PUTUSAN Nomor 14/Pdt.G/2015/PTA.Plg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan talak, antara : Pembanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dahulu Termohon,
sekarang
di sebut sebagai Pembanding,
untuk
selanjutnya disebut Pembanding/Termohon; melawan Terbanding, umur 42 tahun, agama
Islam, pendidikan S.1 Ekonomi,
pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, dahulu
di sebut sebagai Pemohon,
sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut Terbanding/Pemohon; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkara) sebagaimana termuat dalam putusan verstek yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 1923/Pdt.G/2014/PA.Plg. tanggal
29 Januari 2015. yang bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI 1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj’i terhadap Termohon (Pembanding); 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah); Bahwa, Pembanding/Termohon telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang tersebut, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 1923/Pdt.G/2014/ PA.Plg tanggal 12 Februari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Palembang Agama tersebut, Pembanding/Termohon tidak mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang; Bahwa Pembanding/Termohon tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 1923/Pdt.G/2014/ PA.Plg. tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Palembang.
Juga,
Terbanding/Pemohon
tidak
melakukan
pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan
Tidak
Memeriksa
1923/Pdt.G/2014/PA.Plg.
Berkas
Perkara
Banding
Nomor
tanggal 25 Maret 2015 yang dibuat oleh
Panitera Pengadilan Agama Palembang;
PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa sebelum Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang mempertimbangkan mengenai tenggang waktu dibolehkannya upaya hukum banding yang merupakan syarat formil upaya hukum banding sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka terlebih dahulu Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan mengenai boleh dan/atau tidaknya putusan Pengadilan Agama Palembang a-quo dilakukan upaya hukum banding; Menimbang, bahwa menurut Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang, putusan Pengadilan Agama Palembang a quo adalah putusan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 149 ayat (1) RBg, dan bukan putusan kontradiktoir; Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) RBg dinyatakan bahwa ”Tergugat yang perkaranya diputus tanpa kehadirannya (verstek) dan tidak dapat menerima putusan itu dapat mengajukan perlawanan (verzet)”. Sedangkan dalam Pasal 200 RBg dinyatakan ”Terhadap hukuman-hukuman
dengan
verstek
tidak
dibenarkan
dimajukan
permohonan peradilan banding, akan tetapi bila Penggugat semula ada mengajukan permohonan banding terhadap putusan hukum itu maka dalam taraf banding itu pihak Tergugat dapat memajukan segala perlawanan terhadap gugatan yang bersangkutan, dalam hal itu ia tidak akan dapat dibenarkan lagi untuk seperti dalam taraf pertama memajukan verzet terhadap keputuan hukum tersebut”; Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dinyatakan bahwa ”Dari putusan Pengadilan Negeri (Pengadilan Agama) yang dijatuhkan diluar hadir Tergugat (verstek), Tergugat tidak boleh minta pemeriksaan
ulangan
melainkan
hanya
dapat
mempergunakan
perlawanan (verzet) dalam pemeriksaan tingkat pertama, akan tetapi jikalau Penggugat minta pemeriksaan ulangan, Tergugat tidak dapat mempergunakan hak perlawanan (verzet) dalam pemeriksaan tingkat pertama”; Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut diatas, jelaslah bahwa upaya hukum terhadap putusan verstek adalah verzet, dan bukan banding. Dengan demikian, pihak Pembanding/ Termohon tidak dibolehkan mengajukan upaya hukum banding atas putusan verstek yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang a-quo; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/Termohon tidak dibolehkan mengajukan
upaya
hukum banding terhadap putusan
Pengadilan Agama Palembang a quo, tetapi harus mengajukan upaya hukum
verzet,
maka
permohonan
banding
yang
diajukan
oleh
Pembanding/Termohon terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1923/Pdt.G/2014/PA.Plg. tanggal 29 Januari 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah harus dinyatakan batal; Menimbang, bahwa dengan batalnya permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon, maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama
Palembang
memerintahkan
kepada
Pengadilan
Agama
Palembang untuk mencoret permohonan banding a quo dalam regester perkara banding; Menimbang, bahwa sungguhpun permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon tersebut dinyatakan batal, namun hak Pembanding/Termohon untuk melakukan upaya hukum verzet atas putusan Pengadilan Agama Palembang a quo masih terbuka dan dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa ketika Pembanding/Termohon mengajukan upaya hukum banding, hak Pembanding/Termohon untuk melakukan upaya hukum verzet masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebab putusan Pengadilan Agama Palembang a quo diberitahukan kepada Pembanding/Termohon pada tanggal 3 Februari 2015 sedangkan Pembanding/Termohon melakukan upaya hukum banding pada tanggal 12 Februari 2015 (vide, Pasal 199 ayat (1) RBg Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan); - Bahwa sungguhpun Pembanding/Termohon berpendidikan tinggi (S.1 Ekonomi) namun Pembanding/Termohon dapat dikategorikan pihak yang tidak faham dan mengerti akan upaya hukum yang mesti dilakukan atas putusan verstek sebab Pembanding/Termohon tidak berlatar pendidikan dibidang hukum; - Bahwa Pengadilan Agama Palembang tidak dan/atau kurang maksimal dalam menjalankan fungsi penasehatan dan penjelasan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 143 RBg terhadap pihak Pembanding/ Termohon yang mengajukan upaya hukum atas putusan verstek a quo, sehingga terjadi maal administrasi dalam melakukan pendaftaran upaya hukum yang diajukan oleh Pembanding/Termohon atas putusan verstek a quo, seharusnya permohonan upaya hukum yang diajukan oleh Pembanding/Termohon tersebut didaftar sebagai perkara verzet, dan bukan perkara banding; - Bahwa Pengadilan Agama Palembang seharusnya menolak untuk mendaftar permohonan banding atas putusan verstek Pengadilan Agama Palembang a quo yang dimohonkan oleh pihak Pembanding/ Termohon sebab bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (vide, Pasal 200 ayat (1) RBg Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2047 tentang Peradilan Ulangan);
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dan demi tercapainya aspek keadilan bagi Pembanding/Termohon maka Majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang memberi hak kepada Pembanding/Termohon untuk melakukan upaya hukum verzet atas putusan Pengadilan Agama Palembang a quo dalam tenggang waktu 14 (empat belas hari) terhitung setelah putusan ini diberitahukan kepada Pembanding/Termohon; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon; Mengingat
segala
peraturan-peraturan
perundangan
yang
berlaku dan hukum Syara’ /Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Termohon batal; 2. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Palembang untuk mencoret perkara banding a-quo dari daftar regester banding; 3. Memberi hak kepada Pembanding/Termohon untuk melakukan upaya hukum verzet atas putusan verstek Pengadilan Agama Palembang Nomor 1923/Pdt.G/2014/PA.Plg. tanggal 29 Januari 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah
dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan ini diberitahukan kepada Pembanding/Termohon;
4. Membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Palembang dalam musyawarah Majelis
pada
hari Selasa tanggal 14
April 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Drs. Kurtubi Kosim, SH., M.Hum. dan Sulhan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Penetapan
Ketua
Hakim
Pengadilan
Anggota yang ditunjuk berdasarkan Tinggi
Agama
Palembang
Nomor
14/Pdt.G/2015/PTA.Plg. tanggal 31 Maret 2015 Masehi, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Drs. H. Nawawi sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang beperkara; KETUA MAJELIS, Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H. HAKIM ANGGOTA, Drs. Kurtubi Kosim, SH., M.Hum.
Sulhan, S.H, M.Hum.
PANITERA PENGGANTI, Drs. H. Nawawi Perincian biaya perkara: 1. Biaya proses = Rp. 139.000,-; 2. Biaya redaksi = Rp. 5.000,-; 3. Biaya meterai = Rp. 6.000,-; Jumlah = Rp. 150.000,-
