PUTUSAN Nomor 32/Pdt.G/2015/PTA.Plg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam persidangan Majelis yang
mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat banding telah
menjatuhkan putusan dalam perkara antara : Pembanding, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S-II, Pekerjaan PNS,
tempat
tinggal
di
Kota
Lubuklinggau,
selanjutnya disebut Penggugat/Pembanding.
melawan Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-II, pekerjaan PNS tempat tinggal Kota Lubuklinggau, selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut Telah membaca berkas perkara dan semua surat yg berkaitan dengan perkara yang dimohon banding; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan
oleh
Pengadilan
Agama
Lubuklinggau
307/Pdt.G/2015/ PA. Llg. tanggal 15 Juni 2015 M,
Nomor
bertepatan dengan
tanggal 28 Sya’ban 1436 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat konvensi sebagian 2. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sughra Tergugat Konvensi (Terbanding) terhadap Penggugat Konvensi ( Pembanding ) 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan Kecamatan
Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau
dalam daftar yang disediakan untuk itu.
untuk dicatat
4. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya; Dalam Rekonvensi Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima. Dalam Konvensi dan Rekonvensi Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya sejumlah Rp.211.000,.(dua ratus sebelas ribu rupiah). Menimbang,
bahwa
terhadap
putusan
Pengadilan
Agama
tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 307/Pdt.G/2015/PA.Llg. tanggal 18 Juni 2015, permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/
Terbanding tanggal 18 Juni 2015 oleh Jurusita
Pengadilan Agama
Lubuklinggau. Membaca dan memperhatikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding pada tanggal 3 Juli 2015 Membaca Lubuklinggau
surat
keterangan
Panitera
Pengadilan
Agama
No.307/Pdt.G/2015/PA.Llg tanggal 29 Juni 2015 yang
menerangkan bahwa
Penggugat / Pembanding telah menyerahkan
memori bandingnya tertanggal 27 Juni 2015; Membaca
dan
memperhatikan
surat
keterangan
Panitera
Pengadilan Agama Lubuklinggau tertanggal 06 Juli 2015 yang menyatakan bahwa
Penggugat/Pembanding
dan
Tergugat/Terbanding
telah
menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (Inzaage); Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Perkara Banding
Nomor
32/Pdt.G/2015/PTA.Plg, pada tanggal 14 Juli 2015. PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama
Lubuklinggau
Nomor 307/Pdt.G/2015/PA.Llg, tanggal 15 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1436 Hijriyah, telah diajukan Permohonan Banding oleh Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juni 2015, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4). jo Pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 26 ayat (1) ; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Pembanding formal harus dinyatakan dapat diterima Menimbang
bahwa
Majelis
Hakim
Pengadilan
Agama
Lubuklinggau telah salah dalam membuat kontruksi Putusan dengan cara Konvensi Rekonvensi sedangkan dalam Berita Acara Sidang maupun dalam jawaban Tergugat/Terbanding tidak mengajukan rekonvensi, oleh karena itu Putusan tersebut harus dibatalkan dan majelis hakim tingkat banding membuat sendiri konstruksi putusan dan mengadilinya; Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Tinggi
Agama
sebagai
pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding; Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Agama
Lubuklinggau
telah
berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. M. Zubir TH., namun ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 21
April
2015,
mediasi
Penggugat/Pembanding
dan
tersebut
tidak
berhasil
Tergugat/Terbanding
dan
mendamaikan Majelis
Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 154
RBg dan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan cerai dengan alasan pokok sebagai berikut : Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Juli 2008 dan telah dikaruniai anak tiga orang; Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding rukun dan harmonis kurang lebih lima tahun, setelah itu rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sering berselisih dan bertengkar, adapun penyebabnya adalah : 1. Bahwa Tergugat/Terbanding suka minum-minuman yang beralkohol (mabuk), bahkan Tergugat/Terbanding telah memakai narkoba dan pacaran (selingkuh) dengan perempuan lain. 2. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat/Terbanding sering menghancurkan perabot rumahtangga dan mengucapkan kata cerai. 3. Bahwa Tergugat/Terbanding sering menggadaikan harta (mobil dan tanah) tanpa sepengetahuan Penggugat/Pembanding dan banyak orang lain yang datang menagih hutang kepada Penggugat / Pembanding. 4. Pada saat terjadi pertengkaran Tergugat/Terbanding mengambil anakanak secara paksa ketika anak sedang tidur. 5. Sekarang antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan (dari Nopember 2014 sampai sekarang) karena Tergugat/Terbanding telah meninggalkan Penggugat/Pembanding pulang kerumah orang tuanya. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat/Pembanding tersebut Tergugat/Terbanding memberikan jawaban sebagai berikut : 1. Bahwa tidak benar Tergugat/Terbanding suka selingkuh dan tidak benar Tergugat/Terbanding digerebek dihotel Smart, dan benar Tergugat/Terbanding suka minum-minum tapi tidak sampai mabuk.
2. Bahwa benar Tergugat/Terbanding pernah menghancurkan barang satu kali yaitu sebuah Handphone, dan benar pernah mengucapkan kata pisah karena Penggugat / Pembanding menuduh Tergugat / Terbanding selingkuh. 3. Bahwa benar Tergugat/Terbanding menggadaikan barang tetapi atas sepengetahuan Penggugat/Pembanding karena waktu itu ekonomi sedang tidak stabil dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. 4. Bahwa tidak benar Tergugat/Terbanding mengambil dengan cara paksa tetapi waktu itu anak nomor dua sedang bermain kerumah orang tua Tergugat/Terbanding sedangkan anak nomor satu memang sudah ikut Tergugat/Terbanding. 5. Bahwa benar kami telah berpisah rumah sejak Nopember 2014 dan Penggugat/Pembanding tidak pernah datang menemui anaknya dan Tergugat / Terbanding tidak pernah mengancam Penggugat / Pembanding. 6. Bahwa benar Tergugat/Terbanding tidak memberi
nafkah kepada
Penggugat/Pembanding karena kami ada rumah kontrakan
bedeng
empat pintu dan uang kontrakan tersebut Penggugat/Pembanding yang mengambilnya. 7. Bahwa
yang
mengasuh
anak-anak
adalah
ibu
dan
bapak
Tergugat/Terbanding karena keduanya sudah pensiun jadi bisa lebih fokus untuk menjaga anak-anak tersebut. 8. Bahwa Tergugat/Terbanding setuju untuk bercerai akan tetapi Tergugat / Terbanding tidak setuju anak-anak
diasuh oleh Penggugat /
Pembanding tetapi anak – anak tersebut ingin tetap berada dalam asuhan Tergugat/Terbanding. Menimbang
bahwa
Penggugat/Pembanding
memberikan
repliknya secara lisan yaitu tetap sebagaimana dalam gugatannya dan masalah anak tetap semuanya ada dalam asuhan Penggugat/Pembanding, sedangkan Tergugat/Terbanding menyampaikan dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap seperti dalam jawabannya. Menimbang dari jawaban Tergugat/Terbanding tersebut secara inplisit telah mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat/Pembanding
oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat
bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dan
Tergugat/Terbanding terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga dan telah ternyata pula fakta sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil merukunkannya; 2. Bahwa kedua orang saksi Penggugat/Pembanding yakni orang tuanya dan teman dekat Penggugat/Pembanding telah berusaha menasihati Penggugat / Pembanding supaya rukun kembali dengan Tergugat / Terbanding namun tidak berhasil; 3. Bahwa Penggugat/Terbanding telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat
untuk
bercerai,
hal
mana
menunjukkan
Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding
bahwa
antara
sudah tidak ada
ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehenaki oleh Pasal 1 ayat [1] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; 4. Bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik; Menimbang Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat/Pembanding dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, namun demikian untuk melengkapi pertimbangan
tersebut
Majelis
Hakim
tingkat
banding
akan
mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini; Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang lebih lima bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami isteri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini mereka akan sia-sia bahkan akan berdampak negatip bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah
pihak (suami istri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975; Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan batin memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan; Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam perkawinan sudah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara aquo, sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak ada lagi, oleh karena itu perkawinan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah pecah (marital breakdown); Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat / Pembanding dan Tergugat/Terbanding sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat / Pembanding dan Tergugat/Terbanding akan merupakan hal yang sia-sia, bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak; Menimbang,
bahwa setelah memeriksa
dan meneliti dengan
seksama berkas perkara aquo dan memori banding Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah memeriksa dan memutus perkara tersebut secara benar khususnya terhadap masalah cerai, sehingga apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 307/PdtG/2015 /PA.Llg tanggal 15 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1436 Hijriyah sepanjang gugatan perceraian harus dikuatkan; Menimbang
bahwa
Penggugat/Pembanding
menyampaikan
memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau yang tidak tegas terhadap hak pemeliharaan anak, tetapi hanya mencantumkan dalam pertimbangan dengan kesimpulan bahwa hak asuh anak diasuh bersama antara Penggugat / Pembanding dan Tergugat/Terbanding. 2. Bahwa pada tanggal 23 Juni dan tanggal 25 Juni 2015 Penggugat / Pembanding telah berusaha menemui Tergugat/Terbanding untuk membicarakan hak asuh anak-anak namun kenyataannya kedua anak tersebut
langsung
dibawa
kekamar
dan
dikuncinya
sehingga
Penggugat/Pembanding tidak bisa menemuinya apalagi bisa memeluk dan menciumnya untuk melepas rindu terhadap buah hatinya. 3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam membuat pertimbangan hukumnya
yang berbunyi ” Menimbang bahwa dari
jawab menjawab antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah Tergugat Konvensi selama berumah tangga sering bertabiat tidak baik dan kasar terhadap anak serta membahayakan jiwa anak ”, sehingga majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat/Terbanding tidak terbukti mempunyai tabiat yang tidak baik, kasar terhadap anak serta membahayakan jiwa anak. 4. Bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama salah dalam mempertimbangkannya maka tuntutan Penggugat/Pembanding ditolak sedangkan substansinya adalah persoalan dengan tuntutan Penggugat / Pembanding tentang hak pemeliharaan anak ketika ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat /Terbanding putus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 dan pasal 106.
5. Bahwa ketiga anak tesebut belum mencapai usia 12 tahun yaitu anak Pembanding dan Terbanding pertama lahir 19 Mei 2009, anak Pembanding dan Terbanding kedua lahir 14 Mei 2012 dan anak Pembanding dan Terbanding ketiga lahir 19 Mei 2014 (belum mumayyiz). Oleh karena itu yang menjadi pemegang hak asuhnya adalah
Penggugat/Pembanding,
sehingga
Pengadilan
Agama
Lubuklinggau yang menetapkan hak asuh bersama adalah tidak tepat dan melanggar hukum. Menimbang bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding tersebut dalam memori bandingnya majelis hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkannya karena Pengadilan tingkat pertama salah dalam menerapkan hukum. Menimbang, mempertimbangkan
bahwa apa
Majelis
yang
Hakim
menjadi
tingkat
dasar
pertama
hukum
tidak
sehingga
Penggugat/Pembanding tidak dibenarkan menurut hukum untuk mengasuh anak-anaknya
sehingga
berpindah
hak
asuh
anak
dari
Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandung anak-anak kepada Tergugat / Terbanding selaku ayah dari anak-anak tersebut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 307/Pdt..G/2015/PA.Llg tanggal 15 Juni 2015 tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa Penggugat / Pembanding melalaikan kewajibannya selaku ibu dari anak-anaknya, tidak pula melakukan perbuatan kasar yang mengakibatkan merusak mental dan membahayakan jiwa anak-anak Penggugat / Pembanding ; Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan hak hadlonah baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan dalam menentukan hak hadlonah bagi anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya si anak kecuali bila terdapat fakta yang menunjukkan bahwa si ibu tidak mungkin menjalankan haknya, dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, hal mana telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24-04-1975 “Mengenai perwalian anak, patokannya ialah ibu kandung diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil,
karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tidak wajar untuk memelihara anak “,begitu pula menurut pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk memindahkan hak hadlonah terhadap anak yang belum mumayyiz dari ibu kandungnya (Penggugat/Pembanding) kepada bapaknya (Tergugat / Terbanding), maka dasar pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan tingkat pertama harus dibatalkan, oleh karena itu kedua anak yang berada pada Tergugat/Terbanding yaitu anak Pembanding dan Terbanding pertama perempuan umur 5 tahun dan anak Pembanding dan Terbanding kedua perempuan umur 3 tahun harus diserahkan kepada Penggugat/Pembanding sebagai ibu kandungnya, sedangkan anak yang bernama anak Pembanding dan Terbanding ketiga, perempuan umur 10 bulan sudah ada pada Penggugat/Pembanding. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim tingkat banding berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 307/Pdft.G/2015/PA.Llg tanggal 15 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1436 H. serta majelis hakim tingkat banding
mengadili sendiri dengan amar
putusan yang akan disebutkan dibawah ini. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini; MENGADILI - Mengabulkan permohonan banding pembanding tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 307 /Pdt.G/2015/ PA.Llg tanggal 15 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1436 H MENGADILI SENDIRI; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat ( Terbanding ), terhadap Penggugat ( Pembanding ). 3. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Lubuklinggau
untuk
mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir I Timur II Kota Palembang, Kecamatan Lubuklinggau Barat II kota Lubuklinggau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 4. Menetapkan anak yang bernama 1. anak Pembanding dan Terbanding pertama umur 5 tahun, 2. anak Pembanding dan Terbanding kedua perempuan umur 3 tahun, 3. anak Pembanding dan Terbanding ketiga perempuan
umur 10 bulan dibawah asuhan dan pemeliharaan
Penggugat (Pembanding) selaku ibu kandungnya. 5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai kedua anak tersebut yaitu 1. anak Pembanding dan Terbanding pertama umur 5 tahun, 2. anak Pembanding dan Terbanding kedua perempuan umur 3 tahun untuk menyerahkan kepada Penggugat ( Pembanding ) 6. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu 12 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1436 Hijriah. oleh
kami Drs. H.
Sudirman Cik Ani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H.Taufiq Ismail S.H. dan
Drs. Enas Nasai,S.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Zulqaidah 1436 H. dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut
dibantu oleh Hj. Fara Umitha,
S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding. Hakim Ketua Majelis.
Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H. Hakim Anggota.
Hakim Anggota.
Drs. H. TAUFIQ ISMAIL, S.H.
Drs. ENAS NASAI,SH.
Panitera Pengganti
Hj,FARA UMITHA, SH. Perincian Biaya Perkara : Biaya Proses
Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi
Rp.
5.000,-
Biaya Meterai
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
