P U T U S A N Nomor 8/Pdt.G/2015/PTA.Smd
بســــم اهلل الـرحـمــــن الـرحــــيم DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara : PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, pendidikan SMU, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, semula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan sekarang sebagai Pembanding; melawan TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
SMK,
SAMARINDA,
semula
tempat
kediaman
Termohon
di
KOTA
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi, dan sekarang sebagai Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding. DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda tanggal 03 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 Hijriyah Nomor 1409/Pdt.G/2014/PA.Smd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi (TERBANDING) di depan sidang
Pengadilan Agama Samarinda; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menetapkan anak bernama : a.
ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, lahir di Samarinda tanggal 15 Desember 2006;
b.
ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir di Samarinda tanggal 28 Oktober 2010;
c.
ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III, lahir di Samarinda tanggal 12 Juni 2012;
berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi; 3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah pemeliharaan ketiga anak tersebut minimal sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri; 4. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi; 5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selebihnya; Dalam Konvensi Dan Rekonvensi. - Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, Nomor
1409/Pdt.G/2014/PA.Smd pihak Pemohon telah mengajukan permohonan
banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Senin tanggal 14 Januari 2015 ;
Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 27 Januari 2015 Nomor 1409/Pdt.G/2014/PA.Smd. yang isinya bahwa Pemohon/ Pembanding tidak mengajukan memori banding ; Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1409/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 13 Februari 2015 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas ( inzage ); TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa sebelum pengadilan tingkat banding memberikan pertimbangan yang terkait dengan bagian Konvensi maupun Rekonvensi, secara keseluruhan akan memberikan koreksi perihal kata atau kalimat yang tidak tepat/benar dalam penyusunan putusan yang dimohonkan banding tersebut. Dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut ternyata masih dijumpai banyak kata/kalimat yang rancu, tidak sesuai dengan berita acara dan tidak sesuai pula dengan konteks kalimatnya, yaitu: - Halaman 7, saksi SAKSI I serta pada halama 8, saksi SAKSI II, alinea pertama ditulis bahwa keduanya disebut sebagai saudara kandung Pemohon, padahal dalam berita acara disebut bahwa kedua saksi tersebut adalah kakak kandung Termohon. - Halaman 11 alinea pertama ditulis bahwa Termohon Konvensi tidak mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi, dan pada halaman 14 alinea terakhir ditulis bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, padahal dalam berita acara ternyata Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi. - Halaman 15 alinea 1, 3 dan 5 ditulis: Pemohon Konvensi, padahal sesuai dengan konteks kalimatnya seharusnya ditulis Penggugat Rekonvensi. - Halaman 16 alinea pertama ditulis: yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah permasalahan pemeliharaan 1 orang anak serta nafkah
1 (satu) orang anak dan nafkah iddah. Padahal sesuai dengan berita acara dan uraian dalam duduk perkara, seharusnya pokok persoalan dalam gugatan rekonvensi adalah hak asuh 3 (tiga) orang anak, nafkah 3 (tiga) orang anak dan nafkah iddah. Sedangkan pada alinea 2 ditulis: tidak keberatan atas tuntutan kedua anak tersebut diperlihara oleh Penggugat Rekonvensi. Dan sesuai dengan berita acara dan uraian dalam duduk perkara, seharusnya ditulis: tidak keberatan atas tuntutan ketiga orang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi. Menimbang, bahwa oleh karena setiap putusan pengadilan itu harus bersumber pada Berita Acara Sidang, dan harus pula menggunakan kalimat yang benar, maka kekeliruan penulisan/penyebutan dalam putusan tersebut harus diperbaiki. Dan dengan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Samarinda yang dimohonkan banding tersebut dianggap telah diperbaiki; Dalam Konvensi. Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda perlu menambahkan dengan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dengan telah terbukti bahwa antara Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yaitu sejak Maret 2011 hingga September 2013 yang antara lain sebabnya adalah sebagaimana disebutkan sendiri oleh Pemohon dalam repliknya dikarenakan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain, yang mengakibatkan sekarang antara Pemohon/ Pembanding dengan Termohon/Terbanding setidak-tidaknya sudah ada 1 (satu) tahun berturut-turut telah hidup berpisah tempat tinggal, dan selama itu
pula antara
Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tidak pernah hidup berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, dan kedua belah pihak tetap tidak bisa mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya itu dengan perdamaian meskipun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam persidangannya telah diusahakan perdamaian, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam rumah tangga yang demikian perkawinan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding ini
telah pecah yang berati hati kedua belah pihak tersebut telah pecah pula; Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut di atas sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan, membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada akhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi ;
وقـد اخـتـار اإلســالم ًظـام الطـالق ديـي تضظـزب ديـاة الزوجيي ولن يعـد يٌفـع فيـها ًصخ وال صلخ وديث تصبخ ربطت الزوج صىرة هـي غيز روح ألى اإلستوـزار هعـٌاٍ أى يذـكن على ادـد الزوجيي بالسجـي الوـؤبد وهـذا ظلـن تأباٍ روح العـدالت ؛ Artinya : “Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang dan nasehat dan perdamaian dianggap sudah tidak bermanfaat lagi serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Dan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.” Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding, maka Putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam perkara
a quo sepenuhnya dapat
disetujui, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut harus dikuatkan; Dalam Rekonvensi. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan dalam rekonvensi sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda, dapat disetuji oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, namun sekedar mengenai pertimbangan yang berkaitan dengan bunyi amar putusan dalam rekonvensi tersebut
perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sesungguhnya Pengadilan Agama Samarinda telah mempertimbangkan dan mengabulkan semua apa yang menjadi tuntutan
Penggugat
dalam
gugatan
rekonvensi,
yakni
mengenai
penetapan
hadlonah/pemeliharaan ketiga anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dalam rekonvensi, nafkah untuk ketiga orang anak tersebut dan nafkah iddah untuk Pengguga. Hanya saja nominal tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah untuk ketiga orang anak maupun nafkah Iddah untuk Penggugat yang tidak disetujui oleh majelis hakim Pengadilan Agama Samarinda. Tuntutan nafkah untuk ketiga orang anak sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) oleh Pengadilan Agama Samarinda dikabulkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan tuntutan nafkah iddah untuk Penggugat sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dikabulkan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dan menurut Pengadilan Tingkat Banding, bahwa hal yang demikian bukan berarti gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya atau masih ada tuntutan lainnya dari Penggugat Rekonvensi yang ditolak. Sebab dalam hal ada perbedaan pendapat antara besaran tuntutan nafkah dari Penggugat rekonpensi sebagai istri dengan kesanggupan dan kesedian Tergugat rekonvensi sebagai suami, maka hakim dengan ijtihadnya/kewenangan yang dimilikinya dapat menentukan besaran nafkah yang layak dan pantas yang harus dibayarkan oleh suami kepada istri. Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al Quran surat Ath Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut:
اليكلف اهلل نفسا, ومن قدر عليو رزقو فلينفق مما آتاه اهلل,لينفق ذو سعة من سعتو . سيجعل اهلل بعد عسر يسرا,اال ما آتاىا Artinya:
“Hendaklah
orang
yang
mampu
memberi
nafkah
sesuai
dengan
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” Menimbang, bahwa
pembebanan biaya nafkah anak terhadap Tergugat
rekonvensi selaku ayah dari ketiga orang anak tersebut juga sesuai dengan ketentuan
pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 thun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan, bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; Menimbang, bahwa dengan demikian, dari apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan, sehingga amar putusan Pengadilan Agama Samarinda dalam rekonvensi akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dibawah ini;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi. Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima; Dalam Konvensi. -
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Samarinda
Nomor
1409/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 03 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1436 Hijriah yang dimohonkan banding: Dalam Rekonvensi: -
Menguatkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Samarinda
Nomor
1409/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 03 Desember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal
10 Shafar 1436 Hijriah yang dimohonkan banding, dengan sekedar
perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya; 2. Menetapkan anak bernama : 2.1
ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, lahir di Samarinda tanggal 15 Desember 2006;
2.2
ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir di Samarinda tanggal 28 Oktober 2010;
2.3
ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III, lahir di Samarinda tanggal 12 Juni 2012;
berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi; 3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah pemeliharaan ketiga anak tersebut minimal
sebesar Rp
2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri; 4. Menghukum Tergugat rekonvensi
untuk membayar nafkah iddah kepada
Penggugat rekonvesi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Dalam Konvensi Dan Rekonvensi. - Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.391.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); - Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp.150.000,( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;
Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Solihun, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Mohammad Taufiq, M.H. dan Drs. H. Noor Kholil, M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 8/Pdt.G/2015/PTA.Smd tanggal 17 Februari 2015. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Ibrahim sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;
Ketua Majelis ttd Drs. H. Solihun, S.H.
Hakim Anggota
Hakim Anggota
ttd
ttd
Drs. Mohammad Taufiq, M.H.
Drs. H. Noor Kholil, M.H.
Panitera Pengganti ttd Drs. H. Ibrahim Perincian biaya perkara banding: 1. Biaya proses
: Rp.139.000,00
2. Redaksi
: Rp.
5.000,00
3. Meterai
: Rp
6.000,00
4. Jumlah
: Rp.150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )
Samarinda, 17 Maret 2015 Disalin sesuai aslinya Wakil Panitera,
Drs. Kurthubi, M.H.
