PUTUSAN Nomor 20/Pdt.G/2016/PTA.Plg.
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara
tertentu
pada
tingkat
banding,
dalam
persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadhanah, antara : PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Musi Rawas, dahulu
sebagai
Tergugat
sekarang
sebagai
Pembanding. melawan TERBANDING umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal Kota Jakarta Selatan, memberikan
kuasa
kepada
Amperanto,SH,MH,
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum (Law Office) Amperanto, SH,MH dan Partners, yang beralamat di Jln. Yos Sudarso Linggau Plaza, Blok B.1, Lt II, Kel. Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur, Kota Lubuklinggau Sumsel, dengan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2016, dahulu sebagai
Penggugat sekarang sebagai
Terbanding. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohon banding; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan
oleh
Pengadilan
Agama
Lubuklinggau
Nomor
91/Pdt.G/2016/PA. Llg. tanggal 01 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1437 Hijriyah. yang amarnya berbunyi sebagai berikut
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat 2. Menetapkan
anak
yang
bernama
ANAK
PEMBANDING
dan
TERBANDING umur 7 tahun / lahir pada tanggal 26 April 2009 berada dibawah hadhanah Penggugat. 3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING kepada Penggugat.; 4. Membebankan kepada Penggugat
untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 351.000, ( tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah ). Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau tersebut,
Pembanding/Tergugat mengajukan upaya hukum banding
dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 91/Pdt.G/2016/PA.Llg. tanggal 10 Juni 2016, permohonan
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/
Penggugat pada tanggal 13 Juni 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lubuklinggau, Pembanding/Tergugat telah menyerahkan memori banding pada tanggal 15 Juni 2016, Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 22 Juni 2016; Membaca dan memperhatikan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Terbanding/Penggugat tanggal 24 Juni 2016 dan kepada Pembanding/Tergugat
tanggal 27 Juni 2016,
membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuklinggau Drs. H. Lukmanto
Nomor 91/Pdt.G/2016/PA.Llg tanggal 28 Juni 2016 yang
menerangkan bahwa
Pembanding/Tergugat sudah memeriksa berkas
perkara dan surat keterangan Nomor
91/Pdt.G/2016/PA.Llg tanggal 29
Juni 2016 yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding/Penggugat tidak datang untuk memeriksa berkas perkara; Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Register Perkara Banding
Nomor
20/Pdt.G/2016/PTA.Plg, pada tanggal 11 Juli 2016. PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Nomor 91/Pdt.G/2016/PA.Llg, tanggal 1 Juni 2016 Masehi
Lubuklinggau bertepatan
dengan tanggal 25 Sya’ban 1437 Hijriyah, telah diajukan Permohonan Banding oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 10 Juni 2016, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara yuridis formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding; Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Agama
Lubuklinggau
telah
melaksanakan prosedur mediasi dengan mediator Drs. Rahmatullah MH., namun berdasarkan laporan mediator
tertanggal 21 Maret 2016, mediasi
tersebut tidak berhasil kedua belah pihak menempuh upaya damai dan telah pula mendamaikan kedua pihak dalam proses litigasi di persidangan namun tidak berhasil, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 RBg dan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; Menimbang
bahwa
Pengadilan
Agama
Lubuklinggau
telah
mempertimbangkan dalam putusannya bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum telah dapat meyakini kebenaran gugatan Penggugat/Terbanding karena anak Penggugat/Terbanding masih kecil berumur lebih kurang 7 (tujuh) tahun dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, yang memerlukan kasih sayang dari ibunya, sesuai Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, sedangkan alasan-alasan serta bantahan dan tuduhan Tergugat/Pembanding
terhadap Penggugat/Terbanding tidak
terbukti menurut hukum, maka gugatan Penggugat patut dipertimbangkan. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Pengadilan Agama Lubuklinggau berkesimpulan bahwa Penggugat/Terbanding dipandang telah memenuhi syarat dan cukup alasan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam, oleh karena itu
gugatan Penggugat/Terbanding patut dikabulkan dengan menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING, lahir tanggal 26 April 2009 berada dibawah hadhanah Penggugat/Terbanding; Menimbang,
bahwa
Pembanding/Tergugat
menyampaikan
memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa Pembanding/Tergugat berkeberatan terhadap penilaian majelis hakim yang menyatakan sbb : - Bahwa Penggugat/Terbanding bukanlah seorang ibu yang lalai dan tidak cakap untuk mengurus anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, berdasarkan penilaian Pembanding/Tergugat ketika masih bersama dalam mengurus anak Terbanding/Penggugat kasar terhadap anak, sering membentak anak, selalu memarahi anak ketika anak bermain berantakan di dalam rumah dan Terbanding/Penggugat selalu kasar ketika memberi makan atau menyuapi makan kepada anak, anak sudah kenyang masih dipaksa-paksa sehingga anak tersebut muntahmuntah; - Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada diri Penggugat/Terbanding tidak ditemukan adanya sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan haknya padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian, Penggugat/Terbanding tidak layak untuk mengasuh dan mendidik anak dikarenakan Penggugat/ Terbanding memiliki record buruk dalam masalah moral atau ahlak. Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding/ Tergugat tersebut dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi Agama Palembang tidak sependapat karena Pengadilan Agama Lubuklinggau telah dengan seksama memeriksa serta meneliti alat-alat bukti di persidangan, oleh karenanya keberatan-keberatan Pembanding/ Tergugat tersebut harus dikesampingkan. Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan
Agama
Lubuklinggau
telah
tepat
dan
benar
dalam
mempertimbangkan hak hadlonah baik secara hukum Islam maupun perundang-undangan dalam menentukan hak hadlonah bagi anak yang belum
mumayyiz
adalah
hak
ibunya
sehingga
apa
yang
telah
dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lubuklinggau diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang; Menimbang,
bahwa
Pengadilan
Tinggi
Agama
Palembang
berkesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terbanding/Penggugat
tidak dapat
menjalankan kewajibannya sebagai seorang Ibu dari anak tersebut, Terbanding/Penggugat dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum, harus dan
patut
mendapatkan
hak
hadhanahnya
atas
anak
(ANAK
PEMBANDING dan TERBANDING) yang belum mumayyiz tersebut, hal mana telah sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 yaitu mengenai perwalian anak, yang menjadi ukuran/patokan adalah ibu kandung diutamakan khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tidak wajar untuk memelihara anak. Dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :239 K /Sip/ 1968 tanggal 15 Maret 1969 yaitu dalam hal adanya perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang serta perawatan seorang ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya, begitu pula menurut ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk memindahkan hak hadlonah terhadap anak yang belum mumayyiz dari ibu kandungnya (Terbanding/Penggugat) kepada bapaknya (Pembanding/Tergugat), maka dasar pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau harus dikuatkan, oleh karena itu anak yang bernama ANAK PEMBANDING dan TERBANDING umur 7 (tujuh) tahun yang lahir pada tanggal 26 April 2016
berada dibawah
hadhanah ibu kandungnya (Terbanding/Penggugat ); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat telah cukup alasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 91/Pdft.G/2016/PA.Llg tanggal 1 Juni 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1437 Hijriyah;
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama pada Pengadilan Agama Lubukklinggau dibebankan kepada Penggugat/Terbanding sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau dan biaya perkara tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang dibebankan kepada Pembanding/Tergugat sebagaimana dalam amar putusan ini; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain serta Hukum Syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini; MENGADILI - Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; - Menguatkan putusan Pengadilan Agama Lubuklinggau Nomor 91/Pdt.G /2016 / PA.Llg tanggal 1 Juni 216 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya’ban 1437 Hijriyah; - Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari
Selasa tanggal 23
Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzul Qo’dah 1437 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang oleh Drs. Muallimin Ahmad, S.H., M.H.I, sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Abd. Choliq S.H., M.H. dan Drs. Enas Nasai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Nawawi sebagai Panitera Pengganti putusan tersebut dibacakan
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan tidak dihadiri Pihak Pembanding dan Pihak Terbanding/Kuasanya.
Ketua Majelis.
Drs. MUALLIMIN AHMAD, S.H.,M.H.I
Hakim Anggota.
Hakim Anggota.
Drs. H. ABD. CHOLIQ, S.H.,M.H.
Drs. ENAS NASAI, S.H.
Panitera Pengganti
Drs. H. NAWAWI
Perincian Biaya Perkara : Biaya Proses
Rp. 139.000,00
Biaya Redaksi
Rp.
5.000,00
Biaya Meterai
Rp.
6.000,00
Jumlah
Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
