PUTUSAN Nomor 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara : Hj. Mintang binti Langatta, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Beringin No. 97 Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai Penggugat I / Pembanding; Salman bin H. Massi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Beringin No. 97 Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sebagai
Penggugat II / Pembanding;
Muhammad Yusuf bin H. Massi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Jalan Beringin No. 97 Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, , sebagai Penggugat III / Pembanding; Hj. Atirah binti Laije, umur
tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat
tinggal di Jalan Pare-Pare VI/6, Bumi Sudiang Permai, Blok F, Kota Makassar, sebagai Penggugat IV / Pembanding Bahwa Penggugat I, II, III,dan IV telah memberi kuasa kepada Libraham, S.H. ,
beralamat di jalan Kerukunan Selatan 07,
No. 22/662, Blok H Baru, Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2014 dan tanggal 13 Februari 2015 dengan register Nomor 90/SK/II/2015/PA MKS tanggal 25 Februari 2015, sebagai Penggugat/ Pembanding;
Hal. 1 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
melawan H. Muchtar Kana, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Kebahagian Utara 6 Blok A No. 297 Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Kota Makassar, sebagai Tergugat / Terbanding Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding. DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 421/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 27 Juli 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : I.
DALAM KONVENSI A. DALAM EKSEPSI -
Mengabulkan eksepsi tergugat
B. DALAM POKOK PERKARA -
Menyatakan bahwa gugatan penggugat konvensi tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvanklijke Verklaard).
II. DALAM REKONVENSI -
Menyatakan bahwa gugatan penggugat rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya (Niet Ontvanklijke Verklaard).
III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Bahwa, terhadap putusan tersebut, para Pengugat sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan
Agama
Makassar
sesuai
akta
permohonan
banding
nomor
421/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 10 Agustus 2015, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 421/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 13 Agustus 2015. Hal. 2 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar sebagaimana tanda terima memori banding
Nomor 421/Pdt.G/2015/PA.Mks
tanggal 1 September 2015 yang pada pokok nya sebagai berikut : Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Putusannya yaitu : I. Dalam Konvensi A. Dalam Eksepsi pada halaman 26 (dua puluh enam) sampai dengan halaman 28 dan B. Dalam Pokok Perkara pada halaman 28 sampai dengan 30 Putusan Perkara No. 421/Pdt.G/2015/PA. Mks ; Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama a quo ada beberapa pertimbangan Majelis Hakim yang kami sangat keberatan dan sangat merugikan Para Penggugat antara lain sebagai berikut : KEBERATAN PERTAMA Bahwa Hakim pertama pada Pengadilan Agama Makassar telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28 (dua puluh delapan) pada alinea 5 dalam putusannya menyatakan : “Menimbang, bahwa dengan tidak dicantumkan umur Penggugat IV (Hj. Atirah binti Laije) didalam surat Gugatan sehingga tidak diketahui apakah dia sudah dewasa atau belum yang akibatnya tidak diketahui apakah dia cakap melakukan tindakan hukum dimuka Pengadilan atau belum, sehingga gugatan penggugat tersebut adalah kabur (obscuur libel), oleh karena itu dalil eksepsi tergugat tersebut beralasan dan harus dikabulkan “ ; KEBERATAN KEDUA Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya pada halaman 30 alinea ke-5 menyatakan : “Menimbang, bahwa dengan tidak dimasukkannya Ashar bin H. Massi sebagai pihak dalam perkara ini yang merupakan bentuk kesengajaan, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikategorikan kurang pihak (Plurium litis consortium) “ ; KEBERATAN KETIGA Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas 1 A Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindakan kesewenang wenangan oleh Hal. 3 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
karena dalam proses perkara telah ada jawab menjawab, tiba giliran Para Penggugat mengajukan bukti surat tanggal 25 Mei 2015 dan Para Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 dan sidang selanjutnya masih ada bukti surat yang akan diajukan, oleh Majelis Hakim menyatakan sekalian membawa saksi-saksi pada sidang berikutnya yaitu pada tanggal 8 Juni 2015, maka Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi pada persidangan tanggal 8 Juni 2015 akan tetapi saksi tidak diperiksa karena tergugatnya sudah pulang dan kuasa hukum melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa saksi saya sudah siap untuk diperiksa, Majelis Hakim menyatakan ditunda pada tanggal 27 Juli 2015 ; Pada tanggal 27 Juli 2015 kuasa hukum Para Penggugat menghadiri persidangan untuk mengajukan bukti surat tambahan dan saksi-saksi akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim menyatakan dalam persidangan bahwa Majelis Hakim akan membacakan putusan sela dan putusan akhir, maka selaku kuasa hukum kaget kok acara persidangan tidak diberitahukan bahwa hari ini dibacakan putusan, hal ini adalah suatu tindak kesewenang-wenangan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini ; Bahwa Ketua Majelis Hakim yaitu Drs. Muh. Igbal, M.H.
mempunyai
hubungan dengan Tergugat yaitu Drs. Muchtar Kana, karena Tergugat adalah seorang pensiunan pada Pengadilan Agama ; Dan aktip menyampaikan supaya berdamai, oleh karena itu kemungkinannya untuk membantu Tergugat tidak ada jalan lain kecuali Gugatan dicari-cari kelemahannya dan kalau perkara ini sampai kepada pembuktian jelas Tergugat tidak bisa dibantu dan tidak mampu membuktikan bahwa Tergugat (Drs. Muchtar Kana) adalah ahli waris dari almarhum H. Syamsuddin bin Laije, karena ahli
waris dari almarhum
H. Syamsuddin bin Laije adalah saudaranya yang bernama Pr. Hj. Atirah binti Laije (Penggugat IV). Berdasarkan alasan-alasan dalam memori banding tersebut diatas, maka dimohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :
Hal. 4 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
1. Menyatakan menerima permohonn banding dari Para Penggugat I, II, III dan IV, sebagai Para Penggugat / Tergugat Intervensi ; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Klas 1A Makassar Nomor 421 / Pdt.G. / 201 / PA. Mks. Senin tanggal 27Juli 2015 ; 3. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagaimana dalam Gugatan semula ; 4. Menghukum Tergugat / Terbanding membayar biaya perkara yang timbul ; Bahwa
memori
banding
Pembanding
telah
disampaikan
kepada
Terbanding melalui Relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 421/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 9 September 2015. Dan Terbanding menyerahkan kontra memori Banding sebagaimana tanda terima kontra memori banding Nomor 421/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 18 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : Keberatan Pertama: Bahwa terlepas dari cakap dan tidak cakapnya untuk bertindak di muka pengadilan dan terlepas dari dewasa dan tidak dewasanya pembanding ke IV (Hj. Atirah binti Laije) pembanding/penggugat ke IV tersebut telah melanggar hukum acara yang mengharuskan Penggugat menulis identitasnya secara lengkap, maka diputusnya perkara No.421/Pdt.G/2015/PA. Mks. a quo dengan pertimbangan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Lible) sudah tepat (ex. BW ps. 1367). Bahwa pembuktian adalah kewajiban para pihak yang berperkara untuk membuktikan dalil-dalilnya bukan kewajiban Majelis Hakim. Keberatan Kedua: Bahwa
telah
sepakat
para
Pembanding/para
Penggugat
dengan
Terbanding/Tergugat bahwa Laije bin Saguni adalah ayah mertua dari almarhumah Hj. Jubaedah binti H. Massi dan Hj. Mintang binti Langatta adalah ibu mertua dari almarhum H. Syamsuddin Kana bin Laije serta Salman bin H. Massi, Ashar bin H. Massi, serta Muhammad Yusuf bin H. Massi adalah ipar dari almarhum H. Syamsuddin Kana bin Laije dan mereka telah ditetapkan sebagai ahli waris dari kedua almarhum tersebut ( H. Syamsuddin Kana bin Laije dan Hal. 5 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
Hj. Jubaedah binti H. Massi) di dalam penetapan Pengadilan Agama Kls. 1 A Makassar No. 73/Pdt.P/2012/PA.Mks. karena penetapan Pengadilan Agama Kls 1 A Makassar a quo tidak ada dasar hukumnya baik di dalam al qur’an (ayatul mawaris/surat An-nisaa ayat 11 dan 12) maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam maka pertanyaannya kira-kira bagaimana cara menentukan bagian Laije bin Saguni dari harta peninggalan H. Jubaedah binti H. Massi, begitu pula kira-kira bagaimana cara menentukan bahagian Hj. Mintang, Salman, Ashar, dan Muhammad Yusuf bin H. Massi dari harta peninggalan almarhum H. Syamsuddin Kana bin Laije? Jawabannya tentu mengatakan bahagian Laije bin Saguni dari harta peninggalan anak mantunya Hj. Jubaedah binti H. Massi adalah nol (0) begitupula bahagian Hj. Mintang binti Langatta dari harta peninggalan anak mantunya yang bernama H. Syamsuddin Kana bin Laije adalah nihil, sedang bahagian Salman, Ashar, dan Muhammad Yusuf bin H. Massi dari peninggalan saudara iparnya tersebut adalah kosong karena yang menentukan bahagian masing-masing ahli waris adalah undang-undang. Bahwa terlepas dari sengaja atau tidak sengajanya para Pembanding/para Penggugat tidak memasukkan Ashar bin H. Massi sebagai pihak dalam perkara ini, karena adanya ahli waris tidak duduk sebagai pihak, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Bahwa
kesalahan
para
Pembanding/para
Penggugat
tidak
boleh
ditimpakan kepada Majelis Hakim. Hakim harus jujur mengadili perkara, tidak boleh mengatakan lengkap yang tidak lengkap sebagaimana maunya para Pembanding/para
Penggugat,
maka
pertimbangan
majelis
hakim
yang
mempertimbangkan gugatan para Penggugat tidak lengkap pihaknya, tidak keliru dan benar. Keberatan Ketiga : Bahwa pada tanggal 8 Juni 2015 saksi para Penggugat/Pembanding tidak diperiksa
karena
pada
waktu
itu
sudah
tiba
gilirannya
perkara
No.421/Pdt.G/2015/PA.Mks. untuk disidang akan tetapi Kuasa Hukum para
Hal. 6 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
Pembanding/para
Penggugat
tidak
hadir
entah
apa
alasannya,
maka
persidangannya ditunda ke tanggal 27 Juli 2015. Bahwa tenggang waktu antara tanggal 8 Juni dengan 27 Juli 2015 adalah waktu
yang
tidak
mempertimbangkan sudah terbukti
pendek. bahwa
Itulah
dipergunakan
perkara
ini
tidak
Majelis
perlu
Hakim
dilanjutkan
untuk karena
tidak memenuhi persyaratan formil sebagaimana yang
dimaksud hukum acara, yakni penggugat ke IV (Hj. Atirah binti Laije) tidak menulis identitasnya secara lengkap dan adanya ahli waris yang tidak menjadi pihak (Ashar bin H. Massi). Bahwa apabila telah diketahui bahwa suatu perkara tidak memenuhi persyaratan
masih
dilanjutkan,
itu
menyalahi
azas
pengadilan
yang
mengharuskan penyelesaian perkara harus cepat dan biaya ringan. Oleh sebab itu tindakan Majelis Hakim memutus perkara No.421/Pdt.G/2015/PA.Mks. pada waktu itu tidak boleh dikatakan sewenang-wenang, malah perbuatan para Pembanding/para Penggugat
tidak memasukkan Ashar bin H. Massi
sebagai pihak dalam perkara ini dapat dikatakan sewenang-wenang karena sudah ada perkara sebelumnya yakni perkara No.753/Pdt.G/2013/PA.Mks. sudah diputus tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena tidak lengkap pihaknya (Plurium Litis Consortium). Bahwa diputusnya perkara No.421/Pdt.G/2015/PA.Mks. pada tanggal 27 Juli 2015 itu sudah membantu para pembanding/para penggugat karena biaya perkara di stop sampai di situ. Bahwa Terbanding/Tergugat tidak pernah mengaku sebagai ahli waris dari almarhum H. Syamsuddin Kana, hanya Terbanding/Tergugat mengaku sebagai
orang
yang
telah
memelihara,
mendidik,
menyekolahkan,
dan
membiayai almarhum H. Syamsuddin Kana pada masa kecilnya dan mengaku sebagai ahli waris dari ibunda almarhum H. Syamsuddin Kana. Hal ini telah diakui
para
Pembanding/para
Penggugat
sendiri
dan
telah
terbukti
di
dalam persidangan perkara No.753/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 2 Desember 2013. Hal. 7 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
Bahwa betul Bapak Drs. Muh. Iqbal, MH. seprofesi dengan Terbanding/ Tergugat sehingga sependapat bahwa perkara/gugatan yang tidak memenuhi persyaratan baik karena ada ahli waris yang seharusnya didudukkan sebagai pihak tidak didudukkan sebagai pihak, maupun karena penggugat tidak menulis identitasnya secara lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), tetapi tidak ada hubungan saling bantu membantu untuk melakukan kecurangan. Bahwa pemeriksaan Majelis Hakim, baru pada tahap pemeriksaan atas syarat formil gugatan, belum masuk kepada tahap pemeriksaan pokok perkara. Seandainya Majelis Hakim memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara tentu akan menolak gugatan para Pembanding/para Penggugat, karena para Pembanding/para Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Syamsuddin Kana, sedang menurut ayatul mawaris jo. Kompilasi Hukum Islam, para Pembanding/para Penggugat bukan ahli waris dari almarhum H. Syamsuddin Kana. Bahwa berdasarkan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “ bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau se ayah maka ia mendapat separuh bagian “. Maka pembanding ke IV (Hj. Atirah binti Laije) bukan ahli waris yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan almarhum H. Syamsuddin Kana karena pada waktu meninggalnya almarhum Syamsuddin Kana, ayahnya yang bernama Laije bin Saguni terbukti masih hidup, oleh sebab itu permohonannya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Syamsuddin Kana harus ditolak. Bahwa oleh karena penetapan Pengadilan Agama No.73/Pdt.P/2012/ PA.Mks. yang dijadikan para Pembanding/para Penggugat sebagai dasar gugatannya
ternyata
dengan hukum
tidak
waris islam
ada dan
dasar
hukumnya
malah
bertentangan
harus dinyatakan batal demi hukum,
Hal. 8 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
maka permohonan banding para Pembanding/
para Penggugat harus ditolak
pula. PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang
Pengadilan tingkat pertama, surat - surat
bukti yang berhubungan
dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 421/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 27 Juli 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 H., Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut : Dalam eksepsi : Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan
diputus
oleh
Majelis
Hakim
tingkat
pertama
khusus
mengenai
Perlawanan eksepsi seperti Kewenangan mengadili, Penggugat IV mengklaim dirinya bersaudara kandung dengan Syamsuddin Kana di satu sisi, sedang disisi lain mengaku almarhum H Syamsuddin Kana lahir dari istri Laije yang bernama Hj Side binti Kana adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan jawab menjawab, replik, duplik dan bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menimbang bahwa pertimbangan masalah umur Penggugat IV yang dipersoalkan oleh pihak Tergugat/Terbading adalah bukan merupakan syarat imperatif sebagai mana pendapat
M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum
Acara Perdata Halaman 53 – 54 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim tingkat banding, oleh karena itu eksepsi Tegugat/Pembanding tentang umur Penggugat IV patut ditolak.
Hal. 9 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
Menimbang
bahwa tujuan pokok eksepsi adalah agar pengadilan
mengahiri proses pemeriksaan
tanpa lebih lanjut memeriksa materi
pokok
perkara (M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata Halaman 418) jadi bila ada eksepsi yang dikabulkan maka pemeriksaan langsung dihentikan. Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat eksepsi Tergugat/Terbanding secara keseluruhan patut ditolak dan amar putusan Mejelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi harus diperbaiki sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; Dalam Pokok Perkara : Dalam Konvensi : Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus
syarat formil
gugatan adalah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat
bahwa pertimbangan hukum
Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini, namun Majlis Hakim tingkat banding perlu memberikan tambahan pertimbangan sehubungan dengan syarat formil gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sendiri terhadap syarat formil gugatan tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini : Menimbang bahwa keberatan pertama Pembanding telah dipertimbangkan dalam eksepsi serta telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan keberatan kedua dan ketiga Pembanding Hakim
tingkat pertama khusus syarat
telah diputus oleh Majelis
formil gugatan adalah benar dan
tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga diambil alih oleh Hal. 10 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ; Menimbang bahwa perlu dirinci lebih jauh terhadap gugatan Penggugat/ Pembanding dalam hal gugatan waris dimana gugatan yang diajukan oleh para Penggugat harus di teliti dimana kekurangan syarat formil yang menjadi kelemahan gugatan tersebut sehingga dalam memutus perkara yang dinyatakan tidak dapat diterima/NO (niet onvankelijke verklaard) karena kekurangan syarat formil gugatan secara keseluruhan harus di dipertimbangkan, tidak hanya dari satu sudut saja ; Menimbang
bahwa
gugatan
para
Penggugat
yang
menyatakan
bahwa Penggugat I ; II ; III dan IV adalah ahli waris dari Hj. Jubaedah binti H. Massi dan H. Syamsuddin Kana bin Laije sangat tidak beralasan sebab Penggugat I ; II ; III adalah saudara kandung dari Hj. Jubaedah binti H. Massi sehingga
Para penggugat
tersebut
tidak
punya hubungan hukum dengan
H. Syamsuddin Kana bin Laije karena merupakan suadara ipar saja, sehingga antara Penggugat I ; II ; III dengan H. Syamsuddin Kana bin Laije tidak mempunyai hubungan waris mewarisi, sementara Penggugat I ; II ; III hanya mempunyai hubungan hukum dengan Hj. Jubaedah binti H. Massi, sehingga dalam memformulasikan gugatan harus dipisahkan antara ahli waris Hj. Jubaedah binti H. Massi dan ahli waris H. Syamsuddin Kana bin Laije ; Menimbang bahwa H. Syamsuddin Kana bin Laije telah meninggal dunia lebih dulu dari Hj. Jubaedah binti H. Massi (Istri) sehingga yang menjadi ahli waris H. Syamsuddin Kana bin Laije adalah 1. Hj. Jubaedah binti H. Massi (Istri) ; 2. Laije bin Sagumi (bapak kandung) ; 3. Hj. Sade binti Kana (Ibu kandung) dan 4. Hj. Atirah binti Laije (saudara), karena pada saat H. Syamsuddin Kana bin Laije meninggal Laije bin Sagumi (bapak kandung) ; 3. Hj. Sade binti Kana (Ibu kandung) masih hidup ; Menimbang bahwa Hj. Jubaedah binti H. Massi meninggal setelah H. Syamsuddin Kana bin Laije sehingga Hj. Jubaedah binti H. Massi menerima waris dari H. Syamsuddin Kana bin Laije dan juga mendapatkan ½ harta gono gini antara dari H. Syamsuddin Kana bin Laije dan Hj. Jubaedah binti H. Massi Hal. 11 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
sehingga yang menjadi harta warisan Hj. Jubaedah binti H. Massi adalah ½ harta gono gini tersebut dan bagian warisan sebagai istri dari H. Syamsuddin Kana bin Laije ; Menimbang bahwa pada saat Hj. Jubaedah binti H. Massi meninggal almarhum meninggalkan ahli waris Penggugat I ; II ; III dan Ashar bin H. Massi (yang tidak disebutkan dalam gugatan),; Menimbang bahwa sehubungan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat I ; II dan III hanya bisa menggugat harta warisan yang menjadi harta peninggalan dari Hj. Jubaedah binti H. Massi yaitu ½ harta gono gini tersebut dan bagian warisan sebagai istri dari H. Syamsuddin Kana bin Laije ; Menimbang bahwa Penggugat I ; II ; III : IV memohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Hj. Jubaedah binti H. Massi dan H. Syamsuddin Kana bin Laije,hal tersebut bertentangan dengan ketentuan diatas karena Penggugat I ; II ; III bukan sebagai ahli waris dari H. Syamsuddin Kana bin Laije dan Penggugat IV bukan ahli waris dari Hj. Jubaedah binti H. Massi ; Menimbang bahwa gugatan para Penggugat tidak menjelaskan seperti penjelasan tersebut diatas sehingga gugatan Penggugat menjadi Kabur (Obscuur libel)
oleh karena itu gugatan Penggugat patut tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijke Verklaard) Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 421/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 27 Juli 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 H., dalam konvensi harus dipertahankan dan dikuatkan ; Dalam rekonvensi : Menimbang,
bahwa
Penggugat
rekonvensi
memohon
agar
harta
peninggalan almarhum H. Syamsuddin Kana yang ada dalam penguasaan tergugat rekonvensi dimasukkan dalam gugatan/ perkara ini yaitu : 1. Satu buah rumah permanen berlantai dua, terletak di Jalan Beringin, No. 97, Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. 2. Satu buah Kulkas 3. Satu buah mesin cuci Hal. 12 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
4. Satu buah televisi layar datar 5. Satu buah kompor gas besar satu mata beserta dengan pancinya 6. Perlengkapan pengantin berupa bosara dan kempu 7. Satu unit sepeda motor, merek Yamaha Jupiter 8. Sejumlah perhiasan emas 9. Tabanas BNI dan Bank Mandiri 10. Sejumlah deposito 11. Dua stelan jas 12. Satu kavling tanah kavling di BTP Blok AA (dekat Ruko Pelangi Makassar ) 13. Satu buah jam tangan merek Seiko 5 14. Satu buah Laptop merk Toshiba 15. Tiga buah HP 16. Dua buah cincin emas @ 5 gram dan lain sebagainya. Dan disamping itu juga menuntut agar Laije bin Lasagoni telah melanggar Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan menetapkan Drs. Muchtar Kana bin Kana (penggugat rekonvensi) sebagai bapak angkat dari almarhum H. Syamsuddin Kana bin Laije ; Menimbang bahwa gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, sebagaimana dalam pertimbangannya pada dengan
halaman
33,
maka
Majelis
Hakim
tingkat
halaman 31 sampai banding
mengambil
alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rokonvensi tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ; Dalam konvensi dan rekonvensi : Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi Pembanding adalah pihak yang kalah, berdasar pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., Majelis Hakim tingkat banding berpendapat segala biaya yang timbul akibat perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding ;
Hal. 13 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
Mengingat pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima ; Dalam Eksepsi Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 421/Pdt.G/2015/ PA.Mks, tanggal 27 Juli 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriah; Dengan mengadili sendiri : Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding Dalam Konvensi Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 421/Pdt.G/2015/ PA.Mks, tanggal 27 Juli 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriah; Dalam Rekonvensi Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 421/Pdt.G/2015/ PA.Mks, tanggal 27 Juli 2015 M. yang bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1436 Hijriah; Dalam Konvensi dan Rekonvensi 1. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 371.000.00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) 2. Menghukum Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 29 Oktober
2015 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H. dan
Hal. 14 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
Drs. Tata Sutayuga, S.H. MH, sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Bungaliah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim Anggota
Ketua Majelis
ttd, Drs. H. Suudi Azhary, Lc., S.H.
ttd, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.
Hakim Anggota
ttd, Drs. Tata Sutayuga, S.H. MH
Panitera Pengganti
ttd, Dra. Hj. Bungaliah Perincian Biaya : Redaksi
: Rp.
5.000,-
Meterai
: Rp.
6.000,-
Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,Jumlah
: Rp. 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs. H. Ach.Jufri, S.H.,M.H.
Hal. 15 dari 15 hal Put.No 95/Pdt.G/2015/PTA.Mks
