2007 (Asli) ; 22. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) T.A 2007 (Asli) ; 23. 1 (satu) set surat tanda penerimaan pembayaran pengadaan sepeda motor roda
dua
sesuai
dengan
Berita
Acara
Pembayaran
No
:
900/3004/KPD/BTU/2007 (Foto Copy) ; 24. 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp. 105.948.000,- (seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran belanja modal pengadaan Alat- alat angkutan darat bermotor, sepeda motor 1 (satu) paket terdiri dari 2 (dua) unit sepeda motor type besar dan 4 (empat) unit sepeda motor type kecil T.A 2007 (Asli) ; 25. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) no : 911/3002/KPD/ BTU/2007 (asli) ; 26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 911/3003/KPD/ BTU/2007 (asli) ; 27. 1 (satu) set dokumentasi fisik CV. Wardah Sejati tentang serah terima barang (asli) ; 28. 1 (satu) bundel Buku Inventaris satuan kerja pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010 (Asli) ; 29. 1 (satu) Unit Honda Revo Dengan BK 3979 MZ, warna Merah, abu- abu. Nomor Mesin HB61E- 1130218 ; 30. 1 (Satu) Buah STNK Dengan BK 3979 MZ ; 31. 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan BK 3979 MZ; 32. 1 (satu) Unit Honda Revo Dengan BK 3981, warna Merah, abu- abu. Nomor Mesin HB61E- 1096470 ;
- 18 -
33. 1 (Satu) Buah STNK Dengan BK 3981 MZ ; 34. 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan BK 3981 ; 35. 1(satu) Unit Honda Revo Dengan BK 4167 MZ, warna Merah, abu- abu; 36. 1 (Satu) Buah STNK Dengan BK 4167 MZ ; 37. 1 (satu) Unit GL 160 D Dengan BK 3980 MZ, warna Biru. Nomor Mesin KC11E1083595 ; 38. 1 (Satu) Buah STNK Dengan BK 3980 MZ ; 39. 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan BK 3980 MZ; Dipergunakan dalam perkara lain ; 8.
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Telah Membaca : 1.
Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juni 2015, nomor : 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn;
2.
Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juni 2015, nomor : 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn;
3.
Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Darwin, SH., Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 Juni 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
4.
Relaas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Darwin, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 2 Juli 2015, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
- 19 -
5.
Memori Banding tanpa tanggal, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 2 Juli 2015, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penutut Umum pada tanggal 19 Agustus 2015;
6.
Memori Banding tanggal 7 Juli 2015, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 24 Juli 2015, serta untuk diberitahukan dan diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2015;
7.
Relaas Pemberitahuan Untuk mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juni 2015, ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Juli 2015, sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding; Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut
Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara, serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding tanpa tanggal yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut:
Putusan Judex Facti Terkait Eksepsi Terdakwa Terhadap Surat Dakwaan Secara Alternatif dan Subsidairitas Jaksa Penuntut Umum
Yang Tidak Cermat , Tidak
Lengkap. Tidak Jelas, Pertimbangan Judex Factie Tidak Lengkap dan Tidak Sempurna (Olvondoendee Gimotiveerd), seperti diuraikan dalam Memori Banding Terdakwa pada hal 6 s/d 8.
Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama Dalam Menguji Terpenuhinya Unsur Unsur Dalam Pasal 2 ayat (1) seperti diuraikan dalam Memori Banding Terdakwa pada hal 8 s/d 11.
Dalam
Putusan
Majelis
Hakim
Pertimbangan
Judex
Facti
Tidak
Ada
Mempertimbangkan alasan Penghapus Sifat Pertanggungjawaban Pidana Pada Diri
- 20 -
Terdakwa Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 51 Ayat 1 KUHP. Terlalu Dangkal dan Tidak Lengkap
(Olvondoendee Gimotiveerd), seperti diuraiankan Memori Banding
terdakwa pada hal 12 s/d 17. Permohonan Terdakwa supaya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk : 1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Terdakwa ZAINAL ABIDIN,S.Pd. 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan No. 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN. Mdn tertanggal 10 Juni 2015. 3. Menyatakan Pemohon Banding Terdakwa ZAINAL ABIDIN,S.Pd, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 4. Menyatakan Pemohon Banding Terdakwa ZAINAL ABIDIN,S.Pd, dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidak-tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum ( ontslag van alle rechtsvervolging) Jaksa Penuntut Umum. 5. Memerintahkan agar uang sebesar Rp. 94.451.000.-(Sembilan empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) yang dijadikan sebagai barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa. 6. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat pemohon Banding/ Terdakwa ZAINAL ABIDIN,S.Pd, pada keadaan semula. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 7 Juli 2015 yang pada pokoknya berisi hal sebagai berikut :
Jaksa penuntut Umum keberatan penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN,S.Pd. terlalu ringan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, dengan alasan seperti diuraikan dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum hal. 3 s/d 4.
Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan
menerima
permohonan banding Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan: 1. Terdakwa ZAINAL ABIDIN,S.Pd., bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair melanggar pasal 2 ayat(1) jo pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU
- 21 -
No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 (1) ke 1KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZAINAL ABIDIN,S.Pd., berupa pidana penjara
selama 4 (empat) tahun penjara, membebankan terdakwa ZAINAL
ABIDIN,S.Pd., membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Subsidair 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menetapkan barang bukti, berupa : -
Nomor 1 s/d nomor 39 dipergunakan dalan perkara lain;
4. Menghukum terdakwa ZAINAL ABIDIN,S.Pd., untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan sebagaimana didalam memori banding dari Terdakwa tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa dasar dan alasan-alasan keberatan tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak; Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan sebagaimana didalam memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa alasan keberatan dari Pembanding (Penuntut Umum) khususnya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa itu adalah berdasar dan beralasan hukum sedangkan tentang dakwaan yang dinyatakan terbukti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum tersebut; Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan khususnya salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juni 2015 Nomor: 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn serta alasan-alasan keberatan didalam memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan mengambil alih dasar dan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut didalam memutus perkara ini pada tingkat banding. Bahwa akan tetapi tentang pidana yang dijatuhkan kepada
- 22 -
Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut karena alasan bahwa Terdakwa adalah Pejabat Penyelenggara Negara yang seharusnya memahami kewajiban dan tanggung jawabnya kepada kepentingan negara atas ketersediaan barang-barang yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, oleh karena itu adalah adil pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti akan disebutkan didalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa pada tahap pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi
Medan
telah
mengeluarkan
Penetapan
nomor
:
257/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT.MDN tanggal 23 Oktober 2015 mengenai perintah penahanan atas diri Terdakwa tersebut di Rutan, bahwa akan tetapi sampai dengan tahap penjatuhan putusan didalam perkara ini, ternyata perintah penahanan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Penuntut Umum tanpa sesuatu alasan apapun; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; Menimbang, bahwa berdasarkan dasar dan alasan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan
Negeri
Medan
tanggal
10
Juni
2015
Nomor:
20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn harus diperbaiki, sehingga amar selengkapnya dari putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menjadi seperti dibawah ini; Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; M E N G A D I L I : -
Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
-
Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Juni 2015, nomor : 20/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mdn yang
- 23 -
dimintakan banding sepanjang mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN,S.Pd, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ; 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut ; 3. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN,S.Pd, telah terbukti secara sah dan me yakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” ; 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ; 5. Menetapkan uang yang disetor oleh Terdakwa bersama-sama dengan Ir. Muhammad Said sebesar Rp. 94.451.000,- (sembilan puluh empat juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ke kas Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sebagai uang peng-ganti kerugian keuangan Negara, dirampas untuk Negara ; 6. Menetapkan masa Penahanan Kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 7. Menetapkan barang bukti berupa : 1. 1 (Satu) set Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Sepeda Motor Roda Dua pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Serdang Bedagai (Foto copy) ; 2. 1 (satu) lembar pengumuman pelelangan umum dengan prakualifikasi No : 900/1664/KPD/BTU/2007 (Foto Copy) ; 3. 1 (satu) set penetapan calon pemenang dan calon cadangan pe-menang penyedia barang pengadaan 1 (satu) paket pengadaan sepeda motor roda dua No: 800/ 2300/KPD/BTU/2007, Tahun Anggaran 2007 (Foto Copy) ; 4. 1 (satu) Dokumen peraturan Bupati Serdang Bedagai No. 9 tahun 2008 tentang rincian tugas dan fungsi jabatan pada organisasi dinas-dinas daerah Kab. Serdang Bedagai (Foto Copy) ; 5. 1 (Satu) Dokumen tanda terima sub dinas No : 903/2866/KPD/BTU/ 2007 tentang permohonan pembuatan buku pemilik kendaraan ber-motor (BPKB) dan surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Foto Copy);
- 24 -
6. 1 (Satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No: 027/175/PAN/B-J 2007 (Foto Copy) ; 7. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang No: 028/176/PAN/B-J 2007 (Foto Copy) ; 8. 1 (Satu) lembar Berita Acara Serah terima barang pengadaan speda motor roda dua pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai (Foto Copy) ; 9. 1 (satu) Dokumen kontrak pengadaan 1 (satu) paket Sepeda Motor roda dua harga Rp. 105.948.000,- (Seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) No. SPK: 800/2587KPD/BTU/2007 (Foto Copy) ; 10. 1 (satu) lembar pemberitahuan perubahan spesifikasi kendaraan sepeda motor No : 21/ WS/ VIII/ 2007, (Foto Copy) ; 11. 1 (Satu) lembar kwitansi (Tanda Bukti Pembayaran) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai kepada Direktur CV. Wardah Sejati, (Foto Copy) ; 12. 1 (satu) dokumen tanda bukti lunas pembayaran No : 800/4065/KPD/ BTU/2007, (Foto Copy) ; 13. 1 (satu) lembar tanda penerimaan dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Serdang Bedagai kepada Direktur CV. Wardah Sejati, (Foto Copy) ; 14. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SPM : 911/3003/ KPD/BTU/200. (Foto Copy) ; 15. 1 (satu) Dokumen Berita Acara pembayaran No: 900/3004/KPD/BTU/ 2007, (Foto Copy) ; 16. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai No: 601/1436/KPD/BTU/2007 tentang susunan panitia pengadaan barang dan jasa sumber pendanaan APBN dan APBD Kab. Serdang Bedagai T.A 2007, (Foto Copy) ; 17. 1 (satu) set Dokumen Keputusan Bupati Serdang Bedagai No: 122/ 900/2007 tentang penetapan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah pemerintah Kab. Serdang Bedagai T.A 2007 (Foto Copy) ;
- 25 -
18. 1(Satu) dokumen Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Serdang Bedagai No: 028 / 2241 / KPD / BTU / 2007 tentang pembentukan Panitia Penerima Barang pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Daerah Kab. Serdang Bedagai T.A 2007 (Foto Copy) ; 19. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Barang 4 (empat) unit Sepeda Motor Honda Supra Revo (foto Copy) ; 20. 1(Satu) bundel dokumen lelang kegiatan APBN/APBD Kab. Serdang Bedagai T.A 2007 Kegiatan Pengadaan Sepeda Motor Roda dua pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai, (Foto Copy) ; 21. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan daerah Kab. Serdang Bedagai No: 601/2332/KPD/BTU/2007tentang revisi susuna panitia pengadaan barang sumber pendanaan APBD dan APBN Kabupaten Dinas Ke-hutanan dan Perkebunan Serdang Bedagai T.A 2007 (Asli) ; 22. 1 (satu) set Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) T.A 2007 (Asli) ; 23. 1 (satu) set surat tanda penerimaan pembayaran pengadaan sepeda motor roda
dua
sesuai
dengan
Berita
Acara
Pembayaran
No
:
900/3004/KPD/BTU/2007 (Foto Copy) ; 24. 1 (satu) lembar kwitansi sebanyak Rp. 105.948.000,- (seratus lima juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) untuk pembayaran belanja modal pengadaan Alat- alat angkutan darat bermotor, sepeda motor 1 (satu) paket terdiri dari 2 (dua) unit sepeda motor type besar dan 4 (empat) unit sepeda motor type kecil T.A 2007 (Asli) ; 25. 1 (satu) set Surat Permintaan Pembayaran (SPP) no : 911/3002/KPD/ BTU/2007 (asli) ; 26. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) No : 911/3003/KPD/ BTU/2007 (asli) ; 27. 1 (satu) set dokumentasi fisik CV. Wardah Sejati tentang serah terima barang (asli) ; 28. 1 (satu) bundel Buku Inventaris satuan kerja pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2010 (Asli) ;
- 26 -
29. 1 (satu) Unit Honda Revo Dengan BK 3979 MZ, warna Merah, abu- abu. Nomor Mesin HB61E- 1130218 ; 30. 1 (Satu) Buah STNK Dengan BK 3979 MZ ; 31. 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan BK 3979 MZ; 32. 1 (satu) Unit Honda Revo Dengan BK 3981, warna Merah, abu- abu. Nomor Mesin HB61E- 1096470 ; 33. 1 (Satu) Buah STNK Dengan BK 3981 MZ ; 34. 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan BK 3981 ; 35. 1(satu) Unit Honda Revo Dengan BK 4167 MZ, warna Merah, abu- abu; 36. 1 (Satu) Buah STNK Dengan BK 4167 MZ ; 37. 1 (satu) Unit GL 160 D Dengan BK 3980 MZ, warna Biru. Nomor Mesin KC11E-1083595 ; 38. 1 (Satu) Buah STNK Dengan BK 3980 MZ ; 39. 1 (Satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Dengan BK 3980 MZ; Dipergunakan dalam perkara lain; 8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2015 oleh Kami : JANNES ARITONANG, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, Dr. H. RIDWAN RAMLE, SH.MH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Anggota, Dr. MANGASA MANURUNG, SH.M.Kn. ROSMALINA SITORUS SH.MH. dan SAZILI SH.M.Si. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan masing-masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 September 2015 Nomor : 205/Pen.Pid.Sus.TPK/2015/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015, oleh Hakim Ketua
- 27 -
Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota
tersebut diatas serta
ZAINAL POHAN. SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.
Hakim - Hakim Anggota,
Hakim Ketua Majelis,
ttd
ttd
1. Dr. H. RIDWAN RAMLI, SH.MH.
JANNES ARITONANG, SH.MH.
ttd 2 Dr. MANGASA MANURUNG, SH.MKn.
ttd 3. ROSMALINA SITORUS, SH.MH.
ttd 4. SAZILI, SH.MSi. Panitera Pengganti,
ttd ZAINAL POHAN, SH.MH. Untuk salinan sesuai dengan aslinya. PANITERA,
Hj. MERI ULFA, SH.MH. NIP. 195703011985032002.
