PUTUSAN Nomor 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama antara: PEMBANDING,
umur
63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI,
pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju; sebagai
Tergugat
Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/
Pembanding; melawan PEMBANDING, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S.1, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju; sebagai
Penggugat
Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian dalam Putusan
Pengadilan Agama Mamuju,
Nomor 44/Pdt.G/2014/PA Mmj., tanggal 11 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulkaidah 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menetapkan harta benda berupa: 2.1) Sebidang tanah perumahan seluas 288 M2, di atasnya berdiri bangunan berupa rumah permanen, yang terletak di Jalan Hal. 1 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Pontiku No. 19, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas sebagai berikut: −
Sebelah Utara
: Jalan raya;
−
Sebelah Timur
: Rumah Fajar;
−
Sebelah Selatan
: Tanah Ahmad Tayeb;
−
Sebelah Barat
: Rumah Marthen Kuppa;
2.2) 1 (satu) buah kendaraan roda dua merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DC 2919 NA; Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat ½ bagian dari harta bersama yang tersebut pada amar putusan angka 2 setelah dikeluarkan harga jual tanah bawaan Tergugat yang senilai Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah); 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing ½ bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 di atas setelah dikeluarkan harga jual tanah bawaan Tergugat yang senilai Rp 6.300.000,0 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya diserahklan ½ kepada Penggugat dan ½ lainnya kepada Tergugat. 5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 911.000,(sembilan ratus sebelas ribu rupiah); Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 44/Pdt.G/2014/PA Mmj., tanggal 17 September 2014, yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan
Pengadilan Agama
Hal. 2 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Mamuju tersebut, dan tentang permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 17 September 2014. Membaca memori banding tertanggal 15 September
2014, yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 17 September 2014, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding pada tanggal 18 September 2014. Membaca kontra memori banding tertanggal 24 September 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju tanggal 25 September 2014, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 29 September 2014. Membaca
relaas
Pemberitahuan
Memeriksa
Berkas
Perkara
Banding kepada para pihak masing-masing Nomor 44/Pdt.G/2014/PA Mmj. Tanggal 29 September 2014, ternyata para pihak tersebut telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding; dan sehubungan dengan hal tersebut, pihak Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding a quo pada tanggal 30 September 2014, dan pihak Pembanding pada tanggal 1 Oktber 2014; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat
Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding
telah
diajukan
dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku,
oleh karena itu secara
formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang bahwa sehubungan dengan perkara banding tersebut, Pembanding telah mengajukan memori banding sebagai berikut: Alasan banding pertama Judex facti salah dalam menerapkan hukum yakni Majelis Hakim sudah mengetahui bahwa tanah obyek sengketa adalah harta bawaan, Hal. 3 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
apalagi dari hasil jawab menjawab, Penggugat menyatakan dalam repliknya bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan dari harga tanah warisan almarhum suami Penggugat pertama bernama H. Djunaedi yang meninggal dunia tahun 1990, yang seharusnya digugat ke Pengadilan Negeri karena termasuk sengketa milik, itupun tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga seharusnya ditolak karena gugatan Penggugat kabur. Demikian pula terhadap kendaraan roda 2 merk Honda Fit X No.Pol. 2201 yang dijual Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat seharusnya termasuk harta bersama,
namun
Majelis
Hakim
tidak
mempertimbangkan
Dalam
Rekonvensi; oleh karena itu putusannya tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan; Alasan banding kedua Majelis
Hakim
sangat
keliru
dan
tidak
cermat
dalam
mempertimbangkan fakta dan alat bukti, karena gugatan Penggugat atas sebidang tanah perumahan seluas 15 x 20 M2 setelah diadakan pemeriksaan setempat ternyata tanah tersebut termasuk harta bawaan Tergugat hanyalah 11 x 20 M2 dan 2 x 20 M2 adalah pemberian dari Ahmad Tayeb kepada Tergugat bukan kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan; Alasan banding ketiga: Dalam putusan hanya menetapkan kendaraan roda 2 No.Pol. DC 2919 NA sebagai harta bersama, seharusnya kendaraan roda 2 Honda Fit X No Pol DC 2201 termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat. Demikian pula putusan yang menetapkan Penggugat dan Tergugat masingmasing mendapat ½ bagian dari harta bersama setelah dikeluarkan harga jual tanah bawaan Tergugat senilai Rp 6.300.000,- sejak kapan harta bawaan dapat berubah menjadi harta bersama, padahal Majelis Hakim sudah mengetahui dengan jelas bahwa tanah sengketa tersebut adalah harta bawaan Tergugat bukan harta bersama, dan termasuk harta bersama adalah Hal. 4 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
bangunan rumah atau kos-kosan yang berdiri di atas tanah tersebut setelah dikeluarkan harga bangunan yang ada sebelum ada penambahan bangunan yakni sekitar Rp 3.000.000,- oleh karena itu beralasan hukum jika putusan ini dibatalkan. Alasan banding keempat Bahwa dengan tidak dipertimbangkannya jawaban Tergugat oleh Majelis Hakim menandakan bahwa Majelis Hakim sangat diskriminatif dan tidak berlaku adil pada Tergugat, dimana di persidangan Tergugat tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan alat-alat bukti, sebagai orang awam Tergugat tidak diberikan informasi yang cukup tentang hakhaknya, termasuk mencari penasihat hukum jika Tergugat tidak mengerti dengan gugatan Penggugat. Jika Majelis Hakim benar-benar menegakkan keadilan, mestinya memberikan nasihat yang cukup dan jelas bagaimana Tergugat harus menghadapi perkara di pengadilan, malah Tergugat biasa dijebak dengan pertanyaan agar Tergugat mengakui
bahwa tanah dan
bangunan tersebut adalah harta bersama dengan pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dilontarkan oleh Majelis Hakim kepada Tergugat antara lain jebakannya ialah: “Apapun yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan itu adalah harta bersama”, tanpa menjelaskan bahwa kalau harta bawaan yang dijual kemudian hasilnya dibelikan yang lain itu tetap harta bawaan”. Menimbang bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut: Terhadap alasan banding pertama Bahwa sudah tepat dan benar yang dipertimbangkan yudex facti dalam pertimbangan hukum putusannya halaman 20 s/d 33, yang didasarkan pada fakta hukum dari alat bukti yang terungkap di muka persidangan, dimana sangat jelas kalau tanah obyek sengketa adalah diperoleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih dalam ikatan perkawinan, Hal. 5 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
sementara juga telah terbukti kalau sepeda motor Honda Fit X kenyataannya sudah tidak ada lagi karena sudah terjual pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan suami isteri. Terhadap alasan banding kedua Bahwa alasan banding ini tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berkut: Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Judex facti yakni berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti tanah seluas 15 x 20 M2 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Walaupun Tergugat mendalilkan kalau tanah seluas 4 x 20 M2 adalah diperoleh dari Ahmad Tayeb, akan tetapi sesuai dengan fakta di persidangan adalah pemberian yang terjadi selama Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan, yang menurut hukum tanah tersebut bersatu padu menjadi harta perkawinan; Terhadap alasan banding ketiga Bahwa alasan banding ini tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut: Bahwa
sudah
benar
dan
tepat
Yudex
facti
berkenaan
dengan
dimasukkannya kendaraan roda dua merk Honda Beat No Pol DC 2919 NA sebagai harta bersama karena sesuai dengan fakta di persidangan kendaraan tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan masih nyata keberadaannya sampai sekarang, sedangkan kendaraan roda dua Honda Fit X sudah terjual pada saat Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan di mana sekarang sudah tidak ada lagi. Terhadap alasan banding ke empat Bahwa alasan banding ini tiak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan dengan alasan hukum sebagai berikut: Dengan memperhatikan Putusan Judex Facti, di mana dalam pertimbangan Hal. 6 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
hukumnya sangat jelas telah mempertimbangkan secara menyeluruh baik dalil-dalil gugatan Penggugat maupun dalil-dalil jawaban Tergugat, juga telah mempertimbangkan secara cermat dan saksama fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan. Bahwa Majelis Hakim sangat arif dan bijaksana dalam mengadili perkara ini, dengan memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya, sehingga sangat keliru jika Tergugat menyatakan bahwa Majelis Hakim diskriminatif dalam mengadili dan memutus perkara tersebut; Menimbang,
bahwa
setelah
memeriksa
dan
meneliti
serta
mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 44/Pdt.G/2014/PA Mmj., tanggal 11 September 2014 seksama
dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan
Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim
Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan formulasi pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Mamuju tersebut, karena tidak diklasifikasikan dalam konvensi dan dalam rekonvensi, padahal dalam menjawab gugatan Penggugat, Tergugat juga
mengajukan
gugatan
rekonvensi,
oleh
karena
itu
dalam
mempertimbangkan perkara banding a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding memformulasikan Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi sebagai berikut: DALAM KONVENSI; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
telah
mempertimbangkan dengan benar tentang nama Penggugat/Terbanding berdasarkan bukti-bukti P.1, P.2 dan P.3, dan pertimbangan tersebut dinyatakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding; Menimbang Penggugat
dan
bahwa Tergugat,
tentang Majelis
masa
perolehan
Hakim
Tingkat
harta
bersama
Pertama
tidak
mempertimbangkan dengan cukup, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Hal. 7 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Banding perlu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama, sehingga dalam perkara a quo haruslah diketahui lebih dahulu dengan pasti kapan para pihak menikah dan kapan bercerai; Menimbang, bahwa meskipun dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan tentang tanggal, bulan atau tahun pernikahannya dengan Tergugat, namun begitu berdasarkan data yang tercantum pada bukti P.1 telah ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan Akta Nikah Nomor 75/06/XXI/1991, tanggal 21 Desember 1991, dan perceraian Penggugat dan Tergugat
berdasarkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Mamuju,
Nomor
254/Pdt.G/2013/PA Mmj, tanggal 6 November 2013, dengan demikian masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah sejak 21 Desember 1991 sampai 6 November 2013; Menimbang, bahwa berkenaan dengan waktu pernikahan tersebut, dalam menjawab gugatan Penggugat, tertanggal 27 Maret 2014, halaman 2 alinea ke 4, Tergugat mendalilkan: “Kemudian ketemu dengan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tahun 1990 dan Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi menikah dengan Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tahun itu pula, ….”, dan sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, meskipun Penggugat tidak membantahnya, namun jawaban Tergugat terkait dengan tahun pernikahannya dengan Penggugat tersebut tidak didukung dengan bukti yang bisa melumpuhkan bukti P.1, oleh karena itu data tentang tahun pernikahan berdasarkan jawaban Tergugat tersebut dipandang tidak terbukti, sehingga diabaikan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan Hal. 8 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
pertimbangan tersebut pada pokoknya menetapkan bahwa obyek sengketa angka 3.1 pada posita gugatan Penggugat sebagai harta bersama setelah dikeluarkan harga jual tanah bawaan Tergugat senilai Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah); oleh karena itu sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: Menimbang
bahwa
sehubungan
dengan
dalil
posita
gugatan
Penggugat atas obyek sengketa angka 3.1. berupa sebidang tanah seluas 15 x 20 M2 dan bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Pontiku 19, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, yang didalilkan sebagai harta bersama, Tergugat telah membantahnya, oleh karena itu Penggugat dibebani wajib bukti; Menimbang, bahwa berkaitan dengan bantahannya tersebut, Tergugat mendalilkan bahwa tanah dan bangunan rumah obyek sengketa angka 3.1. tersebut dibeli dan dibangun dengan uang hasil penjualan harta bawaan Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pengayoman seharga Rp 6.300.000,00; yang dibeli sebelum menikah dengan Penggugat, adapun tanah obyek sengketa angka 3.1 yang dibeli tersebut seluas 20 x 11 M2, sedangkan yang seluas 20 x 4 M2 adalah warisan/pemberian dari Ahmad Tayeb,
dan sehubungan dengan dalil bantahan Tergugat
tersebut, dalam repliknya, Penggugat telah membantahnya, oleh karena itu Tergugat dibebani wajib bukti; Menimbang, bahwa atas dalilnya bahwa obyek sengketa angka 3.1 adalah harta bersama, Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa fotocopy Surat Pernyataan tanpa tanggal, yang ditanda tangani oleh Musa sebagai Pihak I dan Since sebagai Pihak II, serta saksi Muh. Said dan Sitti, yang
pada
pokoknya
berisi
pernyataan
bahwa
pada
tanggal
31 Februari 1991, Pihak I telah menjual sebidang tanah perumahan berukuran 15 x 20 M2 secara ganti rugi kepada Pihak ke II;
Hal. 9 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Berita
Acara
Persidangan
Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 44/Pdt.G/2014/PA Mmj, tanggal 22 Mei 2014, ternyata bukti P.4 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta
bermeterai cukup, oleh karena itu telah memenuhi syarat
formal; dan dari muatan bukti P.4 diperoleh kenyataan sebagai berikut: − Bahwa pembuatan bukti P.4 tersebut tidak diketahui dengan pasti, apakah dibuat pada saat terjadinya transaksi jual beli tanah obyek sengketa sebagai bukti jual beli obyek sengketa tersebut, atau dibuat belakangan untuk pembuktian perkara a quo di persidangan, akan tetapi dengan melihat umur Pihak II yang tercantum dalam bukti tersebut, yaitu Since (Penggugat), umur 48 tahun, maka umur tersebut identik dengan umur Penggugat pada saat ini (49 tahun) atau setidak-tidaknya setahun yang lalu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukti P.4 tersebut tidak dibuat pada saat atau bersamaan dengan transaksi jual beli tanah obyek sengketa a quo, tetapi baru dibuat untuk keperluan persidangan perkara a quo; − Bahwa ternyata tanggal terjadinya transaksi jual beli dalam bukti tersebut adalah tanggal 31 Februari 1991, dan tanggal tersebut tidak pernah ada dalam kalender, karena bulan Februari hanyalah terdiri dari 28 hari pada tahun-tahun biasa atau 29 hari khusus pada tahun kabisat; − Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, secara materiil bukti P.4 cacat hukum dan tidak mempunyai nilai sebagai bukti, oleh karena itu dikesampingkan; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi Musa bin Abu, dan Saksi Nasrah binti Sanur Kawasi, dan berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 44/Pdt.G/2014/PA Mmj, tanggal 22 Mei 2014, berkaitan dengan obyek sengketa angka 3.1, tentang para Saksi Penggugat tersebut dan keterangannya dipertimbangkan sebagai berikut: Hal. 10 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
− bahwa Saksi Musa bin Abu tidak mempunyai hubungan darah dengan Penggugat, dan keterangannya diberikan di bawah sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal; − bahwa atas pertanyaan Hakim, berkaitan dengan obyek sengketa angka 3.1, Saksi tersebut menerangkan:“Ya benar, lokasi saya yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat terletak di Jalan Pontiku dengan ukuran 15 x 20 M2, dengan batas-batas: sebelah utara: jalan raya, sebelah timur: rumah Fajar, sebelah selatan: rumah Marten Kuppa, sebelah barat: tanah Ahmad Tayeb; mereka beli tahun 1991, tidak ada rumah hanya tanah kosong tapi sekarang sudah ada rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat; − bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sebagai pemilik semula/penjual
tanah
obyek
sengketa
tersebut,
oleh
karena
itu
keterangan Saksi tersebut dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg. − Bahwa Saksi Nasrah binti Sanur Kawasi, adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Saksi mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg., Saksi tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan sengketa perkara a quo; Menimbang, bahwa dengan demikian sehubungan dengan obyek sengketa angka 3.1 pada posita gugatan Penggugat, ternyata Penggugat hanya mempunyai satu saksi, oleh karena itu berdasarkan asas unus testis nullus testis jo. Pasal 306 RBg, yang menyatakan bahwa keterangan seorang saksi saja tanpa adanya alat bukti lain tidak menghasilkan kepercayaan dalam hukum, maka keterangan Saksi Musa bin Abu tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian berkaitan dengan dalil gugatan Hal. 11 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Penggugat atas obyek sengketa angka 3.1 tersebut; Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil bantahannya terhadap gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 3.1, Tergugat mengajukan bukti T.1 dan T.2., dan terhadap bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut: − bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 44/Pdt.G/2014/ PA Mmj., tanggal 12 Juni 2014, telah ternyata bukti T.1 dan T.2 tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal; − bahwa bukti T.1 adalah fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 712/Kelurahan Rimuku, tanggal 28 Desember 2012, Surat Ukur No. 522/Rimuku/2012, tanggal 22 Desember 2012, luas 288 M2, atas nama pemegang hak Sanur K; dan bukti T.2 adalah fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, obyek pajak bumi luas 276 M2 dan bangunan luas 54 M2, terletak di Jalan Pontiku, atas nama Sanur K. Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1 (SHM No. 712/Kelurahan Rimuku) tersebut baru diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2012, dan bukti T.2 baru diterbitkan pada tanggal 2 Januari 2013, maka muatan bukti T.1 dan T.2 tersebut hanya membuktikan bahwa tanah yang dimaksud adalah milik Sanur K (Tergugat), tetapi tidak membuktikan dalil Tergugat bahwa obyek sengketa angka 3.1 tersebut adalah dibeli oleh Tergugat dengan menggunakan uang hasil penjualan tanah dan bangunan milik Tergugat (harta bawaan) yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat, demikian pula berkenaan dengan bangunan rumah di atas obyek sengketa tersebut; Menimbang bahwa Tergugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu Saksi I Abd. Samad Badila bin Badila, Saksi II H. Mansur bin Hadade, Saksi
Hal. 12 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
III Arsan bin Sanur, Saksi IV Yaminuddin bin Yaris, dan Saksi V Asnur bin Sanur; dan berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 44/Pdt.G/2014/ PA Mmj, tanggal 12 Juni 2014, berkaitan dengan obyek sengketa angka 3.1, tentang para Saksi Tergugat tersebut dan keterangannya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang bahwa ternyata Saksi Arsan bin Sanur dan Saksi Asnur bin Sanur adalah anak kandung Tergugat, dengan demikian Saksi-saksi tersebut
mempunyai hubungan keluarga sedarah dengan Tergugat, oleh
karena itu berdasarkan Pasal 172 ayat (1) RBg., Saksi-Saksi tersebut tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi sehubungan dengan sengketa perkara a quo; Menimbang bahwa Saksi Abd. Samad Badila bin Badila, atas pertanyaan Hakim, “Di mana Penggugat dan Tergugat tinggal setelah mereka menikah? Saksi menerangkan: “mereka tinggal di rumah Tergugat di Jalan Pengayoman, karena sebelum menikah Penggugat tinggal di rumah Tergugat, sampai mereka setelah menikah tetap tinggal bersama, kemudian pindah ke rumah yang dibeli di jalan Pontiku; dan atas pertanyaan Hakim: “Apakah
rumah di jalan Pontiku tersebut ada setelah terjadi pernikahan
antara Penggugat dan Tergugat?” Saksi menerangkan: “Ya, rumah itu ada setelah Penggugat dan Tergugat menikah”; selanjutnya atas pertanyaan Hakim: “Darimana dana yang dipakai Tergugat untuk membangun rumah di Jalan Pontiku?”, Saksi menerangkan: “Dari Tergugat, Tergugat menjual tanahnya beserta rumah di Jalan Pengayoman untuk membeli tanahnya Pak Musa dan kemudian membangun rumah; selanjutnya atas pertanyaan Hakim: “Dari mana Saudara mengetahui bahwa Tergugat menjual tanahnya beserta rumah untuk membeli tanahnya Pak Musa?”, Saksi menerangkan: “Pada saat dibangun rumah di atas tanah tersebut, saya tanya Tergugat, Tergugat mengatakan, tanah saya beserta rumah di jalan Pengayoman saya jual dan harga tanah beserta rumah saya beli tanahnya Pak Musa Hal. 13 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
untuk bangun rumah”
Menimbang bahwa ternyata keterangan Saksi Abd. Samad Badila tersebut diatas tidak didasarkan pada pengetahuannya sendiri, yakni Saksi tidak menyaksikan/melihat sendiri transaksi penjualan tanah dan rumah Tergugat di Jalan Pengayoman, dan Saksi juga tidak mengetahui sendiri bahwa uang hasil penjualan tanah dan rumah Tergugat di Jalan Pengayoman itu digunakan oleh Tergugat untuk membeli tanah di Jalan Pontiku dan membangun rumah di atasnya, karena Saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh Tergugat; dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) RBg. keterangan Saksi tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, melainkan hanya membuktikan adanya keterangan Tergugat berkaitan dengan hal tersebut di luar sidang, yang substansi sama dengan dalil bantahan Tergugat tersebut, oleh karena itu tetap harus dibuktikan di persidangan; Menimbang bahwa
Saksi H. Mansur, atas pertanyaan Hakim:
“Apakah Saudara pernah mendengar Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di jalan Pengayoman?, Saksi menerangkan: “Ya, pernah namun sudah dijual untuk membeli tanah di jalan Pontiku”; dan atas pertanyaan Hakim, “Apakah Saudara tahu, Tergugat pernah menjual tanah beserta rumahnya di jalan Pengayoman?” Saksi menerangkan: “ Ya, Tergugat menjual tanah rumahnya di Jalan Pengayoman setelah menikah dengan Penggugat”; Menimbang bahwa ternyata Saksi tidak ditanya oleh Hakim dan tidak menerangkan bagaimana Saksi bisa mengetahui apa yang diterangkan tersebut, dengan demikian keterangan Saksi tersebut dipandang tidak didasarkan pada keadaan bagaimana Saksi bisa mengetahui apa yang diterangkannya itu sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) RBg., oleh karena itu keterangan Saksi tersebut tidak bernilai pembuktian atas dalil Hal. 14 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Tergugat tersebut;
Menimbang bahwa Saksi Yaminuddin, atas pertanyaan Hakim, “Apakah benar Tergugat pernah menjual tanah beserta rumahnya di jalan Pengayoman?” Saksi menerangkan, “Ya, lokasi lamanya bersama isteri pertama”; dan atas pertanyaan Hakim, “Darimana Saudara mengetahui tergugat menjual tanahnya di pengayoman?”; Saksi menerangkan, “Dari Tergugat, dia menjual tanah dan rumahnya di jalan Pengayoman untuk mebeli tanahnya Pak Musa di jalan Pontiku kemudian Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut”, serta atas pertanyaan Hakim, “Darimana Saudara mengetahui Tergugat menjual tanahnya di jalan Pengayoman?”, Saksi menerangkan, “Dari Tergugat, menurut dia menjual tanah dan rumahnya di jalan Pengayoman untuk membeli tanahnya Pak Musa di Jalan Pontiku kemudian Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut”. Menimbang, bahwa ternyata keterangan Saksi Yaminuddin tersebut tidak didasarkan pada hal yang ia lihat atau dengar sendiri secara langsung tentang hal yang diterangkannya, melainkan diketahuinya dari keterangan Tergugat, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas terkait dengan keterangan Saksi Abd. Samad, maka pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis dinyatakan pula sebagai pertimbangan terkait dengan keterangan Saksi Yanimudin tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata Tergugat tidak berhasil membuktikan dalilnya yang menyatakan bahwa obyek sengketa angka 3.1 tersebut dibeli dengan uang hasil penjualan harta bawaan Tergugat yang terletak di Jalan Pengayoman, oleh karena itu dalil Tergugat tersebut dikesampingkan; Menimbang bahwa dengan tidak berhasil dibuktikannya dalil Tergugat tersebut di atas, maka dipandang tidak ada kepentingan hukum lagi untuk membebani Penggugat untuk membuktikan dalilnya bahwa Tergugat telah Hal. 15 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
menjual harta bawaannya di Jalan Pengayoman seharga Rp 6.000.000,00 dan telah dibagikan kepada tiga orang anaknya, dan dalil Penggugat tersebut dikesampingkan dari perkara a quo; Menimbang bahwa ternyata Tergugat tidak mempunyai bukti lain yang cukup untuk membuktikan dalilnya bahwa sebagian dari tanah obyek sengketa angka 3.1 seluas 4 x 20 M2 adalah warisan/pemberian dari Pak Ahmad Tayeb, dengan demikian dalil Tergugat tersebut tidak terbukti, dan oleh karena itu dikesampingkan; Menimbang bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dalam jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat terkait dengan obyek sengketa angka 3.1 telah terungkap fakta yang pada pokoknya sebagai berikut: - bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama mendalilkan bahwa obyek sengketa angka 3.1 tersebut ada/diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah; - bahwa ternyata berdasarkan bukti T.1 dan T.2, obyek sengketa tersebut atas nama pemegang hak Sanur K (Tergugat); - bahwa ternyata tidak ada bukti lain atau perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bawaan salah satu pihak atau harta pihak lain; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”; oleh karena ternyata tidak terdapat bukti-bukti lain yang menyatakan sebaliknya, maka berdasarkan fakta tersebut dapatlah ditarik persangkaan bahwa obyek sengketa angka 3.1 tersebut adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Hal. 16 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari harta bersama tersebut; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, amar Putusan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 44/Pdt.G/2014/PA Mmj., tanggal 11 September 2014 yang menyatakan bahwa obyek sengketa angka 3.1 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menetapkan pembagiannya masing-masing seperdua setelah dikeluarkan harga jual tanah bawaan Tergugat Rp 6.300.000,00, harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan aquo; Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
telah
mempertimbangkan gugatan Penggugat terkait dengan obyek sengketa angka 3.2, yaitu satu buah kendaraan (bermotor) roda dua merk Honda Beat No.Pol. DC 2919 NA, namun begitu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan menyangkut pembagian obyek sengketa tersebut, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, obyek sengketa angka 3.2 yaitu kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat No. Pol. DC 2919 NA tersebut telah ternyata diperoleh pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, atas nama Since (Penggugat); Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari jawab menjawab Penggugat dan Tergugat yang tidak saling dibantah, telah ternyata pembelian sepeda motor tersebut dengan cara angsuran, yakni uang muka sebesar Rp 2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah), diangsur 36 kali/bulan @ Rp 560.000,00 (limaratus enam puluh ribu rupiah), dan angsuran terakhir lunas bulan September 2014; dengan demikian secara matematis dapatlah dihitung bahwa angsuran pertama adalah bulan Oktober 2011, dan harga keseluruhan sampai lunas adalah: Hal. 17 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Rp 2.150.000,00 + (36 x Rp 560.000,00) = Rp 22.310.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
Menimbang, bahwa
dengan demikian pada saat dijatuhkannya
putusan perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 6 Nopember 2013, angsuran sepeda motor tersebut telah terbayar: Rp 2.150.000,00 + (26 x Rp 560.000,00) = Rp 16.710.000,00 (enam belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah), atau 74,90% dari harga keseluruhan/lunas; Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Tergugat mengakui bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama, namun pengakuan tersebut dengan kualifikasi, yakni bahwa Tergugat telah mengganti uang muka pembelian obyek sengketa tersebut dan Tergugat yang membayar cicilannya selama ini; dan terhadap pengakuan kualifikasi tersebut Penggugat tidak membantahnya, oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa obyek sengketa tersebut yang bernilai sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat pada saat dijatuhkannya putusan perceraian oleh pengadilan (6 November 2013),
adalah yang telah terbayar angsurannya,
yaitu 74,90 %; adapun kewajiban membayar angsurannya setelah terjadinya perceraian sampai lunas adalah kewajiban pihak Tergugat, sesuai dengan kesanggupannya; Menimbang, bahwa sebagai harta bersama, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak mendapatkan seperdua dari obyek sengketa tersebut, namun begitu berhubung obyek sengketa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa sepeda motor Merk Honda Fit X No. Pol. 2201, yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan
dipertimbangkan Dalam
Rekonvensi sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka adalah dipandang adil bahwa pembagian harta bersama berupa kendaraan bermotor roda 2 tersebut, dengan menetapkan bahwa Hal. 18 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
satu buah sepeda motor merk Honda Beat No. Pol. DC 2919 NA untuk Tergugat (Penggugat Rekonvensi) dan sepeda motor merk Honda Fit X No. Pol.
DC
2201
untuk
Penggugat
(Tergugat
Rekonvensi),
dengan
pertimbangan bahwa sepeda motor DC 2201 yang telah dijual oleh Penggugat sebagai barang bekas sehingga nilai harga jualnya tidak sebagaimana kondisi baru (100 %), dan sepeda motor No. Pol. 2919 NA yang bernilai harta bersama adalah 74,90 %, dan angsuran pelunasannya setelah perceaian telah dibayarkan oleh Tergugat, serta pada saat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sepeda motor tersebut telah digunakan selama 26 bulan, oleh karena itu nilai kedua obyek sengketa tersebut dipandang seimbang; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar Putusan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 44/Pdt.G/2014/PA Mmj., tanggal 11 September 2014 yang menyatakan obyek sengketa angka 3.2 tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat dan menetapkan pembagiannya masing-masing seperdua, harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan aquo; Menimbang bahwa tentang obyek sengketa angka 3.3, 3.4 dan 3.5, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tetapi tidak mencantumkan dalam amar putusan perkara a quo tentang kepemilikannya, dan sehubungan dengan itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, oleh karena itu mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: Menimbang bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 3.3, 3.4, dan 3.5, Tergugat telah mengakui dan menyatakan menyerahkan kepada Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap; Menimbang bahwa meskipun pada dasarnya harta bersama adalah hak suami isteri dan masing-masing mendapat seperduanya apabila terjadi Hal. 19 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
perceraian, namun begitu karena dalam perkara a quo pihak Tergugat telah menyerahkan kepada Penggugat, dapatlah dipandang bahwa pihak Tergugat telah menyerahkan haknya untuk menerima seperdua dari obyek sengketa tersebut
kepada
Penggugat,
dengan
demikian
dapatlah
ditetapkan
pembagiannya bahwa seluruh obyek sengketa tersebut menjadi hak Penggugat; Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memutus tentang pembagian obyek sengketa angka 3.3, 3.4, dan 3.5, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tercantum dalam putusan perkara a quo; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 44/Pdt.G/2014/PA Mmj, tanggal 11 September 2014 harus dibatalkan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dalam putusan perkara a quo; DALAM REKONVENSI Menimbang
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Pertama
tidak
mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sendiri sebagai berikut: Menimbang
bahwa
maksud
dan
tujuan
gugatan
Penggugat
Rekonvensi adalah sebagaimana tercantum dalam jawaban atas gugatan Penggugat (konvensi) tertanggal 27 Maret 2014; Menimbang bahwa meskipun pada petitum gugatan rekonvensi tertulis sub judul Dalam Konvensi, namun hal itu dipandang sebagai kesalahan ketik, karena ternyata substansinya adalah gugatan rekonvensi, sehingga tulisan tersebut harus dibaca Dalam Rekonvensi; Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: a) bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah berukuran 20 x 11 M2 dan 20 x 4 M2 yang seluruhnya digabung menjadi 15 x 20 M2 yang teletak di Hal. 20 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Jalan Pontiku 19, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: -
Sebelah utara
: jalan raya;
-
Sebelah timur
: rumah Fajar;
-
Sebelah selatan
: tanah Ahmad Tayeb.
-
Sebelah barat
: rumah Marthen Kuppa
adalah
bukan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
Rekonvensi; b) Sebuah kendaraan (bermotor) roda 2, merk Honda Fit X No. DC 2201 yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi dan hasil penjualannya digunakan oleh Tergugat Rekonvensi, adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; Menimbang bahwa sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada huruf a) di atas, oleh karena obyek sengketa tersebut telah digugat oleh Penggugat Konvensi, maka dipandang berlebihan (over boedig) obyek yang sama digugat lagi Dalam Rekonvensi perkara a quo, pula tentang obyek sengketa tersebut telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang bahwa tentang dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada huruf b) di atas, ternyata dalam repliknya tertanggal 17 April 2014, Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya, dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi tersebut telah menjadi fakta yang tetap; Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, obyek sengketa berupa sebuah kendaraan bermotor roda 2 merk Honda Fit X No.
Hal. 21 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Pol. DC 2201 yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi tersebut adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkwinan jo, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing berhak mendapat seperduanya; Menimbang bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut telah dijual oleh
Tergugat
Rekonvensi
tanpa
sepengetahuan/izin
Penggugat
Rekonvensi, pula hasil penjualannya telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi, maka pembagian atas obyek sengketa tersebut dipertimbangkan sebagai berikut: - Bahwa obyek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat Rekonvensi bukan sebagai barang baru lagi, melainkan sebagai barang bekas, oleh karena itu dipandang bernilai tidak lebih dari atau sekitar 50% kondisi dan harganya semula; - bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Konvensi, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selain obyek sengketa tersebut mempunyai harta bersama berupa sebuah sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. DC 2919 NA, karena pembeliannya dengan cara diangsur, yang pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai obyek sengketa tersebut baru terbayar dengan uang muka ditambah 26 kali angsuran, bernilai 74,90 % dari harga keseluruhan/lunas, dan telah terpakai selama 26 bulan; - bahwa oleh karena itu dipandang adil apabila pembagian obyek sengketa tersebut dengan cara menetapkan sepeda motor Honda Fit X No.Pol. DC 2201 untuk Tergugat Rekonvensi, karena sebagaimana dipertimbangkan Dalam Konvensi, bahwa sepeda motor merk Honda Beat No.Pol. DC 2919 NA telah ditetapkan untuk Tergugat (Penggugat Rekonvensi); Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hal. 22 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, dan sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuki dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul di tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, dan biaya di tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara’ yang berlaku; MENGADILI - Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima. - Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 44/Pdt.G/ 2014/ PA Mmj., tanggal 11 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H: Dengan mengadili sendiri: DALAM KONVENSI: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 2. Menetapkan harta benda berupa: 2.1. Sebidang tanah perumahan seluas 288 M2, di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang terletak di Jalan Pontiku No. 19, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, dengan batas-batas: -
Sebelah utara
: Jalan Raya;
-
Sebelah timur
: Rumah Fajar;
-
Sebelah selatan
: Tanah Ahmad Tayeb;
-
Sebelah barat
: Rumah Marten Kuppa;
Hal. 23 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
2.2. 1 (satu) buah kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat dengan Nomor Polisi DC 2919 NA; 2.3. 1 (satu) buah kulkas merk LG; 2.4. 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung; 2.5. 1 (satu) buah televisi merk Akira 21 inci; adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat; 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama pada amar putusan angka 2.1.; 4. Menetapkan Tergugat mendapat harta bersama pada amar putusan angka 2.2. 5. Menetapkan Penggugat mendapat harta bersama pada amar putusan angka 2.3, 2.4, dan 2.5; 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing ½ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2.1. dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang berwenang, kemudian hasilnya diserahkan ½ (seperdua) kepada Penggugat dan ½ (seperdua) kepada Tergugat setelah dikurangi ongkos-ongkos pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama pada amar putusan angka 2.2. berupa kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat No. Pol. DC 2919 NA kepada Tergugat; 8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan harta bersama pada amar putusan angka 2.3, 2.4, dan 2.5 kepada Penggugat; 9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya; DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
Hal. 24 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
2. Menetapkan sebuah kendaraan bermotor roda 2 merk Honda Fit X No. Pol. DC 2201 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; 3. Menetapkan harta bersama tersebut pada amar putusan angka 2 adalah untuk Tergugat Rekonvensi; 4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya tidak dapat diterima; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI - Membebankan biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvesi; - Menghukum untuk
Tergugat
membayar
Konvensi/Penggugat
biaya
perkara
di
Rekonvensi/Pembanding
tingkat
banding
sejumlah
Rp 150.000,00., (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. Hasan Bisri, SH, M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S. S.H dan H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 8 Oktober
2014, Putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Nursiah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara. HAKIM ANGGOTA, ttd
KETUA MAJELIS, ttd
Hal. 25 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
Drs. H. Abd. Munir S. S.H.
Drs. H. Hasan Bisri, SH, M.Hum.
HAKIM ANGGOTA, ttd H. Cholidul Azhar, SH, M.Hum. Panitera Pengganti, ttd Hj. Nursiah, S.H. Perincian Biaya : 1. Meterai
Rp.
6.000,00.,
2. Redaksi
Rp.
5.000,00.,
3. Biaya Proses
Rp.139.000,00.,
Jumlah
Rp 150.000,00.,
Untuk Salinan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar
Drs.Abd.Razak.
Hal. 26 dari 26 Hal. Put. No. 110/Pdt.G/2014/PTA.Mks
