PUTUSAN NOMOR : 354/PDT/2016/PT.BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : Ny. SUZANNA LUBIS, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Komplek Keuangan No.9 Rt 003/Rw 003, Menteng Dalam, Tebet-Jakarta Selatan dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Tumbur .M. Tampubolon ,S.H dan Agnes Tampubolon, S.H, masing-masing Advokat beralamat di Jl. Yos Sudarso No.39, Kelurahan Jurumudi, Kecamatan Benda, Kotamadya Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 31/TM/SK/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015, yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri
Cibadak
dengan
Nomor
:
109/SK/XI/2016/PN.Cbd.
tertanggal 25 Nopember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING SEMULA PENGGUGAT; MELAWAN 1. ADEP SUPRIATNA, umur 43 tahun, beralamat Kampung Cipanggulaan, RT.07, Desa Pondokkasolandeuh, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya sebagai TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I; 2. ALI HANAFIAH, umur 41 tahun, beralamat Kampung Bojong Larang, RT. 04/02, Desa Pondokkasolandeuh, Kecamatan Parang Kuda, Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II; 3. DUDUM, umur 60 tahun, alamat RT.01/01, Desa Pondokkasolandeuh, Kecamatan Parung
Kuda,
Kabupaten
Sukabumi,
untuk
selanjutnya
disebut
sebagai
TERBANDING III SEMULA TERGUGAT III; D A N 1. HARAPAN TUMANGGOR, umur 40 tahun, beralamat di Kampung Cipanggulaan, RT. 01/01, Desa Pondokkasolandeuh, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I SEMULA TURUT TERGUGAT I;
Halaman
1 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, beralamat di Jalan Suryakencana No. 2 Sukabumi Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40/SK.32.02/I/2016 tanggal 22 Januari 2016, yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Cibadak dengan Nomor : 31/SK/II/2016/PN.Cbd. tertanggal 24 Februari 2016, memberikan kuasa kepada CHANUEL FELLER, SH,S.IP.MM., IWAN YOESTIAWAN ADYAKSA,S.IP, SH. dan NURUL HIDAYAT, SH.MH., tertanggal 22 Januari 2016, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II SEMULA TURUT TERGUGAT II; 3. KEPALA
KANTOR
PEKERJAAN
UMUM
KABUPATEN
SUKABUMI,
di
Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III SEMULA TURUT TERGUGAT III; 4. KEPALA DESA PONDOKKASOLANDEUH, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV SEMULA TURUT TERGUGAT IV; Pengadilan Tinggi tersebut : Setelah membaca berkas perkara maupun surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ; TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2015 yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cibadak dibawah register nomor 10/PDT.G/2015/PN Cbd tertanggal 1 Juni 2015 yang isinya sebagai berikut: 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 25/ Desa Pondokkasolandeuh/ 1975, seluas 1365 M2 (seribu tiga ratus enam puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Pondokkasolandeuh, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, dengan batas-batas sebagai berikut : -
Sebelah Utara berbatasan dengan Bek Ep. 723 sisa;
-
Sebelah Selatan berbatasan M.19;
-
Sebelah Timur berbatasan M.19;
-
Sebelah Barat berbatasan Jalan Raya (Jalan Pekerjaan Umum); Batas-batas tanah tersebut tepatnya terlukis didalam Gambar Situasi tanggal 03.12.1975 No. 947/1975;
2. Sejak semula tanah milik Penggugat tersebut tidak dalam keadaan sengketa dan dalam keadaan kosong, akan tetapi sejak tahun 2000 sampai sekarang dalam tahun 2015, sebagian tanah milik Penggugat digarap atau ditempati oleh Tergugat I seluas + 100 M2 (seratus meter persegi) dijadikan usaha rumah makan dan oleh Tergugat II Halaman
2 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
digarap dan ditempati tanah seluas + 100 M2 (seratus meter persegi) yang dijadikan untuk usaha bengkel sepeda motor dan Tergugat III menggarap seluas 100 M2, ditempati serta dijadikan rumah tinggal. Turut Tergugat I ikut menggarap tanah yang luasnya 100 M2 serta dijadikan usaha bengkel sepeda motor. Dengan perkataan lain, tanah milik Penggugat tersebut telah digarap oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I yang keberadaannya persis berbatasan dengan jalan Raya (Jalan Pekerjaan Umum) dan Penggugat tidak pernah menerima sewa tanah berupa apapun selama Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I menggarap tanah milik Penggugat ; 3. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut hendak dipakai sendiri untuk mendirikan suatu usaha bidang perumahan, maka Penggugat memohon kepada Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat I untuk segera meninggalkan serta mengosongkan bangunan diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 25/ Desa Pondok Kasolandeuh/ 1975 milik Penggugat ; 4. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Desember 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I
serta
diketahui oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Desa Pondokkasolandeuh (Turut Tergugat IV), Ketua Badan Pemasyarakatan Desa dan Ketua RT.01/ RW.01, telah disepakati dan diperjanjikan secara tertulis hitam diatas putih dengan Penggugat, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I akan mengosongkan lahan tersebut terhadap bangunan yang berdiri diatas tanah Sertifikat No. 25/ Desa Pondokkasolandeuh/1975, dengan kebijakan dari Penggugat akan memberikan waktu perpanjangan penempatan lahan selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal dibuat dan disepakati Surat Kesepakatan yaitu tanggal 22-12-2014 sampai dengan tanggal 22-01-2015; 5. Bahwa ternyata sesudah tanggal yang disepakati telah berakhir sebagaimana tertulis didalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22.01.2015, Tergugat I, Tergugat II bersama dengan Tergugat III tidak mau mengosongkan lahan dari bangunan yang telah disepakati bersama dan lebih baik memilih melalui jalur Pengadilan, sedangkan Turut Tergugat I bersedia mengosongkan lahan dari bangunan diatas tanah Penggugat dengan permohonan diberikan waktu perpanjangan selama 3 bulan dan berakhir sampai dengan tanggal 02-06.2015; 6. Bahwa Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan memohon kepada Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III agar supaya meninggalkan tanah objek sengketa serta dikosongkan dari segala bangunan-bangunan yang ada milik Para Tergugat sebagaimana disepakati bersama dalam Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Desember 2014, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III tidak ada niat baik untuk memenuhi janji-janji yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Bersama itu, maka tidak ada jalan lain selain daripada mengajukan Halaman
3 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
gugatan ini ke Pengadilan Negeri Cibadak untuk mendapatkan keadilan berdasarkan hukum; 7. Agar supaya gugatan Penggugat tidak hanya ilusi saja, karena dikhawatirkan tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat dengan cara menjual atau memindah tangankan objek sengketa kepada pihak lain yang tidak bertanggung jawab, mohon kepada Pengadilan untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yaitu: -
Terhadap Tergugat I, berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya, yang terletak di kampung Cipanggulaan RT.07/ 03, Desa Pondokkasolandeuh;
-
Terhadap Tergugat II, berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Kampung Bojong Larang, RT.04/02, Desa Pondokkasolandeuh;
-
Terhadap Tergugat III, berupa tanah dan bangunan yang terletak di kampung Cipanggulaan, RT.01/01, Desa Pondokkasolandeuh.
Maka berdasarkan hal-hal yang diterangkan didalam gugatan Penggugat tersebut diatas disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka bersama ini memohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Cibadak untuk mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 25/ Desa Pondokkasolandeuh/ 1975 atas nama Nyonya Suzanna, Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi, adalah sah mengikat ; 3. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Desember 2014 tentang perpanjangan waktu menempati lahan diatas sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 25/ Desa Pondokkasolandeuh/1975 antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diketahui Kepala Desa Pondokkasolandeuh adalah sah dan mengikat menurut hukum; 4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan Pengadilan Negeri Cibadak; 5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Desember 2014 adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi); 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengosongkan lahan dari segala bangunan-bangunan diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 25/ Desa Pondokkasolandeuh/ 1975 dan atau siapapun yang menguasai / menghuni dan memperoleh hak dari padanya segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan baik, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan tanpa ganti rugi;
Halaman
4 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); 8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar uang paksa masingmasing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, bilamana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak; 9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat IV untuk membayar biaya perkara ini. Atau, Apabila Pengadilan Negeri Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; Menimbang bahwa Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III, Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II atas gugatan yang dimaksud telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut: JAWABAN TERGGUGAT I, TERGUGAT II,TERGUGAT III dan TURUT TERGUGAT I sbb: Yang bertanda tangan dibawah ini : Adep Supriatna, Usia/ Tempat Tanggal Lahir Sukabumi, 06-06-1972, Agama Islam Pekerjaan Wiraswasta usaha warung nasi/ kopi, Pendidikan SLTP sederajat dan Alamat Kp. Sipanggilaan RT. 007/ 003 Desa Pondok Kaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi, selaku Tergugat I dalam Perkara Perdata Nomor : 10/PDT.G/2015/PN.CBD. Ali Hanapiah Simamora, Usia/ Tempat Tanggal Lahir Medan, 31-07-1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta usaha bengkel sepeda dan sepeda motor, Pendidikan SLTA sederajat dan Alamat Kp. Bojong Larang RT 004/ 002 Desa Pondok Kaso Landeuh Kecamatan Parungkuda Kabupaten
Sukabumi
Selaku
Tergugat
II
dalam
perkara
perdata
Nomor
:
10/PDT.G/2015/PN.CBD; Dengan ini
kami Tergugat I
dan Tergugat II
Tergugat III
dan turut
Tergugat I perkenankan menyampaikan jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan turut Tergugat I atas Gugatan Penggugat tertanggal Jakarta, 18-03-2015 dengan menolak seluruh alasan-alasan penggugat dalam pokok perkara kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III
dan turut
Tergugat I dan turut tergugat lainnya sebagai berikut : Dalam Surat Kesepakatan Bersama; 1. Dalam Redaksi atau Uraian Surat Kesepakatan Bersama bahwa setelah Tergugat I,
Tergugat
II,
Tergugat
III
Halaman
dan turut
Tergugat I
membaca,
5 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
mempelajari bersama-sama dan mendiskusikan diantara kami tentang gugatan penggugat, yang dapat kami pahami dari
isi
gugatan dan hal-hal yang
mendorong penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat
II,
Tergugat III dan turut Tergugat I adalah : l)
Adanya Surat
Kesepakatan Bersama tertanggal
didalam Surat Kesepakatan Bersama itu tertulis
22-12-2014
dalam mana
Susana Lubis sebagai
Ny.
Pihak Pertama (Kesatu) atau selaku pemilik tanah sertifikat hak milik Nomor : 25 th 1975 berada di Kp. Cipanggulaan RT 001/ 001 Desa Pondok Kaso Landeuh (alinea satu); 2) Pada alinea kedua tertulis nama Tergugat I, T e r g u g a t II dan turut Tergugat I disebut sebagai pihak kedua selaku pemilik bangunan yang berdiri d i a t a s tanah milik pihak pertama (Ibu Susana Lubis) yang digunakan sebagai lahan usaha oleh pihak kedua. Alasan-alasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan turut Tergugat I menolak gugatan sebagai berikut: Bahwa penggugat merasa memiliki Sertifikat milik Kaso Landeuh/ 1975
luas 1.365
M2
No : 25/Desa Pondok
dengan batas-batas diantaranya
sebelah barat; - Kami para Tergugat I, II,,
III,
dan turut
Tergugat I
tidak
ada
kepentingannya atas sertifikat No : 25 dan luasnya. - Bahwa yang kami keberatan adalah tentang batas-batas sebelah barat yang diakuinya oleh penggugat perbatasan dengan jalan raya sebab yang
benar jika kita melihat fakta dilapangan/ tempat bahwa disebelah barat tanah sertifikat No : 25/ 1975 itu ada tanah milik lahan (PU Bina Marga) dan setelah itu baru areal jalan raya; 2. Bahwa pernyataan/pengakuan dari penggugat bahwa tanah miliknya seiak tahun 2000 sampai sekarang dalam keadaan sengketa dengan para penggugat I, II, III, dan turut tergugat I adalah tidak benar dan mengada-ada sebab bangunan tempat usaha tergugat I, tergugat II, tergugat III dan turut tergugat I berada di atas tanah milik PU Bina Marga (milik jalan) milik Negara; 3. Bahwa permintaan tergugat
untuk
mengosongkan bangunan pada prinsipnya
kami tergugat I, I I , III, dan turut tergugat I tidak keberatan jika bangunan kami benar-benar menempati tanah milik penggugat dan kami tergugat pada pertemuan di
Kantor Desa Pondok Kaso Landeuh tanggal 22-12-2014
meminta Ibu
S U Z A N N A agar melakukan kordinasi dan klarifikasi dengan pihak Departemen PU -Bina Marga atau Kantor Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat sebab menurut keyakinan kami para tergugat I ,
II, III, Halaman
d a n turut tergugat I bahwa bangunan 6 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
tempat kami berusaha berada diatas tanah milik Negara (PU Bina Marga) dan telah mendapat izin dari Desa Pondok Kaso Landeuh; JAWABAN TURUT TERGUGAT II sbb: DALAM EKSEPSI : 1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil dalil Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Turut Tergugat II; 2. Bahwa Gugatan Penggugat Obscuur Libel (gugatan kabur) Bahwa apabila melihat pokok permasalahan dalam gugatan perkara ini dalam posita halaman 2 dan 3 gugatan maupun petitum tersebut apabila diteliti terdapat kategoro Perbuatan Melawan Hukum,indikasi perbuatan pidana dan tentang pengosongan bangunan diatas tanah Sertifikat Hak Milik no 25 Desa Pondokasolandeh yang mana proses penyelesaiannya melalui jalur hukum yang berbeda selain kategori cidera janji atau wanprestasi sesuai dengan perihal gugatan Penggugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Obscuur Libel (gugatan kabur); 3. Berdasarkan gugatan Penggugat apabila dibaca secara teliti dan cermat tidak terdapat adanya kategori wanprestasi/cidera janji
dari Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional (turut tergugat II) hal ini didapat dari dalil posita dan petitum pada gugatan Penggugat sehingga sudah selayaknyalah Turut Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini karena tanpa turut dalam Pemeriksaan perkara apabila terdapat permohonan Pelayanan Pertanahan pada turut Tergugat II akan di proses sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku; 4. Kapasitas penggugat: Bahwa berdasarkan data Bukuk Tanah hak Milik No.25 Desa Pondokaselandeuh tertulis atas nama SUZANNA sedangkan dalam gugatan Penggugat tertulis atas nama SUZANNA LUBIS sehingga hal ini perlu diteliti dahulu apakah yang bersangkutan adalah orang yang sama sebagai subyek hukum dalam pemeriksaan perkara ini,karena memiliki nama yang berbeda; Berdasarkan hal hal tersebut diatas sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima; DALAM POKOK PERKARA 1. Bahwa segala apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi merupakan satu kesatuan dalam bagian pokok perkaranya sehingga apa yang telah didalilkan dalam bagian eksepsi berlaku mutatis mutandis dan dianggap telah didalilkan pula dalam bagian pokok perkaranya; Halaman
7 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
2. Bahwa untuk memperjelas jawaban turut Tergugat II sesuai dengan kewenangan atministratif di bidang pertanahan selanjutnya disampaikan kronologisnya riwayat tanah dari buku Tanah Hak Milik no 25 Desa Pondokkasolandeuh
sebagai
berikut: Bahwa Hak Milik No.25 Desa Pondokkasolandeuh terbit tangga 3 desember 1975 yang berasal dari penerbitan Hak Bakas Pakai Erpacht No.723 Sisa Lembar K.Cicurug 24 Kotak g-,surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 5 Nopember 1975 No.Sk.1349/Dit.Plt/HM/1975 dengan gambar situasi tanggal 3 Desember 1975 No.947/1975 Luas 1365 m2 atas nama Nyonya SUZANNA; 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Sertifikat Hak Atas Tanah
tersebut telah di
proses sesuai dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak terdapat adanya bukti bukti bahwa Turut Tergugat II melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji; Berkenaan hal tersebut diatas mohon Majelis hakim memutus sebagai berikut: 1. Menerima jawaban Turut Tergugat II untuk seluruhnya; 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau setidak tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau mohon putusan yang seadil adilnya; Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Cbd. tanggal
19 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -
Menerima Eksepsi Turut Tergugat II;
-
Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
-
Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.861.000,- (empat juta delapan ratus enampuluh satu ribu rupiah); Membaca risalah pernyataan permohonan Banding Nomor 10/Pdt.G/2015/
PN.Cbd. tanggal 25 Nopember 2015, yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat,
menyatakan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Nomor 10/Pdt.G/2015/ PN.Cbd. tanggal 19 Nopember 2015, dan telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III pada tanggal 4 Desember 2015, kepada Turut Terbanding I, III, IV semula Turut Tergugat I, III, IV pada tanggal 4 Desember 2015, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2016; Halaman
8 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, pada tanggal 21 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 22 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III pada tanggal 31 Desember 2015, kepada Turut Terbanding I, IV semula Turut Tergugat I, IV pada tanggal 31 Desember 2015, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2016 dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 6 Januari 2016; Memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, pada tanggal 24 Pebruari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 24 Pebruari 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2016; Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage)
Nomor
10/Pdt.G/2015/PN.Cbd. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor W11.U18/169/HT.10/I/2016 tanggal 28 Januari 2016, yang menyatakan telah memberitahukan dan memberi kesempatan masing-masing kepada, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 23 Juni 2016, kepada Terbanding I, II, III
semula Tergugat I, II, III pada tanggal
29 Januari 2016, kepada Turut Terbanding I, IV semula Turut Tergugat I, IV pada tanggal 29 Januari 2016, dan kepada Turut Terbanding II, III semula Turut Tergugat II,III pada tanggal 1 Pebruari 2016; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA : Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena
itu permohonan
banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 21 Desember 2015, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 10/Pdt.G/2015/PN.Cbd tanggal 19 Nopember 2015 pada halaman 29 dan halaman 30, bahwa Judex Factie mendalilkan telah mendengar informasi tanah tersebut in casu yang diklaim milik Penggugat dan dikuasai oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat I, pada pokoknya adalah kewenangan dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pusat Jakarta, sehingga Turut Tergugat III tersebut tidak hadir di persidangan karena merasa relaas panggilan tersebut salah alamat. Halaman
9 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
2. Bahwa keberatan Pembanding didasarkan pada pertimbangan Judex Factie yang mendalilkan
bahwa
gugatan
wanprestasi
yang
diajukan
oleh
Penggugat
(Pembanding) menjadi kabur jika dikaitkan dengan keadaan hukum tersebut, karena disamping klaim Penggugat atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat/ Para Terbanding dan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I berdasarkan Kesepakatan yang telah dibuat, sangat terkait dengan kepemilikan pihak lain in casu Dinas Pekerjaan Umum / Bina Marga di Jakarta yang memberikan izin kepada pihak Para Terbanding dan Turut Terbanding I untuk memanfaatkan tanah itu untuk tidak digugat oleh Pembanding ; 3. Bahwa keberatan Pembanding sangat beralasan terhadap pertimbangan Judex Factie tersebut yaitu Para Terbanding dan Turut Terbanding I tidak mendapatkan ijin Pembanding dan bukan dari Pekerjaan Umum untuk menempati atau menggarap tanah Pembanding. Ijin yang pernah ada untuk menggarap sementara dari Kepala Desa Pondok kasolandeuh dimaksudkan adalah untuk tanah Pekerjaan Umum, akan tetapi Para Terbanding dengan senyata-nyatanya menggarap sebagian diatas tanah Pembanding untuk usaha bengkel dan rumah makan tanpa seijin dari Pembanding. Dengan alasan kemanusiaan, Pembanding tidak semena-mena melaporkan penyerobotan
itu
kepada
ranah
perbuatan
pidana,
maka
ditempuhlah
penyelesaiannya dengan kesepakatan agar Para Terbanding dan Turut Terbanding I diberikan waktu 1 (satu) bulan untuk pindah dan mengosongkan tanah milik Pembanding. Berdasarkan kesepakatan tersebut, terbitlah Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Desember 2014, yang berisikan antara lain, pengakuan tanah yang digarap Para Tergugat/ Terbanding dan Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I adalah milik Pembanding dan sepakat unutk mengosongkan tanah tersebut satu bulan kemudian. 4. Bahwa eksepsi Turut Terbanding II yang menyatakan gugatan aquo sebagai kabur adalah tidak benar, dengan alasan karena gugatan Pembanding fokus ditujukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding I sebagai salah satu pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh Pembanding di satu pihak dengan Para Terbanding dan Turut Terbanding I, yang senyata-nyatanya pihak Terbanding dan Turut Terbanding I tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Desember 2014. Menimbang, bahwa Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II dalam kontra memori bandingnya tertanggal 24 Pebruari 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : Halaman
10 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
1. Menerima kontra memori banding dari Turut Tergugat II/ Turut Terbanding II; 2. Menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 19 Nopember 2015 Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Cbd. Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 19 Nopember 2015, Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Cbd. dan telah membaca dan memperhatikan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan para pihak dalam perkara aquo, Majelis Hakim tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut ; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Pengadilan
Negeri
Cibadak
dalam
putusannya tanggal 19 Nopember 2015 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Cbd. telah memutuskan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima dengan alasan kekurangan pihak yakni tidak ikut sertanya digugat pihak Dinas Pekerjaan Umum PT. Bina Marga di Jakarta ; Menimbang, bahwa tentang putusan sedemikian tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding adalah tentang perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang didalilkannya dilakukan oleh Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding ; Menimbang, bahwa surat perjanjian antara Penggugat / Pembanding dengan Tergugat I, II dan III / Para Terbanding dibuat dalam bentuk Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Desember 2014, yang isi pokoknya adalah bahwa Tergugat I,II dan III/ Para Terbanding berjanji akan mengosongkan tanah milik Penggugat/ Pembanding dalam tempo 1 (satu) bulan ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding sampai dengan diajukannya gugatan tidak mengosongkan tanah dimaksud, maka Penggugat/ Pembanding telah menggugat mereka ke Pengadilan Negeri supaya mengosongkan tanah tersebut, gugatan mana menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar tanpa perlu mengikutsertakan Dinas Pekerjaan Umum PT. Bina Marga di Jakarta karena Dinas Pekerjaan Umum PT. Bina Marga tidak sebagai pihak dalam Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Desember 2014 tersebut ; Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tertera dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2015 ;
Halaman
11 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak Turut Terbanding II/ Turut Tergugat
II
telah
mengajukan
eksepsi,
dan
tentang
eksepsi
tersebut
telah
dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri secara tepat dan benar ; Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena gugatan tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, II , III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka
adalah
kewajiban
Penggugat/Pembanding
untuk
membuktikan
dalil-dalil
gugatannya ; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan pihak Tergugat I,II, dan III/Para Terbanding telah melakukan ingkar janji maka adalah kewajiban Penggugat/Pembanding untuk pertama-tama membuktikan adanya perjanjian diantara mereka ; Menimbang, bahwa untuk itu pihak Penggugat/ Pembanding telah menyerahkan surat bukti PI berupa Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Desember 2014, yakni surat perjanjian diantara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I, II dan III/Para Terbanding
surat bukti mana diakui kebenarannya oleh Tergugat I, II dan III/Para
Terbanding ; Menimbang, bahwa dalam surat bukti PI tersebut diperjanjikan bahwa Penggugat/ Pembanding memberi waktu 1 (satu) bulan kepada Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding
untuk membongkar bangunannya yang berada diatas tanah milik
Penggugat/Pembanding, dan Tergugat I, II dan III/Para Terbanding berjanji pula akan membongkar bangunan mereka tersebut, sehingga disimpulkan bahwa benar ada perjanjian diantara mereka mengenai pengosongan bangunan diatas tanah yang menurut Penggugat/Pembanding adalah tanah miliknya ; Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III/Para Terbanding mengakui bahwa benar sampai dengan diajukannya gugatan oleh Penggugat/Pembanding, mereka Tergugat I, II dan III/Para Terbanding belum membongkar bangunan mereka tersebut dengan alasan bahwa sesungguhnya mereka mendirikan bangunan diatas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum PT. Bina Marga ; Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah kewajiban Penggugat/Pembanding untuk membuktikan bahwa Tergugat I, II dan III/Para Terbanding benar telah mendirikan bangunan diatas tanah milik Penggugat/Pembanding yang bersertifikat Hak Milik Nomor : 25/ Desa Pondok Kasolandeuh/1975 dan adalah kewajiban Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding untuk membuktikan bahwa mereka mendirikan bangunannya diatas tanah milik Dinas Pekerjaan Umum PT. Bina Marga ; Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat/Pembanding mengajukan surat bukti sertifikat Hak Milik Nomor : 25 / 1975 (P-2) atas nama Penggugat Ny. Suzanna Lubis Halaman
12 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
dan pihak Tergugat I, II dan III dan Turut Tergugat I/ Para Terbanding mengajukan surat-surat bukti TI.1 sampai dengan T.T.1-7 sedangkan Turut Tergugat II mengajukan surat-surat bukti T.T. II -1 dan T.T.II -2 ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi selanjutnya telah meneliti surat bukti Sertifikat Hak Milik Nomor : 25 / 1975 (P-2), khususnya Gambar Situasi Nomor : 947/1975 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat tersebut, maka ternyata letak tanah yang tertera dalam gambar situasi tersebut pada bagian sebelah barat berbatasan langsung dengan jalan raya; Menimbang, bahwa sesuai dengan berita cara sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri ternyata benar Tergugat I, II dan III/Para Terbanding mendirikan bangunannya dipinggir jalan raya ; Menimbang, bahwa berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 947/1975 dihubungkan dengan berita acara sidang pemeriksaan setempat tersebut maka terbukti bahwa Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding telah mendirikan bangunannya dipinggir jalan diatas tanah Penggugat/Pembanding yang bersertifikat (P-2), Nomor 25 / 1975 ; Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan surat bukti yang di beri tanda T.I. I sampai dengan T.T 1-7 yang mana surat bukti T.I - 3, T.I- 4, T.I- 6, TI- 7 yang sama dengan surat bukti T.II3, T.II- 4, T.II- 6, T.II-7 dan yang sama pula dengan T.III -3, T.III -4, T.III -5, TIII -7 ternyata tidak diperlihatkan surat aslinya dipersidangan, sehingga keempat surat-surat bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai surat bukti yang sah; Menimbang, bahwa surat bukti lain yakni Surat Keterangan Nomor: 474/115/2009 tanggal 4 Mei 2009 (T.I- 1) dan surat bukti Notulen hasil pertemuan di Kantor Desa Pondok Kasolandeuh tanggal 22 Desember 2014 (T.I. 2) adalah surat-surat bukti yang tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding mendirikan bangunannya diatas tanah Dinas Pekerjaan Umum PT. Bina Marga ; Menimbang, bahwa tentang surat bukti berupa Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/1984 atas nama Pekerjaan Umum oleh Pengadilan Tinggi dipertimbangkan sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III /Para Terbanding telah membantah gugatan Penggugat/Pembanding dengan mendalilkan bahwa mereka mendirikan bangunannya diatas tanah kepunyaan Dinas Pekerjaan Umum PT. Bina Marga dan bukan diatas tanah kepunyaan Penggugat/Pembanding; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah meneliti berita cara persidangan termasuk berita acara pemeriksaan setempat dan sertifikat Hak Pakai Nomor : I/1984 maka ternyata Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding Halaman
tidak dapat menunjukkan
13 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
sekaligus membuktikan bahwa bangunan yang mereka dirikan terletak diatas tanah Dinas Pekerjaan Umum PT. Bina Marga sebagaimana yang mereka dalilkan ; Menimbang, bahwa lagi pula Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1/1984 diterbitkan pada tanggal 6 Desember 1984 yang menurut Hukum Agraria Indonesia adalah berjangka waktu selama 25 (dua puluh lima) tahun, sehingga telah lampau waktu, dan tidak terbukti pula bahwa sertifikat tersebut telah diperpanjang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat/Pembanding telah dapat membuktikan bahwa benar Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding telah mendirikan bangunan diatas tanah miliknya yang bersertifikat Hak Milik Nomor 25 / Desa Pondok Kasolandeuh/1975 ; Menimbang, bahwa karena telah terbukti Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding mendirikan bangunannya diatas tanah milik Penggugat/Pembanding, dan sesuai dengan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 22 Desember 2014 yang mana Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding berjanji akan membongkar bangunannya tersebut, namun sampai diajukannya gugatan dalam perkara aquo belum juga melaksanakan janjinya tersebut, maka Tergugat I, II, dan III/ Para Terbanding telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi dan demi hukum gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dikabulkan ; Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat/Pembanding tersebut akan dikabulkan
seluruhnya
atau
sebagian
barulah
dapat
ditentukan
setelah
mempertimbangkan petitum lainnya ; Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar Sertifikat Hak Milik Nomor : 25/Desa Pondok Kasolandeuh/1975 dinyatakan sah, oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo pihak Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding
tidak dapat
membuktikan ketidak-absahan sertifikat tersebut, lagi pula menurut Pengadilan Tinggi penerbitan sertifikat tersebut telah sesuai ketentuan Undang-Undang, maka demi hukum petitum ini haruslah dikabulkan ; Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Desember 2014 dinyatakan sah menurut hukum, oleh karena diakui oleh para pihak, memang benar mereka telah membuat dan menandatangani surat kesepakatan tersebut maka demi hukum petitum tersebut haruslah dikabulkan; Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar sita jaminan dinyatakan sah dan berharga, oleh karena tidak pernah ada diletakan sita jaminan maka demi hukum petitum ini haruslah ditolak; Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), oleh Halaman
14 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
karena tentang hal itu telah dipertimbangkan sebelumnya yakni telah terbukti bahwa benar Tergugat I, II dan III / Para Terbanding tidak membongkar bangunannya yang berada diatas tanah Penggugat, maka demi hukum petitum ini haruslah dikabulkan ; Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar supaya Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding dihukum untuk mengosongkan tanah dari segala bangunan diatas tanah milik Penggugat/ Pembanding yang bersertifikat Nomor : 25/ Desa Pondok Kasolandeuh/1975 dan atau siapapun yang menguasai /menghuni/memperoleh hak dari Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding
tersebut untuk juga mengosongkan dan
menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding tanpa suatu ganti rugi, oleh karena telah terbukti Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding melakukan wanprestasi maka demi hukum petitum ini haruslah dikabulkan; Menimbang, bahwa mengenai petitum yang mohon agar Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding dihukum untuk secara bersama-sama membayar ganti rugi kepada Penggugat/Pembanding, oleh karena tentang besarnya kerugian yang diderita Penggugat/Pembanding yang didalilkannya sebesar Rp. 1.000.000.000 ( satu milyar rupiah ) tidak dapat dibuktikan maka demi hukum petitum ini haruslah ditolak ; Menimbang, bahwa mengenai tuntutan membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, adalah adil bilamana dikabulkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari bilamana Tergugat I, II dan III lalai melaksanakan putusan dalam perkara aquo ; Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding berada dipihak yang kalah, maka demi hukum haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.Cbd tanggal 19 Nopember 2015 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tertera dibawah ini ; Mengingat peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo UndangUndang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Kitab UndangUndang Hukum Perdata ; Halaman
15 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
M E N G A D IL I :
Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Nomor 10/Pdt.G/2015/PN.Cbd. tanggal 19 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut ; MENGADILI SENDIRI ;
1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian ; 2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 25 / Desa Pondok Kasolandeuh/1975 atas nama Ny. Suzanna, Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi adalah sah dan mengikat ; 3. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Desember 2014 tentang perpanjangan waktu menempati lahan diatas sebagian tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/ Desa Pondok Kasolandeuh/1975 antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III/ Para Terbanding yang diketahui Kepala Desa Pondok
Kasolandeuh
adalah sah dan mengikat menurut hukum ; 4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Terbanding yang tidak melaksanakan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 22 Desember 2014 adalah perbuatan cidera janji (wanprestasi); 5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III /Para Terbanding untuk mengosongkan lahan dari segala bangunan-bangunan diatas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25/ Desa Pondok
Kasolandeuh/1975 dan atau siapapun yang
menguasai / menghuni dan memperoleh hak dari padanya segera mengosongkan dan menyerahkannya kepada Pembanding semula Penggugat dalam keadaan baik, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan tanpa ganti rugi ; 6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Terbanding untuk membayar uang paksa masing-masing Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Pembanding semula Penggugat bilamana Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III / Para Terbanding lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak; 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/ Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari SELASA tanggal 1 NOPEMBER 2016 oleh kami : EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.,
Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa
Barat selaku Ketua Majelis, dengan AMRIDDIN, SH.MH., dan LEONARDUS BUTAR
Halaman
16 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
BUTAR, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 15 AGUSTUS 2016, Nomor : 354/PEN/PDT/2016/PT.BDG. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 9 NOPEMBER 2016 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH., Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya pihak-pihak yang berperkara.
HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA
Ttd
Ttd
A M R I D D I N, SH.MH.,
EDDY PANGARIBUAN, SH.MH.,
Ttd
LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH.,
PANITERA PENGGANTI Ttd EMMY NOVA ELIZAR,SH.MH.,
Perincian Biaya : - Materai
............…….
Rp.
6.000,-
- Redaksi
.....................
Rp.
5.000,-
- Pemberkasan .................. Jumlah
Rp. 139.000,Rp. 150.000,-
( seratus lima puluh ribu rupiah )
Halaman
17 dari 17 Putusan Nomor 354/Pdt/2016/PT.Bdg.
