PTA.Plk DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P

U

T

U

S

A

N

Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : PEMBANDING, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir: SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Staf Tata Usaha, tempat tinggal di Barito Utara, selanjutnya disebut

semula sebagai

Termohon sekarang sebagai "PEMBANDING"; Melawan TERBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, selanjutnya disebut semula sebagai Pemohon sekarang sebagai "TERBANDING" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0086/Pdt.G/2016/PA.Mtw

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 0006/Pdt.G/2016/PTA.Plk

tanggal 17 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya’ban 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon, TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh; 3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut’ah

kepada Termohon

berupa uang sejumlah Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah); 4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan Termohon

Pemohon

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat

perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 6. Membebankan kepada Pemohon untuk

membayar

biaya perkara ini

sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Muara Teweh tersebut, Termohon/Pembanding mengajukan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani Pembanding sendiri tanggal 31 Mei 2016, dan memori banding tanggal 13 Juni 2016 pernyataan banding mana

telah

diberitahukan

kepada

pihak Pemohon/Terbanding

dan

pemberitahuannya itu telah diterima dan ditandatangani Terbanding pada tanggal 15 Juni 2016 ; Bahwa, atas Memori Banding Termohon/Pembanding tersebut, Pemohon/Terbanding

tidak

menyerahkan

Kontra

Memori

Banding

sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Nomor 0068/Pdt.G/2016. PA. Mtw. Tanggal 30 Juni 2016


TENTANG HUKUMNYA Menimbang, oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 199 R.Bg. dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana terurai dalam surat Memori Bandingnya tanggal 13 Juni 2016, sedang Pemohon/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding, Karenanya memori banding Termohon/Pembanding tersebut patut untuk dipertimbangkan ; Menimbang,

bahwa

dalam

memori

bandingnya,

Termohon/Pembanding mengajukan keberatan-keberatan yaitu pada angka 1 (satu) keberatan terhadap para saksi yang diajukan Pemohon/Terbanding, karena menurut Pembanding saksi Pemohon nomor 1 dan 2 dianggap

sebagai saksi testimonium de audito, dan keberatan terhadapnya dalam pertimbangan hukum dari majelis yang bersangkutan, keberatan demikian ini menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya dinyatakan tidak benar, dan tidak beralasan, karenanya tidak dapat diterima, sebab keterangan para saksi tersebut tidak seluruhnya semata didasarkan keterangan orang lain, kecuali hanya keterangan tentang tidak mengetahui atau menyaksikannya saksi sendiri tentang adanya hubungan Pemohon dan atau Termohon punya hubungan asmara dengan orang lain; Keterangan lainnya, terutama tentang kenyataan keduanya telah berpisah tempat tinggal, tidak saling berhubungan lagi, keduanya telah dinasehati dan tidak berhasil rukun kembali, tidak dibantah oleh Termohon sekarang Pembanding, bahkan dikuatkan oleh keterangan para saksi. Sedang mengenai keberatan Pembanding pada angka 2 akan dipertimbangkan


bersamaan dengan pertimbangan tentang besaran mut'ah dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa setelah membaca Putusan Pengadilan Agama Muara Teweh yang dibanding ini, pada dasarnya terhadap putusan perceraian yang diajukan Pemohon dan nafkah iddah yang harus dibayar Pemohon/Terbanding

kepada

Termohon/Pembanding,

Pengadilan

Agama

Palangka

Tinggi

Raya

Majelis

sependapat,

Hakim karena

pertimbangannya sudah benar, namun masih dipandang perlu untuk mempertimbangkan kembali besarnya mut'ah bagi Termohon/Pembanding, dan perlu memperingkas, memperjelas, dan memperbaiki pertimbangan hukumnya, serta merubah amar putusan sesuai pertimbangan hukum dalam putusan ini ; Menimbang, Pemohon

bahwa

dan Termohon

setelah

majelis

berupaya

mendamaikan

baik secara langsung dalam setiap

kali

persidangan maupun lewat Mediasi sesuai peraturan yang berlaku, keduanya tidak berhasil didamaikan, maka dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; Menimbang, bahwa sebagian dalil-dalil Pemohon/Terbanding telah diakui kebenarannya oleh Termohon/Pembanding, yaitu dalil pada poin 1, 2 dan 3, tentang hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tanggal 16 Nopember 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Montalat, semula kumpul serumah dikediaman orang tua Pemohon, kemudian pindah dirumah sendiri di Desa Pendreh, dan telah dikaruniai 3 orang anak. Menimbang, bahwa demikian pula tentang akibat dari perpecahan rumah tangga keduanya, yaitu sejak tanggal 10 Agustus 2014 keduanya telah pisah tempat kediaman selama 1 1/2 (satu setengah) tahun, sudah


tidak ada

hubungan baik lahir maupun batin, sudah dirukunkan dan

dinasehati, tidak berhasil rukun kembali, Dan dalil-dalil lainnya yang tidak dibantah Termohon

dianggap telah diakui. Pengakuan demikian harus

dianggap benar dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi pihak yang mengakuinya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata ; Menimbang, bahwa terhadap dalil nomor (poin) 4 yang menyangkut alasan permohonan Pemohon mencerai Termohon karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sejak maret 2014 mulai tidak harmonis karena Termohon diketahui

bermain cinta dengan laki-laki lain, dan

Termohon menuduh Pemohon telah melakukan perzinaan dengan wanita lain. Dan bantahan Termohon dalil angka poin 5 (lima), tentang tidak benarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak bisa dibina lagi, karena selama perkawinan baik-baik saja, Karenanya baik terhadap dalil Pemohon yang dibantah maupun dalil bantahan Termohon, berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. jo. pasal 1865 KUH Per. kepada pemohon yang mendalilkan

dan

Termohon

yang

membantahnya,

wajib

dibebani

pembuktian ; Menimbang, bahwa terhadap alasan ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan alasan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain, dibantah oleh Termohon, bantahan mana telah diakui kebenarannya oleh Pemohon, Dan tuduhan Termohon bahwa Pemohon telah berhubungan cinta dengan perempuan lain, di ketahui sendiri oleh Termohon dan anaknya sewaktu keduanya menuju dan berada dikamar hotel, telah diakui oleh Pemohon, yang berarti tidak terbukti kebenaran dalil alasan Pemohon bahwa Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain, dan telah terbukti bahwa Pemohon telah berhubungan cinta dengan perempuan lain. Dan dengan pengakuannya Pemohon berhubungan cinta dengan perempuan lain, menjadi sebab utama ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;


Menimbang, bahwa bantahanTermohon terhadap dalil Pemohon poin 5, tentang tidak benarnya rumah tangga Pemohon telah tidak bisa dibina lagi, karena selama perkawinan baik-baik saja, jika yang dimaksud selama perkawinan itu menunjuk masa sebelum ada kejadian tanggal 10 Agustus 2014 tersebut, bisa dibenarkan. Tetapi dalil Pemohon ini dimaksudkan keadaan setelah kejadian itu, maka bantahan Termohon tersebut tidak beralasan,

bahkan

bertentangan

dengan

pengakuannya

sendiri

sebagaimana dalam (jawaban) sidang pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, bahwa sejak kejadian tanggal 10 Agustus 2014, sampai sekarang telah lebih dari satu setengah tahun lamanya telah berpisah, lagi pula bantahan termohon demikian itu tidak didukung oleh bukti apapun, karenanya dalil bantahan Termohon demikian ini sangat lemah dan dikesampingkan ; Menimbang, bahwa keterangan para saksi diatas sumpahnya dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagai saksi, baik dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon, telah saling berkesesuaian keterangan diantara saksi yang satu dengan lainnnya, terutama tentang keadaan telah berpisahnya Pemohon dan Termohon selama paling tidak sudah 1 1/2 (satu setengah tahun) lamanya, keterangan mana tidak dibantah oleh Termohon, karenanya telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan menguatkan kebenaran dalil Pemohon tersebut ; Menimbang bahwa alat-alat bukti tertulis, selain alat bukti P1, yang telah sesuai dengan pengakuan Termohon, meskipun pengakuan itu merupakan bukti yang sempurna dan tidak perlu bukti lain, alat bukti tertulis lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, selain tidak ada relevansinya dalam pembuktian perkara ini, dalil-dali pemohon terkait telah diakui Termohon, dan yang dibantahpun disamping telah diakui Pemohon telah dipertimbangkan, pertimbangan mana tidak memerlukan peran serta alat-alat bukti tersebut ;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 16 Nopember 1986, telah dikarunia 3 orang anak, semula rukun namun kemudian keduanya telah berpisah sudah selama 1 1/2 (satu setengah tahun) lebih, sudah tidak bisa dirukunkan lagi, patut dinyatakan terbukti bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, berpisah lebih dari satu setengah tahun lamanya, dan tidak dapat dirukunkan lagi ; Menimbang, bahwa melihat fakta yang terungkap,

ternyata telah

terjadi perpecahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, meskipun termohon menyatakan tidak sanggup dicerai, tetapi kenyataannya Termohon tidak tampak

melakukan upaya apapun untuk memperbaiki rumah

tangganya, dan upaya perdamaian telah dilakukan dan tidak berhasil, yang berarti hati keduanya memang sudah retak, dan rumah tangga keduanya telah pecah, tidak dapat disatukan kembali ; Menimbang, bahwa meskipun secara lahiriyyah tidak terlihat keduanya terjadi pertengkaran fisik, namun Termohon mengakui bahwa setelah kejadian diketahuinya Pemohon bersama perempuan didalam kamar hotel sebagaimana tersebut diatas, keduanya kemudian berpisah tak ada saling berhubungan dan berkomunikasi lagi secara baik, telah menunjuk adanya wujud perpecahan rumah tangga akibat terjadinya pertengkaran antara keduanya, karena pertengkaran itu tidak selamanya harus dilihat dari adanya pertengkaran fisik, saling diam tak berkomunikasipun dapat berakibat timbulnya perpecahan suami-isteri yang lebih dahsyat dari sekedar adanya pertengkaran fisik ; Menimbang, bahwa mempertahankan keadaan

rumah tangga

Pemohon dan Termohon yang telah pecah demikian ini sudah tidak ada manfaatnya lagi, bahkan dapat semakin besar madlaratnya dan semakin beratnya beban kesusahan bagi keduanya, dan berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No 38 K/AG/1990 bahwa "Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak


telah pecah, tanpa harus melihat siapa yang bersalah, maka terpenuhi isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, alasan perceraian berupa pertengkaran terus menerus dan tidak bisa diharap rukun kembali, telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasar pengakuan dan alat-alat bukti yang diajukan pemohon patut dinyatakan telah terbukti kebanarannya, serta ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dan putusan Pengadilan Agama Muara Teweh No 0068/Pdt.G/2016/PA. Mtw, patut untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon keduanya sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh dan menyerahkan izin perceraian dari pejabat yang berwenang, maka telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 ; Menimbang, bahwa keberatan Termohon/Pembanding dalam angka 2 (dua) terkait dengan besarnya nafkah iddah dan mut'ah yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Teweh dalam perkara ini. Dengan memperhatikan uraian dalam memori bandingnya tampak bahwa Termohon merasa tidak/kurang terima terhadap besaran nafkah iddah dan mut'ah dalam putusan tersebut, karenanya pantas jika Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya meninjau dan mempertimbangkan kembali atas putusan ini : Menimbang, bahwa nafkah Iddah yang dibebankan Pemohon untuk dibayarkan kepada Termohon yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Muara Teweh dalam putusan ini sebesar Rp 4.500.000,-- (empat juta lima ratus ribu rupiah), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, adalah telah


wajar dan cukup bagi Termohon dalam pemenuhan kebutuhan minimal selama tiga bulan, mengingat Termohon juga punya penghasilan dari Gaji Pegawai Negeri Sipil dan penghasilan lainnya, karenanya putusan ini pantas untuk dikuatkan ; Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya angka 2, maka besaran mut'ah, dengan mengingat bahwa Pemohon dan Termohon ternyata telah lama membina rumah tangganya lebih 30 tahun, telah dikaruniai 3 orang anak, dan penyebab ketidak harmonisan rumah tanggga keduanya akibat Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain, lagi pula perceraian (ijin ikrar talak) ini adalah kehendak suami, maka besaran mut'ah yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh patut ditinjau dan dipertimbangkan kembali disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, kepatutan dan kewajaran.; Menimbang, bahwa terkait dengan keberatan Termohon/Pembanding pada angka 2, ternyata diketahui dalam Surat Ijin Cerai yang diserahkan Pemohon/Terbanding bahwa Pemohon/Terbanding disamping Pegawai Negeri

Sipil pangkat/golongan ruang : Penata Tk I (III/d)

jabatan/Pekerjaan Termohon/Pembanding

perawat

Penyelia,

cukup

beralasan

jika

juga punya

maka

keberatan

Pemohon/Terbanding,

disamping gaji Pegawai Negeri Sipil juga menerima penghasilan lain berupa tunjangan jabatan dan penghasilan lainnya.. Karenanya pantas jika besaran mut'ah yang telah diputuskan oleh Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dirubah dan ditambah besarannya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya memandang wajar dan adil Jika

mut'ah

yang

harus

dibayar

Pemohon/Terbanding

kepada

Termohon/Pembanding tersebut dirubah dan ditambah sehingga menjadi Rp 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) dengan mengingat Pemohon masih Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan punya jabatan dan masih mampu berusaha memenuhi kewajiaban sebagai suami yang taat dan bertanggung


jawab terhadap keputusan yang diambilnya, dengan mendasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah :

. َ ‫و َ ﻟِﻠ ْ ﻣ ُط َ ﻠ ﱠﻘ َﺎت ِ ﻣ َ ﺗ َﺎع ٌ ﺑ ِﺎﻟ ْ ﻣ َﻌ ْ ر ُوف ِ ۖﺣ َ ﻘ ّ ً ﺎ ﻋ َ ﻠ َﻰ اﻟ ْ ﻣ ُ ﺗ ﱠ ﻘِﯾن‬ "kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya)

mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa" (Al-Baqarah (2) ; 241 ). Dan firman Allah :

َ ‫َﺎﻋ ً ﺎ ﺑ ِﺎﻟ ْ ﻣ َﻌ ْ ر ُوف ِ ﺣ َ ﻘ ﱠﺎ ﻋ َ ﻠ َﻰ اﻟ ْ ﻣ ُﺣ ْ ﺳ ِ ﻧِﯾن‬ ِ ‫ﺗ ﱢ ﻌ ُوھ ُن ﱠ ﻋ َ ﻠ َﻰ اﻟ ْ ﻣ ُوﺳ ِ ﻊ ِ ﻗ َد َ ر ُ ه ُ و َ ﻋ َﻗﻠ َد ََﻰر ُاﻟ ْه ُﻣﻣُﻘ َ ْﺗﺗِر‬ ………..hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada

mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. 236) ; Menimbang, bahwa dikarenakan adanya perubahan besaran mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon, maka tak bisa dielakkan akan terjadi perubahan amar putusan dalam putusan ini ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh agar mengirim salinan Penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal pemohon dan termohon serta tempat dimana perkawinan dilangsungkan ; Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pembanding/Termohon ;


Mengingat ketentuan pasal 199–205 RBg,Jo. pasal 6 dan 7 Undangundang No 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI Menguatkan

Putusan

Pangadilan

Agama

Muara

Teweh

Nomor

0068/Pdt.G/2016/ PA.Mtw. tanggal 17 Mei 2016 Masehi, dengan perubahan sebagian amar putusan sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (Karnadi bin Galeget) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Rahaniah binti Burhani) di muka sidang Pengadilan Agama Muara Teweh ; 3. Menghukum Pemohon/Terbanding untuk membayar nafkah 'iddah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 4.500.000,-- (empat juta lima ratus ribu rupiah) 4. Dan menghukum kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp 15.000.000,-- (lima belas juta rupiah) 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsung kan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 6. Membebankan kepada Pemohon/Terbanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan

Menghukum pembanding untuk membayar biaya perkara dalam

tingkat banding sejumlah Rp 150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis hakim Pengadilan


Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 10 Agustus - 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzul Qo'dah 1437 H oleh kami Drs. H. Hawari,SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wardi Syukri, S.H.,M.H. dan H.A. Jauharuddin Sohra, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya No 0006/Pdt.G /2016/PTA. Plk. Tanggal

25 Juli 2016

dengan dibantu oleh Relas Warni, SH sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; Hakim Ketua, ttd Drs. H. Hawari, S.H., M.H. Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Wardi Syukri, S.H.,M.H.

H.A. Jauharuddin Sohra, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti, ttd Relas Warni, S.H Perincian biaya banding 1. Biaya proses Rp. 139.000,2. Biaya redaksi Rp.

5.000,-

3. Biaya meterai Rp.

6.000,-

Jumlah

Rp. 150.000,Disalin sesuai dengan aslinya Panitera,

Drs. Darmadi


PTA.Plk DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents