PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor : 296 / PDT / 2015 / PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sebuah badan hukum berbentuk Yayasan yang didirikan berdasarkan

hukum

Negara

Republik

Indonesia yang didasari Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH, M.Si, Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011, berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat, dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 13 Anggaran Dasar tersebut dalam hal ini diwakili oleh ALVON KURNIA PALMA, selaku Badan Pengurus untuk bertindak atas nama Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ; Dalam

hal

ini

diwakili

oleh

1.

SURYA

ADINATA, SH, M.Kn, 2. YURIKA N, SH, 3. ANGGUN RIZAL PRIBADI, SH, 4. ISMAIL HASAN KOTO, SH, 5. JUPENRIS SIDAURUK, SH,

6.

JULIADI,

SH,

7.

SEPTIAN

F.

CHANIAGO, 8. RENI LORENSA, SH, 8. INDRA

KURNIA

SINULINGGA,

ARMADA

SIHITE,

SH,

9.

SITORUS,

SH,

10.

MAS

SH,

9.

MARGANDA ANGGA

WICAKSANA, SH, 11. ANDRY SYAFRIZAL TANJUNG, SH, 12. AIDIL A. ADITYA, SH, 13. IRVAN SAPUTRA, SH, 14. MUHAMMAD ARRASYID RIDHO, SH, 15. IVAN DUNA HUSADA,

SH,

16.

M.

ALINAFIAH

MATONDANG, SH, M.Hum, 17.RAJA LIOLA GURUSINGA, SH, 18. YUSNA WULAN SARI Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 1 dari 29

TANJUNG, SH, 19. RUTH OKTAVIA P, SH dan 20. MEILISA BANGUN, SH, kesemuanya adalah

Warga

Negara

Indonesia

yang

berprofesi sebagai Advokat, Pengacara Publik, dan Pengabdi Bantuan Hukum yang tergabung dalam

YAYASAN

LEMBAGA

BANTUAN

HUKUM INDONESIA - LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEDAN (YLBHI - LBH Medan) yang beralamat di Jalan Hindu Nomor : 12 Medan 20111, Telp. (061) 451 5340, Fax. (061) 458 9749,

E-mail

[email protected],

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Juli 2014 Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ; L A W A N

PT. PLN (PERSERO) WILAYAH SUMATERA UTARA, beralamat di Jalan Komodor Laut Yos Sudarso No. 284, Medan 20115, telp. (061) 6615155, Fax : (061) 6613789,

E-mail

:

[email protected], disebut

Selanjutnya

sebagai TERGUGAT

sekarang

TERBANDING ; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Mengutip serta memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 23 Juli 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan

pada

tanggal

23

Juli

2014

dalam

Register

Perkara

Nomor.361/Pdt.G/2014/PN.Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 2 dari 29

Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut: I.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT 1. Bahwa Penggugat merupakan suatu lembaga swadaya masyarakat (Non

Government

Organisation)

yang

memiliki

kedudukan

dan

kepentingan hukum dalam mengajukan hak gugatnya sebagai salah satu organisasi yang konsern terhadap penegakan hokum yang mana dalam melaksanakan kegiatannya Penggugat selalu membela hak-hak masyarakat melalui langkah-langkah hukum; 2. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum yang berbentuk Yayasan berdasarkan Pasal 1 Akta Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 yang dibuat oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., yang dalam menjalankan kegiatannya bertujuan untuk kepentingan publik yang didasari

dengan

ketentuan

yang

diatur

dalam

Anggaran

Dasar/Anggaran Rumah Tangga yaitu : Pasal 3 Ayat 2 : “salah satu maksud dan tujuan dari YLBHI adalah “menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum”; Pasal 3 Ayat 3 : “berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights)”; Pasal 18 : “Ketua mewakili Yayasan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan hak untuk dan atas nama Yayasan”; 3. Bahwa sejak berdirinya Penggugat pada tahun 1970, Penggugat telah diakui secara luas dan nyata dalam melaksanakan kegiatannya dengan mewujudkan tegaknya hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka untuk itu Penggugat memiliki hak gugat dalam perkara aquo;


Halaman 3 dari 29

II. FAKTA HUKUM II.I

LATAR BELAKANG

4. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang berbunyi: (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas: a. manfaat; b. efisiensi berkeadilan; c. berkelanjutan; d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi; e. mengandalkan pada kemampuan sendiri; f. kaidah usaha yang sehat; g. keamanan dan keselamatan; h. kelestarian fungsi lingkungan; dan i. otonomi daerah. (2)

Pembangunan

ketenagalistrikan

bertujuan

untuk

menjamin

ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik,

dan

harga

yang

wajar

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan; 5. Bahwa didalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tantang ketenagalistrikan pada pasal 29 ayat 1 huruf (a-e) menjelaskan hakkonsumen untuk mendapat pelayanan yang baik, mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar, mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik dan mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan

kesalahan

dan/atau

kelalaian

pengoperasian

oleh

pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik;


Halaman 4 dari 29

6. Bahwa didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pada Pasal 26 ayat (2) ”Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu keandalan yang baik”;

7. Bahwa selain itu didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 pada Pasal 4 huruf (h) menyatakan ”Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”, selanjutnya pada Pasal 19 ayat (1) menyatakan ”Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi

barang

dan/atau

jasa

yang

dihasilkan

atau

diperdagangkan”, kemudian pada ayat (2)-nya juga menyebutkan : ”ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

santunan

yang

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku”.

8. Bahwa kemudian merujuk lagi pada ketentuan pada Pasal 4 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menyatakan

:

”Hak

konsumen

hak

atas

kenyamanankeamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” ; selanjutnya pada huruf c menyatakan ”hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”; Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan : ”setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Selanjutnya ayat (2) menyatakan : ”penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”; Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 5 dari 29

9. Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan seperti tersebut diatas telah jelas menerangkan bahwa Tergugat sebagai perpanjangan tangan dari Negara yang merupakan pelaksana utama usaha penyediaan tenaga listrik yang tetap memegang hak untuk mendapatkan prioritas utama (first right of refusal) dalam penyediaan tenaga listrik untuk Kepentingan Umum; 10.

Bahwa oleh karena listrik telah menjadi kebutuhan pokok bagi

seluruh masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya seharihari baik untuk menghasilkan sesuatu yang ingin dicapai oleh masyarakat,

untuk

memperhatikan

itu

sudah

ketersediaan

sepatutnya

listrik

yang

pemerintah

dibutuhkan

harus

masyarakat

tersebut sebagaimana kewajiban penjual kepada pembeli. 11.

Bahwa

selanjutnya

karena

listrik

merupakan

sesuatu

yang

menyangkut hajat hidup orang banyak yang memiliki sifat fungsi sosial, maka pemeliharaan ketersediaan listrik merupakan prioritas utama bagi Tergugat sebagai perpanjangan tangan Negara dalam pemenuhan tenaga listrik tersebut sesuai dengan amanat peraturan perundangundangan yang berlaku. Dan karena itu pula apabila Tergugat dalam melaksanakan kegiatannya tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan seperti tersebut diatas maka perbuatan Tergugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum;

KONDISI PEMADAMAN LISTRIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA 12. Bahwa

Penggugat

maraknya

mengajukan

pemadaman

listrik

gugatan yang

ini

disebabkan

dilakukan

Tergugat

karena yang

menimbulkan kekesalan bahkan sebagai bentuk kemarahan masyarakat khususnya masyarakat Sumatera Utara kepada Tergugat sebagaimana yang diberitakan melalui media massa, diantaranya : Berita online pada portal berita http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/21/warga-medankecewa-dengan-layanan-pln pada tanggal 21 Februari 2014 dengan judul “WARGA MEDAN KECEWA DENGAN LAYANAN PLN”.


Halaman 6 dari 29

Berita online pada portal berita http://www.antaranews.com/berita/421613/ylki-pln-sumut-takpeduli-pemadaman-listrik pada tanggal 1 Maret 2014 dengan judul “ YLKI: PLN SUMUT TAK PEDULI PEMADAMAN LISTRIK”. Berita online pada portal berita http://www.beritasatu.com/nasional/169494-belum-ada-kepastiankapan-sumut-bebas-pemadaman-listrik.html pada tanggal 4 Maret 2014 dengan judul “BELUM ADA KEPASTIAN KAPAN SUMUT BEBAS PEMADAMAN LISTRIK”. Berita online pada portal berita http://www.antaralampung.com/berita/272193/mencari-benangkusut-pemadaman-listrik pada tanggal 9 Maret 2014 dengan judul “ MENCARI BENANG KUSUT PEMADAMAN LISTRIK”. Berita online pada portal berita http://seputaraceh.com/read/21070/2014/03/09/pln-10-maretpemadaman-listrik-di-medan-teratasi pada tanggal 9 Maret 2014 dengan judul “PEMADAMAN LISTRIK TERATASI”. Berita online pada portal berita http://finance.detik.com/read/2014/03/09/153448/2520244/1034/pln -janji-mulai-besok-pemadaman-listrik-di-sumut-turun-signifikan pada tanggal 9 Maret 2014 dengan judul “PLN JANJI MULAI BESOK PEMADAMAN LISTRIK DI SUMUT TURUN SIGNIFIKAN”. Berita Online pada Portal berita, http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/03/23/n2wc56pemadaman-listrik-di-medan-seperti-kisah-sinetron

tanggal

23

Maret 2014 dengan judul “PEMADAMAN LISTRIK DI MEDAN SEPERTI KISAH SINETRON”. Berita online pada portal berita http://www.merdeka.com/uang/bos-pln-pastikan-tidak-akan-adapemadaman-listrik-lagi-di-medan.html tanggal 1 April 2014 dengan judul “ BOS PLN PASTIKAN TIDAK AKAN ADA PEMADAMAN LISTRIK LAGI DI MEDAN”. Berita online pada portal berita http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=ar ticle&id=323809:pemadaman-listrik-terusPutusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 7 dari 29

berlanjut&catid=14:medan&Itemid=27 pada tanggal 5 Mei 2014 dengan judul “PEMADAMAN LISTRIK TERUS BERLANJUT”. Berita online pada portal berita http://daerah.sindonews.com/read/861091/24/pemadaman-listrikdi-sumut-berlanjut-hingga-akhir-juni tanggal 7 Mei 2014 dengan judul “ PEMADAMAN LISTRIK DI SUMUT BERLANJUT HINGGA AKHIR JUNI”. Berita online pada portal berita http://news.okezone.com/read/2014/06/24/340/1003656/pln-haruspublikasikan-jadwal-pemadaman-listrik pada tanggal 24 Juni 2014 dengan

judul

“

PLN

HARUS

PUBLIKASIKAN

JADWAL

PEMADAMAN LISTRIK”. Berita online pada portal berita http://karyanews.com/2014/07/01/sebagian-kawasan-di-medanalami-pemadaman-listrik-di-bulan-ramadhan-pln-sumut-tidakpunya-orang-orang-yang-beragama/ pada tanggal 1 Juli 2014 dengan judul “ SEBAGIAN KAWASAN DI MEDAN ALAMI PEMADAMAN LISTRIK DI BULAN RAMADHAN *PLN SUMUT TIDAK PUNYA ORANG-ORANG YANG BERAGAMA*”. Berita online pada portal berita http://harianandalas.com/kanal-berita-utama/kinerja-plnmengecewakan pada tanggal 1 Juli 2014 dengan judul “KINERJA PLN MENGECEWAKAN”.

13. Bahwa pemadaman listrik yang dialami masyarakat Sumatera Utara yang juga sebagai konsumen atas pembelian tenaga listrik pada Tergugat diawali sejak bulan Januari 2014. Bahwa pemadamanpemadaman listrik yang dilakukan Tergugat menghilangkan rasa kenyamanan terhadap Penggugat sebagai konsumen. Pemadaman terus berlanjut meskipun ada protes dari masyarakat konsumen; 14. Bahwa bahkan pada bulan-bulan terakhir ini atau setidak-tidaknya sampai gugatan ini diajukan pemadaman listrik oleh Tergugat semakin sering dilakukan yang mana hal ini sangat menggagu kekhusukan ibadah masyarakat Kota Medan yang sedang menjalankan Ibadah Ramadhan; Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 8 dari 29

15. Bahwa pemadaman listrik bergilir di Kota Medan akibat pemeliharaan pembangkit listrik dan terlambatnya pembangunan pembangkit baru erat kaitannya dengan korupsi ditubuh Tergugat yang dibuktikan dengan beberapa pejabat penting Tergugat telah terbukti divonis bersalah melakukan korupsi oleh Pengadilan Tipikor Medan;

16. Bahwa sebagai bentuk kekesalan dan kekecewaan bahkan bentuk kemarahan masyarakat atas pemadaman listrik yang dilakukan Tergugat menimbulkan aksi yang dilakukan masyarakat untuk menuntut agar pemadaman tidak terjadi lagi tetapi Tergugat tidak meresponnya dan pemadaman tetap terjadi; 17. Bahwa

untuk

mengingatkan

Tergugat

agar

tidak

melakukan

pemadaman listrik kembali, Penggugat sebelumnya telah mengirimkan somasi secara terbuka kepada Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni somasi tanggal 13 Maret 2014 dan somasi tanggal 18 Maret 2014; 18. Bahwa atas somasi tersebut, Tergugat menjawabnya dengan alasan bahwa pemadaman listrik terpaksa dilakukan karena kurangnya kemampuan cadangan (daya) listrik ketika beban puncak terjadi dan juga disebabkan oleh pemeliharaan pembangkit listrik; 19. Bahwa sesuai dengan alasan Tergugat seperti tersebut diatas semestinya

Tergugat

berkoordinasi

dengan

Pemerintah

Daerah

(pemerintah propinsi/kabupaten/kota) terkait untuk segera membangun transmisi dan mendesak pihak perusahaan terkait untuk segera membangun transmisi yang dibutuhkan sesuai dengan amanat UU No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 20. Bahwa sesuai pula dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. PLN (Persero) menyebutkan

bahwa

kewajiban

untuk

meningkatkan

dan

mengumumkan tingkat mutu pelayanan pada setiap awal triwulan. Indikator

yang

digunakan

gangguan, Kecepatan rendah, Kesalahan

adalah:

pelayanan

pembacaan


Lama

perubahan

meter,

dan/

gangguan, Jumlah daya

atau

waktu

tegangan koreksi

Halaman 9 dari 29

kesalahan rekening. Jika hal tersebut tidak dapat dipenuhi, maka Perusahaan Perseroan PT. Perusahaan Listrik Negara wajib : memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen yang bersangkutan, yang diperhitungkan dalam tagihan listrik pada bulan berikutnya;

21. Bahwa sebagai satu-satunya perusahaan penyedia layanan listrik tentunya Tergugat mempunyai perencanaan yang baik untuk dapat mengestimasi kedepan terhadap kenaikan permintaan daya listrik konsumen khusus di wilayah tempat tinggal Penggugat dan melakukan Perawatan atau pemeliharaan peralatan listrik yang baik tetapi hal ini tidak terasakan dan tidak terlihat oleh Penggugat;

22. Bahwa selama kurun waktu seringnya terjadi padamnya listrik, muncul rasa ketidak-puasan diantara Penggugat sebagai konsumen listrik. Banyak keluhan-keluhan yang disampaikan, baik itu melalui media cetak maupun elektronik, hingga pada akhirnya muncul luapan emosi dari beberapa konsumen di beberapa tempat;

23. Bahwa

selain

banyaknya

keluhan

masyarakat

akibat

seringnya

pemadaman listrik, Tergugat pun tetap menerapkan denda bagi konsumen (masyarakat) yang telat membayar listrik bahkan tak segansegan mencabut meteran listrik di rumah konsumen yang menunggak dan menerapkan biaya yang besar untuk pemasangan kembali. Hal tersebut tentunya pula sangat kontras dengan keadaan apalagi Tergugat hanya berdiam diri saja ketika konsumen mengalami kerugian atas pemadaman listrik tersebut. Sehingga tindakan Tergugat yang hanya mementingkan diri sediri yang tidak mengutamakan kepentingan orang banyak dan lebih besar kerugian yang ditimbulkan Tergugat terhadap masyarakat maka sangat logis dan berdasar hukum jika Penggugat meminta agar Tergugat bertanggungjawab atas pemadaman listrik ini. III.

SIFAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT


Halaman 10 dari 29

1. TERGUGAT TELAH LALAI DALAM MENJALANI FUNGSI PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. Bahwa pemadaman listrik yang dilakukan Tergugat merupakan suatu perbuatan

yang

mengabaikan

peraturan

perundang-undangan

yangberlaku ataupun merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut: Pasal 2 Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan yang berbunyi: (1) Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas: a. manfaat; b. efisiensi berkeadilan; c. berkelanjutan; d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi; e. mengandalkan pada kemampuan sendiri; f. kaidah usaha yang sehat; g. keamanan dan keselamatan; h. kelestarian fungsi lingkungan; dan i. otonomi daerah. (2)

Pembangunan

ketenagalistrikan

bertujuan

untuk

menjamin

ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik,

dan

harga

yang

wajar

dalam

rangka

meningkatkan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pasal 29 ayat 1 huru a-e Undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tantang ketenagalistrikan yang berbunyi: (1) Konsumen berhak untuk: a. mendapat pelayanan yang baik;


Halaman 11 dari 29

b. mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik; c. memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar; d. mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik; dan e. mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, pada ”Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu keandalan yang baik”. Pasal

4

huruf

(h)

Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1999

tentang

PERLINDUNGAN KONSUMEN yang berbunyi: ”Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”, selanjutnya pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN yang bernunyi: ”Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”, pada ayat (2) nya disebutkan : ”ganti rugi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.


Halaman 12 dari 29

Pasal 4 huruf a Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bernunyi: ”Hak konsumen hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa” ; selanjutnya pada huruf c menyatakan ”hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa” Pasal 45 ayat (1), Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi : ”setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Selanjutnya ayat (2) menyatakan : ”penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik, yang bernunyi ”Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu keandalan yang baik”.

Pasal 28, undang-undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang berbunyi: “Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib: a. menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku; b. memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat; c. memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan; dan d. mengutamakan produk dan potensi dalam negeri.”

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN, yang berbunyi:


Halaman 13 dari 29

“Kewajiban pelaku usaha adalah : a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak d. diskriminatif; e. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan f. berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; g. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang h. dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat i.

dan/atau yang diperdagangkan;

j.

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat

k. penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; l.

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa

m. yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.” 24. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik selaku pihak yang melayani publik dalam pemenuhan kebutuhan atas listrik 25. Tergugat telah melakukan pemadaman secara sepihak dan sewenangwenang sehingga perbuatannya telah merugikan konsumen (masyarakat) di Provinsi Sematera Utara sebagaimana telah dihimpun oleh beberapa media massa baik di Medan maupun media massa nasional, baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil;


Halaman 14 dari 29

26. Bahwa Tergugat telah melakukan pemadaman sejak bulan Januari 2014 dan telah berjanji akan menghentikan pemadaman pada awal bulan Maret 2014, namun ternyata hingga bulan Juli 2014 pun masih terjadi pemadaman yang justru lebih parah; 27. Bahwa Tergugat kemudian menjanjikan akan menghentikan pemadaman pada tanggal 09 Maret 2014 karena perbaikan yang sedang dilaksanakan oleh Tergugat diperkirakan akan selesai pada tanggal tersebut. Hal tersebut merupakan komitmen Tergugat yang tidak konsisten yang juga merupakan wujud dari ketidakseriusan Tergugat dalam menjalankan tugasnya padahal sudah secara tegas diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 28. Bahwa selain itu Tergugat juga sangat jarang melakukan pemberitahuan sebelum melakukan pemadaman di wilayah yang akan dipadamkan. Hal tersebut

menunjukkan

adanya

ketidak-profesionalan

dalam

memperlakukan konsumen (masyarakat pengguna listrik) dan juga merupakan cerminan ketidaksiapan Tergugat untuk memastikan tidak akan adanya pemadaman serta mencerminkan ketidakmampuan Tergugat dalam menjaga pasokan listrik yang dibutuhkan konsumen (masyarakat); 29. Bahwa

dari

uraian

tindakan-tindakan

maupun

perbuatan-perbuatan

Tergugat seperti tersebut diatas maka perbuatan Tergugat telah memenuhi rumusan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut'.” 30. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terang dan jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah lalai dalam melakukan tugas dan kewajibannya dalam hal melakukan pemenuhan hak-hak warga negara khususnya warga Provinsi Sumatera Utara untuk menikmati pelayanan listrik yang layak, maka untuk itu cukup beralasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Medan untuk menerima dan mengabulkan gugatan ini serta sudah sepatutnya pula menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada walaupun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi;


Halaman 15 dari 29

31. Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, maka beralasan dan berdasarkan hukumlah Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : Primair : 1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena

lalai

dalam

menjaga

ketersediaan

listrik

sehingga

terjadi

pemadaman listrik bergilir di Provinsi Sumatera Utara selama hampir 7 (tujuh bulan); 3. Menghukum Tergugat untuk membebaskan abodemen 3 (tiga) bulan kedepan pasca putusan perkara aquo dibacakan oleh Majelis Hakim, bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara sebagai konpensasi atas kerugian yang diderita selama proses pemadaman berlangsung; 4. Menghukum Tergugat untuk : a. Segera melakukan langkah konkrit untuk melakukan pemberian informasi yang pasti tidak akan adalagi pemadaman yang disebabkan karena

alasan

pemeliharaan

dan

keterlambatan

pembangunan

pembangkit baru; b. Meminta maaf kepada seluruh konsumen (masyarakat) di Sumatera Utara atas tindakannya melakukan pemadaman selama hampir 7 (tujuh) bulan, yang dilakukan di tiga media massa Lokal. c. Memastikan tidak akan adalagi pemadaman listrik secara berturut-turut seperti yang dilakukannya saat ini; d. Menjaga ketersediaan pasokan listrik di masa yang akan datang sehingga tidak ada lagi pemadaman yang berlangsung selama berbulan-bulan dan terus menerus;


Halaman 16 dari 29

e. Segera

melakukan

langkah-langkah

konkrit

membenahi

sistem

pemberian kompensasi kepada para pelanggan; f. Memberitahukan kepada konsumen (masyarakat) dengan membuka akses

informasi

publik

untuk

masyarakat

terkait

waktu

akan

dilakukannya pemadaman dan mengenai ketersediaan pasokan listrik; 5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verset, banding, dan kasasi; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Membaca jawaban dari Tergugat tertanggal 04 Pebruari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : DALAM EKSEPSI. A. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Salah Alamat (Error in Persona).--------1. Bahwa PT (Persero) Wilayah Sumatera Utara tidak dapat bertindak sebagai rechtpersoon di forum peradilan perdata, karena PT (Persero) Wilayah Sumatera Utara adalah merupakan orgaan substratum dari PT PLN (Persero) sehingga karenanya PT (Persero) Wilayah Sumatera Utara tersebut tidak mempunyai legitima persona standi injudicio dan tidak pula mempunyai harta kekayaan tersendiri terpisah dari kekayaan rechtpersoon-nya yakni PT PLN (Persero) sehingga dengan demikian TERGUGAT bukan sebagai Subyek Hukum yang dapat digugat didalam pengadilan, karena kedudukan TERGUGAT tersebut hanya sebagai unit operasional PT PLN (Persero) yang berada di daerah Sumatera Utara, sementara domisili PT PLN (Persero) berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta Selatan, sesuai Akta Pendirian No. 169 tahun 1994 oleh Notaris Sutjipto SH, dengan demikian

apabila

PENGGUGAT

Unit

Operasional

melakukan


Perbuatan

tersebut Hukum

dianggap yang

oleh

merugikan

Halaman 17 dari 29

PENGGUGAT seharusnya gugatan ditujukan kepada PT PLN (Persero) yang berdomisili di Jakarta Selatan.

2. Bahwa Ketua Mahkamah Agung R.I. telah menerbitkan surat Nomor : KMA/321/XII/1992 pada tanggal 7 Desember 1992 dan Nomor KMA/126/IV/1995 pada tanggal 5 April 1995 pada pokoknya menegaskan bahwa karena yang dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat bukan merupakan badan hukum (yang tidak mempunyai harta kekayaan tersendiri), maka putusan tidak dapat dieksekusi. 3. Bahwa dalam sistem hukum Indonesia, Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. tidak dapat dikesampingkan oleh peradilan setingkat judex facti. 4. Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, dengan merujuk lebih lanjut secara persuasif effect pada Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. terurai di atas, maka jelaslah bahwa gugatan PENGGUGAT pada perkara a quo mengandung cacat (Error In Persona) maka perkara tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard) ; B. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscuur Libel)1. Bahwa

gugatan

PENGGUGAT

juga

sangat

kabur

karena

telahmencampuradukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi, padahal kedua objek gugatan tersebut memiliki spesifikasi yang berbeda satu dengan yang lainnya khususnya menyangkut

Hukum

Acara,

sehingga

gugatan

PENGGUGAT

menimbulkan kekaburan dan tidak jelas (Obscuur Libel). 2. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT menuntut atas dasar hukum “onrechtmatige (overheids) daad” ex Pasal 1365 KUHPerdata, akibat dari adanya pemadaman bergilir/ penghentian sementara pasokan energi listrik.-


Halaman 18 dari 29

3. Bahwa objek gugatan incasu sesungguhnya adalah bersifat “individual interest” yang pelanggaran terhadap “individual interest” tersebut (incasu pemadaman bergilir/penghentian sementara pasokan energi listrik) adalah merupakan perbuatan “wanprestatie” karena timbul dari dasar hukum Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (vide Pasal 1234 jo.1238 KUHPerdata).

4. Bahwa hak konsumen listrik untuk memperoleh pasokan energi listrik adalah merupakan hak individual atau merupakan kebutuhan/ kepentingan

individual

pelanggan

(individual

interest)

yang

diperoleh secara consensueel overeenkomst/contractus bilateralis (in casu Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik) dan karenanya bukan merupakan “kebutuhan/kepentingan dasar bersifat universal dan langgeng yang dengan sendirinya secara kodrati melekat pada diri setiap individu”, dan tidak pula merupakan “hak yang diberikan undang – undang bagi setiap individu”.

5. Bahwa dalam Hukum Perjanjian, pihak yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana telah disepakati di dalam surat perjanjian (in casu Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik), maka pihak yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan prestasi dinyatakan sebagai pihak yang “wanprestasi”.-

6. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan MA bernomor 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986. Dalam putusan MA itu disebutkan bahwa Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula.

7. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel), maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).


Halaman 19 dari 29

C. PENGGUGAT tidak memiliki hak standing.PENGGUGAT bukanlah sebagai pelanggan TERGUGAT karena tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT yaitu dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. Akibat dari tidak adanya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik sehingga tidak dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bahkan melakukan tuntutan hukum.-

II. DALAM POKOK PERKARA. A. TENTANG FAKTA HUKUM 1. Bahwa apa yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;-2. Bahwa

TERGUGAT

dengan

tegas

menolak

dalil-dalil

gugatan

PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT serta tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT;3. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan adanya pemadaman bergilir di Sumatera Utara;4. Bahwa alasan gugatan PENGGUGAT dalam menentukan gugatan adalah sering padamnya listrik di daerah Sumatera Utara yang menurut PENGGUGAT pemadaman listrik tersebut telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat;-5. Bahwa sebelum TERGUGAT menjawab dalil-dalil PENGGUGAT, perlu terlebih dahulu dijelaskan perkembangan Ketenagalistrikan di Indonesia yang dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Ketenagalistrikan Nomor 30 Tahun 2009;6. Bahwa sesuai dengan landasan pembangunan ketenagalistrikan yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, maka dalam rangka usaha penyediaan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia baik yang di perkotaan maupun pedesaan, Pemerintah terus melaksanakan percepatan pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagalistrikan yang meliputi Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi sesuai dengan


Halaman 20 dari 29

Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL); 7. Bahwa Pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan elektrifikasi listrik di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk Propinsi Sumatera Utara dengan melakukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan melalui proyek-proyek Pemerintah yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) dan juga mendorong pihak swasta untuk ikut terlibat dalam pembangunan ketenagalistrikan melalui IPP, Excess Power dan juga melakukan sewa mesin-mesin pembangkit;8. Bahwa pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) di Wilayah Sumatera Bagian Utara termasuk di Propinsi Sumatera Utara dilaksanakan oleh unit-unit PLN yaitu PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I untuk pembangunan proyek-proyek transmisi yang berkedudukana di Jalan Dr. Cipto Medan dan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II untuk pembangunan proyek-proyek pembangkitan yang berkedudukan di Jalan Kasuari Medan.-9. Bahwa secara secara garis besar

dapat digambarkan pula mengenai

kegiatan penyaluran dan penjualan energi listrik kepada pelanggan TERGUGAT adalah sebagai berikut: 1.

Pertama adalah kegiatan pembangkitan tenaga listrik, yaitu kegiatan memproduksi energi listrik yang dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.

2.

Kemudian kegiatan penyaluran yaitu menyalurkan energi listrik dari pembangkitan ke Gardu Induk Listrik melalui jaringan transmisi yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban Sumatera (P3BS).

3.

Kemudian dari Gardu Induk disalurkan melalui jaringan listrik 20 Kv dan

selanjutnya

baru

disalurkan

kepada

t

pelanggan

oleh

TERGUGAT.-

10. Dari poin 9 di atas jelas tergambar bahwa tugas pokok TERGUGAT adalah hanya pendistribusian energi listrik kepada pelanggan secara retail yang pasokan energinya sangat tergantung dari ketersedian listrik yang disediakan oleh pembangkitan yaitu PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara.Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 21 dari 29

11. Bahwa PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan I, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan II, PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dan PT PLN (Persero) Pusat Penyaluran dan Pengatur Beban Sumatera (P3BS) bukan merupakan unit yang berada di bawah kendali dan pengawasan PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara (TERGUGAT) melainkan merupakan unit sejajar yang berdiri sendiri dan langsung berada di bawah kendali PT PLN (Persero) Kantor Pusat yang berkedukan Jalan Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta Selatan.

B. TENTANG FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

12. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan pemadaman listrik dengan merampas hak konsumen dan kelalaian melaksanakan kewajiban hukum, dengan alasan sebagai berikut:--------------

a. Bahwa TERGUGAT tidak dapat memungkiri bahwa sampai saat ini cadangan daya energi listrik yang tersedia di wilayah Sumatera Bagian Utara termasuk Propinsi Sumatera Utara tidak mencukupi dan diperparah dengan adanya pemeliharaan atau kerusakan mesin pembangkit yang berdampak pada terjadinya pemadaman;

b. Bahwa seperti diuraikan sebelumya tidak tercukupinya daya listrik tersebut diakibatkan oleh keterlambatan beroperasinya pembangkit dan transmisi sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga tidak ada cadangan apabila terjadi kerusakan atau adanya pemeliharaan terhadap

mesin-mesin

pembangkit,

sementara

pertumbuhan

pelanggan terus meningkat dan berdasarkan peraturan perundangundangan

yang

berlaku,

TERGUGAT

tidak

boleh

menolak

permohonan-permohonan sambungan baru dan tambah daya yang diajukan oleh masyarakat;13. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 9 poin 28 karena

selain

usaha-usaha

pembangunan

yang

telah

dilakukan

sebagaimana diuraikan di atas, dalam usaha menghadapi keadaan listrik di Sumatera Utara tersebut di atas, TERGUGAT yang ditunjuk sebagai Putusan Nomor: 296/PDT/2015/PT.MDN

Halaman 22 dari 29

Koordinator

dan Juru Bicara dalam kegiatan Pelaksana Komunikasi

Perusahaan PT PLN (Persero) di wilayah Prpoinsi Sumatera Utara telah melakukan upaya-upaya seperti membuat pengumuman di media cetak tentang Informasi Pemadaman, elektronik, spanduk, iklan berjalan, sosialisasi kepada anggota DPR, juga Sosialisasi kepada Ketua MUI Provinsi Sumatera Utara, Press Release, menyurati pelanggan industri, dan di samping itu TERGUGAT juga menghimbau semua masyarakat untuk melakukan penghematan pemakaian listrik;

14. Bahwa menurut doktrin ilmu hukum, unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang : 1. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; 2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 3. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat; 4. Bertentangan dengan tata susila atau kewajiban moral yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya;-

Dr. Rosa Agustina dalam disertasinya berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 62 menyebutkan: “Yang dapat digugat berdasarkan pasal

1365

KUH

Perdata

antara

lain:

1.Pengrusakan

barang

(menimbulkan kerugian materiil); 2.Gangguan (hinder), menimbulkan kerugian immateriil yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu; 3.Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilanhalaman 455 menyebutkan: “Sebaliknya, Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar hukum PMH yaitu: tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya; juga tidak menyebutkan rincian ganti rugi; dengan demikian dapat dituntut: a) ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, objektif, dan kongkret, yang disebut kerugian materiil;


Halaman 23 dari 29

b) kerugian immateriel berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula atau restoration to original condition (herstel in de oorspronkelijk toestand, hestel in de vorige toestand). Dengan demikian jelas bahwa kerugian dalam bentuk idiil (immateriel) seperti Gangguan Terhadap Ketenangan Hidup adalah dapat diklasifikasikan sebagai unsur kerugian yang dapat menjadi unsur kebenaran mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan termasuk dalam pengertian rincian kerugian dimaksudkan Bahwa

apabila

kaidah

hukum

tersebut

diterapkan

terhadap

dalil

PENGGUGAT dalam gugatannya, maka TERGUGAT sebenarnya telah melaksanakan kewajiban hukum dalam rangka mengusahakan penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat Sumatera Utara sebagaimana telah diuraikan di atas;-

15. Bahwa terjadinya pemadaman listrik secara bergilir di wilayah Sumatera Utara yang disebabkan karena adanya defisit listrik dari pembangkit bukanlah suatu tindakan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT

sebagaimana

didalilkan

oleh

PENGGUGAT,

karena

TERGUGAT sama sekali tidak memiliki otoritas dan kewenangan mengenai permasalah ketersediaan daya listrik dari pembangkitan:- -

16. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGGUGAT halaman 6 poin 23 mengenai denda keterlambatan listrik karena merupakan hal

yang keliru disebabkan denda keterlambatan yang

diterapkan oleh PT PLN (Persero) telah sesuai dengan PERMEN ESDM No.09 tahun 2011 Pasal 9 Ayat (1) Konsumen diwajibkan membayar tagihan rekening listrik sesuai masa pembayaran yang ditetapkan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan ayat (2) Apabila konsumen membayar tagihan rekening listrik melampaui masa pembayaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), maka dikenakan Biaya Keterlambatan Pembayaran Rekening Listrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. 17. Bahwa ketentuan tentang kompensansi saat ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011 yang kemudian


Halaman 24 dari 29

diatur kembali dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 13 Mei 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) juncto Peraturan Presiden Nomor: 08 Tahun 2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara juncto Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 002.K/DIR/2012 tanggal 19 Januari 2012 tentang Tingkat Mutu Pelayanan juncto Edaran Direksi Nomor: 004.E/DIR/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kompensasi Tingkat Mutu Pelayanan;

18. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT pada halaman 10 poin 3 mengenai tuntutan “menghukum TERGUGAT untuk membebaskan abonemen 3 (tiga) bulan ke depan pasca putusan perkara aquo dibacakan oleh Majelis Hakim, bagi seluruh masyarakat Sumatera Utara

sebagai

kompensasi

atas kerugian yang

diderita

selama

pemadaman berlangsung” adalah tuntutan yang keliru karena di dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan pada point 17 di atas, Pasal 16 Ayat (1) PERMEN ESDM No.09 tahun 2011 yang menyatakan bahwa pengurangan tagihan listrik (kompensasi) kepada konsumen sebesar 10% dari biaya beban atau rekening minimum dan diperhitungkan dalam tagihan listrik bulan berikutnya apabila realisasi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) melebihi 10% di atas nilai Tingkat Mutu Pelayanan yang ditetapkan, terkait dengan indikator sebagai berikut:- Lama gangguan; Jumlah gangguan; Kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah; Kesalahan pembacaan kWh meter; dan Waktu koreksi kesalahan rekening.-

19. Bahwa TERGUGAT telah merealisasikan pemberian kompensasi kepada pelanggan TERGUGAT berupa pengurangan tagihan listrik sebesar 10% dari biaya beban atau rekening minimum akibat dari realisasi Tingkat Mutu Pelayanan yang melebihi 10% dari nilai Tingkat Mutu Pelayanan yang telah ditetapkan.


Halaman 25 dari 29

20. Bahwa pembayaran kompensasi untuk pemakaian listrik Tri Wulan I Tahun 2014

(bulan

Januari,

Februari,

Maret

2014)

telah

mulai

dilaksanakan/diberikan pada rekening tagihan listrik bulan Juni 2014; -

21. Bahwa Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas tuntutan PENGGUGAT halaman 10 poin 5 mengenai putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), karena menurut Surat Ederan Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 yang dapat dikabulkan mengenai putusan serta merta adalah : 1). Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan; 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ; 3). Gugatan tentang sewamenyewa tanah,rumah,gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewamenyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;

4). Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini

dan putusannya telah inkracht; 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ; dan 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht " , oleh karena itu maka tuntutan PENGGUGAT yang memintakan putusan serta merta terhadap perkara aquo adalah sangat tidak tepat dan patut ditolak.-

Berdasarkan uraian yang telah kami kemukakan di atas, dengan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :A. DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard); B. DALAM POKOK PERKARA 1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;2. Membebani biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PENGGUGAT;

Membaca Putusan

Pengadilan Negeri Medan

tanggal

25 Agustus

2015 No.361/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Eksepsi ; --

Menerima Eksepsi Tergugat ;


Halaman 26 dari 29

--

Menyatakan Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan gugatan ( tidak memiliki Legal standing) ;

Dalam Pokok Perkara --

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

--

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.461.000,00 ( empat ratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding No.47/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan SUGENG WAHYUDI, SH.MM yang menyatakan bahwa pada tanggal 15

April

2015

Penggugat /

Pembanding telah mengajukan permohonan banding

terhadap putusan

Pengadilan

2015

Negeri

Medan

361/Pdt.G/2014/PN.Mdn

dan

tanggal

09

permohonan

April banding

Nomor:

tersebut

telah

diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada pihak Tergugat / Terbanding pada tanggal 24 April 2015 ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan telah memberitahukan kepada pihak Tergugat

/ Terbanding

pada tanggal

Penggugat/Pembanding pada tanggal 06 berkas perkara

24 April 2015

Mei 2015,

dan kepada

untuk mempelajari

No.361/Pdt.G/2014/PN.Mdn di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Medan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan

yang

ditentukan

oleh

Undang-undang,

oleh

karena

itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan 09

April 2015

Nomor:

361/Pdt.G/2014/PN.Mdn. berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat majelis Hakim tingkat pertama

dalam putusannya yang telah menyatakan


Halaman 27 dari 29

gugatan

Penggugat / Pembanding

tidak dapat

diterima

dengan

pertimbangan yang pada pokoknya Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan a quo oleh karena itu

Pengadilan

Tinggi mengambil alih

pertimbangan – pertimbangan tersebut

sebagai

telah tepat dan benar menurut hukum, alasan-alasan dan

hukum majelis Hakim tingkat pertama

pertimbangan

Pengadilan

Tinggi

sendiri

dalam

memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09

April 2015

Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mdn dapat

dipertahankan oleh karena itu harus dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/ Pembanding

tetap

dipihak yang dikalahkan, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam pengadilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ; Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya

Undang-undang

No.48

tahun

2009

(tentang

Kekuasaan

Kehakiman), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 jo UU No.08 tahun 2004 jo UU No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG ; MENGADILI - Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 09 April 2015 Nomor: 361/Pdt.G/2014/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut ; - Menghukum Penggugat /Pembanding

untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa

tanggal .01 Desember 2015

oleh kami Hj.WAGIAH ASTUTI,SH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ABDUL FATTAH,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08

September 2015 Nomor.296/PDT/2015/PT.MDN untuk memeriksa dan


Halaman 28 dari 29

mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh ROSELINA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Ttd

Ttd

1. YANSEN PASARIBU,SH

Hj.WAGIAH ASTUTI,SH

Ttd

2. ABDUL FATTAH,SH,MH Panitera Pengganti : Ttd

ROSELINA,SH

Rincian biaya perkara: - Meterai : Rp. 6.000,- Redaksi : Rp. 5.000,- Pemberkasan : Rp.139.000,Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)


Halaman 29 dari 29

PT.MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents