PUTUSAN Nomor 06/Pdt.G/2016/PTA.Plg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan
Tinggi
Agama
Palembang yang
memeriksa dan
mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan talak, antara : PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Aminuddin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “ADVOKAT
PENGACARA
AMIN
TRAS
&
ASSOCIATES” yang beralamat di Jalan Bungaran No. 72 Kelurahan 8 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang,
sesuai surat kuasa khusus tanggal 18
Januari 2016, dahulu disebut sebagai Termohon Konvensi/ Pembanding,
Penggugat
Rekonvensi,
selanjutnya
disebut
sekarang
Pembanding/
TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi; melawan TERBANDING, umur 31 tahun, agama
Islam, pekerjaan Swasta, tempat
tinggal Kota Palembang. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Redho Junaidi, S.H., Suwito Sunoto, S.H., Tabrani, S.H., dan Haryanto, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum “POLIS ABDI HUKUM” yang beralamat di Jalan Kapten Riva’i Kampus H, 11A Palembang, dan di Jalan A. Yani No. 107 Plaju Palembang, Maret
2015,
sesuai surat kuasa khusus tanggal 31 dahulu
disebut
sebagai
Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding,
untuk
selanjutnya
disebut
Terbanding/Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian mengenai hal ini (duduk perkaranya) sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palembang Nomor 0946/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 05 Januari 2016 Masehi. yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI DALAM KONVENSI: 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ( TERBANDING ) untuk menjatuhkan
talak
satu
roj’i
terhadap
Termohon
Konvensi
(PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Palembang; 3. Menolak yang selain dan selebihnya;
DALAM REKONVENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama: 2.1.
ANAK I lahir tanggal 24 Agustus 2009;
2.2.
ANAK II lahir tanggal 14 Juli
2012; berada dibawah hadhonah
Penggugat Rekonvensi ( PEMBANDING ); 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi ( TERBANDING ) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi ( PEMBANDING ) nafkah-nafkah sebagai berikut: Nafkah 2 (dua) orang anak hingga dewasa setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, terhitung sejak
putusan Pengadilan Agama Palembang a quo dijatuhkan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan; Nafkah iddah 3 (tiga) bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); Nafkah kiswah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Mut’ah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); 4. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi yang selain dan selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: - Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah); Bahwa, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang a quo pada tanggal 13 Januari 2016, hal tersebut sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0946/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 13 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Palembang, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 21 Januari 2016, hal tersebut sesuai dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0946/Pdt.G/2015/PA.Plg tanggal 21 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palembang; Bahwa, dalam mengajukan permohonan bandingnya atas putusan Pengadilan Agama Palembang a quo,
Pembanding/Termohon Konvensi/
Penggugat Rekonvensi mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang tertanggal 15 Februari 2016, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor 0946/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 15 Pebruari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang. Terbanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga mengajukan Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Palembang tertanggal 03 Maret 2016, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0946/Pdt.G/2015/
PA.Plg. tanggal 03 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang; Bahwa, Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) Nomor 0946/Pdt.G/2015/PA.Plg tertanggal 11 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang, dan Terbanding/ Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding, hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 0946/Pdt.G/2015/PA.Plg tertanggal 11 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 13 Januari 2016, ternyata telah diajukan dalam tenggat/tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) RBg jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0946/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 05 Januari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 Hijriah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara itu, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : Dalam Konvensi: Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama dalam kaitan dengan permohonan talak (petitum angka 2 permohonan Terbanding/
Pemohon Konvensi) sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0946/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal 05 Januari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 Hijriah karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dalam putusan a quo (halaman 15 dst) yang pada pokoknya bahwa
antara
Pembanding/Termohon
Konvensi
dengan
Terbanding/
Pemohon Konvensi terbukti telah hidup berpisah rumah, dan selama hidup berpisah tersebut antara keduanya tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga; Menimbang, bahwa majelis tingkat pertama telah mendamaikan Pembanding/Termohon Konvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil. Begitu juga, mediator telah melaksanakan prosedur mediasi kepada Pembanding/ Termohon Konvensi dan Terbanding/Pemohon Konvensi agar rukun dan damai kembali, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan; Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”; Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding;
Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka
majelis
tingkat
banding
berpendapat
bahwa
rumah
tangga
Pembanding/Termohon Konvensi dengan Terbanding/Pemohon Konvensi terbukti telah pecah (marriage break down) sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai. Dengan demikian, permohonan talak
yang
diajukan
oleh
Terbanding/Pemohon
Konvensi
dinyatakan
berlandaskan hukum dan harus dikabulkan; Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Surat Tuada Uldilag Nomor 28/TUADAAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka majelis tingkat banding memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palembang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal Abab, Kabupaten PALI,
dan
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa selanjutnya majelis tingkat banding akan mempertimbangkan
petitum
angka
3
(tiga)
permohonan
Terbanding/
Pemohon Konvensi; Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Palembang a quo, majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi tersebut, sehingga majelis tingkat pertama tidak melaksanakan kewajibannya untuk mempertimbangkan semua yang digugat/diminta oleh Terbanding/Pemohon Konvensi, dengan demikian majelis tingkat pertama telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal
189 ayat (2) RBg/Pasal 178 ayat (2) HIR. Sehingga oleh karenanya, majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut; Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding petitum a quo erat
kaitannya
dengan
pelaksanaan
sidang
izin
ikrar
talak
yang
pelaksanaannya akan ditentukan kemudian oleh majelis tingkat pertama setelah putusan perkara a quo memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, petitum a quo dikategorikan sebagai petitum yang belum waktunya diajukan
(prematoir),
sehingga
oleh
karenanya
permohonan
Terbanding/Pemohon Konvensi yang tercantum dalam petitum a quo dinyatakan cacat formil dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi yang pada pokoknya
memohon
agar
Terbanding/Pemohon Konvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas kedua anaknya, majelis tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Palembang a quo, majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan petitum angka 4 (empat) permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi tersebut, sehingga majelis
tingkat
pertama
tidak
melaksanakan
kewajibannya
untuk
mempertimbangkan semua yang digugat/diminta oleh Terbanding/Pemohon Konvensi, dengan demikian majelis tingkat pertama telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg/Pasal 178 ayat (2) HIR. Sehingga oleh karenanya, majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut; Menimbang, bahwa sebagaimana telah didalilkan oleh Terbanding/ Pemohon Konvensi dalam permohonannya posita angka 3 (tiga)
bahwa
selama terikat perkawinan dengan Pembanding/Termohon Konvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: ANAK I, dan ANAK II., dalil Terbanding/Pemohon Konvensi tersebut ternyata dibantah oleh Pembanding/Termohon Konvensi dalam jawabannya dengan dalil bahwa selama
terikat
perkawinan
Pembanding/Termohon
konvensi
dengan
Terbanding/Pemohon Konvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dalil jawaban Pembanding/Termohon Konvensi tersebut ternyata diakui oleh Terbanding/Pemohon Konvensi dalam repliknya; Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Konvensi di muka sidang telah mengajukan bukti T.1 dan T.2 (fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK I dan ANAK II) yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga seluruh materi dari bukti T. 1 dan bukti T.2 harus dinyatakan benar adanya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas,
maka
majelis
tingkat
banding
berpendapat
bahwa
selama
Pembanding/ Termohon Konvensi dengan Terbanding/Pemohon Konvensi terikat perkawinan sah terbukti telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masingmasing bernama : ANAK I lahir tanggal 24 Agustus 2009, dan ANAK II lahir tanggal 14 Juli 2012; Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, kedua anak Pembanding/Termohon
Konvensi
dan
Terbanding/Pemohon
Konvensi
tersebut tergolong anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), dan hak asuh (hadlonah) anak yang belum mumayyiz tersebut berada di ibunya (in casu, Pembanding/Termohon Konvensi). Namun hal tersebut dapat di alihkan/dipindahkan hak asuh anak kepada bapaknya (in casu, Terbanding/ Pemohon Konvensi) apabila ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan hak asuh anak dimaksud sebagaimana yang diatur dan diamanatkan oleh Pasal 156 huruf c yang menyatakan bahwa “apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhonah telah dicukupi, maka atas permintaan
kerabat
yang
bersangkutan
Pengadilan
Agama
dapat
memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”; Menimbang, bahwa menurut majelis tingkat banding dari hasil pemeriksaan dimuka sidang tidak terdapat satu buktipun yang dapat dijadikan
dasar untuk membuktikan bahwa ibu (in casu, Pembanding/Termohon Konvensi) tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anaknya yang berada dalam asuhannya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding/ Pemohon Konvensi dalam petitum angka 4 (empat) a quo dinyatakan tidak berlandaskan hukum dan harus ditolak; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang a quo sepanjang mengenai konvensi harus dibatalkan dan selanjutnya majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini; Dalam Rekonvensi: Menimbang, bahwa mengenai gugatan Nafkah Iddah, Mut’ah, Kiswah dan Nafkah Madhiah selama 5 bulan (bagian rekonvensi angka 1 jawaban Pembanding/Penggugat Rekonvensi) dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sepanjang berkaitan dengan kewajiban Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut’ah, dan kiswah kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0946/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal
05 Januari 2016 Masehi yang
bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1437 Hijriah karena telah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding tidak sependapat mengenai besaran nominal kewajiban yang dibebankan kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk dibayarkan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dijatuhkan oleh majelis tingkat pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban tertulisnya tertanggal 19 Agustus 2015 bagian rekovensi angka 6 (enam) mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi
mempunyai
penghasilan
dari
kebun
karet
sebesar
Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan, dan penghasilan lain dari usaha cucian mobil, dalil Pembanding/Penggugat Rekonvensi tersebut ternyata tidak disangkal dengan tegas oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi dalam replik tertulisnya tertanggal 09 September 2015; Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Pembanding/ Penggugat Rekovensi sebagaimana tersebut diatas, maka menurut majelis tingkat banding Terbanding/Tergugat Rekonvensi dinyatakan mengakui kebenaran dalil Pembanding/Penggugat Rekonvensi tersebut (vide, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 986 K/Sip/1971 tanggal 22 Maret 1972) dan berdasarkan Pasal 311 RBg dalil Pembanding/Penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan terbukti; Menimbang,
bahwa
dengan
memperhatikan
penghasilan
Terbanding/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka menurut majelis tingkat banding besaran nominal kewajiban yang patut, layak dan
adil
dibebankan
kepada
Terbanding/Tergugat
Rekonvensi
untuk
dibayarkan kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, adalah: - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.2.000.000,00/per-bulan x 3 = Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); - Mut’ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); - Kiswah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa majelis tingkat banding tidak sependapat dengan putusan majelis tingkat pertama dalam putusan a quo yang tidak menerima gugatan rekonvensi nafkah madhiah (rekonvensi angka 1 huruf D jawaban Pembanding/Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Palembang a quo karena tidak tepat dan tidak benar dengan pertimbangan sebagai berikut;
Menimbang,
bahwa
Pembanding/Penggugat
Rekonvensi
mengajukan gugatan rekonvensi nafkah madhiah selama 5 bulan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang diajukan bersama dengan jawaban tertulisnya tertanggal 19 Agustus 2015. Dengan demikian, secara implisit terkandung maksud bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah madhiah mulai bulan Maret 2015 s.d bulan Agustus 2015, sehingga gugatan rekonvensi tersebut telah tepat dan jelas, serta tidak kabur (obscuur libel); Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat pertama dan disetujui oleh majelis tingkat banding sebagaimana tersebut diatas bahwa Terbanding/Tergugat Rekonvensi wajib membayar suatu kewajiban kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai akibat dari permohonan talak yang diajukannya sebab Pembanding/Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat banding diatas bahwa kewajiban nafkah yang patut, layak dan adil untuk dibayar oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi kepada Pembanding/ Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dengan demikian, majelis tingkat banding menetapkan dan menghukum kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah
madhiah
kepada
Pembanding/Penggugat
Rekonvensi
sebesar
Rp.2.000.000,00/per-bulan x 5 = Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dengan demikian, maka keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai gugatan nafkah madhiah sebagaimana tercantum dalam
memori
banding
dinyatakan
berlandaskan
hukum
dan
harus
dikabulkan; Menimbang, bahwa selanjutnya majelis tingkat banding akan mempertimbangkan Gugatan Hak Hadhonah (asuh) Anak; Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulisnya bagian rekonvensi angka 2 dan 3, Pembanding/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan hak
hadhonah (asuh) kedua anaknya dan nafkah hadhonah kedua anaknya tersebut; Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas (bagian konvensi) bahwa selama Pembanding/Penggugat Rekonvensi dan Terbanding/Tergugat Rekonvensi terikat perkawinan sah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: ANAK I lahir tanggal 24 Agustus 2009, dan ANAK II lahir tanggal 14 Juli 2012, dimana menurut Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam kedua anak tersebut tergolong anak yang belum berumur mumayyiz (berumur 12 tahun); Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui sepenuhnya pertimbangan hukum majelis tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Palembang a quo yang telah menetapkan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah kedua anaknya tersebut diatas karena telah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh majelis tingkat banding. Namun demikian, majelis tingkat banding tidak sependapat dengan besaran nominal kewajiban pembayaran nafkah hadhonah yang telah dibebankan oleh majelis tingkat pertama kepada Terbanding/Tergugat Rekonvensi selaku bapak dari kedua anak tersebut sebab terlalu kecil dan cenderung tidak memenuhi rasa keadilan dan tentunya tidak cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal anak sehari-hari yang semakin hari semakin meningkat; Menimbang,
bahwa
dengan
memperhatikan
penghasilan
Terbanding/ Tergugat Rekovensi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka menurut majelis tingkat banding kebutuhan minimal seorang anak setiap bulan yang
layak,
patut,
dan
memenuhi
rasa
keadilan
adalah
sebesar
Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga oleh karena itu majelis tingkat banding menetapkan dan menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi nafkah hadhonah (asuh) kedua anaknya tersebut diatas setiap bulan sebesar Rp.1.500.000.00 x 2 orang anak = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhitung
sejak putusan Pengadilan Agama Palembang a quo dijatuhkan
sampai
dengan kedua anaknya tersebut berumur dewasa (21 tahun) dan/atau telah kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, maka keberatan Pembanding/ Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai gugatan nafkah hadhonah kedua orang anaknya sebagaimana tercantum
dalam
memori banding dinyatakan berlandaskan hukum dan harus dikabulkan; Menimbang, bahwa tentang Gugatan Hutang Piutang (Pinjam Meminjam)
sebagaimana
jawaban
tertulis
Pembanding/Penggugat
Rekonvensi bagian rekonvensi angka 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Palembang a quo, majelis tingkat pertama tidak mempertimbangkan gugatan rekonvensi angka 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) yang tercantum dalam jawaban tertulis Pembanding/Penggugat Rekonvensi, sehingga majelis tingkat pertama tidak melaksanakan kewajibannya untuk mempertimbangkan semua yang digugat/diminta oleh Pembanding/Penggugat Rekonvensi, dengan demikian majelis tingkat pertama telah tidak melaksanakan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg/Pasal 178 ayat (2) HIR. Sehingga oleh karenanya, majelis tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut; Menimbang, tercantum
dalam
bahwa
jawaban
untuk
gugatan
rekonvensi
Pembanding/Penggugat
sebagaimana
Rekonvensi
bagian
rekonvensi angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) menurut majelis tingkat banding tidak dapat dikumulasikan dengan permohonan talak (vide, Pasal 66 dan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009) sebab gugatan rekonvensi a quo menyangkut sengketa hutang piutang dan/atau pinjam meminjam; Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi a quo tidak dapat dikumulasikan dengan permohonan talak, maka gugatan rekonvensi a quo dinyatakan cacat formil dan selanjutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak diterimanya gugatan rekonvensi angka 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) a quo, maka keberatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sepanjang mengenai gugatan a quo sebagaimana tercantum
dalam memori bandingnya dinyatakan tidak
berlandaskan hukum dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Palembang a quo sepanjang mengenai rekonvensi harus dibatalkan dan selanjutnya majelis tingkat banding mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini; Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh substansi kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/Tergugat Rekonvensi sepanjang berkaitan dan bertentangan dengan segala hal yang telah dipertimbangkan diatas dinyatakan tidak berlandaskan hukum dan harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, sedangkan untuk biaya dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding / Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi; Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara’ / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -
Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima.;
-
Membatalkan
Putusan
Pengadilan
0946/Pdt.G/2015/PA.Plg. tanggal
Agama
Palembang
Nomor
05 Januari 2016 Masehi yang
bertepatan dengan tanggal 24 Robiulawal 1437 Hijriah, dan mengadili sendiri sebagai berikut: Dalam Konvensi. 1. Mengabulkan permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi sebagian; 2. Memberi izin kepada Terbanding/Pemohon Konvensi
(TERBANDING)
untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Pembanding/Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang; 3. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Palembang
untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penukal Abab, Kabupaten PALI, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukarami, Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 4. Menolak permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi sepanjang mengenai permohonan hak hadhonah anak; 5. Menyatakan permohonan Terbanding/Pemohon Konvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); Dalam Rekonvensi. 1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagian; 2. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi, berupa: a. Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah); b. Mut’ah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); c. Kiswah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah); d. Nafkah madiah selama 5 bulan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan sebagai hukum bahwa Pembanding/Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhonah (asuh) kedua anaknya, masing-masing bernama: a. ANAK I lahir tanggal 24 Agustus 2009; b. ANAK II lahir tanggal 14 Juli 2012; 4. Menghukum Terbanding/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Pembanding/Penggugat Rekonvensi nafkah hadhonah (asuh) kedua anaknya
tersebut
diatas
(diktum
no.
3)
setiap
bulan
sebesar
Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), terhitung sejak putusan Pengadilan Agama Palembang a quo dijatuhkan
sampai dengan kedua anaknya
tersebut berumur dewasa (21 tahun) dan/atau telah kawin, diluar biaya pendidikan dan kesehatan; 5. Menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); Dalam Konvensi dan Rekonvensi. - Membebankan kepada Terbanding / Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp.301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah); - Membebankan kepada Pembanding /Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1437 Hijriah oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. , Hakim TInggi sebagai Ketua Majelis, Drs. Masrur, S.H., M.H. dan Sulhan, S.H., M.Hum., masing - masing Hakim Tinggi sebagai Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 06/Pdt.G/2016/PTA.Plg. tanggal 22 Pebruari 2016 Masehi, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 April 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir 1437 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Anggota Majelis dan Dra. Hj. Faroja,S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang beperkara;
KETUA MAJELIS,
Drs. H. Muhyiddin, M.H. ANGGOTA MAJELIS,
Drs. Masrur, S.H., M.H.
Sulhan, S.H.M.Hum.
PANITERA PENGGANTI,
Dra. Hj. Faroja,S.H., M.H.
Perincian biaya perkara: 1. Biaya proses
= Rp. 139.000,00
2. Biaya redaksi
= Rp.
5.000,00
3. Biaya meterai
= Rp.
6.000,00
Jumlah
= Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
