PTA.Btn DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PUTUSAN Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam persidangan Majelis Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : PEMBANDING, Umur 68 tahun, pendidikan S1, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Propinsi Banten, semula sebagai Tergugat selanjutnya disebut Pembanding; melawan TERBANDING. Umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HASAN ALI RAHMAN, S.H., Advokat Bersama pada Lembaga Bantuan Hukum Partisan Siliwangi Indonesia, yang berkedudukan di Perumahan Griya Permata Asri Blok B.13 No.8 Kelurahan Dalung, Kota Serang, Propinsi Banten,

berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 11 Februari didaftarkan

2016,

yang

telah

pada Register Surat Kuasa Pengadilan

Agama Serang Nomor 036/Reg/SK/ II/2016 tanggal 11 Februari 2016, semula

sebagai Penggugat

selanjutnya disebut Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2015/PA.Srg, tanggal 20 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 2. Menjatuhkan talak satu ba’in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING); 3. Memerintahkan

Panitera

Pengadilan

Agama

Serang

untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu; 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten pada tanggal 25 Januari 2016

melalui Pengadilan

Agama Serang sesuai Akta Permohonan banding Nomor 0000/Pdt.G/ 2015/PA.Srg, permohonan banding mana telah disampaikan kepada pihak Terbanding sebagaimana mestinya; Menimbang, bahwa Pembanding telah melengkapi dengan Memori Banding, sedangkan Terbanding melengkapi dengan Kontra Memori Banding, Memori Banding dan Kontra Memori Banding mana masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya; Memperhatikan, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Banten Halaman 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

dan ternyata baik Pembanding maupun Terbanding/kuasanya tidak melakukan inzage atas berkas perkara tersebut sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/2015/ PA.Srg. tanggal 22 Februari 2016; PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti berkas perkara a quo mulai dari surat gugatan, berita acara sidang, putusan termasuk juga Memori dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatankeberatan bandingnya,

yang

dikemukakan

pada

dasarnya

oleh

Pembanding

merupakan

dalam

pengulangan

memori jawaban

Tergugat/Pembanding pada persidangan di tingkat pertama dan hal ini telah pula dipertimbangkan

dengan seksama dalam putusan perkara

a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatankeberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat, sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambah dan melengkapi pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terungkap bahwa pokok

masalah

dalam perkara ini adalah adanya perselisihan dan Halaman 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

pertengkaran antara Pembanding

dan Terbanding

mulai terjadi sejak

bulan Juli 1982 yang puncaknya terjadi sekitar bulan September 2007, sedangkan

menurut

pengakuan

Pembanding

sejak

tahun

2012

disebabkan karena kerikil-kerikil kecil dan sejak saat itu Terbanding dan Pembanding telah pisah ranjang dan sudah tidak melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri. Dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Dede Ibin, S.H., M.Sy. namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 , sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pembanding tersebut, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah, dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak; Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat ditafsirkan tidak hanya terbatas pada perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau adanya pertengkaran

mulut

semata,

akan

tetapi

termasuk

di

dalamnya

perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan salah satu pihak (suami) yang menyebabkan pihak lain (isteri) tidak tentram jiwanya yang mempengaruhi keharmonisan dan kasih sayang sehari-hari dalam kehidupan rumah tangganya; Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding

sebagai

alasan perceraian yang diakui Tergugat/Pembanding yaitu posita angka (5) bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding terjadi keretakan rumah tangga menurut versi Penggugat/Terbanding sejak tahun 1982 dan sejak tahun 2007 sudah tidak melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat/Pembanding sedangkan menurut versi Tergugat/Pembanding sejak tahun 2012 dan Tergugat/Pembanding mengakui telah menikah sirri dengan wanita lain yang bernama ISTERI SIRRI PEMBANDING, selanjutnya Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding berpisah ranjang sejak

bulan September

2007 sampai

dengan sekarang; Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding untuk menguatkan dalil gugatanya telah menghadirkan dua orang saksi dari keluarga dan tetangga yang dekat dengan Penggugat/Terbanding di depan sidang, di bawah sumpahnya kedua saksi masing-masing bernama SAKSI I TERBANDING dan SAKSI II TERBANDING, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian yang substansinya mendukung dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Terbanding in case telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding beberapa tahun yang lalu dan puncaknya pada bulan September 2007 sejak saat itu antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah ranjang

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

dan sudah tidak melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, disamping itu saksi-saksi di atas telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; Menimbang, Pembanding

bahwa

berdasarkan

pengakuan

Tergugat/

tersebut dan bersesuaian pula dengan keterangan dua

orang saksi di atas, maka dalil gugatan Penggugat/Terbanding

pada

posita angka (5) yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Terbanding dengan Pembanding harus dinyatakan terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 174 H.I.R. dan sejalan pula dengan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur’an Juz II halaman 405 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding perkara ini sebagai berikut:

‫فان اقرّ بمادعي عليه لزمه مااقرّ به‬ Artinya: Jika dia (Tergugat/Pembanding) mengakui terhadap apa yang didakwakan pada dirinya, maka Hakim memutus perkaranya berdasarkan pengakuannya itu; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dengan Terbanding telah pecah, diantara keduanya telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2007 pisah ranjang dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaim ana layaknya suami isteri, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa diantara Pembanding dengan Terbanding tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, alasan perceraian yang dikemukakan Terbanding/Penggugat tersebut ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya tujuan perkawinan seperti yang tercantum dalam Pasal 1

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding tersebut tidak dapat terwujud; Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tetap ingin rukun kembali membina rumah tangga dengan Terbanding tetapi Penggugat/ Terbanding sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat/ Pembanding, hal ini membuktikan bahwa hati keduanya sudah pecah, lagi pula keduanya terbukti sudah pisah kamar sejak September 2007 dan sudah tidak melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan antara keduanya bisa hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia; Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, tekad yang bulat dari Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding adalah hal yang wajar bagi seorang isteri yang telah luka hatinya, hal ini dapat dipedomani dalil Syar’iyah/Kaidah Fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

‫اذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجھا طلق عليه القاضى طلقة‬ Artinya : Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim atas nama suami boleh menjatuhkan thalak satu kepadanya; Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan madharat (tekanan psikis) bagi kedua belah pihak, sehingga dalam kontek ini berlaku kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi:

‫درء المفاسد مقدم على جلب المصالح‬ Artinya : Menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada Halaman 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

menarik maslahat; Menimbang

bahwa

berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tambahan dari pertimbangan Majlis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas, maka dengan

demikian

Putusan

Pengadilan

Agama

0000/Pdt.G/2015/PA.Srg, tanggal 20 Januari 2016

Serang

Nomor

Miladiyah bertepatan

dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1437 Hijriyah dapat dikuatkan; Menimbang,

bahwa

perkara

ini

termasuk

dalam

bidang

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

biaya

perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka oleh karena perkawinan Terbanding dengan Pembanding dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Petir Kabupaten Serang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Petir Kabupaten Serang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Mengingat ketentuan dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syariat Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI 1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima; 2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 0000/Pdt.G/ 2015/PA.Srg, tanggal 20 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

tanggal 10 Rabiulakhir 1437 Hijriyah yang dimohonkan banding; 3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Selasa tanggal 12 April

2016

Miladiyah bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 Hijriyah oleh Drs. H. A. Tatang, M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Maftuh Abubakar,S.H., M.H. dan H. Sunarto, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan

Penetapan

Nomor

0013/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Februari 2016. Putusan mana diucapkan dalam sidang

tanggal

26

terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Usman MS,S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ds. H. Maftuh Abubakar, S.H., M.H.

H. Sunarto, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.

Panitera Pengganti

Drs. Usman MS, S.H. Perincian Biaya : 1. Biaya Proses

: Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp.

5.000,-

3. Biaya Materai

6.000 ,-

Jumlah

: Rp.

: Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )

sah

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2016/PTA.Btn.