PTA.Smd DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Smd

‫ﺑﺴـﻢ اﷲ اﻟـﺮ ﺣـﻤﻦ اﻟﺮ ﺣـﯿﻢ‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam Sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat yang diajukan ; Pembanding, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Xxxx Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A.

Benhard Kurniawan Pasaribu, S.H., M.H.

Marlince

S.H.,

Samuel,

Prabowo,

Bambang Sri Martono, S.H.

S.H.,

Wasti,

S.H.,

Para Advokat pada kantor

Advokat/Pengacara Parlindungan Pasaribu, S.H., M.H., M.A. dan Rekan, berkantor di Jalan Letjen Suprapto Komp. Ruko Century Nomor 7 Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2015, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding ; Melawan Terbanding, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawati PT. Xxxx, pendidikan S1 Ekonomi manajemen, tempat kediaman di Jalan Xxxx Kota Samarinda, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ; Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Smd

DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan

yang

dijatuhkan

oleh

Pengadilan

Agama

Samarinda

nomor

1815/Pdt.G/2015/PA.Smd, tanggal 04 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; Dalam Eksepsi 1. Menolak Eksepsi Tergugat ; Dalam Konvensi 2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ; 3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Penggugat) ; 4. Menetapkan anak yang bernama Xxxx, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012, dalam pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat ; 5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarang, Kabupaten Tapin, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ; Dalam Rekonvensi 7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi 8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; Bahwa

terhadap

putusan

tersebut

Tergugat/Pembanding

telah

mengajukan permohonan banding, pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd

Permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Jum’at tanggal 20 Mei 2016; Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Bahwa Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Putusan

tersebut

tidak

dapat

memberikan

rasa

keadilan

dengan

menetapkan anak yang bernama Xxxx hak asuhnya/ hadhanahnya diberikan kepada Penggugat/Terbanding, sebab anak tersebut sejak lahir sampai saat sekarang dirawat oleh Tergugat/ Pembanding bersama-sama dengan ibu dan adik Tergugat/ Pembanding ; 2. Dalam memeriksa perkara tersebut telah melanggar ketentuan beracara, dimana dalam mengajukan gugatan hak hadhanah dan biaya pemeliharaan anak diajukan melalui perubahan gugatan dengan menambah petitum tentang hak hadhnah dan biaya pemeliharaan anak dalam persidangan secara lisan tidak dengan tertulis, hal tersebut tidak sesuai aturan dalam HIR. R.Bg. maupun Rv. 3. Untuk itu Tergugat/Pembanding mohon agar purtusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd, tersebut untuk dibatalkan ; Bahwa sampai saat berkas perkara banding ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanpa tandatangan ; Bahwa Tergugat/Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1815/Pdt.G/2015/ PA.Smd tanggal 09 Juni 2016 ; Bahwa Penggugat/Terbanding juga telah diberitau untuk melakukan inzage pada hari Rabu tanggal

25 Mei 2016, akan tetapi Penggugat/

Terbanding tidak melakukan inzage, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 09 Juni 2016 ; Bahwa

sebagaimana

Surat

Pengantar

dari

Pengadilan

Agama

Samarinda Nomor W17-AI/1306/HK.05/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Smd

isinya setelah berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, ada susulan surat-surat yang berhubungan dengan perkara banding tersebut sebagaimana dibawah ini ; Bahwa Memori Banding dari Tergugat/Pembanding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2016,

sebagaimana

relas

penyerahan

memori

banding

Nomor

1815/Pdt.G/2015/PA.Smd ; Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Tentang penetapan hadhanah anak diberikan kepada Penggugat/Terbanding dalam putusan tersebut telah tepat, karena anak tersebut Penggugat/ Terbanding yang melahirkan,menyusui,dan merawat sampai saat sekarang ; 2. Mengajukan tambahan petitum tentang hak hadhanah melalui perubahan gugatan secara lisan dalam persidangan masih sesuai dengan ketentuan beracara, karena hak hadhanah masih berhubungan dengan perceraian ; 3. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat Banding agar putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut untuk dikuatkan ; Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan telah diserahkan kepada

Tergugat/Pembanding pada hari Rabu tanggal 29 Juni

2016, sebagaimana relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd. ; Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 22 Juni 2016 dengan Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Smd, dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Samarinda sebagai pengaju pada tanggal 22 Juni 2016 sebagaimana tersebut dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/912/HK.05/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini ditingkat pertama Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Smd

sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Tergugat. Oleh karena itu berda sarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan banding ; Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 Mei 2016, dan sewaktu persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama pada tanggal 04 Mei 2016 Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding hadir. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R.Bg.

oleh karena

permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat/Terbanding adalah cerai gugat disebabkan sejak bulan Juli tahun 2012, Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan : a. Tergugat/Pembanding memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat/Terbanding ; b. Jika terjadi pertengkaran Tergugat/Pembanding sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat/Terbanding seperti mengatakan anjing, bangsat, asu, lonte dan kata kasar lainnya ; c. Tergugat/Pembanding menyakiti jasmani Penggugat/Terbanding ; Akibat dari perselisihan tersebut sejak bulan Oktober 2015 Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembading telah pisah tempat kediaman bersama ; Menimbang, bahwa pada saat persidangan setelah dibacakan gugatan, Penggugat/Terbanding mengajukan perubahan gugatan dengan menambah petitum tentang hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak, yakni agar Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan biaya hidup sesuai dengan kemampuannya kepada anak yang bernama Xxxx sampai anak tersebut dewasa/mandiri ; Menimbang bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya yang menyangkut


masalah eksepsi, perceraian dan hak hadhanah, Pengadilan tingkat banding dapat menyetujuinya, meskipun begitu Pengadilan tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut ; Dalam Eksepsi : Menimbang,

bahwa

sewaktu

memberikan

jawaban

Tergugat/

Pembanding mengajukan eksepsi karena sewaktu mengajukan gugatan tidak melampirkan foto copy akte nikah dan setelah gugatan dibacakan Penggugat/ Terbanding merubah gugatan secara lisan dengan menambah amar putusan mohon ditetapkan Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah (mengasuh anak) dan menghukum Tergugat/Pembanding memberikan biaya hidup kepada anak sesuai dengan kemampuannya ; Menimbang, bahwa foto copy surat nikah bukan merupakan syarat untuk mengajukan gugatan perceraian sehingga tidak harus dilampirkan sewaktu mengajukan gugatan perceraian, hanya saja untuk bukti telah terjadi pernikahan adalah dengan surat nikah, oleh karenanya kebutuhan foto copy surat nikah adalah untuk pembuktian yang harus diserahkan sewaktu tahapan sidang sampai pada pembuktiaan ; Menimbang, bahwa masalah perubahan gugatan, dalam hal ini Penggugat/Terbanding mengajukan perubahan gugatan dengan menambah petitum tentang hak asuh anak dan biaya anak menjadi tanggung jawab Tergugat/Pembanding diajukan secara lisan dalam persidangan, perubahan gugatan

tersebut

diajukan

sebelum

Tergugat/Pembanding

memberikan

jawabannya. Majelis Hakim tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ahli dari Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH. S.IP., M.Hum. dalam bukunya Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama halaman 45, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut “Perubahan gugatan dapat juga dilaksanakan secara lisan didepan sidang Majelis Hakim. Perubahan gugatan ini dapat dibenarkan apabila Tergugat belum mengemukakan jawabannya “. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 434 K/Sip/1970 tanggal 11 Maret 1974; yang mengandung abstraksi hukum “Perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan tidak melampaui batas-batas materi pokok yang dapat menimbulkan kerugian


pada hak pembelaan Tergugat”. Dan sesuai pula dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 823

K/Sip/1973 yang mengandung abstraksi hukum

“Yurisprudensi mengizinkan perubahan atau tambahan dari gugatan asal tidak mengakibatkan perubahan posita dan Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri atau pembuktian” Menimbang, bahwa Pasal 144 R.Bg. dan pasal 120 HIR. Mengatur masalah mengajukan gugatan perdata, yakni bagi yang bisa baca tulis dengan surat gugatan dan bagi yang tidak bisa baca tulis dengan secara lisan, pada kedua aturan tersebut tidak mengatur perubahan gugatan. Yang mengatur perubahan ada pada pasal 127 Rv, itu saja tidak mengatur cara mengajukan apakah secara lisan atau harus secara tertulis ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding harus ditolak begitu juga keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya angka 12, 13 dan 14 tidak beralasan ; Dalam Konvensi Menimbang, bahwa dalam jawabannya angka 7 yang menyangkut tentang alasan perceraian Tergugat/Pembanding menyatakan penyebab per selisihan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah dikarenakan Penggugat/Terbanding diduga selingkuh dengan pria lain. Dari jawaban tersebut dapat disimpulkan jika Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat/Terbanding jika rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja menurut

Tergugat/Pembanding

perselisihan

dan

pertengkaran

tersebut

disebabkan karena Penggugat/Terbanding diduga selingkuh dengan pria lain ; Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan menentukan sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg. Berdasarkan alat bukti pengakuan tersebut maka telah menjadi fakta dan sekaligus telah terbukti antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perrselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena diduga Penggugat/ Terbanding selingkuh dengan pria lain ; Menimbang,

bahwa

menurut

Penggugat/Terbanding

hubungan


Penggugat/Terbanding dengan laki-laki lain baik dalam pergaulan maupun pekerjaan adalah sebagai teman biasa,

akan tetapi menurut penilaian

Tergugat/Pembanding hubungan tersebut adalah hubungan yang sudah menjurus kepada perselingkuhan, sehingga patut diduga telah perselisihan

dan

pertengkaran

antara


terjadi dengan

Tergugat/Pembanding disebabkan karena terjadinya kesalah pahaman antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terhadap hubungan Penggugat/Terbanding dengan pria lain ; Menimbang, bahwa siapapun yang benar apakah dalil gugatan Penggugat/Terbanding ataukah jawaban Tergugat/Pembanding tidak perlu diperdebatkan karena yang dipertimbangkan dalam mengabulkan gugatan perceraian adalah apakah ada alasan perceraian sehingga rumah tangganya pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi, tidak mempertimbangkan siapa yang salah ( Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 ) ; Menimbang, bahwa tentang alasan perceraian Tergugat telah menyakiti jasmani Penggugat/Terbanding, tidak dibantah secara tegas oleh Tergugat/ Pembanding, dan untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding mengajukan alat bukti surat P.3 yaitu foto copy surat tanda bukti lapor Nomor BL./379/XI/2015/Sekta Utara tanggal 05 Nopember 2015, yang telah dimeterai kan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Asli surat tersebut merupakan akta otentik, dan dari alat bukti P.3, tersebut patut diduga Penggugat/Terban ding telah disakiti badan jasmani oleh Tergugat/Pembanding sehingga Penggugat/Terbanding melaporkannya Ke Kepolisian dan laporan tersebut ditindak lanjuti oleh Kepolisian dengan ditahannya Tergugat/Pembanding inpersona ; Menimbang, bahwa sejak perkara ini diajukan sampai perkara ini di putus atau selama 6 (enam) bulan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal, dan saat ini Tergugat/Pemban ding ditahan oleh Kepolisian. Dalam keluarga yang harmonis walaupun terjadi pisah tempat tinggal pasti ada komunikasi aktif melalui telepon dan lain-lain, dalam keluarga yang utuh walaupun salah satu dari suami atau istri dipenjara


pasti akan dijenguk secara pereodik. Hal tersebut tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dan hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding ; Menimbang,

bahwa

dalam

rumah

tangga

yang

sering

terjadi

perselisihan dan pertengkaran, suami menyakiti badan jasmani istri, antara suami istri sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, selama waktu tersebut antara suami istri tidak ada komunikasi aktif, selama waktu tersebut sebagai suami istri sudah tidak terjadi hubungan layaknya suami isteri dan selama waktu tersebut masing-masing suami istri sudah tidak melak sanakan tugas dan kewajibannya masing-masing, dan Penggugat/Terbanding bersikeras untuk cerai, sementara Tergugat/ Pembanding tidak berdaya mengupayakan perdamaian, Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah ; Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut, tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kepada kedua belah pihak terlebih lagi sangat

menyengsarakan

bagi

Penggugat/Terbanding,

oleh

karenanya

perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik ; Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu mengemukakan pendapat ahli Fikih DR Ahmad Ghondur dalam Kitab Attolak halaman 57 dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut ;

‫وﻋﻨﺪ اﺧـﺘﻼ ف اﻻﺧـﻼ ق ﻻﯾﺒـﻘﻰ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﺼﻠـﺤﺔ ﻷﻧﮫ ﻻﯾﺒـﻘﻰ وﺳﯿـﻠﺔ اﻟﻰ اﻟﻤـﻘﺎﺻﺪ‬ ‫ﻓﺘـﻨـﻘـﻠﺐ اﻟﻤﺼﻠـﺤﺔ اﻟﻰ اﻟﻄـﻼ ق‬ Artinya:

Tatkala pertikaian terjadi (telah memuncak) pernikahan tidak lagi

menyisakan (mendatangkan) manfaat karena tidak dapat lagi menjadi media menuju maksud, maka kemaslahatan itu beralih kepada talak ; Menimbang, bahwa walaupun Tergugat/Pembanding keberatan cerai Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Smd

dengan Penggugat/Terbanding, akan tetapi karena telah ternyata rumah tangga Pembanding dengan Terbanding terbukti telah pecah, maka keberatan cerai dari Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Terbanding tentang alasan perceraian Tergugat/Pembanding berkata kasar seperti anjing, bangsat, asu, lonte dan kata-kata lainnya telah dibantah oleh Tergugat/ Pembanding, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, akan tetapi alat bukti saksi tersebut tidak memenuhi syarat meteriil sebagai alat bukti karena keterangan saksi tersebut tidak dapat meneguhkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, akan tetapi karena tidak ada keharusan untuk membuktikan semua dalil gugatannya, maka dengan sebagian alasan perceraian telah terbukti dapat dijadikan alasan untuk memutuskan perkara ini ; Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding kedua-duanya adalah tante Penggugat/Terbanding, dan saksi pertama Tergugat/Pembanding adalah ibu kandung Tergugat/Pembanding, maka pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; Menimbang, pernikahan

tersebut

bahwa antara

sebagaimana

dalam


gugatannya dengan

selama

Penggugat/

Terbanding telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Xxxx, lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012 dan anak tersebut sekarang berada dibawah asuhan Penggugat/Terbanding. Dan dalam perubahan gugatannya Pengugat/Terbanding

mohon

agar

ditetapkan

sebagai

pemegang

hak

hadhanah (hak untuk mengasuh) anak tersebut dan Tergugat/ Pembanding dihukum untuk memberikan biaya hidup kepada anak sesuai kemampuannya sampai anak tersebut dewasa ; Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat/Pembanding mengaju kan eksepsi karena Penggugat/Terbanding merubah gugatannya tentang hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak yang diajukan dengan lisan dalam persidangan dan eksepsi tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut


diatas ; Menimbang, bahwa pemeliharaan anak bertujuan untuk kepentingan anak,

untuk

kepentingan

tumbuh

kembang

anak,

untuk

kepentingan

pertumbuhan jiwa dan raga anak dan bahkan untuk tumbuh kembangnya kepribadian anak, bukan untuk kepentingan dan kebanggaan orang tua serta bukan untuk egoisme orang tua ; Menimbang, bahwa untuk berhasilnya tumbuh kembang anak tersebut maka anak harus diasuh oleh orang yang dekat dengan anak, orang yang sayang terhadap anak, orang yang mampu melindungi anak sehingga anak merasa nyaman berada dalam asuhannya

serta orang yang mempunyai

kemampuan finansial untuk membiayai kehidupan anak ; Menimbang, bahwa anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding yang bernama Xxxx lahir pada tanggal 24 Agustus 2012 atau saat ini kurang lebih berusia 4 tahun atau termasuk anak yang belum mumayyiz, biasanya anak seusia tersebut lebih dekat dengan ibu kandungnya daripada bapaknya, dan kenyataannya anak tersebut saat sekarang diasuh oleh Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya dan tidak terbukti selama anak tersebut diasuh oleh ibunya, dia tidak pernah berbuat yang mengakibatkan kemudharatan bagi anak, sebaliknya anak merasa nyaman dan aman ikut ibu kandungnya serta dia mempunyai kemampuan finansial untuk memelihara anak karena pekerjaannya sebagai karyawati PT. Xxxx, sehingga sangat beralasan jika

hak

hadhanah

(asuh)

anak

tersebut

diberikan

kepada

Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandungnya ; Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan ataupun pendapat para pakar manapun yang lebih berhak mengasuh anak yang belum mumayyiz adalah ibu kandungnya, dan hak asuh oleh ibu kandung tersebut akan dapat berpindah kepada bapaknya, jika ternyata ibu kandungnya mene lantarkan anak, berbuat aniaya terhadap anak-anak merasa tertekan di bawah asuhan ibu kandungnya atau ibu kandungnya tidak dapat melindungi anak ; Menimbang, bahwa walaupun anak berada dalam asuhan ibu kandung nya, akan tetapi untuk kepentingan pertumbuhan jasmani rohani anak, dan


demi tetap terhubung dan tersambungnya silaturrahmi, maka Penggugat/ Terbanding dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding sebagai bapak kandungnya untuk memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya ; Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, dengan demikian Pengadilan tingkat banding akan mempertimbang kan sendiri sebagai berikut ; Menimbang, bahwa Penggugat/ Terbanding dalam mengajukan gugatan nafkah anak tidak jelas berapa besar atau apa yang digugat dan tidak didukung dengan seberapa kemampuan/berapa penghasilan Tergugat/Pembanding sehingga gugatan tersebut kabur/obscuur libell oleh karenanya harus dinyatakan tidak diterima ( nietonvankkelijke verklaard ) ; Dalam Rekonvensi Menimbang, bahwa sewaktu memberikan jawaban, semula Tergugat selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan tentang hak hadhanah (pemeliharaan) anak agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menghadirkan dua orang saksi akan tetapi para saksi tersebut tidak ada yang berhasil membuktikan tentang sikap dan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding yang negatif dan berakibat kemadharatan bagi anak, untuk itu maka gugatan rekonvensi tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak beralasan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas dan pertimbangan sendiri masalah biaya pemeliharaan anak tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 4 Mei 2016. yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahan kan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim tingkat Banding men Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Smd

jatuhkan putusan sendiri dengan amar putusan sebagai tersebut dibawah ini ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor :7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbnading dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ; Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan

yang

berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI *

Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

*

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 04 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 Hijriah Nomor 1815/Pdt.G/2015/PA.Smd yang dimohonkan banding ; Dan DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi - Menolak Eksepsi Tergugat ; Dalam Konvensi 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Tergugat ) terhadap Penggugat ( Indriana binti Jadri ) ; 3. Menetapkan anak yang bernama Xxxx lahir di Samarinda tanggal 24 Agustus 2012 dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat ; 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bakarang Kabupaten Tapin, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Sungai Pinang Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 5. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; Dalam Rekonvensi : -

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi -

Membebankan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Penggugat sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

*

Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal tahun 1437 Hijriah, oleh kami Drs.H.Endang Kusnadi, SH.,MH., se bagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Masunah,M.H.I,dan Drs.H,Masyhudi HS,S.H M.H., masing-masing sebagai

Hakim Anggota, yang ditetapkan berdasarkan

Penetetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 23 Juni 2016, Nomor 27/Pdt.G/2016/PTA.Smd untuk memeriksa pada tingkat banding putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah tahun 1437 Hijriah pada sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu

Drs. H. Rusliani

sebagai Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding ; Ketua Majelis, ttd Drs.H.Endang Kusnadi, S.H., M.H. Hakim Anggota I ttd


Dra.Hj.Masunah, M. HI. Hakim Anggota II ttd Drs.H.Masyhudi,Hs. S.H.,M.H. Panitera Pengganti, ttd Drs.H.Rusliani Perincian biaya perkara banding: Biaya proses : Rp. 139.000,00 Redaksi : Rp. 5.000,00 Meterai : Rp 6.000,00 Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Samarinda, 8 Agustus 2016 Disalin sesuai dengan aslinya, Wakil Panitera,

Drs.Kurthubi, M.H.


PTA.Smd DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents