PUTUSAN Nomor 000/Pdt.G/2015/PTA.Btn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh : PEMBANDING, umur - tahun, agama Islam, pendidikan - , pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal KABUPATEN TANGERANG. Dalam hal ini untuk kepentingan hukum yang bersangkutan diwakili oleh Marusaha Sitorus, S.H., dan Novarita R., S.H., Advokat dari Kantor Advokat “Sitorus. Novarita dan Rekan”, yang beralamat di Apartemen Permata Senayan Lt. I Jl. Palmerah Selatan 20 A – 21 Jakarta Pusat, 10270, Telp. (021) 5346644 – 5346645, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Nopember 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 7 Nopember 2014 dengan Register Surat Kuasa Nomor : 880/KUASA/2261/2014, dahulu
sebagai
Termohon
sekarang
sebagai
Pembanding; Melawan TERBANDING, umur - tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN TANGERANG dahulu sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah mempelajari putusan dan berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 27 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 H.
yang
amarnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohoan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING), untuk menjatuhkan Talak satu Raj’i kepada Termohon (PEMBANDING); 3. Menghukum
Pemohon
untuk
memberi
nafkah
iddah
kepada
Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); 4. Menghukum Pemohon untuk memberi mut’ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); 5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah kepada kedua anaknya setiap bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu; 7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, bahwa Pembanding dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya pada hari Jumat tanggal 07 Nopember 2014 telah mengajukan
permohonan
banding atas putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 27 Oktober 2014 M.
Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 H. dan permohonan banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 17 – 12 – 20014; Memperhatikan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 08 Januari 2015 yang menerangkan bahwa Kuasa hukum Pembanding tidak menyerahkan memori banding, dan berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 08 Januari 2015 menerangkan bahwa : Sampai saat ini relaas pemberitahuan memeriksa berkas belum kami terima dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta Sampai batas waktu yang telah ditentukan, Kuasa Pembanding dan Terbanding perkara Nomor : 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tidak melaksanakan Pemeriksaan berkas perkara banding (inzage); PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding ini secara formil dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Banten yang juga sebagai judex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Tigaraksa; Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding, sebagai dasar keberatan-keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 27 Oktober 2014, sehingga Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengetahui dengan pasti hal-hal yang menyebabkan Pembanding tidak puas dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;
Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Menimbang,
bahwa
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
setelah
memeriksa berkas perkara banding dan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa, maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ternyata tidak teliti dan tidak cermat serta kurang tepat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki dan merubah serta menambah terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama; Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa dalam hal upaya perdamaian telah melakukan langkah-langkah melalui Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan yang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan juga melalui proses Mediasi dengan Mediator Zainul Arifin, S.H. Namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, akan tetapi Pemohon dan Termohon telah menyepakati akibat perceraian berupa ; - Nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); - Mut’ah berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); - Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulan Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Oleh karena itu upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR., Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008; Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2014 halaman 10 dan halaman 13, keterangan 2 (dua) orang saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai dua orang anak, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dan tidak cermat membaca surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dalam Berita Acara Sidang tanggal 13 Oktober 2014 halaman 5 membenarkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah salah menerapkan hukum dalam putusannya halaman 7 dan halaman 10 yang menyatakan : “Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak
Termohon
mengakui
dan
menerima
semua
dalil
surat
permohonan Pemohon, sedangkan berdasarkan Berita Acara Sidang pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 halaman 4 menyatakan pada dasarnya saya keberatan bercerai dengan Pemohon” begitu pula dalam Berita Acara Sidang halaman 6 telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya : “Menolak tidak membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan hanya mengakui memiliki sifat curiga cemburu karena Pemohon berselingkuh dengan wanita lain bernama PIHAK KETIGA asal Pandeglang”; Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, kedua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Pemohon, oleh karena itu sangat beralasan bahwa saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, lagi pula keterangannya saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak-jujuran saksi tersebut dan di atas sumpahnya menerangkan : “Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana kedua saksi melihat langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut. Selain itu pula karena Termohon yang kurang menghargai dan menghormati Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan juga akibat Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2011”; Menimbang, kedua saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;
Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
Menimbang,
bahwa
Termohon
untuk
menguatkan
dalil-dalil
bantahannya tidak mampu menyampaikan alat bukti surat maupun saksisaksi, akan tetapi telah menyampaikan dalam kesimpulannya, pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun jika perceraian adalah jalan yang terbaik, maka Termohon rela bercerai dengan Pemohon ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas Pemohon / Terbanding telah dapat menguatkan dali-dalil permohonannya dan telah terbukti kebenarannya, bahwa rumah tangga antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah rumah sejak tahun 2011
hingga
sekarang,
maka
alasan
perceraian
telah
terpenuhi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa dengan adanya fakta antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding sudah tidak tinggal bersama, mengindikasikan rumah tangga Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pembanding sudah retak, sesuai dengan asas “Broken Mariage”, mempertahankan perkawinan yang sudah demikian kondisinya sudah tidak ada manfaatnya; Menimbang, bahwa bila telah terbukti retaknya perkawinan dan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, maka dalam hal ini tidak perlu lagi dicari yang salah / membuat kesalahan, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah dipertahankan; Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2014 pada waktu pembacaan Putusan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama gegabah, tidak teliti dan tidak cermat di dalam Putusannya halaman 14
Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
dinyatakan : “Putusan dibacakan dengan dihadiri Pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon”; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, untuk kepentingan administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ; Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2014/PA.Tgrs. tanggal 27 Oktober 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriyah harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan a quo ; Mengingat ketentuan dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -
Menerima permohonan banding Pembanding ;
-
Membatalkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Tigaraksa
Nomor
0000/Pdt.G/2014/ PA.Tgrs tanggal 27 Oktober 2014 Masehi bertepatan
Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
dengan tanggal 3 Muharram 1436 Hijriyah, dengan mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan Talak satu raj’i kepada Termohon (PEMBANDING); 3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat perceraian kepada Termohon berupa : a. Nafkah selama iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; b. Mut’ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ; c. Nafkah 2 orang anak setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah); 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon ; 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Senin tanggal 16 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi’ul Akhir 1436 Hijriyah oleh Drs. H. Imamuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Khazim, M.H., dan Drs. H. Oding Sopandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk memeriksa Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan tanggal 16 Januari 2015 Nomor 000/Pdt.G/2015/ PTA.Btn. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hulaesi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banten tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; Ketua Majelis,
Drs. H. Imamuddin, S.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,
Drs. H. Nur Khazim, M.H.
Drs. H. Oding Sopandi, S.H.
Panitera Pengganti,
Hulaesi, S.H., M.H. Perincian Biaya Perkara 1. Materai
: Rp.
6.000,-
2. Redaksi
: Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses
: Rp. 139.000,-
Jumlah
: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
Hal. 9 dari 8 hal. Putusan No.000/Pdt.G/2015/PTA.Btn.
