PUTUSAN Nomor 37/Pdt.G/2016/PTA.Plg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai gugat dalam tingkat banding, telah memutus perkara antara : PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S2 Teknik Elektro, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, memberikan kuasa kepada H. Zoekmi Dwiwarna, S.H, Advokat, Suhaidi, S.H,M.H, Advokat dan MGS. Joni Adriansyah, S.H, Advokat, ketiganya berkantor di Jalan Demang Lebar Daun, No.168, RT 49, Rw 50, Lorok Pakjo, IB I, Palembang, dahulu
sebagai
Tergugat
sekarang Pembanding; melawan TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ekonomi, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Palembang, memberikan kuasa kepada KGS. Amri Halim, S.H, Advokat/ Pengacara, berkantor di Jl. Trikora, Lr. Antara, No. 2374, Rt 001, Rw 001, Kelurahan 20 Ilir D III, Kecamatan Ilir Timur I,
Kota Palembang, dahulu
sebagai Penggugat sekarang Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;
DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 0784/Pdt.G/2016/PA. Plg tanggal 23 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI
1.
Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2.
Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro Tergugat ( PEMBANDING ) terhadap Penggugat ( TERBANDING ) ;
3.
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan
salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 4.
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 301.000.00,- ( Tiga ratus satu ribu rupiah ) ; Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Palembang
tersebut, Tergugat/Pembanding melalui kuasanya mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang
Nomor 0784/Pdt.G/2016/PA.Plg. pada hari
Jumat tanggal 26 Agustus 2016, permohonan
banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding melalui kuasanya pada hari Senin tanggal 5 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang,
Tergugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding
tertanggal 26 September 2016 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 kemudian diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang, kuasa hukum Penggugat/Terbanding telah
menyerahkan kontra memori banding tertanggal 3 Oktober 2016 pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2016 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang dan
telah diberitahukan
kepada
Kuasa Hukum Tergugat/
Pembanding pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang ; Membaca dan memperhatikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) kepada Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding masing-masing pada hari Kamis tanggal 22 September 2016, membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Palembang Nomor 0784/Pdt.G/2016/PA.Plg tanggal 10 Oktober 2016 yang menerangkan bahwa Tergugat / Pembanding ataupun kuasanya dan kepada Penggugat / Terbanding ataupun kuasanya tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage); Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama
Palembang
dengan
Register
Perkara
Banding
Nomor
37/Pdt.G/2016/PTA.Plg, pada tanggal 31 Oktober 2016.
PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini diajukan oleh Tergugat / Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
tingkat
pertama
dengan
putusannya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya sepanjang mengenai pokok perkara sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri; Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari
Tergugat /
Pembanding dalam memori banding, Majelis Hakim tingkat banding setelah berkas perkara tersebut ditelaah dengan seksama ternyata keberatan-
keberatan Tergugat / Pembanding
tersebut telah disampaikan pada jawab
menjawab dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama. Oleh karena itu keberatan Tergugat / Pembanding tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut : Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditegaskan bahwa para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau didampingi oleh kuasa hukum. Pada hari sidang yang ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi paling lama 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 17 ayat (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditegaskan bahwa hakim pemeriksa perkara wajib menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak, yang meliputi : (a) pengertian dan manfaat mediasi, (b) kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung mediasi, (c) biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediasi nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan, (d) pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian, dan (e) kewajiban para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi. Formulir penjelasan mediasi tersebut ditandatangani oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara, dan selanjutnya mengenai penjelasan dan penandatangan formulir penjelasan mediasi wajib dimuat dalam berita acara sidang; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan (vide Berita Acara Sidang tanggal 10 Mei 2016), Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding hadir sendiri di persidangan, setelah hakim tingkat pertama menjelaskan kepada para pihak tentang kewajiban menempuh mediasi dan
prosedur mediasi serta telah dibuat penetapan penunjukan mediator dalam perkara ini, lalu persidangan ditunda hingga tanggal 24 Mei 2016 untuk memberi kesempatan para pihak berperkara menempuh proses mediasi, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan (vide Berita Acara Sidang tanggal 7 Juni 2016), Penggugat/Terbanding diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat/Pembanding hadir sendiri di persidangan, kemudian para pihak menerangkan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan melalui mediator yang telah ditunjuk dan para pihak menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat/Terbanding; Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka ditemukan fakta bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dan pula telah memberikan penjelasan mengenai kewajiban para pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak dicantumkan formulir penjelasan mediasi tersebut yang ditandatangani oleh para pihak dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas perkara, sehingga tidak ditemukan mengenai penjelasan dan penandatanganan formulir yang wajib dimuat dalam berita acara sidang tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim tingkat pertama belum sepenuhnya menerapkan proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (6), (7), (8), (9) dan (10) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mana mengenai penjelasan dan penandatanganan formulir tersebut wajib dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I-01 dan I-02 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
108/KMA/SK/vi/2016, tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 57 ayat (3) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat/Terbanding a quo dapat dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat
pertama dalam
jawaban Tergugat
/
Pembanding memberikan
keterangan sebagai berikut : -
Suami mana yang tidak murka jika mengetahui isterinya berselingkuh, sebagaimana bukti T1;
-
Terakhir melakukan hubungan badan pada bulan Maret 2016 setelah itu antara Tergugat dan Penggugat pisah kamar tetapi tidak pisah meja makan dan tidak pergi secara bersama ketika menghadiri undangan. Dari keterangan jawaban Tergugat / Pembanding tersebut Majelis hakim tingkat banding berkeyakinan bahwa keterangan tersebut adalah pengakuan Penggugat / Terbanding yang merupakan fakta indikasi dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding dan sulit untuk dirukunkan kembali ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya
dengan maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak baik di depan sidang maupun dengan cara mediasi dibantu oleh mediator Dra. Hj. Ristinah.H.M.Nun dan disamping daripada itu upaya untuk mendamaikan telah dilakukan oleh masing-masing pihak keluarga semuanya tidak ada yang berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat rumah tangga Penggugat / Terbanding dengan Tergugat / Pembanding benar-benar telah pecah, mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah perbuatan sia-sia;
Menimbang,
bahwa
yurisprudensi
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat rumah tangga telah pecah, maka tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang siapa yang menyebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi hal ini lebih ditekankan pada keadaan perkawinan itu sendiri; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, terlepas dari apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0784/Pdt.G/2016/PA. Plg tanggal 23 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat / Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; M E NG A DI LI 1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; 2. Menguatkan
putusan
Pengadilan
Agama
Palembang
Nomor
0784/Pdt.G/2016/PA.Plg, tanggal 23 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1437 Hijriah; 3. Membebankan kepada Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang
pada
November 2016
dengan tanggal 23 Safar 1438
Masehi
bertepatan
hari Rabu
tanggal
23
Hijriah
oleh
Drs. H. ABD.
CHOLIQ, S.H., M.H.
sebagai
Ketua
Majelis, Drs. H. MOHD. ABDUH HMN, S.H. dan Drs. MASRUR, S.H, M.H. masing-masing sebagai
Hakim
Anggota, putusan mana diucapkan pada
hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. FARA UMITHA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.
Hakim Anggota
Hakim Ketua Majelis.
Drs. H. MOHD. ABDUH HMN, S.H.
Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H., M.H.
Hakim Anggota
Panitera Pengganti
Drs. MASRUR, S.H, M.H.
Hj. FARA UMITHA,S.H.
Perincian Biaya Perkara : Administrasi Redaksi Meterai Jumlah
Rp 139.000,00 Rp 5.000,00 Rp 6.000,00 Rp 150.000,00
