.
PUTUSAN Nomor 51/Pdt.G/2015/PTA.Plg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan cerai talak antara: PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering
Ulu
dahulu
sebagai
Termohon
sekarang Pembanding; mel a w a n TERBANDING
umur
29
tahun,
agama
Islam,
pendidikan
SMA,
pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu, dahulu sebagai Pemohon sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama
Baturaja Nomor 0374/
Pdt.G/2015/PA.Bta tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i
kepada Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang
Pengadilan Agama Baturaja; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (PEMOHON) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (TERMOHON) sebagai berikut : 2.1. Nafkah iddah sebanyak Rp 3.000.000.- (Tiga juta rupiah ) selama masa iddah; 2.2. Mut’ah sebanyak Rp 3.000.000.- (Tiga juta rupiah); 2.3. Maskan sebanyak Rp 1.000.000.- (Satu juta rupiah); 2.4. Kiswah sebanyak Rp 500,000.- (Lima ratus ribu rupiah) 2.5. Nafkah seorang anak perempuan bernama ANAK, lahir 8 Agustus 2014 minimal Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ; 3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi : -
Membebankan kepada Pemohon / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor
0374/Pdt.G/2015/PA.Bta tanggal 26 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 H. tersebut, Termohon / Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja
Nomor
0374/Pdt.G/2015/PA.Bta tanggal 03 Nopember 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemohon/ Terbanding tanggal 08 Nopember 2015 Agama Baturaja.
melalui Jurusita
Pengganti Pengadilan
.
Bahwa Pembanding dengan suratnya tertanggal 4 Nopember 2015 mengajukan memori banding yang diterima oleh
Panitera
Pengadilan Agama Baturaja tanggal 5 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Nopember 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja. Bahwa
terhadap
memori
banding
tersebut,
Terbanding
mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 12 Nopember 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Baturaja pada tanggal 18 Nopember 2015 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja. Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzaage) kepada Pembanding dengan surat pemberitahuan
Nomor 0374/Pdt.G/2015/
PA.Bta tanggal 23 Nopember 2015 sedangkan kepada Terbanding dengan surat pemberitahuan tanggal 24 Nopember 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baturaja. Bahwa
Pembanding
telah
menggunakan
haknya
untuk
memeriksa berkas banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0374/Pdt.G/2015/PA.Bta tanggal 15 Desember 2015. Bahwa Terbanding telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Baturaja Nomor 0374/Pdt.G/2015/PA.Bta
pada tanggal 01 Desember
2015. Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Perkara Banding 51/Pdt.G/ 2015/PTA.Plg. pada tanggal 18 Desember 2015.
Nomor
.
PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,
bahwa
oleh
karena
permohonan
banding
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan
banding
Pembanding formal harus
dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang sebagai pengadilan ulangan, agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Termohon dan Terbanding semula Pemohon, serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan, dan diputus pada tingkat pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Baturaja telah
berusaha
mendamaikan
Pemohon
dan
Termohon
dengan
memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk mengikuti proses mediasi dengan bantuan mediator
Dra. Faridah, MH. namun ternyata
berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 25 Mei 2015, mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1 Tahun 2008, oleh karena itu proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 4 Pebruari 2014 dengan wali nikah paman Pemohon dengan kutipan akta nikah Nomor 95 / 25 / II / 2014 tanggal 05 Pebruari 2014.
.
2. Bahwa setelah menikah, membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak perempuan diberi nama ANAK umur 9 bulan. 3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2014 mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh dan tidak bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon. 4. Bahwa pertengkaran pada tanggal 26 Maret 2014 Termohon merusak barang-barang seperti lemari dan TV milik Pemohon dan Termohon langsung pergi ke rumah orang tuanya dan tidak kembali lagi 5. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2014 ketika Pemohon sedang bekerja Termohon mengambil barang-barang Pemohon berupa pakaian dan sepatu serta sandal dibawa kerumah orang tuanya dan baru dikembalikan kira-kira lima bulan kemudian. 6. Bahwa Pemohon selalu bersabar menyelesaikan permasalahan tersebut namun tidak berhasil karena Termohon
selalu emosi dan kasar,
percekcokan terakhir terjadi pada tanggal 05 Agustus 2014 dengan secara tiba-tiba Termohon dan orang tuanya menghadang mobil Pemohon dan akan menghancurkan mobil Pemohon dengan menggunakan palu dan saat Pemohon turun dari mobil Termohon langsung menyerang dan memukul badan mobil dengan tangan 7. Bahwa karena terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan kini telah berpisah selama 1 tahun 4 bulan, sulit untuk didamaikan, oleh karena itu Pemohon berketetapan untuk bercerai dengan Termohon. 8. Bahwa Pemohon berpenghasilan tiap bulannya sebesar Rp 3.146.000.dan ATM nya ada pada Termohon yaitu untuk biaya melahirkan akan tetapi setelah anak lahir biaya masih ditanggung oleh Pemohon.
.
Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban dan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut : 1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka satu adalah benar. 3. Bahwa posita Pemohon pada angka 2 (dua ) Termohon menyangkalnya karena anak Pemohon dan Termohon yang lahir pada tanggal 8 Agustus 2014 bernama ANAK bukan ANAK sesuai Akta Kelahiran Nomor 1601LT-14112014-0048 tanggal 14 Nopember 2014. 4. Bahwa terhadap posita nomor tiga perlu dijelaskan. - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelum menikah sudah hamil duluan hasil hubungan layaknya suami isteri dan pada awalnya Pemohon tidak mau bertanggung jawab tetapi setelah Termohon lapor ke Kapolres OKU akhirnya Pemohon mau menikah dengan Termohon. - Kemudian setelah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Pebruari 2014 Pemohon mengantarkan ibu kandungnya
ke OKI namun baru
setelah 7 hari Pemohon baru kembali ke Baturaja ketempat kostannya yang sebelumnya tanpa ada khabar dan tidak ada komunikasi. - Bahwa setelah resmi menjadi suami isteri Pemohon hanya menemui Termohon satu bulan satu kali dan tidak memperhatikan keadaan Termohon sebagaimana tujuan pernikahan yaitu hidup rukun dan damai. 5. Bahwa Termohon bersedia untuk rukun dan damai dalam menyelesaikan perselisihan ini melalui orang tua tetapi walaupun sudah diberi tahu beberapa kali melalui SMS tidak ditanggapi oleh Pemohon dan Termohon berharap anak jangan dikorbankan.
.
6. Bahwa atas uraian-uraian diatas Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan Pemohon. Dalam Rekonvensi. Bahwa Termohon mengajukan rekonvensi sebagai berikut 1. Biaya Mut’ah sebesar Rp 100.000.000.-(Seratus juta rupiah). 2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) 3. Biaya anak sampai umur 21 tahun perbulan Rp 2.500.000.-(Dua juta lima ratus ribu rupiah) 4. Nafkah lampau dengan perincian perbulan Rp. 100.000,- selama 16 bulan x 30 hari =480 hari yaitu Rp 48.000.000.-( Empat puluh delapan juta rupiah ) 5. Biaya Maskan ( tempat tinggal ) selama 2 tahun pertahun Rp 10.000.000.2 x Rp 10.000.000,- = Rp 20.000.000.-(Dua puluh juta rupiah ). 6. Biaya Kiswah ( pakaian ) selama 24 bulan perbulan Rp.1.000.000.- jumlah Rp 24.000.000.- ( Dua puluh empat juta rupiah ) Atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut : Dalam Pokok Perkara 1. Bahwa pernyataan Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak terperinci. 2. Adalah benar. 3. Bahwa pernyataan Termohon tidak benar ketika anak itu lahir Pemohon sebagai ayahnya memberi nama ANAK dan disetujui oleh Termohon dan Termohon mengubah nama anak itu tanpa persetujuan Pemohon. 4. Bahwa replik Pemohon terhadap jawaban nomor 4 sebagai berikut :
.
4.1. Benar akan tetapi Pemohon tetap bertanggung jawab atas kehamilan Termohon. 4.2 Tidak benar, karena Pemohon mau menikah dengan Termohon tidak berdasarkan desakan dari Kapolres OKU. 4.3. Adalah benar. 4.4. Tidak benar,karena waktu mengantar ibu kandung Pemohon ke OKI adalah memberi tahu . 4.5. Tidak benar karena selama 1 bulan rumah tangga harmonis dan Pemohon tetap memberikan nafkah lahir bathin. 4.6. Tidak benar, karena Pemohon tetap memperhatikan Termohon meskipun rumah tangga cuma 1 (satu) bulan. Dalam Rekonvensi : Bahwa
Pemohon
keberatan
atas
tuntutan
dari
Pemohon
Rekonvensi dan menyanggupi sebagai berikut : 1. Pemohon sanggup membayar biaya Mut’ah sebesar Rp 2.000.000.-( Dua juta rupiah ) 2. Pemohon sanggup membayar Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000.-( Tiga juta rupiah ). 3. Pemohon sanggup membayar nafkah anak sampai umur 21 tahun sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah ) 4. Untuk nafkah lampau tidak sanggup karena Pemohon Rekonvensi keluar dari rumah tanpa pamit dengan Pemohon. 5. Bahwa Termohon Rekonvensi sanggup membayar biaya maskan sebesar Rp 1.000.000,- ( Satu juta rupiah ) per 1 tahun. 6. Pemohon/Termohon Rekonvensi sanggup membayar biaya kiswah sebesar Rp 300.000.- (Tiga ratus ribu rupiah ) perbulan.
.
Dan selanjutnya Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi sanggup untuk membiayai anak berobat tetapi atas sepengetahuan Pemohon Konvensi. Bahwa Pemohon Rekonvensi selanjutnya menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap sebagaimana terurai dalam jawabannya Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1,P.2 ,P.3 , P.4 , P.5 . dan bukti dua orang
saksi yaitu saudara SAKSI
sebagai ibu kandung
Pemohon dan saudara SAKSI sebagai tetangga dari Pemohon dan kedua saksi tersebut telah disumpah sebelum memberi kesaksiannya Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 sama dengan P.,28 .dan juga bukti saksi yaitu Saudara SAKSI adalah sebagai ibu kandung Termohon dan saudara SAKSI adalah sebagai tetangga Termohon dan keduanya telah bersumpah sebelum memberikan kesaksiannya.. Menimbang bahwa
majelis hakim tingkat pertama telah
mempertimbangkan dengan tepat dan benar terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding juga terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Termohon oleh karena itu maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding. Menimbang, bahwa bukti surat P.1., P.2., dan P.3., adalah fotokopi dari akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 301 ayat (2) Rbg. dan 165 HIR bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna; Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon maupun dua saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg. dan Pasal 1909 KUH Perdata serta syarat
materiil
.
sebagaimana ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dan bukti-bukti baik bukti dari Pemohon maupun Termohon telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang mengakibatkan pisah rumah sudah 1 tahun 4 bulan dan majelis hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon dan telah pula berusaha
merukunkannya
namun
tidak
berhasil,
oleh
karenanya
permohonan Pemohon patut dikabulkan karena telah terpenuhinya maksud pasal 19 huruf ( f ) jo pasal 22 ayat ( 2 ) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
tingkat
pertama
telah
mempertimbangkan dengan tepat dan benar, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding; Menimbang,
bahwa
antara
Pembanding/Termohon
dengan
Terbanding/Pemohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat dan disimpulkan dari fakta sebagai berikut: 1.
Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan melalui proses mediasi, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;
2.
Bahwa berdasarkan berita acara persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
.
3.
Bahwa kedua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon menyatakan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah pendirian Pemohon untuk bercerai;
4.
Bahwa Pemohon telah bertekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
5.
Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 4 bulan dan selama itu pula telah tidak saling menjalankan kewajiban dan sudah tidak ada lagi komunikasi lagi
sebagaimana
layaknya suami isteri yang baik. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga mempertahankan mereka dalam ikatan perkawinan akan sia-sia, bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon harus dikuatkan; Dalam Rekonvensi : Menimbang bahwa Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama tingkat pertama dan merasa tidak adil yang menghukum Termohon Rekonvensi yang jauh dari apa yang diminta oleh Pemohon Rekonvensi sebagai berikut : 1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah ) 2. Mut’ah sebesar Rp 3.000.000.- ( Tiga juta rupiah ).
.
3. Maskan sebesar Rp 1,000.000.- (Satu juta rupiah ) 4. Kiswah sebesar Rp 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah ) 5. Nafkah seorang anak sampai dewasa sebesar Rp. 500.000.- (Lima ratus ribu rupiah ). Dan menolak permohonan Rekonvensi yang lainnya yaitu nafkah lampau yang harus dibayar oleh Termohon Rekonvensi. Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang membebankan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak dan mut’ah kepada Termohon, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan nilai nominal yang ditetapkan Bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya dan pembebanannya berdasarkan kepatutan, kemampuan Pemohon dan lamanya perkawinan sudah berlangsung begitu pula kewajiban memberi nafkah kepada anak merupakan tanggungan bekas suami sebagai ayahnya yang harus dilaksanakan sesuai dengan maksud pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan memperhatikan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim tingkat banding secara ex officio akan menetapkan nominal tentang nafkah iddah, maskan, dan kiswah selama masa iddah, nafkah anak dan mut’ah serta menetapkan nilai nominalnya masing-masing karena antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi tidak ada kesepakatan diantara keduanya. Bahwa berdasarkan bukti P.2., Pemohon adalah anggota Kepolisian Resort Ogan Komering Ulu, maka menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding adalah patut dan sesuai dengan kemampuan Pemohon apabila Pemohon dibebani untuk membayar kepada Termohon,:
.
1. Nafkah selama iddah sebesar Rp 3.000.000.- (Tiga juta rupiah). 2. Maskan sebesar Rp 2.500.000.-( Dua juta lima ratus ribu rupiah ) 3. Kiswah sebesar Rp 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah ). . Bahwa perkawinan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi telah berlangsung sejak tanggal 8 Mei 2015 walaupun hanya kurang lebih 1 bulan berumah tangga namun sebelum akad nikah Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi telah hamil terlebih dahulu akibat hubungan layaknya suami isteri dengan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, meskipun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, faktanya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, artinya pengabdian Termohon kepada Pemohon dan anaknya selama kurun waktu perkawinan tersebut dapat dipastikan sudah banyak dilakukan; Bahwa di samping itu, dalam suatu perceraian yang banyak menanggung beban psykologis akibat perceraian tersebut adalah wanita (Termohon dalam perkara aquo), oleh karena itu sangat patut Termohon untuk diberi mut’ah; Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas adalah patut
dan
sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/
Termohon Rekonvensi apabila dibebani untuk membayar mut’ah kepada Pemohon Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi menuntut agar Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi membayar nafkah lampau selama 16 bulan x Rp 3.000.000.- ( Tiga juta rupiah ) + Rp 48.000.000.- ( Empat puluh delapan juta rupiah ). Maka majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi telah pergi dari tempat kediaman bersama tanpa izin dari Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi selama 16 bulan dan selama itu Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak melaksanakan kewajiban
.
sebagai seorang isteri oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada alasan hukum bagi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk menuntut haknya. Dengan demikian tuntutan tersebut
tidak dapat
dipertimbangkan dan harus ditolak. Menimbang bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding. Menimbang, bahwa
Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi
dalam memori bandingnya keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang membebankan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sebanyak Rp 500..000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; Menimbang, bahwa anak Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi baru berumur 9 bulan dan selama ini ada dalam asuhan ibunya dan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak keberatan, oleh karena itu demi kelangsungan hidup anak tersebut Majelis Hakim tingkat banding perlu menetapkan biaya nominalnya sebesar Rp 1.000.000.- (Satu juta rupiah ).setiap bulannya sampai anak itu dewasa (berumur 21 tahun) sesuai dengan maksud pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Menimbang, bahwa untuk mengikuti perkembangan dan perubahan merosotnya nilai uang, dan untuk menjamin kelangsungan nafkah anak supaya tidak berkurang maka Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah 10 % dari kewajiban yang telah dibebankan kepada Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi setiap tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Baturaja Nomor
.
0374/Pdt.G/2015/PA.Bta. tanggal 26 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1437 H, harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang berkenaan dengan maskan dan kiswah selama masa iddah, mut’ah dan nafkah untuk anak. Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; M E NG A DI LI 1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; 2.
Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Baturaja
Nomor
0374/Pdt.G/2015/PA.Bta, tanggal 26 Oktober 2015 M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 H, dengan memperbaiki amar putusan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon ( PEMBANDING ) di depan sidang Pengadilan Agama Baturaja, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. 3. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Baturaja
untuk
mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
.
Dalam Rekonvensi : 1.
Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi sebahagian.
2.
Menghukum Termohon Rekonvensi
( TERBANDING ) untuk
membayar kepada Pemohon Rekonvensi ( PEMBANDING ) sebagai berikut : 2.1.
Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000.- ( Tiga juta rupiah) .
2.2.
Mut’ah sebesar Rp 20.000.000.- (Dua puluh juta rupiah ).
2.3.
Maskan sebesar Rp 2 500.000.- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah ).
2.4.
Kiswah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah ).
2.5.
Nafkah
anak.perempuan
bernama
ANAK
sebesar
Rp.
1.000.000,- ( satu juta rupiah ) setiap bulannya sampai anak itu dewasa (berumur 21 tahun) ditambah 10 % setiap tahunnya. 3.
Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.
Dalam Konvensi dan Rekonvensi : 1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 391.000,- ( Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); 2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebanyak Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 H. Oleh Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H. sebagai Ketua
Majelis,
Drs. H.TAUFIQ ISMAIL, S.H. dan Drs. ENAS NASAI, S.H, masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul
.
Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
Hj. FARA UMITHA, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
Hakim Anggota
Hakim Ketua Majelis.
Drs. H. TAUFIQ ISMAL, S.H.
Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.
Hakim Anggota
Panitera Pengganti
Drs. ENAS NASAI, S.H.
Hj. FARA UMITHA,S.H.
Perincian Biaya Perkara : Biaya Proses
Rp. 139.000,-
Biaya Redaksi
Rp.
5.000,-
Biaya Meterai
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
