PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.G/2013/PTA.Smd
ــ
ا
ـ ا ا
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam persidangan majelis untuk mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :
PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS , tempat tinggal di KAB. KUTAI KARTANEGARA, dalam hal
ini
diwakili
oleh
kuasa
hukumnya
Muhammad
Aidiansyah,SH.,MH., dan Erwin, SH.,MH, keduanya sebagai Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum KORPRI Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut
sebagai
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/
Pembanding;
melawan
TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan THL (Tenaga Harian Lepas), tempat tinggal di KAB. KUTAI KARTANEGARA,
selanjutnya
disebut
sebagai
Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; Setelah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
Nomor 28/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 21
Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut :
1
MENGADILI : Sebelum menjatuhkan putusan tentang pokok perkara : - Memerintahkan kepada
Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong
untuk secepatnya membuka
kembali persidangan perkara ini untuk
keperluan : a. memerintahkan kepada Erwin, SH.,MH untuk segera menyerahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atau surat-surat lain yang menunjukkan profesinya sebagai advokat; b. memanggil
Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding
dan
Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara pribadi dan mendamaikannya di persidangan; c. memanggil
dan
memeriksa
keluarga
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/ Pembanding sebagai saksi; d. memerintahkan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding agar secepatnya
mengurus surat
keterangan
untuk melakukan
perceraian dari Pejabat serta memperingatkannya akan adanya sanksisanksi akibat tidak adanya surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat tersebut; - Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Tenggarong agar segera setelah
selesai
melaksanakan
persidangan
tersebut,
secepatnya
mengirimkan kembali berkas perkara yang bersangkutan beserta Berita Acara persidangannya ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; - Menangguhkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir; Membaca, berita acara sidang pemeriksaan tambahan 215/Pdt.G/2013/PA.Tgr
tanggal
215/Pdt.G/2013/PA.Tgr
tanggal
25 2
Nopember
Desember
2013,
2013
serta
nomor nomor nomor
215/Pdt.G/2013/PA.Tgr tanggal 9 Desember 2013 sebagai hasil persidangan majelis hakim Pengadilan Agama Tenggarong untuk
menindak lanjuti
putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut; TENTANG HUKUMNYA
Menimbang,
bahwa
oleh
karena
permohonan
banding
Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan dengan cara dan dalam tenggang waktu yang sesuai dengan peraturan perundang-
2
undangan yang berlaku maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya mengajukan banding dan tidak mengajukan memori banding sama sekali,
dengan
demikian
berarti
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding semata mata hanya keberatan saja terhadap putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 215/Pdt.G/2013/PA.Tgr tanggal 8 Juli 2013 tanpa menguraikan alasan-alasan keberatannya; Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu majelis hakim pengadilan tingkat banding membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum seperti tersebut di bawah ini; DALAM KONVENSI : Menimbang,
bahwa
berdasarkan
posita
permohonan
Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding poin 4, 5 dan 6 dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding
sebagai
alasan
perceraian
didasarkan
pada
penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada pokoknya antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri, yang disebabkan karena isteri sering marah-marah kepada suami tanpa alasan yang jelas, isteri cemburu terhadap suami tanpa alasan yang jelas, dan isteri tidak mau menghiraukan nasehat suami. Akhirnya sejak Desember 2012 kedua pihak berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terikat dalam hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang sah; Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan diceraikan oleh suaminya, telah memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor : 236/800/198/Kab/XI/2013
tanggal
12
Maret
2013
dari
atasannya
3
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Menimbang, bahwa
berdasarkan pengakuan Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding terbukti adanya fakta bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah benar terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak. Benar sejak bulan April 2012 rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sering marah-marah dan cemburu, tetapi semua itu disebabkan
karena
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding
telah
bermain cinta dengan wanita lain dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
keterangan
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya terbukti bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah bermain cinta dengan wanita lain tetapi tidak sampai berhubungan seperti layaknya suami isteri.
Bahwa benar
Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah sering memberikan nasehat kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, tetapi rumah tangga sudah tidak dapat diperbaiki lagi karena cekcok terus menerus. Bahwa
benar
sejak
bulan
Desember
2012
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti adanya
fakta
hukum
bahwa
sejak
bulan
April
2012
antara
Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
yang
disebabkan
oleh
karena
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding telah bermain cinta dengan wanita lain, sehingga Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding
sering
marah-marah,
cemburu dan minta cerai dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding. Akhirnya
pada
bulan
Desember
2012
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya tidak pernah berkumpul lagi seperti layaknya suami isteri dalam rumah tangga; Menimbang,
bahwa
berbagai
upaya
untuk
mendamaikan
dan
merukunkan kembali kedua pihak telah dilakukan, baik oleh keluarga dari
4
kedua pihak, majelis hakim dan mediasi, tetapi semua upaya tersebut tidak ada hasilnya, dalam rumah tangga yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding
dan
Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, selama waktu tersebut sudah tidak ada hubungan lahir batin dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya seperti
layaknya
suami
isteri
yang
harmonis.
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding sudah tidak bersedia mempertahankan rumah tangganya
sementara
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding
walaupun keberatan untuk dicerai tetapi pada akhirnya bersedia diceraikan asal hak-haknya dipenuhi oleh suami,
rumah tangga yang demikian itu
adalah rumah tangga yang telah pecah, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri; Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang demikian itu tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo.
pasal
3
Kompilasi
Hukum
Islam
tidak
dapat
terwujud,
mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, sebaliknya akan menyengsarakan karenanya
perceraian
Pemohon/Tergugat
merupakan
kedua belah pihak, oleh
jalan
Rekonvensi/Terbanding
keluar dan
terbaik
agar
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding dapat menentukan masa depannya yang lebih baik; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan
perceraian
yang
dikemukakan
oleh
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggarong atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding,
dan
kepada
Pegawai
5
Pencatat
Nikah
di
tempat
Rekonvensi/Terbanding
perkawinan
dengan
Pemohon/Tergugat
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/
Pembanding dilangsungkan, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; DALAM REKONVENSI : Menimbang,
bahwa
Rekonvensi/Pembanding
gugatan pada
rekonvensi
pokoknya
Termohon/Penggugat
adalah
mohon
agar
Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dihukum untuk membayar : 1. Separoh hutang bersama kepada Bank Pembangunan Daerah Cabang Tenggarong sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); 2. Uang mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); 3. Uang nafkah selama iddah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan; 4. Nafkah untuk ketiga anaknya perbulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 91 Kompilasi Hukum Islam harta bersama itu dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Hutang piutang yang terjadi selama dalam ikatan perkawinan adalah merupakan harta bersama yang merupakan kewajiban atas suami isteri tersebut untuk melunasinya. Apabila terjadi sengketa mengenai hutang bersama tersebut maka penyelesaiannya adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam posita gugatan hutang yang terjadi selama dalam ikatan perkawinan itu harus menjelaskan apakah hutang tersebut murni hutangnya suami, atau murni hutangnya isteri ataukah hutang untuk kepentingan keluarga (kepentingan bersama).
Disamping
itu
posita
gugatan
rekonvensi
dari
Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding terhadap hutang bersama itu seharusnya juga menjelaskan berapa besarnya hutang, kapan transaksi hutang itu dilaksanakan, berapa besarnya hutang yang telah dibayar dan berapa pula besarnya sisa hutang yang belum dibayar. Hal itu perlu dijelaskan sebab yang diperhitungkan sebagai harta bersama yang berupa kewajiban membayar hutang hanyalah sisa hutang yang belum dibayar yang menjadi tanggung jawab bersama antara suami isteri, sedangkan hutang yang telah dibayar sebelum terjadinya perceraian sudah berubah bentuknya sebagai hak dan bukan lagi merupakan kewajiban. petitum
gugatan
kurang
jelas
maka
Oleh karena posita dan gugatan
rekonvensi
6
Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding
terhadap hutang bersama
dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang,
bahwa
walaupun
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding tidak bersedia memenuhi gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tetapi berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan 158 Kompilasi Hukum Islam apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali apabila bekas isteri tersebut
qabladdukhul.
Perkawinan
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi
/Terbanding dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah berjalan selama 15 tahun lebih dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, telah banyak suka dan duka, kebahagiaan dan kesedihan yang dilalui bersama, serta perceraian ini terjadi karena kehendak suami dan disebabkan karena ulah suami yang bermain cinta dengan wanita lain, karena itu adalah adil apabila Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dibebani kewajiban untuk membayar mut’ah. Mengingat pekerjaan suami sebagai tenaga harian lepas di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara maka majelis hakim
menetapkan
mut’ah
yang
harus
dibayarkan
kepada
Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah); Menimbang,
bahwa
walaupun
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding tidak bersedia memenuhi gugatan rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tetapi berdasarkan
pasal
149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz. Oleh karena perceraian ini bukan merupakan talak bain, dan Termohon/Penggugat Rekonvensi /Pembanding tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz maka ia berhak atas nafkah selama dalam masa iddah yang besarnya
disesuaikan
dengan
kemampuan
suami.
Oleh
karena
Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai suami hanya bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara majelis hakim membebankan kepadanya untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan. Jumlah seluruhnya
7
uang yang harus dibayar selama masa iddah adalah 3 x Rp. 1.000.000,- = Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); Menimbang,
bahwa
mengenai
gugatan
nafkah
anak,
Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding menyatakan tetap akan memberi nafkah serta akan mengurus keperluan anak-anak dan bertanggung jawab sebagai bapak. Perkawinan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya masih di bawah umur dan sekarang semuanya berada dalam asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding. Oleh karena itu demi kelangsungan kesejahteraan tiga orang anak tersebut dan dengan mengingat kondisi ekonomi dan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sesuai dengan pasal 41 huruf (b) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 105 huruf (c), 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi
Hukum
Islam
maka
pengadilan
membebankan
kepada
Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Terbanding untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anaknya masing-masing perbulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Jadi nafkah untuk 3 (tiga) orang anak setiap bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai ke tiga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun); DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang,
bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di
bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat
pertama
dibebankan
kepada
Pemohon/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas
putusan
215/Pdt.G/2013/PA.Tgr
Pengadilan
Agama
Tenggarong
Nomor
tanggal 8 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan
tanggal 29 Sya’ban 1434 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mengadili sendiri dengan amar seperti yang akan disebut di bawah ini; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;
8
MENGADILI :
- Menyatakan
permohonan
banding
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding dapat diterima; - Membatalkan
Putusan
215/Pdt.G/2013/PA.Tgr
Pengadilan
Agama
Tenggarong
Nomor
tanggal 8 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan
tanggal 29 Sya’ban 1434 Hijriyah;
Dan dengan mengadili sendiri : Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding; 2. Memberi
ijin
kepada
(TERBANDING)
untuk
Pemohon/Tergugat menjatuhkan
Rekonvensi/Terbanding
talak
satu
raj’i
terhadap
Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Tenggarong; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggarong atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah
di
tempat
Rekonvensi/Terbanding
perkawinan
dengan
Pemohon/Tergugat Termohon/Pennggugat
Rekonvensi/Pembanding dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan
sebagian
gugatan
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding; 2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding : a. Uang mut’ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); c. Nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING
I,
umur
14
tahun,
ANAK
PEMBANDING
DAN
TERBANDING II, umur 8 tahun, dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING III, umur 3 tahun masing-masing sebesar Rp. 500. 000,-
9
(lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai 3 (tiga) anak tersebut dewasa (umur 21 tahun); 3. Menyatakan
gugatan
yang
selebihnya
tidak
dapat
diterima
(niet
ontvankelijk verklaard); Dalam Konvensi/Rekonvensi : - Membebankan
biaya
Pemohon/Tergugat
perkara
ini
dalam
Rekonvensi/Terbanding
tingkat
pertama
sebesar
Rp.
kepada 181.000,-
(seratus delapan puluh satu ribu rupiah), dan membebankan biaya perkara ini
di
tingkat
banding
kepada
Termohon/Penggugat
Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam sidang permusyawaratan Majelis
pada hari Rabu
Pebruari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal
tanggal
26
26 Rabiulakhir 1435
Hijriyah oleh kami Drs. H. SOLIHUN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. WIHARNO dan
Drs. H. MASYHUDI HS., SH., MH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. KURTHUBI, MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;
HAKIM KETUA
Drs.H SOLIHUN, SH. HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II
DRS. WIHARNO
Drs.H. MASYHUDI HS, SH., MH.
10
PANITERA PENGGANTI
Drs. KURTHUBI, MH. Perincian Biaya Perkara : -
Biaya proses
Rp 139.000,-
-
Redaksi
Rp
5.000,-
-
Meterai
Rp
6.000,- +
Jumlah
Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
11
