PTA.Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 43/Pdt.G/2014/PTA.Mks

‫اﻟﺮﺣﻳم اﻟﺮﺣﻣن اﻟﻟﻪ ﺑﺳم‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan , pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. PEMBANDING, umur 81 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, alamat Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat I/Pembanding I . 2. PEMBANDING, umur 64 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat II/Pembanding II . 3. PEMBANDING, umur 59 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat III/Pembanding III . 4. PEMBANDING, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat IV/Pembanding IV. 5. PEMBANDING, umur 28 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat V/Pembanding V. 6. PEMBANDING, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat VI/Pembanding VI. 7. PEMBANDING, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat VII/ Pembanding VII.

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No.43 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

8. PEMBANDING, umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat VIII/ Pembanding VIII. 9. PEMBANDING, umur 78 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat IX/Pembanding IX. 10. PEMBANDING, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Makassar, selanjutnya disebut Penggugat X/Pembanding X. 11. PEMBANDING, umur 28 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta,

alamat

Makassar,

selanjutnya

disebut Penggugat XI/Pembanding XI. 12. PEMBANDING, umur 26 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan

Pegawai

Negeri

Sipil,

alamat

Makassar,

selanjutnya disebut Penggugat XII/Pembanding XII. 13. PEMBANDING, umur 23 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan

Pegawai

Negeri

Sipil,

alamat

Makassar,

selanjutnya disebut Penggugat XIII/Pembanding XIII. 14. PEMBANDING, umur 75 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Penggugat XIV/Pembanding XIV. 15. PEMBANDING, umur 65 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut

Penggugat XV/Pembanding XV Dalam hal ini

Penggugat I/Pembanding I sampai dengan Penggugat XV/Pembanding XV

diwakili oleh kuasa

hukumnya H.

Harla Ratda, S. H., Advokat dari kantor hukum Harla Ratda dan Partners, beralamat di Jalan Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok, Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/P/SKH/2013/PA. Plp. tertanggal 21 Mei 2013. melawan

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No.43/Pdt.G/2014/PTA.Mks

1. TERBANDING, umur 70 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan bertani, alamat Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Tergugat/Terbanding . 2. TERBANDING, umur 57 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan pensiunan PNS, alamat Kota Palopo, selanjutnya disebut Turut Tergugat I/Turut Terbanding I ; 3. TERBANDING, umur 56 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kota Palopo, selanjutnya disebut Turut Tergugat II/Turut Terbanding II . 4. TERBANDING, umur 48 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan,

pekerjaan

Pegawai

Negeri

Sipil,

alamat

Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Turut Tergugat III/Turut Terbanding III ; 5. TERBANDING, umur 44 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan,

pekerjaan

Pegawai

Negeri

Sipil,

alamat

Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV; 6. TERBANDING, umur 40 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Kristen Potestan,

pekerjaan

Pegawai

Negeri

Sipil,

alamat

Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Turut Tergugat V/Turut Terbanding V ; 7. TERBANDING, umur 39 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan pegawai Negeri Sipil, alamat Kota Palopo, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI/ Turut Terbanding VI ; 8. TERBANDING, umur 18 tahun, Jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan selanjutnya

pelajar disebut

SMA, Turut

alamat

Kabupaten

Tergugat

VII

Luwu, /

Turut

Terbanding VII ;


9. TERBANDING, umur 16 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII/ Turut Terbanding VIII ; 10. TERBANDING, umur 14 tahun, Jenis kelamin perempuan, agama islam, pekerjaan pelajar, alamat Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX . Dalam hal ini Tergugat diwakili Umar Kaso, S.H dan H. Rachman, SH,

berdasarkan

surat

kuasa

Nomor

78/P/SKH/2013/PA.Plp., yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, tanggal 11 September 2013, keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Umar Kaso, SH & Associates berkantor hukum di jalan Andi Mappayompa No.5. HP. 08124250535 Fax (04710 325000, E-mail [email protected], Kota Palopo. Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palopo Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Plp tanggal 06 Januari 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan agama Palopo atas obyek sengketa diangkat, dan memerintahkan jurusita Pengadilan agama Palopo untuk mengangkat sita tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap. 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp 4.741.000,00 (empat juta tujuh ratus empat

puluh satu ribu

rupiah).


Bahwa, terhadap putusan tersebut, Kuasa Hukum para Penggugat/para Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

melalui

Pengadilan Agama Palopo sesuai akta

permohonan banding Nomor 176/Pdt.G/2013/PA.Plp tanggal 15 Januari 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding pada tanggal 24 Januari 2014 dan pada tanggal 28 Januari 2014 disampaikan masing-masing kepada Turut Tergugat I/ Turut Terbanding I,Turut tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/ Turut Terbanding III, Turut tergugat IV/ Turut Terbanding IV, Turut Tergugat V/ Turut Terbanding V, Turut Tergugat VI/ Turut Terbanding VI, Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII, Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII dan Turut Terbanding IX. Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo pada tanggal 30 Januari 2014 dan telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Turut Tergugat V/Turut Terbanding V, Turut Tergugat VII/ Turut Terbanding VII, Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII, Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX, masing-masing pada tanggal 3 Februari 2014, namun Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI tidak ada relaas pemeberitahuan memori banding, selanjutnya Terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 11 Februari 2014. Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar kepada Pembanding

dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh

Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk

memeriksa

Penggugat/para

berkas

perkara

Pembanding

12

banding Februari

untuk 2014

Kuasa dan

Hukum Kuasa

para

Hukum

Tergugat/Terbanding pada tanggal 12 Februari 2014, demikian pula kepada Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, Turut Tergugat II/Turut Terbanding II, Turut Tergugat III/Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV, Turut Tergugat V/Turut Terbanding V, Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI, Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII, Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII,


Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX, masing-masing pada tanggal

pada

tanggal 12 Februari 2014. PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

oleh

karena

permohonan

banding

para

Penggugat/para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.20 Tahun 1947,maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala kelengkapan bundel A dan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagai ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, dan setelah mencermati memori banding Penggugat/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai perinsip dan pandangan yang tidak sependapat dengan hakim Tingkat pertama, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : 1. Tergugat/Terbanding dalam jawaban tertulis menyatakan/ mengakui bahwa objek gugatan adalah harta yang berasal dari paman pewaris bernama : Nek Karisik alias Indo Saguni , pada saat meninggal tidak ada ahli waris lain selain ayah

Tergugat

(Biasa),

dan

Tergugat/Terbanding

yang

berjuang

merebut/mendapatkan kembali dari orang lain yang menguasainya meskipun dengan jiwa yang terancam dan hingga saat ini dapat mempertahankannya, dengan demikian objek tersebut menurut versi Tergugat/Terbanding bukan milik orang tua/pewaris (Biasa) tetapi milik Tergugat/Terbanding sendiri . 2. Bahwa pengakuan Tergugat/Terbanding tersebut, tersirat makna bahwa kalau benar objek tersebut milik Nek Karisik alias Indo Saguni, maka jika tidak ada ahli waris lain selain ayah Tergugat/Terbanding, maka objek gugatan tersebut tidak secara otomatis menjadi milik Tergugat/Terbanding meskipun atas perjuangannya untuk merebut kembali dari orang lain yang menguasainya, tetapi semestinya menjadi milik pewaris sebagai ahli waris satu-satunya, karena tidak ada ahli waris yang lain, namun perlu ada perhitungan berupa konvensasi/jasa dari hasil perjuangan tersebut dengan suatu bagian tersendiri.


3. Bahwa bukti Surat P.1 berupa surat perjajian tanggal 28 Desember 1966 didepan Pemerintah Desa Lamasi yang diwakili oleh anak tertua pewaris bernama : Landung (Penggugat I/Pembanding I) dengan petani penggarap bernama “Tepa” hal mana surat perjanjian tersebut menggambarkan bahwa tanah objek sengketa tersebut milik semula adalah “ Nek Karisik alias Indo Saguni “ yang kemudian diserahkan kepada “ Landung bin Biasa/Penggugat I/Pembanding I “ mewakili saudara-sauadaranya sebagai anak tertua pewaris 4. Bahwa bukti surat P.2 berupa Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah

Propinsi Sulawesi Selatan No.1245/H.M/1973, tanggal 12 Oktober 1973, berupa pemberian kepada : LANDUNG. B., atas sebidang tanah adat, seluas 29.885 m2/HA, bukti tersebut oleh Landung mengakui bahwa tanah tersebut meskipun atas namanya yakni : Landung bin Biasa (Penggugat I /Pembanding I) tetapi tetap mengakui dipersidangan bahwa tanah tersebut bukan miliknya tetapi adalah milik orang tua bernama “ Biasa “ (Pewaris ). 5. Bukti P.3 (Berita Acara Kesepakatan Keluarga) tanggal 7 Agustus 2010, dan Bukti P.4 ( Surat Pernyataan ) yang dibuat oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 7 Agustus 2010, pada intinya bersepakat dihadapan pemerintah setempat (Camat Walenrang Kab.Luwu, dan Camat Walenrang Timur Kab.Luwu ) yang ditanda tangani oleh pemerintah setempat (2 orang) tersebut dan 9 (sembilan) orang bersaudara dan beberapa orang saksi lainnya yang pada intinya bersepakat dengan tulisan tangan, antara lain berbunyi : “Kami dari 9 (sembilan) bersaudara sepakat membagi tanah seluas 32.500 m2 (3 ¼ HA) untuk 2 (dua) tempat sepakat dibagi sebagai berikut : a. Bagian untuk Tongnga (Ne’ Letik ) seluas 15.000 m2, (1,5 HA) b. Bagian untuk saudara 8 (delapan) orang saudara lainnya seluas 17.500 m2 (3 ¼ HA).” 6. Mengenai bukti (T) .berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak bumi dan Bangunan sejak tahun 1968,1972, s/d. 2013, sebagaian atas nama Tongnga (Tergugat/Terbanding) dan sebagian atas nama :Karisi Tongnga, namun

bukan

merupakan

surat bukti

hak kepemilikan, sehingga tidak

menjadi substansi sebagai alat bukti kepemilikan, oleh karena itu harus dikesampingkan ;


Menimbang, bahwa dari alasan/pertimbangan poin 1, 3 dan 4 diatas dapat disimpulkan bahwa asal mula objek gugatan tersebut adalah milik Nek Karisik alias Indo Saguni, namun karena telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan ahli waris lain selain ponakannya bernama Biasa (Pewaris), maka dialah yang berhak mewarisi objek tersebut

sebagai ponakan satu-satunya, dan setelah

pewaris meninggal, baru objek tersebut dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang berhak, termasuk isteri dan semua anak-anaknya . Menimbang, bahwa memperhatikan poin 5 diatas pada bukti surat

(P.3 )

berupa Berita acara Kesepakatan tanggal 7 Agustus 2010, dan bukti surat (P.4) berupa Surat pernyataan Kesepakatan tanggal 7 Agustus 2010, dimana kedua surat bukti tersebut ditulis tangan dan ditanda tangani sendiri/perwakilan dari sebanyak

9 (sembilan) orang bersaudara dihadapan

pemerintah setempat/

Tokoh adat setempat, yaitu Camat Walenrang Kabupaten Luwu, dan Camat Walenrang Timur Kab.Luwu Propinsi Sulawesi Selatan, serta beberapa orang saksi, hal mana kedua unsur pemerintah/tokoh adat serta 2 (dua) orang saksi tersebut ikut serta menanda tangani. Berita acara Kesepakatan dan Surat Pernyataan Kesepakatan, hal mana kesepakatan tersebut

terjadi sebelum

perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Palopo; Menimbang, bahwa memperhatikan keingkaran Tergugat/Terbanding, sebagaimana termuat dalam jawaban dan tercatat dalam Berita Acara Sidang dan memori bandingnya hanya karena menghendaki agar objek II yakni tanah seluas 12.500 m2 itu saja yang dibagi kepada 8 orang saudaranya , sedangkan oleh para Penggugat tetap menghendaki konsisten dengan kesepakatan yakni seluas 17.500 m2 dengan mengambil seluas 5.000 m2 dari objek I yakni dari tanah seluas 29.885 m2. Untuk dua orang saudaranya yang belum mendapat bagian pada objek II; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pokok masalah dalam perkara ini, dengan adanya kesepakatan yang telah terjadi didepan pemerintah setempat yakni Camat Walenrang Kab.Luwu, dan Camat Walenrang Timur Kab.Luwu, sebagai Tokoh masyarakat/ Tokoh adat, semestinya dihargai dan dihormati karena hal tersebut merupakan bagian dari nilai budaya bangsa/ adat istiadat sistem penyelesaian sengketa dalam masyarakat yang harus senantiasa dijunjung


tinggi dan tidak boleh diabaikan begitu saja, termasuk penegak hukum (hakim) sepanjang

mengarah kepada kemanfaatan dan kepastian hukum yang

berkeadilan, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 28 (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004, tentang kekuasaan Kehakiman yang dirubah terakhir dengan Pasal 5 (1) Undang-Undang No.48 tahun 2009. Yang menyatakan : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan sekedar mulut undang-undang belaka (bouche delaloi), in casu maka penyelesaian sengketa sesuai Surat Kesepakatan bukti P.3 (Berita Acara Kesepakatan Keluarga) tanggal 7 Agustus 2010, dan Bukti P.4 (Surat Pernyataan) yang dibuat oleh tergugat/terbanding tertanggal 7 Agustus 2010, dihadapan Tokoh adat/Camat Walerang

Kab.Luwu,

dan

Camat

Walenrang

sepatutnya diperlakukan karena kesepakatan tersebut

Timur telah

Kab.Luwu)

memenuhi asas

kepatutan dan rasa keadilan masyarakat. Menimbang, bahwa Majelis hakim banding sependapat dengan pemikiran kritis Prof. Dr. Ahmad Ali, S.H.,M.H., dalam bukunya “ Keterburukan Hukum di Indonesia “ (2001, : 48 ) yang menyatakan, bahwa : Solusi untuk keluar dari keterburukan hukum adalah dengan membebaskan diri dari belenggu positivisme yang hanya mengandalkan teori serta pemahaman hukum secara legalistikpositivistis dan hanya berbasis pada aspek normatif atau peraturan tertulis (Rule Bound) tanpa mempertimbangakan aspek sosiologis , filosofis dan emperis“. Menimbang, bahwa Majelis hakim banding juga sependapat dengan pemikiran Prof.Dr.Sacipto Raharjo , dalam bukunya “ Penegakan Hukum Progresif “ (2010 : 140 ) menyatakan, bahwa : Para penegak hukum termasuk (hakim) hendaknya

tidak

ragu-ragu

mengambil

langkah-langkah

progresif

dalam

menyelamatkan kepentingan bersama yang lebih besar, Pekerjaan hukum tidak hanya melakukan rule making (Membuat dan menjalankan), tetapi sesekali dalam keadaan tertentu, juga melakukan rule breaking (terobosan). Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta pemikiran / pendapat yang diambil alih oleh majelis hakim banding sebagaimana tersebut diatas, maka berhubung dalam kasus posisi perkara ini, kesepakatan yang


telah terjadi sesuai Berita Acara Kesepakatan Keluarga tanggal 7 Agustus 2010, dan Surat Pernyataan Kesepakatan yang dibuat oleh tergugat/terbanding tertanggal 7 Agustus 2010 sebagaimana dipertimbangkan diatas, menurut hemat majelis hakim banding terasa lebih memenuhi tujuan hukum yang ingin dicapai baik dari aspek sosiologisnya, aspek kemanfaatannya, maupun aspek filosofi hukumnya, sebab hasil kesepakatan tersebut dari 9 (sembilan) orang bersaudara lebih banyak yang merasa puas, yakni : 8 orang yang konsisten dan merasa puas atas hasil kesepakatan tersebut dibanding dengan hanya 1 (satu) orang yang tidak puas . Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, majelis hakim banding berpendapat bahwa penyelesaian perkara ini lebih patut dan lebih layak jika tetap mengacu kepada hasil kesepakatan yang telah ada yang terjadi sebelum berperkara secara litigasi pada Pengadilan Agama Palopo, sebab terasa jauh lebih bermanfaat dan lebih menyentuh rasa keadilan kepada semua pihak dalam perkara ini, mana kala harta waris pewaris tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah terjadi tersebut, karena disatu sisi para Penggugat/ Pembanding telah menghargai jasa dan nilai perjuangan Tergugat /Terbanding dengan rela memberi forsi/ bagian yang lebih luas atas tanah sengketa tersebut, yakni: seluas 15.000 m2 untuk tergugat/terbanding sendiri, sedangkan saudaranya yang lain hanya mendapatkan bagian seluas 17.500 m2 untuk dibagi delapan orang, sehingga hasil kesepakatan tersebut dipandang telah layak dan telah wajar serta sudah memenuhi rasa keadilan menurut hukum ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 1338 Kumpulan Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang

dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya” konsensualisme

(pacta

sunt

servanda).

dengan

tersebut lalu dihubungkan dengan

Kumpulan Undang-Undang Hukum Perdata

memperhatikan

asas

ketentuan Pasal 1320

yang berbunyi : “Suatu perjanjian

diperlukan empat syarat”, yaitu : Ada kesepakatan mereka yang mengikat dirinya, ada kecakapan untuk membentuk suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal”.


Menimbang, bahwa keempat syarat perjanjian tersebut telah terpenuhi dalam kesepakatan itu, dan meskipun tergugat/terbanding menyatakan ada pemaksaan saat terjadi kesepakatan, tetapi tidak terdapat bukti yang kuat diajukan

tergugat/terbanding

dipersidangan

mengenai

adanya

indikasi

pemaksaan apalagi kesepakatan tersebut dilakukan dan ditanda tangani sendiri dihadapan pemerintah/Camat setempat yang merupakan tokoh masyarakat/tokoh adat serta dihadapan saksi yang semua ikut serta menandatangani Berita Acara Kesepakan dan Pernyatan Perjanjian tersebut yang semestinya dihargai dan dihormati oleh semua pihak, apalagi pembagiannya sudah cukup mengakomodir jasa perjuangan tergugat/ terbanding dengan bagian/forsi yang lebih banyak tersebut ; Menimbang, bahwa pembagian waris dan besarnya bagian para ahli waris dapat saja dilakukan sebagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam Bab III Pasal 176 s.d 191, namun karena sudah terdapat kesepakatan para ahli waris secara kekeluargaan sebelum diajukan perkaranya di Pengadilan Agama Palopo sebagaimana dipertimbangkan di atas, dan para Penggugat / Pembanding telah rela memenuhi kesepakatan tersebut secara konsekwen dan justru lebih memenuhi rasa keadilan mana kala kesepakatan tersebut diperlakukan, dan juga dipandang sudah patut karena tergugat/terbanding telah mendapat bagian/forsi yang jauh lebih besar dibanding bagian saudaranya yang lain, sebagai penghargaan dan permakluman terhadap jasa-jasa Tergugat/Terbanding atas perjuangan terhadap objek tersebut, maka pembagian melalui hasil kesepakatan dihadapan Tokoh adat/Camat atas objek sengketa yang terjadi pada tanggal 7 Agustus 2010 patut dipertahankan dan ditetapkan dalam putusan ini, yaitu : a. Bagian untuk Tongnga (Ne’ Letik ), yakni Tergugat/Terbanding mendapat bagian seluas 15.000 M2, (1,5 HA) b. Bagian untuk saudara 8 (delapan) orang lainnya mendapat bagian seluas 17.500 M2 (3 ¼ HA), yakni : pada objek sengketa II (dua) seluas 12.500 M2, ditambah 5.000 M2 , pada objek sengketa I (satu) diatas. Menimbang, bahwa

terhadap

objek sengketa tersebut

tidak dapat

ditetapkan sebagai harta bersama antara pewaris dengan isteri pertama dan isteri keduanya, karena ternyata dengan memperhatikan sejarah keberadaan objek


tersebut yang berawal dari milik Nek Karisik alias Indo Saguni (paman Pewaris ) yang semula berada dalam penguasaan orang lain dengan melalui perjuangan yang memerlukan pengorbanan sehingga dapat diperoleh kembali yang dapat ditetapkan sebagai harta waris pewaris,sehingga ternyata terbukti bahwa objek tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bukanlah harta bersama antara pewaris dengan isteri pertama dan isteri kedua, melainkan harta bawaan yang berasal dari tante pewaris, sehingga secara keseluruhan objek sengketa tersebut adalah harta bawaan pewaris yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya yang berhak ; Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Silsilah yang diketahui oleh Camat Walenrang, Kab. Luwu tanggal 25 Februari 2013, dan ternyata para pihak tidak ada yang bantah/diakui kedua belah pihak, maka dapat ditetapkan bahwa ahli waris pewaris (biasa) setelah meninggal dunia tahun 1974, dan juga setelah kedua isterinya meninggal pula, yakni : Manga (Isteri I/wafat tahun 1987) dan Asu’ (Isteri II/wafat tahun 1980, adalah sebagai berikut 1. Pe’na binti

Biasa, Islam (Anak dengan Isteri I/wafat tahun 2005)

meninggalkan anak sebanyak 2 (dua) yakni : Hj.Hadiah (Penggugat II) dan Hj. Dina (Penggugat III); 2. Saju binti Biasa, Kristen (Anak dengan isteri I/Wafat tahun 2010), meninggalkan anak sebanyak 6 orang yakni : Turut Tergugat I s/d. Turut Tergugat VI , 3. La’pi binti Biasa, Islam (Anak dengan Isteri I/Wafat tahun 1970), meninggalkan 7 orang anak sebagai ahli waris pengganti, yaitu : Penggugat V, VI, VII dan VIII dan Turut Tergugat VII,VIII dan IX. 4. Tongnga binti Biasa (Anak dengan isteri I/Tergugat/Terbanding); 5. Kontong binti Biasa (Anak dengan isteri I/Penggugat IX) ; 6. Landung (Anak dengan isteri II/Penggugat I/Pembanding I) ; 7. Pakki bin Biasa, Islam (wafat tahun 1987) meninggalkan 4 orang anak , yaitu: Penggugat X, XI, XII, dan XIII ;. 8. Angke binti Biasa, Islam (Anak dengan Isteri II/Penggugat XIV) ; 9. Dahi binti Biasa, Islam (Anak dengan isteri II/Penggugat XV);


Menimbang, bahwa oleh karena isteri pertama dan kedua pewaris telah meninggal dunia, dan anak-anak mereka sebagai ahli waris pewaris

telah

bersepakat membagi objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, maka majelis perlu menetapkan bahwa bagian para ahli waris dari pewaris adalah: sebagaimana tersebut pada hasil kesepakatan tanggal 7 Agustus 2010, yaitu : a. Bagian untuk Tongnga (Ne’Letik), yakni Tergugat/Terbanding mendapat bagian seluas 15.000 m2, (1,5 HA) sebagai bagian waris dan bagian jasa perjuangan ; b. Bagian untuk saudara 8 (delapan) orang lainnya mendapat bagian seluas 17.500 m2 (3 ¼ HA), yakni: pada objek sengketa II (dua) seluas 12.500 m2, ditambah 5.000 m2 , pada objek sengketa I (satu) diatas, sehingga masingmasing mendapat bagian yaitu : 1/8 x 17.500 m2 = 2.187,5 m2 / atau sesuai kesepakatan; Menimbang, bahwa terhadap anak pewaris yang meninggal lebih dahulu sebagaimana dipertimbangkan di atas bagianya akan dengan sendirinya beralih kepada anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti, (Pasal 185 ayat 1) sendangkan bagi mereka yang meninggal setelah pewaris meninggal dunia dengan sendirinya pula beralih kepada anak-anaknya, untuk dibagi sesuai bagiannya masing-masing. Menimbang, bahwa bagi anak beragama Kristen yang menyebabkan terhalangnya mendapatkan hak waris dari pewaris sesuai Sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi :

kfFUã =Zbeã ( =}vp=Yäbeã kfBUã ( =}v Artinya : Tidak boleh orang islam mewarisi orang kafir, dan tidak boleh pula orang kafir mewarisi orang islam (Hadis riwayat bukhari-Muslim). Akan tetapi, dalam kasus ini dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 209 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang bolehnya wasiat wajibah yang khusus diberikan untuk anak angkat atau orang tua angkat jika tidak ada wasiat biasa dari pewaris ketika masih hidup, dan jika dihubungkan dengan anak kandung sendiri yang beragama Kristen, Majelis Hakim Banding lebih sependapat dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir No.7 tahun1946, yang


menetapkan wajibnya pelaksanaan wasiat wajibah tanpa tergantung persetujuan ahli waris, kendatipun simayit (pewaris) tidak mewasiatkannya. Hal mana menurut Majelis Hakim, anak pewaris yang beragama Kristen tersebut lebih pantas diberi bagian tertentu melalui Negara/Penetapan hakim dari harta pewaris melalui wasiat wajibah, karena secara kekerabatan mempunyai hubungan darah, dibanding dibolehkannya wasiat wajibah terhadap anak angkat/orang tua angkat yang keberadaannya tidak ada hubungan darah, terlebih in casu sudah ada pembagian melalui kesepakatan diantara bersaudara termasuk bagian saudaranya yang beragama Kristen tersebut, hal ini sejalan pula dengan Yurisprodensi Putusan Mahkamah Agung No.51K/AG/1999 tertanggal 29 September 1999, yang menyatakan bahwa ahli waris yang bukan beragama Islam, yang pelaksanaannya dapat melalui lembaga wasiat wajibah. Menimbang, bahwa meskipun dalam petitum gugatan tidak dicantumkan tuntutan agar dibagi sesuai hasil perdamaian yang tertuang dalam kesepakatan para pihak, namun majelis hakim banding berpendapat bahwa demi kepastian dan kemanfaatan

hukum

yang berkeadilan, majelis hakim banding

merujuk

kepada tuntutan subsider, bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya . Menimbang, bahwa dengan beberapa

pertimbangan tersebut di atas,

maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sehingga secara keseluruhan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan berbunyi sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tingkat pertama mengenai Sita jaminan yang telah diletakkannya, pada tanggal 6 September 2013, sehingga mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri,

yang menyatakan

bahwa sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan Agama Palopo atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan sah dan berharga. Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat/terbanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik

pada Pengadilan tingkat pertama maupun pada Pengadilan Tingkat


banding, semuanya dibebankan kepada tergugat/ terbanding, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Rbg./181 HIR. Ayat 1 (satu) . Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangundangan yang berlaku serta hukumnya syar’i yang berkaitan dengan perkara ini MENGADILI 1. Menyatakan

bahwa

permohonan

banding

yang

diajukan

oleh

para

Penggugat/Pembanding dapat diterima; 2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Palopo 2013M,

bertepatan

dengan

tanggal

27

tanggal 30 Desember

Safar

1434

H,

Nomor

176 /Pdt.G/2013/PA. Plp. yang dimohonkan banding . Dan dengan mengadili sendiri : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat /Pembanding untuk sebagian.; 2. Menyatakan, Pewaris (Biasa) telah nyata meninggal dunia pada tahun 1974; 3. Menetapkan ahli waris pewaris yang berhak mendapat bagian berdasarkan hasil kesepakatan tanggal 7 Agustus 2010 , adalah sebagai berikut : 3.1.

Pe’na binti Biasa, Islam (Anak dengan Isteri I /wafat tahun 2005), yang bagiannya jatuh kepada anak sebanyak 2 (dua) yakni : Penggugat II) dan penggugat III ;

3.2.

Saju binti Biasa, Keristen (Anak dengan isteri I/Wafat tahun 2010), mendapat bagian wasiat wajibah, bagiannya jatuh kepada

anak

sebanyak 6 orang yakni : Turut Tergugat I s/d. Turut Tergugat VI, 3.3.

La’pi binti Biasa, Islam (Anak dengan Isteri I/Wafat tahun 1970), meninggalkan 7 orang

anak sebagai ahli waris pengganti, yaitu

Penggugat V, VI, VII dan VIII dan Turut Tergugat VII,VIII dan IX. 3.4.

Tongnga binti Biasa (Anak dengan isteri I/Tergugat/Terbanding);

3.5.

Kontong binti Biasa (Anak dengan isteri I/Penggugat IX);

3.6.

Landung (Anak dengan isteri II/ Penggugat I/Pembanding I) ;

3.7.

Pakki bin Biasa (wafat tahun 1987) yang bagiannya jatuh kepada anaknya 4 (empat) orang yaitu ; Penggugat X,XI,XII dan XIII.

3.8.

Angke binti Biasa (Anak dengan Isteri II/ Penggugat XIV);

3.9.

Dahi binti Biasa (Anak dengan isteri II/ Penggugat XV );


4. Menetapkan, bahwa harta pewaris berdasarkan hasil kesepakatan tanggal 7 Agustus 2010, adalah berupa : 4.1. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 17.500 m2, yang terletak di Kelurahan Salubattang, Kecamatan Tellu Wanuwa, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah utara, sungai lamasi pantai/sungai poringan; - Sebelah timur, kebun milik Sappe dan Mihra; - Sebelah selatan, kebun milik Mihra dan Bannara; - Sebelah Barat, kebun milik Bidan Hafsah, (obyek sengketa I) . 4.2. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 12.500 m2, yang terletak di Kelurahan Salubattang, Kecamatan Tellu Wanuwa, Kota Palopo, dengan batas-batas sebagai berikut : - Sebelah utara, sungai lamasi pantai/sungai poringan, dan tanah milik Umar; - Sebelah timur, kebun milik Bidan Hafsah: - Sebelah selatan, tanah milik Muna dan Ambe Taming; - Sebelah Barat, tanah milik Useng dan Umar, ( obyek sengketa II) 5. Menetapkan, pembagian atas tanah waris sebagaimana tersebut pada amar poin 4 (empat) diatas, berdasarkan hasil kesepakatan tanggal 7 Agustus 2010, adalah : a.Bagian

untuk

Tongnga

(Ne’Letik),

yakni

Tergugat/Terbanding

sebagaimana pada amar poin 3.3.4 di atas, mendapat bagian seluas 15.000 m2, (1,5 HA) pada obyek I (satu). b.Bagian untuk saudara 8 (delapan) orang lainnya sebagaimana tersebut pada amar poin 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7, 3.3.8, dan 3.3.9, di atas, mendapat bagian seluas 17.500 m2, ditambah 5.000 m2 pada obyek sengketa 1 (satu); 6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan bagian kepada 8 orang saudaranya/atau anak-anaknya sebagaimana tersebut pada amar putusan poin 5.b di atas, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka

dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

(KPKNL) dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing tersebut .


7. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan Pengadilan agama Palopo pada tanggal 6 September 2013, atas obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga ; 8. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama sejumlah Rp. 4.741.000,00 (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada Pengadilan Tingkat Banding hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.150.000;00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah, putusan ini diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 8 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1435 H dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Samparaja, S.H,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul.Hakim, M.Hi., dan Dra Hj. Mardawiah Haking, S.H.,M.H., masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan tinggi Agama Makassar, tanggal 26 Maret 2014 dengan dibantu oleh Hj.Nursiah,S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd

Drs. H. Abdul Hakim, M.Hi

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

ttd. Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H.,M.H. Panitera Pengganti ttd Hj. Nursiah, S.H. Perincian Biaya : Redaksi

: Rp

5.000,00

Meterai

: Rp

6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara

: Rp 139.000,00


Jumlah

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Ach Jufri, S.H.,M.H.


PTA.Mks DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents