PTA.Smd DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN NOMOR 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Perlawanan Eksekusi (Derden Verzet) antara: Pembanding, dalam hal ini menguasakan dan memilih domisli di alamat kuasa

hukumnya,

Nunung

Tri

Sulistiawati,

S.H.

dan

Salahuddin, S.H., keduanya Advokat & Penasehat Hukum dari Kantor Advokat & Penasehat Hukum: Nunung Tri Sulistiawati, S.H. & Rekan, beralamat di Purna Bhakti RT 12 No. 71, Kampung 1/Skip, Kota Tarakan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama

Tarakan

Nomor

39/SK/2015/PA.Trk

tanggal 22 Oktober 2015, dahulu sebagai “Terlawan I sekarang Pembanding; Melawan Terbanding I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sinjai; Terbanding I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sinjai; Terbanding I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sinjai; Terbanding I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxx Kabupaten Sinjai;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Dalam hal ini menguasakan dan memilih domisli di alamat kuasa hukumnya, Alex Chandra, S.H.,SE.,M.Hum, Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan P.Banda / Jl. Tanah Merah, RT. 15 No. 30/8, Kelurahan Kampung 1–SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 041/SK-Pdt/A-AC/TRK/IX/2015 tanggal 1 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 37/SK/2015/PA.Trk tanggal 29 September 2015, dahulu sebagai Pelawan sekarang Terbanding I; Terbanding II, tempat kediaman di Jalan Xxxx Kota Tarakan, dahulu sebagai Terlawan II sekarang Terbanding II; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding; DUDUK PERKARA Bahwa Terbanding I dahulu Pelawan

telah mengajukan gugatan /

perlawanan pihak ketiga terhadap penetapan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0122/Pdt.G/2008/PA.Trk tertanggal 2 Juni 2009

jo.

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

Nomor

30/Pdt.G/PTA.Smd tanggal 8 September 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 150 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 11 PK/AG/2012 tanggal 19 April 2012, yang dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama Tarakan,

dengan dalil-dalil

yang pokoknya sebagai berikut: 1.

Bahwa berdasarkan surat pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0122/Pdt.G/2008/PA.Trk tertanggal 2 Juni 2009 tentang Perintah untuk Menyerahkan Bagian atau Hak Penggugat I (Xxxx) dan Penggugat II (Xxxx) yang dikuasai Tergugat (Terbanding II), kawasan tersebut dikenal terletak di Jalan Xxxx Kota Tarakan, ukuran luas 288 M2 dengan batas-batas: Sebelah Utara

: Xxxx; Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Sebelah Timur

: Tanah milik Xxxx;

Sebelah Selatan : Hotel Xxxx; Sebelah Barat

: Jalan raya;

serta bangunan rumah di atasnya yang terbuat dari kayu sesuai sertifikat Nomor 305 atas nama Xxxx, adalah harta peninggalan yang belum dibagi; 2.

Bahwa berdasarkan penetapan tersebut pelaksanaan putusan akan dijalankan pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 pukul 09.30 Wita;

3.

Bahwa alasan

yang menjadi dasar para

Pelawan adalah tidak

diikutsertakannya dalam sengketa ahli waris terkait hak atas obyek aquo dalam perkara Nomor 0122/Pdt.G/2008/PA.Trk tertanggal 2 Juni 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 30/Pdt.G/PTA.Smd tanggal 8 September 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 150 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 11 PK/AG/2012 tanggal 19 April 2012. Dasar Pelawan adalah bukti Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Sinjai Nomor 07/Pdt.P/2011/PA.Sj tanggal 12 Mei 2011 jo. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: PN 33/STM/III/2009 yang ditandatangani Kepala Desa Panaikang Xxxx tertanggal 19 Maret 2009 jo. Surat Silsilah Keturunan Xxxx yang ditandatangani Kepala Desa Panaikang Xxxx dan Camat Sinjai Timur Xxxx; 4.

Bahwa para Pelawan yang tinggal di Sinjai sejak awal sudah mengetahui adanya sengketa di Pengadilan Agama Tarakan antara Pelawan dan Terlawan I dan Terlawan II tersebut, namun para Pelawan memilih bersikap menunggu putusan pengadilan sambil mencari upaya hukum yang tepat untuk memperoleh bagian atas harta peninggalan tersebut;

5.

Bahwa para Pelawan sebenarnya adalah ahli waris yang sah dari obyek terperkara, sehingga para Pelawan dalam hal ini memiliki hak yang sama pula atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek dimaksud, hal ini dapat dilihat dari silsilah keluarga para Pelawan. Maka dari itu, para Pelawan mohon dinyatakan sebagai para Pelawan yang baik dan benar;

6.

Bahwa dalam Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2008/PA.Trk tertanggal 2 Juni 2009 tentang Perintah untuk Melaksanakan Pembagian Hak Waris, di Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

mana para Pelawan di sini tidak diikutsertakan dalam perkara tersebut terutama

dalam

putusan

yang

telah

berkekuatan

hukum

yang

menetapkan Penggugat I (Xxxx) mendapat bagian sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Penggugat II (Xxxx) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan Tergugat (Terbanding II) sebesar 50% (lima puluh persen), sehingga jelas dalam hal ini para Pelawan merasa dirugikan dan berkeberatan atas Penetapan Pengadilan Agama Tarakan tersebut, dimana para Pelawan memiliki hak yang sama pula atas peninggalan waris dimaksud. Karena itu Penetapan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 122/Pdt-G/2008/PA tertanggal 2 Juni 2009 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat; 7.

Bahwa sebagai pihak yang dalam perkara waris tersebut, secara yuridis tetap berhak mengajukan perlawanan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 510 K/Pdt/2000 tanggal 27 Februari 2001 yang menyatakan bahwa “............yang dapat mengajukan gugatan perlawanan (verzet) atas sita jaminan/sita eksekusi bukan hanya pihak ketiga saja melainkan pihak tergugat, pemilik, atau derden verzet”;

8.

Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadap harta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 207 HIR jo Pasal 208 HIR, berdasarkan Buku II Mahkamah Agung pada halaman 145 disebutkan bahwa “Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo Pasal 206 ayat (6) RBg;

9.

Bahwa berdasarkan intrepretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 476 K/sip/1974 tanggal 14 November 1974, “Sita jaminan maupun sita eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga”. Oleh karena itu para Pelawan mohon untuk diangkat sita eksekusi terhadap obyek warisan milik para Pelawan;

10. Bahwa karena sangat mendesaknya waktu akan dilaksanakan sita eksekusi oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan yakni tanggal 30 Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

September 2015 pukul 09.30 Wita, maka dari itu para Pelawan mohon terlebih dahulu kiranya Pengadilan Agama Tarakan memberikan Putusan Provisi

untuk menghentikan atau menunda

pelaksanaan putusan

pembagian waris dimaksud sampai pada perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 11. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang otentik, maka para Pelawan mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (allgoed opposant). Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voer baar bijvoraad), walaupun para Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pelawan mohon kepada Pengadilan Agama Tarakan agar menjatuhkan putusan sebagai berikut: Dalam Provisi: -

Menyatakan, menghentikan atau menunda perintah untuk melaksanakan pembagian hak waris terkait tanah dan bangunan terletak di Jalan Xxxx Kota Tarakan sampai pada perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Dalam Pokok Perkara: Primer: 1.

Mengabulkan permohonan para Pelawan untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan para Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

3.

Menyatakan para Pelawan adalah ahli waris yang sah serta memiliki hak yang sama atas tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa;

4.

Menyatakan

pelaksanaan

putusan

Pengadilan

Agama

Tarakan

122/Pdt.G/2008/PA.Trk tertanggal 2 Juni 2009, batal demi hukum atau dapat dibatalkan setidak-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;


5.

Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung-renteng untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider: Atau apabila Pengadilan Agama Tarakan berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); Bahwa terhadap gugatan / perlawanan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut: Dalam Eksepsi Menimbang, bahwa Terlawan I mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil sebagai berikut: 1.

Keberatan Terlawan I tentang Surat Kuasa tanggal 1 September 2015 yang diberikan Pelawan, mohon majelis hakim untuk memeriksa keabsahan surat kuasa tersebut;

2.

Bahwa dalam gugatan/perlawanan Pelawan para pihak Pelawannya tidak jelas dalam gugatan tertera: Xxxx, dkk. yang disebut sebagai para Pelawan. Pelawan tidak menyebut siapa saja person yang termasuk dalam perkara Pelawan. Bahwa makna dkk (dan kawan-kawan) adalah orang banyak yang lebih dari satu orang. Semestinya para Pelawan disebut satu persatu;

3.

Bahwa gugatan Pelawan melekat nebis in idem;

4.

Bahwa gugatan yang diperkarakan Nomor 0464/Pdt.G/2015/PA.Trk tanggal 29 September 2015 aquo sama persis dengan apa yang disengketakan dalam perkara Nomor 512/Pdt.G/2014/PA.Trk tanggal 24 Oktober 2014 (Lihat Putusan MA Nomor 619 K/Pdt/1984 tanggal 3 Oktober 1985);

5.

Bahwa gugatan yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur nebis in idem atau res judicata (Lihat Putusan MA Nomor 1743 K/Pdt/1983 tanggal 24 Nopember 1983; Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Lihat M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata, gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, Penerbit Sinar Grafika); 6.

Tidak memenuhi syarat formil/cacat hukum karena pelawan bukan pihak yang bersengketa pada perkara Nomor 122/Pdt.G/2008/PA.Trk yang mana perkara tersebut sudah berkekuatan hukum hingga dimohonkan untuk pelaksanaan eksekusi riil pada Pegadilan Agama Tarakan;

7.

Bahwa perlawanan Pelawan in casu tidak terdapat dalam hukum acara karena Pelawan sudah dinyatakan pihak yang kalah dalam perkara Nomor 277/Pdt.G/2011/PA.Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 50/Pdt.G/2011/PTA.Smd. tanggal 19 Oktober 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 204 K/AG/2012 tanggal 13 Juli 2012;

8.

Bahwa gugatan Pelawan kabur tidak memenuhi syarat dan tidak sempurna karena hak para Pelawan atas tanah terperkara tidak jelas, ketidakjelasan dalam hubungan hukum antara Pelawan dengan barang yang menjadi obyek sengketa (Putusan MA Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974);

9.

Bahwa gugatan Pelawan asal-asalan, kabur, tidak jelas apa yang digugat maksud dan tujuannya. Bahwa dalam hal gugatan tertera judul “Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Eksekutorial”, bahwa apabila yang digugat pelaksanaan eksekusi maka yang menjadi persoalan atau dasar gugatan adalah penetapan eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tarakan, sedangkan gugatan Pelawan pada poin Nomor

1

mendalilkan

berdasarkan

surat

pelaksanaan

Putusan

Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0122/Pdt.G/2008/PA.Trk tertanggal 2 Juni 2009, tidak mengacu atau berdasar pada Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tarakan. Berdasarkan hal tersebut di atas fakta perlawanan Pelawan tidak lengkap dan harus dinyatakan cacat formil; Dalam Pokok Perkara Terlawan I dengan tegas menyangkal dalil yang dikemukakan Pelawan kecuali yang diakuinya secara tegas: Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

1.

Bahwa dalil Pelawan yang mendasarkan bahwa Pelawan tidak diikutsertakan dalam sengketa ahli waris

dalam perkara Nomor

122/Pdt.G/2008/PA.Trk tanggal 2 Juni 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 30/Pdt.G/2009/PTA.Smd. tanggal 8 September

2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 150 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 jo Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 11 PK/AG/2012 tanggal 19 April 2012 adalah dalil mengada-ada, perlawanan Pelawan ini adalah upaya Pelawan untuk mendapatkan keuntungan dari yang bukan haknya; 2.

Bahwa dalil Pelawan yang mendasarkan pada bukti Penetapan Ahli Waris menyatakan Pelawan adalah ahli waris adalah tidak benar, ahli waris siapa? Atas putusan apa yang menyatakan Pelawan mempunyai hak atas obyek perkara dalam perkara Nomor 122/Pdt.G/2008/PA.Trk tanggal 2 Juni 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 30/Pdt.G/2009/PTA.Smd. tanggal 8 September 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 150 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 jo Putusan Mahkamah Agung

RI (Putusan Peninjauan

Kembali) Nomor 11 PK/AG/2012 tanggal 19 April 2012; 3.

Bahwa gugatan Pelawan atas obyek sengketa pada Pengadilan Agama Tarakan tidak diterima / Niet Ontvankelijk Verklaard berdasarkan Putusan Nomor 277/Pdt.G/2011/PA.Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 50/Pdt.G/2011/PTA.Smd. tanggal 17 Oktober 2011 jo. Putusan Kasasi Nomor 204 K/AG/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang amar putusannya tetap Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);

4.

Bahwa dalil Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan adalah ahli waris dengan melampirkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Sinjai Nomor 07/Pdt.P/2011/PA.Sj tanggal 12 Mei 2011 hanyalah ilusi dari para Pelawan saja, karena penetapan ahli waris bukan berarti para ahli waris mewarisi obyek sengketa aquo;

5.

Bahwa tidak ada dokumen autentik yang menyatakan para Pelawan sebagai pemilik obyek sengketa aquo; Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

6.

Bahwa

para

Pelawan

bukan

pihak

dalam

perkara

Nomor

122/Pdt.G/2008/PA.Trk tanggal 2 Juni 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 30/Pdt.G/2009/PTA.Smd. tanggal 8 September

2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 150 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 jo Putusan PK Nomor 11 PK/AG/2012 tanggal 19 April 2012; 7.

Bahwa gugatan Pelawan pada posita nomor 4 mendalilkan bahwa: “Pelawan sejak awal sudah mengetahui adanya sengketa di Pengadilan Agama Tarakan, namun Pelawan memilih bersikap menunggu putusan pengadilan sambil mencari upaya hukum yang tepat untuk memperoleh bagian atas harta peninggalan tersebut”; Bahwa dalil Pelawan nomor 4 tersebut merupakan fakta bahwa Pelawan hanyalah pihak yang ingin mengambil kesempatan untuk mendapatkan barang yang merupakan bukan hak para Pelawan. Seandainya para pelawan memang benar-benar merasa berhak maka para Pelawan bisa masuk

sebagai

pihak

intervensi

dalam

perkara

Nomor

122/Pdt.G/2008/PA.Trk tanggal 2 Juni 2009. Maka sangat bijaksana kiranya Pengadilan Agama Tarakan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak atau setidaknya tidak menerima perlawanan para Pelawan; Bahwa para Pelawan sudah menggunakan haknya untuk mendapatkan harta yang diklaim ada haknya dengan melakukan gugatan di Pengadilan

Agama

Tarakan

dengan

Putusan

Nomor

277/Pdt.G/2011/PA.Trk jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 50/Pdt.G/2011/PTA.Smd. tanggal 17 Oktober 2011 jo. Putusan Kasasi Nomor 204 K/AG/2012 tanggal 13 Juli 2012 yang amar putusannya tetap Niet Ontvankelijk Verklaard (NO), serta mengajukan perlawanan sebagaimana yang diajukannya seperti perkara aquo yaitu perkara Nomor 512/Pdt.G/2014/PA.Trk tanggal 24 Oktober 2014 dengan putusan Niet Ontvankelijk Verklaard (NO);


Maka Terlawan I menyampaikan kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat untuk mencermati perkara yang diajukan oleh Pelawan

ini guna

terciptanya keadilan, menjaga dan menjalankan

wibawa dan kepastian hukum; Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dapat kiranya menyimak fakta persidangan dan pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 122/Pdt.G/2008/PA.Trk pada halaman 13, 14, 15 di pertimbangan tersebut sangat jelas rekayasa para Pelawan untuk mengambil keuntungan yang bukan haknya; Bahwa Terlawan I dalam memperjuangkan haknya sudah menjalani persidangan sejak tanggal 31 Maret 2008 sekitar tujuh tahun, alangkah bijaknya apabila Majelis Hakim membuat keputusan yang tegas berdasarkan fakta hukum dengan menolak

perlawanan Pelawan dan

segera melaksanakan eksekusi; Bahwa terhadap gugatan / perlawanan pihak ketiga (derden verzet) tersebut Pengadilan Agama Tarakan telah menjatuhkan putusan Nomor 0464/Pdt.G/2015/PA.Trk tanggal 7 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadlan 1437 Hijriah yang amarnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: -

Menolak eksepsi Terlawan II;

Dalam Provisi: -

Menyatakan permohonan Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara: 1.

Menyatakan perlawanan Pelawan tersebut tepat dan beralasan;

2.

Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar;

3.

Mengabulkan perlawanan (derden verzet) Pelawan seluruhnya;

4.

Menyatakan Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2008/PA.Trk tanggal 2 Juni 2009 jo. Putusan Nomor 30/Pdt.G/PTA.Smd tanggal 8 September 2009 jo. Putusan Nomor 150 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 jis. Putusan Nomor 11 PK/AG/2012 tanggal 19 April 2012, tidak berkekuatan hukum; Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

5.

Menetapkan harta berupa tanah terletak di Jalan Xxxx Kota Tarakan, dengan ukuran luas 288 M2 yang batas-batasnya, sebelah Utara Xxxx, sebelah Timur tanah milik Xxxx, sebelah Selatan Hotel Xxxx dan sebelah Barat Jalan Raya, serta bangunan rumah di atasnya yang terbuat dari kayu sesuai sertifikat nomor 305 atas nama Xxxx adalah harta bersama antara almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx dan masing-masing berhak atas 50% dari harta tersebut ;

6.

Menetapkan harta bersama almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx adalah harta warisan yang belum dibagikan kepada ahli warisnyan yang berhak;

7.

Menatapkan ahli waris almarhum Xxxx adalah sebagai berikut: 7.1. Xxxx (isteri/janda); 7.2. Terbanding I (saudara laki-laki kandung); 7.3. Terbanding I (saudara laki-laki kandung); 7.4. Terbanding I (saudara perempuan kandung); 7.5. Terbanding I (saudara laki-laki kandung);

8.

Menetapkan ahli waris almarhumah Xxxx adalah sebagai berikut: 8.1. Xxxx (suami/duda); 8.2. Xxxx (saudara perempuan kandung); 8.3. Xxxx (saudara laki-laki kandung);

9.

Menetapkan bagian harta warisan ahli waris almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx secara munasakhah masing-masing sebagai berikut :

1.1. Terbanding I memperoleh

= 36/336 bagian;


= 36/336 bagian;

1.3. Terbanding I

memperoleh

= 18/336 bagian;


= 36/336 bagian;

1.5. Xxxx memperoleh

= 105/336 bagian;


= 35/336 bagian;


= 70/336 bagian;

10. Menghukum kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk memberikan atau menyerahkan bagian Pelawan sesuai dengan bagiannya masing-masing Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui kantor Lelang Negara dan uang hasil penjualan tersebut dibagikan kepada ahli warisnya yang sah; 11. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.441.000,- (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); Bahwa terhadap putusan tersebut, Terlawan I (untuk selanjutnya disebut Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tarakan, Permohonan banding tersebut

diberitahukan

kepada

Pelawan

(untuk

selanjutnya

disebut

Terbanding I) pada tanggal 23 Juni 2016 dan kepada Terlawan II (untuk selanjutnya disebut Terbanding II); Bahwa, Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan

dalam

Surat

464/Pdt.G/2015/PA.Trk

Tanda

Terima

Memori

Banding

Nomor

tanggal 3 Agustus 2016 yang pada pokoknya

sebagai berikut: DALAM EKSEPSI: -

Tentang surat kuasa, bahwa keberatan Pembanding tentang surat kuasa tanggal 01 September 2015 yang diberikan oleh para Pelawan / Terbanding

I

di

mohonkan

oleh

Pembanding

untuk

diperiksa

keabsahannya, karena ditengarai bahwa tanda tangan yang dibubuhkan pada surat kuasa tersebut bukan tanda tangan asli orang yang memberi kuasa, (sangat berbeda dengan tanda tangan kuasa yang terdahulu) akan tetapi himbauan Pembanding tidak diindahkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa perkara ini; -

Tentang identitas pihak pelawan / terbanding I, bahwa dalam gugatan / perlawanan, Para pihak pelawan tidak jelas, dalam gugatan tertera Xxxx dkk. yang disebut sebagai Para Pelawan, pelawan tidak menyebutkan siapa saja person yang dimaksud dalam pihak Pelawan, bahwa dalam makna dkk (dan kawan-kawan) adalah orang banyak yang lebih dari satu Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

orang semestinya para pelawan tersebut dituliskan pihak-pihaknya. Dalam hal ini majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan oleh karena Pelawan dalam surat kuasanya telah mencantumkan secara rinci siapa saja yang berkedudukan sebagai pelawan, maka eksepsi Pembanding dalam hal ini harus ditolak. Pembanding keberatan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa perkara ini, karena penyebutan identitas pihak-pihak dalam surat gugatan merupakan syarat formil sahnya suatu gugatan. -

Gugatan pelawan / Terbanding I Nebis in idem, keberatan Pembanding karena Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menafsirkan makna daripada nebis in idem;

-

Gugatan Pelawan / Terbanding I Kabur / Obscuur libel, yaitu gugatan / perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat formil, karena para pelawan bukan

pihak

yang

bersengketan

dalam

perkara

Nomor

122/Pdt.G/2008/PA.Trk yang telah berkekuatan hukum tetap; Bahwa perlawanan tersebut in casu tidak ada terdapat dalam hukum acara; Bahwa gugatan / perlawanan kabur (obscuur libel) karena hak para pelawan atas tanah terperkara tidak jelas, serta gugatan dibuat asalasalan. Dalam hal gugatan dinyatakan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Eksekutorial, seharusnya jika yang digugat pelaksanaan eksekusi, maka yang menjadi persoalan atau dasar gugatan adalah penetapan eksekusi yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tarakan, bukan surat pelaksanaan

putusan

Pengadilan

Agama

Tarakan

nomor

122/Pdt.G/2008/PA.Trk tanggal 2 Juni 2009; DALAM POKOK PERKARA: 1. Bahwa dalil Pelawan yang mendasarkan bahwa Pelawan tidak diikut sertakan

dalam

sengketa

ahli

waris

dalam

perkara

nomor

122/Pdt.G/2008/PA.Trk tanggal 2 Juni 2009 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

Agama Samarinda Nomor 30/Pdt.G/PTA.Smd tanggal 8 September 2009 jo.

Putusan

Mahkamah

Agung

RI Nomor 150 K/AG/2010 tanggal

30 April 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 11 PK/AG/2012/ tanggal 19 April 2012. Adalah dalil yang mengada-ada, gugatan perlawanan ini adalah upaya para pelawan untuk mendapatkan keuntungan dari yang bukan haknya; 2. Bahwa dalil para pelawan yang mendasarkan pada bukti Penetapan Ahli Waris adalah tidak benar, karena bukti tersebut sama sekali tidak membuktikan bahwa para Pelawan mempunyai hak atas objek sengketa dalam perkara a quo; 3. Bahwa gugatan Pelawan atas objek sengketa pada Pengadilan Agama Tarakan telah dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tarakan nomor 277/Pdt.G/2011/PA.Trk.

jo Putusan

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda nomor 50/Pdt.G/2011/PTA. Smd tanggal 17 Oktober 2011. Jo Putusan Kasasi nomor 204 K/AG/2012 tanggal 13 Juli 2012; 4. Bahwa dalil Pelawan yang mendalilkan bahwa pelawan adalah ahli waris yang berhak atas objek sengketa a quo, dengan bukti penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sinjai nomor 07/Pdt.P/2011/PA.Sj tanggal 12 Mei 2011 hanyalah ilusi dari para Pelawan saja; 5. Bahwa tidak ada dokumen yang autentik yang menyatakan para Pelawan sebagai pemilik objek sengketa a quo; Bahwa,

memori

banding

tersebut

telah

diberitahukan

kepada

Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 8 Agustus 2016. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding I telah memberikan Kontra memori banding pada tanggal 22 Agustus 2016 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima

Kontra Memori Banding Nomor 464/Pdt.G/2015/PA.Trk

tanggal 22 Agustus 2016, sedangkan Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak


mengajukan kontra memori banding yang dibuat boleh panitera Pengadilan Agama Tarakan nomor 464/Pdt.G/2015/PA.Trk; Bahwa, Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 29 Juli 2016 dan Pembanding tidak melakukan inzage; Bahwa, Terbanding I dan Terbanding II pun telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 1 Agudtus 2016 dan tanggal 8 Agustus 2016 dan Terbanding I telah melakukan inzage pada tanggal 30 Agustus 2016, sedangkan Terbanding II tidak melakukan inzage; Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 21 September 2016 dengan nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding I dan Terbanding II, pada tanggal 21 September 2016; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama sebagai pihak yakni berkedudukan sebagai Terlawan I. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding; Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Juni 2016 dan Pembanding diwakili oleh kuasa hukumnya hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tarakan yakni tanggal 7 Juni 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, Permohonan banding Pembanding dapat diterima; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas permohonan banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 38/Pdt.G/2016/PTA.Smd

alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tarakan nomor 464/Pdt.G/2015/PA.Trk tanggal 7 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadlan 1437 H, memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding dari Terbanding I; Menimbang,

bahwa

Majelis

Hakim

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang mengabulkan perlawanan (derden verzet) yang diajukan oleh Terbading I, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini; DALAM EKSEPSI: Menimbang, bahwa Pembanding dalam persidangan di Pengadilan Agama

Tarakan

bersamaan

dengan

mengajukan

jawabannya

ada

mengajukan eksepsi, dan bantahan / eksepsi Pembanding tersebut dimuat kembali dalam memori banding Pembanding dengan pernyataan keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Tentang keabsahan surat kuasa, khususnya mengenai kebenaran / keaslian tanda tangan pemberi kuasa, keberatan Pembanding dalam hal ini karena tidak diindahkan oleh majelis hakim tingkat pertama (Pengadilan Agama Tarakan);

-

Tentang identitas pihak pelawan / terbanding I yang tidak rinci, melainkan hanya menyebutkan Xxxx dkk. Keberatan Pembanding dalam hal ini karena majelis hakim ditingkat pertama mempertimbangkan bahwa identitas para Pelawan tersebut telah disebutkan secara rinci dalam surat kuasanya;

-

Gugatan pelawan / Terbanding I Nebis in idem, keberatan Pembanding karena Majelis Hakim tingkat pertama telah salah menafsirkan makna daripada nebis in idem;

-

Gugatan Pelawan / Terbanding I Kabur / Obscuur libel.


Menimbang, bahwa atas bantahan / eksepsi dari Pembanding serta keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding tentang keabsahan surat kuasa, khususnya mengenai kebenaran / keaslian tanda tangan pemberi kuasa, bantahan / eksepsi Pembanding dalam hal ini hanya berdasarkan asumsi / dugaan Pembanding semata, tanpa disertai dengan alat bukti yang membuktikan adanya pemalsuan tanda tangan pemberi kuasa dalam pembuatan surat kuasa tersebut, dengan demikian eksepsi Pembanding tentang adanya pemalsuan tanda tangan pemberi kuasa tersebut tidak terbukti dipersidangan; Menimbang, bahwa eksepsi Terbanding I tentang penyebutan identitas para Pelawan tidak jelas / tidak dirinci dalam surat gugat, eksepsi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan, dan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sudah tepat, sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri; Menimbang, bahwa bantahan / eksepsi Pembanding selebihnya, baik yang menyangkut tentang gugatan / perlawanan pelawan yang menurut Pembanding adalah nebis in idem maupun tentang gugatan / perlawanan yang kabur (obscuur libel), oleh karena hal-hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sepakat untuk mempertimbangkannya bersama-sama dengan pokok perkara; Menimbang,

bahwa

berdasarkan

hal-hal

sebagaimana

telah

dipertimbangkan diatas maka eksepsi Pembanding secara keseluruhan harus dinyatakan ditolak; DALAM POKOK PERKARA:


Menimbang, bahwa Terbanding I mengajukan perlawanan pihak ketiga atas sita / eksekusi (derden verzet) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan diatas; Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding I tersebut, Pembanding telah mengajukan jawaban serta menyangkal semua dalil Terbanding I (Pelawan), kecuali yang diakuinya secara tegas; Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan serta dianggap dimuat kembali dalam pokok perkara ini; Menimbang, bahwa Terbanding I / Pelawan dalam mengajukan perlawanan atas sita / eksekusi (derden verzet) dalam positanya dengan tegas hanya menunjuk pada surat pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 0122/Pdt.G/2008/PA.Trk tertanggal 2 Juni 2009 tentang Perintah untuk Menyerahkan Bagian atau Hak Penggugat I (Xxxx) dan Penggugat II (Xxxx) yang dikuasai Tergugat (Terbanding II) ….., dan yang dijadikan dasar alasan Terbanding I / Pelawan adalah karena Terbanding I / Pelawan tidak diikutsertakannya dalam sengketa ahli waris terkait hak atas obyek a quo dalam perkara Nomor 0122/Pdt.G/2008/PA.Trk tertanggal 2 Juni 2009

jo.

Putusan

Pengadilan

Tinggi

Agama

Samarinda

Nomor

30/Pdt.G/PTA.Smd tanggal 8 September 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 150 K/AG/2010 tanggal 30 April 2010 jo. Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Peninjauan Kembali) Nomor 11 PK/AG/2012/ tanggal 19 April 2012; Menimbang, bahwa Terbanding I / Pelawan dalam perlawanannya tersebut sama sekali tidak menyebutkan tentang adanya / telah diletakkannya sita baik sita jaminan atau sita eksekusi yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tarakan terhadap harta / hak milik Terbanding I / Pelawan; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 206 ayat (6) R.Bg ditegaskan: Perlawanan, juga yang datang dari pihak ketiga, berdasarkan hak milik yang disita untuk pelaksanaan putusan, … dengan


demikian dapat difahami bahwa Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) harus berdasarkan pada sita yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Terbanding I / Pelawan adalah Perlawanan pihak ketiga (Derden Verzet), sementara dalam positanya Terbanding I / Pelawan sama sekali tidak mendalilkan tentang adanya penyitaan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Tarakan, dihubungkan pula dengan petitum gugatan angka 3 yang memohon agar Pengadilan Agama menyatakan para Pelawan adalah ahli waris yang sah serta memiliki hak yang sama atas tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa, mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan / kaburnya gugatan / perlawanan Pelawan (obscuur libel); Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya ketidakjelasan / kaburnya perlawanan Pelawan (obscuur libel), maka perlawanan Pelawan tersebut secara keseluruhan harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet Ontvanklij Verklaard); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan yang mengabulkan gugatan para Terbanding. Maka putusan Pengadilan Agama Tarakan

Nomor 0464/Pdt.G/2015/PA.Trk tanggal 7 Juni 2016 M harus

dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya akan diuraikan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding I / Pelawan adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkankan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg Terbanding I / Pelawan harus dihukum untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding; Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.


MENGADILI I.

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Membatalkan

putusan

Pengadilan

Agama

Tarakan

Nomor

0464/Pdt.G/2015/PA.Trk tanggal 7 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadlan 1437 Hijriah; MENGADILI SENDIRI DALAM EKSEPSI: -

Menolak eksepsi Terlawan I.

DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik; 2. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima; 3. Menghukum Pelawan / Terbanding I untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh

perkara

ini ditingkat pertama sejumlah

Rp 1.441.000,00 (satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah), dan biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Masehi bertepatan

dengan

tanggal

24

Muharram

1438

Hijriah

oleh

kami

Drs. H. Mohammad Yamin Awie, SH, MH. sebagai Ketua Majelis serta

Drs.

Nashrullah Syarqawi, SH, dan Drs. H. Solihun, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Musthapa, SH. sebagai Panitera Penganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Mejelis

Ttd

Ttd


Drs. Nashrullah Syarqawi,SH.

Drs. H.M. Yamin Awie, SH, MH.

Ttd

Drs. H.Solihun , SH. Panitera Pengganti Ttd

H. Musthapa, SH. Perincian Biaya: 1. Proses Administrasi Rp139,000.00 2. Meterai

Rp

6,000.00

3. Redaksi

Rp

5,000.00

Rp 150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 28 Oktober 2016 Disalin sesuai aslinya Panitera,

Muchammad Yusuf, SH.


PTA.Smd DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents