P U T U S A N Nomor : 12 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDA DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -------------
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I. : berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya SUNARNO, SH.,MH. dkk. Pegawai Negeri Sipil dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
:
K.4/MEN/Sj-Hk/I/2012
tertanggal
12
Januari 2012, selanjutnya disebut PEMBANDING / TERGUGAT I ; ----------------------------------------------MELAWAN 1.
MARTIN K. : Pekerjaan Petani, beralamat di Jalan Etam Rt.06 Kelurahan
Jahab,
Kecamatan
Tenggarong,
Kabupaten Kutai Kartanegara. ---------------------------Dalam hal ini diwakili Kuasanya : ------------------------1. HENDRICH JUK ABETH, SH.,M.Hum. ; ----------2. ANDRIS PATOLAMO SAKUDU, SH. ; ------------3. MUHAMMAD RIFANI, SH. ; --------------------------4. SUHADI SYAM, SH. ; ----------------------------------Para
-2Para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum “Garuda Nusantara” beralamat di Jalan Untung Surapati Perum Griya Tepian Lestari Blok U No.1 Samarinda - Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2011,
untuk selanjutnya disebut
TERBANDING / PENGGUGAT ; ----------------------2. BADAN
PERTANAHAN
PERTANAHAN
NASIONAL
NASIONAL
PUSAT
KANTOR
cq.
WILAYAH
BADAN PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA : beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya TARYONO, SH. dan MARJUKI, SH. Pegawai Negeri Sipil dari Badan Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 490/SK-64.02/2012 tertanggal 15 November 2011, untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING I / TERGUGAT II ; ---------3. HOLAN : Pekerjaan Petani / Mantan Kepala Desa Jonggon, beralamat di Jalan poros Rt.4, Desa Jonggon, Kecamatan
Loa
Kartanegara,
dalam
Kulu, hal
Kabupaten ini
diwakili
Kutai Kuasa
Hukumnya RUSDIONO, SH. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum “Merah Putih” yang beralamat di Jalan Imam Bonjol
No. 7,
Samarinda - Kalimantan Timur , berdasarkan
-3berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2011, untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING II / TERGUGAT III ; --------------------
Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------Telah membaca : -------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 12/PDT/2013/PT.KT.SMDA
tanggal
17
Januari
2013
tentang
Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ; --------------------------------------------------------2. Berkas perkara Nomor : 34/Pdt.G/2011/PN.Tgr tanggal 18 Juli 2012 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; ----------TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
14 Oktober 2011 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Tenggarong tanggal 17 Oktober 2011 dibawah register perkara No.
:
34/Pdt.G/2011/PN.Tgr,telah
mengemukakan
hal-hal
sebagai
berikut : --------------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa Pengugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perwatasan yang terletak di wilayah Jonggon B (semula masuk wilayah Jonggon Kampung ), tepatnya di daerah Batang Rompok, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan ukuran : ----------------------------------------------------------------------Panjang : 2700 Meter ; -------------------------------------------------------Lebar
: 2300 Meter ; --------------------------------------------------------
Atau seluas ± 621 Ha ( Enam ratus dua puluh satu hektar ) ; -------Dengan batas- batas tanah sebagai berikut : --------------------------------Sebelah
-4Sebelah Utara
: Jalan Poros PT. ITCI; -----------------------------
Sebelah Timur
: Jalan Blok Semanau / Blok HUFCO; ----------
Sebelah Selatan
: Holan (Pewaris keturunan Mah Kerti Torek );
Sebelah Barat
: Suparlan ( semula dengan Blok Harang ); ---
2. Bahwa
adapun
yang
menjadi
dasar
penguasaan
sekaligus
kepemilikan Penggugat atas tanah perwatasan tersebut diatas adalah berdasarkan Warisan turun temurun dari leluhur Penggugat, dimana Penggugat
merupakan
salah
seorang
generasi
penerus
dari
Keturunan GARUDA dan SINGA MANTI OLO, hal mana didasarkan pada : -----------------------------------------------------------------------------------2.1 SURAT PERNYATAAN PEMILIK TANAH WARISAN, NMR : 125/JK/LK/1980 Tanggal 21 Juni 1980 Tanggal 21 Juni 1980; ---2.2 PETA/SKET LOKASI PENINGGALAN GARUDA YANG BERADA DI SEKITARAN BATANG ROMPOK, NMR : 125/JK/LK/1980; ---2.3 SURAT
PERNYATAAN
TIDAK
SENGKETA,
NMR
:
125/JK/LK/1981 tanggal 16 Februari 1981; ----------------------------2.4 SUSUNAN SILSILAH KETURUNAN GARUDA MENURUN KE DAYAK BENUAQ DAN DAYAK BASAB, Tanggal 3 Februari 1980; -----------------------------------------------------------------------------2.5 SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PEMBAGIAN HAK WARISAN PENINGGALAN GARUDA ; --------------------------------3. Bahwa
penguasaan
dan
kepemilikan
Penggugat
atas
tanah
perwatasan tersebut adalah secara terus menerus, tak terputus-putus, tak terganggu dan tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun juga, secara tegas dan terang diketahui umum sebagai milik Penggugat hingga
sampai
sekarang
ini,
dimana
sebagian
diatas tanah
perwatasan tersebut sekarang ini, dimana sebagian diatas tanah perwatasan tersebut sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu telah
-5Penggugat Penggugat manfaatkan diantarannya dengan : -----------------------------3.1. Bercocok tanam :
melakukan penanaman padi gunung,
singkong, kunyit, jahe, lengkuas, serai, ubi rambat dan pisang; -3.2. Melakukan usaha perkebunan yang ditanami berbagai jenis tanaman
keras
diantaranya
:
karet,
sengon,
akasia,
kapuk,cem,pedak, durian, mangga, rambutan, jeruk, kemiri dan aren; -----------------------------------------------------------------------------3.3. Serta mendirikan beberapa bangunan diantaranya 4 (Empat) unit bangunan pondok dan 1 (Satu) unit bangunan rumah tinggal terbuiat dari kayu dan layak huni; ----------------------------------------4. Bahwa meskipun Penggugat telah menggarap tanah tersebut selama berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa terputus-putus dan telah pula terdapat bukti-bukti berupa tanam tumbuh dan beberapa bangunan pondok dan rumah yang berdiri diatas tanah perwatasan tersebut, ternyata sekarang ini tepatnya sejak tanggal 27 s/d 29 September 2011 tanah perwatasan seluas ± 621 Ha kepunyaan Penggugat tersebut telah diakui kepemilikannya oleh Tergugat I dengan melakukan tindakan pemasangan patok-patok Batas Margin (BM) serta memasang papan nama / plang larangan untuk melakukan aktifitas pemanfaatan diatas tanah perwatasan hak milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I secara tanpa hak maupun title dengan alasan bahwa penguasaan tanah perwatasan tersebut dilandasi oleh Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 03 Tahun 1989 seluas ± 6.946 Ha yang dikeluarkan / ditertibkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I; ---------------------------------------------------------------------
-65. Bahwa pemberian sekaligus Penetapan Status Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Tergugat II kepada Tergugat I yang ternyata masuk dalam areal lokasi tanah perwatasan hak milik Penggugat, jelas didasarkan didasarkan atas data-data dan fakta yang keliru dimana secara de facto tanah perwatasan tersebut sebagaimana ternyata terdapat hak milik adat masyarakat in casu hak milik Penggugat yang ternyata tidak pernah dibebaskan maupun diberikan ganti rugi oleh Tergugat I baik sebelumnya maupun sampai sekarang ini; -----------------------------------6. Bahwa Tergugat III sebagai Pejabat Desa atau Kepala Desa Jonggon yang berwenang pada saat itu, menurut keterangannya ternyata pada saat dilakukannya proses permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Tergugat I hingga terbitnya Sertifikat HPL No. 03 tahun 1989 seluas ± 6.946 Ha, sebenarnya sangatlah mengetahui secara pasti bahwasanya diatas tanah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang dimohonkan tersebut terdapat tanah perwatasan hak milik masyarakat in casu hak milik Penggugat seluas ± 621 Ha yang berasal dari leluhur Penggugat, akan tetapi Tergugat III sama sekali tidak pernah menyampaikan dan memberitahukan kepada Penggugat bahwasanya tanah perwatasan hak milik Penggugat tersebut telah dijadikan dan sekaligus menjadi bagian dari Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama
Tergugat
I,
dimana
hal
tersebut
baru
Penggugat
mengetahuinya setelah adanya pemasangan Patok-Patok Batas Margin (BM) dan papan nama / Plang yang dilakukan oleh Tergugat I diatas tanah perwatasan Penggugat ; ------------------------------------------7. Bahwa dengan demikian dasar / hak penguasaan oleh Tergugat I tersebut dengan bersumber pada Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan
-7(HPL) Nomor
: 03 Tahun 1989 tanggal 21 September 1989 yang
dikeluarkan oleh Tergugat II, sepanjang yang menyangkut tanah perwatasan hak milik Penggugat seluas ± 621 Ha adalah tidak mempunyai kekauatan hukum yang mengikat ; -----------------------------8. Bahwa 8. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Hukum / Negara Hukum (Rechstaat) sehingga atas hak milik Perseorangan pun diakui dan dijamin serta dilindungi oleh UndangUndang yang berarti hak milik tersebut tidak dapat dirampas / dikuasai oleh pihak lain dengan cara sewenang-wenang, sekalipun untuk kepentingan Negara /Pemerintah, tanpa menghormati adanya pemilik hak tersebut ; ---------------------------------------------------------------9. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II yang telah menerbitkan Serrtifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 03 Tahun 1989 atas nama Tergugat I telah memperkosa hak keperdataan Penggugat dimana tanpa adanya upaya / tindakan pembebasan tanah terlebih dahulu, termasuk tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat selaku pemilik tanah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa (Onrechmatige overheadsdaad ) dan sangat merugikan Penggugat, demikian pula perbuatan Tergugat III yang
mengetahui
secara
pasti
akan
kepemilikan
sekaligus
penguasaan Penggugat atas tanah perwatasan tersebut namun membiarkannya
hingga
menjadi
bagian
dari
Sertifikat
Hak
Pengelolaan Lahan (HPL) atas nama Tergugat I sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (Onrechmatigedaad) dengan segala akibat hukum dari padanya pula ; ------------------------------------------------
-810. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat sangatlah dirugikan baik secara materiil maupun moriil ; -----------------------------------------------------------------------11. Bahwa
oleh
karena
terdapat
adanya
bukti-bukti
kepemilikan
Ppenggugat yang tidak terbantahkan secara hukum sebagaimana tersebut diatas, maka adalah wajar dan beralasan apabila Penggugat meminta meminta agar terhadap tanah perwatasan hak milik Penggugat seluas ± 621 Ha yang terletak di wilayah Jonggon B (semula masuk wilayah Jonggon Kampung), tepatnya didaerah Batang Rompok, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran dan batasbatas tanah sebagaimana terurai diatas, dikeluarkan dari status Hak Pengelolaan Lahan atau Sertifikat HPL Nomor : 03 Tahun 1989 atas nama Tergugat I atau setidak-tidaknya memberikan ganti kerugian yang wajar kepada Penggugat sesuai prosedur yang berlaku ; ---------12. Bahwa adapun kerugian riil yang Penggugat derita atas adanya klaim sekaligus penguasaan oleh Tergugat I terhadap tanah perwatasan seluas ± 621 Ha tersebut, dimana apabila Penggugat sekarang bermaksud untuk menjualnya pasti akan laku dengan harga sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah ) per-hektarnya atau kerugian Penggugat seluruhnya adalah ± 621 Ha x Rp. 55.000.000,- = Rp. 34.155.000.000,- (tiga puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) ; ---------------------------------------------------------------------------13. Bahwa selain kerugian riil yang Penggugat derita sebagaimana terurai diatas, Penggugat juga menuntut ganti kerugian atas segala sesuatu yang berada diatas tanah perwatasan tersebut yakni berupa tanam tumbuh, usaha perkebunan maupun beberapa bangunan yang berdiri
-9atau yang telah ada diatas tanah perwatasan hak milik Penggugat sebagaimana terurai pada point “ 3 “ (3.1 s/d 3.3 ) tersebut diatas yang nilainya dianggap wajar dan pantas sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) ; ----------------------------------------------------------------14. Bahwa atas kerugian yang diderita oleh Penggugat seperti terurai diatas adalah menjadi tanggung jawab dan dibebankan kepada Tergugat I sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata / BW yang berbunyi : ------------------------------------------------------------------------------“Setiap “
Setiap
perbuatan
melawan
hukum
yang
oleh
karena
itu
menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian” ; -----------------------------------------------------------------------------15. Bahwa
disamping
kerugian
riil
yang
telah
Penggugat
derita
sebagaimana terurai diatas, maka Penggugat juga menuntut kerugian yang bersifat immaterial atau moril yang jumlahnya dianggap patut dan adil sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah ; -----------------------------------------------------------------------------16. Bahwa Tergugat I harus dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom)
kepada
Penggugat
setiap
harinya
sebesar
Rp.
1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat I yang dapat ditagih dari hari ke hari sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat I seluruhnya ; -------------------------------------------------------
- 10 17. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Penggugat ini tidak sia-sia (Illusoir) nantinya, maka adalah wajar apabila terhadap objek sengketa dapat diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag ) untuk memenuhi tuntutan Penggugat dalam perkara ini ; -------------------------18. Bahwa oleh karena gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan buktibukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) walaupun diajukan perlawanan, banding ataupun kasasi ; -----------------------------Berdasarkan Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan diatas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong di Tenggarong agar kiranya berkenaan memberikan putusan sebagai berikut : -------------------------------DALAM PROVISI : -----------------------------------------------------------------------1.
Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan segala tindakan/perbuatan lebih lanjut sepanjang yang menyangkut tanah perwatasan hak milik Penggugat seluas ± 621 Ha dengan ketentuan apabila Tergugat I melalaikannya, maka dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap kali kelalaiannya dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang dapat ditagih seketika dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah ; --------
2.
Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorrad ) meskipun Tergugat I mengajukan banding ataupun kasasi ; -----------------------------------------------------------
DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------------------
- 11 2. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor recht) bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perwatasan seluas ± 621 Ha (Enam ratus dua puluh satu hektar) yang terletak di wilayah Jonggon B (semula masuk wilayah Jonggon Kampung), tepatnya di daerah Batang Rompok, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut ; ---------------------------------------------------------------------------------Sebelah Utara
: Jalan Poros PT. ITCI; ------------------------------
Sebelah Timur
: Jalan Blok Semanau / Blok HUFCO; -----------
Sebelah Selatan
: Holan (Pewaris keturunan Mah Kerti Torek);
Sebelah Barat
: Suparlan (semula dengan Blok Harang); ----3. Menyatakan
3.
Menyatakan sah dan berharga : -----------------------------------------------3.1. SURAT PERNYATAAN PEMILIK TANAH WARISAN, NMR : 125/JK/LK/1980 Tanggal 21 Juni 1980; ------------------------------3.2. PETA/SKET BERADA
LOKASI
PENINGGALAN
DISEKITARAN
BATANG
GARUDA
ROMPOK,
YANG NMR
:
125/JK/LK/1980; ------------------------------------------------------------3.3. SURAT
PERNYATAAN
TIDAK
SENGKETA,
NMR
:
125/JK/LK/1981, tanggal 16 Februari 1981; -------------------------3.4. SUSUNAN SILSILAH KETURUNAN GARUDA MENURUN KE DAYAK BENUAQ DAN DAYAK BASAB, Tanggal 3 Februari 1980; ---------------------------------------------------------------------------3.5. SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PEMBAGIAN HAK WARISAN PENINGGALAN GARUDA; --------------------------------
- 12 4. Menyatakan sebagai hukum (Verklaard voor recht ) bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II terurai diatas sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh penguasa ( Onrechtmatige Overheidsdaad ) dengan segala akibat hukum daripadanya dan perbuatan Tergugat III sebagai perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukum daripadanya ; ---------------------------------------------5. Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 03 Tahun 1989 tanggal 21 September 1989 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I sepanjang yang menyangkut tanah perwatasan hak milik Penggugat seluas ± 621 Ha tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ; -----------------------------------------------6. A. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan / menyerahkan tanah perwatasan seluas ± 621 Ha kepada Penggugat dan sekaligus melepaskan / dikeluarkan dari Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 03 Tahun 1989 ; -------------------------------------------------ATAU ATAU ----------------------------------------------------------------------------------B. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil / riil berupa harga tanah perwatasan hak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I seluas ± 621 Ha x Rp. 55.000.000,- per-hektar = Rp. 34.155.000.000,- (Tiga puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta rupiah ) berikut membayar ganti kerugian atas segala sesuatu yang berada diatas tanah perwatasan hak milik Penggugat yakni berupa tanam tumbuh, usaha perkebunan maupun beberapa bangunan yang berdiri diatasnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah ; -------------------------------------------------------------
- 13 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian yang bersifat immaterial / moriel kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika atas tanda bukti pembayaran yang sah ; --------------------------8. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai meleksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak putusan ini diucapkan dan / atau diberitahukan kepada Tergugat I yang dapat ditagih dari hari ke hari sampai dipenuhinya putusan dalam perkara ini seluruhnya oleh Tergugat I ; ---------------------------------------------------------------------9. Menyetakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag ) yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Tenggarong dalam perkara ini ; ----------------------------------------------------------------------------10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun diajukan perlawanan perlawanan, banding ataupun kasasi ; -----------------------------------------11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----------------------------------------------------------SETIDAK-TIDAKNYA : ----------------------------------------------------------------Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar ; ------Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, masing-masing Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut : ----------------------------JAWABAN TERGUGAT I : -----------------------------------------------------------I.
DALAM EKSEPSI -------------------------------------------------------------------
- 14 1. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libels) ---------------------------a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah perwatasan yang terletak di wilayah Jonggong B (semula masuk wilayah Jonggong Kampung)
seluas ± 612
Ha.
sementara
objek yang
dimohonkan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam wilayah sertifikat HPL Nomor 03 Tahun 1989 tanggal 21 September 1989 seluas ± 6.946 Ha. yang terletak di Desa Jonggong Kecamatan Lua Kulu kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur; --------------------------------------------------------b. Bahwa karena objek yang dimohonkan Penggugat berbeda lokasi dengan lokasi pada sertifikat HPL Nomor 03 Tahun 1989 tanggal 21 September 1989 seluas ± 6.946 Ha, maka menurut Tergugat I gugatan Penggugat kabur; ------------------II.
DALAM POKOK PERKARA ---------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 1 dan 2, dengan alasan sebagai berikut : -------------------------------------------a. Bahwa a. Bahwa lokasi yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat tidak termasuk dalam sertifikat HPL Nomor 03 Tahun 1989 tanggal 21 September 1989 seluas ± 6.946 Ha; ------------------b. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek yang dijadikan sengketa adalah sebagai tanah milik Penggugat yang hanya didasarkan pada : ----------------------------------------- Surat Pernyataan Pemilik Tanah Warisan, Nomor : 125/JK/LK/1980 tanggal 21 Juni 1980; --------------------------- Peta/Sket Lokasi Peninggalan Garuda yang berada di sekitaran batang Rompak Nomor 125/JK/LK/1980; -----------
- 15 - Surat Pernyataan Tidak Sengketa, Nomor 125/JK/LK/1981 tanggal 16 Februari 1981; -------------------------------------------- Susunan Silsilah Keturunan Garuda Menurun ke Dayak Benuaq dan Dayak Basab, tanggal 3 Februari 1980; --------- Surat keterangan Pernyataan Pembagian Hak Warisan Peninggalan Garuda ; ------------------------------------------------c.
Bahwa terkait dengan keabsahan kepemilikan sebidang tanah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya angka 2, maka untuk keabsahan kepemilikan tanah tersebut harus dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dibidang pertahanan; ------------------------------
d. Bahwa
atas dasar
pertimbangan
tersebut,
maka
dalil
Penggugat tersebut harus ditolak; ------------------------------------e. Bahwa Tergugat I menolak dalil Penggugat angka 1 dan 2, dengan alasan sebagai berikut : ---------------------------------------2. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 3, dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut : ----------------------------------------------------a. Bahwa a. Bahwa penguasaan atas sebidang tanah sebagaimana dimaksud Penggugat haruslah dibuktikan dengan sertifikat hak milik bahwa betul tanah tersebut adalah milik Penggugat; b. Bahwa kenyataannya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek yang disengketakan seluas ± 612 Ha memiliki sertifikat hak milik; --------------------------------------------------------c.
Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 3.1, 3.2, dan 3.3 telah dijelaskan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, maka untuk selanjutnya tidak perlu ditanggapi, karena tidak ada relevansinya dengan lokasi yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat dan tidak termasuk didalam sertifikat HPL
- 16 Nomor 03 Tahun 1989 tanggal 21 September 1989 seluas ± 6.946 Ha; --------------------------------------------------------------------d. Bahwa atas dasar uraian di atas, maka dalil Penggugat dalam angka 3 harus ditolak; ---------------------------------------------------3. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 4, dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut : ----------------------------------------------------a. Bahwa kegiatan pemasangan patok-patok batas margin (BM dan pemasangan papan nama/plang larangan merupakan kewajiban bagi pemegang hak dalam rangka pengamanan tanah HPL sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Pemberian HPL Nomor SK.43/HPL/DA/86 tanggal 17 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat Nomor 03 Tahun 1989 tanggal 21 September 1989 seluas ± 6.946 Ha oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tingkat II Kutai); ---------------------------b. Bahwa kegiatan tersebut pada huruf a bukan merupakan pengakuan terhadap kepemilikan tanah yang diklaim sebagai milik milik Penggugat; ----------------------------------------------------------c.
Atas uraian tersebut diatas, maka dalil Penggugat angka 4 harus ditolak; ----------------------------------------------------------------
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7, dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut : ----------------------------------------------------a. Bahwa terhadap sertifikat HPL Nomor 03 Tahun 1989 tanggal 21 September 1989 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku oleh instansi yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; --------b. Bahwa karena penerbitan sertifikat tersebut telah memenuhi ketentuan maka dalil Penggugat harus ditolak; --------------------
- 17 5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 9 s/d angka 18 dengan alasan : -----------------------------------------------a. Bahwa objek yang dijadikan sengketa, tidak termasuk dalam sertifikat HPL Nomor 03 Tahun 1989 tanggal 21 September 1989 yang terletak di Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai; ----------------------------------------------------------b. Bahwa karena objek yang dijadikan sengketa oleh Penggugat adalah diluar sertifikat HPL Nomor 03 Tahun 1989 tanggal 21 September 1989, maka tidak ada dasar bagi Tergugat I untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun; --------------------Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------I.
Dalam eksepsi ---------------------------------------------------------------------1. Menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur (obscuur libels) sehingga harus ditolak; -----------------------------------------------------2. Menerima eksepsi dari Tergugat; ----------------------------------------II. Dalam
II.
Dalam Pokok Perkara -----------------------------------------------------------1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; -----------------------------2. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum; -------------------------------------------------------------3. Menyatakan bahwa Sertifikat HPL Nomor 03 Tahun 1989 tanggal 21 September 1989 mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; -----------------------------------------------------------------------4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; ---------Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono); -------------------------------------
JAWABAN TERGUGAT II : -----------------------------------------------------------
- 18 DALAM EKSEPSI -----------------------------------------------------------------------1. Bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2011 dalam perkara ini adalah sengketa tanah
yang
telah
diterbitkan
hak
berupa
sertipikat
hak
Pengelolaan atas nama Tergugat I, di mana masing-masing pihak mempertahankan Sertipikat
keabsahannya
dimaksud
dibuat
dan
atas
sertipikat
dikeluarkan
dimaksud.
oleh
instansi
pemerintah yang berwenang untuk mengadili dan menyelesaikan bila timbul sengketa adalah Pengadilan Tata Usaha Negara; ------2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (exceptil plurum litis consortium) karena sengketa adalah tanah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) atas nama Tergugat I, dimana sebagian besar sertipikat HPL tersebut telah dibagikan para peserta Transmigrasi Swadaya Mandiri, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak; -------------------------------------------------3. Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur libels) karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara jelas mengenai / posisi tanah tanah Penggugat apakah berada disebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat terhadap sertipikat HPL Nomor 03, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak; -------------------------------------4. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 Ayat (2) dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperolah tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan
keberatan
secara
tertulis
kepada
pemegang
- 19 sertipikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat; --------------------------DALAM POKOK PERKARA ---------------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat II dengan tegas menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas oleh Tergugat II dan mohon segala apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas dianggap termuat dan terulang kembali secara keseluruhan dalam jawaban pokok perkara ini sepanjang ada relepansinya; ------------------------------------------------2. Bahwa penerbitan sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) a quo objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.43/HPL/DA/1986 tanggal 17 Mei 1986; ----------------------------------------------------------3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 3 yang menyatakan Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat HPL a quo obyek sengketa didasarkan didasarkan atas data-data dan fakta yang keliru, hal tersebut tidak benar karena sebelum menerbitkan sertipikat tersebut tealh ditempuh melalui tahapan-tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku; ------------------------------------4. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada angka 9 halaman 4 yang menyatakan Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat a quo obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Penguasa (Onrechmatige Overheadsdaad) hal tersebut tidak benar karena Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat HPL a quo obyek sengketa tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan
- 20 yang berlaku sebagaimana diatur dalam PMDN Nomor 6 Tahun 1972 tentang melimpahkan wewenang dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran tanah, atau dengan kata lain Tergugat II dalam menerbitkan sertipikat HPL tersebut tidak ada unsur perbuatan melawan hukum; ----------------------------Bahwa berdasarkan uraian jawaban tersebut Tergugat II mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Amggota Majelis Hakim Pengeadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus dalam perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut : -------------------------------------DALAM EKSEPSI ------------------------------------------------------------------------1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya; --------------------------------------------------------------------2. Menyatakan
Pengadilan
Negeri
Tenggarong
tidak
berwenang
memeriksa, mengadili dan memeutus perkara a quo; ---------------------3. Menyatakan gugatan tidak diterima; --------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA -----------------------------------------------------------1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----------2. Menyatakan 2. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan sertipikat Hak Pengelolaan tersebut adalah sah; -----------------------------------------------3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------JAWABAN TERGUGAT III : ---------------------------------------------------------A. DALAM EKSEPSI ------------------------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat
kecuali
yang
secara
tegas
dan
nyata
diakui
kebenarannya oleh Tergugat; ------------------------------------------------
- 21 2. Bahwa dalil Penggugat haruslah ditolak dan dikesampingkan oleh karena yang seharusnya pihak yang digugat oleh Penggugat bukan Tergugat III, namun dalam hal ini adalah Tergugat I; --------B. DALAM POKOK PERKARA ----------------------------------------------------1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat; ----------------------------------------2. Bahwa kira-kira tahun 1980, Tergugat III sebagai Kepala Kampung
Jonggon
Kampung
memang
benar
pernah
membubukan tanda tangan diatas surat-surat sebagai berikut : --
Surat Pernyataan Pemilik tanah warisan NMR : 125/JK/LK/1981 atas nama Martin K; ------------------------
Surat
Pernyataan
Tidak
Sengketa
NMR
:
125/JK/LK/1981 atas nama Martin K; -----------------------3. Bahwa dibubuhkannya tanda tangan Tergugat III pada surat-surat tersebut diatas pada point 2 telah berdasarkan pada fakta-fakta di lapangan, dimana pada saat itu Tergugat III memang mengetahui dari leluhur dan orang tua Tergugat III sendiri yang merupakan keturunan
Mahkerti
Torek
bahwasanya
Garuda
(leluhur
Penggugat) Penggugat) secara turun temurun memang telah menguasai tanah seluas kurang ± 621 M2 Ha, untuk bercocok tanam para keturunannya yakni Dayak Benuaq, yang terletah di daerah batang Rompok yang pada waktu Tergugat III menjabat sebagai Kepala kampung dimana administrasinya masuk wilayah Jonggon Kampung sekarang administrasinya masuk Desa Jonggon B terlebih dalam faktanya tanah tersebut memang terdapat buktibukti tanaman berupa buah-buahan seperti cempedak, rambutan dan lain-lain dan selain itu pula penguasaan tanah oleh
- 22 Penggugat sebagai keturunan dari Garuda telah mendapat persetujuan dari para Pemangku/Kepala Adat setempat. Hal ini terbukti dengan adanya 3 (Tiga) Kepala Adat yang membubuhkan tanda tangannya diatas Surat Pernyataan Pemilik Tanah Warisan NMR : 125/JK/LK 1980 atas nama Martin K yakni Kepala Adat Besar Dayak Basab Sei.Jembayan, Kepala Adat Jonggon Kampung, dan Kepala Adat Jahab; ---------------------------------------4. Bahwa Tergugat III menandatangani surat-surat tersebut diatas setelah para penanda tangan lainnya membubuhkan tanda tangannya seperti Kepala Adat Besar Dayak Basab Sei. Jembayan Sdr. Sembulan, Kepala Adat Jonggon Kampung Sdr. Bolot, Kepala Adat Jahab Dodot, Kepala Desa Jahab yang pada waktu itu dijabat oleh Sdr. Silasbell; ---------------------------------------5. Bahwa surat-surat sebagaimana tersebut diatas, pada waktu itu seingat Tergugat III dibawa dan diserahkan oleh Sdr. Silasbell yang menjabat Kepala Desa Jahab kepada Tergugat III yang menjabat Kepala Kampung Jonggon Kampung untuk ditanda tangani Tergugat III; -----------------------------------------------------------6. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 1983 Tergugat III didatangi oleh Aparat Aparat Pemerintah yang mengaku dari instansi Transmigrasi yang pada waktu itu datang menemui Tergugat III untuk meminta tandatangan guna untuk kepentingan penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan, akan tetapi pihak Aparatur Pemerintah tersebut tidak pernah menunjukkan serta
memberitahukan
kepada Tergugat III dimana saja batas-batasnya dan berapa luasannya, sehingga adalah wajar jika Tergugat III tidak mengetahui apakah tanah yang telah dikuasai leluhur Penggugat secara turun-memurun yang saat ini diteruskan oleh Penggugat
- 23 termasuk dalam HPL No. 03 tahun 1989, karena semuanya hanya dilakukan diatas meja dan diatas kertas untuk itu secara pasti dan persisnya hanya diketahui oleh Tergugat I; -----------------------------7. Bahwa sepanjang Tergubat III menjabat selaku Kepala Kampung / Desa di Jonggon Kampung sejak tahun 1980-an s/d tahun 1999, Tergugat III memang tidak pernah mengetahui kalau tanah Penggugat
termasuk
dalam
HPL.
Tergugat
III
baru
mengetahuinya setelah adanya pemasangan patok Batas Margin yang dilakukan oleh Tergugat I sekira pada akhir bulan September 2011; ---------------------------------------------------------------8. Bahwa oleh karena Tergugat III sama sekali tidak mengetahui kalau tanah yang dikuasai oleh Penggugat termasuk dalam HPL No. 03 tahun 1989 AN. Tergugat I, maka gugatan dan tuntutan ganti kerugian materil dan immateril terhadap Tergugat III haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan; ------------Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Tergugat III mohon kiranya agar Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dalam perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut : -------------------------------------------DALAM DALAM EKSEPSI ------------------------------------------------------------------------1. Menerima Eksepsi Tergugat III; ----------------------------------------------2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; ---------------DALAM POKOK PERKARA -----------------------------------------------------------1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; ------------------------2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----------------------------------------------------------------
- 24 Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat II khususnya tentang eksepsi kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan sela No. 34/Pdt.G/2011/PN.Tgr, tanggal 06 Maret 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; ---------------------------------------------------------------------------MENGADILI 1. Menolak eksepsi kewenangan mengadili / kompetensi absolute dari Tergugat II tersebut ; ----------------------------------------------------------------2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 34/Pdt.G/2011/PN.Tgr tersebut ; --------------------------------------------------------------------------------3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ; -----------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan No. 34 / Pdt.G / 2011 / PN.Tgr, tanggal 18 Juli 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --------------MENGADILI : DALAM PROVISI : ------------------------------------------------------------------------
Menolak Permohonan Provisi dari Penggugat seluruhnya; ----------
DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------- Menolak -
Menolak Eksepsi dari Para Tergugat seluruhya; ------------------------
DALAM POKOK PERKARA : ---------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat untuk sebahagian; -----------2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah perwatasan seluas ± 621 Ha (Enam ratus dua puluh satu hektar) yang terletak di wilayah Jonggon B (semula
- 25 masuk wilayah Jonggon Kampung), tepatnya di daerah Batang Rompok, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas tanah sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------------
3.
Sebelah Utara
: Jalan Poros PT. ITCI; ------------------------------
Sebelah Timur
: Jalan Blok Semanau / Blok HUFCO; -----------
Sebelah Selatan
: Holan (Pewaris keturunan Mah Kerti Torek);
Sebelah Barat
: Suparlan (semula dengan Blok Harang); -----
Menyatakan sah dan berharga : --------------------------------------------1. SURAT PERNYATAAN PEMILIK TANAH WARISAN, NMR : 125/JK/LK/1980 Tanggal 21 Juni 1980; -----------------------------2. PETA/SKET BERADA
LOKASI
PENINGGALAN
DISEKITARAN
BATANG
GARUDA
ROMPOK,
YANG NMR
:
125/JK/LK/1980; ----------------------------------------------------------3. SURAT
PERNYATAAN
TIDAK
SENGKETA,
NMR
:
125/JK/LK/1981, tanggal 16 Februari 1981; -----------------------4. SUSUNAN SILSILAH KETURUNAN GARUDA MENURUN KE DAYAK BENUAQ DAN DAYAK BASAB, Tanggal 3 Februari 1980; -------------------------------------------------------------------------5. SURAT KETERANGAN PERNYATAAN PEMBAGIAN HAK WARISAN PENINGGALAN GARUDA; ------------------------------4. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai perbuatan melanggar hukum dengan segala akibat hukum daripadanya; ------------------------------------------5. Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 03 Tahun Tahun 1989 tanggal 21 September 1989 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I sepanjang yang menyangkut
- 26 tanah perwatasan hak milik Penggugat seluas ± 621 Ha tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; ----------------------------6. A. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan / menyerahkan tanah perwatasan seluas ± 621 Ha kepada Penggugat dan sekaligus melepaskan / dikeluarkan dari Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 03 Tahun 1989; -------------------------------------ATAU -------------------------------------------------------------------------------B. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian materiil / riil berupa harga tanah perwatasan hak milik Penggugat yang dikuasai Tergugat I seluas ± 621 Ha x Rp. 55.000.000,- per-hektar = Rp. 34.155.000.000,- (Tiga puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta rupiah) berikut membayar ganti kerugian atas segala sesuatu yang berada diatas tanah perwatasan hak milik Penggugat yakni berupa tanam tumbuh, usaha perkebunan maupun beberapa bangunan yang berdiri diatasnya sebesar Rp. 1.000.000.000,(Satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah; ---------------------------------------------------------7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat I lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap; -------------------------------------------------------------------------------8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 6. 566.000,- (Enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah); -9. Menolak Gugatan dari Penggugat untuk selebihnya; ------------------Menimbang
- 27 Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tanggal
18
Juli
2012
No.
34/Pdt.G/2011/PN.Tgr
tersebut,
telah
diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Tergugat II, sebagaimana dalam relaas pemberitahuan putusan kepada Kuasa Tergugat III, No. 34/Pdt.G/2011/PN.Tgr, tanggal 28 Agustus 2012 yang dibuat oleh SYAHJUDDIN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda ; --------------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama tanggal 18 Juli 2012 No. 34/Pdt.G/2011/PN.Tgr tersebut, telah diajukan
pernyataan
permohonan
banding
oleh
Sdr.
RIDHANTO
SAKSONO, SH. selaku kuasa dari Tergugat I, sebagaimana dalam akta pernyataan
permohonan
banding
tanggal
30
Juli
2012
No.
34/Pdt.G/2011/PN.Tgr, yang dibuat oleh H. IMAN HAYADI, SH Panitera/ Sekretaris pada Pengadilan Negeri Tenggarong ; -------------------------------Menimbang
bahwa
pernyataan
permohonan
banding
yang
diajukan oleh kuasa Tergugat I tersebut, telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa Terbanding No. 34/Pdt.G/2011/PN.Tgr tanggal 9 Agustus 2012, yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda ; --Menimbang
bahwa
pernyataan
permohonan
banding
yang
diajukan oleh kuasa Tergugat I tersebut, telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat III dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa Terbanding No. 34/Pdt.G/2011/PN.Tgr tanggal 28 Agustus 2012, yang dibuat oleh SYAHJUDDIN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda ; --Menimbang
bahwa
pernyataan
permohonan
banding
yang
diajukan oleh kuasa Tergugat I tersebut, telah diberitahukan kepada kuasa
- 28 kuasa Tergugat II dengan sah dan patut sebagaimana dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada kuasa Terbanding No. 34/Pdt.G/2011/PN.Tgr tanggal 30 Juli 2012, yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong ; ------------------Menimbang bahwa untuk mendukung pernyataan permohonan banding yang diajukannya tersebut, Pembanding / Tergugat I melalui kuasanya tersebut, telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 8 Agustus yang untuk singkatnya putusan ini, isi selengkapnya memotri banding tersebut dianggap telah termuat / dikutip dalam putusan ini : -----Menimbang
bahwa
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Pembanding / Tergugat I tersebut, telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat II dengan sah dan patut sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding No. 34 / Pdt.G / 2011 / PN.Tgr, tanggal 31 Agustus 2012, yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong ; --------------------------------------------------------------------Menimbang
bahwa
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Pembanding / Tergugat I tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa Terbanding / Penggugat dengan sah dan patut sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding kepada kuasa Terbanding No. 34 / Pdt.G / 2011 / PN.Tgr, tanggal 4 September 2012, yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang
bahwa
memori
banding
yang
diajukan
oleh
Pembanding / Tergugat I tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa Terbanding / Tergugat III dengan sah dan patut sebagaimana relaas pemberitahuan memori banding kepada kuasa Terbanding No. 34 / Pdt.G / 2011 / PN.Tgr, tanggal 4 September 2012, yang
- 29 yang dibuat oleh ETMI SUSILOWATI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda ; ----------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa sebagai tanggapan atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat I tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kerpaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 25 Oktober 2012, yang untuk singkatnya putusan ini, isi selengkapnya kontra memori banding tersebut dianggap telah terkutip / termuat dalam putusan ini ; -----------------------------------------Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya
kepada
kuasa
Pembanding,
dengan
sah
dan
patut
sebagaimana dalam surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No. 34 / Pdt.G / 2011 / PN.Tgr, tanggal 26 Nopember 2012, yang dibuat oleh TATA MUHTADIN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; --------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa Turut Terbanding / Tergugat III, dengan sah dan patut sebagaimana dalam surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada kuasa Turut Terbanding / Tergugat III No. 34 / Pdt.G / 2011 / PN.Tgr, tanggal 2 Nopember 2012, yang dibuat oleh BIDOL Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda ; ----------------------Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada kuasa Turut Terbanding I / Tergugat II, dengan sah dan patut sebagaimana dalam surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding No. 34 / Pdt.G / 2011 / PN.Tgr, tanggal 29 Oktober 2012, yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI, SH. Jurusita pada Pengadilan
- 30 Pengadilan Negeri Tenggarong ; -----------------------------------------------------Menimbang bahwa kepada para Pembanding / Tergugat I telah diberitahukan atas haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dengan sah dan patut, sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 34/PDT.G/2011/PN.Tgr, tanggal 27 Nopember 2012, yang dibuat oleh DARMITA Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -------------------------------------------------Menimbang bahwa kepada para Terbanding / Penggugat telah diberitahukan atas haknya untuik memeriksa berkas perkara (inzage) dengan sah dan patut, sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 34/PDT.G/2011/PN.Tgr, tanggal 19 Oktober 2012, yang dibuat oleh BIDOL Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda ; -------------------------------------------------------Menimbang bahwa kepada kuasa Turut Terbanding II / Tergugat III telah diberitahukan atas haknya untuik memeriksa berkas perkara (inzage)
dengan
pemberitahuan
sah
dan
memeriksa
patut,
sebagaimana
dalam
perkara
banding
berkas
relaas No.
34/PDT.G/2011/PN.Tgr, tanggal 22 Oktober 2012, yang dibuat oleh BIDOL Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda ; ------------Menimbang bahwa kepada Turut Terbanding I / Tergugat II telah diberitahukan atas haknya untuik memeriksa berkas perkara (inzage) dengan sah dan patut, sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding No. 34/PDT.G/2011/PN.Tgr, tanggal 12 Oktober 2012, yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI, SH. Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong ; ----------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang
bahwa
permohonan
banding
yang
diajukan
Pembanding
- 31 Pembanding / Tergugat I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang bahwa
meskipun materi memori banding dari
Pembanding hanya meliputi tentang pokok perkara, akan tetapi sebagai konsekuensi dari permohonan banding aquo, maka Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan ulang, baik menyangkut provisi, eksepsi dan mengenai pokok perkara, seperti dibawah ini ; ------------------Dalam Eksepsi : --------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
terhadap
eksepsi tentang
kompetensi
absolute yang diajukan oleh Tergugat II dan telah diputuskan oleh Pengadilan
tingkat
pertama
dalam
Putusan
Sela
No.
34/Pdt.G/2011/PN.Tgr tanggal 6 Maret 2012 dengan amar ; menolak eksepsi Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menurut pendapat Pengadilan tingkat banding
adalah sudah tepat dan benar,
karena itu putusan sela tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan ; menyatakan adalah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; --------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama dengan amar putusan ; Menolak seluruh eksepsi para Tergugat, menurut pendapat Pengadilan tingkat banding, bahwa alasanalasan pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama aquo, sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan atas eksepsi eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -------------------------Dalam
- 32 Dalam Provisi : ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dan telah diputus oleh Pengadilan tingkat pertama dengan amar putusan ; Menolak provisi. Menurut
pendapat
Pengadilan
tingkat
banding,
bahwa
alasan
pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan dikuatkan ; ---Dalam Pokok Perkara : ----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu memori banding dari Pembanding dan dengan memperhatikan kontra memori banding dari Terbanding ; ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding pada angka 1 ( satu ), yang menolak putusan Pengadilan tingkat pertama tentang dikesampingkannya bukti T.I.1. yakni sertifikat HPL No.03 Tahun 1989, Pengadilan tingkat banding setelah memperhatikan kontra memori banding
dari
Terbanding,
berpendapat
bahwa
meskipun
bukti
penguasaan atas tanah sengketa yang dipunyai Tergugat I berupa sertifikat HPL No.03 Tahun 1989 yang nota bene adalah merupakan akta otentik, akan tetapi bukti sertifikat itu dapat saja dipatahkan / digugurkan kekuatan pembuktiannya dengan bukti-bukti materil yang sifatnya lebih kuat yakni in casu bukti P.1 s/d P.15 dan saksi-saksi dibawah sumpah,, bukti-bukti mana mempunyai kekuatan pembuktian yang lebih kuat untuk membuktikan dalil pokok gugatan aquo. Dengan pertimbangan hokum tersebut maka alasan memori banding dari Pembanding tersebut haruslah ditolak ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa didalam memori banding dari Pembanding pada angka 2 ( dua ) yakni menolak putusan Pengadilan tingkat pertama karena tidak mempertimbangkan ketentuan pasal 32 ayat (2) PP No.24 Tahun
- 33 Tahun 1997, yang menurut intisari ketentuan tersebut, maka gugatan dari Terbanding / Penggugat seharusnya ditolak karena telah melewati tenggang waktu 5 tahun sejak terbitnya sertifikat HPL No.03 Tahun 1989, ternyata tidak ada mengajukan gugatan. Bahwa sebaliknya Terbanding dalam kontra memori bandingnya menolak alasan memori banding dari Pembanding
tersebut,
dengan
alasan
bahwa
dalam
sengketa
keperdataan tentang kepemilikan hak atas tanah, tidak mengenal lembaga “kedaluarsa”, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak mengandung kesalahan penerapan hukum. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum dalam salah satu Putusan MA. No. 802.K/Sip/1971 tanggal 22 Desember 1971 yang berbunyi : -----------------------------------------------------------------------------------“ Sekalipun Penggugat telah membiarkan suatu keadaan selama 25 tahun lebih, akan tetapi karena hukum adat tidak mengenal “ Daluwarsa “, maka gugatan Penggugat masih tetap dapat diterima, diperiksa dan diputus “ -------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dan alasan bantahan dalam kontra memori banding diatas, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan memori banding dari Pembanding harus ditolak dan sebaliknya alasan bantahan dalam kontra memori banding tersebut adalah beralasan hukum, karena atas dasar dan alasan hukum, bahwa terhadap segala hal ihwal atas tanah berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan bahwa yang berlaku adalah hukum adat, yang dalam hukum adat itu sendiri tidak mengenal adanya lembaga “kedaluarsa” dalam arti bahwa kepemilikan atas tanah tidak hapus karena disebabkan suatu keadaan “kedaluarsa” kecuali karena hak atas tanah tersebut dicabut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bahwa tentang ketentuan pasal 32 ayat (2) PP. No.24 Tahun
- 34 Tahun 1997 tersebut, sifatnya adalah merupakan ketentuan administratif, dalam arti ketentuan tersebut tidak dapat berfungsi untuk menghilangkan hak keperdataan atas tanah tertentu ; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa alasan memori banding pada angka 3 ( tiga ) menyatakan penolakan atas pertimbangan hokum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan alat bukti surat surat berupa : --------------------------------------------------------------------------------------1. Surat pernyataan pemilik tanah warisan, No.:: 125/JK/LK/1980 tanggal 21 Juni 1980 ; -------------------------------------------------------------------------2. Peta / sket lokasi peninggalan Garuda yang berada disekitar Batang Rompok, No. : 125/JK/LK/1980 ; -------------------------------------------------3. Surat pernyataan tidak sengketa, No. : 125/JK/LK/1981, tanggal 16 Februari 1981 ; ------------------------------------------------------------------------4. Susunan silsilah keturunan Garuda menurun ke Dayak Benuaq dan Dayak Basab, tanggal 3 Februari 1980 ; ---------------------------------------5. Surat keterangan pernyataan pembagain hak watisan peninggalan Garuda ; --------------------------------------------------------------------------------Sebagai alat bukti yang sah atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengekta adalah tidak benar, sebab alat bukti surat surat seperti itu tidak merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah.
Demikian juga dalam
memori banding dari Pembanding pada angka 4 ( empat ) menyatakan menolak keabsahan alat bukti saksi saksi yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengabulkan gugatan adalah tidak benar dan tepat sebab keterangan saksi saksi tersebut hanya didasarkan pada informasi dari Terbanding / Penggugat ; ------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding tersebut diatas, dengan memperhatikan alasan-alasan dalam kontra
- 35 memori memori dari Terbanding, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan memori banding dari Pembanding tersebut haruslah ditolak, sebab penilaian Pengadilan tingkat pertama terhadap alat bukti surat surat dan saksi saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding sudah tepat dan benar karena atas dasar dan alasan hukum sekalipun alat bukti Pembanding / Tergugat I yakni sertifikat HPL No.03 Tahun 1989 itu adalah merupakan akta otentik, akan tetapi alat bukti tersebut dapat saja digugurkan dengan alat bukti materil yang kuat
in casu bukti surat surat dan keterangan saksi saksi dibawah
sumpah ; ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam memori banding angka 5 ( lima ) dan dalam kaitannya dengan alasan memori banding pada angka 8 (delapan ) menyatakan tidak benar Tergugat I / Pembanding melakukan perbuatan melanggar hukum karena atas dasar dan alasan terbitnya sertifikat HPL No.03 Tahun 1989 dan adanya pemasangan patok patok BM serta pemasangan papan nama pada tanah sengketa, sehingga oleh karena itu lalu Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan im materil, dengan alasan bahwa penerbitan sertifikat HPL No. 03 Tahun 1989 tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum dan tentang pemasangan patok patok BM dan papan nama / plang diatas tanah sengketa itu adalah konsekuensi dari kedudukan Tergugat I sebagai pemegang hak ; ----------Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding tersebut diatas,, dengan memperhatikan alasan-alasan dalam kontra memori banding, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa oleh karena ternyata berdasarkan alat bukti surat surat dan keterangan saksi saksi dibawah sumpah sebgaimana dipertimbangkan tersebut diatas ternyata obyek tanah sengketa adalah hak kepunyaan Terbanding / Penggugat, maka konsekuensi yuridisnya adalah penerbitan sertifikat
- 36 HPL No.03 HPL No.03 Tahun 1989 untuk atas tanah sengketa tersebut merupakan perbuatan melanggar hak.
Bahwa akan tetapi dengan merujuk pada
ketentuan pasal 1365 KUH Perdata yang menjadi dasar hukum tuntutan ganti rugi yang didalilkan dalam gugatan aquo, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa unsur kerugian sebagai akibat dari adanya / terbitnya sertifikat HPL No.03 Tahun 1989 dan adanya tindakan pemasangan patok patok BM dan papan nama / plang diatas tanah sengketa itu, ternyata tidak didukung alat bukti yang sah. Bahwa oleh karena itu sebagian alasan alasan dalam memori banding dari Pembanding tersebut adalah beralasan hukum ; ---------------------------------Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan lainnya dalam memori
banding
dari
Pembanding,
Pengadilan
tingkat
banding
berpendapat bahwa alasan-alasan memori banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dikesampingkan ; -----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong khususnya tentang amar : Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat III telah melanggar hukum dan tentang amar alternatif, yang menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 34.155.000.000,- ( tiga puluh empat milyar seratus lima puluh lima juta rupiah ) atas harga tanah dan ganti rugi Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) atas tanam tumbuh, usaha perkebunan dan beberapa bangunan tidak dapat dipertahankan sehingga harus ditolak ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa demikian juga tentang amar putusan, menghukum Tergugat I untuk membayar dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) untuk setiap harinya, menurut Pengadilan tingkat banding tidak dapat dipertahankan sehingga harus ditolak, oleh karena hukuman dwangsom menurut ketentuan hukum hanya dapat
- 37 dijatuhkan dijatuhkan dalam hal penjatuhan hukuman untuk memenuhi prestasi untuk membayar sejumlah uang tertentu ; -----------------------------------------Menimbang,
bahwa
berdasarkan
hal-hal
yang
telah
dipertimbangkan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 34/Pdt.G/2011/PN.Tgr tanggal 18 Juli 2012 tersebut harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan sebahagian, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II
dan
Tergugat III / Pembanding dalam 2 ( dua ) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dengan cara pembayaran secara tanggung renteng ; --------------------------Mengingat ketentuan hukum dalam RBg dan KUH Perdata serta peraturan perundang-undangan lainnya ; ------------------------------------------MENGADILI -
Menerima permohonan banding dari para Pembanding / Tergugat ; ----
-
Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 18 Juli 2012
No. 34/Pdt.G/2011/PN.Tgr,
sehingga
amar
selengkapnya
berbunyi : -------------------------------------------------------------------------------DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------
Menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya ; --------------------
DALAM PROVISI : ----------------------------------------------------------------------
Menolak tuntutan provisi Penggugat / Terbanding seluruhnya ; ----------
DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------
Mengabulkan gugatan untuk sebagian ; ----------------------------------------
-
Menyatakan bahwa Penggugat / Terbanding adalah pemilik sah atas tanah sengketa seluas ± 621 Ha ( enam ratus dua puluh satu hektar ) terletak di wilayah Jonggon B / di daerah Batang Rompok –
- 38 Kecamatan -
Kecamatan Loa Kulu – Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batasbatas : ------------------------------------------------------------------------------------
-
-
Utara
: Jalan Poros PT. ITCI ; ---------------------------------------
-
Timur
: Jalan Blok Semanau / Bolk HUFCO ; --------------------
-
Selatan
: Holan ( Pewaris keturunan Mah Kerti Torek ) ; --------
-
Barat
: Suparlan ( semula dengan Blok Harang ) ; -------------
Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah perwatasan seluas ± 621 Ha ( enam ratus dua puluh satu hektar ) tersebut kepada Penggugat / Terbanding tanpa beban apapun ; -------------------------------
-
Menyatakan sah dan berharga atas : -------------------------------------------1. Surat pernyataan pemilik tanah warisan, No.:: 125/JK/LK/1980 tanggal 21 Juni 1980 ; ---------------------------------------------------------2. Peta / sket lokasi peninggalan Garuda yang berada disekitaran Batang Rompok, No. : 125/JK/LK/1980 ; ----------------------------------3. Surat pernyataan tidak sengketa, No. : 125/JK/LK/1981, tanggal 16 Februari 1981 ; -------------------------------------------------------------------4. Susunan silsilah keturunan Garuda menurun ke Dayak Benuaq dan Dayak Basab, tanggal 3 Februari 1980 ; ----------------------------------5. Surat keterangan pernyataan pembagian hak warisan peninggalan Garuda ; -----------------------------------------------------------------------------
-
Menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. : 03 Tahun 1989 tanggal 21 September 1989 sepanjang meliputi tanah sengketa seluas ± 621 Ha tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ; ------------
-
Menghukum para Tergugat / Pembanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang
- 39 dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ----------------------------------------------------------------------------------
Menolak gugatan untuk selebihnya ; --------------------------------------------Demikian Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 oleh kami LAURENSIUS SIBARANI, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, Hj. ENDANG IPSIANI, SH. dan JANNES ARITONANG, SH. MH.
masing-masing
Hakim
Tinggi
Kalimantan Timur di Samarinda sebagai
pada
Pengadilan Tinggi
Hakim-Hakim Anggota, yang
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 12/PDT/2013/PT.KT. SMDA, tanggal 17 Januari 2013, putusan mana pada hari Senin tanggal 03 Juni 2013 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Drs. GUSTI TAUFIK, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. ----------------------------------------------------------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA
1. Hj. ENDANG IPSIANI, SH.
KETUA MAJELIS
LAURENSIUS SIBARANI, SH.
2. JANNES ARITONANG, SH. MH. PANITERA PENGGANTI :
- 40 -
Drs. GUSTI TAUFIK, SH.
Perincian
Perincian biaya perkara: 1. Materai Putusan
Rp.
6.000,-
2. Redaksi Putusan
Rp.
5.000,-
3. Biaya Pemberkasan
Rp. 139.000,-
------------------------------------------------------------ + Jumlah
Rp. 150.000,-
Terbilang : ( seratus lima puluh ribu rupiah )
